Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen
risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:
a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil
setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati
(prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai
keputusan.
b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka
panjang.
c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi
finansial.
d) Memnungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang
minimum.
e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajement concept)
yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun
arah dan mekanisme secara berkelanjutan (suistainable)
Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan
perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau
peroranganatas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu
risiko. Menurut Irham Fahmi (2010 : 2) Manajemen Risiko adalah “suatu
bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi
menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada
dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara
komperhensif dan sistematis.”
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung
pada setiap aktivitas atau proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia
dikutip dari (Tony Peramanna 2011) , risiko adalah “akibat yang kurang
menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau
tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau
keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah
organisasi atau individu
Kinerja Proyek Konstruksi
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.
Sumber Risiko
Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan
Analisa Risiko (Risk Analysis)
PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko
Identifikasi Risiko (Risk Identification)
Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram
Perencanaan Risiko (Risk Planning)
Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek
Manajemen Risiko
Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko
Kinerja Proyek Konstruksi
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.
Sumber Risiko
Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan.
Penanganan Risiko (Risk Response)
Cara menangani risiko menurut Mark S. Dorfman (2000), menggunakan
Profiling / Risk Mapping (Gambar 2.2) yakni dengan loss control dan risk financing.
Loss control merupakan kegiatan meminimalisir kerugian yang diharapkan dapat
mengurangifrekuensi dan dampak,metode ini dibagimenjadi tiga penerapan yaitu:
Risk avoidance, penerapan denganmenghindarimemproduksiproduk berbahaya.
Loss prevention,metode untuk mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan.
Loss reduction, metode memperkecil dampak-dampak kerugian yang terjadi.
Sedangkan Risk financing ialah metode untuk menentukan kapan dan kepada
siapa kerugian ditanggungkan.Metode Risk financing dibagi menjadi empat yaitu :
Risk assumption, dengan cara menerima akibat dari segala risiko yang terjadi.
Retention, menahan obligasi untuk mengganti sebagian / seluruh kerugian.
Risk transfer, yaitu memperbolehkan untuk mentransfer risiko ke pihak lain.
Insurance, mengasuransikan segala sesuatu yang mempunyai potensi besar
untuk terjadi risiko, kepada perusahaan asuransi
Analisa Risiko (Risk Analysis)
PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko.
Identifikasi Risiko (Risk Identification)
Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram
Perencanaan Risiko (Risk Planning)
Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek.
Manajemen Risiko
Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko.
Definisi Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi
dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan merupakan
suatu rangkaian aktifitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan
pemberdayaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek
negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.
Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh
penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta
tuntutan hukum.
Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi
risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada
tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis
ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan
politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang
tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff,
dan organisasi).
Pengertian manajemen risiko menurut beberapa ahli sebagai berikut :
1. Manajemen risiko sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk
menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian (Clough and
Sears, 1994).
2. Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen
umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan
menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah
organisasi (William, et.al., 1995, p.27).
Definisi Risiko
Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, ini terjadi oleh karena kurang
atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu
yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.
Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan
menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan
ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah
risiko (risk). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang
dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang
merugikan.
Vaughan (1997:18) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai
berikut :
1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian)
Chance of Loss dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan
dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu
kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah
yang dipakai dalam statistik, maka chance sering dipergunakan untuk
menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.
2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian)
Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di
antara nol dan satu. Definisi ini sangat mendekati dengan pengertian
risiko yang dipakai sehari-hari, kurang cocok dipakai dalam analisis
secara kuantitatif.
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)
Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian.
Manajemen Proyek
Manajemen Proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk
menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.
(Ervianto,2005). Manajemen proyek memiliki tujuan secara khusus dan sasaran, untuk
mencapai usaha tujuan tersebut terdapat tiga batasan, yaitu :
1. Tepat biaya, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan biaya yang telah
ditetapkan pada awal perencanaan yaitu mencakup pekerjaan masa pra
konstruksi hingga masa pasca konstruksi.
2. Tepat waktu, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
dijadwalkan pada awal perencana, dalam bentuk prestasi pekerjaan.
3. Tepat mutu, pada kegiatan pelaksanaan konstruksi perlu diperhatikan mutu
yang digunakan harus seusai dengan persyaratan yang sudah disepakati pada
awal perencanaan oleh pemilik proyek (owner).
Manajemen Risiko Pelaksanaan Konstruksi
Manajemen risiko pada masa pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang
terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan proyek, manajemen risiko
pelaksaan konstruksi ini dilakukan setelah berakhirnya masa pra konstruksi yang
bertujuan untuk mengeahui risiko yang terjadi pada masa pelaksanaan konstruksi,
mengurangi risiko yang kemungkinan besar akan terjadi yang dapat menghambat
jalannya pelaksaan konstruksi berlangsung, dan mencari solusi atau penangan yang
tepat untuk mengatasi risiko yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi.
Manajemen Risiko Pra Konstruksi
Manajemen risiko pra konstruksi adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi pada tahap pekerjaan awal
sebuah proyek konstruksi sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan proyek, yang
bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat menghambat berlangsungnya
pelaksanaan konstruksi, untuk mengetahui risiko terkecil hingga terbesar yang terjadi
pada tahap pra konstruksi, serta mencari penanganan yang tepat untuk risiko yang
terjadi sebelum pelaksanaan konstruksi.
Manfaat Manajemen Risiko
Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain
(Mok et al, 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah –
masalah yang rumit,yaitu diantaranya sebagai berikut :
1. Memudahkan estimasi biaya.
2. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang di hasilkan
dalam cara yang benar.
3. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
Institut Teknologi Nasional
4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa
banyak informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan masalah.
5. Meningkatan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan
6. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
7. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan – pilihan alternatif.
Tujuan Manajemen Risiko
Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah
proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya,
dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada (Wideman,
1992). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang
akan berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian
yang memiliki dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif
terhadap pekerjaan. Tujuan tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan
ruang lingkup.
Adapun tujuan lain dari manajemen risiko yaitu untuk melindungi organisasi
atau perusahaan dari risiko yang sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian sebuah
tujuan, menggerakan manajemen agar lebih aktif dalam menangani risiko yang terjadi,
membantu pembuatan kerangka kerja agar konsisten terhadap risiko yang terjadi,
sebagai peringatan kepada sumber daya agar lebih hati-hati dalam menangani risiko
yang dihadapi untuk memaksimalkan rencana yang akan dituju, membangun
kemampuan setiap sumber daya untuk mensosialisasikan tentang risiko dan
pemahaman terhadap risiko, dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi
atau perusahaan untuk informasi risiko yang terdapat dalam peta risiko.
Pengertian Manajemen
Manajemen adalah proses yang dilakukan untuk sebuah perencanaan,
pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dilakukan oleh sebuah
organisasi yang memiliki tujuan untuk tercapainya target dengan efektif dan efisien
sesuai dengan yang direncanakan.
Manajemen memiliki fungsi yaitu sebagai sebuah elemen yang mendasari dan
harus ada dalam setiap kegiatan yang akan menjadi acuan untuk tercapainya tujuan
merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol sumber daya. Penjelasan mengenai
fungsi utama dalam manajemen terdapat pada gambar 2.2 yaitu :
1. Perencanaan (Planning) adalah suatu kegiatan yang dijadikan dasar untuk
proses dalam menentukan pemilihan atau penetapan yang akan dijadikan tujuan
dalam sebuah kegiatan.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu pembagian pekerjaan besar yang
dijadikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang memiliki tujuan untuk mempermudah
dilakukannya pengawasan oleh manajer agar lebih terkontrol.
3. Penempatan (Staffing) adalah kegiatan penempatan sumber daya yang tepat
agar pekerjaan dapat tecapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Institut Teknologi Nasional
4. Pengarahan (Directing) adalah tindakan yang dilakukan kepada sumber daya
untuk melakukan pekerjaan sesuai rencana dan tidak melakukan hal yang
keluar dari perencanaan.
5. Pengawasan (Controlling) adalah penilaian secara keseluruhan terhadap
pekerjaan yang dilakukan selama berjalannya kegiatan sudah sesuai dengan
tujuan yang direncanakan.
Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam
suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang
lebih tinggi (Darmawi, 2016). Dalam proyek konstruksi sangat sulit untuk menghindari
risiko, maka dari itu perlu diadakannya manajemen risiko karena manajemen risiko
sangat mempengaruhi kegiatan dalam proyek konstruksi, apabila penanganan dalam
proyek berjalan dengan baik maka aktivitas yang dilakukan akan mengalami
kemudahan tanpa hambatan yang dipengaruhi oleh risiko.
Manajemen risiko merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam sebuah
proyek konstruksi karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi selama
pekerjaan konstruksi berlangsung, dan dapat berpengaruh terhadap segi biaya, waktu,
kualitas pekerjaan, teknis pekerjaan, dan evaluasi pada proyek.
Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko
Menurut (Leo J.Susilo ,Victof Riwu Kaho ISO 31000:3) memiliki prisip
manajemen risiko sebagai berikut :
a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah
Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan
kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selaian itu,
juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja,
kepatuhan uterhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan
lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate
governance, efisiensi operasi dan lain-lain.
b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi
Manajemen risiko merupakan bagaian dari tanggung jawab manajemen
dan merupakan bagian tidak terpisah dari proses organisasi,proyek, dan
manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang
berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam
mencapai sasaran.
c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan
Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk
mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan
informasi yang selengkap mungkin.
d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian
Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam
proses pengambilan keputusan. Manajemen memperkirakan bagaimana
sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut harus ditangani.
e. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu
Sifat sistematik, terstuktur dan tepat waktu digunakan dalam
pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi
terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan dimikian,
hasilnya dapat dibandingkan dengan memberikan hasil serta perbaikan.
f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia
Pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli dan data lain yang
tersedia. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi ini
mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam porses
pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun
perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli.
g. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored)
Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan
ekternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang
dihadapi organisasi tersebut.
h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya
Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilatas organisasi
persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar
organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian
organisasi.
i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relavan dan terkini,
para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap
tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini
juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili
dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria
risiko.
j. Majemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap tehadap
perubahan
Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi,
konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami
perubahan. Manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan,
dan tanggap terhadap perubahan.
k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan
peningkatan organisasi secara berlanjut
Manjemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan
menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan
kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain
dari organisasi.
Ruang Lingkup Risiko Operasional
Menurut Lam (2014:241-246), ruang lingkup risiko operasional terdiri atas :
a. Risiko Proses
Risiko operasional timbul dari proses yang tidak efektif dan/atau tidak efisien.
Tidak efektif dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menggagalkan
pencapaian tujuan, sementara tidak efisien dapat diartikan sebagai hal-hal yang
dapat menunjang pencapaian tujuan akan tetapi menghabiskan banyak biaya. Pada
umumnya risiko proses berkaitan dengan proses transaksi, yang mencakup
penjualan, pematokan harga (pricing),dokumentasi, konfimasi, dan pemenuhan
(fulfilment). Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam aspek
keuangan, pelanggan, dan reputasi perusahaan. Misalnya kesalahan pematokan
harga jual dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh laba yang rendah,
sementara masalah pemenuhan dapat mengakibatkan customer menjauh dari
perusahaan.
Risiko signifikan lainnya dapat berasal dari proses dokumentasi.
Ketidakcukupan dokumentasi berpotensi menimbulkan misscommunication antara
pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak sehingga dapat menciptakan
tambahan risiko ketidakpastian ketika terjadi suatu perselisihan. Misalnya
mengenai dokumen persetujuan transaksi.
b. Risiko Sumber Daya Manusia
People Risk biasanya timbul dari hambatan-hambatan yang dialami oleh
karyawan, kompetisi yang tidak membangun pentingnya kesadaran akan risiko.
hambatan karyawan tejadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi posisi-posisi
karyawan di titik-titik kritis karena jangka waktu karyawan lebih pendek, atau
karena kompensasi atau insentif lainnya tidak cukup menarik perhatian kandidatkandidat baru. Kompetisi yang kurang memadai menjadi masalah ketika
karyawan-karyawan perusahaan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan
yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Lalu masalah ketidak
jujuran pencurian aset perusahaan oleh karywan. Sementara masalah budaya
organisasi yang tidak sadar akan risiko berpotensi juga untuk menimbulkan
perilaku-perilaku yang menyimpang dari para karyawan.
c. Risiko insidental
Risk Event merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan erat dengan
peristiwa-peristiwa tunggal yang tidak diharapkan, akan tetapi berpotensi
membawa dampak yang serius jika risiko-risiko tersebut benar-bener terjadi.
Misalnya, kecurangan internal atau kecurangan ekternal, kegagalan
sistem,dislokasi pasar, dan bencan alam.
d. Risiko bisnis
Risiko bisnis merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan dengan
perubahan yang tidak diharapkan dalam lingkungan kompetitif. Risiko ini
mencakup masalah strategi perusahaan, manajemen klien, pemgembangan
produk, pematokan harga, dan masalah penjualan.
Pengelompokan ruang lingkup risiko operasional juga dipaparkan oleh InterAmerican Development Bank dalam Muslich (2007: 11-14) yang membagi ruang
lingkup risiko operasional dalam enam klasifikasi, yakni :
a. Masalah pengendalian internal seperti struktur organisasi, yaitu risiko yang
disebabkan oleh tidak memadainya pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan.
b. Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu risiko yang timbul dari
suatu transaksi yang dilaksanakan tanpa otorisasi yang sesuai dengan kerangka
kerja operasional perusahaan.
c. ketidak cukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal seperti
dalam aktivitas baru.
d. Proses transaksi, yaitu risiko dari kesalahan atau kegagalan pengendalian
dalam satu atau lebih pemrosesan transaksi sebagai berikut :
1) Pencatatan, yaitu risiko yang timbul saat transaksi tidak dicatat atau tidak
tercatat dengan benar, yang mengakibatkan kesalahan dalam informasi
eksposur risiko sehingga memengaruhi keputusan yang di ambil.
2) Penilaian (penghitungan) posisi, yaitu risiko yang disebabkan dari tidak
terdeteksinya perbedaan antara posisi yang dilaporkan oleh unit bisnis
dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengendalian.
3) Konfirmasi, yaitu risiko yang timbul akibat proses konfirmasi tidak dapat
mendeteksi terjadinya kesalahan dalam data transaksi yang tercatat, atau
dari transaksi yang telah dilaksanakan namun tidak tercatat.
4) Penyelesain transaksi (settlement), yaitu risiko yang timbul akibat aset
tidak ditagih (diterima) atau dibayarkan (dikirimkan) sesuai dengan
tanggal penagihan atau pembayaran yang telah di sepakati, atau tidak
dilaksanakan dengan tepat.
5) Aset fisik, yaitu risiko yang timbul akibat kas atau aset-aset lain (surat
berharga, cek, dan sebagainya) dapat diakses oleh staf yang tidak
memiliki otorisasi terhadap aset yang bersangkutan.
6) Akses sistem informasi, yaitu risiko yang ditimbulkan dari staf yang tidak
memiliki otorisasi, dapat melakukan modifikasi atau membaca data
tertentu dalam sistem informasi.
7) Finansial, yaitu risiko yang timbulkan dari kesalahan pengelolaan dana
dan aset-aset lainnya yang menyebabkan timbulnya overdraft atau
tingginya biaya oportunitas akibat utilisasi dana yang tidak dilakukan
dengan tepat.
8) Valuasi, yaitu risiko yang timbul akibat suatu transaksi atau aset tidak
dinilai dengan tepat akibat penggunaan data pasar atau model valuasi
yang salah.
e. Kesalahan manusia dan fraund yang meliputi kerugian operasional seperti
berikut:
1) Integrasi dan pertimbangan yang baik, yaitu risiko yang terjadi akibat
sumber daya manusia perusahaan dengan tidak sengaja maupun sengaja
tidak mematuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah
ditetapkan.
2) Sumber daya manusia, yaitu risiko yang timbul dari inreferensi atau
kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumber daya manusia
yang memadai, program pelatihan dan turn-over pegawai yang tinggi.
3) Fraud dan konflik kepentingan, yaitu risiko yang timbul karena sumber
daya manusia lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan
kepentingan perusahaan.
f. Kegagalan sistem teknologi informasi, yaitu kerugian operasional yang
disebabkan oleh gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau
aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang
ditimbulkan dari tidak berfungsinya sitem teknologi informasi dan gangguan
akibat kegagalan hardware,software,dan sebagainya
Risiko Operasional
Definisi Risiko Operasional Lam (2014:241) mengungkapkan bahwa
operational is defined as the risik of loss resulting from inadequate of failed
internal process, people, and systems or form external event. Artinya, risiko
operasional dapat di definisikan sebagai risiko atas kerugian yang ditimbulkan
dari ketidak cukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan
system atau dari peristiwa-peristiwa eksternal.
Menurut Kurniawan (2012:70) risiko operasional adalalah kemungkinan
terjadinya kegagalan atau kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan
operasional di dalam organisasi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor
seperti faktor alam dalam bentuk bencana alam maupun kesalahan manusia seperti
kelalaian pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
Manajemen Risiko
Risiko menurut Hanafi (2006:1), Risiko adalah bahaya, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung
atau yang akan berlangsung atau yang akan datang. Risiko dapat di artikan
sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang
tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut AS/NZS Standart
4360:1995 risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang memiliki dampak pada
tujuan yang di ukur dalam hal konsekuensi dan probabilitas. Menurut Airmic
(2010:4) risiko merupakan efek dari ketidakpastian sasaran, efek ketidakpastian
bisa bersifat positif atau negatif, dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan
situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran
sebuah organisasi atau individu.
Manajemen Risiko definisi manajemen risiko adalah suatu pengelolaan risiko
yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi masalah
organisasi secara komprehensif (Hanafi, 2009:18). Manajemen risiko di
definisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari
sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau
proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan
tersebut (Smith, 1990:21).
Menurut Bramantyo (2008:43),Manajemen risiko adalah proses terstruktur
dan sitematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan,mengembangkan
alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko.
Dalam ISO 31000 (2009:73), definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang
terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam
menangani risiko. Definisi tersebut memberikan arti mengenai keluasan dan
kedalaman sebuah risiko yang menjadi obyek sebuah asesment. Manajemen risiko
adalah kegiatan atau proses manajemen yang terarah bersifat proaktif yang
ditunjukan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan salah satu atau
sebagaian dari sebuah instrument (Tampubolon, 2004)
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),
dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang
atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan
perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik
(owner–manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar
dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini
mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana
kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada
pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai principal
mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan
yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi keuangan dan syarat–syarat
yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15). Hubungan antara
agen dan principal (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang
dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya
pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.
