Syarat-syarat sahnya perjanjian tedapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal.
Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara
lebih jelas, sebagai berikut:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan.Kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian
kehendak, yaitu dengan:
1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
b. Kecakapan Bertindak
Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang
No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan
yangmempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana
ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang
yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya,
istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.21
1. Adanya Objek Perjanjian
Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332
sampai dengan 1334 KUHPerdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan
dalam pasal tersebut :
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan
dapat dihitung.
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan
untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.22
2. Adanya sebab yang halal
Pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang
halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu
sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu
adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihkanya,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka
perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.23