Dasar Kebijakan Pelaksanaan Work From Home (WFH)

Dalam jurnal Mungkasa (2020) dan Maulidah (2021) dijelaskan
bahwa pelaksanaan WFH harus didasarkan oleh beberapa hal, antara
lain:
1) Kelayakan
Kelayakan ini memiliki arti apabila perusahaan ingin menetapkan
kebijakan melakukan sistem kerja jarak jauh, maka perusahaan
harus menetapkan tempat yang sesuai untuk pegawai bekerja.
Kelayakan ini dipertimbangkan melalui analisis jenis pekerjaan
serta operasional lembaga dan menentukan waktu yang sesuai
untuk bekerja jarak jauh.
2) Ketersediaan
Dalam hal ketersediaan, kebijakan yang dikeluarkan oleh
perusahaan harus menyatakan dengan jelas terkait bentuk
peraturan terkait jadwal, maupun dukungan untuk pegawai dalam
menyiapkan kelengkapan untuk bekerja di rumah.
3) Pengaturan Jadwal
Pengaturan jadwal perlu ditentukan agar pekerjaan dapat
terselesaikan sesuai dan efektif. Selain itu, apabila tidak memiliki
peluang untuk bekerja secara WFH, maka perlu adanya
kompensasi yang ditentukan.
4) Kecepatan Tanggapan
Pada saat dilaksanakan WFH akan ada kekhawatiran terhadap
presensi atau pekerjaan tidak sesuai aturan. Oleh karena itu,
kecepatan tanggapan sangat dibutuhkan antara kedua pihak yaitu
antara atasan dan pegawainya. Selain itu, sebagai antisipasi
keadaan yang kurang harmonis diperlukan kebijakan yang jelas
dalam masalah kecepatan tanggapan dalam komunikasi saat WFH.
5) Ukuran Produktivitas
Produktivitas dalam bekerja jarak jauh dapat diukur dari jangka
waktu bekerja, problem solving yang dilakukan, dan output yang
dihasilkan. Hal tersebut dapat diketahui melalui laporan
perkembangan keja selama jarak jauh.
6) Lingkungan Fisik
Pihak kantor atau perusahaan perlu memperhatikan keamanan,
kesehatan, dan kenyamanan pegawai selama bekerja di rumah.
Keamanan kerja selama di rumah termasuk dalam tanggung jawab
kantor yang penting untuk diperhatikan.
7) Ketersediaan Data
Bekerja jarak jauh memerlukan data secara virtual, oleh karena itu
ketersediaan dan keamanan data diperlukan untuk menunjang
keberlangsung Work from home (WFH)