Pengaruh Masa Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada dasarnya seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan merasa nyaman serta memiliki perasaan senang apabila dalam organisasi tersebut memperoleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan persepsi seorang karyawan tentang pekerjaannya, di mana pekerjaan tersebut merupakan hal yang menyenangkan. Masa kerja adalah jangka waktu seseorang yang sudah bekerja pada suatu organisasi. Masa kerja dapat dikatakan sebagai loyalitas karyawan kepada organisasi tempatnya bekerja. Rentang waktu masa kerja yang cukup sama dengan orang yang memiliki pengalaman yang luas baik dalam mengatasi hambatan maupun meraih keberhasilan, artinya semakin lama masa kerja seorang karyawan maka semakin baik pengalaman kerjanya. Sehingga semakin lama karyawan bekerja semakin mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, lebih mencintai pekerjaannya, merasa nyaman dan memiliki kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaannya

Kewenangan Penyelesaian Perkara Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

  1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut UUK 2004, yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum, dengan menggunakan hukum acara perdata, kecuali undang-undang ini menentukan lain (Pasal 300 jo. Pasal 1 Angka 7 UUK 2004).

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor, sedangkan dalam hal debitor berupa persero suatu firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya, dan bila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (Pasal 3 Ayat (1-5) UUK 2004).

Dalam sengketa kepailitan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUK 2004 serta penunjukan hakim pengawas berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UUK 2004 dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Keberadaan Hakim Pengadilan Niaga (skripsi, tesis, disertasi)

Sebelum adanya Undang-undang Kepailitan, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan peradilan umum dalam menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Dengan ketentuan ini, semua permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah UUKPKPU yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.49 Pengaturan tentang pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 UUKPKPU. Pasal 1 ayat (7) UUKPKPU menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut[1] :

  1. Perkara kepailiatan dan penundaan pembayaran, dan
  2. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

  1. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
  2. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, Tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh: hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga; dan hakim Ad Hoc yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden.

Menurut Pasal 283 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, persyaratan untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga adalah[2]:

  1. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.
  2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
  3. Mempunyai sikap yang baik yaitu haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
  4. Telah mengikuti dan telah berhasil mengikuti program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dengan adanya sistem beracara di Pengadilan Niaga yang tidak mengenal banding, maka permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan karir hakim. Dengan tidak adanya banding pada perkara Kepailitan dan PKPU, maka akan sulit bagi hakim niaga mencapai karir hakim tertinggi. Kondisi saat ini adalah apabila Hakim Niaga ingin mejadi hakim agung maka harus menjalani karir sebagai hakim tinggi terlebih dahulu. Hal itu berarti meninggalkan karir sebagai hakim Niaga, sehingga profesionalisme yang telah dirintis dan ditekuni harus ditinggalkan selama menjadi hakim tinggi. Bila hal ini terjadi, maka Pengadilan Niaga akan didukung oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurang professional. Penyebab lemahnya kinerja Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara-perkara Niaga. [3]

Kedudukan Pengadilan Niaga (skripsi, tesis, disertasi)

Kedudukan Peradilan Niaga Pengadilan Niaga berada di bawah lingkup peradilan umum, namun keberadaannya dirasakan kurang tegas oleh beberapa hakim. Hal itu antara lain disebabkan oleh penempatannya seakan terpisah dari Pengadilan Negeri, seperti di Makassar dan Surabaya karena mempunyai gedung sendiri. Manajemen Pengadilan Niaga yang saat ini menyatu dengan Pengadilan Negeri dianggap hanya bersifat sementara waktu. Di kalangan hakim adanya perbedaan yang didukung oleh sistem rekruitmen hakim niaga yang kurang memperhatikan senioritas, sehingga hakim niaga yang relatif masih muda dengan jenjang kepangkatannya belum masanya untuk berada di pengadilan kelas IA.[1]

Pengadilan Niaga berada di bawah lingkup Peradilan umum (Negeri). Pengadilan ini kemudian terbagi dalam bentuk seperti “kamarkamar” dan Hakim dikelompokkan dan dapat memilih bidang atau sub spesies hukum yang akan ditekuninya secara professional. Hal itu diusulkan mengingat keterbatasan seorang hakim untuk dapat memberikan pertimbangan yang baik dan tepat mengenai sengketa yang menyangkut salah satu bidang niaga yang dihadapinya. Untuk itu disarankan agar hakim pada Pengadilan Niaga dijuruskan menjadi hakim spesialis. Tanpa menerapkan sistem spesialisasi hanya akan membuat hakim memiliki pengetahuan yang superfisial tentang hukum transaksitransaksi bisnis

 

Pengaruh Gaji terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang, di mana ia merasa puas, memiliki rasa senang dan kelegaan atas harapan yang telah terpenuhi. Pada seorang individu, kepuasan kerja memiliki tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Terdapat beberapa aspek dalam pekerjaan yang apabila terpenuhi, akan berdampak positif pada meningkatnya kepuasan kerja yang dirasakan oleh seorang individu. Salah satu aspek tersebut adalah gaji. Gaji adalah salah satu hal penting bagi karyawan yang bekerja pada suatu organisasi. Gaji merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, di mana gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan, sehingga tinggi rendah gaji yang diberikan oleh organisasi dapat mempengaruhi kepuasan karyawan dalam bekerja. Semakin tinggi gaji yang diberikan oleh organisasi kepada para karyawannya, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supatmi, Nimran, dan Utami (2013) yang berjudul “Pengaruh pelatihan, kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan”, menyimpulkan bahwa kompensasi (gaji) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya kompensasi (gaji) berpengaruh secara bermakna terhadap kepuasan kerja karyawan. Hubungan dua variabel ini juga positif di mana semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Serta penelitian dari Septiana (2011) yang berjudul “Pengaruh faktor gaji dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun 2011”. Terdapat pengaruh yang signifikan gaji terhadap kepuasan kerja guru di SMA Negeri 5 Surakarta tahun 2011

Landasan Hukum Pengadilan Niaga (skripsi, tesis, disertasi)

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Niaga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo UndangUndang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Secara implisit kewenangan Pengadilan Niaga hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan PKPU, walaupun pada Pasal 280 ayat (2) dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa di bidang niaga lainnya. Pengadilan Niaga sudah ada, dan dengan Undang-Undang tentang HAKI telah diperluas kompetensinya. [1]

Permasalahannya adalah sesegera mungkin perlu ditetapkan dasar hukumnya dan sistem hukum, serta hukum acaranya. Keberadaan Pengadilan Niaga tidak dapat hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 4 tahun 1998, atau Undang-Undang yang tepisah-pisah seperti yang terjadi saat ini. Penempatan Pengadilan Niaga dalam sistem hukum dan proses beracara harus jelas dan tegas. Kemungkinan perluasan lingkup Pengadilan Niaga membutuhkan landasan hukum atau dasar penetapan perluasan kewenangannya Perluasan kompetensi Pengadilan Niaga semestinya ditujukan untuk membantu penyelesaian atau pemutusan secara cepat agar tidak menghambat roda perekonomian dan perdagangan.[2]

Kewenangan Pengadilan Niaga (skripsi, tesis, disertasi)

Sebelum adanya Undang-undang Kepailitan, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan ada pada peradilan umum namun setelah dibentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan peradilan umum dalam menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998.

Dengan ketentuan ini, semua permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah UUKPKPU yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 UUKPKPU tersebut maka UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari perkara kepailitan adalah adanya pengadilan khusus dengan hakim-hakim khusus yang memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan, termasuk pada pemeriksaan perkara kepailitan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga merupakan badan peradilan yang memiliki wewenang tersebut.Pengadilan Niaga hanyalah merupakan chamber dari pengadilan umum, oleh sebab itu Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum.[1]

Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan, namun konstitusi memberikan kesempatan pembentukan pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing lingkungan peradilan. Salah satunya yaitu ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum  dengan syarat pembentukan pengadilan khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang.[2] Salah satu penyebab dibentuknya Pengadilan Niaga di Indonesia adalah krisis moneter yang terjadi di pertengahan tahun 1997 dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang collapse serta terlilit hutang.[3] Oleh sebab itu, untuk mengatasi penyelesaian utang-utang perusahaan tersebut untuk pertama kalinya di Indonesia dibentuk Pengadilan Niaga yang juga sebagai salah satu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya lain dalam proses reformasi hukum kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga juga merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi.[4] Dengan dilakukannya pembentukan Pengadilan Niaga, maka perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[5]  Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain yang ditetapkan undang-undang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan perkara perniagaan lain didasarkan pada peraturan pemerintah atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas.[6]

Pada mulanya, Pengadilan Niaga hanyalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan. Sebagai perwujudan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga juga terkait dengan perkara-perkara dalam bidang bisnis lain, seperti perkara-perkara yang menyangkut undang-undang anti-monopoli dan persingan tidak sehat serta undang-undang perlindungan konsumen.[7]

Prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga adalah[8]:

  1. Prinsip kesinambungan

Dalam hal ini, Mahkamah Agung harus dapat menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.

  1. Prinsip persidangan yang baik

Berdasarkan prinsip ini, suatu prosedur persidangan dalam Peradilan Niaga haruslah cepat, efektif, dan terekam dengan baik.

  1. Prinsip putusan yang baik

Putusan pada pengajuan permohonan perkara kepailitan harus tersedia putusan dalam bentuk tertulisnya dan disertai dengan pertimbangan pembuatan putusan yang cukup mendasari putusan.

  1. Prinsip kearsipan yang baik.

Setiap putusan harus diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara berkala.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga pada perkara kepailitan adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding ke pengadilan tinggi. Oleh sebab itu, perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri.[9]

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, namun terdapat beberapa pengecualian khusus untuk perkara-perkara kepailitan. Pengecualian tersebut diantaranya adalah[10]:

  1. Jangka waktu proses pengadilan yang terbatas membuat prosedur perkara dan pembuktiannya harus dilakukan secara sederhana.
  2. Hakim-hakim khusus. Hakim Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat berpengalaman, mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga, Sikap yang baik, dan mengikuti program pelatihan khusus.
  3. Tidak mengenal lembaga banding tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Terdapat pihak-pihak khusus dan ekslusif untuk menjadi pemohon pailit tertentu, seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, atau Badan Pengawas Pasar Modal.
  5. Terdapat lembaga hakim pengawas dan Kurator.
  6. Adanya prinsip presumption of knowledge atau presumsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta Debitor untuk hal tertentu.
  7. Terdapat penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu.
  8. Pihak Penggugat wajib diwakili oleh advokat.

Terkait dengan pengangkatan hakim Pengadilan Niaga, berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim ad hoc tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun Peninjauan Kembali.[11]

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja merupakan sesuatu perasaan yang dialami oleh seseorang, di mana ia merasa puas, memiliki rasa senang baik terhadap pekerjaan itu sendiri atau kelegaan karena yang diharapkannya telah terpenuhi. Kepuasan kerja karyawan memiliki hubungan erat dengan komitmen organisasional, artinya tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan mempengaruhi komitmen organisasi, di mana variabel tersebut akan dapat meningkatkan serta dapat pula menurunkan tingkat komitmen organisasi. Sesuai dengan pernyataan Mathiew and Jomes (1991) dalam Tania (2013)yang menyatakan bahwa kepuasan kerja sangat berkaitan langsung dengan komitmen organisasi karyawan. Individu yang telah mendapatkan kepuasan kerja seperti mendapatkan pembayaran yang sesuai atau rekan kerja yang mensuport maka akan meningkatkan tingkat komitmen organisasinya, dimana individu tersebut akan merasa nyaman dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan eksistensinya dalam organisasi tersebut.

Asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (skripsi, tesis, disertasi)

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.  Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundangundangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.33 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas kelangsungan usaha. [1]

Dalam Penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Untuk mengetahui lebih luas dan jelas asas kelangsungan usaha, maka perlu melakukan pengkajian secara lebih dalam. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara. Penilaian etis ini juga didasarkan tradisi diantara pelaku bisnis dalam cara menyelesaikan sengketa. Kedudukan kreditor yang dapat berganti posisi sebagai debitor dalam perjanjian ataupun perikatan lainnya memerlukan perlakuan yang standar manakala debitor mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian perlu ditetapkan standar toleransi yang akan melindungi debitor yang mengalami kesulitan keuangan. Bentuk yang telah lazim adalah penundaan pembayaran atau bahkan pembebasan utang.[2]

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberiaan penundaan pembayaran yang di implementasikan dalam bentuk  yakni penghapusbukuan utang-utang. Harapan-harapan yang sedemikian besar ditujukan terhadap eksistensi kelangsungan usaha. Secara nyata kelangsungan usaha berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada gilirannya didistribusikan untuk membiayai perusahaan, dibagikan kepada tenaga kerja sebagai upah, sebagai penerimaan negara berupa pajak maupun membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara lebih rinci dapat digambarkan sumber keuntungan (profit) oleh perusahaan adalah sebagai berikut ;

  1. a) untuk mendesaian produk-produk yang lebih baik sesuai dengan keinginan pelanggan,
  2. b) membayar upah dan keuntungan yang adil kepada para pegawainya,
  3. c) membayar para pemasok dengan harga yang pantas dengan jangka waktu yang layak,
  4. d) mendanai kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, dan
  5. e) membayar para direksi dan pemegang saham perusahaan atas penggunaan modal mereka.

Kegiatan usaha dalam skala yang lebih luas, secara makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang biasanya diukur dengan kenaikan pendapatan domestic bruto (PDB) dari waktu ke waktu, atau kenaikan pendapatan domestic bruto perorangan dari populasi yang mencerminkan pengaruhnya terhadap standar hidup masyarakat. Sebaliknya terhentinya usaha dapat berdampak negatif terhadap kondisi finansial perusahaan. Problem finansial yang berat, manakala perusahaan harus melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau kekayaan perusahaan (debitor) sudah tidak cukup melunasi utang, bisa dikatakan perusahaan itu sudah bangkrut. [3]

Dampak Masa Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Masa kerja seseorang dalam organisasi perlu diketahui karena masa kerja merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Robbins (2001) dalam Setiawan (2007) menyatakan bahwa masa kerja ternyata memiliki hubungan yang positif terhadap produktivitas kerja. Masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang karyawan lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan karena karyawan telah dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan waktu yang cukup lama sehinggakaryawan tersebut memiliki rasa nyaman dengan pekerjaannya. Greenbeg dan Baron (1995) dalam Winarta (2008) menyatakan bahwa orang dengan masa kerja yang lebih lama cenderung mempunyai komitmen organisasional yang lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja dengan masa kerja yang singkat. Jadi semakin lama masa kerja yang dimiliki karyawan akan berdampak positif pada semakin berkomitnya karyawan tersebut terhadap organisasi

Undang-Undang Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam hubungannya dengan korporasi, menurut Delaney ada dua bentuk yang mengakibatkan korporasi pailit. Pertama, kepalitian korporasi merujuk pada adanya kegagalan bisnis, yang secara tradisional memusatkan perhatian pada adanya hubungan antara debt-ratio, balance sheet data dan efficient adjustment approach. Menurut pendekatan ini, hukum kepailitan bertujuan untuk memaksimalkan produk sosial bagi kepentingan semua pihak terutama dalam hal ketika pada saat yang sama untuk menjamin efisiensi ekonomi nasional dengan mencari jalan keluar perusahaan yang tidak lagi efisien.  Kedua, analisis hukum tenang kepailitan korporasi seperti yang ditulis Prof Jackson dalam bukunya the logic and limits of bankruptcy law, yang mengadopsi pendekatan debt collection, tujuan hukum kepailitan korporasi adalah untuk menjamin supaya aset-aset Debitor digunakan untuk memaksimalkan seluruh nilai aset-aset yang ada untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.[1]

Persoalan kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas undang-undang yang mengatur hal sama sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan akibat krisis moneter di Indonesia.

Undang-Undang Kepailitan diharapkan dapat menyelesaikan seadil-adilnya baik bagi Kreditor maupun Debitor dalam hal Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Kreditor.[2] Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang tersebut, yaitu untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya, serta untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.” Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena suatu perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan dari Pengadilan.

Syarat dan putusan pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah seorang Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 didefinisikan sebagai:

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

 

Utang pada perkara kepailitan merupakan hal yang penting sebab ketidak mampuan membayar utang merupakan salah satu syarat pada pengajuan permohonan pailit.

Pernyataan pailit dalam hal ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permohonan Debitor sendiri atau atas permohonan Kreditornya. Apabila Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, ataupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, sedangkan apabila Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Khusus untuk Debitor yang merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Demi kepentingan umum, maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila persyaratan telah dipenuhi namun tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat seperti misalnya yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berikut:

  1. Debitor melarikan diri
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan
  3. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas
  5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu

Pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan dalam hal ini sama prosedur dan tata caranya dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan dan dalam jangka waktu selambatnya 3 (tiga) hari setelah pendaftaran permohonan pernyataan pailit, pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pailit dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan dan putusan pengadilan atas permohonan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, maka untuk melindungi kepentingan Kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

  1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor
  2. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor serta pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Apabila permohonan Kreditor tersebut dikabulkan, maka Pengadilan diperbolehkan menentapkan syarat tertentu agar Kreditor memberikan jaminan pada Pengadilan.

Pada pengadilan untuk perkara ini, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.Atas putusan Mahkamah Agung mengenai pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan dari Debitor pada saat putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pada ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

  1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
  2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas
  3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang

Dalam hal ini, pihak Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus aset-aset atau kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Pada perkara kepailitan, dikenal adanya Kurator. Istilah Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diartikan sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.Selain itu, Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.[3]

Pengadilan dengan putusan pailit dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Kurator dalam hal ini dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit. Penyegelan dilakukan oleh juru sita sedangkan Kurator hanya bertindak sebagai pihak yang membuat pencatatan harta pailit. Kewajiban Kurator adalah mencocokan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit, serta berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.[4]

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang perdamaian di antara Debitor dan Kreditor.Dalam hal ini Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila harta Debitor jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, maupun apabila perdamaian dicapai karena penipuan dan persekongkolan dengan Kreditor. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, maka Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut. Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap benda pihak ketiga. Apabila pengesahan perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir,  akan tetapi Kreditor berhak menuntut pembatalan atas perdamaian yang telah disahkan jika Debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian.[5]

Selain berbagai uraian yang telah dipaparkan, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga diatur mengenai kepailitan harta peninggalan, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau pada saat meninggalnya seseorang harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya pada Kreditor.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa asas keseimbangan harus diutamakan dalam perkara kepailitan. Hal demikian sesuai dengan penjelasan umum dari undang-undang tersebut sebagai berikut[6]:

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

 

Selain asas keseimbangan, pada penjelasan Undang-Undang tersbeut juga disebutkan asas lain, yaitu asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.

