Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang
dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan
institusional dapat memantau secara profesional perkembangan
investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat
tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang
saham institusional seperti perusahaan perbankan, asuransi, dana
pensiun, dan reksadana. Terdapat dua pendapat yang bertentangan
menyangkut kepemilikan institusional, pendapat pertama, yaitu berdasar
pada pandangan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik
sementara yang biasa terfokus pada current earning sehingga manajer
terpaksa melakukan tindakan meningkatkan laba. Pendapat kedua yaitu
kepemilikan institusonal adalah shopisiticated sehingga dapat melakukan
fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah di perdaya atau
percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer. Semakin besar
kepemilikan institusional (lebih dari 5%) maka semakin efisien
pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak
sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen
(Faizal, 2004 dalam Febriyanto, 2013).
Selanjutnya Jensen dan Meckling (1976) dalam Yuniarti (2014)
menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang
sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara
manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional
dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak
mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan.
Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan
mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada
investor. Peranan ini disebabkan investor institusi yang sophisticated dan
mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu.
Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang
dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase
saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses
penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat
aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen. Dengan
demikian, tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga akan
mengurangi perilaku opportunistic (siswi, 2012 dalam Yuniarti, 2014).
Kepemilikan manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Studi-studi empiris telah menyatakan adanya pengaruh yang kuat
antara performance dengan perusahaan-perusahaan di mana direkturnya
mempunyai kepemilikan saham. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan
di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham perusahaan diyakini
akan mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik.
Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki
saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus
pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini
ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan
oleh manajer karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna
laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
Bhagat & Bolton (2007) dalam penelitian mereka menyimpulkan
bahwa kepemilikan saham oleh direktur berpengaruh positif dan signifikan
terhadap performance perusahaan. Penelitian mereka menganjurkan
kepada para pembuat peraturan dan perusahaan bahwa: “Effort to
improve corporate governance should focus on stock ownership of board
memmbers-since it is positively related to both future operating
performance, and to the probability on disciplinary management turnover
in poorly perrforming firms. Our recommendations on incentive effects of
board stock ownership are consistent with the implications of Hermalin and
weisbach (1991).” Artinya “Upaya untuk meningkatkan tata kelola
perusahaan harus fokus pada kepemilikan saham dari anggota Dewan
karena berhubungan positif dengan kinerja operasi masa depan, dan
kemungkinan terjadi pergantian kedisiplinan manajemen di perusahaan
yang berkinerja buruk. Rekomendasi kami tentang efek insentif
kepemilikan saham konsisten dengan implikasi dari Hermalin dan
Weisbach (1991).
Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa ada kemungkinan
permasalahan yang akan timbul di antara principal dan agent atau antara
pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan
karena kecilnya kepemilikan oleh agent di perusahaan, hal ini dapat
menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer,
dimana manajer bertindak hanya untuk mementingkan dan
menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola
perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan principal.
Dengan adanya kepemilikan oleh pihak manajemen, maka
manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka
akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang
diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila
keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan
sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara
mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk
meningkatkan image perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak
akan bertindak secara sepihak yang akan merugikan perusahaan
sehingga akan mengurangi pengawasan dan agency cost
Unsur-Unsur Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Good corporate governance secara umum mengacu kepada satu
set mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajer
saat terdapat perbedaan antara agent dan principal. Menurut Yuniarti
(2014), good corporate governance terdiri dari mekanisme eksternal dan
internal. Mekanisme eksternal pada dasarnya berhubungan dengan pihak
luar perusahaan yang mengontrol perusahaan. Contoh penerapannya
adalah jika manajer tidak mencapai tingkat performance yang diharapkan,
maka ia akan diganti atau didisiplinkan oleh pihak pemegang saham.
Mekanisme internal berhubungan dengan insentif dan mekanisme kontrol
yang diterapkan dalam perusahaan. Hal ini mencakup board share
ownership (kepemilikan saham dewan komisaris), board composition
(komposisi dewan komisaris), dan blockholdings.
Selanjutnya menurut Sutedi (2012), good corporate governance
terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan
(corporate governance-internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari
luar perusahaan (corporate governance-eksternal perusahaan). Corporate
Governance-Internal Perusahaan adalah unsur yang selalu diperlukan
dalam perusahaan dan sangat berperan dalam mengelola perusahaan.
Jika kinerja corporate governance internal baik maka kinerja perusahaan
pun baik dan sebaliknya. Unsur-unsur corporate governance-internal
perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer,
karyawan, sistem, dan komite audit.
sedangkan corporate governance-eksternal perusahaan adalah
unsur yang selalu dibutuhkan atau diperlukan di luar perusahaan dan
mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun
unsur-unsur corporate governance-eksternal perusahaan adalah
kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi
penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan
publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan lembaga yang
mengesahkan legalitas.
