Dalam sejarah sistem pendaftaran tanah di Indonesia dikenal adanya lembaga overschrijvingsordonanntie (Peraturan balik nama) tanggal 2 april 1834 (stbl. 1834 nomor 27) yaitu aturan pertama kali mengenai pendaftaran tanah yang menganut sistem positif, yang Pasal 1- nya menyatakan bahwa pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti dan peralihan mengenai semua benda tetap serta semua akta dengan mana benda tetap itu dibebani hipotik berikut semua akta cessienya hanyalah sah apabila dibuat dimuka Pejabat Balik Nama. Dengan demikian karena pendaftaran merupakan satu-satunya alat bukti, maka logikanya negara bertanggung jawab atas data yang disajikan, untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Pendaftaran itu merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak itu serta “sahnya” peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 32 dan 38 memuat ketentuan serupa mengenai HGU, dan HGB. Berlainan dengan Overschrijvingsordonanntie, Pasal-Pasal tersebut tidak menentukan bahwa pendaftaran itu merupakan satu-satunya alat pembuktian juga tidak menentukan bahwa pendaftaran itu merupakan syarat bagi sahnya peralihan hak-hak tersebut. Menurut Pasal 1 Overschrijvingsordonanntie surat-surat eingendom dan per-alihan mengenai semua benda tetap atau tidak bergerak serta semua akta dengan mana benda-benda tidak bergerak itu dibebani hipotek, demikian pula semua akta cessie hanyalah sah, jika dibuat dimuka apa yang disebut Overschrijvingsordonanntie atau “Pejabat Balik Nama”.
Kembali kepada sistem yang dipergunakan Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanpa dilakukan pendaftaran, sesuatu pemindahan hak sudahlah sah, asal syarat-syaratnya yang bersifat materiil dipenuhi. Selain itu sahnya pemindahan hak tidak hanya dapat dibuktikan dengan tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Instansi Pendaftaran Tanah, melainkan dapat juga dengan alat pembuktian lain. Didalam stelsel publikasi negatif dalam sistem pendaftaran tanah mengandung kelemahan karena asas yang dianut dalam pendaftaran tanah ini membuka kesempatan untuk menyangkal ke absahan dari nama yang tersebut dalam sertipikat hak atas tanahnya.
Asas ini secara nyata diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa “Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang. Hukum bukan memberikan hak kepemilkan, sehingga sering dianggap masih kurang melindungi pemiliknya. Seakan bukti hak ituhanya mengokohkan seseorang dengan milik (tanahnya) saja. Tetapi seharusnya disamping pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang juga harus mengokohkannya sebagai pemegang hak yang ada.27 Hal demikian menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dalam mengurus haknya. Sehingga di masyarakat ada anggapan dengan mempertahankan bukti hak yang lama sudah meyakinkan pemiliknya terhindar dari malapetaka gugatan dari pihak ketiga sehingga masyarakat enggan mengurus hak atas tanahnya/ melakukan pendaftaran tanah. Termasuk mereka yang akan dapat terhindari dari biaya pengurusan yang masih dianggap terlalu mahal dan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu sering yang mendaftarkan tanahnya adalah orang yang hanya bermaksud menggunakan bukti hak atas tanah itu sebagai jaminan hutang/ditanggungkan