Eisenhardt, 1989 (dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teori
agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan
dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk memenuhi
tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan
agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, sehingga muncul masalah
keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan
kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian
dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing–masing
pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat
meminimumkan konflik keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam
aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya
asymmetric information. Asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik
(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba (earnings management) dalam rangaka menyesatkan pemilik
(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.
Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan
konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang
berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip–
prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Wilson Arafat (2008) dalam
Purwandari (2011:22) menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran
empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan
perusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya
kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana
dari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikan
perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.
Mekanisme ini yang dinamakan good corporate governance sebagai konsep
kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.
Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba
Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal
perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan,
terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Menurut
Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari corporate
governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.
Dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba
dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas
pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang
ada, maka diharapkan dapat meningkatkan corporate governance
sehingga akan menurunkan tingkat manajemen laba. Dechow dkk (1996)
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan
manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris
yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya
memiliki direksi utama yang merangkap menjadi komisaris utama.
Wedari (2004) menemukan bahwa dewan komisaris yang
independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba. Ardiansyah
(2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proporsi anggota dewan
komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan
manajemen laba. Hal ini karena anggota komisaris dari luar dapat
meningkatkan tindakan pengawasan
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba
Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang
dimiliki oleh inst.itusi atau lembaga (perusahaan asuransi bank perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Penelitian Balsam et al., 2002
(dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba,
namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan,
sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak
mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.
Menurut Boediono (2005) menyatakan kepemilikan institusional
memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui
proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen
laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat
mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup
kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba
Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi
kekuasaan danpengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional
perusahaan. Salah satukarakteristik struktur kepemilikan adalah
konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk yaitu,kepemilikan
Manajerial dan kepemilikan Institusional.
Kepemilikan Manajerial adalah keadaan dimana sebagian besar
saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga
pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan.
Sebaliknya, kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara
relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah
sangat besar. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal
pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas
monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan
pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk
mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.
Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik
keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendirisendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha
memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Haruman (2008),
perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga
merugikan pemegang saham
Manajemen Laba
Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan
informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang
sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan
tersebut bisa merugikan perusahaan. Tindakan manajemen laba terjadi ketika
manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan
penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan
memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja
ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang
tergantung pada angka-angka yang dihasilkan
Kualitas audit
Kualitas audit adalah probabilitas nilaian pasa bahwa laporan keuangan
mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan
kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik
dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four
accounting firms) di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih
berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan
untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat
yang dapat diterima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk
mengukur profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on
Assets (ROA). ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak
dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang
dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti
karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka ROA menunjukkan
bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian yang
diperoleh perusahaan semakin besar.
Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan
merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibel dan bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para
pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin
tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas pengungkapan
informasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Leverage
Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva
atau dana yang mempunyai beban tetap secara efektif sehingga dapat
memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal. Dengan kata lain
menjelaskan bagaimana kecendrungan struktur permodalan usaha, apakah
perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan utang atau lebih konsentrasi
pada modal sendiri (equity) dalam struktur permodalan usaha. Perbandingan
antara utang dan aktiva yang menunjukkan berapa bagian aktiva yang
digunakan untuk menjamin utang inilah yang disebut dengan rasio leverage.
Perusahaan yang mempuyai rasio leverage yang tinggi akibat besarnya jumlah
utang dibandingkan dengan aktiva yang dilakukan perusahaan diduga
melakukan earnings management karena perusahaan terancam default yaitu
tidakdapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan
akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan pendapatan maupun laba
Ukuran perusahaan
Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga
mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga
berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Manajer
yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih
kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan
kecil. Siregar dan Utama (2005) menuturkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam
pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan
tersebut semakin banyak. Lee dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan
yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba
dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang
lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu,diduga bahwa ukuran perusahaan
mempengaruhi manajemen laba perusahaan, dimana jika manajemen laba
tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil manajemen
laba (berhubungan negatif). Akan tetapi jika manajemen laba efisien maka
semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi manajemen labanya
(berhubungan positif).
Proporsi Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi.
Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang
muncul antara dewan direksi dan pemengang saham, sehingga kinerja yang
dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan
mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benarbenar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian
perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang
ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi
manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya
akuntabilitas (Zehnder, 2000).
Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen
dapatbertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para
manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan
nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik
untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan good
corporate governance.
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan
investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga
yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang
dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan
tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan
tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional
terkait perkembangan investasinya,sehingga tingkat pengendalian tindakan
manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi
kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009).
Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh
sebuah institusi merupakan salah satu cara monitoring agents penting untuk
melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan
demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.
Kepemilikan Manajerial
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan
konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di
dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu
perusahaan oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial,
manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga
sebagai pemegang saham. Ross et al (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2008)
menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemen dalam perusahaan
maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan
kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya
sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham
yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.
Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat
menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar
dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan
keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus
sebagai seorang pemilik.
Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)
Definisi Corporate Governance (CG) menurut Cadbury Committe
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dari pengertian tersebut, dapat
diketahui bahwa corporate governance atau tata kelola perusahaan
merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses
pengendalian perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada
seluruh pemegang kepentingan.
Dalam proses pelaksanaan corporate governance, terdapat unsur-unsur
yang harus dipenuhi agar corporate governance dapat terselenggara dengan
baik (Kaihatu, 2006). Lima komponen utama dalam pencapaian good corporate
governance tersebut adalah:
1. Keterbukaan informasi (transparency), yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Untuk
menjaga objektivitas dalam pengelolaan usaha, suatu perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan
dimengerti oleh para stakeholder. Perusahaan tersebut harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh
hukum dan regulasi, tetapi juga informasi yang penting bagi pemegang
saham, kreditor, dan para stakeholder lain untuk membuat keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), merujuk pada kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan alur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kegiatan
pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan harus
dikelola dengan kesesuaian antara kepentingan pemegang saham dan
kepentingan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan syarat untuk
mencapai kinerja yang stabil.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), mengacu pada kesesuaian (kepatuhan)
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan
hukum dan regulasi dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan
lingkungan untuk mencapai kelangsungan usaha jangka panjang dan dikenal
sebagai perusahaan dengan reputasi baik.
4. Independensi (independency), yang merupakan suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang
sehat. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG, suatu
perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan
kekuatan yang tepat, sehingga tidak ada satu bagian perusahaan pun yang
mendominasi dan mengintervensi kewenangan bagian lain.
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
serta peraturan yang berlaku. Dalam mengelola aktivitasnya, suatu
perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham
dan stakeholder lain berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran.
Kelima komponen di atas harus dilaksanakan secara bersama-sama agar
tercipta suatu kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Setiawan (2007)
menjelaskan manfaat dari corporate governance adalah entitas bisnis efisien,
meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan,
mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi
distorsi. Manfaat lain dari corporate governance adalah meningkatkan modal,
rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta
memberikan pengaruh positif terhadap saham.
Teori Agensi
Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang
menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik
perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Bodroastuti,
2009). Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara principal
dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut
timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan
perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi
kesejahteraan prinsipal, tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan
tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan
utilitasnya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan prinsipal sebagai
pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).
Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang ada pada bank
syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah yaitu mengawasi operasional
bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada
di bawah pengawasannya.
b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu tahun anggaran.
d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan-pembahasan DSN.
Dasar Hukum DPS adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang
Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan
Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia
No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang
perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
d. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank
Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).
Non Performing Finance (NPF)
NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF
dapat dicari dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap
Total Pembiayaan. Jika semakin rendah NPF maka bank syariah tersebut
memiliki penarikan pembiayaan yang baik, sebaliknya jika nilai NPF tinggi
maka bank syariah tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan
tingkat pengembalian kredit tidak lancar. Kredit bermasalah yang terdiri dari
kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan
bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu
penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang
menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan
yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.
Income Smoothing
Perataan laba (income smoothing) adalah salah satu cara yang dilakukan
manjemen untuk membuat laba terlihat stabil atau tidak terlalu besar
perbedaannya antar periode. Cara ini dilakukan manajemen untuk mencapai
posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi agar menarik minat
investor dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya
terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan
informasi laba tersebut (Subekti, 2005).
Laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa
lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai
dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui
tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan
akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000).
Beidleman (1973) mendifinisikan income smoothing adalah sebagai
suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang
besar dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat
yang normal bagi perusahaan. Income smoothing merupakan suatu alat yang
digunakan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang besar dari laba
yang dilaporkan dalam target yang diharapkan dengan jalan memanipulasi
laba yang diperoleh tidak dilaporkan sebenarnya.
Konsep income smoothing yang terjadi pada perbankan lebih dikenal
dengan istilah dinamic provisioning. Yaitu cadangan yang digunakan bank
dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang kurang baik dengan membuat
cadangan ketika bank dalam kondisi keuangan yang baik. Pembentukan
cadangan ini dapat membuat laba yang diterima bank tampak stabil. Kondisi
ini menjadi perhatian para pemilik dana karena mereka menganggap bahwa
dana yang diinvestasikan menguntungkan dan bersifat stabil.