Perilaku partisipasi pelaku corporate governance yang berada
dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal)
menentukan kualitas corporate governance.
Faktor Penentu Keberhasilan Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Syarat keberhasilan good corporate governance memiliki dua faktor
yang memegang peranan sebagai berikut:
1) Faktor internal. Faktor internal adalah pendorong keberhasilan
pelaksanaan praktek Good Corporate Governance yang berasal
dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara
lain:
a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang
mendukung penerapan good corporate governance dalam
mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan;
b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan
mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance;
c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan
pada kaidah-kaidah standar good corporate governance;
d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam
perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang
mungkin akan terjadi; dan
e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu
memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam
perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan
mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika
perusahaan dari waktu ke waktu.
2) Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang
berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi
keberhasilan penerapan good corporate governance diantaranya:
a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu
menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan
efektif;
b) Dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor
publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula
melaksanakan good governance dan clean government menuju
good corporate governance yang sebenarnya;
c) Terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance
yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar
pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan
profesional;
d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung
penerapan good corporate governance di masyarakat. Ini
penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif
berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta
sosialisasi good corporate governance secara sukarela; dan
e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat
keberhasilan implementasi Good Corporate Governance
terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi
yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan
beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan
perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa
perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan
skor perusahaan dalam implementasi good corporate
governance
Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Good corporate governance yang tidak efektif merupakan
penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai
perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan good corporate
governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting
dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan menghindari terjadinya
krisis juga kegagalan yang serupa di masa mendatang.
Menurut (Forum for Corporate Governance Indonesia) FCGI (2001),
pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholder;
2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehinggadapat lebih meningkatkan corporate value;
3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia; dan
4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan
dividen.
Manfaat good corporate governance dari sisi manajemen dapat
dilihat bahwa suasana kerja menjadi lebih nyaman dan teratur, artinya
segala proses kerja berjalan mulus, terkontrol, dan terciptanya kerja tim
yang solid. Selain itu penjualan bisa di atas pasar, profit meningkat,
berbagai penghargaan dapat diperoleh, dan meningkatnya kepercayaan
mitra. Dengan good corporate governance, integritas perusahaan lebih
dipercaya pihak luar yang berkepentingan (stakeholder), memacu
profesionalisme karyawan, kinerja keuangan yang cemerlang, serta
stabilitas harga yang baik
Prinsip-prinsip good corporate governance (skripsi, tesis, disertasi)
Prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik
rujukan bagi pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun
kerangka kerja penerapan good corporate governance. Bagi para pelaku
usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman untuk
peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang
penerapan praktek good corporate governance yang dikutip oleh
Sedarmayanti (2007) diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate
Governance meliputi:
a) Fairnes (Kewajaran)
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan
keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk
pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan
minoritas.
2) Membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau
kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan
buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
3) Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi.
b) Disclosure dan Transparancy (Transparansi)
Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat
waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan
keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan
memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat
dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi
kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan
standar akuntansi;
2) Mengembangkan informasi teknologi dan management information
system untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai
dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan
Komisaris dan Direksi; dan
3) Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah:
a) Financial and operating result
Laporan keuangan yang sudah di audit adalah sumber informasi
untuk memonitor kinerja keuangan perusahaan untuk meletakkan
dasar bagi penilaian aset sekuritas. Diskusi manajemen dan
analisis operasi terkadang juga menyertai laporan keuangan,
pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor.
b) Tujuan perusahaan
Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan
bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi
investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan
perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan
langkah-langkah perusahaan yang akan diambil perusahaan untuk
mencapai tujuannya.
c) Kepemilikan saham
Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang
struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik
perusahaan. Pengungkapan yang diperlukan adalah data
pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan
pemegang saham dan lain-lain.
d) Isu-isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya
Setiap informasi yang diungkapkan harus di audit terlebih dahulu
agar mempunyai standar kualitas yang tinggi, audit harus
dilaksanakan oleh auditor independen untuk memberikan informasi
yang independent bagi pihak eksternal. Jalur informasi harus
mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar
informasi relevan.
c) Accountability (Akuntabilitas)
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif
berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham,
dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban
manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini
diwujudkan antara lain:
1) Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan
cara yang tepat.
2) Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi
pengawasan oleh Dewan Komisaris; dan
3) Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi
internal.