 

Berakhirnya Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Sebagai salah satu proses penyitaan umum terhadap kekayaan Debitor menurut peraturan perundang-undangan, kepailitan dapat berakhir dengan cara pembatalan kepailitan oleh pengadilan setelah adanya upaya hukum, pencabutan kepailitan, pemberesan, dan perdamaian.[1] Pembatalan kepailitan dapat dilakukan dengan upaya hukum ke tingkat Mahkamah Agung. Upaya hukum melalui Pengadilan Kasasi atau Peninjauan Kembali dapat membatalkan pailitnya suatu subjek hukum yang telah dinyatakan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga.[2] Selain itu, pencabutan kepailitan juga dapat menyebabkan berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, status kepailitan dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi dari Kurator atau Hakim Pengawas apabila harta pailit sangat tidak tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan dari Kreditor atau bahkan tidak ada aset sama sekali.[3]

Hal lain yang juga dapat membuat berakhirnya kepailitan adalah pemberesan dan perdamaian. Pemberesan dilakukan apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang pada Kreditor dan akhirnya harus dilikuidasi. Likuidasi ini tidak mengakibatkan terhapusnya utang kepailitan sebab Kreditor selalu dapat menagih utangnya pada Debitor jika Debitor Pailit sudah tidak dalam keadaan pailit lagi di kemudian hari.

Perdamaian dalam proses kepailitan disebut dengan istilah akoord atau composition. Perdamaian dalam hal ini merupakan suatu perjanjian di antara Kreditor dengan Debitor yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang Debitor dan perjanjian tersebut disahkanoleh Pengadilan Niaga. Dalam hal ini perjanjian perdamaian dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan apabila pihak Debitor melanggar perjanjian dan atas keputusan pembatalan perdamaian tidak dapat diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.[4]

Definisi Masa Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu organisasi, lembaga dan sebagainya. Masa kerja dapat dikatakan sebagai loyalitas karyawan kepada perusahaan. Rentang waktu masa kerja yang cukup, sama dengan orang yang memiliki pengalaman yang luas baik dalam mengatasi hambatan ataupun meraih keberhasilan. Waktu yang membentuk pengalaman kerja seseorang, maka masa kerja adalah waktu yang telah dijalani seorang karyawan dalam menjalankan tugas dalam bidang pekerjaannya. Masa kerja memberikan pengalaman kerja, pengetahuan dan ketrampilan kerja pada seorang karyawan. Dengan adanya pengalaman kerja menjadikan seorang karyawan memiliki sikap kerja yang lebih terampil, cepat, mantap, tenang dalam menganalisa kesulitan dan siap mengatasinya.Menurut Oktaviani (2009) dalam Hadiyani, Karmiyati dan Ingarianti (2013) bahwa senioritas atau masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan dan keteramilan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Masa kerja merupakan pengalaman individu yang akan menentukan pertumbuhan dalam pekerjaan dan jabatan. Seperti diungkapkan oleh Andi Mappiare(1983) dalam Faizin dan Winarsih (2008) bahwa pertumbuhan jabatan dalam pekerjaan dapat dialami oleh seorang hanya apabila dijalani proses belajar dan berpengalaman, dan diharapkan orang yang bersangkutan memiliki sikap kerja yang bertambah maju kearah positif, memiliki kecakapan (pengetahuan) kerja yang bertambah baik serta memiliki keterampilan kerja yang bertambah dalam kualitas dan kuantitas. Selain itu, Allen dan Meyer (1991) dalam Hadiyani, Karmiyati dan Ingarianti (2013) menyatakan bahwa masa kerja merupakan salah satu karakteristik demografis yang diduga mempunyai hubungan korelasi dengan komitmen organisasi. Menurut Seniati (2006) dalam Hadiyani, Karmiyati dan Ingarianti (2013) menyatakan bahwa masa kerja merupakan komponen yang terdiri dari usia, lama kerja dan golongan kepangkatan.

Pengurusan Harta Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

 

Pengurusan Harta Pailit Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

Mekanisme Pengajuan Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:

  1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
  2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
  3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
  4. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
  5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
  6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
  7. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Niaga maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.

Pemberesan Harta Pailit (skripsi, tesis, disertasi)

Apabila harta pailit telah ditetapkan berada dalam keadaan insolvensi atau tidak mampu membayar utang-utang Debitor, maka tindakan selanjutnya terhadap harta Debitor pailit adalah dilakukannya likuidasi. Likuidasi yaitu menjual harta Debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi.[1]  Likuidasi dalam hal ini dilakukan oleh Kurator dan hasilnya akan didistribusikan pada Kreditor guna melunasi utang Debitor. Tindakan kurator tersebut disebut sebagai tindakan pemberesan harta pailit atau tindakan likuidasi. Kurator memulai tindakan pemberesan dan menjual harta pailit setelah dilakukan pencocokan piutang dan penjualan harta pailit tersebut harus dilakukan di muka umum atau dilelang.[2] Ketika melakukan tugasnya,                                      Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas.

 

Akibat Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Akibat Kepailitan terjadi setelah putusan permohonan pailit mendapat putusan dari pengadilan. Akibat hukum terhadap perbuatan hukum dari Debitor dapat dilihat dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

  • Akibat Kepailitan secara umum

Secara umum, akibat kepailitan secara umum dapat dilihat dari akibat kepailitan terhadap harta kekayaan Debitor pailit, terhadap pasangan Debitor pailit, terhadap seluruh perikatan yang dibuat Debitor pailit, dan terhadap seluruh perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[1]

  • Akibat kepailitan secara khusus

Secara khusus, terdapat beberapa hal yang merupakan akibat kepailitan secara khusus. Beberapa hal tersebut adalah akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik, terhadap hak jaminan dan hak istimewa, terhadap gugatan (tuntutan hukum), terhadap penetapan penyitaan dan eksekusi pengadilan, terhadap perjumpaan utang (kompensasi), terhadap pengembalian benda yang merupakan bagian harta Debitor, terhadap pembayaran kepada Debitor pailit, terhadap pembayaran utang, terhadap warisan, dan terhadap hak retensi (hak menahan).[2]

  • Actio Paulina

Kata Actio Paulina berasal dari orang Romawi yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang memindahkan hak atas sebagian kekayaannya.[3] Pada dasarnya Actio Paulina merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor.[4] Actio Paulina disebut juga sebagai claw-back atau annulment of preferential transfer adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan Debitor untuk kepentingan Debitor sendiri yang dapat merugikan kepentingan Kreditor, seperti misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tesebut tidak dapat disita-jaminkan oleh pihak Kreditor.[5]

Terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar Actio Paulina berlaku, yaitu[6]:

  1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum
  2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitor
  3. Perbuatan hukum yang dilakukan merugikan pihak Kreditor
  4. Saat melakukan perbuatan hukum tersebut, Debitor mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan Kreditor
  5. Pada saat melakukan perbuatan hukum pihak ketiga yang berhubungan dengan perbuatan hukum Debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditor.

Kelima hal tersebut dalam hal ini harus dapat dibuktikan oleh Kurator.[7] Berdasarkan lima persyaratan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada 2 (dua) elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum.[8]  Beberapa tindakan yang tidak dapat dibatalkan melalui Actio Paulina karena tidak memenuhi elemen suatu perbuatan hukum misalnya yaitu Debitor memusnahkan aset-asetnya, Debitor menolak untuk menerima sumbangan atau hibah, ataupun tidak mengeksekusi suatu kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya.[9]

 

Dampak Gaji (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Gaji merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Gaji adalah alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan pemberian gaji yang baik akan memiliki dampak yang baik pula pada kinerja karyawan dalam bekerja. Gardner et.al.(2004)dalam Ertanto dan Suharnomo (2011) menyatakan bahwa tingkatan besarnya gaji akan mempengaruhi self esteem dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Gupta dan Shaw (1998) dalam
Ertanto dan Suharnomo (2011) semakin tinggi tingkat gaji maka akan membuat kinerja semakin meningkat, hal ini juga didukung oleh Lawler dan Jenkins (1992) serta Gerhart dan Milkovich (1992) dalam Ertanto dan Suharnomo (2011) yang menyatakan bahwa dalam literatur kompensasi, ternyata ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat gaji dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawan. Rynes dan Gerhart (2000) dalam Ertanto dan Suharnomo (2011)menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan, seperti karakter karyawan, tingkat kompensasi atau gaji, kompetensi karyawan, self esteem, kebutuhan atau keterikatan karyawan terhadap organisasi. Selain itu, Sri Lestari (2006) dalam Septiasa (2011) menyatakan bahwa gaji memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi kerja, di mana semakin baik pemberian gaji akan berdampak baik terhadap prestasi kerja karyawan. Dengan adanya pemberian gaji yang baik, karyawan akan merasa puas sehingga mereka akan melakukan tugas tanggungjawabnya dengan bekerja seoptimal mungkin

Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum yang umum dalam hukum kepailitan, diantaranya yaitu:[1]

  • Prinsip Paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan para Kreditor)
  • Prinsip Pari Passu Prorata Parte (pembagian harta Debitor untuk melunasi utangnya pada Kreditor dilakukan dengan berkeadilan dan sesuai proporsi, bukan sama rata)
  • Prinsip Structured Creditors (Prinsip yang mengklasifikasikan berbagai macam Debitor sesuai kelasnya masing-masing, yaitu Kreditor Separatis, Kreditor Preferen, dan Kreditor Konkuren)
  • Prinsip Utang

Dalam proses kepailitan, konsep utang merupakan konsep yang penting sebab utang merupakan dasar pada perkara kepailitan. Tanpa adanya utang, esensi kepailitan menjadi tidak ada sebab kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset Debitor untuk membayar utang-utang pada Kreditornya.

  • Prinsip Debt Collection (Konsep pembalasan dari Kreditor terhadap Debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap Debitor atau harta Debitor)
  • Prinsip Debt Polling (Prinsip yang mengatur pembagian harta kekayaan pailit di antara para Kreditor oleh Kurator)
  • Prinsip Debt Forgiveness

Prinsip memperingan beban yang harus ditanggung oleh Debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya sesuai perjanjian semula dan sampai pada pengampunan atas utang sehingga utang Debitor dihapus, misalnya melalui moratorium atau penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu tertentu.

  • Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

Pada prinsip universal,  putusan pailit dari suatu negara berlaku terhadap semua harta Debitor termasuk yang berada di luar negeri, sedangkan pada prinsip teritorial putusan pengadilan suatu negara tidak dapat diakui atau dieksekusi oleh negara lain. Apabila terdapat benturan antara kedua prinsip tersbesut, maka yang dipakai adalah prinsip teritorial karena kedaulatan suatu negara berada di atas kekuatan hukum dan prinsip teritorial baru dapat dikesampingkan apabila sudah ada kesepakatan internasional.

  • Prinsip Commercial Exit from Financial Distress dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Kepailitan dalam hal ini dinilai sebagai jalan keluar atau solusi dari masalah penyelesaian utang Debitor yang sedang mengalami kebangkrutan, bukan sarana untuk membangrutkan suatu usaha)

 

Asas-Asas Hukum Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayatan Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:[1]

  • Asas Kesimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Pada pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

  • Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

  • Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

  • Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Terdapat beberapa asas yang secara normatif seharusnya dimuat dalam hukum kepailitan, yaitu:[2]

  • Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus dapat mendorong investasi asing sehingga asas dan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia akan lebih baik apabila memuat asas dan prinsip yang berlaku internasional.

  • Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor

Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para Kreditor apabila Debitor tidak membayar utang-utangnya, dan dengan undang-undang tersebut diharapkan para Kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Walaupun demikian, perlindungan kepentingan antara Kreditor dan Debitor harus dilakukan secara seimbang.

Implementasi Undang-Undang Kepailitan juga lebih berpihak pada debitur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisah dalam disertasinya menyatakan bahwa salah satu bukti keberpihakan terhadap debitor dapat dilihat dari jumlahnya debitor yang dinyatakan pailit kurang dari 50% dari jumlah permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain itu perlindungan terhadap kepentingan debitor oleh Pengadilan Niaga dengan cara mengabulkan permohonan pailit yang diajukan debitor.

  • Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven

Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan apabila Debitor tidak membayar lebih dari 50% utangnya kepada salah satu atau lebih Debitornya, apabila Debitor tidak membayar utang kepada Kreditor tertentu saja sedangkan pada Kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pailit dan pengadilan dapat menolak permohonan tersebut.

Seorang debitor tidak dpat dikatakan dalam keadaan insolvent apabila hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayat utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik. Dalam hal debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja debitor tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu.[3]

  • Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh para Kreditor Mayoritas

Pada asas ini, kepailitan dipandang sebagai suatu kesepakatan bersama antara pihak Kreditor dan pihak Debitor dan Pengadilan hanya mengeluarkan keputusan pailit sebagai penegasan atau afirmatif.[4]

  • Asas Keadaan Diam (Standstill atau stay)

Asas ini ditujukan guna mencegah Debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya sehingga akan merugikan Kreditor.

  • Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang-barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit.

  • Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan

Undang-Undang Kepailitan harus menjamin bahwa proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut oleh sebab itu diperlukan suatu batasan waktu mengenai lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan dimulai.

  • Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum

Dalam hal ini, keputusan pernyataan pailit harus dapat diketahui oleh masyarakat luas karena putusan pernyataan pailit pada seorang Debitor akan berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Sebagai bagian dari asas publisitas dari putusan permohonan pernyataan pailit, dalam kaitannya dengan hubungan kelangsungan hidup dari debitor yang dinyarakan pailit dengan masyarakat luas, Undang-Undang Kepailitan menekankan pentingnya sifat keterbukaan dari proses maupun keputusan kepailitan.[5]

  • Asas Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi

Apabila kesulitan keuangan perusahaan bukan terjadi karena keadaan bisnis yangtidak baik melainkan karena pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional atau bahkan melakukan perbuatan dengan orientasi kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan, maka seharusnya pihak tersebut bertanggung jawab secara pribadi.

  • Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang masih Memiliki Usaha yang Prospektif

Undang-Undang Kepailitan seharusnya tidak hanya semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan Debitor yang tidak membayar utang, namun juga harus memberikan alternatif pemberian kesempatan pada perusahaan yang tidak dapat membayar utang namun masih memiliki prospek usaha baik dan pengurusnya kooperatif dengan Kreditor untuk melunasi utang guna menyelamatkan perusahaan.

  • Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit adalah Tindak Pidana

Ketentuan yang seharusnya juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sanksi pidana bagi Debitor yang telah berada dalam kondisi keuangan insolven namun masih melakukan perbuatan yang merugikan Kreditor.

Faktor Kebijakan Gaji (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Topik yang selalu menjadi perhatian dalam dunia usaha adalah permasalahan penetapan penggajian dan strategi peninjauan kenaikan gaji agar sesuai dengan kepuasan pekerja yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan dukungan kinerja yang baik pada produktivitas kerjanya. Secara umum dikenal dua cara dalam menyesuaikan gaji yaitu kenaikan yang bersifat umum (general salary) dan kenaikan perseorangan (individual increase). Kenaikan gaji yang bersifat umum ditetapkan oleh perusahaan atas dasar pemikiran perusahaan sendiri, musyawarah, kebiasaan maupun karena ketentuan pemerintah. Kenaikan gaji perseorangan didasarkan atas prestasi kerja seseorang, promosi kerja dan masa kerja seorang karyawan.Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat gaji (Ranupandojo dan Husnan, 2002), yang dijelaskan sebagai berikut :1.Suplai dari permintaan tenaga kerjaBeberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi karena kelangkaan tenaga kerja dibidang tersebut.2.Serikat karyawanLemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan organisasi karyawan tersebut untuk menggunkan kekuatan pengaruhnya dalam penentuan tingkat kompensasi. 3.ProduktivitasPerusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan usahanya. Oleh karenanya, perusahaan tidak dapat membayar para karyawanya melebihi kontribusi mereka pada perusahaan melalui produktivitas kerja.4.Kesediaan untuk membeyarPerusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak, oleh karenanya perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Manajemen perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktivitas mereka agar kompensasi yang lebih tinggi dibayarkan.5.Biaya hidupBagi para karyawan biaya hidup merupakan batas penerimaan gaji seperti di kota-kota besar, di mana biaya hidup tinggi, gaji cenderung tinggi.6.PemerintahanPemerintahan dengan peraturan-peraturan juga mempengaruhi tinggi rendahnya gaji. Peraturan rendah gaji minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan diberikan. Di Indonesia kita kenal sebagai Upah Minimum Regional (UMR)

Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Prasyarat dikabulkannya suatu permohonan pailit adalah sebagai berikut[1]:

  • Adanya minimal 2 (dua) Kreditor.

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih Kreditor dalam hal ini dikenal sebagai concursus creditorium.[2] Kreditor merupakan pihak yang memiliki piutang-piutang, claim, atau tagihan oleh Bankcrupty Code Amerika Serikat didefinisikan sebagai right to payment.

  • Adanya minimal satu utang yang sudah jatuh tempo namun masih dapat ditagih.

Utang oleh Jerry Hoff[3] diartikan sebagai kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Berdasarkan syarat tersebut, dapat dilihat bahwa utang dalam hal ini dapat dilihat sebagai syarat status utang, serta syarat jumlah utang dan masalah insolvensi. Utang yang telah jatuh tempo adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang telah ditentukan pada perjanjian kredit dan menjadi jatuh tempo sehingga Kreditor berhak menagihnya (utang telah due atau expired).[4] Syarat jumlah utang dan masalah insolvensi merupakan syarat yang menjelaskan bahwa perbedaan besarnya jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit serta permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven.[5]

  • Pembuktian sederhana.

Kedua syarat yang telah disebutkan sebelumnya mengenai jumlah Kreditor serta syarat tentang jatuh tempo utang juga sifatnya dalam hal ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. Pada perkara kepailitan, pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan seperti pada Peradilan Umum.  Oleh sebab itu, pada dasarnya penyelesaian perkara kepailitan dikenal dengan istilah permohonan dan pemeriksaan sepihak.[6]

.

Tujuan dan Fungsi Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya. Disebutkan pula bahwa adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.[1]

Menurut Radin, bahwa tujuan semua Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.  Kepailitan adalah merupakan lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. [2]

Dalam hal lain maka tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut

  1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.

Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.

  1. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. [3]
  2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
  3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas pari passu prorata parte membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata
  4. Hukum kepailitan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika, seorang debitor perorangan (individual debitor) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. [4]
  5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  6. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kepailitan dimaksudkan sebagai alternatif jalan keluar dari kesulitan keuangan. Kepailitan merupakan pengelaborasian dari prinsip commercial exit from financial distress.

Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang kepailitan diantaranya Faillissements verordening, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas permintaan debitor maupun atas permintaan kreditornya. Namun ketiga undang-undang kepailitan ini tidak membedakan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor individu atau perusahaan.