Menurut Wolk et. al. (2001) income smoothing merupakan salah satu
jalan yang dapat mengurangi resiko. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga
cara dalam praktik perataan laba yang dapat diterima, yaitu:
a. Manajemen menentukan waktu terjadinya peristiwa tertentu melalui
kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan).
b. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat
mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode
akuntansi.
c. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos
laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda.
Menurut Foster (2001) tujuan perataan laba adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan
tersebut memiliki resiko yang rendah.
b. Menyediakan informasi yang relevan dalam memperkirakan laba di
masa yang akan datang.
c. Meningkatkan kepuasaan relasi bisnis
d. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemakmuran
manajemen
e. Meningkatkan kompensasi bagi manajemen.
Ciri – Ciri Bank Syariah
Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono,
2003:41):
1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak
kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar
dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai
batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan
pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat
pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak
menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang
ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui
tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah
semata.
4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh
penyimpanan dianggap sebagi titipan (Al- wadiah) sedangkan bagi
bank dianggap sebagi titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan
dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan
imbalan yang pasti.
5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi
operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan
pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak
pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga
mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya
berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana
yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambilnya
pemiliknya
Fungsi dan Peran Bank Syariah
Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam
pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut
(Sudarsono, 2003: 39):
1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana
nasabah.
2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah
dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
sebagaimana lazimnya.
4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri-ciri yang melekat pada
entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan,
mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.
Sejarah Perbankan Syariah
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan
embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa
saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin
perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank
simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) dikota Mit
Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967,
dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank ini
tindak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi
pada usaha usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk
partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para
penabung.
Pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan
diri sebagai bank komersial bebas bunga. Islamic Development Bank
(IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara
yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya
bank tersebut adalah Bank antar pemerintah yang bertujuan untuk
menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara
anggotanya. Pada tahun 1970-an di Timur Tengah antara lain berdiri
Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal
Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di
Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan
dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims
Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin
menabung untuk menunaikan ibadah haji (Mansyur , 2012).
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat
Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama
Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat
terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, sehingga
ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian
memberikan suntikan dana kepada Bank ini dan pada periode 1999-2002
dapat bangkit dan menghasilkan laba (Mansyur , 2012)
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada
tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu
orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan. Principal adalah pemilik saham atau investor dan
yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di
pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan
konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan
antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu
berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya
keagenan (agency cost). Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh
pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara
keputusan yang diambil manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan
kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan
kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan
tersebut disebut residual loss.
Masalah keagenan muncul ketika principal kesulitan untuk
memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan
principal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan
pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko
dengan bayaran tertentu (Hendriksen, 1992). Salah satu cara yang
diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui
mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk
mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting
dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen, 1992).
Manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi
perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh.
Berbeda dengan pemilik yang tidak mempunyai informasi yang cukup terkait
kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak pada adanya
ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilik dan agen.
Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan istilah asimetri informasi
(information asymmetries).
Teori agensi ini digunakan pada penelitian ini bagaimana bank
syariah sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah
berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank
syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank
syariah dinilai baik oleh para principal
Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress
Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008)
Faktor Penyebab Financial Distress
Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan
Tujuan Corporate Governance
Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan;
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap
perusahaan;
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :
1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak
dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,
demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporate
governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan
meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan
kepercayaan investor.
Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk
mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.
Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai
mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras
dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2
kelompok (Herawaty, 2007):
a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan
perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti
komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan
kompensasi eksekutif.
b. Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhi
perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti
pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,
akuntan publik.
Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsur
penting dalam good corporate governance, yaitu:
a. Transparansi
Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan dan masyarakat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsi
dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
c. Responsibilitas
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundangundangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan.
d. Independensi
Independensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihak
lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
e. Kewajaran dan Kesataraan
Kewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuan
yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.
Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD
(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
Hak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,
tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalam
perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.
b. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaan
informasi.
c. Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate
governance.
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegang
kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d. Keterbukaan dan transparansi
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi
mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan
serta para pemegang kepentingan,
e. Akuntabilitas dewan komisaris
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif
terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Komite Audit
Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional
dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewan
komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan
(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan
komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen
Dewan Komisaris
Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewan
komisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal ini
dewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diatur
dalam Pasal 108 UUPT.
Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
Proporsi Komisaris Independen
Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Kepemilikan Manajerial
Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi
kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat
dan cenderung menekan konflik keagenan.
Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan
sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka
manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang
saham yang juga adalah dirinya sendiri.
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori
akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.
Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,
seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer
yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan
perusahaan dalam dua kriteria:
a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)
b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non ownersmanager).
Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para
manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens
(Boediono, 2005).
Kepemilikan Institusional
Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutional
adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).
Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikan
institusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwa
kepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus pada
current earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakan meningkatkan
laba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticated
sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah
diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melalui
mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan
melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan
yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuai
kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).
Pengertian Corporate Governance
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporate
governance adalah :
Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
mewujudkan shareholders value.
Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate
governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih
transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep ini
diterapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin
abik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.
Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakan
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan
dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang
saham.
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkut
hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindari
terjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsep
good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi
lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu
teori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,
manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan
keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh
kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005),
Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara principal dan agent.
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang
merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan ini
adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan
tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan
cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkan
kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi
perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyekproyek yang menguntungkan jangka panjang
Pengertian Stres
Stres dapat dilihat sebagai stimulus, respon, dan sebagai interaksi antara
individu dengan lingkungan. Stres diartikan sebagai tekanan atau gangguan
atau kekacauan mental dan emosional. Sarafino (1994) mendefinisikan stres
sebagai kondisi yang muncul ketika individu berhubungan dengan lingkungan,
individu merasa tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan situasional dengan daya
psikologis, biologis, dan sosial yang dimiliki.
Slamet dan Markam (2003) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan
di mana beban yang di rasakan oleh individu tidak sepadan dengan
kemampuannya untuk mengatasi beban tersebut. Ketika individu menghadapi
stres maka akan memberikan reaksi stres eustress yang berarti respon terhadap
persitiwa-peristiwa yang bersifat positif atau distress yang berarti respon
terhadap peristiwa-peristiwa negatif yang dapat berupa dalam bentik fisiologis
maupun respon perilaku. Stres juga dapat dialami siapa saja, tidak
mempungkiri stres pada karyawan saat bekerja.
Cohen, Kamarack dan Mermelstein (1983) mendefinisikan persepsi stres
ialah dimana seorang individu menemukan kehidupannya yang tidak terduga,
beban yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol mencakup intrapersonal,
interpersonal atau situasi ekstrapersonal dalam kehidupan seseorang yang
dipersepsikan sebagai stres. Sesuai dengan pernyataan persepsi stres diatas
stres tidak mungkin hadir begitu saja tanpa ada sumbernya. Tingkat persepsi
stres dipengaruhi oleh keadaan sehari-hari, peristiwa besar, dan perubahan
sumber daya coping yang cukup bervariasi dalam waktu yang singkat (Cohen,
Kamarack & Mermelstein, 1983).
Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan
siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang
dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).
Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik
kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik
tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan
prosedur audit.
Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu
perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara
independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam
Susiana dan Herawaty, 2007). Dalam hal pelaporan keuangan,
tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan
mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan
kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa
ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan
kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi
lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu
pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal
(Astinia, 2013).
Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun,
jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa
adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Integritas
laporan keuangan menunjukan bahwa informasi itu benar, jujur,
akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh
pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk
menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai
perusahaannya.
Pengertian Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial yaitu saham yang dimiliki
oleh manajer dan direktur perusahaan ( Rizkita dan
Suzan, 2015). Kepemilikan manajemen adalah persentase
saham yang dimiliki oleh pihak internal dalam suatu
perusahaan (Arif dan Bambang, 2007 dalam Wulandari
dan Budiartha, 2014). Sedangkan menurut Fajaryani
(2016) kepemilikan manajerial adalah proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang seara
aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan,
meliputi direksi dan komisaris.
Kepemilikan manajerial juga mempunyai peran
dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen
perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu
mekanisme yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
integritas laporan keuangan. Adanya kepemilikan
manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam
kepentingan pemegang saham karena mereka juga bagian
dari pemegang saham, dengan cara tidak memanipulasi
informasi yang ada dalam laporan keuangan (Astria,
2011)
Pengertian Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu
perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara,
diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai
kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ada beberapa
instrumen yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya
ukuran perusahaan, seperti total aset, total penjualan, nilai
kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin besar
nilai instrumen tersebut, maka semakin besar pula ukuran
perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan
seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta
mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai
pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan
aterdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan
dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan
besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan
sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat
(Jama’an, 2008).
Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang
besar pula. Dengan adanya sumber daya yang besar itu,
perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk
keperluan internal. Informasi itu menjadi bahan untuk
keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal,
jadi tidak perlu adanya tambahan biaya yang besar untuk
melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan,
perusahaan yang berskala kecil dengan sumber daya yang
kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji
sebagaimana perusahaan yang berskala besar, sehingga
untuk menyajikan informasi yang lebih luas membuhkan
biaya yang besar (Astinia, 2013).
Peran Independensi
Independensi sangat berperan penting bagi profesi
akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010)
a. Dasar bagi akuntan publik untuk melaporkan dan
menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang
telah di audit dan diperiksanya. Laporan keuangan
yang telah di audit dan diperiksa dapat menjadi
kredibilitas dan dapat diandalkan untuk pihak yang
berkepentingan.
b. Profesi akuntan publik ini merupakan profesi yang
memerlukan kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat. Sekali saja akuntan publik ini
menurunkan independensi auditor dalam menilai
kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen maka kepercayaan masyarakat akan
otomatis menurun, karena dianggap kurang menjaga
independensinya.
Aspek Independensi
Menurut Taylor (1997) dalam Susiana dan Herawaty
(2007) ada dua aspek independensi, yaitu:
a. Independensi sikap mental (independence of
mind/independence of mental attitude),
independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran
akuntan publik untuk bertindak dan bersikap
independen.
b. Independensi penampilan (image projected to the
public/appearance of independence), independensi
penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat
terhadap independensi akuntan publik.
Pengertian Independensi
Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada
kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan
laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen
(Auditya dan Wijayanti, 2013). Independensi akuntan
yang memberikan jasa audit di pasar modal di atur pada
lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat dalam
Peraturan nomor VIII.A.2. Salah satu peraturan yang
tertera dalam keputusan tersebut diantaranya membatasi
hubungan antara auditee dan auditor dalam jangka waktu
tertentu, yaitu jangka waktu kerja sama antara emiten
dengan kantor akuntan harus diganti setiap lima tahun dan
setiap tiga tahun untuk auditor.
Sedangkan menurut Susiana dan Herawaty (2007)
independensi merupakan kebijakan yang menetapkan
bahwa KAP memperoleh keyakinan yang layak bahwa
para auditor, pada semua tingkatan atau ejnjang,
mempertahankan independensi sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Standar Profesi Akuntan Publik.
Tujuan Komite Audit
Tujuan pembentukan komite audit yaitu (Jama’an, 2008)
a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan
tidak menyesatkan dan sudah sesuai dengan praktik
akuntansi yang berlaku umum.
b. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
c. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang
meterial di bidang keuangan dan implikasi
hukumnya.
Tujuan Laporan Keuangan
Menurut PSAK No. 1 tahun 2013, tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Yang bertugas memberikan informasi adalah perusahaan
kepada para pemangku kepentingan.
Sedangkan Menurut Hanafi (2000), menyatakan
bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Memberikan informasi yang berguna bagi investor,
kreditur dan pemakai lainnya mengenai potensial
perusahaan saat ini maupun yang akan dating
untuk pembuatan keputusan investasi, pemberian
kredit dan investasi lainnya.
b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi
pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah
waktu dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.
c. Memberikan informasi yang bermanfaan untuk
investor, kreditur dan pemakai lainnya yang
digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu
dalam penerimaan bunga dan deviden.
Pengertian Integritas Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah hasil dari proses
akuntansi yang digunakan untuk berkomunikasi antara
manajemen dengan pihak luar perusahaan mengenai data
keuangan atau aktivitas perusahaan selama periode
tertentu (Astinia, 2013). Integritas yaitu prinsip moral
yang tidak memihak siapapun, jujur, seseorang yang
berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya
dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007).
Untuk menyajikan laporan keuangan semua data laporan
keuangan tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi,
guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan
saat itu.
Integritas laporan keuangan menurut Rahiim (2013),
secara terminology mempunyai arti sifat, mutu atau
keadaan yang menhasilkan satu kesatuan yang utuh
sehingga mempunyai potensi kujujuran dan kewibawaan.
Integritas laporan keuanagn adalah sejauh mana
perusahaan menyajikan laporan keuangan yang
menunjukkan informasi yang jujur dan benar. Sedangkan
menurut Hardiningsih (2010) integritas laporan keuangan
adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan suatu
perusahaan yang sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutup
atau disembunyikan
Hubungan Keagenan
Menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa
terdapat 3 hubungan keagenan antara lain :
a. Antara pemegang saham (pemilik) dengan
manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah
saham yang lebih sedikit disbanding perusahaan
lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba
lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan
pemegang saham menginginkan dividen maupun
capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan
manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan
mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba
yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer
lebih banyak dibanding para investor lain, maka
manajemen cenderung melaporan laba lebih
konservatif.
b. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen
cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena
pada umumnya kreditur beranggapan bahwa
perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi
utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.
c. Anatara manajemen dengan pemerintah, manajer
cenderung melaporkan labanya secara konservatif.
Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan
yang lebih ketat dari pemerintah, para analis
sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya.
Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh
beberapa konsekuensi
Pengertian Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan
antara 2 pihak yang pertama pemilik (principal) dan yang
kedua manajemen (agent). Teori agensi menyatakan
bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai
prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan
perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi
karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha
untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Astria,
2011).
Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan
yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya
konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini
adalah pemegang saham (investor) dan pihak agent yang
diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak
melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai
tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal.
Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan
kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.
Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent)
dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya
konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama
menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen
juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).
Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam
suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu
timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan
konflik keagenan atau (agency theory). Konflik keagenan
timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan
yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat
perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna
menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga
bagi shareholders (Putra, 2012).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Work-Family Conflict
Ahmad (2008) menciptakan suatu model yang dikembangkan berdasarkanmodel stress-strain dan teori identitas sosial. Menurut teori stress-strain, faktor
pemicu mengarah pada stressor, sedangkan konflik mengarah pada ketegangan(strain). Teori identitas sosial mengatakan bahwa setiap individu selalumengklasifikasikan dirinya ke dalam beberapa kategori sosial yang menentukanidentitas dan peran mereka dalam lingkungan sosial. Setiap peran yangadamemberikan aspek-aspek identitas yang berbeda pada diri individu, misalnyaseseorang yang menganggap bahwa kehidupan keluarganya merupakan aspekyang sangat penting dari identitas mereka. Konflik dapat muncul ketika dalammenjalankan peran yang dianggap penting, seseorang tidak mempunyai waktuyang cukup dari yang diharapkan akibat adanya faktor-faktor situasional.
Konsekuensi-Konsekuensi Work Family Conflict
Berbagai penelitian menunjukkan pengaruh negatif work-family conflict
terhadap perusahaan maupun individu (Frone, dkk, 1992, dalamCopur, 2016). Secara umum, work-family conflict menyebabkan meningkatnya tingkat stress, menurunnya performa kerja maupun di rumah, serta menurunnya kepuasankerjadan kepuasaan hidup. Penelitian Elgar dan Chester (2007) menjelaskan workfamily conflict dapat mengakibatkan ketegangan yang akhirnya menyebabkanrendahnya kualitas well-being ibu bekerja (dalam Mufida, 2008). Pratiwi (2011)
menunjukkan ada hubungan antara konflik peran ganda dengan psychological
well-being pada ibu yang bekerja sebagai pegawai bank, sedangkan penelitianSianturi (2013) mendukung hasil tersebut dengan ditemukannya pengaruh negatif
work-family conflict terhadap kesejahteraan psikologis pekerja. Konsekuensi work-family conflict menurut Allen, Bruck, dan Sutton(dalam Amstad, 2011), antara lain mencakup hasil di luar pekerjaan, seperti
kehidupan pernikahan, waktu luang, dan kepuasan hidup, serta pelaksanaanperandi keluarga, selain itu mencakup munculnya stress seperti ketegangan psikologis
berpengaruh kepada kesehatan fisik, depresi, burnout, penyalahgunaan obat- obatan, dan stress, dan mencakup hasil kinerja seperti kepuasan kerja, motivasi, komitmen organisasi, keinginan pindah, absensi, prestasi kerja, kepuasan karir, dan keberhasilan karir
Bentuk-bentuk Work Family Conflict
Bentuk work-family conflict (dalam Greenhaus dan Beutell, 1985), yaitu:
a) Pekerjaan yang mengganggu kehidupan rumah tangga (work interferencefamily), yang terjadi sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan untukmelakukan pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga, antaralain harus lembur bekerja, perjalanan dinas, dll (dalam Hennessy, 2005).
41b) Kehidupan rumah tangga yang mengganggu pekerjaan (family interferencework) terjadi ketika sebagian besar waktu dan perhatian digunakan untukmenyelesaikan urusan keluarga sehingga mengganggu pekerjaan, seperti misalnyamerawat anak atau orang tua yang sakit. Pada wanita cenderung untukmelaporkan kehidupan rumah tangga mengganggu pekerjaan (dalamHennessy, 2005).