Terdapat beberapa karakteristik akuntabilitas, sebagai berikut:
1) Anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak didasari
informasi yang lengkap, dengan itikad baik sebesar-besarnya untuk
kepentingan perusahaan dan pemegang saham;
2) Bila keputusan Dewan Direksi dan Komisaris mempunyai pengaruh
yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka Dewan harus
memuaskan keluhan pemegang saham;
3) Dewan Direksi dan Komisaris harus menjamin ketaatan atas hukum
yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang
saham;
4) Dewan Direksi dan Komisaris harus memenuhi beberapa fungsi,
yaitu:
a. Malakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan
rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana
bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta
utama, pembelanjaan dan akuisisi.
b. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila
dibutuhkan mengawasi succession planning.
c. Malakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan
pencalonan atas anggota Dewan terbuka.
d. Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen,
pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta
penyalahgunaan hubungan transaksi dari berbagai pihak.
e. Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan
financial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem
pengendalian yang tepat.
f. Mengawasi proses transparansi dan transaksi.
d) Responsibility (Responsibilitas)
Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang
kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan
perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan
antara lain :
1) Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya
wewenang.
2) Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
3) Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
4) Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
e) Independensi (Independency)
Menurut National Committee Governance (NCG) (2006)
mengemukakan bahwa independensi merupakan prinsip tambahan dalam
mengelola BUMN, artinya suatu keadaan dimana suatu keputusan bersifat
profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
Menurut Wicaksono (2014), Pedoman umum good corporate
governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk
melaksanakan GCG dalam rangka:
1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan;
2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing
organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS);
3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan
anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan;
4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
terutama di sekitar perusahaan;
5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan
tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; dan
6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang
dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional yang berkesinambungan.
Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya
sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan,
transparansi atas informasi dan keadaan yang sesugguhnya yang diamati
perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan
stakeholders, serta tanggung jawab legal manajemen. (Effendi, 2009).
Pengertian Good Corporate Governance (GCG) (skripsi, tesis, disertasi)
Istilah Good Corporate Governance (GCG) sudah sangat populer,
namun sampai saat ini belum ada defenisi baku yang dapat disepakati
oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang
menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal
sebagai Cadbury Report (Agoes, 2006). Berikut ini beberapa definisi Good
Corporate Governance antara lain adalah:
a) Cadbury Committee of United Kingdom:
“A set of rules that define the relationship between stakeholders,
managers, creditors, the government, employees and other internal
and external stakeholder in respect to their rights and
responsibilities, or the system by which companies are directed and
controlled.” [“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”] (Agoes dan
Ardana, 2014).
b) Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)
pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah
bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).
c) Struktur dan proses yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika
(Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 117/M-MBU/2002).
d) Menurut Agoes (2006) mendefenisikan tata kelola perusahaan yang
baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para Dewan
Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga
disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
e) Organization for Economic Cooperation and Development-OECD
(Tjager dkk, 2004) – mendefenisikan GCG sebagai: “The structure
through which shareholders, directors, managers, set of the board
objectives of the company, the means of attaining those objectives
and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas para
pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin
dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai
tujuan dan memantau kinerja.”]
f) Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno, Agoes, 2006), mendefenisikan
GCG sebagai: “mekanisme adminstratif yang mengatur hubunganhubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi,
pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan
(stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan
dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif
sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk
mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian
tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa
GCG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas.
Defenisi yang disampaikan oleh Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) dapat mewakili pengertian dalam arti sempit,
sedangkan defenisi yang diberikan oleh cadbury committee, keputusan
Menteri BUMN, Sukrisno, Agoes, dan Wahjudi Prakarsa dapat mewakili
pengertian GCG dalam arti luas. (Agoes dan Ardana, 2014).
Daily & Dalton (1993) dalam Trisnantari (2010) mengemukakan
bahwa corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan
yang didasarkan pada teori keagenan. Corporate governance
diharapkan dapat mengatasi agency problems dengan memberi
keyakinan kepada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima
return atas dana yang telah diinvestasikan. Lebih lanjut, Shleifer dan
Vishny (1997) dalam Trisnantari (2010), mengemukakan Corporate
governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer
akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak
akan menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak
menguntungkan atas modal yang telah ditanamkan pemegang saham,
dan berkaitan dengan bagaimana para pemegang saham dapat
mengontrol para manajer.
Menurut Sutedi (2012), secara definitif good corporate governance
merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders.
Selanjutnya menurut Tjager, et. al (2003) dalam Yuniarti (2014),
pelaksanaan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai
perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi
risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusankeputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya Good
Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ada
dua hal yang ditekankan dalam konsep Good corporate governance, yaitu:
(a) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan
benar dan tepat pada waktunya; dan (b) kewajiban perusahaan untuk
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,
transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan,
dan stakeholder.
Teori keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Pemisahan antara kepemilikan saham dan manajemen di
perusahaan-perusahaan besar sangat di perlukan. Sebagian besar
perusahaan itu memiliki ratusan atau ribuan pemegang saham dan tidak
mungkin jika semuanya harus terlibat dalam manajemen perusahaan,
sehingga perlu otoritas untuk mendelegasikan usahanya kepada
manajemen. Keuntungan dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan
manajemen ini antara lain apabila ada perubahan kepemilikan saham
maka tidak akan mengganggu operasi perusahaan yang sudah berjalan.