Prinsip commercial exit from financial distress yang dimaksud disini adalah merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit yang secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Di sisi lain, tujuan dan manfaat hukum kepailitan perusahaan adalah memperbaiki atau memulihkan perusahaan guna memeroleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan pengembalian tagihan para kreditor, menyusun tagihan kreditor, dan identifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi terhadap manajemen yang menyebabkan kepailita

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu :

  1. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor.
  2. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah

Tujuan pemberian gaji (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rivai (2004) menyatakan bahwa tujuan diberikannya gaji antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh asosiasi usaha sejenis, serta pengaruh dari pemerintah. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada penjelasan berikut :1.Ikatan kerja samaDengan pemberian gaji terjalinlah kerjasama formal antara pemilik/pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, sedangkan pengusaha wajib memba yar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.2.Kepuasan kerjaDengan gaji, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status social dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.3.Pengadaan efektifJika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 4.MotivasiJika gaji yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.5.Stabilitas karyawanDengan program gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil6.DisiplinDengan pemberian gaji yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
7.Pengaruh serikat buruhDengan program gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindari dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.8.Pengaruh asosiasi usaha sejenis/kadinDengan program gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat dihindari.9.Pengaruh pemerintahJika program gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan yang (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan

Pengertian Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Kata pailit dalam bahasa Prancis disebut sebagai failite yang berarti kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Jepang digunakan istilah failliet dan dalam hukum Anglo America dikenal dengan istilah bankcruptcy.[1] Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal dari undang-undang di Italia yang disebut banca rupta dan diketahui bahwa pada abad pertengahan di Eropa terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta Kreditornya.[2]

Dalam Black’s Laws Dictionary maka kata pailit dikaitkan dengan pemahaman yaitu

“Bankrupt adalah The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”[3]

 

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ”ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Sedangkan pemahaman mengenai pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum Indonesia dikaitkan dengan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan. Dalam pemahaman ini maka kepailitan dapat diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.[4]

 

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;
  2. Untuk kepentingan semua kreditor;
  • Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
  1. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;
  2. terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya;

Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal1132 KUH Perdata.

Dengan demikian berdasarkan berbagai pengertian Kepailitian maka dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset Debitor yang dimasukkan dalam permohonan pailit.[5] Pada umumnya, istilah pailit atau bangkrut digunakan untuk menyebut sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.[6] Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh pihak Kreditor secara perorangan, dan kepailitan hanya mengenai harta benda dari pihak Debitor, bukan pribadinya.[7]

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan (skripsi, tesis, disertasi)

Perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat. Perlindungan hukum kaitannya dengan penegakkan hukum dapat diartikan sebagai pemberian akses keadilan kepada para pencari keadilan. Akses keadilan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah serta memberikan segala sesuatu sesuai hak dan porsinya. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang sedang menghadapi sengketa kepailitan juga merupakan satu bentuk upaya penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya didasari oleh kebutuhan suatu kondisi kepastian hukum atas segala sesuatu yang menjadi hak dari pihak-pihak yang berperkara. Di sisi lain, pada kerangka negara hukum, pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab merupakan bagian dari syarat suatu negara untuk disebut sebagai negara hukum.[1] Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum bagi pencari keadilan sangat berhubungan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu negara hukum seperti Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 37/2004 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan lahirnya UU Kepailitan, yaitu: a) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya pada debitor; b) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; c) Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa prang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan. Selain itu, debitor mungkin saja dapat melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada para kreditor.

Investasi merupakan salah satu aspek penting khususnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan bentuk nyata atas perlindungan hukum bagi para investor sehingga investor dapat dilindungi dari ketidakpastian yang dapat saja terjadi atas investasinya. Berdasarkan hal tersebut dapat dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi jalannya pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan termasuk oleh Pengadilan Niaga dalam hal ini merupakan perlindungan hukum yang sifatnya represif. Sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang represif di Indonesia dikenal adanya beberapa badan dan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok berikut[2]:

  1. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (termasuk Pengadilan Niaga di dalamnya);
  2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif;
  4. Badan-badan khusus.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga adalah menjamin bahwa penyelesaian persoalan kepailitan dapat diselesaikan seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sesuai ketentuan hukum. Berbagai negara di dunia telah mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyatnya dalam berbagai dokumen yang menjadi bagian dalam perlindungan HAM. Berbeda dengan berbagai negara lain, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan HAM di Indonesia telah diatur dalam nilai-nilai yang terkadung dalam dasar negara. Berdasarkan landasan prinsip pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa, menyelesaikan sengketa secara musyawarah, serta upaya peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa yang terjadi. Fungsi peradilan merupakan fungsi terakhir dengan sifat represif. Fungsi tersebut dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaian sehingga harus dipilih jalan terakhir, yaitu melalui peradilan.

Konstitusi Negara mengakui dan memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta menjamin adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.[3] Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”Pasal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum, tanpa terkecuali”.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila karena pengakuan dan perlindungan tersebut melekat secara intrinsik pada Pancasila.[4] Pancasila dalam hal ini merupakan ideologi negara ataupun sebagai falsafah hidup sehingga Pancasila merupakan pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara, termasuk penerapannya dalam proses pemberian perlindungan hukum bagi rakyat.[5] Sebagai dasar hukum negara, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia sudah secara konsisten diatur dalam konstitusi. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dengan pengakuan atas perlindungan hak-hak asasi setiap manusia, tidak hanya hak yang didasarkan pada nilai-nilai individualisme tetapi juga hak yang ditujukan bagi kepentingan bersama.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pada Pancasila kemudian dalam prakteknya mengedepankan prinsip equality berfore law. Dalam hal ini, prinsip keadilan akan didahulukan sebelum penerapan norma hukum dengan tujuan untuk mencapai keserasian hubungan di antara masyarakat berdasar pada asas kerukunan. Berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila pula maka mekanisme perlindungan hukum yang ada di Indonesia lebih diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa.Perlindungan hukum melalui Pengadilan Niaga dalam hal ini tidak hanya semata-mata ditujukan untuk melindungi hak-hak Kreditor atas harta pailit, namun juga melindungi pihak Debitor yang tidak dapat membayar utangnya.

Definisi Gaji (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi Gaji Pemberian imbalan seperti gaji perlu mendapat perhatian yang khusus, di mana hal ini menyangkut kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan karyawan. Kebijakan mengenai gaji ini harus dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Bagi perusahaan kebijakan tersebut merupakan suatu pengeluaran atau biaya, sedangkan bagi karyawan kebijakan tersebut memungkinkan terpenuhinya kebutuhan seperti kebutuhan sehari-hari sehingga karyawan tertarik dan mempunyai semangat untuk bekerja. Semakin baik pemberian gaji yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada semakin baiknya kepuasan kerja yang dimiliki karyawan, selain itu pemberian gaji yang baik juga dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi.Berikut adalah beberapa definisi mengenai gaji menurut beberapa ahli : a.Menurut Sikula mengenai gaji, yang dikutip oleh Hasibuan (2003)dalam Septiasa (2011) menyatakan bahwa gaji adalah kompensasi tetap yang dibayarkan kepada pemangku jabatan, pimpian, atau posisi klerek, atas dasar yang teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan, atau mingguan.b.Menurut Rivai (2004) menyatakan bahwa gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi
dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan.c.Menurut Hasibuan (2003) dalam Septiasa (2011) menyatakan bahwa gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. Gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tidak masuk kerja

Pengertian Utang (skripsi, tesis, disertasi)

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Disebutkan juga bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berikut merupakan uraian dalam contoh utang, diantaranya adalah: [1]

  1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
  2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
  3. . Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
  4. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Akibat Hukum Kepailitan bagi Kreditur (skripsi, tesis, disertasi)

Akibat pernyataan pailit bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passa pro rata parte). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas paritas creditorium berlaku bagi para kreditor konkuren saja.  Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa stay, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditur separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan  pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.[1]

 

 

Dampak Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen organisasi merupakan suatu sikap memihak terhadap suatu organisasi, di mana seorang karyawan telah memiliki komitmen organisasi maka dia akan loyal dengan bekerja secara maksimal demi tercapainya tujuan organisasi, serta adanya keinginan yang kuat untuk
bertahan dalam organisasi. Setiyawan (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasional memiliki pengaruh yang baik terhadap kepuasan kerja, di mana semakin tinggi tingkat komitmen organisasional maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Selain itu, pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja lebih bersifat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi akan membuat karyawan merasa nyaman dengan organisasi sehingga menumbuhkan kepuasan kerja yang tinggi pula. Robert dan Angelo (2003) dalam Setiawan (2007) menyatakan bahwa adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup dihari tua akan meningkatkan tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi, sehingga dengan meningkatnya komitmen organisasi akan mampu membuat karyawan bekerja secara lebih optimal dalam pencapaian tujuan organsasi.Mathieu dan Zajac yang dikutip oleh Murtiningtyas (2007) dalam Kingkin, Rosyid dan Arjanggi (2010) menyatakan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi dari karyawan maka perusahaan akan mendapat dampak positif. Dampak positif tersebut antara lain meningkatnya produktifitas, kualitas kerja dan kepuasan kerja karyawan serta menurunnya tingkat keterlambatan, absensi dan turn over

Pembedaan Kreditur (skripsi, tesis, disertasi)

Pengertian kreditor terdiri atas :

  1. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya jika hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar, dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (Concurent)

  1. Kreditur Preferen/Istimewa

Kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.

  1. Kreditur Kongkuren/Bersaing

 

Kreditor kongkuren memiliki hak yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor kongkuren tersebut

Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen karyawan terhadap organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan pada organisasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Menurut
David (1997) dalam Sopiah (2008) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu:1)Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian,dll. 2)Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dll. 3)Karakteristik struktur, misalnya besar/kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. 4)Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan

Pengertian Kreditur (skripsi, tesis, disertasi)

Pada dasarnya kedudukan kreditor adalah sama (paritas creditorium). Oleh karena itu mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan PKPU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pengertian Utang (skripsi, tesis, disertasi)

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut, berikut ini uraian mengenai contoh-contoh utang dalam suatu perusahaan yaitu [1]:

  1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
  2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
  • Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
  1. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Tahap Fase Insolvensi (skripsi, tesis, disertasi)

Untuk masuk ke dalam tahap insolvensi ada dua kemungkinan yaitu:

  • Setelah dinyatakan pailit. Keadaaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan accord, atau ada accord tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi, atau ada accord yang sudah disetujui tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemitus kepailitan, atau ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding.

Disebutkan  bahwa accord adalah semua perjanjian antara debitor dan kreditor, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu persentase debitor dibebaskan untuk sisanya.  Perdamaian ditawarkan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi), ada beberapa alternatif atau kemungkinan yang akan dipilih oleh kreditor, yaitu :

  1. Membayar dalam jumlah tertentu utangnya , namun tidak dalam jumlah keseluruhan.
  2. Menawarkan accord likuidasi, yakni debitor menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditornya untuk di jual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si pailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar.
  3. Menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Accord dapat diterima dalam rapat verifikasi apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor kongkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang kreditor kongkuren yang diakui atau untuk sementara diakui yang hadir pada saat rapat tersebut. Accord yang sudah diterima, supaya mempunyai kekuatan hukum harus disahkan oleh hakim (yang disebut dengan homologasi). Sebaliknya tidak tercapainyai perdamaian, membuat debitor dengan sendirinya pada tahap insolvensi.  Keadaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila :

  1. Dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan accord
  2. Ada accord tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi
  3. Ada accord yang sudah disetujui oelh rapat verifikasi, tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemutus kepailitan.
  4. Ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding.
  • Melalui PKPU. Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk fase insolvensi. [1]

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor. Rencana perdamaian akan diajukan dan disetujui pada suatu rapat para kreditor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Rencana tersebut hanya akan diterima berdasarkan suara setuju lebih dari ½ kreditor yang hadir dan mewakili 2/3 paling sedikit dari seluruh tagihan yang diakui baik terhadap kreditor kongkuren maupun kreditor pemegang hak jaminan fidusua, gadai, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.121

Rencana tersebut mengikat kepada seluruh kreditor, baik yang setuju maupun kreditor yang tidak setuju terhadap perdamaian. Debitor dan kreditor bebas untuk menyetujui syarat pembayaran apapun yang mereka pilih. Karena UUK dan PKPU tidak mengatur persyaratan sehubungan dengan isi perdamaian.  Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan; (i) rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau (ii) perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau (iii) tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk dalam fase insolvens.

[1] Hikmahanto Juwana, “Hukum sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas kedaulatan dalam proses Legislasi di Indonesia”, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara ke-50, Medan, 12 Januari 2004, hlm. 12.

Dampak Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan merupakan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang, di mana ia merasa puas, memiliki rasa senang, dan kelegaan sebab yang diharapkannya telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima melebihi apa yang diharapkan. Seorang karyawan yang terpenuhi segala kebutuhannya akan berdampak pada rasa puas terhadap pekerjaannya serta memiliki dorongan untuk bekerja dengan lebih baik. Bagi perawat kepuasan kerja akan menimbulkan suatu perasaan menyenangkan dalam bekerja, sedangkan bagi rumah sakit kepuasaan kerja bermanfaat dalam usaha meningkatkan produksi, perbaikan sikap dan tingkah laku perawat (Suwatno dan Priansa, 2011). Gustomo (2008) dalam Putri (2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah satu di antara banyak faktor dominan yang membentuk komitmen karyawan kepada perusahaan. Mathis dan Jackson (2011) dalam Puspitawati (2013) menyatakan bahwa kepuasan kerja sangat berperan dalam membentuk kedisiplinan, komitmen dan kinerja karyawan yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas layanan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

Permasalahan Insolvensi di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)

 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini kemudian mempengaruhi berbagai permasalahan terkait konsep insolvensi di Indonesia. Berikut ini merupakan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan insolvensi di Indonesia:

  • Terhambatnya iklim Investasi di Indonesia.

Bagi negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; Pertama, ada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); Kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); Ketiga, legal certainty atau kepastian hukum. Regulasi di Indonesia dinilai sangat lemah dan ini nyaris mencakup semua aspek. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam kondisi yang demikian maka pungutan liar dan berbagai tindak korupsi merajalela sehingga arus investasi Indonesia enjadi tidak kondusif. Hal ini dibuktikan hasil beberapa lembaga penelitian Pemeringkat Daya Saing seperti: International Institute for Management Development (IMD), Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Investment Report 2002, World Bank, AC Nielsen, UNDP (The United Nations Development Programs) yang secara kompak menyatakan Indonesia dalam kelompok negara yang paling tidak diminati dalam investasi.

Ketidakpastian hukum dalam perkara ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan tentang konsep insolvensi dan tidak adanya insolvensi test, sehingga sulit dibedakan peristiwa berhenti membayar karena tidak mampu membayar dan berhenti membayar karena tidak mau membayar. Peristiwa ini sebenarnya lebih mengarah pada perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.[1]

  • Tidak tercapainya perlindungan kreditor, debitor dan stakeholder secara seimbang.

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor, debitor dan stakeholder. Undang-undang kepailitan mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk  menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Namun di sisi lain hukum kepailitan seharusnya juga dapat melindungi debitor yang beritikad baik untuk membayar utangnya. Perlindungan terhadap stakeholders mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.[2]

  • Beresiko mengancam stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Stabilitas pembangunan perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Dengan terhambatnya investasi sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabilitas pembagunan perekonomian secara keseluruhan.[3]

 

Faktor-faktor kepuasan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagian besar orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama untuk dapat menimbulkan kepuasan kerja. Sampai dengan taraf tertentu hal ini memang benar, terutama dalam negara berkembang di mana uang merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi jika masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, maka gaji atau upah ini tidak menjadi faktor utama. Sesuai dengan tingkat motivasi manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka upah atau gaji merupakan kebutuhan mendasar.
1)Menurut pendapat Gilmer (1966) yang dikutip As’ad (2004) dalam Melani dan Suhaji (2012) tentang faktor-faktor kepuasan kerja, yaitu : a)Kesempatan untuk maju. Ada tidaknya kesempatan memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja.b)Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja.c)Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya.d)Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil, sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman.e)Kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi kerja tempat, ventilasi, penyiaran, kantin dan tempat parkir.f)Pengawasan (Supervisi). Bagi Karyawan, Supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turn tover.g)Faktor Intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan.
h)Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pimpinan banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbukan kepuasan kerja. i)Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja.j)Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.2)Menurut pendapat As’ad (2004) dalam Melani dan Suhaji (2012), faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain :a)Faktor psikologis Faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan lain-lain. b)Faktor fisikFaktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja serta kondisi fisik karyawan, hal ini meliputi jenis pekerjaan,
pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, sirkulasi udara, kesehatan karyawan, umur, dan lain-lain. c)Faktor financialFaktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan lain-lain.d)Faktor sosial

Syarat Insolvensi (skripsi, tesis, disertasi)

Dasar insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar”, dimana dapat diartikan sebagai[1]:

  1. Menolak untuk membayar
  2. Cidera janji atau wanprestasi
  3. Keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya.
  4. Tidak diharuskan debitor memiliki kemampuan untuk membayar dan memikul seluruh utangnya.
  5. Istilah tidak membayar harus diartikan sebagai Naar de letter, yaitu debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah sama sekali berhenti membayar utangnya.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya kepada salah satu kreditornya saja , tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolvensi. Seorang kreditor berada daalam keadaan insolvensi hanyalah apabila debitor tidak mampu secara financial untuk membayar utangutangnya kepada sebagian besar kreditornya.Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap dapat melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik[2].

Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan Pengadilan Niaga untuk menyatakan seorang debitor pailit, tidak saja oleh karena ketidakmampuan debitor tersebut untuk membayar utang-utangnya, tetapi juga termasuk ketidakmauan debitor untuk melunasi utangutangnya seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 Timbulnya dasar insolvensi menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“debitor yang mepunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri, maupuan atas permintaan satu atau lebih kreditor.”

 

Dasar insolvensi diatas diartikan sebagai “tidak membayar lunas” utangnya. Pasal tersebut diatas merupakan salinan dari Pasal 1 ayat (1) UUK yang mengatur ketentuan yang sama, hanya saja bedanya terletak pada kata “lunas”.  Keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah pernah membayar sekali, dua kali dan seterusnya tetapi tidak belum membayar bunganya.  Ketentuan “tidak membayar lunas” menurut UUK-PKPU pada prinsipnya sama dengan “keadaan berhenti membayar” utang-utangnya menurut Failissmentverordening. Karena berhenti membayar berarti sudah pernah membayar namun suatu saat berhenti.[3]

Pengertian Ketidakmampuan Membayar/Insolvensi (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pengertian insolvensi (insolvency) yang di dasarkan atas pendapat para ahli, diantaranya adalah “Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”.[1] Sedangkan menurut Faillissmentsverodening bahwa dasar insolvensi menurut Faillissmentsverodening diartikan sebagai keadaan “berhenti membayar”, terdapat pada Pasal 1 ayat (1).[2] Tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit. Sedangkan menurut Tirtaatmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu belumlah merupakan suatu keadaan berhenti membayar. [3]

Berbagai undang-undang yang dipergunakan di Indonesia memberikan batasan mengenai pengertian insolvensi. Diantaranya adalah Perpu No.1 Tahun 1198 jo. Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK. Timbulnya dasar insolvensi pada Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur : “debitor yang mepunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupuan atas permintaan seorang aatau lebih kreditor.”

Dengan demikian secara keseluruhan maka keadaan tidak mampu harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah pertama itikad buruk dari pemohon pailit terhadap suatu perseroan yang nyata-nyata berdasarkan asas going concern masih mampu untuk terus beroperasi dan kedua untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya. Tes insolvensi menjadi penting terlebih apabila perseroan tersebut adalah perseroan besar, yang memiliki banyak pihak yang berkepentingan, seperti karyawan, para kreditur (karena belum tentu seluruh kreditor sepakat untuk mempailitkan debitornya), pajak sebagai penerimaan negara yang berkelanjutan.

Teori-teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Wesley dan Yulk (1977) yang dikutip oleh As’ad (2004) dalam Melani dan Suhaji (2012) terdapat beberapa teori kepuasan kerja, yaitu Discrepancy Theory, Equity Theory, dan Two Factor Theory: a)Discrepancy TheoryTeori ini dipelopori oleh Porter (1961). Porter mengemukakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya ada (harapan)dengan kenyataan yang dirasakan (fakta).
b)Equity TheoryDalam equity theory, kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan atau tidak atas sesuatu atau faktor penentu. Perasaan equity atauinequity atas suatu situasi diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Wexley dan Yulk (1977) yang dikutip oleh As’ad (2004) dalam Melani dan Suhaji (2012) bahwa teori ini mengidentifikasikan elemen equity meliputi tiga hal, yaitu: (1)Input: Segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaannya (seperti pendidikan, pengalaman kerja dan kecakapan). (2)Out comes: Segala sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai hasil dari pekerjaannya (gaji, status, dan penghargaan) Comparation Person: Perbadingan antara input dan out comesyang diperolehnya. c)Two Factor TheoryTeori yang dikemukakan oleh Hezberg yang dikutip oleh As’ad (2004) dalam Melani dan Suhaji (2012) bahwa pada prinsipnya kepuasan kerja dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan variabel yang continue. Berdasarkan hasil penelitian Hezberg membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu:
(1)Satisfiers atau motivator, faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari : prestasi (achievement), pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (work it self), tanggung jawab (responsibility) dan pengembangan potensi individu. (2)Dissatisfiersatau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, seperti: Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policyand administration), supervision tehnical, upah (salary), hubungan antar pribadi (interpersonal relations), kondisi kerja (working condition) jobsecurity dan status.

Aspek Dalam Budaya Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Budaya hukum dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal mencakup opini dari para profesional terkait hukum seperti nilai, ideologi, dan prinsip para lawyers, hakim, maupun pihak-pihak yang berprofesi terkait sistem hukum, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan kesadaran hukum dari masyarakat tempat hukum diaplikasikan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya sebab komponen budaya hukum merupakan penentu pelaksanaan hukum efektif atau tidak. Pendapat para ahli hukum mengibaratkannya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut sebagai habitatnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish laying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum, di mana budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang mampu menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan akan tetapi sebaliknya bisa juga mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan berlaku untuk masyarakat.[1]

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa budaya hukum memiliki komponen yaitu substansif law, prosedural law, decision rule dan decision habits. Dimana empat komponen tersebut berangkat dari nilai dan norma masyarakat. Ke empat komponen tersebut sebagai bagian sistem hukum sangat dipengaruhi baik dalam pembentukannya maupun pelaksanaannya oleh budaya hukum oleh karenanya secara konsep, sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum, dapat mempengaruhi bagaimana sistem hukum terbentuk dan sekaligus berjalan. Dimana budaya hukum bergerak melalui komponen-komponen hukum tersebut dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat.[2] Selanjutnya dimensi-dimensi yang telah disebutkan tersebut akan menjadi dasar analisis selanjutnya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan komponen budaya hukum menggunakan pernyataan Kusumaningtuti (2009) dimana implementasi hukum kepailitan di Indonesia meliputi beberapa dimensi diantaranya yaitu faktor intern dan ekstern meliputi political will atau komitmen, konflik kepentingan, pemahaman ketentuan, konsistensi, integritas profesi atau kejujuran, keterbukaan.

 

Definisi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman danmemiliki rasa senang apabila dalam bekerja memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan merupakan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang, di mana ia merasa puas dan memliki rasa senang apabila yang diharapkan telah terpenuhi atau apa yang ia terima melebihi apa yang ia diharapkan. Kerja merupakan suatu usaha seseoranguntuk mencapai tujuan dengan memperoleh imbalan atau kompensasi darihasil kerja di perusahaan tempatnya bekerja. Robbins (2006) dalam Novelia (2011) menyatakan bahwa kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Karyawan dapat menilai seberapa puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat ditinjau dari dua sisi, dari sisi karyawan, kepuasan kerja akan memunculkan perasaan menyenangkan dalam bekerja, sedangkan dari sisi perusahaan, kepuasan kerja akan meningkatkan produktivitas, perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan dalam memberikan pelayanan prima (Suwatno dan Priansa, 2011)

 Menurut Hasibuan (2007) dalam Putri (2014) bahwa kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang memiliki rasa senang serta cinta terhadap pekerjaanya. Sikap ini dapat dilihat dari moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Gustomo (2008) dalam Putri (2014) kepuasan kerja adalah satu di antara banyak faktor dominan yang membentuk komitmen karyawan kepada perusahaan. Robbins, Siahaan dan E.E. Edison (2002)dalam Putri (2014) mengatakan bahwa sumber kepuasan kerja terdiri atas pekerjaan yang menantang, imbalan yang sesuai, kondisi atau lingkungan kerja yang mendukung, dan rekan kerja yang mendukung.As’ad (1998) dalam Dhermawan, Sudibya dan Utama (2012)menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang terkait dengan pekerjaan dan faktor-faktor khusus seperti upah, supervisi, kestabilan pekerjaan, ketentraman kerja, kesempatan untuk maju, penilaian kerja yang adil, hubungan sosial di dalam pekerjaan, dan perlakuan atasan. Menurut Gorda (2004) dalam Dhermawan, Sudibya danUtama (2012) kepuasan kerja sebagai faktor pendorong meningkatnya kinerja pegawai yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada peningkatan kinerja organisasi. Menurut Testa (1999) dalam Putri (2014) kepuasan kerja merupakan kegembiraan atau pernyataan emosi yang positif hasil dari penilaian salah satu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. Dole danSchroeder (2001) dalam Koesmono (2005) kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan pekerjaannya. Nasarudin (2001) dalam Koesmono (2005) bahwa “Job satisfaction may be as a pleasurable ar positive emotional state resulting fromthe appraisal of one’s job or job experiences”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kepuasan kerja merupakan suatu keadaan emosi positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari suatu penilaanterhadap pekerjaan atau pengalaman-pengalaman kerja seseorang.Lebih luas lagi Mathis dan Jackson (2001) dalam Dewi dan Sukirno (2013) juga mengungkapkan bahwa karyawan yang relatif puas dengan pekerjaannya akan lebih berkomitmen pada organisasi dan karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi lebih mungkin mendapat kepuasan yang lebih besa

Definisi kepuasan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan memilikirasa tenangapabila dalam bekerja memperoleh kepuasan kerja sesuai apa yangdiinginkan. Kepuasan merupakan suatu perasaan yang dialami oleh seseorang, dimana ia merasa puas dan memiliki rasa senang apabila yang diharapkan telahterpenuhi atau apa yang ia terima melebihi apa yang ia harapkan. Kerjamerupakan suatu usaha seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperolehimbalan atau kompensasi dari hasil kerja di perusahaan tempatnya bekerja(Chandra, 2012).

Hubungan Antara Kebermaknaan dalam Bekerja dan Kepuasan Kerja  Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karyawan dipandang sebagai sumber daya yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus, karena karyawan adalah salah satu penunjang suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. As’ad (2002), menjelaskan bahwa berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan serta efesiensi kerja tergantung pada karyawan yang melakukan pekerjaan. Kepuasan kerjamerupakan hal yang penting bagi organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup suatu organisasi. Tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kepuasan kerja para karyawan. Kepuasan kerja dalam bekerja sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktifitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menumbuhkan kepuasan kerjapadakaryawannyaagarpara karyawan dapatmenemukankebermaknaan dalam bekerjadan alasannya dalam bekerja, yang akhirnya membuat karyawan mencintai apa yang dilakukannya.Steger, Dik, and Duffy (2012) mengemukakan bahwa ada tiga aspek yang dimiliki oleh individu yang memiliki kebermaknaan dalam bekerjaaspek pertama yaitu kebermaknaan pribadi, kebermaknaan pribadi dalam konsep ini dapat dipahami melalui empat hal. Pertama, yaitu pemahaman pribadi dengan mengenali kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan diri secara objektif, baik yang potensial maupun yang sudah teraktualisasi. Hal demikian akan memperjelas gambaran mengenai diri sendiri yang diistilahkan dengan konsep diri.Sebagaimana yang dikemukakan Calhoun and Acocella (1995) bahwa konsep diri merupakan gambaran mengenai diri sendiri yang terdiri dari pengetahuan tentang diri, pengharapan bagi diri dan penilaian terhadap diri sendiri. Kedua yaitu bertindak positif, dengan cara membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan yang baik dan bermanfaat sehingga akan memberi dampak positif pula terhadap perkembangan pribadi dan kehidupan sosial. Ketiga yaitu pengakraban hubungan, dengan membina hubungan yang akrab dengan oranglain sehingga dihayati sebagai hubungan yang dekat, mendalam, saling percaya dan saling memahami. Terakhir yaitu, melakukan ibadah dengan melaksanakan perintah Tuhan dan mencegah diri dari melakukan hal-hal yang dilarang-Nya menurut ketentuan agama. Ibadah yang dilaksanakan dengan khusyu’ dapat menimbulkan perasaan tentram, mantap dan tabah. Manusia secara hakiki mampu menemukan makna yang ada dalam dirinya dengan mendekatkan diri pada agama serta mendapatkan ketenangan menghadapi persoalan-persoalan hidup dan pekerjaan dengan lebih bijaksana.Hal –hal di atas sejalan dengan faktor kepuasan kerja yang dijelaskan oleh Munandar (2001) yang dimana di dalam diri karyawan memiliki faktor instrinsik yang berbeda –beda seperti halnya kepribadian, nilai –nilai hidup yang dimiliki serta usia dan pengalaman yang dimiliki sehingga menjadi patokan bagaimanaindividu tersebut membawa pengalaman serta pandangan dan pemikiran yang dimilikinya untuk di jadikan acuan dalam bertindak untuk mendapatkan kebermaknaan bagi dirinya sendiri dan orang yang ada di sekitarnya.Selain itu jika di tinjau dari aspek kepuasan kerja sendiri, orang yang memiliki kebermaknaan pribadi dapat dikatakan sebagai karyawan yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang pesat. Hal ini dikarenakan karyawan sudah dapat memandang segala sesuatu dalam dua sisi secara harmonis. Mungkin sebagian besar karyawan lain akan sangat termotivasi jika mendapatkan gaji yang besar, namun sangat sedikit karyawan menyadari bahwa gaji yang besar akan datang jika karyawan tersebut memiliki performa kerja yang bagus. Darimana datangnya performa kerja yang bagus, jika karyawan tesebut tidak mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya, padahal dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan tersebut karyawan dapat membangun konsep dirinya dan menjadi pribadi yang dapat bertindak positif. Setelah memiliki konsep diri yang baik,
semua karyawan juga harus membangun hubungan yang baik antar karyawan yang lain, karena dengan memiliki konsep diri yang baiktentunya akan lebih mudah menjalin hubungan yang akrab dengan rekan kerja, hal ini dikarenakan rekan kerja bukan di anggap sebagai saingan melainkan hubungan yang saling menguntungkan yang dimana dapat saling menguatkan, memberi saran atau bahkan tempat mencurahkan perasaan mengenai beban pekerjaan dan hal lainnya.Lalu setelah menemukan konsep diri dan rekan kerja yang baik, karyawan seharusnya tidak lupa untuk senantiasa beribadah, beribadah mungkin akan menjadi jalan untuk karyawan menemukan kebermaknaan dalam pekerjaan yang dilakukan, karena selalu bersyukur dan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki.Aspek yang kedua adalah makna yang dibuat melalui bekerja, sebenarnya pekerjaan merupakan sarana yang dapat memberikan kesempatan untuk menemukan danmengembangkan kebermaknaan dalam bekerjaitu sendiri.Kebermaknaan dalam bekerjabukan terletak pada pekerjaan, melainkan sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaan. Frankl (2004) mengatakan bahwa yang terpenting dalam aktivitas kerja bukan lingkup atau luasnya pekerjaan, melainkan bagaimana seseorang bekerja sehingga orang tersebut mampu mengisi penuh lingkaran aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan aspek –aspek yang ada dikepuasan kerja, yang dimana Spector (1997) membaginya menjadi sembilan aspek yang saling menunjang dan paling diinginkan oleh karyawan untuk tersedia di perusahaan tempatnya bekerja. Pada awalnya karyawan mungkin berpikir faktor finansial dan kenaikan jabatan adalah hal utama, namun saat semua sudah pernahdirasakan, maka hanya dengan menemukan kebermaknaan dalam bekerjalah yang membuat seorang karyawan tersebut dapat bertahan.Walaupun begitu, pada kenyataannya setiap karyawan pasti menginginkan hubungan timbal balik yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakannya. Perusahaan yang memahami kondisi ini mungkin akan menyediakan fasilitas lain untuk menjaga loyalitas karyawannya. Itulah mengapa di aspek kepuasan kerja terdapat aspek imbalan yang bersifat non materil, karena terkadang bukan hadiah yang bersifat materil yang di inginkan oleh karyawan. Karyawan mungkin akan merasa lebih senang dan di hargai jika pekerjaannya mendapat pujian atau sanjungan dari atasannya. Selain itu mungkin yang di butuhkan karyawan tersebut adalah imbalan berupa sebuah seminar yang sudah lama ingin di ikutinya, yang mungkin dengan seminar itu dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Jadi kepuasan kerja itu bukanlah hal yang selalu berhubungan dengan materil, karena yang bersifat materil akan selalu di rasa kurang jika tidak di imbangi dengan pencarian makna dari pekerjaan itu sendiri.Aspek terakhir dari kebermaknaan dalam bekerjayaitu motivasi kebaikan yang lebih besar, dimana seorang karyawan memiliki keinginan untuk menjadi orang yang dapat menularkan pemikiran –pemikirinpositif bagi dirinya dan orang sekitarnya sehingga mampu memotivasi lingkungannya untuk bekerja, berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya secara bermakna, hingga akhirnya akan menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan dalam menjalani pekerjaan yang ditekuni. Selain itu pada aspek ini biasanya karyawan tersebut sudah memiliki kepuasan kerja dan aktualisasi diri yang baik sehingga karyawan tersebut mampu meningkatkan motivasi karyawan lainnya dalam bekerja, membuat karyawan lain mengerti akankebermaknaan dalam bekerjayang tidak lagi bersifat transaksional, namun benar-benar tulus karena telah menemukankebermaknaan dalam bekerjadi setiap pekerjaannya. Karyawan yang sudah memiliki kepuasan kerja dan aktualisasi diri yang baik juga akan mampu menanggung semua beban seberat apa pun dalam bekerja. Karyawan yang memiliki semangatseperti ini, akanmampu membuat perusahaanbangkit di tengah tantangan sehebat apa pun

Aspek –aspek Kebermaknaan dalam bekerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Steger, Dik, and Duffy (2012)mengemukakan bahwa adatigaaspek kebermaknaandalam bekerja, yaitu:

 a.Kebermaknaan PribadiPengalaman subjektif yang bermakna yang telah dilakukan seseorang dalam kegiatannya. Maksudnya yaitu dimana individu telah banyak melalui asam garam dalam pekerjaanya, sehingga dalam bekerja individu tersebut membawa pengalaman serta pandangan dan pemikirannya untuk di jadikan acuan dalam bertindak untuk mendapatkan kebermaknaan bagi dirinya sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. b.Makna yang Dibuat Melalui BekerjaKetika seseorangsepenuhnya dapat menghubungkan kebermaknaan yang ada di dalam dirinya ke dalam pekerjaannya untuk kebermaknaan hidupnyamaka orang tersebut dapat dikatakan mendapatkan kebermaknaan dalam bekerjamelalui rasa aman, bahagia, dan menyenangkan yang didapatkan oleh pekerjaan yang dilakukannya. Maka dari itu kebermaknaan dalam bekerjabagi individu seperti ini menjadi lebih luas cakupannya, bukan hanya sekedar mengejar kebutuhan materi namun kepada kebutuhan aktualisasi dirinya sendiri.c.Motivasi Kebaikan yang Lebih BesarMencerminkan ide –ide bahwa bekerja itu akan lebih bermakna jika bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Individuyang memiliki kebermaknaan dalam bekerjaakan selalu menyumbangkan energi positif bagi lingkungannya, karena individu ini cenderungmemberikan semangat, ide –ide baru, dan motivasi bagi lingkungannya.Sehingga dikala adanya naik turun dalam perkembangan perusahaan individu ini akan dapat mempengaruhi
lingkungan kerjanya untuk bersikap tenang, tidak berputus asa dan pantang menyerah

Pengertian Kebermaknaan dalam Bekerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kebermaknaan dalam bekerja berhubungan erat dengan kebermaknaan hidup. Bahkan adanya kebermaknaan dalam bekerja merupakan hasil dari pengembangan dari teori kebermaknaan dalam hidup. Tidak sedikit orang menjalanihidup dengan tanpa makna. Manusiamengalami hidup sebagai sebuah kesia-siaan. Bahkan dirisendiri dalam ukuran tertentu mungkin pernah (atau akan) mengalami kekosongan hidup. Penderitaan manusia yang paling dalam adalah hidup yang tidak bermakna. Victor Frankl menyebut fenomenapenderitaan batin yang disebabkan oleh ketiadaan makna hidup ini sebagai kehampaan eksistensial. Salah satu wujud dari kehampaan eksistensial adalah rasa bosan secara mendasar, yakni situasi ketiadaan makna dari apa yang dilakukan.Kehampaan eksistensial juga muncul dalam bentuk terselubung berupa pencarian kekuasaan dan kekayaan. Kegagalan menemukan makna hidup dikompensasikan ke dalam dorongan meraih kuasa dan harta. Secara tidak sadar manusia mengalihkan penderitaan batin akibat ketidakbermaknaan hidup ke dalam perjuangan diri meraih kekuasaan, kekayaan atau mencari kesenangan. (Triyono, 2010).Keluhan kekosongan hidup bahkan tidak jarang diungkapkan oleh individuyang mengalami kesuksesan dalam karier dan keuangan. Permasalahan kebermaknaan dalam hidup lalu menjadi akar adanya teori kebermaknaan dalam bekerja. Hal ini juga di dukung dengan sejarah pertama kali manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan, dibahaspada sekitar tahun

351900an oleh Frederick Taylor.Teori manajemen ilmiahyang dicetuskan Taylormembuat banyak pekerja merasafrustrasi dikarenakan adanya otomatisasi pola kerja yang cenderung meminggirkan aktivitas pikiran dan perasaan.Para pekerja harus mengikuti semua peraturan yang ada, diperlakukan seperti mesin agar dapat meningkatkan produktivitas dalam organisasi.Selain itu, teori Taylor ini menimbulkan rasa takut bagipara pekerja karena para pekerjaberanggapan bahwa pekerjayang bekerja lebih keras atau lebih cepat akan cepat menghabiskan pekerjaan apapun yang tersedia dan akan berakibat pemberhentian pekerjaserta mereduksimanusia.Berdasarkanteori manajemen dari Taylor tersebut, terciptalah penelitian mengenai kebermaknaan dalam bekerja yang salah satunya dikembangkan oleh Steger, Dik, and Duffy (2012). Kebermaknaan dalam bekerja(Meaningful Work) menurut Steger, Dik, and Duffy (2012) tidak hanya sebagai pekerjaan apapunyangbermaknabagi seseorang, tetapisebagai pekerjaan yang bersifat signifikan danpositif dalam valensi (kebermaknaan). Dalam halinipengalaman yang signifikan terjadi ketika seorang individumampu mencerminkan tentang arti pekerjaannyaberdasarkan nilai-nilai moralnya dan tujuan hidup dan bukanketika individu mendapatkan makna tersebut berdasarkan warisan orang yangsebelumnya.Sejalan dengan definisi kebermaknaan dalam bekerja menurut Steger, Dik, and Duffy (2012), dalam pandangan Islam bekerja akan lebih bermakna jika dalam diri individu tersebut meniatkan apapun yang dikerjakan adalah semata-mata ibadah yang mengharapkan keridhoan Allah SWT. Pernyataan ini diperkuat

 dengan Al-Qur’an surah Adz Dzaariyaat:56yang berbunyi “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”Pada intinya, arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan individu didunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar, bukan berarti hanya shalat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupantermasuk bekerja.Sedangkan Arnold, Turner, Barling, Kelloway, and McKee (2007), mendefinisikankebermaknaan dalam bekerjasebagaimenemukan tujuan dalam bekerja, merupakan hal yang lebih besar dalam pekerjaan daripadahasil ekstrinsik dari pekerjaan tersebut. Sementara itu pengertian kebermaknaan dalam bekerjamenurut May, Gilson, and Harter (2004) mengacu pada tujuan kerja maupun tujuan lainnya yang menjadi penilai dari standar cita –cita yang terdapat dalam diri individu yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi adalah faktor dari dalam organisasi dan dari lingkungan organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerjakaryawan. Faktor-faktor tersebut adalah:1.Situasi dan kondisi pekerjaanYang dimaksud dengan situasi pekerjaan di sini adalah tugas dari pekerjaan, interaksi dengan orang-orang tertentu, lingkungan pekerjaan, dan cara organisasi memperlakukan karyawannya, serta imbalan atau gaji yang didapat. Setiap aspek dari pekerjaan merupakan bagian dari situasi kerja dan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa para karyawan yang bekerja dengan lingkungan kerja yang tidak teratur, gelap, bising, memiliki temperatur yang ekstrim, kualitas air yang rendah, akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah.

 2.Sistem imbalanSistem ini mengacu pada bagaimana pembayaran, keuntungan, dan promosi didistribusikan. Kepuasan dapat timbul dengan penggunaan sistem imbalan yang dipercaya adil, dengan adanya rasa hormat terhadap apa yang diberikan oleh organisasi dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan pembayaran. Ketidakpuasan kerja dapat muncul karena gaji yang diterima terlalu kecildibandingkan dengan gaji yang dipersepsikan akan diterima.3.Penyelia dan komunikasiPenelitian terdahulu menemukan hasil bahwa karyawanyang percaya bahwa penyelia adalah orang yang kompeten, mengetahui minat karyawan, perhatian, tidak mementingkan diri sendiri, memperlakukan karyawan dengan baik dan menghargai karyawan cenderung akan mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tinggi pula. Kualitas penyelia juga mempengaruhi kepuasan kerja. Kualitas tersebut adalah gaya pengawasan, teknik pengawasan, kemampuan hubungan interpersonal, dan kemampuan administrasi.Komunikasi merupakan aspek lain dari penyelia yang memiliki kualitas yang baik. Karyawanakan merasa lebih puas dengan pekerjaannya jika karyawan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan penyelianya.4.PekerjaanKaryawanakan merasa lebih puas bila dipekerjakan pada jenis pekerjaanyang menarik, memberikan kesempatan belajar, dan pemberian
 tanggungjawab. Selain itu para karyawanakan merasa lebih puas dengan pekerjaanyang bervariasi, tidak lambat yang dapat membuat karyawanmenjadi bosandan tidak tertantang. Faktor-faktor ini terdapat pada karyawanyang melihatpekerjaan sebagai karir, berlawanan dengankaryawanyang melihatpekerjaannya untuk waktu singkat dan temporer.5.KeamananFaktor keamanan berhubungan dengan kestabilan dari pekerjaan dan perasaan yang dimiliki karyawan berkaitan dengan kesempatan untuk bekerja di bawah kondisi organisasi yang stabil. Keamanan menimbulkan kepuasan kerja karena dengan adanya rasa aman karyawandapat menggunakan kemampuannya dan memperoleh kesempatan untuk tetap bertahan pada pekerjaannya.6.Kebijaksanaan perusahaanKebijaksanaan perusahaan sangat mempengaruhi kepuasan kerja karyawannya karena perusahaan memiliki prosedur dan peraturanyang memungkinkan karyawan untuk memperoleh imbalan. Selain itu, karyawanyang mempunyai konflik peran atau peran yang ambigu dalam pekerjaannya karena kebijaksanaan perusahaan cenderung untuk merasa tidak puas.7.Aspek sosial dari pekerjaanAspek sosial dari pekerjaan terbukti memberikan kontribusi terhadap kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Aspek ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk kebersamaan dan penerimaan sosial. Karyawan yang bekerja dalam
 kelompok kerja yang kohesif dan merasa apa yang dikerjakannyamemberikan kontribusi terhadap organisasi akan merasa puas. Tapi bila karyawan merasa tidak cocok dengan kelompok kerjanya dan tidak dapat saling bekerja sama maka karyawan tersebut merasa tidak puas. Rekan kerja juga memberikan kontribusi terhadap perasaanpuas atau tidak puas. Rekan kerja yang memberikan perasaan puas adalah rekan kerja yang ramah dan bersahabat, kompeten, memberikan dukungan, serta bersedia untuk membantu dan bekerja sama.8.Kesempatan untuk pertumbuhan dan promosiKesempatan untuk pertumbuhan dan promosi berbeda-beda dalam setiap tingkatan ekonomi dan tingkat sosial. Seorang profesional dan eksekutif pada perusahaan melihat faktor ini sebagai faktor yang sangat penting. Demikian pula bagi karyawan pada posisi manajemen tingkat menengah faktor ini cukup mendapat perhatian. Kesempatan untuk dipromosikan ini berhubungan dengan terdapatnya kesempatan untuk maju dan yang menjadi dasar dari promosi tersebut

Faktor-faktor yang berkaitan dengan individu (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor yang berkaitan dengan karyawanadalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, yang membedakan antara satu karyawandengan karyawanyang lain, yang menentukan tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Faktor-faktor dari diri karyawanyang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja adalah:1.KepribadianYang termasuk kepribadian di sini adalah cara karyawan berpikir, bertingkah laku, dan memiliki perasaan. Kepribadian merupakan determinan pertama bagaimana perasaan dan pikiran karyawan terhadappekerjaannya dan kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Kepribadian karyawan mempengaruhi positif atau negatifnya pikiran terhadap pekerjaannya. Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara kepribadian dengan tingkat kepuasan kerja karyawan. Di samping itu kepribadian merupakan aspek yang paling sulit untuk diubah oleh organisasi dan manajer dalam waktu yang singkat.2.Nilai-nilai yang dimiliki individuNilai memiliki pengaruh pada kepuasan kerja karena nilai dapat merefleksikan keyakinan dari karyawan, mengenai keluaran dari pekerjaan dan bagaimana karyawanbertingkah laku dalam pekerjaannya. Contohnya adalah karyawanyang memiliki nilai yang tinggi pada sifat dari pekerjaan

 cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi pula dibandingkan dengan karyawanyang tidak memiliki nilai tersebut.3.Pengaruh sosial dan kebudayaanSikap dan tingkah laku karyawansangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya, termasuk pengaruh dari orang lain dan kelompok tertentu.Karyawan yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraanhidup yang tinggi cenderung untuk merasa tidak puas terhadap pekerjaanyang memiliki penghasilan atau gaji yang rendah dan tidak sesuai denganstandar kehidupannya.Kebudayaan yang adadi lingkungan dimana karyawantinggal jugamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan kerjayang dirasakan oleh karyawan. Karyawan yang tinggal di lingkungan yangmenekankan pada kekayaan akan merasa puas dengan pekerjaan yang memberikan upah/gaji yang tinggi. Sedangkan karyawan yang tinggal di lingkungan yang menekankan pada pentingnya membantu orang lain akan merasa tidak puas pada pekerjaan yang menekankan pada kompetisi dan prestasi.4.Minat dan penggunaan keterampilanMinat sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Artinya bila karyawan bekerja pada bidang kerja yang sesuai dengan minatnya maka karyawan tersebut akan merasa puas bila dibandingkan dengan karyawanyang bekerja pada bidang kerja yang tidak sesuai dengan minatnya. Kepuasan kerja karyawan berhubungan erat dengan kesesuaian antara pekerjaan, minat pekerja, dan jurusan yang dipilih saat kuliah. Semakin sesuai ketiganya maka akan semakin tinggi tingkatkepuasan kerjanya. Selain itu karyawanjuga akan merasa lebih puas jika mempunyai kesempatan untuk dapat menggunakan keterampilannya dalam bekerja.5.Usia dan pengalaman kerjaHubungan antara kepuasan kerja, pengalaman kerja dan usia biasanya merupakan hubungan yang paralel. Pada awal bekerja para karyawan cenderung merasa puas dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena parakaryawan baru tersebut merasa adanya tantangan dalam bekerja dan mereka mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Namun, setelah beberapa tahun bekerja biasanya para karyawan akan mengalami penurunan tingkat kepuasan kerja. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami stagnansi, merasa dirinya tidak maju dan berkembang

Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Munandar (2001) menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:a.Ciri –ciri intrinsikpekerjaanKaryawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberinyakesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannyadan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik karyawanmengerjakan tugas tersebut. Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, sebaliknya jika terlalu banyak pekerjaan menantang dapat menciptakan frustrasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan dalam bekerja.Ciri –ciri intrinsik pekerjaan meliputi keragaman, kesulitan, jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali terhadap metode kerja, kemajemukan, dan kreativitas.b.GajiPenghasilanadalah imbalan yangdidapatkan karyawan dari hasil kerja yang telah dilakukan.Imbalanyang dirasakan adil akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.Namun imbalan yang tidak sesuai dengan beban kerja akan mengakibatkan demotivasi dan alasan turnoverbagi karyawan.
c.PenilaianSistem penilaian perusahaan terhadap kinerja atau sikap kerja karyawan yang baik akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.Penilaian yang baik akan mampu mengukur kemampuan karyawannya dan dari kemampuan tersebut akan mengeluarkan besaran gaji yang diterima. Semakin baik kemampuan karyawan akan menentukan jenjang karir dan sistem kompensasi yang akan diberikan.d.Rekan –rekan kerja sejawat yang menunjangHubungan yang baik atau hubungan yang buruk antara rekan kerja sejawat.Hubungan yang baik diantara rekan kerja akan menimbulkan kohesivitas yang baik. Jikadi dalam sebuah tim terjalin hubungan yang saling menghormati, mengasihi, dan menghargai antara satu dengan yang lainnya maka akan terbentuk suatu kohesivitas tim yang kuat.e.Kondisi kerja yang menunjangKaryawan perduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan kerja yang tidak berbahaya. Seperti dekorasi tempat kerja, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang tidak berlebihan. temperatur, kebisingan, dan faktor lingkungan lain harus diperhitungkan dalam pencapaian kepuasan kerja

Aspek –aspek Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Spector (1997) mengemukakanterdapat 9 aspekdari kepuasan kerja, yaitu:a.GajiSejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dianggap sebagai hal yang pantas dibandingkan dengan orang lain di dalam organisasi. Karyawan memandang gaji sebagai refleksi dari bagaimanamanajemen memandang kontribusi yang diberikan terhadap perusahaan. b.PromosiFaktor yang berhubungan dengan ada atau tidaknya kesempatan memperoleh peningkatan karier selama bekerja. Kesempatan inilah yang memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja.Organisasi yang memiliki jenjang karir yang jelasjugaakan berdampak pada produktivitas

 karyawan, karena karyawan akan berusaha semaksimal mungkin menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki untuk mendapatkan kesempatan promosi.c.AtasanKepemimpinan yang konsisten berkaitan dengankepuasan kerja adalah tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional mencerminkan sejauhmana atasan membantu karyawan untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi karyawannya.Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Umumnya studi mendapatkan bahwa kepuasan karyawan meningkat bila atasan langsung bersifat ramah dan dapat memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan suatu minat pribadi pada para karyawannya.d.TunjanganKepuasan terhadap tunjangan. Maksudnya yaitu sejauh manaperusahaan dapat memberikan kompensasi di luar gaji pokok kepada karyawannya yang bertujuan untuk memotivasi atau mempertahankan kinerja para karyawan agar produktivitas yang dihasilkan selalu maksimal.e.Imbalan Non MaterilKepuasan terhadap upah/imbalan (tidak dalam bentuk uang) yang diberikan bagi kinerja yang dianggap bagus.Imbalan ini dapat berupa liburan gratis yang difasilitasi oleh perusahaan atau dapat juga berupa barangmaupunseminar di luar kota atau di luar negeri secara gratis.f.Kondisi Kerja Kepuasan terhadap peraturan dan prosedur-prosedur dalam pekerjaan.Kondisi pekerjaan dapat berupa jam kerja, temperatur, perlengkapan kantor serta lokasi pekerjaan.Pada umumnya sebuah organisasi telah menetapkan beberapaperaturan danprosedur dalam bekerja namun terkadang pemberlakuan peraturan dan prosedur yang terlalu ketat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan demotivasi bagi karyawannya. Karyawan merasa peraturan dan prosedur yang ketat membatasi ruang geraknya untuk berkreasi dalam penyelesaian tugas.g.Rekan KerjaKaryawan akan mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dalam bekerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu sebaiknya karyawanmempunyai rekan sekerja yang ramah dan mendukung. Hal ini penting dalam mencapai kepuasan kerja.h.Sifat PekerjaanKepuasanterhadap jenis dari pekerjaan yang dilakukan.Maksudnya yaitu setiappekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan.
 i.Komunikasi Kepuasan terhadap komunikasi yang terjalin baik dalam perusahaan maupun di dalam sebuah tim.Komunikasi di sini juga berlaku kepada atasan maupun rekan kerja. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi timbulnya konflik di dalam sebuah organisasi.Sementara itu, Luthans (2006) membagi kepuasan kerja ke dalam lima aspek. Aspek -aspek tersebut adalah:1.Kepuasan terhadap pekerjaanAspek ini menjelaskan pandangan karyawan mengenai pekerjaannya sebagai pekerjaan yang menarik, melalui pekerjaan tersebutkaryawan memperoleh kesempatan untuk belajar, dan memperoleh peluang untuk menerima tanggung jawab. 2.GajiPara karyawan menginginkansistem upahdan kebijakan promosi yang dipersepsikan adil, tidak meragukan, dan segaris dengan pengharapan karyawan. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan karyawan tersebut melakukan perbandingan sosial dengan karyawan bandingan yang sama di luar perusahaan. Jika gaji yang diberikan perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan gaji yang berlaku di perusahaan yang sejenis dan memiliki tipe yang sama, maka akan timbul ketidakpuasan kerja karyawan terhadap gaji. Oleh karena itu gaji harus ditentukan sedemikian rupa agar kedua belah pihak (karyawan dan perusahaan) merasa sama-sama diuntungkan. Karena karyawan yang merasa puas dengan gaji yang diterimanya, maka dapat menciptakan kepuasan kerja yang diharapkan berpengaruh pada kinerja karyawan.3.Kesempatan promosiKesempatan promosimengakibatkan pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan kerja karena adanya perbedaan balas jasa yang diberikan. Promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi daripada jabatan yang diduduki sebelumnya. Melalui promosi, perusahaan akan memperoleh kestabilan dan moral karyawanpun akan lebih terjamin. Selain itu promosi akan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan status sosial yang meningkat. Apabila promosi dibuat dengan cara yang adil diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada karyawan.4.PengawasanTugas pengawasan tidak dapat dipisahkan denganfungsi kepemimpinan, yaitu usaha mempengaruhi kegiatan bawahan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan organisasi. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam organisasi dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Oleh sebab itu aktivitas karyawan di perusahaan sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang diterapkan serta situasi lingkungan di dalam perusahaan tempatkaryawanbekerja. Perlunya pengarahan, perhatian serta motivasi dari pemimpin diharapkan mampu memacu karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya secara baik, karena gaya kepemimpinan pada hakikatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, danproduktivitas kerja karyawanyang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal.5.Rekan kerjaRekan kerja yang bersahabat, kerjasama rekan sekerja atau kelompok kerja adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Sementara kelompok kerja dapat memberikan dukungan, nasehat atau saran, bantuan kepada sesama rekan kerja. Kelompok kerja yang baik mambuat pekerjaan lebih menyenangkan. Baiknya hubungan antara rekan kerja sangat besar artinya bila rangkaian pekerjaan tersebut memerlukan kerja sama tim yang tinggi. Tingkat keeratan hubungan mempunyai pengaruh terhadap mutu dan intensitas interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok. Kelompok yang mempunyai tingkat keeratan yang tinggi cenderung menyebabkan para pekerja lebih puas berada dalam kelompok. Kepuasan timbul terutama berkat kurangnya ketegangan, kurangnya kecemasan dalam kelompok dan karena lebih mampu menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan

Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seorang karyawan, dimana karyawandapat berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan.Spector (1997) menjelaskan bahwa kepuasan kerja(job satisfaction)mengarah pada bagaimana seseorang merasakan pekerjaannya dan aspek –aspek yang berbeda dari pekerjaannya, dengan kata lain kepuasan kerja merupakan perkembangan dari sekedar perasaan suka (puas) atau tidak suka (tidak puas) pada pekerjaannya.Sementara itu, menurut Handoko (2000)kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan,bagaimana para karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Sama halnya dengan As’ad (2002) yang mendefinisikan kepuasan kerja sebagaiperasaan seseorang terhadap pekerjaanya.Kreitner and Kinicki (2003) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan.Menurut Mathis and Jackson (2001), kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja memiliki banyak

 aspek secara umum, tahap yang diamati adalah kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri, gaji, pengakuan, hubungan antara supervisor dengan tenaga kerja, dan kesempatan untuk maju.Teori-teori kepuasan kerja menurut Wexley danYukl (1997) ada tiga macam, yaitu :a.Discrepancy theoryTeori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apayang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan.Jadi kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh karyawan merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan oleh karyawan tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadinya dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil, sebaliknya ketidakpuasan akan dirasakan oleh karyawan bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadinya dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar.b.Equity theoryPrinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi. Ada tiga elemen dari teori equity yaitu : 1.Input adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan.Selain itu input dapat juga diartikan sebagai faktor bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaannya
 seperti pendidikan, pangalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya.2.Outcomes adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya seperti upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol, status, pengahargaan dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri.3.Comparison person adalah perbandingan yang dilakukan oleh karyawan terhadap rasio input-out comes yang dimiliknyadenganyang dimiliki oleh karyawan lain.Jadi menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkanbisa menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidakseimbang akan timbul ketidakpuasan

Budaya Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Budaya hukum merupakan gabungan dua kata yaitu Budaya dan- hukum.  Kata budaya  berasal dari bahasa  Sansekerta  yaitu  buddhayah, yang  merupakan  bentuk jamak  dari  buddhi  (budi  atau  akal)  diartikan sebagai  hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.[1] Dalam bahasa Inggris,  kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Co Iere, yaitu mengolah atau mengerjakan.”  Bisa diartikan juga  sebagai mengolah  tanah  atau  bertani. Kata  culture juga  diterjemahkan  sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia.”

Budaya (culture), merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan hukum. Hal ini merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan ini maka aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Secara singkat bahwa nilai yang terkandung dalam hukum itu adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.[2]

Budaya hukum sebagai salah satu komponen sistem hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Pengkajian masalah hukum yang hanya melihat dan menekankan bekerjanya hukum menurut prosedur formal sebagaimana dibagankan dalam peraturan perundang-undangan, belum mampu menjelaskan secara lengkap dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, termasuk dalam hal ini bagaimana pola-pola perilaku yudisial dalam memberikan putusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. [3]

Berangkat  dari pengertian budaya  di atas   maka budaya hukum  didefinisikan sebagai tanggapan umum yang   sama   dari   masyarakat  tertentu   terhadap   gejala-gejala   hukum. Tanggapan  itu merupakan kesatuan pandangan terhadap  nilai-nilai dan perilaku   hukum, sehingga  budaya  hukum   menunjukkan   pola  prilaku individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang menggambarkan  tanggapan. Budaya hukum digambarkan sebagai sikap yang menjadi produk budaya dari sebuah komunitas masyarakat.

Hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum akan sesuai (karena merupakan manifestasi) dengan kesadaran nilai (value consciousness) yang dimiliki masyarakat.[4] Oleh sebab itu, suatu peraturan hukum tidak dapat diaplikasikan dengan baik apabila tidak disesuaikan dengan budaya hukum yang ada di dalam masyarakat.

Pengaruh budaya hukum dalam masyarakat berangkat dari kesadaran bahwa budaya berangkat dari nilai, etika serta sikap yang muncul dari masyarakat. Sehingga budaya hukum yang baik tidak akan mengesampingkan peran masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang baik berdampingan dengan sistem pengadilan itu sendiri. Dalam hal lain kesadaran lain adalah bagaimana hukum sendiri memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya. Ketika struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus menjadi sarana–sarana sosial sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.Inilah mengapa budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.[5]

 

Hubungan Dukungan Sosial Rekan Kerja dengan Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pekerjaanmerupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Seseorangbekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan berharap bahwa aktifitas kerja dapat membawa keadaan yang lebih memuaskan daripada sebelumnya (Anoraga, 2006).

 Bagi seorang karyawan wanita yang masih lajangumumnya akan lebih banyak menghabiskan waktu di perusahaan. Memilikirekan kerja yang mendukungatau mendapat dukungan sosial rekan kerja berarti bahwa bagi kebanyakan karyawan, kerja juga dapat memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial(Gerungan, 2004).Sarafino& Smith (2011) mengungkapkan karyawandengan dukungan sosial yang tinggi dapat berharap bahwa rekankerjanyaakanmembantunya, seperti dengan meminjamkan uang atau memberi nasihat tentang cara mendapatkannya. Dukungan sosial rekankerjadapat mengurangi tekanan pada karyawan wanitayang masih lajang. Individudengan dukungan sosial yang tinggi mungkin memiliki rekanyang memberikan solusi untuk mengatasisebuahmasalah, meyakinkan bahwa masalahtersebuttidak terlalu penting, atau mendukung untuk melihat sisi baiknya. Karyawan wanita yang masih lajang akan merasa ringan dalam menghadapi berbagai tekanantersebut, kemudian merasa nyaman saat bekerja, dapat menghasilkan pekerjaan sesuai harapan yang akan membuatnya puas terhadap pekerjaannya..Hal inijuga didukung oleh penelitian Daskaputra (2016) yang menunjukkan bahwapemberian dukungan sosial dari rekan kerja dapat mengurangi tingkat kecemasan yang dihadapi karyawan sehingga menimbulkan perasaan nyaman, dihargai dan diterima dalam diri karyawan yang berdampak positif terhadapkepuasan kerja.
 Aspek dukungan sosial yang diungkapkan oleh House (dalam Smet, 1994) aspek pertama yaitu dukungan emosional, yangmencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan emosional ini diperoleh dari rekan kerja dalam bentuk ucapan simpati, pemberian perhatian sepertimenanyakankabar/keadaan, memberikanrasa nyaman, hal ini dapat menekan terjadinya kelelahan emosional. Hasil penelitian Theovany (2018) menunjukkan adanya perasaan empati, kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh rekan kerja akan membuat karyawan mudah meredam perasaan emosionalnya, sehingga akan menanggapi suatu hambatan dan berbagai kesulitan dengan cara yang lebih positif untuk menekan perasaan stres. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2015) bahwa dukungan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Oleh karena itu, semakin tinggi dukungan emosional yang dirasakan maka kemungkinan semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan wanita yang masih lajang.Aspek keduaadalah dukungan instrumental yang mencakup bantuan secara langsung, sepertimeminjamkanuang atau waktu luang untuk membagi pengalaman pribadi. Dukungan instrumental akan membuat para karyawan wanita yang masih lajang merasa lebih ringan menyelesaikan pekerjaan maupun permasalahanjika mendapat bantuan dari rekan kerjanya. Penelitian yang dilakukan Hastuti(2015) terhadap dukungan instrumental rekan kerja dengan kepuasan kerja juga menunjukkan hasil yang positif dan signifikan,dimaknaibahwabantuanrekankerjadalammenyelesaikanperkerjaandapatmeningkatkankepuasankerja. Dari penjelasan tersebut,semakin tinggi dukungan instrumental yang dirasakan maka semakin tinggi kemungkinan kepuasan kerja pada karyawan wanita yang masih lajang.Aspek ketiga yaitudukungan penghargaan atau ungkapan positif untuk karyawan wanita yang masih lajang. Dorongan persetujuan dari rekan kerja terhadap perasaan karyawan wanita yang masih lajang, contohnya memberikanpujianketikakaryawan dapatmencapaitujuannya.Contoh lainnya memberikan ucapan selamat ketika karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat.Menurut Sarafino (2007) dukungan ini berguna untuk membangun perasaan berharga dalam diri karyawan wanita yang masih lajang. Sejalan dengan pendapat tersebut adanya dukungan penghargaan dari rekan kerja disekitar karyawan wanita yang masih lajang dapat memberikan dampak postif ketika gagal dalam bekerja, karyawan tidak mudah menyerah dantetap merasa dihargai disetiap usahanyasehinggamerasapuasdalambekerja. Oleh karena itu semakin tinggi dukungan penghargaan yang dirasakan maka semakin tinggi kemungkinan kepuasan kerja pada karyawan wanita yang masih lajang.Aspek dukungan rekan kerja selanjutnya adalah dukungan informasi. Dukungan ini mencakup pemberian informasi, nasihat, petunjuk-petunjuk, saran-saran atau umpan balik. Aspek ini mengarah pada ketersediaan rekan kerja dalam memberikan informasi, nasihat dan petunjuk untuk karyawan wanita yang masih lajang. Pemberian nasihat dan arahan dapat mempermudah menemukan solusi saat dihadapkan dengan berbagai hambatan. Dengan adanya dukungan informasi dari rekan ini akan mempermudah karyawanwanita yang masih lajang dalam memecahkansuatu permasalahansehinggadapatmencapaiperasaanpuasterhadappekerjaannya.

Budaya Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Budaya hukum merupakan gabungan dua kata yaitu Budaya dan- hukum.  Kata budaya  berasal dari bahasa  Sansekerta  yaitu  buddhayah, yang  merupakan  bentuk jamak  dari  buddhi  (budi  atau  akal)  diartikan sebagai  hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.[1] Dalam bahasa Inggris,  kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Co Iere, yaitu mengolah atau mengerjakan.”  Bisa diartikan juga  sebagai mengolah  tanah  atau  bertani. Kata  culture juga  diterjemahkan  sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia.”

Budaya (culture), merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan hukum. Hal ini merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan ini maka aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Secara singkat bahwa nilai yang terkandung dalam hukum itu adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.[2]

Budaya hukum sebagai salah satu komponen sistem hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Pengkajian masalah hukum yang hanya melihat dan menekankan bekerjanya hukum menurut prosedur formal sebagaimana dibagankan dalam peraturan perundang-undangan, belum mampu menjelaskan secara lengkap dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, termasuk dalam hal ini bagaimana pola-pola perilaku yudisial dalam memberikan putusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. [3]

Berangkat  dari pengertian budaya  di atas   maka budaya hukum  didefinisikan sebagai tanggapan umum yang   sama   dari   masyarakat  tertentu   terhadap   gejala-gejala   hukum. Tanggapan  itu merupakan kesatuan pandangan terhadap  nilai-nilai dan perilaku   hukum, sehingga  budaya  hukum   menunjukkan   pola  prilaku individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang menggambarkan  tanggapan. Budaya hukum digambarkan sebagai sikap yang menjadi produk budaya dari sebuah komunitas masyarakat.

Hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum akan sesuai (karena merupakan manifestasi) dengan kesadaran nilai (value consciousness) yang dimiliki masyarakat.[4] Oleh sebab itu, suatu peraturan hukum tidak dapat diaplikasikan dengan baik apabila tidak disesuaikan dengan budaya hukum yang ada di dalam masyarakat.

Pengaruh budaya hukum dalam masyarakat berangkat dari kesadaran bahwa budaya berangkat dari nilai, etika serta sikap yang muncul dari masyarakat. Sehingga budaya hukum yang baik tidak akan mengesampingkan peran masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang baik berdampingan dengan sistem pengadilan itu sendiri. Dalam hal lain kesadaran lain adalah bagaimana hukum sendiri memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya. Ketika struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus menjadi sarana–sarana sosial sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.Inilah mengapa budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.[5]

Aspek-aspek Dukungan Sosial Rekan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Aspek-aspek dukungan sosial rekan kerja menurutHouse (dalam Smet, 1994) yaitu:a.Dukungan emosionalDukungan emosional yang meliputi ekspresi, empati, perlindungan, perhatian, kepercayaan. Dukungan emosional membuat karyawan yang menerimanya memiliki perasaan diperhatikan, diberi kepercayaan dan perasaan bahwa dirinya dilindungi sehingga membuat karyawanmerasa nyaman, tenteram dan dicintaiserta aman.Karyawan yang diperhatikan oleh rekan kerjanya akan merasa nyaman ditempat kerja sehingga akan merasakan kepuasan dalam bekerja.b.Dukungan penghargaanDukungan ini berupa penghargaan atas apa yang dilakukan, memberi umpan balik mengenai hasil dan prestasi.Misalnya diberikan pujianoleh rekan kerjasaat karyawandapat mencapai tujuan yang diharapkan serta pujian ketika dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan maupun permasalahan. Hal ini membuat karyawanmerasa dihargai dan meningkatkan persaaan berharga dalam diri individu tersebut.c.Dukungan instrumental

 Dukungan instrumental adalah dukungan dalam bentuk penyediaan sarana yang dapat mempermudah tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk materi juga berupa jasa pelayanan.Seperti contohnya rekan kerja menyediakan waktu luang untuk saling berbagi pengalaman ataupun bantuan berupa uang dan peralatan saat karyawanmerasakan kesulitan dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan membuat karyawanmerasa dibantu dan merasa ringan atas permasalahan yang dihadapinya.d.Dukungan informasiDukungan informasi adalah dukungan yang meliputi pemberian nasihat, arahan dan pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus bertindak.Karyawanyang diberikan nasihatmaupun arahan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan maupun permasalahan akan lebih mudah dalam mencapai tujuan

Pengertian Dukungan Sosial (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Rekan KerjaSmet (1994) mengungkapkan dukungan sosial sebagai suatu hubungan interpersonal yang mana individu memberikan bantuan kepada

 individu lain yang berupa empati, motivasi, penyediaan informasi, dan penghargaan atau penilaian terhadap individu. Baron & Byrne (2008) menjelaskan bahwa dukungan sosial diartikan bahwa ketika seseorang merasa telah mendapat rasa nyaman baik secara fisik maupun psikologis yang didapat dari keluarga atau orang lain untuk menghadapi masalah. Individumemiliki perasaan aman karena mendapat dukungan akan menjadi lebih efektif dalam menghadapi masalah daripada individu yang mendapat penolakan dari orang lain.Selanjutnya Budiman (2006) dukungan sosial rekan kerja di definisikan sebagai dukungan yang diberikan rekan kerjanya kepada seorang karyawan yang bertujuan untuk membantunya dalam menghadapi suatu masalah tertentu sehingga menciptakan perasaan yang lebih nyaman, tidak tertekan, dan bertindak sebagai sumber motivasi bagi karyawan dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.Fadilla (2000) mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu kondisi dimana merasa mendapat motivasi dari rekan kerja yang lain, merasa dipahami status dan perbedaan dirinya, memberikan status sosial, mendapatkan pengakuan, penghargaan, mendapat kebebasan untuk berkreasi serta mendapat kekaguman dari rekan-rekan terhadap pribadinya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada karyawan menurut Robbins dan Judge (2018) ada empat faktor:a.Rekan kerja yang mendukungIndividu mendapat sesuatu yang lebih dari pada sekadar uang atau prestasi yangnyata dari pekerjaan. Untuk sebagian karyawan, kerja memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu, memiliki rekan-rekan kerjayang ramah dan mendukungmampu meningkatkan kepuasan kerja.Memiliki rekan kerja yang mendukung akan membuat karyawan merasa nyaman di tempat kerja. Lingkungan yang nyaman tersebut membuat karyawan tidak mudah stress dan tertekan sehingga mudah memperoleh kepuasan dalam bekerja.b.Penghargaan yang sesuai Karyawan menginginkan sistem bayaran yang mereka rasa adildan sesuai dengan harapan-harapan mereka. Ketika bayaran dianggap adil, sesuai dengan tuntutanpekerjaan, tingkat keterampilan individual, dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan akan tercipta kepuasan. Karyawan yang merasakan bahwa bayaran yang diterimanya sesuai dengan apa yang diharapkandan dikerjakanmaka akan menciptakan kepuasandalam bekerja.c.Kondisi lingkungan kerja yang mendukung Karyawan berhubungan dengan lingkungan kerja mereka untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan melakukan pekerjaan yang baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang nyaman atau tidak berbahaya. Selain itu, sebagian besar karyawan lebih menyukai bekerja relatif dekat dengan rumah, mudah dijangkau dengan kendaraan dengan fasilitas yang relatif modern dan bersih, serta dengan peralatan yang memadai. Fasilitas yang memadai tersebut akan membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah sehingga akan memperoleh kepuasan dalam bekerja.d.Pekerjaan yang menantang Pada umumnya, individu lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan serta memberi beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang seberapa baik kerja mereka. Karakteristik-karakteristik ini membuat kerja lebih menantang secara mentaldan membuatnya tertarik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apabila karyawan tertarik dengan pekerjaannya maka akan menajdi motivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hasil pekerjaan yang berkualitas akan membuat dirinya bangga dan puas dengan pekerjaannya

Aspek-aspek Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Herzberg (dalam Robbins & Judge, 2018) mengemukakan beberapa aspek kepuasan kerja antara lain:a.Prestasi kerjaKeberhasilankaryawan menyelesaikan tugas serta mencapai prestasi yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan karyawan dalam menghasilkan outputyang lebih baik bagiperusahaan, berkualitas, dan tepat waktu.b.PengakuanBesar kecilnya penghormatan atau pengakuan dari atasan yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya kemampuan atasan untuk mendengar, memahami, dan mengakui pendapat atas hasil pekerjaankaryawan.c.Pekerjaan itu sendiriBesar kecilnya tantangan yang dirasakan oleh karyawan, minat terhadap pekerjaan, perhatian terhadap keselamatan kerja, variasi di dalam pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan rasa memiliki terhadap organisasi.d.Tanggung jawabBesar kecilnya beban dan tanggung jawab yang diemban atau dimiliki karyawanterhadap tugasnya.Karyawan yang diberikan

 tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuannya membuat karyawan merasa dipercaya.e.PromosiKesempatan untuk maju atau memperoleh peningkatan jabatan dalam karir selama bekerja.Adanya kesempatan yang sama yang diliki oleh seluruh karyawan untuk dapat memperoleh peningkatan jabatan. f.Pengembangan potensi individuAda atau tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengembangan diri atau peningkatan kemampuan karyawan selama bekerja.Berkaitan dengan ada atau tidaknya pelatihan maupun kegiatan yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan maupun pengalaman karyawan.Jewell dan Siegall (dalam Prestawan,2010) beberapa aspek dalam mengukur kepuasan kerja adalah: a.Aspek psikologis yaitu kepuasan kerja yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minatterhadap pekerjaan, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan.b.Aspek fisik yaitu berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerjadan kondisi fisik karyawanmeliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur.
 c.Aspek sosial yaitu berhubungan dengan interaksi sosial, baikantar sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya serta hubungan dengan anggota keluarga.d.Aspek finansial yaitu berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas dan promosi

Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yangpositif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan kepuasan kerja rendah memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya (Robbins & Judge, 2018). Siagian (2008) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya.Sementara As’ad (2004) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja suatu sikap yang positif dan menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah finansial, kondisi sosial, kondisi fisik dan kondisi psikologis. Selanjutnya, Locke (dalam Wijono, 2015) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu

Pengertian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Stolovitch (1992) dalam Sinambela (2017:481) “Kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.”Sedangkan menurut pendapat Hersey dan Blanchard (1993) dalam Sinambela (2017:481) “ Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.”

Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Widodo (2015) dalam Sinambela (2017:291) berpendapat bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pengembangan karier pegawai.a.Prestasi kerja memuaskanb.Pengenalan oleh pihak lainc.Kesetiaan pada organisasid.Pembimbing dan sponsore.Dukungan para bawahanf.Kesempatan untuk bertumbuhg.Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiriSedangkan menurut Shaleh dan Batjo (2018:57) beberapa faktor yang berhubungan dengan perkembangan karir seorang karyawan adalah:a.Prestasi kerjab.Eksposurc.Jaringan kerjad.Pengunduran dirie.Kesetiaan terhadap perusahaan

 f.Pembimbing dan sponsorg.Bawahan yang berperan kuncih.Kesempatan untuk tumbuh

Metode Pengembangan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2012:77-81)metode pengembangan terdiri atas :1.Metode latihan atau trainingMetode latihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan lain-lain. Metode-metode latihan menurut Andrew F. Sikula antara lain :a.On the jobb.Vestibulec.Demonstration and example

 d.Simulatione.Apprenticeshipf.Classroom methods2.Metode pendidikan atau educationMetode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Metode-metode pendidikan menurut Andrew F.Sikula adalah sebagai berikut:a.Training methods atau classroom method.b.Understudies.c.Job rotation and planned progression.d.Coaching-counseling.e.Junior board of executive or multiple management.f.Committee assignment.g.Business gamesh.Sensitivity training.i.Other development method

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sinambela (2017:260) “pengembangan karier adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karier pegawainya, yang disebut sebagai manajemen karier, anatra lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karier.Sedangkan menurut Shaleh dan Batjo (2018:54) “pengembangan karier merupakan sarana bagi manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan, produktivitas perusahaan, kepuasan karyawan dan memperbaiki sikap karyawan, sehingga menyebabkan penurunan tingkat perputaran karyawan.

Metode Pelatihan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam proses pelatihan ada berbagai metode pelatihan yang membantu para pegawai dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baru. Menurut Sinambela (2017:190) metode pelatihan yang biasa dipergunakan dalam pelatihan antara lain:1.On the Job Training(OJT)2.Latihan Intruksi Kerja atau Job Intruction Training (JIT)3.Pengajaran di Ruang Kelas4.Metode Simulasi5.Pemodelan Perilaku6.Metode Vestibuleatau Balai7.Metode Belajar Campuran8.Sistem Manajemen Pembelajaran 9.Metode Membangun Kelompok10.Pelatihan Tim

Tujuan pelatihan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mangkunegara (2017:62) tujuan pelatihan harus konkret dan dapat diukur, oleh karena itu pelatihan yang akan diselenggarakan bertujuan sebagai berikut:1.Meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu mencapai kinerja secara maksimal.

 2.Meningkatkanpemahaman peserta terhadap etika kerja yang harus diterapkan sebagai karyawan perusahaan.Sedangkan menurut Marwansyah (2012:156) mengemukakan bahwa “kegiatan pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan individu dalam mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan tertentu secara memuaskan.

Pengertian Pelatihan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rivai dan Sagala (2009) dalam Sinambela (2017:169) “pelatihan adalah proses yang sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, yang berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksakan pekerjaan saat ini.” Pendapat lain menurut Simamora (2001)dalamSinambela (2017:169) ”pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang.”Untuk melengkapi berbagai konsep di atas, dikemukakan oleh pakar manajemen dalam skop internasional Ivancevich, Lorenzi, Skinner, Crosby (2008) dalam Sinambela (2017:169) “pelatihan dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi” Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang sistematis yang dirancang untuk mengubah tingkah laku pegawai untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang untuk mencapai tujuan organisasi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sutrisno (2016:116-120)mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengarui motivasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

 1.Faktor InternFaktor intern yang dapat mempengaruhi motivasi antara lain: a.Keinginan untuk hidupb.Keinginan untuk dapat memilikic.Keinginan untuk mendapat penghargaand.Keinginan untuk memperoleh pengakuane.Keinginan untuk berkuasa2.Faktor EksternFaktor ekstern juga tidak kalah perannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah:a.Kondisi lingkungan kerjab.Kompensasi yang memadaic.Supervisi yang baikd.Adanya jaminan pekerjaan e.Status dan tanggung jawabf.Peraturan yang fleksibelSedangkan menurut Hasibuan (2012:142-143) faktor–faktor yang dapat mempengaruhi motivasi antara lain :1.The Desire to Live(keinginan untuk hidup)Keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat makan untuk melanjutkan hidupnya.2.The Desire for Position(keinginan untuk suatu posisi)Keinginan untuk suatu posisi dengan memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja.3.The Desire for Power(keinginan akan kekuasaan)Keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki, yang mendorong orang mau bekerja.4.The Desire for Recognation(keinginan akan kekuasaan)Keinginan akan pengakuan, penghormatan, dan status sosial, merupakan jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja

Prinsip-Prinsip Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Mulyadi (2016:120-121) mengatakan dalam pekerjaan atau sebagai pekerja/karyawan tentunya terdapatbeberapa prinsip motivasi antara lain:1.Prinsip Kerja SamaUntuk mengupayakan motivasi, pekerja/karyawan perlu diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan membantu pemikiran dalam membuat dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan.2.Prinsip BerkomunikasiPada perusahaan/organisasi sebuah komunikasi sangat menentukan dalam membuat keputusan. Dengan komunikasi yang jelas dan tepat maka seluruh pekerja akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.3.Prinsip Mengakui Bantuan Pekerjaan BawahanSebagai pimpinan harus menyadari bahwa bawahan selalu punya andil dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dengan pengakuan pimpinan, maka karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.4.Prinsip PenugasanPimpinan harus berani mengambil keputusan dalam hal penugasan atau memberikan wewenang kepada bawahannya, atas pekerjaan yang akan dilakukan, dengan kepercayaan antara atasan kepada bawahan itu semua akan membuat karyawan/pekerja termotivasi.

 5.Prinsip Memperhatikan KaryawanSeorang pimpinan yang selalu memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan oleh pekerja/karyawan, akan bisa membuat karyawan termotivasi dan akan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.Sedangkan menurut Mangkunegara (2017:100-101) terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, di antaranya:1.Prinsip partisipasiDalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpastisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin.2.Prinsip komunikasi.Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.3.Prinsip mengakui andil bawahanPemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan.4.Prinsip pendelegasian wewenangPemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya.5.Prinsip memberi perhatianPemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan

Pengertian Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mulyadi (2016:115) “motivasi adalah suatu dorongan baik dari orang lain maupun dari diri sendiri untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan sadar dan semangat untuk mencapai target tertentu.”Sedangkan menurut Sutrisno(2016:109)“motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku sesorang.”

Pengembangan Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.Pengembangan karyawan adalah salah satu fungsi yang paling penting dari praktik sumber daya manusia. Pengembangan karyawan berarti untuk mengembangkan kemampuan seorang karyawan individu dan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan karyawan terdiri dari pertumbuhan individu atau karyawan dan keseluruhan karyawan ketika karyawan organisasi akan mengembangkan organisasi, organisasi akan lebih berkembang dan kinerja karyawan akan meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa pengembangan karyawan adalah sendi, berlangsung upaya pada bagian dari karyawan dan organisasi di mana ia bekerja untuk meng-upgrade pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Pengembangan karyawan yang sukses membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan dan tujuan karir individu dan kebutuhan organisasi untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Inisiatif untuk pengembangan karyawan terutama berasal dari karyawan untuk belajar. Organisasi mendukung pelatihan dan pengembangan inisiatif. Dalam hal ini adalah perubahan teknologi, inisiatif pelatihan dan pengembangan yang dilakukan perusahaan secara luas.Pengembangan (development) adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan (baru/lama) perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan.Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa depan. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya kinerja/ prestasi kerjanya baik danmencapai hasil yang optimal. Pengembangan karyawan dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusaha yang sejenis. Setiap personel perusahaan
 dituntut agar dapat bekerja efektif, efesien,kualitas dam kuantitasnya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non karir maupun karir bagi karyawan (baru atau lama) melalui latihan dan pendidikan. Pimpinan perusahaan semakin menyadari bahwa karyawanbaru pada umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja dari bangku kuliah. Jadi, perlu dikembangkan dalam kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Pengembangan karyawan memang membutuhkan biaya cukup besar, tetapi biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan di bidang pesonalia. Karena karyawan yang cakap dan terampil akan dapat bekerja lebih efisien, efektif, pemborosan bahan baku, dan ausnya mesin berkurang, hasil kerjanya lebih baik maka daya saing perusahaan akan semakin besar. Hal ini akan memberikan peluang baik bagi perusahaan untuk memperoleh laba semakin besar sehingga balas jasa (gaji dan benefit) karyawan dapat dinaikkan.Pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tetapi dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, dan pengembangan lebih ditekankan padapeningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melaluai pendekatan yang teintegrrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja. Efisien maupun efektivitas organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia/ anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti sumber daya manusia yang ada dalammorganisasi tersebut secara proposional harus diberikan latihan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin. Mengembangkan pengetahuan para karyawan, berarti meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih mengenal dan memahami seluk beluk pelaksanaan pekerjaan lebih mendalam, atau dengan memahami perkembangan organisasi serta sasaran yang akan dicapai organisasi.
 Pengembangan karyawan adalah untuk kepentingan jangka panjang dan merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Melalui pengembangan karyawan yang ada, hal ini akan mengurangi ketergantungan organisasi pada penggunaan tenaga-tenaga ahli dari luar organisasi. Jika karyawan dikembangkan dengan baik, pekerjaan-pekerjaan yang strategis sangat mungkin diisi dari dalam organisasi sendiri. Promosi dan pengalihan posisi karyawan juga menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang karir, tidak hanya berhenti pada sebuah posisipekerjaan. Organisasi memperoleh manfaat dari kelanjutan operasional dengan kinerja yang meningkat, sementara para karyawan merasa memiliki komitmen lebih besar kepada organisasi.Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan perusahaan.Tujuan pengembangan karyawan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut :a.Produktivitas Kerja Dengan pengembangan, produktivitas kerja akan meningkat, kualitas dan kuantitasproduksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik.b.Efesiensi Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efesiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar.c.Kerusakan Pengembangan karyawan bertujuan mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.d.Kecelakaan Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang.
 e.Pelayanan Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan.f.MoralDengan pengembangan karyawan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.g.KarierDengan pengembangan karyawan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya kebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang.h.KonseptualDengan pengembangan karyawan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih baik.i.KepemimpinanDengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis.j.Balas JasaDengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah insentif, dan benefits) karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.k.KonsumenPengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu.
 Jenis pengembangan dikelompokkan atas : pengembangan secara formal dan pengembangan secara informal.a.Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang, yang sifatnya non karier atau peningkatan karier seseorang karyawan.b.Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keingan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya mempelajari buku-buku literature yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin besar, disamoing efesiensi dan produktivitasnya semakin baik

Beban Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisa beban kerja, atau teknik manajemen lainnya untuk mendaptkan informasi tentang efisiensi dan efektifitas kerja suatu unit organisasi.Beban kerja merupakan faktor ekstrinsik individu yang menjadi salah satu sumber munculnya tekanan, karena beban kerja yang dihadapinya terlalu banyak. Kondisi ini menuntut kayawan untuk memberikan energi yang lebih besar lagi dari biasanya di dalam menyelesaikan pekerjaannya, tetapi semua ini tergantung pada masing-masing individualnya, maksudnya tugas-tugas tersebut akan selesai dengan baik atau tidak tergantung bagaimana seseorang menghayati beban kerja yang dirasakannya.Karyawan yang menghayati pekerjaannya sebagai beban kerja yang berat seperti goal setting yang dirasakan terlalu tinggi, waktu penyelesaian pekerjaan terbatas membuat mereka menilai pekerjaannya sebagai suatu beban kerja yang berat, dan mereka merasa tertekan sehingga menimbulkan ketegangan karena pekerjaan yang dibebankan kepadanya tidak sanggup untuk diselesaikan secara maksimal, meskipun mereka telah mencoba mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, hal ini karena kemampuan karyawanyang tidak sesuai dengan tintutan institusi.Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Beban kerja yang dibebankan kepada karyawan dapat terjadi dalam tiga kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. Kedua, beban kerja yang terlalu tinggi (over capacity). Ketiga, beban kerja yang terlalu rendah (under capacity). Beban kerja yang terlalu berat atau ringan akan berdampak terjadinya inefisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi kelebihan tenaga kerja. Kelebihan ini menyebabkan perusahaan harus menggaji jumlah karyawan lebih banyak dengan produktifitas yang sama sehingga terjadi inefisiensi biaya. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan tenaga kerja atau banyaknya pekerjaan dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan sedikit, dapat menyebabkan keletihan fisik maupun psikologis bagi karyawan. Akhirnya karyawan pun menjadi tidak produktif karena terlalu lelah, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Dimensi beban kerja menurut Suwatno dalam Anita (2013) menggunakan indikator-indikator, antara lain :1. Jam kerja efektif2. Latar belakang pendidikan3. Jenis pekerjaan yang diberikan

Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiana dalam Hendri (2012) Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja.Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, nyaman dan aman, lebih jauh lagi lingkungan kerja yang kurang baik dapat menyebabkan tidak efisiennya suatu rancangan system kerja, hal ini dikarenakan pola lingkungan kerja adalah pola tindakan anggota organisasi yang mempengaruhi efektivitas organisasi secara langsung atau tidak langsung, yang meliputi kinerja dan produktivitas, absenteisme dan perputaran, serta keanggotaan organisasi.Lingkungan kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik, dan kondisi kerja yang menyangkut segi psikis. Kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik adalah segala sesuatu yang menyangkut segi fisik dari lingkungan kerja. Sedangkan lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, seperti warna, bau, suara dan rasa.
a)Lingkungan Kerja FisikHubungan antara lingkungan kerja dengan kenyamanan sangan signifikan. Perasaaan nyaman berpusat dihati setiap orang, lingkungan fisik kantor akan bersentuhan langsung dengan tubuh kita, melalui media panca indera tersebut kemudian akan mengalir kedalam hati sehingga fisik kantor yang baik akan menimbulkan perasaan nyaman. Misalnya seseorang akan merasa nyaman dalam bekerja karena lingkungan kerjanya tertata rapi dan bersih, warna-warna cat dinding atau peralatan kantor serasi, dan penerangan kantor yang memadai. Bekerja akan lebih tenang kalau lingkungan kerja tidak bising, tidak ada suara-suara yang menganggu konsentrasi kerja atau mungkun bekerja akan lebih nyaman jika sambil mendengarkan music yang menyemangati atau menimbulkan inspirasi. Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangatlah penting, dalam hal ini diperlukan adanya pengaturan maupun penataan factor-faktor lingkungan kerja fisik dalam aktivitas organisasi.Indikator lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut :1)Pewarnaan2)Penerangan 3)Udara4)Suara bising5)Ruang gerak6)Keamanan 7)Kebersihanb)Lingkungan Kerja Non FisikLingkungan Kerja non fisik adalah semua keadaan yang terhadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan”. Sementara itu, Wursanto dalam Hendri (2012) menyebutkan sebagai lingkungan kerja psikis yang didefinisikan sebagai “sesuatu yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja non fisik disebut juga lingkungan kerja psikis, yaitu keadaan di sekitar tempat kerja yang bersifat non fisik. Lingkungan kerja semacam ini tidak dapat ditangkap panca indera manusia, namun dapat dirasakan keberadaannya. Jadi, lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang dapat dirasakan oleh perasaan.Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap panca indera manusia. Akan tetapi, lingkungan kerja non fisik ini dapat dirasakan oleh pekerja melalui hubungan-hubungan sesama pekerja maupun dengan atasan.Kajian tentang lingkungan kerja non fisik sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk membentuk sikap pegawai. Sikap yang diharapkan tentunya adalah sikap positif yang mendukung terhadap pelaksanaan kerja yang dapat mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dengan masalah pembentukan dan pengusahan sikap, Wursanto mengemukakan bahwa unsur penting dalam pembentukan dan pengubahan sikap dan perilaku, yaitu adalah sebagai berikut :1)Pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dengan menggunakan system pengawasan yang ketat2)Suasana kerja yang dapat memberikan dorongan dan semangat kerja yang tinggi3)Sistem pemberian imbalan (baik gaji maupun perangsang lain) yang menarik4)Perlakuan dengan baik, manusiawi, tidakdisamakan dengan robot atau mesin, kesempatan untuk mengembangkan karier semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan anggota5)Ada rasa aman dari para anggota, baik di dalam dinas maupun diluar dinas6)Hubungan berlangsung secara serasi, lebih bersifat informal, penuh kekeluargaan.7)Para anggota mendapat perlakuan secara adil objektif.Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri. Membina hubungan baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. Hubungan kerja yang terbentuk sangat mempengaruhi yang terbentuk sangat mempengaruhi psikologis karyawan

Penilaian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah system formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim.Penilaiankinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu unsur manajemen kinerja, system tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana stratejik organisasi. Meskipun evaluasi atas kinerja tim penting seiring keberadaan tim-tim dalam suatu organisasi, fokus penilaian kinerja pada sebagian besar perusahaan tetap pada karyawan individual. Lepas dari penekanan tersebut, system penilaian yang efektif akan mengevaluasi prestasi dan menginisiasi rencana-rencana untuk pengembangan, tujuan, dan sasaran. Mengembangkan system kinerja yang efektif telah dan akan terus menjadi prioritas tinggi bagi manajemen. Penelitian kinerja bukanlah tujuan itu sendiri, namun lebih sebagai alat untuk mempengaruhi kinerja.Menurut Gorda dalam Negara (2014), dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pegawai/karyawan adalah sebagai berikut :1.Kualitas kerja adalah suatu standar persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang karyawan yang bias menjalankan pekerjaannnya dengan baik, yang terdiri dari indikator kecermatan atau ketelitian kerja dan hasil kerja2.Kuantitas kerja adalah jumlah hasil kerja yang dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang terdiri dari indikator ketepatan waktu menyelesaikan tugas3.Tanggung jawab berarti memikut semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di job description, yang terdiri dari indikator keberanian mengambil keputusan, tanggung jawab atas tugas yamg diberikan, dan jujur dalam bekerja4.Pemahamantugas adalah mengerti dan paham tentang segala tugas dan pekerjaan yang dibebankan dari atasan sehingga mampu bekerja efektif sesuai pemahaman yang dimilik. Indikator pemahaman tugas terdiri dari target pekerjaan per hari tercapai, keberanian menyampaikanpendapat, pelaksanaan kerja sesuai ketentuan dan tujuan perusahaan

 Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Kedisiplinan terdiri dari indikator mengikuti petunjuk dan kebijakan, patuh terhadap peraturan perusahaan dan ketepatan waktu hadir/pulang kerja.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :1.Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian latar belakang, demografi dan motivasi kerja seta disiplin kerja.2.Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, attitude, personality dan pembelajaran.3.Faktor organisasi terdiri dari system atau bentuk organisasi sumber daya, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja, kompensasi, beban kerja, budaya kerja, budaya organisasi, penghargaan, struktur, pengembangan , pelatihan, diklat, dan job design.

Karakteristik Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karakteristikorang yang mempunyai kinerja tinggi ialah sebagai berikut :1.Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi2.Berani mengambil dan menanggung resikoyang dihadapi3.Memiliki tujuan yang realitis.4.Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.5.Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.6.Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan

Pengukuran Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Ada lima dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, antara lain sebagai berikut :a.KualitasTingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan suatu aktivitas.b.KuantitasJumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah sejumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.c.Ketepatan WaktuTingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas orang lain.d.Efektivitas Tingkat pengguna sumber daya manusia dalam organisasi dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi keruguan dari setiap unit dalam pengguna sumber daya manusia.e.Komitmen KerjaTingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung jawab kerja dengan perusahaan.

Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer. Menurut Hani Handoko, mengistilahkan kinerja (performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dari penjelasan yang tertuang diatas bahwa kinerja adalah suatu pengukuran hasil dari pekerjaan yang didalam terdapatsuatu program yang mewujudkan sasaran berupa hasil/ output yang menjadi suatu hasil evaluasi yang dipertimbangkan oleh manajer untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu, kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuam, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Dalam hal ini kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Menurut Rita Swietenia dalam Mulyadi (2011) manfaat kinerja pegawai / karyawan antara lain adalah untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi, untuk menentukan target atau sasaran yang nyata, laluuntuk pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen yang berhubungan terhadap masalah-masalah yang berkaitan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkut secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika(Malayu S.P. Hasibuan: 2006)Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu target tenaga kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral dan etika perusahaan.Kinerja sering disebut sebagai tolak ukur prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.Kinerja bias diketahuai jika individu tersebut atau kelompok individu tersebut mempunya kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya

Indikator Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Indikator kompensasi menurut Husein Umar (2008)antara lain :a.Gaji

 Meruapakan imbalan yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai yang menerimanya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima. Gaji yang diterim oleh karyawan PT. Pangkalindo Cetak emas Semarang sebesar Rp. 2.310.088,-per bulan.b.Insentif Penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitasnya tinggi. Insentif pada PT. Pangkalindo ini diberikan untuk beberapa karyawan tertentu yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari karyawan lainnya. Salah satunya supervasior mendapatkan insentif sebesar Rp. 200.000,-per bulan.c.Bonus Pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kerja. Setiap karyawan mendapatkan bonus jika hasil produksi melebihi target yang telah ditetapkan. Bonus yang diterima setiap karyawan sebesar Rp. 50.000,-per bulan.d.Upah Pembayaran yang diberikan kepada pegawai dengan lamanya jam kerja. Upah diberikan kepada kayawan yang mendapatkan tambahan jam kerja seperti upah lembur, dan upah lembur yang diterima oleh karyawan sebesar Rp. 13.390,-per jam.e.Premi
 Suatu yang diberikan sebagai hadiah atau suatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau pembayaran tambahan diatas pembayaran normal. Premi yang diterima setiap karyawan sebesar Rp. 30.000,-per bulan.f.AsuransiMerupakan penaggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Salah satu asuransi yang diterima yaitu tunjangan masa kerja sebesar Rp. 6.500,-per bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi yaitu :a.Permintaan dan Penawaran Tenaga KerjaMeskipun hukum ekonomi tidak bisa digunakan mutlak dalam tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah akan cenderung tinggi sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cenderung menurun.b.Organisasi Buruh Ada tidaknya organisasi buruh, serta kuat tidaknya organisasi buruh akan turut mempengaruhi tingkat kompensasi. Adanya serikatburuh yang kuat, yangberarti posisi “bargaining”karyawan juga kuat. Sehingga akan menaikan tingkat kompensasi, demikian juga sebaliknya.c.Kemampuan Untuk Membayar

 Meskipun karyawan dalam hal ini serikat buruh menuntut tingkat kompensasi yang tinggi, tetapi realisasi pemberian kompensasi akan tergantung pada kemampuan bayar dari perusahaan. Tingginya tingkat kompensasi akan menaikkan tingkat biaya produksi, danakhirnya sampai mengakibatkan kerugian dari perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.d.ProduktivitasKompensasi sebenarnya merupakan imbalanatas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar juga kompensasi yang akan diterima karyawan tersebut. Prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai produktivitas.e.Biaya HidupFaktor lain yang mempengaruhi tingkat kompensai adalah biaya hidup. Di kota-kota besar dimana biaya hidup tinggi, akan menjadikan tingkat kompensasi tinggi. Bagaimanapun biaya hidup merupakan “batas kompensasi” dari para karyawan.f.PemerintahPemerintah dengan peraturan-perturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya kompensasi. Perintah tentang kompensasi minimum merupakan batas bawah tingkat kompensasi yang akan dibayar.

Jenis-jenis kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Jenis-jenis kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:a.Kompensasi dalam bentuk finansialKompensasi dalam bentuk finansial dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan lain sebagainya.b. Kompensasi dalam bentuk non finansial

 Kompensasi non finansial dibagi menjadi dua macam, yaitu yangberhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai(menarik, menantang), peluang untuk dipromosikan, mendapat jabatan sebagai simbolstatus. Sedangkan kompensasi non finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti ditempatkan dilingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang baik dan lain sebagainya

Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mondy (2008) kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka. Kompensasi terdiri dari beberapa komponen program salah satunya adalah insentif. Insentif ini memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja karyawan.Sehingga dapat disimpulkan, pelatihan dan pengembangan sangat penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan untuk mempertahankan, meningkatkan dan memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya.Menurut Kasmir (2016) Kompensasi meurpakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik bersifat keuangan maupun non keuangan. Artinya perusahaan akan memberikan balas jasa kepada seluruh karyawan yang terlibat didalamnya

Indikator Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Indikator pada pengembangan karier adalah suatu kemampuan untuk mengembangkan karier dengan dilandasi menurut Mondy (2008), yaitu: a.PendidikanSuatu upaya sadar dan terencana untuk dapat memberikan suatu wahana dan wawasan tentang pengetahuan kerja dan cara mengerjakan pekerjaan sesuai orientasi kemajuan pekerjaan.b.Mutasi karyawanMerupakan suatu proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seorang karyawan dalam lingkup organisasi.c.PromosiKemampuan kerjasama dan mengoperasikan atau mengaktualisasikan suatu tujuan dari kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.d.Pengalaman kerjaTingkat penguasaan pengetahuan serta ketrampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Tujuan Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Ambasar Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2011:176), tujuan pengembangan karier adalah :

 a. Membantu memecahkan persoalan operasional. b. Mempersiapkan pegawai untuk promosi. c. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara optimal. d. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai

Bentuk –bentuk pengembangan karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Bentuk –bentuk pengembangan karier yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan disesuaikan dengan jalur karier yang direncanakan perkembangan kebutuhan dan fungsi perusahaan itu sendiri. Bentuk pengembangan karier menurut Veithzal Rivai(2012 291-293) dapat dibagi menjadi empat yaitu :a.Pengembangan karier pribadi Setiap karyawan harus menerima tanggung jawab atas perkembangan atau kemajuan karier yang dialami.

 b.Pengembangan karier yang didukung departemen SDM Pengembangan karier seseorang tidak hanya tergantung pada usaha karyawan tersebut tetapi juga tergantung pada usaha karyawan tersebut tetapi juga tergantung pada peranan dan bimbingan manajer dan depatemen SDM terutama dalam menyediakan informasi tentang karier yang ada dan juga didalam perencanaan karier karyawan tersebut. Departemen SDM membantu perkembangan karier karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan.c.Peran pimpinan dalam pengembangan karierUpaya-upaya departemen SDM untuk meningkatkan dengan memberikan dukungan perkembangan karier para karyawan harus didukung oleh pimpinan tingkat atas dan pimpinan tingkat menengah. Tanpa adanya dukungan mereka maka perkembangan karier karyawan tidak akan berlangsung baik.d.Peran umpan balik terhadap perkembangan karierTanpa umpan balikterhadap pengembangan karier maka relatif sulit bagi karyawan bertahan pada tahun-tahunpersiapan yang terkadang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan karier. Departemen SDM bisa memberikan umpan balik melalui beberapa cara didalam usaha pengembangan karier karyawan diantaranya adalah memberikan informasi kepada karyawan tentang keputusan penempatan karyawa

Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)

 Pengembangan karier adalah untuk melakukan perencanaan karier dalam rangka meningkatkan karier pribadi dimasa yang akan datang agar kehidupannya menjadi lebih baik, karier seorang pegawai perlu dilakukan karena seorang pegawai bekerja dalam suatu perusahaan tidak hanya ingin memperoleh apa yang dipunyanya hari ini tetapi juga mengharapkan ada perubahan pada kemauan dan ada yang diberikan kepadanya untuk mau ke tingkat ynag lebih tinggi dan lebih baik. Setiap pegawai bosan pada tempatyang itu-itu saja ia selalu mengharapkan ada nada perubahan dan jaminan bahwa ia dari waktu ke waktu mendapatkan pengakuan yang lebih besar dari perusahaan atau lingkungan kerjanya.Handoko(2010:104) mengemukakan bahwa, pengembangan karyawan dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yng akan datang. Menurut Rwayne Monday (2011:243) pengembangan karier adalahpendekatan normal yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualivikasi dan pengalaman yang tepat tersedia jika dibutukan

Jenis-jenis Pelatihan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap pendidikan dan pelatihan yang akan diadakan harus selalu memperhatikan sejauh mana pola pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dapatmenjamin proses belajar yang efektif. Menurut Widodo (2015 : 86) jenis-jenis pelatihan yang biasa dilakukan dalam organisasi antara lain :a.Pelatihan dalam kerja (on the job trining)b.Magang (aprenticesip)c.Pelatihan diluar kerja (of-the job trining)d.Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya(festibule trining)e.Simulasi kerja (job simulation

Indikator Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut M. Harlie dalam Sri Lestari (2016) indikator disiplin kerja adalah sebagai berikut :a.Selalu hadir tepat waktu
Adalah sikap menghargai diri sendiri, orang lain serta sikap tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan.b.Selalu mengutamakan presentase kehadiranMerupakan sikap peduli atas produktivitas kerja.c.Selalu menaati aturan perusahaanMerupakan sikap karyawan yang selalu memperhatikan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.d.Selalu menggunakan jam kerja dengan efektif dan efisienAdalah sikap seorang pegawai yang datang dan pulang tepat waktu, sehingga pekerjaan tidak tertunda

Tujuan Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan utama disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik hari inimaupuan hari esok. Menurut Sastrohadiwiryo (2009) secara khusus tujuan disiplin kerja pegawai antara lain :a.Agar para pegawai menaati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen dengan baik.b.Pegawai dapat melaksanaka pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidng pekerjaan yang diberikan kepadanya.c.Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada organisasi.d.Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis –Jenis Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mangkunegara (2009) ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif, dan disiplin korektif.a.Disiplin Preventif Suatu upayauntuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi peraturan kerja, aturan –aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan.b.Disiplin KorektifSuatu upaya menggerakkan pegawai dalam penyatuan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mengetahui peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korelatif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.Keith Devis berpendapat bahwa disiplin korelatif memerlukan perhatian proses yang seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukan pegawai yang bersangkutan benar-benar terlibat. Keperluan proses yang seharusnya itu dimaksudkan adalah pertama, suatu prasangka yang tidak bersalah sampai pembuktian pegawai berperan dalam pelanggaran. Kedua, hak untuk didengar dalam beberapa kasus terwakilkan oleh pegawai lain. Ketiga, disiplin itu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan keterlibatan pelanggaran

Indikator Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesulitan dalammenilai kinerja muncul karena tujuan dan misi perusahaan sering kali bersifat multidimensional.Menurut Mangkunegara (2009), indikator dari kinerja adalah :a.KualitasSeberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.b.KuantitasSeberapa lama seseorang pegawai bekrja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing –masing.c.Pelaksanaan TugasSeberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.d.Tanggung Jawab Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan

Kriteria Penilaian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Handoko (2012) menyebutkan bahwa penilaian kinerja terdiri dari 3kriteria yaitu :a.Penilaian berdasarkan hasil yaitu penilaian yang didasarkan adanya target-target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur.b.Penilaian berdasarkan perilaku yaitu penilaian perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan.

 c.Penilaian berdasarkan judgementyaitu penilaian yang berdasarkan kualitas pekerjaan, kreatifitas, semangat kerja, kepribadian, keramahan, integritas pribadi serta kesadaran dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas

Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutMangkuprawira (2011) Kinerja adalah hasil kerja yang mampu dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab seseorang sesuai masing-masing jabatan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. Serta kinerja(performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan (Simamora, 2008).Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011), kinerja merupakan terjemahan dari performanceyang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan)

Pengertian Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang harus terus dibina dan diarahkan agar perusahaandapat terus berkembang. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah perusahaan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan perusahaan.Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal.Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam mengalokasi sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional perusahaan. Salah satu sumber daya yang penting dan membutuhkan perhatian lebih dalam mendukung operasional perusahaan adalah sumber daya manusia. Manusia menjadi aset terpenting karena manusialah yang menjalankan dan menjadi pelaku pada seluruh aktivitas yang ada pada perusahaan (Arfan Ikhsan, 2008).Secara makro pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, agar mampu mengolah dan mengatur sumber daya alam, sehinggadapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pengembangan itu sendiri. Secara mikro di dalamperusahaan, sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau karyawan. Karyawan sebagai sumber daya dalam suatu perusahaan sangat pentingbagi peningkatan dan kemajuan perusahaan tersebut (Sukmawati, 2009)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siagian (2006, 215) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang karyawan adalah :
1.Prestasi Kerja Faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorang karyawan adalah pada prestasi kerjanya dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sukar bagi seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. 2.Pengenalan oleh pihak lain Berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja seorang pegawai. 3.Kesetiaan pada organisasi Merupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama.4.Pembimbing dan sponsor Pembimbing adalah orang yang memberikan nasehat-nasehat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam institusi pendidikan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkankarirnya. 5.Dukungan para bawahan Merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan.
6.Kesempatan untuk tumbuhMerupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. 7.Pengunduran diri Merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke institusi pendidikan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir

Indikator-IndikatorPengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Handoko (2008, 131) indikator pengembangan karir ada 5 yaitu :1.Pengenalan oleh pihak lain (Exposure)Exsposureyaitu menjadi terkenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan lain.2.Kesetiaan OrganisasionalDalam banyak organisasi, orang-orang meletakkan kemajuan karir tergantung pada kesetiaan organisasional dengan dedikasi jangka panjang terhadap perusahaan yang sama akan menurunkan tingkat perputaran kerja.3.Mentor dan sponsorMentor merupakan orang yang menawarkan bimbingan karir informal, sedangkan sponsor merupakan orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan karir bagi orang lain, bila mentor dapat menomisasikan karyawan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan karir maka ia menjadi sponsor.4.Kesempatan karirSeorang karyawan yang berupaya meningkatkan kemampuannya maka berarti mereka telah memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh.5.Dukungan manajemenUntuk mendorong program pengembangan karir sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para manajer.

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian pengembangan karir menurut para ahli :1.Pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan-peningkatan status seseorang pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan (Martoyo 2007, 74).2.Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan (Sudiro 2011, 91).3.Menurut Saydam (2005) pengembangan karir merupakan proses dan kegiatan mempersiapkan seorang pegawai untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan, yang akan dilakukan di masa datang.

Faktor -faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sopiah (2008) mengelompokkan empat faktor besar yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu :
1.Faktor personal: misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dan lain-lain. 2.Karakteristik pekerjaan: misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. 3.Karakteristik struktur: misalnya besar atau kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran pekerja, dan tingkat pengendalian yang dilakukan terhadap anggota organisasi. 4.Pengalaman kerja: pengalaman kerja anggota organisasi sangat mempengaruhi tingkat komitmen organisasi. Pekerja yang baru beberapa tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan

Indikator-Indikator Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Fuad Mas’ud (2004) mengidentifikasikan indikator komitmen organisasional sebagaiberikut:1.Kebanggaan terhadap organisasiKaryawan akan melihat bagaimanaketegaran dan kekuatan perusahaan dalam mencapai tujuan hingga sukses, kesuksesan inilah yang membawa dampak kebanggaan pada diri karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa keterlibatan
mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan sangat dihargai oleh manajemen.2.Kepedulian terhadap organisasiAnggota yang baik dalam organisasi adalah anggota yang mempunyai kepedulian terhadap organisasinya. Jika ada keputusan yang sudah disepakati bersama, maka dijalankan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga apabila ada langkah yang kurang tepat, sebagai anggota tidak boleh diam. Anggota sebaiknya memberikan masukan yang lebih baik. Ikut melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan bersama. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas sebagai anggota. Ikut serta mendukung segala keputusan yang diambil bersama, dan memberikan masukan atau saran kepada pemimpin.3.Ketertarikan untuk bekerja pada organisasiKomitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka menginginkannya. 4.Kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai organisasiSeorang karyawan melakukan penerimaan bahwa organisasi tempat bekerja atau tujuan-tujuan organisasi didalamnya merupakan sebuah nilai yang diyakini kebenarannya.5.Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasiKomitmen ini merupakan kemampuan karyawan untuk berbuat seoptimal mungkin untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi perusahaan tersebut.

Pengertian Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian komitmen organisasi menurut para ahli :1.Komitmen organisasional merupakan sebuah sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan perusahaan (Alwi 2001, 49).2.Komitmen organisasional menurut Ivancevich (2007, 234) adalah perasaan identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi.3.Komitmen organisasional menurut Luthans (2006, 249) adalah sikap loyalitas karyawan dan proses berkelanjutan dari seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.