Dimensi-dimensi Psychological Well-Being
Konsep psychological well-being terdiri dari enam dimensi atau aspekpsikologis yang menjelaskan tantangan berbeda-beda yang dihadapi individudalam usahanya untuk berfungsi secara penuh dan positif (Ryff, 1989), sebagai
berikut :
1) Penerimaan Diri (self-acceptance)
Penerimaan diri yang dimaksud adalah kemampuan seseorang menilai
positif diri sendiri, memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri, danmerasa puas atas kehidupannya. Sebaliknya, individu yang kurang mampumenerima dirinya adalah individu yang merasa kecewa dengan dirinya, kecewadengan masa lalunya, tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan berharap menjadi
orang lain. 2) Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relation with Others)
Seseorang yang mampu membina hubungan positif dengan oranglainmemiliki kepercayaan pada orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi, dankeintiman, serta memahami prinsip memberi dan menerima dalamhubunganantar
pribadi. Sebaliknya, seseorang yang kurang mampu membina hubungan positif
dengan orang lain tertutup, sulit bersikap hangat, terbuka, peduli dengan oranglain, terisolasi dan merasa frustasi dalam membina hubungan interpersonal. 3) Otonomi (Autonomy)
29Individu yang memiliki otonomi memiliki kemampuan menentukanperilakunya sendiri, tahan terhadap tekanan sosial yang mengharuskan untukberpikir dan berperilaku dengan cara tertentu, dan mampu mengambil keputusanmandiri. Sebaliknya, individu yang rendah dalam dimensi otonomi akan sangat
memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari oranglain, tidak mandiri dalam membuat keputusan penting, serta mudah terpengaruholehtekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. 4) Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery)
Individu yang memiliki penguasaan lingkungan memiliki kemampuandalam mengatur situasi sehari-hari, mampu memilih dan menciptakan lingkunganyang sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya individu dengan penguasaanlingkungan rendah mengalami kesulitan mengatur situasi sehari-hari dan merasatidak mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya. 5) Tujuan Hidup (Purpose in Life)
Pengertian individu yang mempunyai tujuan hidup adalah memiliki tujuandan arah hidup yang jelas dan memegang keyakinan bahwa ia mampu mencapai
tujuan hidupnya. Sebaliknya individu yang kurang tujuan dalamhidupnya tidakmemiliki cita-cita dan arah tujuan yang jelas dalam hidupnya, tidak bersemangat
dalam menjalani hidup, serta tidak mampu mengambil makna atas kehidupannya. 6) Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)
Pertumbuhan diri ditunjukkan oleh individu yang memandang dirinyaterus bertumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman baru, serta terus
30berusaha mengembangkan diri lebih baik. Sebaliknya, individu yang kurangmemiliki pertumbuhan diri merasa dirinya mengalami stagnasi, merasa bosandankehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampumengembangkan sikap dan tingkah laku yang lebih baik.
Pengertian Psychological Well-Being
Konsep psychological well-being dikemukakan oleh Ryff pada tahun1989, bahwa konsep mengenai wellness tidak hanya sekedar tentang keseimbanganantara afeksi positif dan negatif serta kepuasan hidup (konsep subjective well- being), namun melibatkan persepsi dari keterlibatan dengan tantangan-tantanganselama hidup. Pengertian psychological well-being sendiri menurut Ryff (1989)
merupakan realisasi dari pencapaian penuh dari potensi individu yang dapat
menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya, mampu membina hubunganyang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian, dapat mengatur kehidupandan lingkungannya dengan efektif, memiliki tujuan hidup, serta terusmengembangkan dirinya
Tahapan-tahapan Membentuk Kebiasaan
1) Memfokuskan perhatian, kebiasaan seseorang muncul dari
perhatian
2) Seseorang, yang mana perhatian tersebut akan difokuskan untuk
perilaku dan tujuan tertentu yang kemudian perilaku tersebut
akan diulang-ulang
3) Mengulang-ulang dan praktik, kebiasaan terbentuk dari suatu
perilaku tertentu yang secara sengaja dilakukan berulang-ulang
dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk
perbuatan
4) Menunaikan pekerjaan tanpa berfikir atau merasa, sesuatu yang
sudah menjadi kebiasaan akan membuat seseorang itu akan
melakukan pekerjaan tanpa harus berfikir lagi jarena pekerjaan
tersebut sudah bisa dilakukan dan sudah diluar kepala.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan
Faktor yang mempengaruhi kebiasaan menurut Albert Bandura
dalam penelitian Nunu Nurfirdaus (2019) :
1) Lingkungan
Faktor lingkungan atau tempat tinggal (misalnya rumah)
mempengaruhi kita dalam beraktivitas yang akhirnya
membentuk suatu kebiasaan
2) Pendidikan
Pendidikan baik yang berlangsung secara formal di madrasah
atau di sekolah maupun yang berlangsung secara informal
dilingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam
mengembangkan psikososial.
3) Usia
Walaupun faktor ini bukan faktor penentu tetapi usia dapat
mempengaruhi kebiasaan seseorang.
4) Jenis Kelamin
Kesadaran jenis kelamin akan dapat membantu memahami diri
dan menumbuhkan motivasi sesuai dengan keadaan dirinya
5) Sikap
Sikap bisa diartikan sebagai perasaan dan juga pikiran seseorang
dalam bertingkah laku saat sedang tidak menyukai atau
menyukai sesuatu.
6) Perilaku
Kebiasaan merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara
berulang-ulang daam cara yang sama secara terus menerus,
tanpa sadar, karena sesuatu tersebut tetanam di dalam fikiran dan
jiwa seseorang karena sifatnya yang terus-menerus selalu
dilakukan, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang
merupakan tabiat seseorang
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan menurut buku
“The Seven Habits Of Highly Effective People” :
1) Pengetahuan
Elemen kebiasaan yang berkenan dengan pengetahuan
individu mengenai apa yang dapat dilakukan dan
mengapa mesti dilakukan
2) Ketrampilan
Unsur yang berkenan dengan bagaimana melakukannya
3) Keinginan
Berkenan dengan dorongan atau motivasi mengapa
sesuatu dilakukan
Macam-macam Kebiasaan
Seorang psikologi (Suryaningtyas, 2019) menyatakan bahwa
kebiasaan itu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
1) Kebiasaan yang bersifat otomatis
Kebiasaan yang bersifat otomatis sepert gerakan berjalan dan
yang sejenis dengannya. Kebiasaaan ini menyerupai dengan
gerak reflek, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan
antara keduanya.
2) Kebiasaan gerak indera tubuh
Dalam kebiasaan ini perasaan sedikit memerankannya, seperti
kebiasaan makan, berpakaian, dan apa yang menyerupai
kebiasaan itu sendiri. Dalam hal ini, penglihatan seseorang
terhadap mandorong ia untuk memakannya.
3) Kebiasaan gerakan berfikir
Kebiasaan ini berbeda dengan dua jenis yang disebutkan diatas,
pendorongnya adalah pikiran atau sesuatu yang bersifat bukan
materi. Contoh kebiasaan ini seperti kebiasaan berbicara atau
berorasi
Definisi Kebiasaan
Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan sehari-hari dan
dilakukan secara berulan-ulang dalam hal yang sama, sehingga
menjadi adat kebiasaan dan ditaati oleh masyarakat dan sudah hafal
perbuatan itu diluar kepala (Asih, 2010)
Faktor-faktor Self-Regulation
Bandura (sebagaimana dikutip dalam Feist & Feist, 2012) mengatakan
bahwa faktor eksternal dan faktor internal merupakan dua faktor yang
berpengaruh dalam proses self-regulation untuk memunculkan sebuah
perilaku. Faktor eksternal mempengaruhi self-regulation dengan dua cara,
yaitu:
1. Evaluasi dari perilaku individu dengan menggunakan standar
tertentu. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh personal pada
individu dapat membentuk sebuah standard individual untuk evaluasi.
2. Mendapatkan penguatan atau reinforcement dengan cara
memberikan sebuah dukungan.
Faktor internal yang disebutkan oleh Bandura (sebagaimana dikutip dalam
Feist & Feist, 2012) terdapat 3 kebutuhan internal dalam proses self-regulation
yang akan dilakukan secara terus menerus, yaitu:
1. Observasi Diri
Individu harus memonitor performa yang dimiliki oleh seseorang
dan memberikan perhatian lebih terhadap beberapa aspek dari perilaku
serta melupakan sesuatu hal yang menghalangi proses pencapaian
sesuatu dengan sepenuhnya.
2. Proses Penilaian
Individu harus melakukan penilaian dan evaluasi dari performa
seseorang. Pada proses penilaian ini dapat membantu sebuah proses
self-regulation melalui proses mediasi kognitif. Proses penilaian dapat
tergantung oleh standar yang telah ditentukan, performa rujukan,
pemberian nilai dalam kegiatan yang telah dilakukan dan atribusi
terhadap performa seseorang.
3. Reaksi Diri
Individu dapat merespons baik secara positif atau negatif terhadap
sebuah perilaku, hal tersebut dapat tergantung pada bagaimana perilaku
memenuhi sebuah standar yang telah ditentukan serta dapat
menciptakan insentif untuk sebuah tindakan melalui reinforcement atau
punishment.
Tahapan Self-Regulation
Miller dan Brown (1991) mengatakan bahwa terdapat tujuh tahapan dalam
self-regulation, yaitu:
1. Receiving
Individu melakukan pencarian dan penerimaan informasi relevan dari
berbagai sumber yang sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuannya.
2. Evaluating
Individu melakukan evaluasi terhadap informasi yang telah diterima
serta melakukan perbandingan baik dengan norma ataupun pengalaman
yang ada.
3. Triggering
Individu cenderung melakukan sebuah perubahan dengan cara
memiliki pemikiran dan perilaku yang kreatif untuk menanggapi suatu
masalah.
4. Searching
Individu melakukan pencarian agar dapat melakukan pemilihan suatu
solusi dari sebuah masalah yang paling tepat dari berbagai solusi yang
ada.
5. Formulating
Individu melakukan penyusunan strategi dalam penyelesaian masalah
dengan melihat kemungkinan faktor yang mempengaruhi dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut.
6. Implementing
Individu melakukan pelaksanaan dari strategi yang telah dirancang
sebelumnya.
7. Assessing
Tahapan paling terakhir dari self-regulation adalah individu
melakukan evaluasi mengenai strategi yang telah dilakukan atau
diterapkan melalui pengukuran efektivitas strategi dalam mengubah cara
pandang seseorang dan strategi dalam penambahan informasi orang lain.
terhadap strategi yang telah diterapkan dengan cara mengukur efektivitas
strategi dalam mengubah cara pandang orang atau dapat juga diketahui
dengan efektivitas strategi dalam menambah informasi orang lain.
Definisi Self-Regulation
Self-regulation menurut Ludwig et al (2016) merupakan sebuah
kemampuan diri untuk secara adaptif mengatur emosi, kognisi, dan perilaku
seseorang untuk memberikan respons secara efektif mengenai tuntutan internal
dan lingkungan. Santrock (sebagaimana dikutip dalam Rachmah, 2015)
mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai self-regulation yang baik,
maka dapat membantu untuk mengerjakan berbagai tuntutan yang dihadapi
sebab individu dapat beradaptasi. Self-regulation merupakan sebuah tindakan
yang mengarahkan tindakan, pikiran, dan perasaan secara sengaja untuk
mencapai sebuah tujuan (Carver & Scheier sebagaimana dikutip dalam Hirt et
al., 2016).
Bandura (sebagaimana dikutip dalam Feist & Feist, 2012) mengatakan
bahwa manusia untuk melakukan self-regulation dapat bereaksi secara reaktif
dan proaktif, yang artinya manusia dapat mengurangi perbedaan antara
pencapaian dan tujuan serta dapat menentukan tujuan yang baru. Bandura
(sebagaimana dikutip dari Feist & Feist, 2012) mengatakan bahwa selfregulation merupakan proses yang dilakukan oleh individu untuk mencapai
sebuah tujuan, dan pengambilan keputusan yang mencakup dari pemantauan
diri, penetapan standar, penilaian evaluatif, penilaian diri, dan reaksi diri
afektif. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang
berpengaruh pada proses self-regulation yang ada pada diri seseorang
(Bandura sebagaimana dikutip dalam Feist & Feist, 2012).
Miller & Brown (1991) mengatakan bahwa self-regulation adalah
kemampuan diri seseorang yang dapat mengarahkan dan memonitor perilaku
dalam melakukan pencapaian terhadap suatu tujuan dengan melibatkan unsur
fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Self-regulation adalah suatu siklus yang
bergantung terhadap feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Feedback
tersebut digunakan untuk penyesuaian diri terhadap upaya yang dilakukan.
Hal ini menjelaskan bahwa self-regulation adalah kemampuan seseorang
dalam melakukan pengaturan emosi, kognisi, dan perilaku seseorang sehingga
dapat mengarahkan dan memantau perilaku untuk pencapaian suatu tujuan
dalam hidup dengan self-regulation yang baik maka individu dapat membantu
diri sendiri untuk beradaptasi dalam mengerjakan sesuatu untuk pencapaian
tujuan. Peneliti menggunakan definisi yang dikembangkan oleh Miller dan
Brown yang menjelaskan bahwa self-regulation merupakan sebuah
kemampuan diri untuk mengarahkan serta memonitor perilaku seseorang untuk
melakukan pencapaian sebuah tujuan dan melibatkan unsur fisik, kognitif,
emosional, dan sosial.
Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)
Ryff (1989a) mengatakan bahwa semua kriteria sebelumnya
mewakili akhir yang ideal untuk menyatakan dari fungsi seseorang.
Artinya, mereka merupakan tujuan untuk melengkapi proses
pertumbuhan seorang individu. Karakteristik dari seseorang yang
berfungsi secara baik adalah individu menjadi lebih sadar terhadap
kehidupan dan berhenti melihat sesuatu hal buruk terbentuk dari kejadian
sebelumnya. Ryff dan Singer (2008) menyatakan bahwa pengembangan
pribadi adalah sikap seseorang yang dapat melakukan penerimaan
pengalaman serta tantangan baru dalam hidup dengan terbuka agar
seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
Tujuan hidup (Purpose of Life)
Ryff (1989a) mengatakan bahwa dalam rentang hidup seorang
manusia kan terdapat beberapa proses yang berhubungan dengan tujuan
dari kehidupan seseorang. Ryff (1989b) mengatakan bahwa sangat
penting untuk mengintegrasikan kehidupan masa lalu dari seseorang
dengan kehidupan yang dimiliki sekaran. Hal tersebut bertujuan untuk
menjadikan kehidupan yang ada di masa lalu agar dapat dijadikan sebuah
pengalaman. Dengan demikian, tujuan dalam hidup dapat muncul sebagai
komponen yang penting dari keseluruhan untuk perasaan kesejahteraan
seseorang. Individu dengan sikap positif memiliki tujuan yang lebih
terarah, semua berkontribusi untuk perasaan dari kebermaknaan bagian
kehidupan seseorang. Ryff dan Singer (2008) menyatakan bahwa dimensi
ini mempunyai hubungan dengan pemahaman seseorang mengenai arah
dan tujuan dalam kehidupan, pemaknaan dan penentuan kehidupan, dan
proses pencapaian dalam pencapaian tujuan hidup
Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery)
Ryff (1989a) menjelaskan bahwa proses dari kepribadian pada
seseorang meliputi karakteristik yang berkembang seperti manipulasi dan
kemampuan pengendalian lingkungan, penguasaan serta kompetensi.
Allport (sebagaimana dikutip dalam Ryff, 1989b) menggambarkan orang
dewasa sebagai seseorang yang mengembangkan minat kuat diluar diri
dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berada pada lingkungan sekitar.
Ryff dan Singer (2008) menjelaskan bahwa penguasaan lingkungan
merupakan kemampuan dari individu dalam memilih lingkungan yang
diinginkan sesuai dengan apa yang diperlukan. Seseorang dapat
mengontrol atau mengendalikan lingkungan yang kompleks serta dapat
melakukan sesuatu untuk mengubah dunia atau lingkungan sekitarnya
dengan kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap mental dan fisik.
Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relations with Others)
Ryff (1989a) menjelaskan jika seseorang membutuhkan
hubungan interpersonal yang baik serta hangat dengan orang lain, selain
sikap positif dengan diri sendiri. Kepercayaan juga merupakan salah satu
dari sifat dasar manusia (Roger sebagaimana dikutip dalam Ryff, 1989b).
Ryff dan Singer (2008) mengatakan jika kemahiran seseorang dalam
berkomunikasi dan berhubungan positif dengan orang lain dapat
diarahkan dengan sikap yang hangat, persahabatan yang erat, perasaan
empati, dan kasih sayang. Maka dari itu dimensi ini sangat berhubungan
dengan keterampilan interpersonal pada seseorang.
Penerimaan Diri (Self-Acceptance)
Ryff (1989a) mengatakan bahwa fungsi positif yang paling sering
berulang dalam kehidupan manusia terlihat dalam perspektif sebelumnya
adalah perasaan penerimaan diri individu. Individu dapat memiliki
anggapan tentang diri sendiri sebagai seseorang yang berharga. Perasaan
berharga seseorang dapat dilihat dari penerimaan sisi baik atau sisi buruk
dari diri sendiri. Erikson (sebagaimana dikutip dari Ryff, 1989b)
menekankan bahwa tidak hanya penerimaan diri melalui sifat atau sikap
tetapi juga kehidupan masa lalu seperti pada perasaan kekecewaan yang
dimiliki. Kriteria pertama dari sebuah sikap yang positif terhadap diri,
adalah penerimaan diri, kepercayaan diri, dan kemandirian. Ryff dan
Singer (2008) menjelaskan bahwa seseorang memahami diri sendiri
seperti perilaku, motivasi, serta perasaan yang dipunyai. Penerimaan diri
berkaitan dengan sikap positif seperti berdamai dengan sisi gelap dari diri
sendiri dan kehidupan di masa lalu.
Dimensi Psychological Well-Being
Ryff (1989a) membagi psychological well-being menjadi 6 dimensi,
diantaranya adalah penerimaan diri (self-acceptance), hubungan positif dengan
orang lain (positive relations with other), otonomi (autonomy), penguasaan
lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose of life), dan
pertumbuhan pribadi (personal growth). Ryff dan Keyes (1995) menyebutkan
bahwa 6 dimensi tersebut merupakan aspek yang paling penting untuk
menentukan psychological well-being dari seseorang.
Definisi Psychological Well-Being
Aspinwall (sebagaimana dikutip dalam Ramadhani et al., 2016) mengatakan
bahwa kesejahteraan psikologis atau psychological well-being merupakan
sebuah gambaran psikologis seseorang yang berfungsi secara baik dan positif.
Schultz (sebagaimana dikutip dalam Ramadhani et al., 2016) mengatakan
kalau psychological well-being adalah sesuatu hal yang memiliki fungsi secara
positif bagi seseorang dengan sebuah tujuan untuk dicapai seperti menjadi
individu yang sehat. Ryff (sebagaimana dikutip dalam Primasti & Wrastari,
2013) mengatakan bahwa psychological well-being merupakan sebuah
keadaan individu dalam true potential. True potential merupakan individu
memiliki tujuan hidup, dapat melakukan pemilihan sebuah lingkungan yang
sesuai dengan diri sendiri serta mampu memiliki dan menikmati suatu ikatan
komunikasi yang baik dengan lingkungan disekitarnya (Primasti & Wrastari,
2013).