Perusahaan dapat menyewa manajer profesional untuk menjalankan
usahanya. Tetapi ada kemungkinan timbul masalah apabila terdapat
perbedaan tujuan antara manajer dengan pemegang saham.
Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggotaanggota di perusahaan. Jansen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa
hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal)
mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan
kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang
disebut prinsipal adalah pemegang saham atau investor dan yang
dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan
di investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan
terjadinya penyimpangan dan menimbulkan masalah keagenan yang
dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa
dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer.
Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola prusahaan dan dengan
demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor (Ujiantho
dan Pramuka, 2007).
Darmawati (2005), ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan
yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi
informasi.
1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat
mementingkan diri sendiri (selft interest), manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality),
dan manusia selalu menghindari resiko (risk averse).
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara
anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektififtas, dan adanya
asimetri informasi antara principal dan agent.
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai
komoditi yang dapat dijualbelikan.
Berdasarkan asumsi yang melandasi teori keagenan tersebut maka
sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak
mengutamakan kepentingan pribadinya, asumsi keorganisasian terdapat
konflik yang sangat jelas pada pihak-pihak yang berkepentingan,
sedangkan pada asumsi informasi maka informasi akan menjadi sesuatu
yang sangat penting adanya dan informasi bisa juga digunakan sebagai
penambah keuntungan atau pendapatan. Asimetri antar manajer (agent)
dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada
manajer untuk melakukan manajemen laba (earning managmen) dalam
rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja
ekonomi perusahaan, atau bertindak secara oportunistik dengan
mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan
pemegang saham.
Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan
oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara
prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi
karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan
prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Menurut
Jensen dan Meckling (1976) agency cost itu meliputi tiga hal, yaitu
monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost
merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur,
mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya
ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal
dan agen. Dalam situasi tertentu, agen mungkin membelanjakan sumber
daya perusahaan (bonding costs) untuk menjamin bahwa agen tidak akan
bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa
prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan
tinadakan tersebut. Akan tetapi masih dapat terjadi perbedaan antara
keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat
memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan
pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal di sebut dengan
residual loss.
Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biayabiaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih
jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholders. Untuk itu,
berkembang suatu konsep yang memperhatikan dan mengatur
kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan
pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep good
corporate governance.
Dewan Direksi (skripsi, tesis, disertasi)
Peranan sentral dalam corporate governance dipegang oleh dewan direksi
karena tanggung jawab atas segala urusan dan kepentingan perusahaan diserahkan
oleh hukum perseroan kepada dewan direksi (Khoirunnisa, 2015) dalam (RR.
Maria Yulia Dwi Rengganis, 2018). Dewan direksi bertugas untuk mengelola
manajemen perusahaan agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien
Direktur Independen (skripsi, tesis, disertasi)
Direktur independen sebagai bagian dari coroporate governance turut
berperan dalam perencanaan pajak perusahaan. Perencanaan pajak akan
bermanfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mempunyai corporate governance
yang baik (Desai dan Dharmapala, 2009) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S.,
2017)
Kommite Audit (skripsi, tesis, disertasi)
Ikatan komite audit indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai
berikut. Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu
dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam
menjalankan fungsi pengawasan (Oversight) atau proses pelaporan keuangan,
manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate
governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009)
Komisaris Independen (skripsi, tesis, disertasi)
Adapun pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya
dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. (Naomi
Malem Rehna Ginting, 2018)
Corporate Governance (CG) (skripsi, tesis, disertasi)
Aturan struktur Corporate governace pada perusahaan dapat menentukan
pembuatan kebijakan termasuk dalam hal kebijakan perpajakan, namun di lain sisi
tindakan pengelolaan pajak bergantung kepada mekanisme berjalannya corporate
governance diperusahaan. Terdapat lima prinsip pokok GCG yang harus
dijalankan oleh perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran. Prinsip transparansi diterapkan pada perusahaan
agar objektivitas bisnis yang dijalankan tetap terjaga. Variabel corporate
governance dalam penelitian ini diukur dengan 4 proksi yaitu Komisaris
Independen, Kommite Audit, Direktur Independen, Dewan Direksi.
Kepemilikan Keluarga (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan keluarga adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang
saham yang dominan. Pemilik saham keluarga dalam suatu perusahaan
merupakan pemegang saham khusus yang memiliki struktur insentif unik. Pemilik
saham keluarga memiliki pengaruh suara yang kuat dalam perusahaan dan motif
yang sangat kuat untuk mengelola perusahaan (Anderson, Mansi, dan Reeb, 2003)
dalam (Susi Rika Sari, 2017). Perusahaan dengan status kepemilikan keluarga
dirasa lebih taat dalam urusan pembayaran pajak sebagai salah satu upaya untuk
menjaga reputasi dan nama baik keluarga dan perusahaan dari adanya sangsi pajak
yang muncul dikarenakan tindakan pajak agresif (Susi Rika Sari, 2017).
