Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undangundang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak kosntitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya berkenaaan dengan pengujian undang-undang, landasan putusannya harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi a) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. b) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. c) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. d) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. e) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. f) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. g) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. h) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. i) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. j) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Ketentuan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi adalah suatu hal yang bersifat fundamental yang samapi saat ini dipandang sebagai instrumen penuntun bagi setiap hakim konstitusi yang akan memberikan putusan dalam ataupun untuk mengakhiri suatu sengketa. Landasan hukum pengambilan keputusan terhadap pengajuan undangundang secara teknis yuridis telah diatur. Aspek filosofisnya pun dapat dipahami oleh para hakim konstitusi, bahwa hak-hak konstitusional pemohon yang merasa dirugikan dapat terpulihkan jika para hakim tidak memiliki persepsi dengan pemohon dalam merujuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar putusannya