Psychological well-being adalah sebuah keadaan dari seseorang yang
disyarati dengan adanya memiliki perasaan yang bahagia, kepuasan hidup dan
tidak memiliki ciri-ciri depresi (Ryff, 1989b). Psychological well-being bisa
dilihat dari keberfungsian psikologi yang baik seperti penerimaan diri,
hubungan baik dengan sesama, otonomi, penguasaan lingkungan sekitar,
tujuan dalam kehidupan, dan perkembangan diri. Ryff (1989a) menjelaskan
mengenai psychological well-being yang merupakan sebuah pencapaian dari
potensi seseorang. Bahwa seseorang dapat menerima diri sendiri baik itu
kelemahan atau kelebihan, mandiri, memiliki relasi yang baik atau mengarah
pada sesuatu hal yang positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan sekitar
agar sesuai dengan apa yang diinginkan, mempunyai tujuan hidup, dan dapat
melakukan pengembangan diri. Tingkatan paling tinggi dari psychological
well-being seseorang adalah saat dapat merasakan kebahagiaan dari sesuatu hal
yang telah dilakukan, dapat merasakan kepuasan dalam hidup, kondisi
emosional yang dimiliki positif, dapat melewati kondisi emosional yang
negatif dari pengalaman buruk dimasa lalu dan memiliki hubungan yang positif
dengan lingkungan sekitar (Ryff, 1989a).
Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping.
Terdapat beberapa faktor dapat mempengaruhi
keputusan dalam pemilihan strategi coping (Lazarus,
Folkman & Pearlin dalam Francis, 2002), yaitu :
a. Jenis Kelamin
Pada penelitian Lazarus, Folkman &
Pearlin dalam Francis (2002) mengatakan
bahwa ada perbedaan dalam perilaku
mengatasi stres antara laki-laki dan
perempuan.
Perempuan sangat lebih cenderung pada
perilaku coping yang fokusnya pada emosi.
Sedangkan laki-laki sangat lebih cenderung
pada perilaku yang berpusat pada suatu
masalah.
b. Usia
Hasil dalam penelitian yang telah
dilakukan oleh Folkman & Lazarus dalam
Francis (2002) terhadap subyek dengan
rentang usia pertengahan (45-65 tahun) tidak
menunjukan adanya perbedaan yang
signifikan di dalam perilaku penanganan
stres. Tetapi dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Pearlin dan Schooler dalam
Francis (2002) terhadap subyek dengan
rentang usia 18 sampai 65 tahun
menunjukan hasil yang berbeda antara
golongan yang lebih muda dengan yang
lebih tua.
c. Pendidikan
Individu yang mempunyai tingkat
pendidikan yang lebih baik, akan memilih
pada perilaku coping yang berpusat pada
suatu masalah. Sebaliknya individu yang
mempunyai tingkat pendidikan yang lebih
rendah maka akan lebih memilih
menggunakan perilaku coping yang berpusat
pada rasa emosi.
d. Faktor Situasional
Merupakan faktor yang sedang terjadi
pada saat itu. Lingkungan dan perasaan
yang sedang dirasakan sangat
mempengaruhi pengambilan strategi coping
yang sangat berbeda.
e. Penilaian terhadap situasi yang ada
Individu akan menggunakan strategi
coping problem focused coping jika individu
melihat situasi yang bisa diubah dan bisa di
atasi, sedangkan strategi emotion focused
coping individu menilai bahwa masalah
tersebut di luar kontrol dan bersifat alami dari
sebuah proses permasalahan (Suprayogi,
2011).
Dinamika Proses coping
Dinamika proses coping dijelaskan oleh Taylor
(1991) menjelaskan bahwa dinamika proses coping,
yaitu proses coping dimulai ketika individu
menghadapi peristiwa yang menimbulkan stres.
Individu melakukan penilaian awal (terutama penilaian
subjektif) untuk menentukan makna permasalahan .
Peristiwa ini bisa dianggap positif, netral atau negatif.
Setelah penilaian awal terhadap stresor, penilaian
kedua (penilaian sekunder) adalah menilai kapasitas
respons dan sumbernya untuk menentukan tindakan
apa yang harus diambil.(Ekawarna, 2018).
Pengertian Coping stress
strategies adalah bentuk penerapan
yang mengurangi stres dan meningkatkan keterampilan
mengatasi stres melalui proses kognitif dan perilaku.
Mengatasi stres adalah perilaku yang dapat
ditanggung, dikendalikan dan dikurangi oleh individu
dari dampak stres. Individu dapat menggabungkan
strategi perilaku dan psikologis (Cummings & Kouros,
2008).
Sedangkan menurut Lazarus coping adalah
strategi yang paling sederhana dan realistis untuk
memecahkan masalah melalui manajemen perilaku.
Hal ini sangat berguna untuk menyingkirkan berbagai
masalah yang nyata dan tidak realistis (Hanifah, 2020).
Rudolf, Dening & Weiss (1995) dikutip oleh Philip L.
Rice (1999) memperkenalkan komponen-komponen
coping yang meliputi yaitu :
a. Coping Respons ini adalah tindakan yang
dipikirkan dengan matang baik secara fisik
maupun mental, yang terjadi sebagai reaksi
atau sumber stres dan bertujuan untuk
mengubah peristiwa eksternal menjadi
peristiwa internal.
b. Coping Goal adalah sasaran yang ingin dicapai
melalui tindakan respon.
c. Coping Outcome merupakan konsekuensi
langsung, tidak peduli seberapa bagus hasilnya
(Ekawarna, 2018).
Cara-cara mengatasi stres
Dalam menangani stress, terdapat beberapa langkahlangkah yang dapat diikuti dalam mengatasi stres
dengan melakukaan memanajemen stres yang sedang
dialami seperti :
a. Bicarakan keluh kesah dengan seseorang yang
dipercaya.
b. Melakukan kegiatan yang sangat sesuai dengan
minat dan kemampuan.
c. Mengembangkan hobi yang bermanfaat
d. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada
Tuhan.
e. Selalu berfikir positif.
f. Menenangkan pikiran dengan relaksasi
g. Menjaga kesehatan dengan olahraga dan aktivitas
fisik dengan teratur,tidur dengan waktu yang
cukup, makan dengan makanan yan bergizi dan
berperilaku bersih dan sehat.
h. Melakukan strategi coping stres agar bisa
mengontrol bagaimana individu bereaksi terhadap
stres yang dialami (kemenkes RI, 2018).
Dampak Stres
Dampak stres dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:
efek fisiologis, efek psikologis dan efek perilaku:
1) Dampak fisiologis Umumnya, orang yang
mengalami stres akan menghadapi banyak
masalah fisik, seperti: mudah masuk angin,
mudah sakit kepala, kram otot, obesitas, penyakit
kardiovaskular, tekanan darah tinggi dan
ganguan pada sistem reproduksi.
2) Dampak psikologis seperti mudah lelah,merasa
bosan merupakan tanda pertama yang berperan
sentral dalam terjadinya stres berat. Penurunan
prestasi pribadi terkait menyebabkan penurunan
kesadaran kemampuan dan rasa sukses.
3) Dampak Perilaku umumnya jika stres menjadi
distress, prestasi belajar berkurang karena
perilaku yang tidak dapat diterima di masyarakat,
tingkat stres akan tinggi karena secara negatif
mempengaruhi kemampuan dalam mengingat
informasi, dan membuat keputusan untuk
mengambil tindakan yang tepat. Tekanan yang
berlebihan seringkali membuat orang tidak
masuk sekolah atau tidak berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pembelajaran (Feby Priscilla
Sinaga, 2019)
Gejala Stres
Gejala stres secara umum terdapat 2 (dua) gejala:
a. Gejala fisik akan menimbulkan gejala penyakit
fisik yang sering muncul ketika mengalami stres
adalah nyeri dada, diare beberapa hari, sakit
kepala, mual, jantung, kelelahan, sulit tidur,
asam lambung meningkat, dan penurunan daya
tahan tubuh (Ekawarna, 2018).
b. Gejala psikis yang sering terjadi ketika
mengalami stress adalah mudah tersinggung,
daya ingat lemah, pengambilan keputusan yang
sulit, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan
dan ketakutan yang tinggi (Ekawarna, 2018)
Jenis-Jenis Stres
Terdapat dua jenis stres,yaitu Eustres (baik) dan
Distress (buruk). Stres telah melibatkan perubahan pada
fisiologis yang kemungkinan dapat dialami sebagai
perasaan yang baik ataupun perasaan yang buruk.
a) Distress merupakan bentuk stres negatif yang
mengganggu dan merusak serta merugikan.
Keadaan ini muncul jika individu tidak mampu
mengontrol keadaan emosinya. Individu yang
mengalami stres negatif akan mengalami sangat
mudah marah, cepat sangat tersinggung, sulit
berkonsentrasi, susah mengambil keputusan,
sangat pelupa, pemurung dan cepat bingung.
b) Eustres adalah bentuk stres yang positif. Keadaan
stres yang menimpa individu bisa dikelola dengan
baik dan memberikan manfaat dan semangat
positif dalam menghadapi suatu kejadian atau
mencapai sesuatu (Atziza, 2015).