Kepemilikan Terkonsentrasi (skripsi, tesis, disertasi)
Konflik keagenan dapat diminimalisir apabila pemegang saham pada suatu
perusahaan semakin terkonsentrasi pada satu atau beberapa pemegang saham saja.
Kepemilikan saham terkonsentrasi menandakan kelompok pemilik saham yang
memiliki hak suara yang lebih besar. Semakin tinggi persentase kepemilikan
saham pengendali maka akan lebih besar pengaruh untuk menentukan kebijakan
perusahaan (Timothy, 2010) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017).
Perusahaan terkonsentrasi akan mengurangi tindakan agresivitas pajak
karena merupakan tindakan berisiko yang dapat membebankan biaya yang
signifikan besar terhadap perusahaan, seperti biaya yang dibayarkan untuk ahli
pajak, denda reputasi dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak
dibandingkan dengan manfaatnya (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017).
Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham
dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham
tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan
lainnya, para pemegang saham cenderung mempercayakan pada manajerial untuk
mengelola perusahaan agar profit perusahaan maksimal, intenal perusahaan pasti
lebih mengetahui kinerja perusahaan dari pada pemegang saham sehingga
tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajerial perusahaan sepenuhnya
dilakukan oleh internal perusahaan. (Meita Fahrani, 2018)
Agresivitas Pajak (skripsi, tesis, disertasi)
Tidak ada definisi ataupun ukuran dari agresivitas pajak yang diterima
secara universal (Balakrishnan, et al., 2011) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S.,
2017). Penelitian terdahulu telah mencoba untuk mendefinisikan agresivitas pajak,
diantaranya menurut Frank et al. (2009) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017)
agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba
kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang
legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion). Tujuan utama dari aktivitas
perencanaan pajak, khususnya agresivitas pajak, adalah meminimalisir
pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara signifikan. Agresivitas
pajak pada penelitian ini diukur dengan proksi pengukuran efective tax rate
(ETR). ETR digunakan untuk mengetahui beban pajak perusahaan dan
menunjukkan aktivitas penghindaran pajak melalui besarnya tarif pajak yang
dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan stationary rate di Indonesia
yaitu sebesar 25%. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah agresivitas
pajak.
Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
A. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
B. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,
inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
Oleh karena itu. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
1. menghitung sendiri pajak yang terutang
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
Dengan demikian, berhasil alau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).
C. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan
pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan
keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta mermungut
pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang
tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada pihak ketiga yang ditunjuk
Fungsi Pajak (skripsi, tesis, disertasi)
A. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan
(PPh),Pajak Pertambahan Nilal (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dan lain-lain
B. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi serta mencapai tujuan-tujaan tertentu di luar bidang keuangan beberapa
contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang.-harang mewah. Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi
transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka
tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal
harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak
berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi
gaya hidup mewah)
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggipula sehingga terjadi pemerataan
pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga
dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap
industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi
(membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi
dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di
Indonesia.
6. Pemberlakuan taxholiday dimaksudkan untuk menarik investor asing
agar menanamkan modalnya di Indonesia.
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori keagenan merupakan versi grand theory yang memodelkan proses
kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam
kontrak mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Jensen dan Mecking
(1976) dalam (Pratana P. Midiastuty E. S., 2017) menjelaskan bahwa hubungan
agensi muncul ketika satu orang atau lebih principal mempekerjakan agen untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada agent tersebut.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan
seperti ini adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan terbaik principal ditandai dengan adanya perbedaan
kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (asymetry information) di antara
principal dengan agent. Teori agensi juga mengungkapkan adanya conflict of
interest yaitu problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham
dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas
perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja dengan
tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer
perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran
pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.
Manajer (agent) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai
perusahaan kepada pemilik perusahaan (principal) karena manajer dianggap lebih
memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun
terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang
sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk menguntungkan manajer dan
menutupi kelemahan kinerja manajer. Tindakan manajer yang seperti ini biasanya
dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan
manajer sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan seperti pengeluaran yang
berlebihan dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika manajer
memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh
pemilik perusahaan.
Asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat
disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
1. Adverse Selection
Adverse selection menjelaskan adanya perbedaan informasi yang dimiliki
principal dengan agen. Perbedaan informasi tersebut dapat menimbulkan
kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit.
Misalnya agen memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan
perusahaan kepada principal. Akibatnya principal merasa tidak yakin
dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya jika membandingkan antara
informasi yang diberikan agen dengan keadaan perusahaan yang
sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi principal dan juga
perusahaan.
2. Moral Hazard
Moral hazard menjelaskan adanya bentuk penyelewengan (manipulasi)
yang dilakukan oleh agen yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak
yang disepakati antara principal dan agen. Disebabkan karena adanya
kegiatan agen yang tidak sesuai dengan harapan principal sehingga agen
dapat melakukan manipulasi. Moral hazard biasanya dilakukan demi
keuntungan pribadi bagi agen.
Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Leverage merupakan gambaran dari jumlah besar atau kecilnya pemakaian utang
oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya.
Perusahaan besar dinilai dari total assetnya akan mampu melunasi hutang-hutang
jangka panjangnya. Leverage banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan
modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Peningkatan
keuntungan akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.
Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan tinggi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Gede Rudangga (2016),
menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan
pada Perusahaan Food and Beverages yang tedaftar di BEI periode 2011-2014. Semakin
tinggi perusahaan menggunakan pendanaan yang berasal dari hutang maka semakin
tinggi pula nilai perusahaan yang dimiliki perusahaan tersebut . sejalan dengan
penelitian tersebut, Indah Eva Ambarwati (2014) menyimpulan Leverage berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. (skripsi, tesis, disertasi)
Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh
perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Perusahaan dengan profit yang tinggi
memberikan indikasi kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan yang baik
menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan tertarik untuk
membeli saham tersebut. Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai
perusahaan tinggi.
Hasil pengujian yang dilakukan oleh Candra Pami Hemastuti (2014)
menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka nilai perusahaan tinggi
dan semakin rendah profitabilitas maka nilai perusahaan rendah. Profit yang tinggi akan
memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik. Fandi Mardiastant (2016)
menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang
nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan semakin besar ukuran perusahaan,
maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada
perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung
memiliki pendapatan yang lebih stabil. Total aktiva yang besar memungkinkan
perusahaan untuk diversifikasi ( punya banyak portofolio ) sehingga membuat
pendapatannya stabil. Kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki saham
perusahaan tersebut. Peningka tan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu
pada peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkat oentingan tersebut
menunjukkan bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” yang lebih besar. Sesuai
dengan penelitian I Gusti Ngurah Gede Rudangga & Gede Merta Sudiarta (2016),
menemukan hubungan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai
perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula nilai
perusahaan dan jika semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil pula nilai
perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Bhekti Fitri Prasetyorini
(2013) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan
Leverage (skripsi, tesis, disertasi)
Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai
oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston dan Copeland, 1997).
Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada suatu
perusahaan. Artinya, leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang
semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko
leverage yang lebih kecil. Sedangkan menurut Riyanto (2001) leverage dapat
didevinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut
perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.
Di dalam manajemen keuangan umumnya dikenal dua macam leverage, yaitu
leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage).
Penggunaan kedua leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih
besar daripada biaya assets dan sumber dananya. Dengan demikian penggunaan
leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya leverage
juga dapat meningkatan resiko kerugian. Jika perusahaan mendapat keuntungan yang
lebih rendah dibandingkan dengan biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan
menurunkan keuntugan pemegang saham.
a. Leverage Operasi (Operatig Leverage)
Leverage Operasi adalah sebagian penggunaan aktiva dengan biaya tetap dengan
harapan bahwa revenue atau penerimaan yang dihasilkan oleh pengguna aktiva itu akan
cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel atau dengan kata lain yaitu suatu
cara untuk mengatur resiko usaha dari suatu perusahaan. Biaya tetap tersebut misalnya,
beban penyusutan, gedung dan peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang
muncul dari penggunaan fasilitas manajemen. Biaya operasi tetap dikeluarkan agar
volume penjualan dapat menghasilan penerimaan yang lebih besar daripada seluruh
biaya opersi yang tetap dan variabel.
b. Laverage Keuangan (Financial Leerage)
Yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan
memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar sehingga akan meningkatkan
keuntungan bagi pemegang saham atau memperbesar pendapatan per lembar saham,
dengan menunjukkan perubahan per lembar saham (Earning Per Share = EPS). Sebagai
akibat perubahan laba sebelum bunga dan pajak (Earing Before Interest and Tax =
EBIT). Namun disisi lain perusahaan harus mempertimbangkan adanya beban tetap
berupa beban bunga yang akan menyertai pokok pinjaman. Menurut Sartono (2001)
”Financial Leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan
harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang tersedia bagi pemegang
saham”. Sedangkan menurut Riyanto (2001) “Financial Leverage yaitu penggunaan
dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per
lembar saham”.
Apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan asset yang tinggi namun
resiko leverage nya juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada
perusahaan tersebut, karena dikhawatirkan asset tinggi tersebut di dapat dari hutang
yang akan meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi
kewajibanya tepat waktu. Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio
leverage tidak bertambah tinggi mengacu pada pecking order theory menyatakan bahwa
perusahaan menyukai internal financing dan apabila pendanaan dari luar (eksternal
financing) diperlukan. Maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman
terlebih dahulu, yaitu obligasi kemudian diikuti sekuritas yang berkarakteristik opsi
(seperti obligasi konversi) baru akhirnya apabila belum mencukupi perusahaan akan
menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber
pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Maka
dapat disimpulkan rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan
(Weston dan Copeland, 1997)
Profitabilitas (skripsi, tesis, disertasi)
Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang
dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Semakin tinggi nilai rasio
profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam
memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba (Kasmir 2012:114).
Beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas adalah : (Wiagustini, 2010:81). 1):
a. Net Profit Margin (NPM)
Yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total penjualannya.
NPM dapat dirumuskan sebagai berikut:
NPM = Laba bersih setelah pajak
Penjualan bersih x 100%
Laba bersih setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi
pajak penghasilan. Penjualan bersih menunjukkan besarnya hasil penjualan yang diterima
oleh perusahaan dari hasil penjualan barang-barang dagangan atau hasil produksi sendiri.
b. Gross Profit Margin (GPM)
Yaitu perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan bersih.
GPM = Laba kotor x 100%
Penjualan bersih
Laba kotor atau gross profit dapat dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok
penjualan.
c. Return on Asset (ROA)
Yaitu perbandingan antara laba setelah pajakdengan jumlah aktiva. ROA
merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas
perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang
dimilikinya.
ROA = Earnings before tax x 100%
Total asset
d. Return on Equity (ROE)
Yaitu rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, yang mengukur tingkat
pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa. Rumus ROE dapat dihitung
sebagai berikut:
?????? = Net Income
Equitas saham biasa x 100%
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi atau lembaga tertentu, Tarjo (dalam Ni Putu Wida 2014). Kepemilikan
institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya
kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak
institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional dianggap sebagai pihak yang efektif
dalam melakukan pengawasan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer. Investor
institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal perusahaan
sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunistik manajer, Rachman (dalam Ni
Putu Wida 2014). Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan
sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan
akibat tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai
perusahaan. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional ini juga ditujukan agar setiap
aktivitas yang dilakukan diarahkan pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi,
Haruman (dalam Ni Putu Wida 2014 )
Ukuran Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari
besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu
perusahaan (Riyanto, 2001). Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu
perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Perusahaan yang berskala
besar cenderung akan menarik minat investor karena akan berimbas dengan nilai
perusahaan nantinya, sehingga dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu
perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap nilai dari perusahaan tersebut. Ukuran
perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat
dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total assets
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan assets yang ada di
perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar memudahkan perusahaan dalam
masalah pendanaan. Perusahaan umumnya memiliki fleksibelitas dan aksebilitas yang
tinggi dalam masalah pendanaan melalui pasar modal. Ukuran dan pertubuhan
perusahaan yang besar bisa merefleksikan tingkat profit dimasa depan
Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi
membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar
percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek
perusahaan di masa depan. Sujoko dan Soebiantoro (dalam Priscilia Gizela dkk 2015)
Weston & Copeland (1997) menyatakan bahwa ukuran yang paling tepat
digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian (valuation), karena
rasio tersebut mencerminkan rasio (risiko) dengan rasio hasil pengembalian. Rasio
penilaian sangat penting karena rasio tersebut berkaitan langsung dengan tujuan
memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham.
Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang terdiri dari 3 macam
rasio yaitu price earning ratio, price/cash flow ratio dan price to book value ratio. Price
earning ratio adalah rasio harga per lembar saham terhadap laba per lembar saham.
Rasio in i menunjukkan berapa banyak jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh para
investor untuk membayar setiap rupiah laba yang dilaporkan. Price/cash flow ratio
adalah harga per lembar saham dengan dibagi oleh arus kas per lembar saham.
Sedangkan price to book value ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan hubungan
antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan (Weston &
Copeland, 1997). Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value.
Price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke
depan, Sambora dkk (dalam Marina Suzuki Hariyanto 2015)
Pecking Order Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Teori ini menunjukkan kecenderungan perusahaan memilih pembiayaan
berdasarkan hirarki sumber dana yang paling disukai. Hal ini dikarenakan adanya
informasi asimetrik (asymmetric information) yang menunjukkan bahwa manajemen
mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan)
daripada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari
pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusankeuangan, menyusun
berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga
saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran
dividen). Asimetrik informasi, biaya transaksi, dan biaya emisi merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi pendanaan sehingga cenderung mendorong perilaku pecking order
theory.
