Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional (skripsi, tesis dan disertasi)

.
Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblaad
Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda
sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia
pada masa itu.
Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan.
Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan
keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)
Agreement yang merupakan bagian dari GATT (General Agreement on Tariff and
Trade) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade
Organization (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO,
mengharuskan Indonesia turut meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan
Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, dan WIPO Copyright Treaty melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyright Treaty. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
direvisi kembali dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta