a. Pengertian Pengendalian Persediaan Bahan Baku
“Pengendaliaan terhadap persediaan (inventory control) adalah
aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang
dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian ditekankan pada
pengendalian material, sedangkan pada produk jasa, pengendalian
diutamakan sedikit pada material dan lebih banyak pada jasa
pasokan”. Lalu Sumayang (2003:197)
b. Tujuan Pengendaliaan Persediaan Bahan Baku
Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :
1) Menjaga jangan sampai kehabisan persediaan.
2) Supaya pembentukan persediaan stabil.
3) Menghindari pembeliaan kecil-kecilan.
4) Pemesanan yang ekonomis.
Rangkuti (2004:9)
c. Pendekatan Sistem Pengendaliaan Persediaan Bahan Baku
Usaha pengendalian persediaan merupakan tindakan yang
sangat tepat dalam menghitung berapa jumlah tingkat persediaan yang
optimal untuk dapat menjamin proses produksi, karena itu diperlukan
langkah-langkah tertentu yang tersusun secara sistematis. Langkahlangkah tersebut antara lain :
1) Penentuan Perkiraan Kebutuhan Jumlah Bahan Baku Selama Satu
Tahun (Periode)
Pada dasarnya semua ramalan kebutuhan bahan baku yang
disusun dalam perusahaan merupakan suatu perkiraan-perkiraan
tentang keadaan bahan yang akan datang.
“Forecast (perkiraan/ramalan) penjualan merupakan
perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam
keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah
terjadi dan/mungkin akan terjadi”.
Perencanaan (skripsi tesis dan disertasi)
a. Pengertian Perencanaan
“Perencanaan adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan
asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan dimasa
mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Narafin (2007:24)
“Perencanaan persediaan bahan baku adalah memperkirakan bahan
baku, memperkirakan jumlah bahan baku yang diperlukan,
memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan baku serta
sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Carter
(2010:4)
b. Faktor yang Menentukan Perencanaan Persediaan Bahan Baku
Besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan
ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Anggaran produksi
Semakin besar produksi yang dianggarkan semakin besar bahan
baku yang disediakan, sebaliknya semakin kecil produksi yang di
anggarkan semakin kecil juga bahan baku yang di sediakan.
2) Harga beli bahan baku
Semakin tinggi harga beli bahan baku, semakin tinggi
persediaan bahan baku yang di rencanakan. Sebaliknya semakin
rendah harga bahan baku yang dibeli, semakin rendah persediaan
bahan baku yang direncanakan.
3) Biaya penyimpanan bahan baku digudang (carrying cost) dalam
hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat
kehabisan persediaan (stockout cost).
Perlu persediaan bahan baku yang besar, sebaliknya bila biaya
penyimpanan bahan baku digudang lebih besar dibanding dengan
biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan,
maka persediaan bahan baku yang dianggarkan kecil. Biaya
kehabisan persediaan meliputi biaya pemesanan darurat,
kehilangan kesepatan mendapatkan keuntungan, karena tidak
terpenuhinya pesanan, kemungkinan kerugian karena adanya
stagnasi produksi, dan lain-lain.
4) Ketepatan pembuatan kuantitas standar pemakaian bahan baku
Semakin tepat kuantitas standar pemakaian bahan baku yang
dibuat, semakin kecil persediaan bahan baku yang dianggarkan.
Sebaliknya bila standar pemakaian bahan baku yang dibuat sulit
untuk mendekati ketepatan maka persediaan bahan baku yang
dianggarkan akan besar.
5) Ketepatan pemasok (penjual bahan baku) dalam menyerahkan
bahan baku yang dipesan
Apabila pemasok tidak tepat dalam menyerahkan bahan baku
yang dipesan, maka persediaan bahan baku yang direncanakan
jumlahnya besar. Sebaliknya bila pemasok tepat dalam
menyerahkan persediaan bahan baku, maka bahan baku yang
direncanakan jumlahnya kecil.
6) Jumlah bahan baku setiap kali pesan
Bila bahan baku tiap kali pesan jumlahnya besar, maka
persediaan dianggarkan juga besar, sebaliknya bila bahan baku tiap
kali pesan jumlahnya kecil, maka persediaan yang dianggarkan
kecil.
Persediaaan (skripsi tesis dan disertasi)
a. Pengertian Persediaan
“Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali
atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual”.
Achmad Tjahjono (2009:56).
“Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi
bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya”.
Zaki Baridwan (2013:150).
b. Jenis-Jenis Persediaan
1) Persediaan bahan mentah (raw material) yaitu persediaan yang
dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah
jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan.
2) Persediaan barang dalam proses (work in proses), yaitu
keseluruhan barang-barang yang digunakan dalam proses
produksi tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk
menjadi barang yang siap untuk dijual (barang jadi).
3) Persediaan barang jadi (finished goods), yaitu persediaan barangbarang yang telah selesai diproses oleh perusahaan, tetapi masih
belum terjual. Farah Margaretha (2014:154).
c. Fungsi-Fungsi Persediaan
Fungsi-fungsi persediaan penting artinya dalam upaya meningkatkan
operasi perusahaan, baik yang berupa operasi internal maupun operasi
ekternal sehingga perusahaan seolah-olah dalam posisi bebas.
Fungsi-fungsi persediaan adalah:
1) Fungsi Decoupling
Fungsi Decoupling adalah fungsi persediaan yang memungkinkan
perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa
tergantung dengan supplier.
2) Fungsi Economi Lot Sizing
Fungsi Economi Lot Sizing adalah fungsi persediaan yang
perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan
pembeliaan, biaya pengangkutan perunit menjadi lebih murah dan
sebagainya.
3) Fungsi Antisipasi
Fungsi Antisipasi adalah fungsi persediaan yang berfungsi
apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat
diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atas data
masa lalu, yaitu permintaan musiman. Rangkuti (2004:15-16)
d. Keuntungan Memiliki Persediaan Yang Cukup
Beberapa keuntungan memiliki persediaan yang cukup, yaitu:
1) Adanya kesempatan untuk menjual barang
2) Memungkinkan mendapatkan potongan
3) Biaya pemesanan dapat dikurangi, dan
4) Menjamin kelancaran proses produksi. Irham Fahmi
(2013:246)
e. Biaya-Biaya Persediaan
Biaya yang berkaitan dengan persediaan dikelompokkan menjadi:
1) Biaya penyimpanan (carrying cost)yang terdiri atas:biaya modal
atas dana yang terikat pada persediaan,biaya penyimpanan dan
penanganan persediaan, biaya asuransi, pajak atas persediaan,
penyusutan atau keausan.
2) Biaya pemesanan (ordering costs) yang terdiri atas: biaya
pengiriman order,biaya pengiriman barang, dan penanganannya.
Biaya pemesanan jumlahnya tetap pada setiap kali pesanan
dilakukan.
3) Biaya kehabisan persediaan (cost of running short) yang terdiri
dari: kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya
akibat kemacetan jadwal produksi.
EOQ (Economic Order Quantity) Probabilistik (skripsi tesis dan disertasi)
Model Economic Order Quantity merupakan model matematik yang
menentukan jumlah barang yang harus di pesan untuk memenuhi permintaan
yang di proyeksikan, dengan biaya persediaan yang diminimalkan (Supranto,
J., 1998).
EOQ probabilistik adalah suatu model yang digunakan untuk
menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis dimana jumlah yang
dipesan untuk setiap pemesanannya berfluktuasi, sehingga terjadinya
kekurangan persediaan. Karena terjadinya stockout maka dalam model ini
diperlukan safety stock untuk meredam fluktuasi tersebut.
Analisis ABC (skripsi tesis dan disertasi)
Analisis ABC mengklasifikasikan persediaan kedalam tiga kategori,
yaitu kelompok A, B, C dengan volume penggunaan biaya persediaan dalam
setahun. Analisis ini sering disebut sebagai Pareto Analysis karena
menggunakan prinsip- prinsip yang dikembangkan Vilfredo Pareto (ahli
ekonomi Italia). Penggunaan analisis ABC ini memungkinkan
teridentifikasinya barang yang berpengaruh pada kinerja persediaan, sehingga
manajemen yang efektif dapat berkonsentrasi pada barang yang itemnya
sedikit tanpa mengabaikan barang yang lain.
Metode analisis ABC sangat berguna dalam memfokuskan perhatian
manjemen persediaan terhadap penentuan jenis barang yang penting dan perlu
diprioritaskan dalam persediaan. Tahapan-tahapan dalam analisis ABC adalah
sebagai berikut:
1. Buat daftar list barang semua item dan harga satuannya.
2. Masukkan jumlah kebutuhan dalam periode tertentu.
3. Hitung total harga per jenis barang dengan mengalikan jumlah
kebutuhan per jenis dengan harga satuannya.
4. Urutkan jenis barang berdasarkan total harga yang tertinggi dan
seterusnya.
5. Hitung presentase kumulatif dari masing-masing item terhadap total
harga.
6. Tentukan klasifikasi A, B atau C menurut kumulatifnya
Model Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Model persediaan akan sangat bergantung kepada sifat bahan atau
barang, apakah barang tersebut bersifat pemnintaan bebas (independen) atau
sebagai permintaan terikat (dependen) (Nugroho, dkk., 2012). Permintaan
independen atas produk atau barang merupakan permintaan yang bebas,
dengan pengertian tidak ada suatu keharusan untuk membelinya sebagai
kepentingan proses konversi. Sedanagkan permintaan dependen adalah
permintaan terikat, di sebabkan apabila bahan atau barang tersebut tidak ada,
maka proses konversi suatu perusahaan tidak dapat berjalan karena tidak
adanya komponen pelengkap. Model permintaan independen dibagi menjadi 2
model, yaitu:
1. Model persediaan deterministik
Merupakan model persediaan yang semua parameternya telah di
ketahui dengan pasti. Masalah persediaan yang paling umum yang
sering di hadapi produsen, pengecer dan pedagang besar adalah yang
berkaitan dengan kasus dimana tingkat persediaan atau stok habis
dengan waktu dan kemudian kembali di isi oleh kedatangan item baru.
Model deterministik dapat bersifat statis, yaitu model persediaan yang
dimana kuantitas pemesanan hanya dilakukan dalam satu kali,
persediaannya terbatas atau selalu konstan dalam suatu periode
tertentu. Atau bersifat dinamis, dimana permintaan di ketahui dengan
pasti (kontinu) atau berulang-ulang tetapi bervariasi dari satu periode
ke periode berikutnya.
2. Model Persediaan Probabilistik
Model pengendalian persediaan probabilistik merupakan model
persediaan yang fenomenanya tidak diketahui dengan pasti, tetapi nilai
ekspektasi, variansi dan pola distribusi kemungkinannya dapat
diprediksi. Model persediaan probabilistik ditandai oleh karakteristik
permintaan dan periodekedatangan pesanan yang tidak dapat diketahui
secara pasti sebelumnya.
Masalah Umum Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Pada beberapa perusahaan atau organisasi lain, persediaan memegang
peranan penting dalam menunjang suatu operasi dari perusahaan tersebut.
Terlebih-lebih pada perusahaan manufaktur, persediaan ada dimana-mana dan
memiliki bentuk, nilai, dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Menurut
Nasution, A.H., dan Yudha, P (2008), terdapat dua masalah umum yang sering
di hadapi suatu sistem di dalam pengelolaan persediaannya adalah sebagai
berikut:
1. Masalah Kuantitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan penentuan
kebijakan dalam persediaan, antara lain:
a.) Berapa banyak jumlah barang yang akan di buat maupun di pesan
b.) Kapan harus di lakukannya pemesanan atau pembuatan barang
c.) Metode pengendalian persediaan mana yang paling tepat
2. Masalah kualitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan sistem
pengoperasian dalam persediaan yang akan menjamin atau
menanggung kelancaran pengelolaan sistem persediaan seperti:
a.) Jenis barang apa saja yang di miliki
b.) Dimana barang tersebut berada
c.) Berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan
d.) Siapa saja yang akan menjadi pemasok (supplier) untuk masingmasing item
Tujuan Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan
sudah tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. menurut Ristono, A. (2008),
tujuan pengelolaan persediaan adalah:
1. Untuk dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen dengan
segera (memuaskan konsumen).
2. Untuk menjaga keberlanjutan proses produksi atau menjaga agar
perusahaan tidak mengalami stock out yang mengakibatkan
terhentinya proses produksi, hal ini di akibatkan oleh:
a.) Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) mengalami
kelangkaan sehingga sulit untuk memperolehnya.
b.) Kemungkinan supplier terlambat melakukan pengiriman barang
yang telah di pesan.
3. Untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan penjualan dan profit
perusahaan.
4. Menjaga tidak terjadinya pembelian dalam jumlah kecil, karena hal
tersebut mengakibatkan ongkos biaya pesan menjadi semakin besar.
5. Menjaga supaya penyimpanan dalam gudang tidak besar-besaran,
karena akan mengakibatkan biaya simpan menjadi besar.
Sistem Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Tujuan dari pengendalian persediaan yaitu utnuk membantu
mengetahui aliran barang yang sudah habis terjual dan yang masih tertinggal
di gudang. Menurut Slamet, S., (2009) terdapat 2 alternatif sistem
pengendalian persediaan, yaitu:
1. Sistem fisik (periodik)
Pada sistem ini, harga pokok penjualan baru dihitung dan dicatat pada
akhir periode akuntansi. Cara yang di lakukan adalah dengan
menghitung jumlah barang yang terdapat di gudang di setiap akhir
tahun atau periode, kemudian mengalikannya dengan harga pokok
produk per-satuannya. Dengan cara ini, maka jumlahnya baik fisik
maupun harga pokonya, tidak dapat diketahui setiap saat.
Konsekuansinya, jumlah barang yang hilang tidak dapat dideteksi
dengan sistem ini.
2. Sistem perpektual
Dalam sistem ini perubahan jumlah persediaan dimonitor setiap saat.
Caranya adalah dengan menyediakan satu kartu persediaan (stok)
untuk setiap jenis persediaan. Kartu stock ini berfungsi sebagai buku
untuk membantu mencatat persediaan dan digunakan untuk mencatat
mutasi atau stok barang yang keluar setiap hari.
Dalam melaksanakan penilaian persediaan ada beberapa cara yang
dipergunakan yaitu:
1. First in, First out (FIFO)
Pada metode ini unit persediaan atau barang yang pertama kali masuk
ke gudang akan di jual pertama
2. Last in, First out (LIFO)
Metode ini mengasumsikan unit persediaan atau barang yang di beli
pertama akan di keluarkan di akhir. Artinya barang yang di jual
pertama adalah barang yang terakhir masuk ke gudang.
3. Average (Rata-rata tertimbang)
Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk di jual
dengan jumlah barang yang tersedia. Sehingga persediaan akhir dan
beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata.
Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Ristono, A. (2008) pengendalian persediaan merupakan suatu
usaha memonitoring dan menentukan tingkat komposisi bahan yang optimal
dalam menunjang kelancaran dan efektivitas serta efisiensi dalam kegitan
perusahaan
Pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk
menentukan tingkat dan komposisi dari pada persediaan parts, bahan baku dan
barang hasil produksi, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran
produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan
dengan efektif dan efisien (Assauri (2004), dalam Wardani, P. S. (2015)).
Pengendalian persediaan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan
biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya persediaan.
Oleh sebab itu persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan.
Faktor Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Persediaan timbul di sebabkan karena tidak seimbangnya jumlah
permintaan dan jumlah persediaan serta adanya keterbatasan waktu dalam
proses pengadaan bahan baku. Beberapa faktor persediaan dapat dilihat dari
alasan berikut (Tersine, R. J. 1994):
1. Faktor waktu, yang berkaitan dengan lamanya suatu proses produksi
dan proses distribusi sebelum produk atau barang jadi sampai ketangan
konsumen. Waktu di perlukan dalam pembuatan jadwal produksi
perusahaan, pemeriksaan bahan baku, pemotongan bahan baku,
pengiriman bahan baku dari supplier, produksi dan pengiriman barang
atau produk jadi kepada pedagang besar atau konsumen. Persediaan
dilakukan utnuk memenuhi kebutuhan selama lead time.
2. Faktor ketidakpastian waktu datang, menyebabkan perusahaan
memerlukan adanya persediaan pengaman supaya proses produksi
tidak terhambat maupun tidak menyebabkan keterlambatan proses
pengiriman barang ke tangan pelanggan. persediaan bahan baku
tergantung pada supplier, persediaan barang dalam proses tergantung
pada departemen produksi dan persediaan barang jadi tergantung pada
konsumen. Karena adanya ketidakpastian waktu datang, perusahaan
harus membuat jadwal operasi lebih rinci dan teliti pada setiap
levelnya.
3. Faktor ketidakpastian penggunaan, disebabkan oleh adanya kesalahan
dalam peramalan permintaan, kerusakan mesin, keterlambatan proses
produksi, bahan cacat dan berbagai kondisi lainnya. Persediaan
dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktepatan peramalan maupun
akibat lainnya.
4. Faktor ekonomis, keinginan untuk mendapatkan alternatif biaya rendah
dalam memproduksi atau membeli item dengan menentukan jumlah
yang paling ekonomis. Selain itu, pemesanan dalam jumlah besar
dapat pula menurunkan biaya karena biaya transportasi per-unit
menjadi lebih rendah.
Biaya Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Zulfikarijah (2005), biaya persediaan adalah segala biaya
yang di keluarkan dan kerugian yang di sebabkan adanya persediaan. Biaya
bagi perusahaan adalah hal yang paling utama. Tingkat kebutuhan yang
diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah hal yang
mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran biaya.
Biaya dalam sistem persediaan terdiri atas biaya pemesanan, biaya
pembelian, biaya simpan, dan biaya kekurangan persediaan. Berikut ini adalah
beberapa biaya yang ada dalam sistem persediaan menurut Nasution, A.H.,
dan Yudha, P (2008).
1. Purchasing Cost (Biaya pembelian)
Biaya pembelian merupakan cost yang dikeluarkan untuk keperluan
membeli barang. Jumlah barang yang dibeli dan harga satuan barang
akan berpengaruh pada biaya pembelian. Saat harga barang yang dibeli
bergantung pada ukuran pembelian, biaya pembelian menjadi factor
yang penting. Kondisi tersebut adalah price break atau quantity
discount, jika kuantitas barang yang dibeli semakin besar jumlahnya
maka harga barang per unit akan turun karena diskon. Dalam
kebanyakan teori, biaya pembelian tidak di cantumkan kedalam total
biaya sistem persediaan karena diasumsikan bahwa harga barang per
unit tidak terpengaruh oleh kuantitas barang yang akan di beli sehingga
komponen biaya pembelian untuk periode waktu tertentu konstan.
2. Procurement Cost (Biaya pengadaan)
Sesuai dengan asal barang, biaya pengadaan dibedakan menjadi 2
jenis. Yaitu ordering cost (biaya pemesanan) jika barang yang di
butuhkan berasal dari pihak luar (supplier) dan setup cost (biaya
pembuatan) jika barang di produksi sendiri.
a) Ordering cost (biaya pemesanan)
Semua biaya yang timbul dikarenakan perusahaan mendatangkan
barang dari pihak luar. Biaya ini meliputi biaya-biaya untuk
penentuan pemasok (supplier), administrasi pesanan, biaya angkut,
biaya pengiriman pesanan, serta biaya penerimaan, dll. Biaya ini di
asumsikan tetap (konstan) dalam setiap kali pemesanan.
b) Setup cost (biaya pembuatan)
Semua biaya pengeluaran yang muncul di sebabkan untuk
persiapan produksi suatu barang atau produk. Biaya ini muncul di
dalam pabrik antara lain, biaya untuk menyetel mesin, biaya
menyusun peralatan produksi, serta mempersiapkan gambar kerja,
dll.
Karena kedua jenis biaya tersebut memiliki peran yang sama, yaitu
untuk pengadaan suatu barang maka disebut sebagai procurement cost
(biaya pengadaan).
3. Holding cost / carrying cost (biaya penyimpanan)
Biaya penyimpanan adalah semua biaya yang di keluarkan akibat
perusahaan menyimpan barang. Yang tergolong kedalam biaya simpan
adalah:
a) Biaya modal (memiliki persediaan)
Biaya yang muncul karena memiliki persediaan juga harus di
perhitungkan kedalam biaya sistem persediaan karena adanya
penumpukan barang digudang, hal ini berarti adanya penumpukan
modal. Biaya memiliki persediaan (modal) di ukur sebagai
presentase nilai persediaan untuk suatu periode di waktu tertentu.
b) Biaya gudang
Barang yang telah di simpan oleh perusahaan perlu tempat untuk
meyimpannya sehingga muncul biaya gudang. Jika perusahaan
mempunyai gudang pribadi maka biaya gudang termasuk dalam
biaya depresiasi sedangkan jika gudang dan peralata lainnya bukan
milik sendiri melainkan di sewa, maka biaya gudangnya termasuk
kedalam biaya sewa.
c) Biaya kerusakan dan penyusutan
Barang yang telah di simpan dapat mengalami penyusutan karena
jumlah barang yang ada di gudang sudah berkurang karena hilang
dan dapat jugadikarenakan mengalami kerusakan.
d) Biaya kadaluarsa (absolence)
Biaya kadaluarsa dapat di ukur dengan besarnya penurunan nilai
jual barang tersebut. Barang yang di simpan tersebut bisa
mengalami penurunan nilai dikarenakan kemajuan teknologi dan
model seperti saat ini.
e) Biaya asuransi
Biaya yang di simpan di asuransikan untuk menjaga jika terjadi
hal-hal yang tidak di inginkan seperti kebakaran. Biaya asuransi
tergantung pada perjanjian yang sudah di sepakati dengan
perusahaan asuransi dan jenis barang yang di asuransikan.
f) Biaya administrasi dan pemindahan
Biaya ini di keluarkan untuk administrasi dalam persediaan barang
yang sudah ada, baik di saat melakukan pemesanan, penerimaan
barang maupun penyimpanan barang dan biaya untuk pemindahan
barang-barang dari dan ke tempat penyimpanan, termasuk juga
biaya untuk upah buruh dan biaya peralatan handling.
4. Shortage cost (Biaya kekurangan persediaan)
Apabila perusahaan mengalami stock out pada saat ada permintaan,
maka akan terjadi kekurangan persediaan. Keadaan ini akan
mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena proses produksinya
akan terganggu dan akan kehilangan kesempatan mendapat
keuntungan akibat kehilangan konsumen. Biaya kekurangan
persediaan bisa di ukur dari hal berikut:
a) Kuantitas permintaan yang tidak dapat di penuhi
Di ukur dari laba yang hilang disebabkan karena tidak mampu
memenuhi permintaan atau kerugian akibat terhentinya proses
produksi.
b) Waktu pemenuhan
Lamanya gudang penyimpanan kosong berarti proses produksi
juga terhenti sesuai dengan lamanya gudang kosong, sehingga
lamanya waktu menganggur tersebut dapat di artikan sebagi uang
yang hilang. Biaya waktu pemenuhan di ukur berdasarkan dengan
waktu yang di butuhkan untuk memenuhi gudang.
c) Biaya pengadaan darurat
Kelebihan biaya di bandingkan pengadaan normal agar konsumen
tidak mengalami kekecewaan, maka dapat di lakukan pengadaan
darurat yang nilainya lebih besar.
Fungsi Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Fungsi persediaan penting dalam upaya meningkatkan fleksibilitas
operasi perusahaan. Menurut Rangkuti (2004), fungsi persediaan dibagi
menjadi 3 yaitu:
1. Fungsi Decoupling
Fungsi persediaan ini membantu perusahaan agar dapat memenuhi
permintaan konsumen tanpa tergantung pada supplier. Persediaan
barang jadi di butuhkan untuk pemenuhan terhadap permintaan barang
yang tidak tentu dari konsumen. Persediaan yang diadakan adalah
untuk menghadapi ketidakpastian permintaan yang tidak dapat di
ramalkan atau di perkirakan.
2. Fungsi Economic Lot Sizing
Fungsi persediaan ini berfungsi untuk mengurangi cost per unit saat
proses produksi dan pembelian sumber daya. Persediaan ini perlu
pertimbangan untuk penghematan karena perusahaan melakukan
pengadaan dalam jumlah yang lebih besar, di bandingkan dengan cost
yang akan timbul akibat besarnya persediaan (biaya simpan).
3. Fungsi Antisipasi
Persediaan ini berfungsi sebagai persediaan pengaman untuk
perusahaan yang sering dihadapkan dengan ketidakpastian akan lead
time pengiriman dan permintaan akan barang oleh konsumen.
Persediaan ini sangat penting agar proses produksi berjalan lancar dan
tidak terganggu.
Persediaan Dalam Suatu Sistem (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Nasution, A.H., dan Yudha, P (2008) persediaan timbul
dalam sebuah sistem, baik itu sistem manufaktur maupun non-manufaktur
adalah akibat dari 3 kondisi sebagai berikut:
1. Mekanisme transaction motive (pemenuhan atas permintaan).
Permintaan akan sebuah barang tidak akan dapat terpenuhi dengan
segera apabila barang tersebut sebelumnya tidak tersedia, karena untuk
pengadaan barang tersebut memerlukan waktu untuk pembuatan
maupun untuk mendatangkannya. Dalam hal ini juga berarti bahwa
dengan adanya persediaan merupakan suatu hal yang sulit di
hindarkan.
2. Adanya precautionary motive (keinginan untuk meredam
ketidakpastian). Yang di maksud ketidakpastian disini adalah:
a) Adanya permintaan yang bermacam-macam (bervariasi) dan tidak
tentu jumlahnya maupun waktu kedatangannya
b) Waktu pembuatan yang sering (cenderung) tidak tetap antara salah
satu produk dengan produk yang lainnya
c) Lead time yang tidak pasti akibat beberapa faktor yang tidak bisa
dikendalikan seluruhnya
d) Ketidakpastian ini dapat diredam oleh persediaan yang disebut
safety stock (persediaan pengaman). Persediaan pengaman ini
digunakan apabila permintaan melebihi peramalan produksi atau
pembelian yang lebih sedikit dari rencana atau lead time lebih lama
dari yang diperkirakan semula
3. Keinginan speculative motive (melakukan spekulai). Hal ini bertujuan
untuk memperoleh keuntungan yang besar dari kenaikan harga barang
dimasa yang akan datang.
Jenis Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Nasution, A.H., dan Yudha, P (2008) ada 4 macam
persediaan dalam sistem manufaktur jika dilihat dari jenisnya secara umum
yaitu:
1. Bahan baku (raw material) adalah barang-barang yang di peroleh dari
pemasok (supplier) yang akan diolah atau di gunakan menjadi produk
jadi yang akan dihasilkan oleh perusahaan.
2. Bahan setengah jadi (work in proces) adalah bahan baku yang sudah di
rakit ataupun di olah menjadi komponen-komponen tetapi masih
membutuhkan proses lanjutan agar menjadi produk jadi.
3. Barang jadi (finished goods) adalah produk jadi yang selesai di proses,
dan siap untuk di simpan dalam gudang barang jadi, di jual, atau di
distribusikan ke lokasi pemasaran.
4. Bahan pembantu (supplies) adalah barang-barang yang di perlukan
untuk menopang kegiatan produksi, tetapi tidak akan menjadi bagian
pada produk akhir yang dihasilkan perusahaan.
Definisi Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Persediaan merupakan salah satu sumber daya (potensi) yang
menganggur dan perlu menanti proses lebih lanjut. Maksud dari proses lebih
lanjut adalah berupa kegiatan produksi sebuah produk pada sistem
manufaktur, maupun kegiatan pemasaran pada sistem distribusi (Nasution,
A.H., dan Yudha, P. 2008).
Menurut Ristono, A. (2009) bahwa yang dimaksud dengan persediaan
adalah barang-barang yang awalnya di simpan untuk di gunakan atau di jual
pada periode yang akan datang. Pengusaha dituntut untuk melakukan tindakan
atau perlakuan yang berbeda untuk masing-masing persediaan di karenakan
ada banyak macam persediaan, hal tersebut berkaitan juga dengan
permasalahan lain seperti masalah peramalan permintaan konsumen
kebutuhan bahan baku atau peramalan penjualan.
Jika melakukan sebuah kesalahan dalam penetapan besarnya
persediaan maka akan merembet atau membawa kedalam masalah yang lain,
seperti berlebihnya persediaan sehingga semuanya tidak bisa terjual,
timbulnya biaya ekstra untuk penyimpanan atau untuk pesanan bahan, serta
tidak terpenuhinya permintaan pelanggan dan sebagainya. Persediaan adalah
model yang umum dipakai untuk penyelesaian suatu masalah yang berkaitan
dengan usaha pengendalian barang jadi ataupun bahan baku dalam suatu
aktifitas perusahaan.
Secara umum persediaan merupakan barang dagangan yang utama
dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk kedalam golongan asset
lancar perusahaan yang menghasilkan laba bagi perusahaan. Persediaan
menunjukkan barang-barang yang akan dijual. Dalam suatu perusahaan
dagang, persediaan adalah barang-barang yang dibeli atau di peroleh dengan
tujuan untuk di jual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri (retail).
Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point) (skripsi tesis dan disertasi)
Setelah jumlah bahan yang dibeli dengan biaya minimal ditentukan, masalah
selanjutnya yang muncul adalah kapan perusahaan harus memesan kembali agar
perusahaan tidak kehabisan bahan. Menurut Sofjan Assauri (1999:196) ROP (Re
Order Point) adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu
dimana pemesanan harus diadakan kembali.
Adapun beberapa faktor untuk menentukan Reorder Point (ROP)
diantaranya menurut Petty, William, Scott dan David (2005:279) adalah:
1. Pengadaan atau stock selama masa pengiriman
2. Tingkat pengamanan yang diinginkan
Saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara baik
karena kekeliruan saat pemesanan kembali tersebut dapat berakibat kehabisan stock
di gudang ataupun menumpuknya persediaan yang berakibat barang hingga usang.
Menurut Martono Harjito (2007:881) adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan Bahan Selama Lead time
Lead Time adalah masa tunggu sejak pemesanan barang atau bahan
dilakukan sampai bahan tersebut tiba diperusahaan.
2. Safety Stock
Persediaan minimal yang dimasukkan untuk berjaga-jaga apabila
perusahaan kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang
dipesan sampai perusahaan.
Persediaan Pengamanan (Safety Stok) (skripsi tesis dan disertasi)
Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga
kemungkinan terjadinya kekurangan bahan/barang, misalnya karena penggunaan
bahan yang lebih besar dari perkiraan semula atau keterlambatan dalam penerimaan
bahan yang dipesan. Menurut Gunawan adisaputro dalam bukunya “Anggaran
Perusahaan” mengatakan bahwa : safety stock adalah persediaan minimal yang harus
diperhatikan untuk menjamin kelancaran proses produksi.”
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety
stock, yaitu:
1. Resiko kehabisan persediaan adala kecil apabila para leveransi dapat
menyerahkan barangnya sesuai dengan jadwalnya yang telah
ditentukan.
2. Besar kecilnya bahan baku yang dibeli setiap saat jumlahnya besar
maka tidak perlu safety stock yang besar.
3. Kemudahan memperkirakan bahan baku yang diperlukan karena
semakin mudah menduga bahan baku, safety stock yang dibutuhkan
akan semakin kecil.
4. Hubungan antara biaya penyimpanan digudang dengan biaya ekstra
yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat kehabisan persediaan.
Tujuan safety stock adalah untuk meminimalkan terjadinya stock out dan
mengurangi penambahan biaya penyimpanan dan biaya stock out total, biaya
penyimpanan disini akan bertambah seiring dengan adanya penambahan yang
berasal dari reorder point oleh karena adanya safety stock. Keuntungan adanya safety
stock adalah pada saat jumlah permintaan mengalami lonjakan, maka persediaan
pengaman dapat digunakan untuk menutup permintaan tersebut.
Economic Order Quantity (EOQ) (skripsi tesis dan disertasi)
Economic Order Quatity (EOQ) merupaan sala satu model klasik yang
pertama kali diperkenalkan oleh FW Harris pada tahun 1915, tetapi lebih dikenal
dengan metode Wilson dikarenakan pada tahun 1934 metode EOQ dikembangkan
oleh Wilson (Sofyan, 2013:54). Kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ adalah
jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang menimbulkan biaya
persediaan tahunan (Carter, 2012:314). Jumlah pesanan ekonomis merupakan
metode yang akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan agar
pengadaan invstasi dalam perusahaan tidak berlebihan dan tidak akan terjadi
kekurangan dengan jumlah yang optimal.
Terdapat beberapa asumsi dalam metode EOQ menurut Heizer dan Render
(2011:92), yaitu:
a. Jumlah pembelian tetap.
b. Lead time konstan.
c. Barang yang dipesan selalu tersedia.
d. Tidak ada diskon.
e. Biaya melakukan pemesanan dan biaya menyimpan persediaan
merupakan biaya variabel dalam waktu tertentu.
f. Pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menghindari stock
out.
Unsur metode EOQ menurut Prawirosentono (2009:186) adalah biaya
pemesanan, biaya penyimpanan, jumlah kebutuhan bahan per tahun, dan jumlah
kuantitas bahan setiap kali pemesanan.
Metode Pencatatan Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menjaga suatu keutuhan persediaan perusahaan harus selalu menghitung
jumlah persediaan yang dimiliki agar dapat mengatur persediaan dimiliki oleh
perusahaan, agar dapat meminimalisasi pengurangan jumlah persediaan yang terjadi
baik yang bersifat wajar, yaitu karena rusak atau susut maupun tidak wajar atau
diselewengkan. Ada 2 metode yang umum dikenal dalam menentukan jumlah
persediaan pada akhir suatu periode yaitu system perpetual dan sistem periodik.
a. Metode Pencatatan Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Method)
Menurut Dunia A. Firdaus (2005:160), pengertian metode
persediaan perpetual adalah sebagai berikut:
“Pencatatan perpetual yaitu pencatatan atas transaksi persediaan yang
dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap pemasukan maupun terhadap
pengeluaran persediaan.”
Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam
kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya.
Pencatatan atas transaksi dilakukan secara terus-menerus untuk setiap
jenis persediaan dan untuk menjamin keakuratan jumlah persediaan
perhitungan fisik persediaan biasanya dilakukan setahun sekali.
Pencatatan persediaan dengan menggunakan metode ini ditujukan
terutama untuk barang yang bernilai tinggi dan untuk barang yang
mudah dictat pemasukan dan pengeluarannya digudang.
b. Metode Pencatatan Persediaan Fisik/Periodik (Physical Inventory
Method/Periodic System)
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2007:404),
pengertian metode persediaan fisik, yaitu sebagai berikut:
“The quantity of inventory in the hands of determined, as
implied by its name, periodically. All perchases of inventory
during the by debiting the account purchase accounting period
are recorded.”
Penjelasan kutipan diatas adalah:
“Kuantitas persediaan ditangan ditentukan, seperti yang tersirat
oleh namanya, secara periodik. Sama pembelian persediaan
selama periode akuntansi dicatat dengan mendebet akun
pembelian.”
Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa metode
persediaan perpetual setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu
persediaan, sedangkan dalam metode persediaan fisik adalah harga
tambahan persediaan bahan baku dari pembelian.
Perecanaan dan Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Perencanaan dan pengendalian merupakan bagian dari manajemen
persediaan. Pengendalian adalah suatu tindakan agar aktifitas dilakukan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian tanpa
perencanaan adalah sia-sia dan perencanaan tanpa pengedalian merupakan tindakan
yang tidak efetif.
Secara umum dapat diformulasikan bahwa arti dari perencanaan dan
pengendalian bahan baku menurut Suyadi Prawirosentono (2001:79) adalah suatu
kegiatan memperkirakan kebutuhan persediaan bahan baku, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif. Agar perusahaan dapat beroperasi seperti yang direncanakan.
Untuk mengatur tingkat persediaan dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat maka
diperlukan pengendalian persediaan bahan yang efektif dan efisien. Persyaratanpersyaratan untuk memenui Pengendalian persediaan menurut Sofjan Assauri
(2004:176) adalah sebagai berikut.
a. Terdapatnya gudang yang cukup luas dan teratur dengan pengaturan
tempat bahan atau barang yang tetap dan identifikasi bahan atau barang
tertentu.
b. Sentralisasi kekuasaan dan tenggung jawab pada satu orang dapat
dipercaya terutama penjaga gudang.
c. Suatu system pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan bahan atau
barang.
d. Pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan atau barang.
e. Pencatatan yang cukup teliti yang menunjukkan jumlah yang dipesan
yang dibagikan atau dikeluarkan dan yang tersedia dalam gudang.
f. Pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan secara
langsung.
Definisi Biaya (skripsi tesis dan disertasi)
Didalam pengendalian persediaan tentunya tidak terlepas dari biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola persediaanya. Biaya-biaya inilah
yang nantinya akan dijadikan patokan sebagai dasar penentuan harga.
Pengertian biaya dikemukakan oleh Prawironegoro dan Purwanti (2009:19),
bahwa biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh harta, sedangkan beban
merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Biaya dan beban
merupakan pengorbanan, namun tujuannya berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui
perbedaan dari pengertian biaya dan beban.
Menurut Mulyadi (2010:8), pengertian luas biaya adalah pengorbanan
sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Biaya Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Biaya persediaan merupakan semua pengeluaran dan kerugian yang harus
dibayarkan akibat dari adanya inventori, yaitu termasuk harga pembelian, ordering
cost, biaya bongkar, biaya simpan, dan biaya kehabisan inventori (Baroto, 2002:55).
Terdapat dua jenis biaya persediaan yang diperhitungkan dalam penggunaan EOQ
menurut Syamsuddin (2007:295), yaitu:
a. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan
frekuensi pemesanan yaitu biaya-biaya administrasi, biaya
pembongkaran dan pemasukan barang ke dalam gudang, biaya
pengiriman dan pembuatan cek untuk pembayaran dll. Biaya
pemesanan ini akan semakin kecil dengan semakin besarnya kuantitas
barang yang dipesan dalam setiap kali pemesanan karena hal ini berarti
semakin sedikitnya frekuensi pemesanan.
b. Biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan
perubahan nilai persediaan. Adapun biaya-biaya yang termasuk dalam
kategori biaya pemeliharaan adalah biaya penyimpanan atau sewa
gudang, biaya asuransi, cadangan (biaya yang disisihkan) untuk
memungkinkan rusanya barang dalam persediaan, biaya obsilescane,
dan biaya atas modal yang terikat dalam persediaan.
Jenis-jenis Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Dilihat dari fungsinya persediaan menurut Sofjan Assauri (2004:170) adalah
sebagai berikut:
1. Batch Stock atau Lot Size Inventory yaitu persediaan yang diadakan
karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang
dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada
saat itu. Adapun keuntungan yang diperoleh dari adanya Lot Size
Inventory adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh potongan harga pada harga pembelian.
b. Memperoleh efisiensi produksi (manufacturing economis) karena
adanya operasi atau “production run” yang lebih lama.
c. Adanya pengamatan didalam biaya angkutan.
2. Fluctuation Stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi
fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan.
3. Antiception Stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi
fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, berdasarkan pola musiman
yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau
penjualan permintaan yang meningkat.
Definisi Manajemen Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan akan
memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku
maka diharapkan sebuah perusahaan perdagangan (trading) dapat memenuhi
kebutuhan atau permintaan konsumen. manajemen persediaan memerlukan
perhatian khusus dari pihak manajemen perusahaan, karena manajemen persediaan
yang buruk dapat menimbulkan masalah pada kegiatan beroperasi maupun dalam
bisnis.
Agar lebih mengerti maksud dari persediaan, dalam Manajemen Persediaan
terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu menurut Fien Zulfikarijah (2005:9)
yaitu:
1. Keputusan persediaan yang bersifat umum merupakan keputusan yang
menjadi tugas utama dalam penentuan persediaan baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Keputusan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui.
a. Barang apa saja yang akan di stock?
b. Berapa banyak jumlah barang yang akan diproses dan berapa
banyak barang yang akan dipesan?
c. Kapan pembuatan barang akan dilakukan dan kapan melakukan
pemesanan?
d. Kapan melakukan pemesanan ulang (Re Order Point)?
e. Metode apakah yang digunakan untuk menentukan jumlah
persediaan?
2. Keputusan kualitatif adalah keputusan yang berkaitan dengan teknis
pemesanan yang mengarah pada analisa data deskriptif.
a. Jenis barang yang masih tersedia di perusahaan?
b. Perusaaan atau individu yang menjadi pemasok barang yang
dipesan perusahaan?
c. Sistem pengendalian kualitas persediaan yang digunakan
perusahaan?
Adapun pegertian manajemen perusediaan itu sendiri menurut Rangkuti
(2007) adalah salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang
secara continue diperoleh, kemudian dijual kembali.
Sedangkan menurut Prawirosentono (2001:61), persediaan adalah aktifa
lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah
(bahan baku/raw material), bahan setengah jadi (work in process), dan barang jadi
(finished goods).
Fungsi Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antar proses
produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu
sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Fungsi persediaan menurut
Rangkuti (2007), yaitu:
1. Fungsi Decuoping, untuk membantu persediaan agar bisa memenuhi
permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier.
2. Fungsi Econmic lot sizing, persediaan ini perlu mempertimbangkan
penghematan-penghematan (potongan pembelian, biaya pengangkutan
per unit lebih murah dan sebagainya) karena perusahaan melakukan
pembelian dalam kuantitas yang besar. Dibandingkan dengan biayabiaya yang timbul Karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang,
investasi, risiko, dan sebagainya).
3. Fungsi antisipasi, untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan
musiman (seasonal inventories), menghadapi ketidak pastian jangka
waktu pengiriman dan untuk menyediakan persediaan pengamanan
(safety stock).
Selain fungsi diatas, Menurut Stevenson dan Chuong (2014:181), yang
paling penting adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diperkirakan,
memperlancar persyaratan produksi, memisahkan operasi, perlindungan terhadap
kehabisan persediaan, mengambil keuntungan dari siklus pesanan, melindungi dari
peningkatan harga, memungkinkan operasi, dan untuk mengambil keuntungan dari
diskon kuantitas.
Sedangkan menurut Render (2005:60) fungsi persediaan adala:
1. Untuk memisahkan beragam bagian produksi, sebagai contoh jika
pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan
persediaan-persediaan tambahan men-decouple proses produksi dari
pemasok.
2. Untuk men-decouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan
menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilian
bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada
pedagang eceran.
3. Untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam
jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman
barang.
4. Untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga.
Tujuan Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Persediaan merupakan salah satu unsur paling aktif dalam operasi
perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Suatu
pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu
memiliki tujuan-tujuan tertentu.
1. Menurut Zulian Yamit (2003) tujuan manajemen persediaan adalah
meminimumkan biaya, oleh karena itu perusahaan perlu megadakan
analisis untuk menentukan tingkat persediaan yang dapat
meminimumkan biaya atau yang paling ekonomis.
2. Menurut Hendra Kusuma (2009) tujuan pengendalian persediaan yaitu
menyelesaikan masalah-maslah seperti penetapan jumlah pesanan
ekonomis (EOQ), berapa jumlah bahan baku, dan kapan bahan baku
dipesan agar ongkos simpan dan ongkos pesan dapat minimal dan
proses produksi stabil.
3. Rangkuti (1995), Menyatakan tujuan persediaan adalah sebagai berikut:
a. Menjaga jangan sampai kehabisan persediaan.
b. Supaya pembentukan persediaan stabil
c. Menghindari pembelian barang secara kecil-kecilan.
d. Pemesanan yang ekonomis.
4. Sedangkan menurut Barry rander dan Jay haizer (2001), tujuan
pengendalian persediaan secara terperinci dapat dinyatakan sebagai
usaha untuk:
a. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan
sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi.
b. Menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak
terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari
persediaan tidak terlalu besar.
c. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari
karena megakibatkan biaya pemesanan menjadi besar.
Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpilkan bahwa
tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk memperoleh kualitas maupun
kuantitas dari bahan-bahan/barang-barang agar bahan/barang tersebut tersedia pada
waktu yang dibutuhkan, sehingga biaya yang ditimbulkan dapat seminimal mungkin
dan terjadilah efektifitas dan efisiensi biaya persediaan.
Definisi Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Pada umumnya, persediaan (inventory) merupakan barang dagangan yang
utama yang dimiliki perusahaan. Persediaan (inventory) adalah stock atau simpanan
barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan yang berhubungan
dengan bisnis yang dilakukan (Stevenson dan Chuong, 2014:180). Secara umum
istilah persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk
dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.
Dalam perusahaan dagang, persediaan merupakan barang-barang yang diperoleh
atau dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri.
Menurut Donald Delmar (1985) dalam Haming dan Mahfud (2012:7), dalam
melakukan perencanan dan pengendalian persediaan terdapat beberapa faktor, yaitu:
a. Inventory turnover merupakan frekuensi perputaran persediaan yang
telah digantikan selama periode waktu tertentu.
b. Lead time adalah interval waktu antara waktu pemesanan dan
diterimanya pesanan persediaan dari pemasok.
c. Costumer service level merupakan layanan yang diberikan kepada
pelanggan yang mengacu pada presentase dari pesanan berdasarkan
tanggal tertentu yang telah disetujui.
d. Stock out cost adalah biaya atas kekurangan persediaan yang terjadi
ketika permintaan melebihi tingkat persediaan yang dimiliki perusaaan.
e. Cost of inventory meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan
biaya pembayaran.
Persediaan menurut Sofjan Assauri (2004: 169) adalah suatu aktiva yang
meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu
periode usaha yang normal atau persediaan barang baku yang menunggu
penggunaannya dalam suatu proses produksi.
Menurut Ely Suhayati dan Sri Anggadini (2009:225) pengertian persediaan
adalah suatu aktiva lancar yang ada dalam suatu perusahaan, apabila perusahaan
tersebut perusahaan dagang maka persediaan diartikan sebagai barang dagangan
yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan. Sedangan apabila
perusahaan merupakan perusahaan manufaktur maka persediaan diartikan sebagai
baan baku yang terdapat dalam proses produksi/yang disimpan untuk tujuan tersebut.
Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah
aktiva lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional perusahaan. Adapun alasan diperlukannya
persediaan menurut Hendra Kusuma (2009) adalah sebagai barang yang disimpan
untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan dapat berbentuk
bahan baku yang disimpan untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam
proses pada proses manufaktur dan barang jadi yang disimpan untuk dijual.
Klasifikasi Persediaan
Klasifikasi persediaan antara satu perusahaan lain dapat berbeda-beda.
Imam Santoso (2010:240), bagi perusahaan dagang (merchandise enterprise)
dimana persediaan merupakan barang yang langsung tanpa mengalami proses
lanjutan maka, persediaan disebut sebagai persediaan barang dagang
(merchandise inventory), sedangkan pada perusahaan industri dimana
persediaan bahan baku memerlukan proses lebih lanjut dalam bentuk barang
jadi (finished goods), maka persediaan dikelompokan sebagai berikut:
1. Bahan baku (raw material) yaitu bahan baku yang akan diproses
lebih lanjut dalam proses produksi.
2. Barang dalam proses (work in process/good in process) yaitu
bahan baku yang sedang di proses dimana nilainya merupakan
akumulasi biaya bahan baku (raw material cost), biaya tenaga
kerja (direct labor cost), dan biaya overhead (factory overhead
cost).
3. Barang jadi (finished goods) yaitu barang jadi yang berasal dari
barang yang telah selesai di proses dan telah siap untuk dijual
sesuai dengan tujuannya.
4. Bahan pembantu (factory/manufacturing supllies) yaitu bahan
pembantu yang dibutuhkan dalam proses produksi namun tidak
secara langsung dapat diliat secara fisik pada produk yang
diasilkan.
Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu aktiva
diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada jenis perusahaan. Pada
perusahaan garmen misalkan, properti yang dimiliki seperti mesin jahit, benang, dan
kain yang dijual dapat diklasifiasikan sebagai persediaan karena barang-barang
tersebut merupakan aktiva yang dijual untuk kegiatan usahanya yang bergerak di
bidang pembuatan pakaian. Namun bagi perusahaan lain yang kegiatan usahanya
bukan penjualan pakaian, kepemilikan atas barang-barang tersebut tidak
diklasifikasikan sebagai persediaan, melainkan dapat sebagai aktiva tetap atau aktiva
tidak lancar tergantung pada tujuan kepemilikannya.
Definisi Bahan Baku (skripsi tesis dan disertasi)
Bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses
menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari
perusahaan (Syamsuddin, 2001:281). Seluruh perusahaan yang berproduksi untuk
menghasilkan satu atau beberapa macam produk tentu akan selalu memerlukan
bahan baku untuk pelaksanaan proses produksinya. Bahan baku merupakan input
penting dalam berbagai produksi. Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat
berakibat terhentinya proses produksi karena habisnya bahan baku untuk diproses.
Akan tetapi terlalu besarnya bahan baku dapat mengakibatkan tingginya persediaan
dalam perusahaan yang dapat menimbulkan berbagai risiko maupun tingginya biaya
yang dikeluarkan perusahaan terhadap persediaan tersebut.
Pengertian Bahan Baku menurut Hanggana (2006:11) adalah sesuatu yang
digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan
barang jadi. Dalam sebuah perusahaan bahan baku dan bahan penolong memiliki arti
yang sangat penting, karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil
produksi. Pengelompokan bahan baku dan bahan penolong bertujuan untuk
pengendalian bahan dan pembebanan biaya harga pokok produksi. Pengendalian
bahan diprioritaskan pada bahan yang nilainya relative tinggi yaitu bahan baku.
Definisi Manajemen Operasional (skripsi tesis dan disertasi)
Ada beberapa pengertian dari manajemen operasional menurut para ahli,
antara lain:
Menurut Jay Heizer dan Berry Rander (2009:4), manajemen
operasional adalah serangkaian aktifitas yang menghasilkan nilai dalam
bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.
Menurut James Evans dan David Collier (2007:5), manajemen
operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan
jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Jadi, manajemen
operasional adalah ilmu yang mempelajari serangkaian proses
pengubahan input menjadi output yang bernilai untuk memenuhi
kebutuhan konsumen.
Re-Order Point ( ROP ) (skripsi tesis dan disertasi)
Perusahaan dalam memperhitungkan pemesananya dengan konsep
EOQ (Economic Order Quantity), perusahaan juga harus memperhitungkan
kapan melakukan pemesanan kembali (Re-Order Point) bahan bakunya.
Dengan perhitungan yang tepat maka perusahaan dapat menentukan kapan
waktu yang tepat pula untuk memesan bahan baku kembali agar tidak
kehabisan bahan baku (Stock Out) dalam proses produksi.
Penjelasan tentang Re-Order Point (ROP) menurut Freddy
Rangkuty (2002:83) adalah strategi operasi persediaan merupakan titik
pemesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan sehubungan dengan
adanya Lead Time dan Safety Stock.
Sedangkan menurut Wahyu dan Aftoni (2012) Re Order Point
adalah suatu keadaan tertentu ketika perusahaan harus membeli bahan baku
kembali, sehingga ketika pesanan datang bisa bersamaan dengan habisnya
bahan baku yang dibeli.
Menurut Bambang Riyanto ( 2001:83 ) factor- factor yang
menentukan Re Order Point adalah :
a. Penggunan bahan selama jangka waktu ketika mendapatkan
barang
b. Besarnya Safety Stock
Persediaan Pengaman ( Safety Stock ) (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Wahyu dan Aftoni (20012) persediaan pengaman (safety
stock) adalah persediaan tambahan yang diadakanguna menjaga ada
kemungkinan jika terjadi kekurangan bahan ( stock out ). Persediaan
pengaman sifatnya adalah permanen, Oleh sebab itu persediaan bahan baku
minimal (persediaan pengaman) tergolong dalam kelompok aktiva, jadi
setiap perusahaan diharuskan menyediakan persediaan pengaman untuk
berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu terjadi permintaan konsumen yang naik
atau terjadi kelangkaan bahan baku di pasaran, maka perusahaan telah siap
dengan adanya persediaan pengaman( Safety Stock ).
Perusahaan dalam melakukan pemesanan suatu barang sampai
barang datang membutuhkan jangka waktu yang tentunya berbeda pada
tiapbulannya. Hal ini bisa dikatakan dengan lead time. Menurut Slamet
(2015:71) Lead Time adalah jangka waktu yang dibutuhkan sejak mulai
dilakukan pemesanan sampai dengan datangnya bahan baku yang sudah
dipesan. Jika sering terjadi keterlambatan dalam pembelian bahan baku,
maka harus dibutuhkan persediaan pengaman yang cukup besar, sedangkan
sebaliknya apabila pembelian bahan baku sesuai dengan jadwal, maka tidak
dibutuhkan persediaan pengaman yang besar.
Asumsi Economic Order Quantity ( EOQ ) (skripsi tesis dan disertasi)
Asumsi tentang Economic Order Quantity yang dikemukakan oleh
Arman dan Yudha (2008:134), antara lain adalah :
a. Jumlah barang ( produk ) yang diperhitungkan hanya satu.
b. Dalam setiap periode jumlah kebutuhan ( permintaan ) diketahui.
c. Barang yang dipesan diperkirakan dapat segera tersedia ( instaneously )
atau tingkat produksi barang yang dipesan berlebih.
d. Lead Time yang konstan.
e. Setiap pesanan diterima dalam sekali pengiriman dan langsung dapat
digunakan.
f. Tidak pernah kehabisan persediaan
g. Quantity diskon tidak ada.
Unsur – Unsur Economic Order Quantity ( EOQ ) (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Agus Ristono (2009:23) ada beberapa unsur yang
digunakan untuk menghitung EOQ, yaitu :
a) Biaya Pesanan (Ordering Cost)
Merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan perusahaan melakukan
pesanan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang dipesan.Oleh
karena itu semakin sering perusahaan melakukan pesanan, maka semakin
besar pula biaya pesanan.Biaya pesanan meliputi biaya administrasi
pemesanan, biaya penggunaan sarana telekomunikasi guna keperluan
pesanan, biaya prossesing penerimaan barang dan biaya prossesing
pembayaran.
b) Biaya Penyimpanan (Carrying Cost)
Merupakan biaya yang dikeluarkan karena perusahaan melakukan
penyimpanan bahan mentah maupun persediaan barang jadi.sekecil-
kecilnya biaya penyimpanan bergantumg pada jumlah persediaan yang
disimpan. Biaya Penyimpanan ini meliputi :
– Biaya Sewa Gedung
– Biaya Bunga Modal
– Biaya Asuransi
– Biaya Kerusakan dan Keausan
– Biaya Pajak Pertambahan Nilai
Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) (skripsi tesis dan disertasi)
EOQ merupakan teknik penendalian persediaan bahan baku yang
umum digunakan pada mayoritas perusahaan menengah keatas. Freddy
Rangkuti (2002:11) menjelaskan bahwa EOQ adalah jumlah pembelian
bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling
rendah.Sedangkan menurut Heizer dan Render (2015:92) menjelaskan EOQ
adalah semacam teknik mengawasi persediaan yang mengurangi atau
meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan.
Kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari
Economic Order Quantity ( EOQ ) adalah jumlah pembelian paling minimal
untuk dilakukan pada setiap pemesanan bahan baku.
Tujuan Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Tujuan pengendalian persediaan menurut Agus Ristono (2009:4)
adalah sebagai berikut :
a. Bertujuan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan pelanggan /
konsumen dengan cepat.
b. Bertujan untuk menjaga produksi secara teratur/kontinuitas dan menjaga
persediaan dalam perusahaan tidak habis yang berakibat proses produksi
terhenti, yang dikarenakan :
– Kelangkaan barang ( bahan baku dan bahan baku penolong ).
– Keterlambatan pengiriman barang oleh supplier.
c. Untuk meningatkan dan mempertahankan laba perusahaan serta
penjualan.
d. Untuk menghindari pembelian bahan baku secara kecil atau satuan,
karena mengakibatkan biaya pemesanan menjadi besar.
e. Menjaga agar penyimpanan dalam emplacement tidak melebihi yang
sudah ditentukan karena akan berakibat biaya yang cukup besar.
Tujuan pengendalian yang sudah dijelaskan di atas maka dapat
disimpulkan tujuan pengendalian persediaan berguna untuk memastikan
persediaan yang sesuai dengan kebutuhan.
Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Wahyu dan Aftoni (2012) pengendalian persediaan adalah
fungsi menejerial yang berpengaruh besar pada perusahaan, karena investasi
yang beasar pada perusahaan akan berdampak pada persediaan fisik
perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Indrajit dan Djoko (2003)
pengendalian persediaan adalah sebuah kegiatan dalam perusahaan
mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengadaan bahan
produksi sehingga proses produksi tepat waktu dan persediaan bisa
diturunkan secara optimal.
Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian persediaan adalah
kegiatan dalam perusahaan yang diawali dari perencanaan guna untuk
mengendalikan dan mengontrol persediaan yang tersedia dalam perusahaan,
yang berdampak pada persediaan yang seimbang sehingga kelancaran
proses produksi baik.
Biaya – Biaya Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Bagi perusahaan biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya
persediaan saja, melainkan harus dihitung juga biaya yang digunakan dari
awal pemesanan kemudian masuk proses prduksi dan yang terakhir menjadi
barang jadi.
Menurut Agus Ristono (2009:22) biaya persediaan terdiri atas :
a. Ongkos Pemesanan ( Order Cost )
Ongkos pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk
pemesanan barang ke supplier. Besar kecilnya biaya pemesanan
tergantung seberapa banyak jumlah bang yang dipesan, semakin sering
memesan barang maka semakin besar pula biaya yang dkeluarkan dan
sebaliknya. Pemesanan secara terperinci adalah :
a) Biaya persiapan pemesanan, antara lain
Biaya Telepon
Pengeluara administrasi atau surat menyurat
b) Biaya penerimaan barang, anatara lain :
Biaya pembongkaran untuk memasukan ke gudang
Biaya laporan penerimaan barang
Biaya pengecekan
c) Biaya pengangkutan barang sampai tujuan
d) Biaya proses pembayaran ( biaya pembuatan cek, biaya transfer
uang ke pemasok, dsb )
Biaya pemesanan tidak naik apabila perusahaan memesan barang
dengan jumlah besar dalam sekali pesan atau mendapat potongan harga.
Semakin sedikit barang yang dipesan maka semakin besar biaya yang
dikeluarkan.
b. Ongkos Pembelian ( Purchase Cost )
Ongkos pembelian ialah harga per satuan jika barang dibeli dari supplier
luar, atau biaya produksi per satuan jika diproduksi di perusahaan
tersebut atau dapat diartikan biaya pembelian adalah semua biaya yang
dikeluarkan untuk membeli perlengkapan atau suku cadang. Penentuan
biaya pembelian ini berdasarkan dari pihak supplier sehingga pembeli
hanya bisa mengikuti perubahan harga yang ditetapkan oleh supplier itu.
c. Ongkos Simpan ( Carrying cost/holding cost/Storage cost )
Ongkos simpan adalah biaya yang dianggarkan perusahaan untuk
keuntungan jangka panjang dalam persediaan dan pemeliharaan atau bisa
disebut juga semua biaya yang muncul dari penyimpanan barang atau
bahan, antara lain fasilitas penyimpanan, keusangan, pajak, sewa gudang,
asuransi, dan lain-lain. Jumlah biaya simpan dpengaruhi pada jumlah
barang yang disimpan perusahaan tersebut. Biaya simpan itu meliputi
antara lain :
a) Biaya penggunaan gudang
b) Biaya perawatan barang
c) Biaya untuk menjaga ketahanan barang ( pemanasan dan
pendinginan )
d) Biaya untuk menimbang barang, dan sebagainya.
d. Biaya kekurangan persediaan ( Stockout Cost )
Biaya kekurangan persediaan ini timbul akibat kekurangan dari pihak
luar ataupun dari pihak dalam perusahaan. Kekurangan dari luar ini
terjadi karena pesanan konsumen tidak terpenuhi oleh perusahaan.
Sedangkan dari dalam terjadi karena bagian-bagian dalam perusahaan
tidak memenuhi kebutuhan bagian lainya atau dalam arti yang lain biaya
yang muncul akibat persediaan di perusahaan tidak dapat memenuhi
permintaan bahan.
Biaya yang muncul akibat biaya kekurangan persediaan ini ialah :
a) Kehilangan pendapatan
b) Selisih harga komponen
c) Terganggunya operasi
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Dalam mengadakan persediaan tentunya perusahaan akan
dihadapkan dengan berbagai factor-faktor yang mempengaruhi persediaan
dan factor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainya kemudian
akan berdampak kepada keberlangsungan proses produksi dalam
perusahaan. Menurut Ahyari (2003:11), factor tersebut adalah :
a. Perkiraan Penggunaan Bahan Baku
Sebelum perusahaan merencanakan untuk membeli bahan baku,
manajemen prusahaan harus menyusun perkiraan penggunaan bahan
baku yang diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi agar
pembelian sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyusun perkiraan ini
manajemen perusahaan dapat mengacu dari perencanaan produksi yang
telah dibuat sebelumnya. Jumlah bahan baku yang diperlukan bisa
dihitung dengan data jumlah keperluan bahan baku produksi ditambah
rencana persedian akhir bahan baku, lalu dikurangi dengan persediaan
awal perusahaan.
b. Harga Bahan Baku
Harga bahan baku untuk proses produksi adalah salah satu factor untuk
menentukan berapa biaya yang perlu dianggarkan perusahaan apabila
perusahaan itu mengadakan persediaan bahan baku dengan jumlah yang
direncanakan. Apabila harga bahan baku semakin tinggi, maka untuk
mengadakan persediaan dengan jumlah tertentu akan memakan dana
yang semakin besar.
c. Biaya-Biaya Persediaan
Ada tiga macam biaya persediaan yang harus disediakan perusahan,
biaya itu antara lain biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya
persediaan tetap. Biaya penyimpanan ini akan semakin besar apabila
jumlah barang yang disimpan di gudang semakin banyak. Biaya
pemesanan akan besar jika perusahaan melakukan pembeliaan bahan
baku yang kuantitasnya besar juga. Sedangkan biaya persediaan tetap
adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan berapa banyak
penyimpanan barang di perusahaan atau jumlah bahan baku yang
dipesan perusahaan itu.
d. Kebijakan Pembelanjaan
Kebijakan pembelanjaan dalam perusahaan ini tergantung kepada
manajer perusahaan, hal ini sangat berpengaruh dalam pengadaan
persediaan bahan baku perusahaan itu sendiri. Besarnya biaya yang
digunakan untuk mengadakan persediaan bahan baku ini tergantung
dari kebijakan perusahaan juga, apakah biaya pengadaan bahan baku ini
dinomor satukan atau bahkan ditempatkan di akhir.
e. Pemakaian Bahan
Dalam perusahaan harus mengadakan analisis secara berkala atau
teratur agar perkiraan penggunaan bahan baku dengan penerapan
pemakaianya dalam keberlangsungan proses produksi berjalan dengan
baik. Dengan adanya anlisis tentunya perusahaan akan tahu dasar
perkiraan penggunaan bahan sesuai dengan kenyataan atau tidak,
sehingga akan terjadi perbaikan-perbaikan dalam pemakaian bahan dan
akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut.
f. Waktu Tunggu
Waktu tunggu adalah jarak waktu antara pemesanan bahan baku dengan
datangnya pesanan tersebut. Jika perusahaan tidak memperkirakan
waktu tunggu dalam pemesanan bahan baku maka akan terjadi
kekurangan bahan dalam proses produksi walaupun bahan tersebut
sudah dipesan. Namun apabila perusahaan menentukan waktu tunggu
secara berlebihan akan terjadi pula penumpukan bahan baku,.
g. Model Pembelian Bahan Baku
Pemilihan model pembelian ini tentunya berbeda anatara perusahaan
satu dengan perusahaan lainya. Untuk menentukan model pembelian di
perusahaan harus sesuai dengan kondisi atau keadaan persediaan bahan
baku masing-masing perusahaan. Dalam era ini model yang paling
banyak digunakan perusahaan adalah model pembelian EOQ, yang
didalamnya sudah ada perhitungan persediaan pengaman dan pembelian
kembali.
Fungsi persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Secara umum fungsi persediaan adalah untuk berjaga-jaga pada
periode tertentu perusahaan akan kehabisan barang/bahan baku tertentu.
Dengan adanya persediaan maka perusahaan tidak terhambat proses
produksinya ketika stok barang habis.
Berdasarkan penjelasan Freddy Rangkuti (2002:15), apabila dilihat
dari fungsinya maka persediaan dibagi menjadi :
a. Fungsi Decoupling, adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan
dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung supplier.
Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan
sepenuhnya tergantung pada pengadaanya dalam hal kuantitas dan waktu
pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar proses-proses
individual perusahaan terjaga kebebasanya. Persediaan barang jadi
diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari
langganan ( fluctuation stock ).
b. Fungsi Economic Lot Sizing, ini perlu mempertimbangkan
penghematan-penghematan atau potongan pembelian, biaya
pengangkutan per unit menjadi lebh murah. Hal ini disebabkan karena
perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar,
dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya biaya
persediaan (biaya sewa gudang, investasi, risiko dan sebagainya).
c. Fungsi Antisipasi, apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan
yang dapat diperkirakan dan dapat diramalkan berdasarkan pengalaman
atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini
perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (seasional
inventories). Disamping itu perusahaan juga sering menghadapi
ketidapastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barangbarang selama periode tertentu. Dalam hal ini perusahaan memerlukan
persediaan ekstra yang disebut persediaan pengaman ( safety stock /
inventories ).
Jenis-jenis persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Agus Ristono (2009:7) jenis-jenis persediaan yaitu:
Pembagian jenis pesediaan dapat berdasarkan proses manufaktur
yang dijalani dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan proses manufaktur
adalah :
a. Persdiaan bahan baku dan penolong.
b. Persediaan bahan setengah jadi.
c. Persediaan barang jadi.
Pembagian jenis persediaan berdasarkan tujuanya, terdiri dari :
1) Persediaan pengaman (Safety Stock)
Persediaan pengaman atau sering pula disebut sebagai safety stock adalah
persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian
permintaan dan penyediaan. Apabila persediaan pengaman tidak mampu
mengantisipasi ketidakpastian tersebut, akan terjadi kekurangan persediaan
(stockout).
Faktor-faktor yang menentukan besarnya Safety Stock :
a) Penggunaan bahan baku rata-rata
Salah satu dasar untuk memperkirakan penggunaan bahan baku
selama periode tertentu, khususnya selama periode pemesanan
adalah rata-rata penggunaan bahan baku pada masa sebelumnya.
Hal ini perlu diperhatikan karena peramalan permintaan langganan
memiliki risiko yang tidak dapat dihindarkan bahwa persediaan
yang telah ditetapkan sebelumnya atas dasar taksiran tersebut habis
sama sekali sebelum penggantian bahan/barang dari pesanan
datang.
b) Faktor waktu atau lead time (procurement time)
Lead time adalah lamanya waktu antara mulai dilakukanya
pemesanan bahan-bahan sampai dengan kedatangan bahan-bahan
yang dipesan tersebut dan diterima di gudang persediaan. Lamanya
waktu tersebut tidaklah sama antara satu pesanan dengan pesanan
yang lain, tetapi bervariasi.
2) Persediaan Antisipasi
Persediaan antisipasi disebut sebagai stabilization stock merupakan
persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang
sudah dapat diperkirakan sebelumnya.
3) Persediaan dalam pengiriman (transit stock)
Persediaan dalam pengiriman disebut work in process stock adalah
persediaan yang masih dalam pengiriman, yaitu :
– Eksternal transit stock adalah persediaan yang masih berada dalam
transportasi.
– Internal transit stock adalah persediaan yang masih menunggu
untuk diproses atau menunggu sebelum dipindahkan.
Pengertian Persedian (skripsi tesis dan disertasi)
Setiap perusahaan, walaupun perusahaan perdagangan atau
perusahaan pabrik serta perusahaan jasa selalu memiliki/mengadakan
persediaan tanpa adanya persediaan, para pegusaha akan dihadakan pada
resiko bahwa perusahaanya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi
keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang/jasa.
Persediaan diadakan apabila kentungan yang diharapkan dari persedian
tersebut hendaknya lebih besar daripada biaya-biaya yang ditimbulkanya.
Beberapa pendapat dari para ahli agar lebih memahami tentang apa
itu pengertian dari persediaan.
a. Menurut Freddy Rangkuti (2002:1) menyatakan bahwa persediaan adalah
sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan
dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau
persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi,
ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaanya dalam
proses produksi.
b. Menurut Sartono (2001:443) persediaan adalah aktiva yang dimaksudkan
untuk dijual dalam kegiatan usaha normal serta sangat menentukan dalam
kelancaran operasi perusahaan. Persediaan merupakan jenis aktiva lancar
yang kuantitasnya cukup besar dalam suatu perusahaan dagang dan
manufaktur.
c. Menurut Agus Ristono (2009:1) persediaan dapat diartikan sebagai
barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa
yang akan datang.
Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah
sumber daya menganggur milik perusahaan yang belum digunakan karena
menunggu proses produksi yang tahapnya adalah diperoleh, diubah, yang
akan dijual kembali.
Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (skripsi tesis dan disertasi)
Untuk mencapai tujuan Manajemen Operasi haruslah dilakukan
fungsi-fungsi atau perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan
Operasional. Oleh karena itu fungsi tersebut berhubungan dengan
pengaturan informasi agar manajer operasi dapat melakuka pengawasan atas
kelancaran proses produksi.
Menurut Indriyo Gitosudarmo (2002:5) manajer operasi harus
melakukan tiga fungsi, antara lain :
a. Forecasting ( peramalan )
Peramalan adalah perkiraan apa yang terjadi di masa yang akan datang.
Dalam bidang operasional yang dimaksud peramalan adalah permalan
dalam hal permintaan ( demand forecasting ), peramalan dalam
penawaran dan peramalan tentang perkembangan teknologi di masa
depan.
b. Perencanaan ( Planing )
Jika kegiatan operasional tidak sesuai dengan keadaan di masa depan
maka dapat dipastikan peruahaan akan mengalami kerugian-kerugian
bahkan mungkin mengalami kebangkrutan. Maka dari itu perlu
diadakan peraencanaan yang sesuai dengan keadaan masa depan. Ada
tiga macam perencanaan dalam bidang produksi yaitu :
1. Factory Planning, perncanaan yang berhungan dengan pabrik
atau tempat pabrik. Terdiri dari :
– Letak Pabrik
– Lay Out Pabrik
– Luas Pabrik
– Bentuk Pabrik
– Jenis Mesin yang dipakai
– Lingkungan Kerja
2. Manufacturing Planing, perencanaan tentang produksi
pembuatan barang. Antara lain :
– Rute Aliran Proses Produksi
– Metode Kerja
– Alat Pembantu
– Waktu yang dipakai
– Jumlah Bahan
3. Production Planing, lebih berfokus dalam merencanakan
masalah produksi dalam hal software, terdiri dari :
– Desain Baru
– Metode Penyediaan Bahan
– Metode Penyediaan Barang Jadi
– Pola Produksi
– Skedul Produksi
– Pengaturan Tenaga Kerja
c. Pengawasan ( Control )
Pengawasan pada hakikatnya adalah pengamatan terhadap kegiatan
yang dilakukan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau
tidak. Informasi tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan rencana
harus disampaikan secara visual atau non visual. Jadi manajer harus selalu
memiliki catatan-catatan yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi.
Berdasarkan beberapa ruang lingkup tentang Manajemen
Operasioanal yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan lebih focus pada
“manajemen persediaan” yang sama dengan tema penelitian ini.
Selanjutnya peneliti akan membahas tentang persediaan.
Ruang Lingkup Perencanaan dan Pengendalian Operasional (skripsi tesis dan disertasi)
Kegiatan Operasional adalah merupakan interaksi antara bahan
dasar, bahan-bahan pembatu,tenaga kerja dan mesin-mesin serta alat-alat
perlengkapan yang diperlukan. Semua kegiatan itu maka akan keluar output
atau hasil.
Dalam keadaan tertentu seringkali terdapat kesempatan –
kesempatan yang dapat diambil guna untuk memperoleh laba besar tetapi
hal itu terhalang oleh factor-faktor produksi yang dimilikinya. Oleh sebab
itu manajemen operasioal mempunyai pengendalian atau perencanaan antara
lan :
– Strategi, dapat diartikan sebagai usaha untuk mengutamakan salah satu
atau beberapa kesempatan yang besar dan kemudiaan menentukan factorfaktor produksi yang sesuai.
– Target, berguna untuk membimbing langkah-langkah selajutnya berupa
rencana-rencana kerja dan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan itu.
– Anggaran/budget, merupakan acuan dalam melakukan pekerjaan dan
sebagai dasar alat untk memberikan perintah ke bawahan.
Pengertian Manajemen Operasional (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Indriyo Gitosudarmo (2002:2) Manajemen Operasi sering
pula disebut sebagai “Manajemen Operasional” atau “Manajemen Produksi
dan Operasi”. Hal ini disebabkan karena masalah Manajemen Operasi
merupakan wujud dari perkembangan terhadap masalah-masalah yang
banyak dibahas di dalam Manajemen Produksi.Jadi Manajemen Operasional
ini merupakan pembahasan yang lebih lanjut dari Manajemen Produksi.
Manajemen Operasional bertujuan mengatur penggunaan resources
( factor-faktor produksi ) yang ada baik berupa bahan, tenaga kerja, mesinmesin dan perlengkapan, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan
efektif dan efisien. Efektif berarti dengan resources yang ada dapat
diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, dalam arti jumlah output yang
dihasilkan bertambah besar serta mutu atau kualitas yang baik. Pengertian
efisien berarti bahwa proses produksi dapat berjalan dengan memakan
ongkos atau biaya yang rendah dan dapat diselesaikan tepat waktu
Penentuan Jumlah Replikasi (skripsi tesis dan disertasi)
Replikasi adalah melakukan pengulangan dalam menghitung hasil dari simulasi
agar dapat menunjukkan apakah hasil dari simulasi yang dibuat telah sesuai
dengan hasil yang diperlukan.
Untuk mendapatkan jumlah replikasi (n) yang diperlukan, maka terlebih dahulu
dilakukan replikasi awal (n0) sebanyak 10 kali. Kemudian selanjutnya untuk
mengetahui replikasi yang dibutuhkan (n’) dilakukan perhitungan berdasarkan
hasil dari replikasi awal.
Hasil dari replikasi awal dilakukan analisis untuk melihat apakah terjadi overlap
atau tidak dengan mencari rata-rata hasil replikasi, standar deviasi, tn-1,1-α/2,
17
confidence interval dan nilai half-width. Jika terjadi overlap pada confidence
interval nilai yang dibandingkan, maka yang harus dilakukan adalah menambah
jumlah replikasi (n) sampai tidak terjadi overlap
Tahapan Simulasi (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Law dan Kelton (2000) untuk melakukan simulasi ada beberapa elemen
prosedur atau tahapan simulasi yaitu:
a. Memformulasikan masalah
Diawali dengan mengenal garis besar sistem seperti apa. Tahap ini perlu untuk
mengenali permasalahan yang ada, fokus objek yang ingin dianalisa, variabel
yang terlibat, mengenali kendala dan juga ukuran performansi dari hasil yang ingin
dicapai.
b. Mengumpulkan data
Mengumpulkan seluruh data yang merupakan informasi penunjang dalam model
sistem yang kemudian dapat diinputkan setelah model disusun.
c. Memilih software dan pengembangan model
Model disusun dan dikembangkan dalam bahasa yang sesuai untuk dipergunakan
pada software yang diinginkan.
d. Melakukan verifikasi dan validasi model
Tahap ini merupakan bagian yang penting dalam simulasi. Verifikasi merupakan
langkah dalam memastikan apakah model sudah berlaku dengan benar dan
sesuai seperti konsep, asumsi, dan apakah sudah diterjemahkan dengan benar ke
dalam bahasa software yang digunakan. Sedangkan validasi merupakan tahapan
dalam memastikan apakah model yang dibuat sudah benar-benar
mempresentasikan sistem nyata.
e. Menganalisa dan mengeksplorasi model
Sistem yang sudah valid dapat dianalisa. Sistem yang sifatnya terbuka, dapat
dilakukan eksplorasi model yaitu dengan melakukan keadaan input ataupun
keadaan lainnya.
f. Melakukan eksperimen optimasi model
Output dari simulasi, perilaku dari sistem, dan analisanya diteliti kemudian
dilakukan eksperimen sebagai jawaban dari pertanyaan pada formulasi masalah.
Gambaran optimal dari sistem dapat diperoleh melalui model yang dijadikan
sebagai pertimbangan untuk memperbaiki sistem aktual yang ada.
g. Mengimplementasikan hasil simulasi
Perbaikan sistem dapat diusulkan dari hasil simulasi yang didapatkan kepada
manajemen. Dalam mengimplementasikan hasil simulasi ini terhadap sistem nyata
memerlukan kontrol secara terus menerus sehingga memungkinkan untuk
munculnya masukan lain agar terjadi kesinambungan dalam mengoptimasi sistem.
Kelebihan dan Kekurangan Simulasi (skripsi tesis dan disertasi)
Sebagai salah satu cara mempelajari suatu sistem, simulasi memiliki keunggulan
dan kelemahan (Kelton, 2000).
Keunggulan simulasi:
a. Mampu mengakomodasi sistem kompleks dengan variabilitas yang relatif
tinggi.
b. Dapat memodelkan berbagai macam tipe sistem.
c. Dapat melihat performasi sistem suatu saat bahkan dalam kondisi lain.
d. Lebih leluasa mengendalikan eksperimen.
e. Tidak merusak sistem yang ada.
f. Memvisualisasikan sistem pada keadaan nyata.
g. Menunjang detail sebuah desain.
h. Hasilnya dapat menjadi masukan perbaikan sebuah sistem.
Kelemahan simulasi:
a. Sifatnya cenderung perspektif.
b. Sulit mengkontribusikan semua unsur sistem yang komplek ke model
simulasi.
c. Hanya nilai estimasi yang dapat dihasilkan dari sebuah model simulasi
d. Dari parameter pada simulasi, sulit untuk mendapatkan hasil eksaknya.
e. Biaya untuk model simulasi terkadang cenderung mahal dan juga memerlukan
waktu dalam pengembangan.
Model Simulasi (skripsi tesis dan disertasi)
Simulasi merupakan suatu teknik dalam menirukan operasi – operasi atau proses
– proses yang ada atau terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat
komputer dimana dilandasi dengan beberapa asumsi tertentu sehingga sistem
tersebut bisa dipelajari secara ilmiah dan dapat mewakilkan sistem yang
sebenarnya (Law and Kelton, 2000).
Pendekatan dengan menggunakan simulasi diawali dengan membangun model
sistem secara nyata. Model yang dibangun harus mampu menunjukkan
bagaimana komponen pada sistem tersebut saling berinteraksi. Dengan demikian
sudah dapat menggambarkan bagaimana perilaku sistem yang ada. Setelah
membuat model, selanjutnya adalah mentransformasikan model ke dalam suatu
program komputer agar dapat disimulasikan.
Menurut Law and Kelton (2000), umumnya model simulasi dapat dikelompokkan
menjadi tiga dimensi sebagai berikut.
a. Statis dengan Dinamis
Model simulasi statis adalah model untuk menggambarkan sistem yang tidak
terpengaruh perubahan waktu atau pada waktu tertentu. Sedangkan dinamis
menggambarkan sistem yang terpengaruh dengan perubahan waktu.
Model – model persediaan
Model – model biaya minimum atau laba maksimum
Deterministik
Statik Dinamik
Probabilistik
Statik Dinamik
b. Simulasi Deterministik dengan Simulasi Stokastik
Simulasi deterministik adalah simulasi dimana model yang dibentuk tidak
mengandung variabel bersifat acak, sebaliknya apabila mengandung input yang
sifatnya acak maka disebut dengan model simulasi stokastik.
c. Simulasi Kontinu dengan Simulasi Diskret
Dasar pengelompokkan dalam hal ini adalah mengacu kepada sistem yang ingin
dikaji. Apabila variabel sistem mencerminkan status dari sistem yang berubah di
titik waktu tertentu maka sistem disebut diskret. Sementara apabila variabel sistem
seiring perubahan waktu mengalami perubahan secara berkelanjutan maka sistem
disebut kontinu.
Biaya Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Baroto (2002) mengatakan bahwa terdapat biaya-biaya variabel yang dapat
mempengaruhi keputusan jumlah persediaan, yaitu:
ROP = Lt x Q
a) Biaya Simpan
Biaya simpan merupakan biaya yang terdiri dari variasi biaya-biaya yang
berpengaruh langsung pada jumlah persediaan yang ada. Biaya simpan
mencakup biaya: fasilitas (penerangan, ruangan, dll), asuransi untuk persediaan,
pajak dari persediaan, dan biaya apabila terjadi pencurian.
b) Biaya Pemesanan atau Pembelian
Biaya pemesanan atau pembelian mencakup biaya: proses pemesanan atau
ekspedisi, telepon, surat menyurat, pengepakan dan penimbangan, dan
pengiriman ke gudang.
c) Biaya Penyiapan Pabrik
Biaya ini terjadi apabila terdapat bahan – bahan atau komponen yang tidak dibeli,
namun pabrik memproduksinya sendiri. Perusahaan mengalami biaya penyiapan
guna memproduksinya. Adapun yang termasuk dalam biaya – biaya ini yaitu: biaya
mesin-mesin menganggur, penyiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan, dan
ekspedisi.
d) Biaya kehabisan / kekurangan bahan
Biaya kekurangan atau kehabisan bahan merupakan biaya yang ditimbulkan
apabila terjadi kondisi dimana persediaan yang dimiliki tidak mencukupi
permintaan atau kebutuhan bahan yang ada. Yang termasuk dalam biaya-biaya
ini yaitu: biaya akibat kehilangan penjualan, terjadi kehilangan pelanggan, biaya
akibat pemesanan khusus, ekspedisi, selisih harga, dan biaya akibat
terganggunya operasi.
Re-order Point (ROP)(skripsi tesis dan disertasi)
Bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional proses produksi pada
perusahaan tidaklah cukup hanya dengan melakukan sekali pemesanan barang
saja. Maka dengan demikian akan dilakukan pemesanan atau pembelian kembali
barang secara berkala dalam periode tertentu. Re-order point (ROP) adalah pada
tingkat persediaan berapa pemesanan harus dilakukan agar barang datang tepat
pada waktunya diperlukan.
Safety Stock (skripsi tesis dan disertasi)
Safety stock atau persediaan pengaman merupakan tambahan dalam persediaan
yang dilakukan sebagai pelindung dari kemungkinan adanya kekurangan bahan
yang dapat terjadi (Rangkuti, 2004). Terdapat tiga faktor dalam menentukan
jumlah persediaan pengaman sebagai berikut:
a. Jumlah rata-rata demand atau kebutuhan;
b. Waktu;
c. Perhitungan biaya – biaya yang digunakan.
Usaha untuk menghindari terjadinya kekurangan bahan atau stok akan
menimbulkan kenaikan biaya simpan akibat dari adanya safety stock. Terdapat
beberapa metode dalam menetukan jumlah safety stock dimana salah satunya
adalah service level. Service level merupakan target dari perusahaan dalam
memenuhi permintaan dari stok yang dimiliki. Pada umumnya perusahaan
menetapkan 95% service level yang berarti kemungkinan untuk permintaan yang
tidak dapat terpenuhi hanyalah sebesar 5%. Semakin tinggi service level maka
akan menimbulkan nilai safety stock yang semakin tinggi pula.
Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Salah satu fungsi manajerial yang penting dalam perusahaan adalah pengendalian
persediaan. Menurut Ishak (2010), tujuan pengendalian persediaan yaitu sebagai
berikut:
i. Pemasaran menginginkan persediaan agar dapat melayani permintaan
konsumen dengan cepat.
ii. Produksi ingin membuat proses produksi dapat beroperasi dengan efisien
karena persediaan yang dimiliki tersedia ketika dibutuhkan.
iii. Pembelian (purchasing) menggunakan sebagai pembatas apabila dalam
pembelian terjadi kenaikan harga dan apabila terjadi kekurangan produk.
iv. Bagian keuangan ingin meminimasi semua bentuk persediaan karena
persediaan mengeluarkan biaya perawatan dan bentuk investasi yang
tertanam atau perhitungan untuk pengembalian modal yang dikeluarkan
perusahaan.
v. Aspek personalia menginginkan terdapat persediaan agar dapat digunakan
untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi pada kebutuhan tenaga kerja.
vi. Bagian rekayasa (engineering) menggunakan persediaan sebagai bentuk
antisipasi apabila terjadi perubahan dalam rekayasa.
Nur Bahagia (2006) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi
dalam sistem persediaan pada umumnya adalah permasalahan kebijakan
persediaan. Permasalahan kebijakan persediaan berkaitan dengan bagaimana
menjamin agar setiap permintaan dapat dipenuhi dengan ongkos minimal.
Masalah tersebut berhubungan dengan penentuan besarnya operating stock dan
safety stock. Masalah lain yang sering muncul adalah penentuan barang yang
akan dibuat atau dipesan dan waktu pemesanan barang.
Unsur-unsur Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Siswanto (1985) menjabarkan bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi dasar bagi
persediaan. Unsur tersebut adalah:
a. Unsur permintaan (demand)
Terdapat dua jenis permintaan yang dapat terjadi dalam proses operasi usaha
bisnis. Pertama adalah dapat diketahui dengan pasti adanya permintaan di hari
mendatang sehingga permintaan tersebut bersifat deterministik. Kedua adalah
tidak dapat diketahui dengan pasti permintaan di hari mendatang sehingga
permintaan tersebut bersifat probabilistik yang akan ditentukan dengan
menggunakan distribusi probabilitas.
b. Unsur periode datangnya pesanan (lead time)
Jarak waktu antara ketika dilakukan pemesanan kepada supplier hingga
kedatangan barang yang dipesan disebut sebagai lead time. Lead time juga
berarti sebagai periode kedatangan pesanan. Jika permintaan maupun periode
datangnya pesanan dapat diketahui dengan pasti maka dapat dikatakan situasi
tersebut deterministik, sedangkan apabila salah satu ataupun keduanya dalam
situasi sebaliknya maka termasuk model probabilistik.
c. Unsur permintaan selama periode datangnya pesanan
Setelah penentuan karakteristik dari periode datangnya pesanan maka dapat
diperkirakan juga unit yang diminta selama periode datangnya pesanan. Unit yang
diminta selama periode datangnya pesanan dapat berjumlah tetap atau juga
kemungkinan dapat berubah-ubah yang tergantung dari sifat dan perilaku
permintaannya.
Pengertian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam
waktu tertentu, atau juga dapat berupa barang-barang yang belum selesai
pengerjaannya, atau juga berwujud material yang masih menunggu waktu untuk
dipergunakan dalam proses produksi selanjutnya (Rangkuti, 2004).
Menurut Dobler at al, ada beberapa klasifikasi persediaan atau inventory yang
digunakan oleh perusahaan, antara lain :
a. Inventory Produksi
Dalam klasifikasi inventori produksi mencakup material dan juga bahan-bahan
lainnya yang akan dipergunakan pada proses produksi dan bahan termasuk
bagian dari produk.
b. Inventory MRO (Maintaintenance, Repair, and Operating supplies)
Kategori ini mencakup barang-barang yang akan dipergunakan pada proses
produksi tetapi bukan merupakan bagian dari produk. Seperti contohnya pelumas
atau pembersih.
c. Inventory In-Process
Yang termasuk dalam kategori inventori ini adalah produk setengah jadi. Produk
yang termasuk dalam kategori inventori ini bisa ditemukan dalam berbagai proses
produksi.
d. Inventory Finished-goods
Kategori ini adalah seluruh produk yang sudah jadi dan sudah siap untuk dilakukan
pemasaran
Teori Pemrograman Web (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut (Nais, 2017) berikut ini merupakan beberapa teknologi dasar yang
digunakan dalam membangun sebuah sistem, dan yang akan dipakai penulis dalam
proses penelitian ini:
A. HTML
HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language.
Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah text biasa dapat berfungsi
lain walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya text yang dapat
dijadikan link.
Disebut Markup Language karena bahasa HTML menggunakan
tanda (mark), untuk menandai bagian-bagian dari text, tanda ini di kenal sebagai
HTML tag.
B. CSS
CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain
atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS kita bisa membuat
halaman website yang dari html tadi menjadi lebih indah untuk dilihat.
C. PHP
Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat
ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Dengan PHP kita dapat membuat
website menjadi dinamis. Untuk pembuatan web, kode PHP biasanya di
sisipkan ke dalam dokumen HTML. Karena fitur inilah PHP disebut juga
sebagai Scripting Language atau bahasa pemrograman script.
D. MySQL
MySQL adalah salah satu aplikasi RDBMS (Relational Database
Management System). Pengertian sederhana RDBMS adalah aplikasi database
yang menggunakan prinsip relasional. Database adalah kumpulan relasi yang
saling terhubung satu sama lainnya.
SQL (Structured Query Language) adalah bahasa pemrograman
khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam RDBMS. SQL
biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk
manipulasi data. Perintah SQL ini sering juga disingkat dengan sebutan
‘query‘.
Pengelolaan Kartu Persediaan Bahan Baku (skripsi tesis dan disertasi)
A. Sistem Pencatatan Perpetual
Menurut Firdaus dan Wasilah (2012), yang menyatakan bahwa sistem
perpetual melakukan pencatatan secara terus-menerus terhadap penambahan
Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – Pemakaian rata-rata) x Lead Time
Reorder Point = (Leadtime * Pemakaian rata-rata) + Safety Stock
dan pengurangan persediaan. Dengan demikian harga pokok bahan yang
dipakai dan persediaan bahan pada akhir periode setiap waktu dapat ditentukan.
B. Kartu Persediaan Metode Rata-rata
Menurut Firdaus dan Wasilah (2012) Dalam sistem perpetual
penambahan dan pengurangan bahan dicatat ke dalam masing-masing kartu
persediaan bahan untuk setiap jenis bahan. Dengan demikian dapat diketahui
saldo dari masing-masing persediaan bahan tersebut setiap saat, dan setiap
terjadi transaksi penerimaan dan pemakaian bahan.
Metode rata-rata yang digunakan pada metode perpetual ini biasa
disebut metode rata-rata bergerak atau moving average. Dikatakan bergerak
karena harga per unit persediaan selalu bergerak atau berubah sesuai dengan
terjadinya perubahan atau mutasi pada jumlah unit persediaan yang dimiliki
perusahaan
Pengendalian Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
A. Pengertian
Menurut (Ristono, 2013) yang menyatakan bahwa pengendalian
persediaan yang dijalankan adalah untuk menjaga tingkat persediaan pada
tingkat persediaan yang optimal sehingga diperoleh penghematan-penghematan
untuk persediaan tersebut. Hal inilah sehingga dapat menunjukkan tingkat
persediaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjaga kontinuitas
produksi dengan pengorbanan atau pengeluaran biaya yang ekonomis.
Dengan demikian yang dimaksud dengan pengendalian persediaan
adalah kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan (bahan
baku/penolong) yang tepat, menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga,
waktu yang diperlukan untuk menambah persediaan dan berapa jumlah yang
dibutuhkan untuk melakukan pembelian kembali supaya dapat melayani dan
menjamin kebutuhan bahan/barang dengan tepat dan dengan biaya yang
ekonomis atau serendah-rendahnya.
B. Biaya Persediaan
Menurut (Herjanto, 2006) yang menyatakan bahwa dalam menentukan
besarnya jumlah pesanan yang paling ekonomis tersebut, harus memperhatikan
biaya-biaya yang terkait dalam biaya persediaan, antara lain:
1. Biaya Pemesanan atau Ordering costs merupakan biaya yang dikeluarkan
sehubungan dengan kegiatan setiap kali melakukan pemesanan
bahan/barang.
2. Biaya Penyimpanan atau Carrying costs merupakan biaya yang dikeluarkan
dalam penyimpanan persediaan bahan/barang.
3. Biaya Kekurangan Persediaan atau Shortage costs merupakan biaya yang
dikeluarkan perusahaan akibat tidak tersedianya bahan pada waktu yang
diperlukan.
C. Tujuan Pengendalian Persediaan
Menurut Ristono (2013) yang menyatakan bahwa suatu perusahaan
yang mengelola persediaan pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan pengendalian persediaan adalah sebagai berikut:
a) Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat
(memuaskan konsumen)
b) Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak
mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses
produksi, hal ini dikarenakan alasan:
• Kemungkinan barang (bahan baku dan penolong) menjadi langka
sehingga sulit untuk diperoleh
• Kemungkinan supplier terlambat mengirimkan barang yang dipesan
(c) Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba
perusahaan
(d) Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat
mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar
(e) Menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran,
karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar.
Dari beberapa tujuan pengendalian diatas maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan pengendalian persediaan adalah untuk menjamin terdapatnya
persediaan sesuai kebutuhan. Agar kontinuitas produksi tetap terjaga, maka
untuk berjaga-jaga perusahaan sebaiknya memiliki apa yang dinamakan dengan
persediaan cadangan (safety stock) atau persediaaan minimal bahan
baku/penolong yang harus dipertahankan untuk menjaga kontinuitas produksi.
D. Sistem Pengendalian Persediaan
Suatu sistem pengendalian persediaan yang baik pada perusahaan
khususnya manufaktur, perusahaan harus mampu mengendalikan bahan baku
yang ada, mampu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengadaan
persediaan bahan baku kembali dan mampu menentukan berapa jumlah pesanan
yang paling ekonomis sehingga peluang perusahaan untuk meraih keuntungan
juga semakin besar dengan meminimalkan biaya-biaya yang terkait pada
persediaan bahan baku.
Jenis-Jenis Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
Adapun jenis persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan
tahapan dalam proses produksi, meliputi sebagai berikut:
1. Persediaan bahan baku utama yaitu bahan mentah yang akan diproses dalam
proses produksi sedangkan bahan penolong merupakan bahan yang
menolong terciptanya suatu produk.
2. Persediaan barang setengah jadi atau barang yang masih dalam proses
produksi.
3. Persediaan barang jadi merupakan barang yang telah siap digunakan atau
dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen.
C. Fungsi Persediaan
Dalam menunjang kegiatan proses produksi, adanya persediaan
mempunyai fungsi-fungsi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
perusahaan. Menurut (Kusuma, 2004) yang menyatakan bahwa fungsi
persediaan tersebut, antara lain:
a. Menjadikan proses produksi dan pemasaran menjadi stabil
b. Mengurangi ketidakpastian produksi akibat fluktuasi pasokan bahan baku.
c. Sebagai penyangga dan komponen berguna untuk mengurangi
ketidakpastian produksi akibat kerusakan mesin
d. Persediaan produk jadi berguna untuk memenuhi fluktuasi permintaan yang
tidak dapat dengan segera dipenuhi oleh produksi mengingat untuk produksi
dibutuhkan bahan baku
Persediaan (skripsi tesis dan disertasi)
A. Pengertian
Salah satu elemen terpenting dalam menunjang kelancaran kegiatan
suatu produksi adalah persediaan. Beberapa pendapat telah mengemukakan
mengenai pengertian persediaan, sebagai berikut:
1) Persediaaan adalah suatu bagian dari kekayaan perusahaan manufaktur yang
digunakan dalam rangkaian proses produksi untuk diolah menjadi barang
setengah jadi dan akhirnya menjadi barang jadi. (Prawirosentono, 1997:66-
67).
2) Menurut (Herjanto, 2006:237), persediaan hanyalah sumber dana yang
menganggur, karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang
terikat didalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
3) Sedangkan menurut (Ristono, 2013) persediaan merupakan suatu model
yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan
usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas
perusahaan. Ciri khas dari model persediaan adalah solusi optimalnya
difokuskan untuk menjamin persediaan dengan biaya yang serendahrendahnya.
Jadi simpulan dari ketiga pengertian diatas adalah persediaan
barang/bahan baku merupakan bagian dari perusahaan yang akan diolah
menjadi barang jadi, tetapi sebelum masuk ke tahap pengolahan inilah biaya
muncul sebagai biaya yang menganggur karena biaya yang terikat dalam
persediaan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Sehingga diperlukan
model persediaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terikat
dengan persediaan bahan baku, mencari solusi optimalnya difokuskan untuk
menjamin persediaan dengan biaya serendah-rendahnnya.
Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga Golongan, yaitu
1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
3) Kewajiban-kewajiban lain. Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian kesadaran, tanggung-jawab, jujur, tertib, besemangat dengan memegang rahasia Negera dan melaksanakan tugas kedinasan.
Pasal 2 PP No 94 Tahun 2021 menyatakan PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kewajiban PNS Adapun kewajiban PNS tersebut dituangkan pada Pasal 3, yaitu
- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 4 PP No 94 Tahun 2021, PNS juga diwajibkan untuk:
- menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara (skripsi, tesis, disertasi)
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berfungsi sebagai
1) Pelaksana Kebijakan Publik
2) Pelayanan publik
3) Perekat dan pemersatu bangsa.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas
1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaatuan Republik Indonesia.
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Perundang–undangan pada umumnya.
Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik–baiknya. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu melakukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, UUD 1945, negara dan pemerintahan. Dalam hal ini pegawai negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya berada di bawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sehubungan dengan kedudukan pegawai negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan sudah tentu disamping kewajiban baginya juga diberikan apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai hubungan Pegawai Negeri Sipil dengan Negara dan Pemerintah serta mengenai loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Didasari bahwa kedudukan pegawai negeri khususnya Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu penentu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Dengan penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk keperluan tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus bersatu padu bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.
Indikator Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara (skripsi, tesis, disertasi)
Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari: a. PNS Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. b. PPPK PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan-ketentuan Undang- Undang ini. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masayarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pegawai Negeri Sipil (skripsi, tesis, disertasi)
Definisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjayang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang ASN berbunyi :
“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Pejabat Negara”
Definisi jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
(1) pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;
(2) fungsi;
(3) dinas; jawatan fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur);̴ negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan);̴ organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh jawatan yang bersangkutan;̴rangkap, dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro;̴struktural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan telah diatur
Hubungan Kompensasi Dengan Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Fungsi dan Tujuan Pemberian Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Kewajiban Hakim (skripsi, tesis, disertasi)
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (curialus novit). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.
Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Tugas dan Fungsi Hakim(skripsi, tesis, disertasi)
Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahum 2009
Pengertian Hakim (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam pengertian Hakim lainnya yaitu menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.4 Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.6 Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Oleh karenanya dalam pengertian hakim sangat terkait erat dengan putusan hakim. Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.
Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan.
Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.
[1] Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[2] Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[3] Pasal 1 Angka 9 KUHAP
Tujuan Pemberian Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Sistem Peradilan (skripsi, tesis, disertasi)
Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di indonesia. Beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam di antaranya
- Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yg diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidik, penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yg dgn bukti itu membuat terang tetang tindak pidana yg terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untu mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dpt atau tdknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dlm UU ( pasal 1 angka 5 KUHAP)
- Penuntut umum, (jaksa)
- hakim
- penasihat hukum, dan
- Pencari keadilan.(Pengacara)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentinganya masing-masing. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan. Berdasarkan lingkunganya masing-masing seperti
- Peradilan Umum
- Peradilan Agama
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara
Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sebagai berikut
- Asas “ Ius Curia Novit” “setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya”, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajutkan kepadanya dengan daalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.
- Asas peradilan cepat,(efisien) singkat (efektif) dan biaya ringan (tidak memberatkan) Asas ini mulai diatur dalam ketentuan pokok kekuasaaan hakim.
- Asas Audi Et Alterram Partem “mendengar kedua belah pihak yang berpekara”. Dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu.
- Asas Unus Testis Nullus Testis “satu saksi bukanlah saksi”
- Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara. Tidak mengatur secara tegas bahwa untuk perkara di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara.
- Asas Nemo Judex Indeneus in Propria Causa. Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri. Dalam hukum acara perdata, asas ini menekankan pada obyektifitas pada pemeriksaan perkar. Tentunya asas ini ditunjukkan kepada hakim bahwa seorang hakim karena jabatannya harus mengundurkaan diri dari kedudukannya dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya bilamana ia mempunyai kepentingan langsung terhadap tersebut atau mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan salah satu pihak yang berperkara.
- Asas Lex Rae Sitae Bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama obyek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat.
Kekuasaan Kehakiman (skripsi, tesis, disertasi)
Defenisi yang disebutkan dalam Undang – Undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945.14 Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena itu dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.
Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dakam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu Negara telah berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum dan demokrasi.
Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsipprinsip negara hukum dan demokrasi.
Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkingan kekuasan kehakiman sendiri.
- Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang
Berdasarkan uraian di atas maka kekuasan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratish faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku
Jenis –jenis Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator -indikator Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Milkovich dan Newman (2002), kompensasi merupakan keseluruhan bentuk kembalian finansial, pelayanan nyata, dan tunjangan karyawan yang diterima sebagaibagian dari hubungan pekerjaan(Milkovich dan Newman, 2002).Menurut Byars & Rue (1994), kompensasi merupakan semua imbalan ekstrinsik yang diterima karyawan dalam pertukaran dengan kerjanya. Imbalan ekstrinsik merupakan semua bentuk kembalian finansial secara langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan(Byars & Rue, 1994).Bernardin & Russell (1998), juga mengemukakan pendapat yang sama tentang kompensasi yaitu seluruh bentuk kembalian-kembalian finansial dan keuntungan-keuntungan yang nyata yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Berdasarkan model pertukaran ekonomi, kompensasi dapat dipandang sebagai (a) suatu sistem imbalan yang memotivasi karyawan untuk bertindak atau bekerja, (b) suatu cara komunikasi kritis untuk mendukung organisasi dan menguatkan nilai, budaya, dan tingkah laku yang diharapkan, (c) suatu mekanisme yang penting yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya(Bernardin & Russell, 1998).
Keadaan Pemerintahan (skripsi, tesis, disertasi)
Dari sudut administrasi pemerintahan dan budaya desa, Tulehu adalah kota kecamatan dari kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan juga sebagai desa induk yang membawahi sebelas dusun dimana dusun-dusun tersebut merupakan petuanannya. Adapun dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut :
- Dusun Pahlawan
- Dusun Kampung Baru
- Dusun Kampung Tengah
- Dusun Kampung Lama
- Dusun Hurnala I
- Dusun Hurnala II
- Dusun Mamokeng
- Dusun Rupaitu
- Dusun Kramat
- Dusun Sarimadu
- Dusun Pohon Mangga
- Dusun Jembatan Dua
Sedangkan batas-batas wilayah pemerintahan desa Tulehu adalah sebagai berikut :
- Di sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Pattasiwa
- Di sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Banda
- Di sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamata Leihitu
- Di sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Maluku
Keadaan Geografis (skripsi, tesis, disertasi)
Desa Tulehu adalah salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Maluku tengah yang berada di pesisir utara pulau Ambon, dan berhadapan langsung dengan desa-desa lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah maupun kota Masohi yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah. Desa Tulehu termasuk dalam kawasan daerah Kabupaten
Maluku Tengah yang tidak berada pada daratan Pulau Seram sebagai tempat letaknya Kota Masohi yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, tetapi desa Tulehu berada pada Pulau Ambon sebagai tempat letaknya Kota Ambon yang menjadi Ibukota Propinsi Maluku. Oleh karena itu maka letak desa Tulehu sangat staregis sebagai lokasi transit baik yang menghubungkan jalur tarnsportasi laut antar pulau Seram dan pulau Ambon, maupun jalur transportasi darat ke kota Ambon sebagai Ibukota Propinsi Maluku maupun antar desa dalam kawasan pulau Ambon.
Jarak antara Desa Tulehu dengan Ibukota Propinsi lebih dekat bila dibandingkan dengan jarak antar desa Tulehu ke Ibukota Kabupaten Maluku Tengah. Jarak antar desa Tulehu ke Kota Ambon sebagai Ibukota Propinsi hanya ditempuh dalam jarak 35 km melalui darat, sedangkan jarak ke Ibukot Kabupaten Maluku Tengah sepanjang 45 km yang harus ditempuh melalui laut.
Definisi Persepsi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Usaha Pengangkutan (skripsi, tesis, disertasi)
Pengangkutan merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Dengan demikian kewajiban utama dalam pengangkutan adalah :
- Menyelenggarakan pengangkutan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan.
- Mengusahakan supaya barang-barang yang diangkut tetap dalam keadaan utuh tidak berkurang untuk diserahkan kepada pihak yang dituju.
Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan orang dar tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini yang terkait dengan unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut :
- Ada sesuatu yang diangkut
- Tersedianya kendaraan sebaga alat angkut
- Ada tempat yang dapat di lalui alat angkut
Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbale balik antara pengangkut dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, sebagai pihak pengirim barang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan yang telah disepakati. Hal ini yang kemudian menjadi hak pihak pengangkut. Sedangkan hak pengirim adalah menerima barang yang dikirim dalam keadaan utuh. Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka ia harus bertanggung jawab, artinya pihak pengangkut harus memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengangkut sendiri.
Bentuk nyata dari tanggung jawab seorang pengangkut yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak pengirim. Namun, hal tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain :
- Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.
- Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.
Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah :
- Keadaan memaksa (Overmacht);
- Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
- Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur;
- Keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan, yang disebabkan
- karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah.
Menurut Saefullah Wiradipradja, ada tiga macam prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan
- Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
- Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga;
- Prinsip tanggung jawab mutlak.
Ekspeditur mempunyai hubungan yang sangat erat baik dengan pengirim, pengangkut, maupun penerima, walaupun ia bukan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mengenai kedudukan ekspeditur diatur dalam bagian II title V Buku I pasal 86 sampai 90 KUHD. Pengertian ekspeditur terdapat dalam pasal 86 ayat (1) KUHD, yaitu : “ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan”.
Ekspeditur mempunyai tugas yang berbeda dengan seorang pengangkut. Ekspeditur hanya bertugas mencarikan pengangkut yang baik bagi pihak pengirim yang akan mengirimkan barangnya, dan tidak mengadakan pengangkutan sendiri. Dalam hal ini ekspeditur berfungsi sebagai “perantara” dalam perjanjian pengangkutan. Ekspeditur mempunyai perjanjian tersendiri dengan pihak pengirim, yang disebut dengan perjanjian ekspedisi. Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik antara ekspeditur yang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut bagi pihak pengirim dengan pihak pengirim yang mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspeditur. Perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum “pelayanan berkala” (pasal 1606 KUHPer) dan “pemberian kuasa” (pasal 1792 KUHPer).
Pasal 1601 KUHPer menyebutkan : “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syaratsyarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.” Pernyataan diatas menyatakan bahwa sifat hukum “pelayanan berkala” ada dalam perjanjian ekspedisi karena hubungan ekspeditur dan pengirim tidak tetap, yakni ketika pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengirim barangnya melalui ekspeditur.
Pasal 1792 KUHPer menyatakan : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Sifat “pemberian kuasa” ini ada karena pengirim memberikan kuasa kepada ekspeditur untuk mencarikan pengangkut bagi pihak pengirim. Hal ini terjadi apabila ekspeditur dalam mengadakan perjanjian pengangkutan bertindak atas nama pengirim.
Biasanya ekspeditur dalam menjalankan tugasnya untuk mencarikan pengangkut bertindak atas namanya sendiri, walaupun untuk kepentingan pihak pengirim. Pasal 455 KUHD menyatakan : “Barang siapa membuat perjanjian carter kapal untuk orang lain, terikatlah dia untuk diri sendiri terhadap pihak lawannya, kecuali apabila pada waktu membuat perjanjian tersebut dia bertindak dalam batas-batas kuasanya dan menyebutkan nama si pemberi kuasa yang bersangkutan”. Kedudukan ekspeditur disini sama dengan komisioner, yang biasa bertindak atas nama diri sendiri (pasal 76 KUHD).
Apabila ia bertindak atas nama sendiri, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak ekspeditur itu sendiri. Sebaliknya, apabila ekspeditur dalam menjalankan tugasnya menggunakan nama pihak pengirim, maka pihak pengirim dapat langsung mengajukan gugatan terhadap pihak pengangkut.
Seorang ekspeditur memiliki tanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim kepadanya dalam kegiatan pengiriman barang seperti yang disebutkan dalam pasal 87 KUHD, yaitu :
- Menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dan dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim;
- Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.
Menurut pasal 87 KUHD, tanggung jawab ekspeditur hanya sampai saat barang-barang yang akan dikirim tersebut telah diterima oleh pengangkut. Namun, ekspeditur juga memiliki tanggung jawab terhadap barang-barang yang telah dikirim. Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa : “ia (ekspeditur) juga harus menanggung kerusakan atau kehilanganbarang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya dibebankan oleh kesalahan atau keteledorannya”.
Jadi, apabila barang-barang yang telah dikirim mengalami kerusakan, dan dapat dibuktikan terdapat kesalahan atau kelalaian pihak ekspeditur ketika barang masih berada pada pihak ekspeditur, maka pihak ekspeditur dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang terjadi. Pihak ekspeditur juga telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian seperti kerusakan barang baik seluruh atau sebagian dan kehilangan pada barang yang akan dikirim. Asuransi ini sangat penting karena akan terjadi pengalihan risiko dari pihak penyedia jasa kepada pihak asuransi. Berhubungan dengan tanggung jawab ekspeditur tersebut, ada baiknya jika ekspeditur melakukan pendaftaran dan mencatat tentang jenis dan banyaknya barang-barang yang diterima untuk diangkut serta harga barang tersebut dalam suatu daftar harian (jurnal) seperti yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (2) KUHD.
Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Berakhirnya Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan, suatu perikatan dapat berakhir tetapi perjanjian yang merupakan salah satu sumbernya masih tetap ada. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan tentang pembayaran menjadi hapus, namun perjanjiannya belum hapus karena masih ada perikatan untuk menyerahkan barang belum terlaksana. Suatu perjanjian telah hapus jika semua perikatan dari perjanjian itu telah hapus pula sebaliknya suatu perjanjian dapat mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan yang ada di dalamnya apabila perjanjian itu hapus dengan berlaku surut, misalnya akibat pembatalan karena adanya wanprestasi. Suatu perjanjian dapat hapus karena[1];
- Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
b.Ditentukan oleh undang-undang. Misalnya para akhli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan selama waktu tertentu, akan tetapi perjanjian tersebut oleh undang-undang dibatasi hanya berlaku selama 5 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata.
- Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian dapat hapus.
- Pernyataan penghentian perjanjian (opzegging), hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan opzegging ini hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja maupun perjanjian sewa-menyewa.
- Karena adanya putusan hakim.
- Tujuan perjanjian telah tercapai.
- Dengan perjanjian para pihak (herroepping)
Penyebab Kepuasaan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Akibat wanprestasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mengenai akibat wanprestasi, ditentukan di dalam Pasal 1287 KUH Perdata, yang pada dasarnya jika seseorang melakukan wanprestasi, maka bagi kreditur dapat menuntut[1]:
- Pemenuhan prestasi, jika hal itu masih mempunyai arti bagi kreditur;
- Membayar ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, ganti kerugian tersebut dapat meliputi:
- Biaya (kosten) yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.
- Rugi (schaden) yaitu kerugian karena kerusaakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan kesalahan debitur.
- Bunga (interesten) yaitu hilangnya keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak wanprestasi.
- Pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian;
- Pemutusan perjanjian (ontbinding).
Seorang debitur yang dituntut telah melakukan wanprestasi, maka ia dapat membela diri dengan mengemukakan alasan-alasan. Alasan yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:
- Debitur tidak berprestasi tersebut karena ia dalam keadaan memaksa (overmacht) yaitu suatu keadaan tidak diduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Pengajuan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya prestasi disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi, misalnya terkena banjir, atau rumahnya kebakaran.
- Debitur dapat mengemukakan bahwa kreditur sendiri juga lalai (exceptio non adipleti contractus):
- Debitur dapat mengemukakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya (rechtverwerking)
Dampak kepuasaan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk atau macam wanprestasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi ada beberapa sarjana yang mengemukakan, namun demikian dari beberapa pendapat tersebut pada dasarnya mengemukakan ada 4 bentuk yaitu[1]:
- Tidak melakukan apa yang menjadi kesanggupannya;
- Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Jenis-jenis Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian wanprestasi (skripsi, tesis, disertasi)
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan salah satu pihak (debitur), baik karena kesengajaan atau kelalaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “ si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai..” Berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika telah ada pernyataan lalai atau somasi, yang dapat berupa surat perintah atau akta sejenis, namun demikian dengan dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 1963, Pasal 1238 merupakan salah satu pasal dari tujuh pasal yang dinyatakan untuk tidak dipergunakan lagi.
Kecakapan untuk membuat perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan KUH Perdata seseorang yang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya. Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Lebih lanjut oleh undang-undang ditentukan golongan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mereka yang dianggap tidak cakap telah disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:
- Mereka yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- orang perempuan dalam hal –hal yang ditetapkan undang-undang.
Adanya ketentuan mengenai orang-orang yang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum memang sudah selayaknya karena orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sendiri, sehingga ia harus menyadari akan tanggung jawab yang harus diembannya. Orang yang belum dewasa jika akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan bagi seseorang yang di bawah pengampuan, jika melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pengampunya. Untuk seorang isteri yang berdasarkan KUH Perdata, jika melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin dari saminya, namun setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 1963, maka sejak saat itu , seorang wanita yang bersuami jika melakukan suatu perbuatan hukum tidak diperlukan lagi izin dari suaminya, dengan kata lain dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- Suatu hal tertentu
Pasal 1333 KUH Perdata dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian harus ada obyek, dan obyek tersebut harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan dapat dihitung atau ditetapkan.
Hal tertentu di dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yang berupa prestasi yang harus dipenuhi. Pentingnya prestasi ini harus ditentukan atau dapat ditentukan adalah berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena prestasinya tidak jelas, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian, akibat tidak dipenuhinya syarat ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum.
4 Suatu sebab yang khalal.
Sebab atau causa di dalam suatu perjanjian adalah suatu hal yang dimaksudkan oleh para pihak dengan pembuatan suatu perjanjian, atau tujuan dari perjanjian tersebut. Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”, kemudian di dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Dalam hal ada perjanjian dengan sebab yang tidak khalal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga penuntutan pemenuhan perjanjian di pengadilan menjadi tidak ada, karena perjanjian yang batal demi hukum (meskipun harus dilakukan oleh hakim), dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.
- Jenis- jenis perjanjian
Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, paling tidak ada 5 kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan perjanjian, yaitu:
- Berdasarkan cara terbentuknya
Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian dibedakan :
- Perjanjian konsensual yaitu merupakan perjanjian yang terjadi dengan adanya kata sepakat, antara para pihak mengenai hal-hal yang esensi atau pokok. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa.
b.Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian yang untuk terjadinya selain memerlukan kesepakatan juga harus ada penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian, seperti perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam pengganti;
- Perjanjian formal yaitu merupakan suatu perjanjian yang oleh undang-undang ditentukan harus memenuhi formalitas tertentu selain adanya kesepakatan, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, kemudian perjanjian jual–beli tanah harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Arti penting pembedaan perjanjian konsuil, riil dan formal adalah untuk mengetahui cara terbentuknya suatu perjanjian, perjanjian tersebut cukup dengan kata sepakat saja, atau kata sepakat disertai penyerahan bendanya atau obyeknya atau harus melalui formalitas tertentu.
- Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak.
Berdasarkan hak dan kewajibannya perjanjian dapat dibedakan:
- Perjanjian sepihak yaitu suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban pada salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya berupa hak, misalnya perjanjian hibah.
- Perjanjian timbal balik yaitu merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik ini ada yang merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna dalam arti hak dan kewajiban para pihak saling bertimbal balik secara sempurna misalnya perjanjian jual-beli, selain itu ada perjanjian timbal balik yang tidak sempurna yang merupakan suatu perjanjian yang pada salah satu pihak timbul suatu kewajiban, sedangkan pihak yang lain juga timbl kewajiban untuk melaksanakan sesuatu namun kewajiban tersebut tidak seimbang dengan kewajiban pihak yang lain seperti dalam perjanjian pemberian kuasa.
Arti penting pembedaan antara perjanjian sepihak dengan perjanjian timbal balik adalah dalam hal pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata dinyatakan “syarat batal dianggap selalu tercantum dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Dengan demikian jika dalam suatu perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak lain senantiasa dapat menuntut pemutusan perjanjian. Hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian sepihak, sehingga dalam perjanjian sepihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, tuntutan untuk pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang dalam perjanjian sepihak itu telah dicantumkan syarat batal.
- Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari suatu perjanjian, dapat dibedakan:
- Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian cuma-cuma merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lainnya tanpa menerima manfaat bagi dirinya, demikian ditentukan di dalam Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata, sebagai contoh perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian hibah.
- Perjanjian atas beban
Perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, demikian ketentuan yang dinyatakan di dalam Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perjanjian atas beban selalu terdapat kontraprestasi dari pihak yang satu sebagai akibat dari prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum, sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian jal-beli dan perjanjian sewa-menyewa.
Manfaat pembedaan terhadap perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban adalah dalam hal pembuktian terhadap debitur yang melakukan suatu perbuatan yang tidak diwajibkan, yaitu membuat perjanjian Cuma-Cuma atau perjanjian atas beban dengan pihak ketiga, sehingga perbuatan itu merugikan pihak kreditur. Guna menuntut pembatalan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian Cuma-Cuma kreditur cukup membuktikan bahwa pada saat perjanjian tersebut ditutup, debitur mengetahui bahwa hal itu merugikan kreditur, sedangkan dalam perjanjian atas beban, kreditur wajib membuktikan bahwa baik debitur maupun pihak ketiga untuk siapa perjanjian tersebut dilakukan mengetahui bahwa perjanjian tersebut merugikan pihak kreditur.
- Berdasarkan tujuannya
- Perjanjian obligatoir
Perjanjian obligatoir merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban saja pada kedua belah pihak, atau hanya menimbulkan perikatan saja belum memindahkan hak milik, hak mili baru perpindah jika terjadi penyerahan, misalnya perjanjian jual-beli.
- Perjanjian kebendaan
perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas benda atau obyek perjanjian, misalnya balik nama untuk jual-beli motor
Arti penting pembedaan perjanjian obligatoir dengan perjanjian kebendaan adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan hak milik atau hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja.
- Berdasarkan nama dan tempat pengaturannya.
- Perjanjian bernama
Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang sudah dikenal dengan nama-nama tertentu serta sudah diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, KUHD dan peraturan khusus lainnya. Perjanjian bernama yang diatur didalam KUH Perdata adalah perjanjian-perjanjian yang ada di Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pemberian kuasa dan lain sebagainya, sedangkan yang diatur di dalam KUHD seperti perjanjian asuransi, perjanjian perseroan. Untuk perjanjian yang diatur dalam peraturan khusus seperti perjanjian pengangkutan udara ataupun koperasi.
- Perjanjian tidak bernama
Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum dikenal dengan nama khusus dan belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu perjanjian ini disebut sebagai perjanjian jenis baru. Perjanjian jenis baru ini ada 2 yaitu perjanjian jenis baru yang mandiri, seperti perjanjian kredit bank, dan perjanjian campuran yang merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama, seperti perjanjian sewa-beli, dalam hal ini ada unsur sewa-menyewa dan ada unsur perjanjian jual-beli.
Arti penting pembedaan perjanjian bernama dan tidak bernama adalah berkaitan dengan ketentuan mana yang dapat diberlakukan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya.
Apabila terjadi sengketa pada perjanjian bernama, maka pedoman penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
- Ketentuan yang bersifat sebagai hukum pemaksa;
- Ketentuan sebagaimana ditentukan para pihak dalam perjanjian;
- ketentuan khusus bagi perjanjian bernama tersebut;
- Ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata;
- Kebiasaan setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata;
- Kepatutan.
Apabila terjadi sengketa pada perjanjian jenis baru yang bersifat mandiri, maka pedoman penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
- Ketentuan hukum yang bersifat memaksa;
- isi perjanjian sebagaimana ditentukan oleh para pihak;
- Ketentuan umum dalam Buku III KUH Perdata;
- Ketentuan-ketentuan dalam bagian khusus secara analogi;
- Kebiasaan setempat;
- Kepatutan
Aspek-Aspek Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, keempat syarat tersebut adalah[1]:
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- Mengenai hal tertentu.
- Suatu sebab yang khalal.
Keempat syarat tersebut merupakan suatu keharusan di dalam suatu perjanjian, maka tidak terpenuhi salah satu syarat dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah, dengan ancaman batal atau dapat dibatalkan. Dari keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
- Syarat subyektif.
- Syarat obyektif.
Syarat subyektif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para subyek di dalam perjanjian tersebut, yang meliputi adanya kesepakatan dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang dibuatnya, yaitu mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang khalal.
Pembedaan syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut sangat penting artinya untuk melihat akibat hukum yang timbul apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif. Jika tidak terpenuhi syarat subyektif, maka perjanjian yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan (vernietigbaarheid atau viodable). Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak memberikan sepakat, atau sepakat yang diberikan tidak bebas, atau pihak yang tidak cakap, dalam hal ini orang tua, wali atau pengampu. Sebelum ada permohonan pembatalan dari pihak yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut berjalan terus sebagaimana halnya sebagai suatu perjanjian yang tidak mempunyai cacat hukum. Pasal 1454 KUH Perdata membatasi jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu perjanjian yang dibuatnya, yaitu dalam kurun waktu 5 tahun. Jangka waktu itu dihitung sejak hari kedewasaan dalam hal belum dewasa, sejak hari pencabutan pengampuan dalam hal orang tersebut di bawah pengampuan, atau sejak diketahuinya adanya kekilafan atau adanya penipuan dalam hal ada kekilafan atau adanya penipuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi hukum atau nietig, namun demikian yang berhak menentukan perjanjian tersebut batal demi hukum tetap harus diajukan di muka pengadilan. Selanjutnya 4 syarat sahnya perjanjian diuraikan satu persatu yaitu:
- Sepakat untuk mengikatkan diri
Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Sepakat merupakan apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain dalam kebalikan, kesepakatan ini mengenai hal-hal yang esensial atau pokok, sehingga dalam perjanjian jual beli misalnya hal yang pokok adalah mengenai barang dan harga, maka dalam hal ini sepakat pihak yang satu menghendaki barang dan pihak yang lainnya menghendaki uang.
Kesepakatan atau kata sepakat tersebut harus diberikan secara bebas, dan untuk menentukan ada kebebasan dalam kesepakatan atau tidak, di dalam KUH Perdata menentukan bahwa ada 3 hal yang menentukan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar bebas yaitu tidak ada paksaan, tidak ada kekilafan dan tidak terjadi penipuan. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1321 KUH Perdata “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”
Kekilafan (dwaling) atau kesesatan terjadi apabila salah satu pihak memberikan suatu persetujuan tetapi ternyata ia telah kilaf mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian atau juga mengenai orang dengan siapa ia mengadakan perjanjian Kekilafan berdasarkan ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata, dapat berupa 2 hal yaitu:
- Kekilafan tentang orang dengan siapa seseorang mengikatkan diri (error in persona)
- Kekilafan mengenai hakekat benda yang menjadi obyek perjanjian (error in substantia).
- Apabila terjadi keklafan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan, namun untuk terkabulnya pembatalan tersebut harus memenuhi 2 syarat yaitu:
- Pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang yang mengadakan perjanjian justru menyetujui berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang salah tersebut
- Dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut seharusnya secara wajar dapat dan boleh mempunyai gambaran seperti itu.
Mengenai paksaan berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata dinyatakan merupakan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada seseorang bahwa dirinya atau hartanya terancam oleh suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan berdasarkan ketentuan pasal tersebut bukanlah paksaan dalam arti pisik namun physikis yang dapat berupa ketakutan. Akibat adanya paksaan tersebut maka perjanjian yang telah dibuatnya dapat dimintakan pembatalan.
Untuk penipun, ini terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinkannya. Dari ketentuan tersebut menunjukan bahwa keterangan-keterangan palsu saja bukan merupakan penipuan, misalnya Yamaha nomor satu di dunia, suatu obat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi kalau disertai dengan tipu muslihat, baru dapat dikategorikan sebagai penipuan. Apabila terjadi hal semacam itu, maka perjanjian yang telah disepakati dapat dimintakan pembatalan.Kekhilafan, paksaan dan penipuan ketiga hal tersebut bukan menimbulkan perjanjian menjadi tidak sah, namun hanya menimbulkan bahwa perjanjian tersebut sewaktu-waktu dapat dimintakan pembatalan, karena sepakat yang diberikan mengandung cacat.
Selain cacat dalam memberikan sepakat seperti yang dikemukakan, merupakan cacat yang di atur di dalam KUH Perdata, namun di luar itu masih ada penyebab sepakat menjadi cacat yaitu dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Amerika. Penyalah gunaan keadaan ini terjadi apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih unggul secara ekonomis atau status sosial sehingga pihak tersebut melakukan penekanan sedemikian rupa kepada pihak lain dan menyalahgunakan kedudukannya itu dalam perjanjian. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian standar yang isinya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam bentuk formulir yang mempunyai kedudukan lebih unggul, sehingga pihak lawan tinggal meyetujui isi perjanjian yang dimaksud
[1] Surajiman, Perjanjian Bernama, (Jakarta : Pusbakum, 2001), hal 22
Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Sudikno mertokusumo asas hukum bukanlah kaedah hukum yang kongkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak. Adapun asas hukum perjanjian tersebut adalah[1]:
- Asas Kepribadian
Asas kepribadian ini berkenaan dengan subyek hukum yang terikat pada perjanjian. Asas ini termuat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Dinyatakan di dalam Pasal 1315 bahwa”pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Ketentuan tersebut lebih dipertegas oleh Pasal 1340 ayat (1) dan (2). Pasal 1340 ayat (1) dinyatakan ”perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, ayat (2) “ suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317” dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, sehingga apabila para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjian itu hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak akan memperoleh manfaat.ataupun menderita kerugian karena perjanjian itu. Pengecualian asas kepribadian terdapat dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengenai janji untuk kepentingan pihak ketiga atau derden beding. Di dalam Pasal 1317 tersebut mengandung maksud bahwa suatu janji yang memuat suatu hak untuk pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali apabila pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut[2].
Perluasan terhadap asas kepribadian tersebut terdapat dalam Pasal 1318 KUH Perdata mengenai pihak-pihak yang menadakan perjanjian yaitu meliputi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, namun hal tersebut tergantung pada sifat perjanjian yang diadakan oleh para pihak baik yang secara tegas ditetapkan maupun yang hanya disimpulkan bahwa tidak demikian yang dimaksud.
- Asas Konsensualisme
Asas konsensualime berasal dari bahasa latin consensus yang berarti sepakat. Sepakat yang dimaksud adalah adanya persesuaian kehendak antara phak-pihak yang mengadakan perjanjian. Asas konsensualime ini berkaitan erat denan saat lahirnya perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa salah atu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat, berdasarkan asas konsensualisme, maka pada dasarnya suatu perjanjian itu lahir sejak tejadinya kata sepakat mengenai hal-hal pokok, misalnya dalam perjanjian jual-beli, hal yang pokok adalah mengenai barang dan harga, oleh karena itu jika sudah sepakat mengenai barang dan harga tersebut, maka perjanjian jual-beli telah lahir, sehingga tidak diperlukan formalitas lain[3].
Pengecualian asas konsensualisme adalah apabila undang-undang mensyaratkan adanya formalitas tertentu yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap tidak ada. Contoh adalah perjanjian perdamaian, perjanjian jual-beli tanah, kedua perjanjian tersebut memerlukan formalitas tertentu, yaitu perjanjian perdamaian harus dalam bentuk tertulis, dan perjanjian jual-beli tanah harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pengecualian yang lain terhadap asas konsensualisme adalah terhadap perjanjian riil, perjanjian ini baru lahir jika yang menjadi obyek perjanjian tersebut telah diserahkan, sebagai contoh perjanjian penitipan barang, perjanjian ini baru lahir jika barang yang dititipkan diserahkan.
- Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak ini dapat disipulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari kata “semua perjanjian” itulah terkandung asas kebebasan berkontrak, isi kebebasan berkontark tersebut adalah[4]:
- bebas mengadakan perjanjian atau tidak.
- bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun yang dikehendaki.
- bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuat.
- bebas menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat.
- bebas menentukan hukum mana yang akan diberlakukan.
Menurut asas kebebasan berkontrak ini hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat ketentuan sendiri atau mengadakan perjanjian apa saja, dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Pengecualian terhadap asas ini adalah:
- Adanya standarisasi dalam perjanjian atau adanya perjanjian standar. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi yang menghendaki segala serba cepat, yang pada umumnya salah satu pihak ada yang mempunyai kedudukan secara ekonomi lebih kuat di dalam membuat perjanjian tersebut. Perjanjian standar tersebut merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dalam bentuk formulir, sehingga yang dibakukan adalah bentuk , isi dan syarat-syarat perjanjian.
- Woeker Ordonantie 1938, atau dikenal dengan undang-undang riba. Ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah guna melindungi pihak-pihak yang secara ekonomi lemah kedudukannya. Jika dalam suatu perjanjian kewaajiban para pihak yang bersifat timbal balik ternyata terdapat ketimpangan yang sedemikian rupa, sehingga melampaui batas yang layak maka perjanjian itu dapat dibatalkan baik atas permintaan para pihak maupun oleh hakim karena jabatannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa:
- Pihak yang dirugikan telah menginsyafi akibat yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya;
- Pihak yang dirugikan tidak bertindak secara bodoh atau kurang pengalaman.
- Asas kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)
Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, ini berarti kedua belah pihak terikat denan adanya kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka buat, dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Asas kekuatan mengikat ini dapat tersimpul di dalam Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian tersebut baru ada apabila perjanjian yang dibuat tersebut sah menurut hukum, hal tersebut dapat diketahui dari anak kalimat “secara sah”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuatnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Anak kalimat selanjutnya ‘…berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa sehingga para pihak dalam perjanjian seolah-olah membuat undang-undang yang pada akhirnya ia harus melaksanakan undang-undang yang dibuatnya itu, pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuatnya mengandung konskuensi untuk mempertanggung jawabkannya.[5]
Asas pacta sunt servanda ini menjamin adanya kepastian hukum, para pihak tidak dapat semaunya melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian yang dibuatnya tanpa ksepakatan dari pihak yang lain. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Adanya ketentuan tersebut, maka para pihak harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama. Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, dalam arti:
- mengakui keberadaan perjanjian yang dibuatnya;
- tidak mencampuri isi perjanjian tersebut , tidak menambah, mengurangi ataupun menghilangkan kewajiban kontraktual yang ada dalam perjanjian tersebut.
- Asas Itikad Baik
Asas ini berkaian dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut dapat diketemukan dalam Pasal 1338 ayat (3), yang dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik tersebut mengandung dua pengertian yaitu[6]:
- itikad baik dalam pengertian subyektif
Hal ini merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, ini berarti adanya sikap jujur atau bersih dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk dan dapat merugikan pihak lain, oleh karena itu itikat baik dalam pengertian ini merupakan kejujuran.
- Itikad baik dalam pengertian obyektif
Hal ini merupakan tindakan seseorang di dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.
Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan itikad baik ini, hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian ada tidaknya pelanggaran terhadap norma kepatutan dan norma kesusilaan. Di dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik, para pihak mempunyai keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan, sehingga diharapkan tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
Definisi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Masa Kerja terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga di Jepang (skripsi, tesis, disertasi)
Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang menganut sistem civil law yang sudah mengkodifikasikan undang-undang kepailitannya secara spesifik. Reformasi hukum kepailitan di Jepang secara komprehensif dimulai pada Oktober 1996. Sebuah komite dibentuk untuk melakukan reformasi terhadap hukum kepailitan di Jepang yang terdiri dari akademisi, pengacara, hakim, praktisi bisnis dan pihak berwenang dari Kementrian Kehakiman. Setelah melakukan penelitian yang intensif selama satu tahun komite ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam yang harus diperhatikan dalam reformasi hukum kepailitan di Jepang terdiri dari tiga hal yaitu: (1) adanya kebutuhan kerangka hukum baru untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus kepailitan (2) memodelkan ulang prosedur rehabilitasi bisnis kecil dan menengah yang pailit (3) perlunya skema hukum baru kasus kepailitan lintas batas negara.[1]
Hasil reformasi hukum kepailitan Jepang sebenarnya diharapkan selesai dan disyahkan pada tahun 2001. Namun realisasi dari reofrmasi hukum kepailitan Jepang baru disyahkan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Kepailitan Jepang No. 75 Tahun 2004 (Bankruptcy Act).Ayat 1 Undang-undang Kepailitan Jepang menyatakan bahwa:
The purpose of this Act is, by specifying the proceedings for liquidation of property held by debtors who are unable to pay debts or insolvent, etc., to appropriately coordinate the interests of creditors and other interested persons and the relationships of rights between debtors and creditors, with the aim of ensuring proper and fair liquidation of debtors’ property, etc. and securing the opportunity for rehabilitation of their economic life.
( Tujuan dari Undang-Undang ini adalah menentukan proses likuidasi properti yang dimiliki oleh debitur yang tidak mampu membayar utang atau insolvent untuk dapat mengkoordinasikan kepentingan kreditor dan orang lain yang tertarik serta hubungan hak dari debitor-kreditor dengan tujuan untuk memastikan likuidasi yang tepat dan adil terhadap properti debitur, dll dan mengamankan kesempatan untuk rehabilitasi kehidupan ekonomi mereka)[2]
Sebelum dilakukan reformasi hukum kepailitan diJepang saat krisis tahun 1997, pendekatan prinsip teritorial melekat pada sistem hukum kepailitannya. Adapun peraturan hukum kepailitan Jepang terdahulu antara lain Bankruptcy Law dan Reorganization Law yang mengatur bahwa prosedur kepailitan asing ataupun putusan kepailitan pengadilan asing tidak dapat mencakup harta pailit debitur yang terdapat di wilayah Jepang sehingga putusan pengadilan asing tidak dapat berlaku efektif di dalam wilayah Jepang. Begitu juga dengan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Jepang, tidak mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah Jepang. Proses reformasi hukum kepailitan Jepang yang diawali dengan membentuk sebuah Komite Reformasi Hukum Kepailitan (Committee on Insolvency Law Reform / Tosan ho bukai) yang selanjutnya menghasilkan Law Relating to Recognition and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings No. 129 of 2000 (“Law 129/2000”) sebagai perubahan terhadap undang-undang kepailitan sebelumnya dengan mengadopsi Model Law UNCITRAL dan berlaku efektif pada 1 April 2004.[3]
Berdasarkan hukum kepailitan Jepang setiap debitor dapat dinyatakan pailit apabila:
- Debitor bertempat tinggal, memiliki properti atau menjalankan bisnis di Jepang.[4]
- Debitor dapat mengajukan permohonan kepailitan sendiri atau menjadi subjek dari permohonan yang diajukan oleh kreditor
Setiap kreditor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat mengajukan permohonan kepailitan. Ketika persyaratan kepailitan dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Jepang, pengadilan akan menyatakan debitor pailit tanpa memperhatikan proses peradilan sebelumnya atau proses peradilan yang sama di wilayah lain.
Dalam kaitan dengan yurisdiksi pengadilan, di Jepang tidak ada pengadilan khusus kepailitan seperti di Indonesia yang menjadi kewenangan pengadilan niaga. Sebagian besar pengadilan di Jepang mempunyai bagian kepailitan tersendiri yang dipimpin oleh hakim yang mempunyai pengalaman dalam kasus-kasus insolvensi. Permohonan kepailitan harus diajukan ke pengadilan dimana debitor bertempat tinggal, memiliki properti atau berkedudukan (untuk badan hukum). Debitor asing yang melakukan bisnis di Jepang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berada di wilayah kantor utama dari perusahaan asing tersebut akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan Jepang pada umumnya.[5]
Jepang belum menerapkan sistem insolvensi tes, tetapi memuat metode yang memanfaatkan financial statement sebagai penentu tingkat solvebilitas debitur yang akan dimohonkan pailit oleh permintaannya sediri maupun oleh atas permohonan dari kreditor. Selain itu, syarat kepailitan Jepang juga mengatur ‘unable to pay debts’ di dalam undang-undang kepailitannya
Pengujian umum pengadilan yang akan dilakukan sebelum menyatakan debitor dalam keadaan pailit adalah untuk mengetahui apakah fakta-fakta dan keadaan yang ada memenuhi alat bukti yang cukup untuk menunjukan bahwa debitor sudah berhenti membayar utang-utangnya.[6]
A creditor, when filing a petition for commencement of bankruptcy proceedings, shall make a prima facie showing of the existence of the claim held thereby and the fact constituting the grounds for the commencement of bankruptcy proceedings.
(Seorang kreditor ketika mengajukan permohonan kepailitan harus secara prima facie sudah menunjukkan dasar hukum dan fakta yang kuat dari permohonan kepailitan yang diajukannya)
Permohonan pailit harus menyatakan fakta-fakta dan keadaan yang menunjukan bukti yang cukup bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Ini dianggap sebagai perkara kepailitan apabila paling tidak ada dua kreditor, salah satu utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih dan yang mana debitor tidak dapat membayar, menolak mambayar atau, sederhananya, tidak membayar. Dan disini perlu ditekankan bahwa secara hukum tidak dibutuhkan dukungan dari kreditor-kreditor lainnya untuk pengajuan permohonan pailit.
Sebuah debitur dapat dinyatakan pailit ketika:
- Tidak lagi mampu membayar utang jatuh tempo dan harus dibayar tersebut;
- Debitur telah berhenti membayar utangnya; dan
- Kepailitan yang diprakarsai oleh dua atau lebih kreditur.
Dalam putusan kepailitan di pengadilan, hakim akan menunjuk satu atau lebih kurator (bankruptcy trustee). Jika terdapat lebih dari satu kurator, maka mereka harus bekerjasama atau membagi tugasnya dengan seijin pengadilan. Kurator dapat menunjuk perwakilan kurator untuk membantunya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengadilan.
Kurator dengan seijin pengadilan berwenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:[7]
- Menujual semua aset tidak bergerak yang dimiliki oleh debitor secara kontrak privat
- Menjual semua hak penambangan, hak penangkapan ikan, hak paten, hak kekayaan intelektual, hak merek dan lain sebagainya secara kontrak privat
- Memindahtangankan operasi atau bisnis
- Membuat paket penjualan barang
- Meminjam uang
- Penerimaan penolakan warisan di bawah ketentuan
- Menjual semua aset bergerak yang dimiliki oleh debitor secara kontrak privat
- Memindahtangankan klaim atau sekuritas
- Meminta kinerja berdasarkan ketentuan pada pasal 53 (1)
- Pengajuan tindakan
- Penyelesaian atau perjanjian arbitrase (arti perjanjian arbitrase tertera dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Arbitrase (UU No. 138 tahun 2003))
- Mengeluarkan surat pernyataan melepaskan tuntutan
- Mendaftar klaim terhadap kekayaan debitor, memiliki hak untuk segregasi
- Penebusan agunan untuk hak kepuasan terpisah
- Tindakan lain yang ditunjuk oleh pengadilan
Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga di Australia (skripsi, tesis, disertasi)
Pemerintah dan rakyat Australia, juga memberi perhatian yang penuh atas pentingnya peraturan kepailitan diterapkan sebaikbaiknya dan ditangani secara khusus oleh Federal Court. Sistem hukum ketentuan perundangan-perundangan di Australia, dapat diketahui dengan baik apabila dipahami bagaimanakah peraturan perundang-undangan Australia dibuat. Di Australia, peraturan perundang-undangan terdiri dari:[1]
- Undang-Undang yang dibuat dan disahkan oleh Parlemen Federal yang bertindak dalam raung lingkup kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi Australia, bersama dengan peraturan perundang- undangan delegasi dan peraturan perundang-undangan bawahan yang dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut;
- Ordonansi dibuat sesuai dengan masing-masing wilayah (negara bagian), bersama dengan peraturan perundang-undangan delegasi atau peraturan pelaksanaan dari ordonansi tersebut;
- Undang-undang yang dibuat oleh Parlemen negara-negara bagian dan dewan perwakilan Nother Territory, Australian Capital Territory dan Norfolk Island, bersama dengan peraturan perundangan delegasi atau peraturan perundangan pelaksanaan dari undang-undang tersebut;
- Sistem hukum Common Law Australia, merupakan sistim hukum yang dikembangkan dari sistim hukum Common Law Inggris yang lebih jauh lagi telah diinterpretasikan dan dimodifikasi oleh Pengadilan Australia.
Konstitusi tidak memberikan parlemen federal kekuasaan untuk membuat undangundang dalam seluruh hal. Lebih jauh lagi, konstitusi menetapkan daftar permasalahan yang merupakan kewenangan parlemen federal. Hampir semua kewenangan ini termuat pada Pasal 51 dan Pasal 52 Konstitusi, yang mencakup perpajakan, pertanahan, urusan luar negeri, lintas negara bagian, perdagangan nasional, masalah asing, perdagangan dan perusahaan keuangan, perkawinan dan perceraian, imigrasi, kepailitan dan arbitrase industri negara bagian.Saat ini masalah kepailitan di Australia diputuskan menjadi kewenangan Pengadilan Federal Australia. Pengadilan Federal Australia didirikan menurut undang-undang tahun 1976 tentang Pengadilan Federal Australia, dan mulai melaksanakan kewenangannya pada tanggal 1 Februari 1977. Selain masalah kepailitan, Pengadilan Federal juga diberi kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama oleh berbagai undang-undang yang dibuat oleh parlemen federal antara lain termasuk hukum perusahaan, perburuhan, perpajakan dan praktik-praktik perdagangan. Prinsip dasar memberi perlindungan hukum kreditor, secara seimbang dengan kepentingan debitor juga menjadi perhatian dalam pembaruan hukum kepailitan di Australia. Ada dua tujuan undang-undang kepailitan yaitu untuk mengembalikan dana kepada kreditor dan untuk merehabilitasi kepailitan. Dalam mencapai tujuan ini, undang-undang kepailitan modern haruslah memuat beberapa prinsip berikut:
- Administrasi imparsial dan efisien untuk mendistribusikan harta milik debitor kepada kreditornya;
- Proses administratif dimana debitor dan kreditor dapat ikut serta dengan kemungkinan terjadinya keterlambatan dan pengeluaran yang kecil;
- Cara yang lebih sesuai dari pengumpulan atau perolehan harta milik debitor dapat diterapkan terhadap pembayaran hutang dan kewajibannya;
- Perlindungan kepentingan umum dengan menghukum penipu dan dengan membebaskan debitor oleh ketidak beruntungannya.[2]
Dalam praktik perkara kepailitan di Ausralia dipergunakan ketentuan Bankruptcy Legislation Amandement Act 1996, yang merupakan amandemen dari the Bankruptcy Act 1966 dan diberlakukan sejak 16 Desember 1966. Beberapa prinsip dasar penting dalam perubahan undang-undang kepailitan tersebut yaitu:[3]
- Memberikan layanan bagi kepailitan dan debitor yang pailit di dalam ITSA di kejaksaan Australia. Amandemen tahun 1996 dirancang untuk mengefektifkan abolisi dari jabatan pencatat kepailitan dan pembagian fungsi diantara inspektur jenderal di dalam bidang kepailitan, penerima resmi, pengawas kepailitan dan pengadilan federal;
- Menyerahkan proses peradilan kepailitan kepada pengadilan federal Australia, sesuai dengan skema jurisdiksi yang ada;
- Modernisasi dan kemudahan pelaksanaan dalam kaitannya dengan pengalihan harta benda sebelum kepailitan;
- Memuat beberapa rencana pembagian pendapatan yang telah diperbaiki;
- Memiliki bagian IX yang baru untuk undang-undang yang menciptakan perjanjian dengan kreditor sebagai alternatif terhadap kepailitan;
- Memperbaiki susunan pendaftaran dan catatan tugas dan kekuasaan pengawas:
- Kemudahan untuk pembentukan indeks kepailitan pribadi nasional yang ditetapkan atas dasar perundang-undangan serta menjadi subjek bagi parlemen federal.
Australian Bankrupcy Law, tujuan kepailitan dinyatakan: when a person is unable to pay her or his debts and is in a hopeless financial position, the law should enable proceedings to be taken, either by the debtors or by a creditor, so that most kinds of the debtor’s property can be taken and used to pay the creditors in proportion to the amounts owed to each of them.[4]
Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagimanakah hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar hutang-hutangnya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya. Dilakukan penyitaan secara massal dimaksudkan untuk menghindari para kreditor bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditor memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing.
Dalam sistem hukum anglosaxon atau common law yang dianut Australia, insolvensi itu terjadi sebelum dijatuhkan putusan pailit. Bahwa kepailitan atau bankrupcy menurut hukum Asutralia senantiasa didahulukan dengan keadaan tidak mampu membayar (insolvent) dimana keadaan insolvent tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan oleh pengadilan (judicial declaration) untuk dapat dimintakan pernyataan keadaan pailit (banckrupt) oleh pengadilan. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh putusan hakim Pengadilan, maka debitor tidak dapat dan tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya, sehingga pengurusan harta kekayaannya tersebut dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas
Pengaruh Gaji terhadap Komitmen Organisasi Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian PKPU (skripsi, tesis, disertasi)
Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan upaya hukum bagi debitor, agar harta kekayaannya tidak likuidasi ketika debitor dinyatakan telah berada dalam keadaan insolvensi, yang bertujuan untuk restrukturisasi utang-utang yang belum dibayarkan. Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum PKPU. Pada prinsipnya, terdapat dua pola PKPU. Pola pertama adalah PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya dan pola kedua adalah PKPU yang diajukan oleh kreditor.
Pengertian lain mengenai PKPU yang diberikan oleh Munir Fuady, menyatakan bahwa istilah lain PKPU adalah suspension payment atau Surseance van Betaling, yaitu suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.[1]
Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan pengajuan PKPU tersebut dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang tengah mengalami krisis sekaligus memperbaiki kemampuan debitor untuk membuat laba, sehingga memberikan kemungkinan yang cukup besar bagi debitor untuk melunasi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Dengan demikian, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.
Prinsip PKPU berbeda dengan kepailitan, pada kepailitan prinsip utamanya adalah memperoleh pelunasan secara proporsional dari utangutang debitor dengan cara menjual asset debitur. Tidak hanya itu, dalam PKPU, debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya, sepanjang mendapat persetujuan dari Pengurus yang sebelumnya ditunjuk oleh pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU tersebut. Pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh debitor sendiri maupun diajukan oleh para krediturnya. Dalam hal kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, maka untuk meghindari kepailitan, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan yang sama. [2]
Dalam hal seperti ini, maka pemeriksaan permohonan PKPU didahulukan dan permohonan kepailitannya di hentikan. Jika debitor secara sukarela mengajukan permohonan PKPU, maka selama proses itu berlangsung, para krediturnya tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. PKPU di Indonesia diatur bersama-sama dengan dengan undangundang kepailitan, mulai dari ketentuan Faillissement Verordening Stb. 1905 No. 217 juncto Stb. 1906 No. 348. Pasca krisis ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1998, ketentuan tersebut dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 5 tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135). Perubahan terakhir terhadap ketentuan tersebut, yaitu dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”). [3]
Berbicara tentang efektifitas hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, maka secara langsung berkaitan dengan efektifitas PKPU dalam restrukturisasi utang. PKPU nyata-nyata telah membantu debitor yang mempunyai itikad baik untuk melunasi utang-utang kepada seluruh kreditornya dan oleh karenanya PKPU pun telah memberikan manfaat /atau perlindungan hukum bagi kepentingan kreditor. Tidak terpenuhinya tujuan PKPU yang memberikan kemanfaatan baik bagi debitor maupun kreditor, akan menyebabkan lembaga PKPU tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan pendirian /atau pembentukkannya.