Para manajer akan menerbitkan sekuritas sesuai dengan urutan risiko yang paling
kecil sesuai pecking order theory, dengan maksud untuk mengurangi berbagai biaya
yang timbul dari pemilihan dana antara hutang atau ekuitas. Sesuai dengan teori ini
maka investasi yang akan dibiayai dengan dana internal terlebih dulu (yaitu laba yang
ditahan) kemudian baru diikuti oleh penerbitan hutang baru dan akhirnya dengan
penerbitan ekuitas baru. Penggunaan dana internal tidak mengharuskan perusahaan
mengungkapkan informasi baru kepada pemodal sehingga dapat menurunkan harga
saham.
Secara ringkas pecking order theory tersebut menyatakan sebagai berikut
(Brealy dan Myers) :
1. Perusahaan menyukai Internal Financing (pendanaan dari hasil operasi).
2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan
dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara drastis.
3. Kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai untuk fluktuasi
profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, mengakibatkan bahwa
dana hasil operasi kadang-kadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi meskipun
dalam kesempatan lain mungkin kurang.
4. Apabila pendanaan dari luar (External Financing) diperlukan, maka perusahaan
akan me nerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan
menerbitkan obligasi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sekuritas yang
berkarakteritik opsi (seperti obligasi konversi), baru kemudian bila masih belum
mencukupi saham baru diterbitkan.
5. Dalam teori pecking order, tidak ada satu target debt to equity ratio karena ada
dua jenis modal sendiri yang preferensinya berbeda, yaitu internal (laba ditahan) dan
eksternal (penerbitan saham). Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan
(internal) lebih disukai daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan
(eksternal).
Trade-off Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut trade-off teory yang diungkapkan oleh Myers (dalam Marina Suzuki
2015), perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana
penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan
(financial distress). Biaya kesulitan keuangan (financial distress) adalah biaya
kebangkrutan dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas
suatu perusahaan. Trade-off theory ini memandang bahwa struktur modal optimal dapat
ditentukan. Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang optimal
memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan
keuangan (financial distress) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan
symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat
hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang
maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan.
Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam
kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam
penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang
tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio
hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam
kenyataannya jarang manajer keuangan yang berpikir demikian
Agency Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Teori keagenan (Agency Theory) mendeskripsikan hubungan antara pemegang
saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen
merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan
pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manejemen harus
mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang
(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal
serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.
Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan
nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan
kepentingan prinsipal.
Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas
saham perusahaan kurang dari seratus persen. Dengan proporsi kepemilikan yang hanya
sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan
pribadi dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan
menyebabkan biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (dalam Indah Eva
Ambarwati 2014) mendefinisikan agency cost sebagai jumlah dari biaya yang
dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil
bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer
akanmengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya
perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.
Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi
dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan
saham oleh manajerial (insider ownership) dapat digunakan untuk mengurangi agency
cost yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan
manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini
dinamakan dengan bonding mechanism, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan
manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.
Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah
satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (excess cash flow). Kelebihan
arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang
saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga
menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko
yang lebih rendah.
Menurut Bathala et al 1994 (dalam Bhekti 2013) terdapat beberapa cara yang
digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan
saham oleh manajemen (insider ownership), b) meningkatkan rasio dividen terhadap
laba bersih (earning after tax), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, d)
kepemilikan saham oleh institusi (institutional holdings).
Pengaruh ROE dalam memediasi tax avoidance terhadap nilai perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Profitabilitas atau laba secara teoritis mempengaruhi hubungan antara tax
avoidance dengan nilai perusahaan. Laba merupakan komponen laporan keuangan
yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai
kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam
jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit.
Dengan menggunakan rasio yang digunakan sebagai proxy dari profitabilitas
perusahaan adalah return on equity (ROE), karena menurut Susilowati (2011),
return on equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut
dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba
setelah pajak dengan modal sendiri. ROE dapat menunjukkan kinerja perusahaan
semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan.
Karena dengan adanya laba tersebut sebagai variabel intervening maka secara
tidak langsung tax avoidance dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent
extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai &
Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui tax
avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon,
2010). Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan
biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan
Richardson, 2012 dalam Suprapti, 2017). Bagi pengambil kebijakan informasi
penghindaran pajak yang terefleksi dari besarnya beban pajak yang dilaporkan
dalam laporan keuangan memberikan gambaran kualitas pelaporan pajak
perusahaan (Suprapti,2017). Perilaku penghindaran pajak, secara umum
didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak
perusahaannya. Menurut Pohan, (2013) dalam Anggoro dan Septiani ( 2015),
penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal
dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan
perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan
peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa tax avoidance
berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh
penelitian Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa pengindaran pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian
Tandean & Jonathan (2015) tax avoidance yang tinggi menunjukkan nilai
perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan
nilai perusahaan semakin meningkat.
Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang
tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Menurut Dianawati & fuadati dalam penelitian tentang pengaruh CSR dan
GCG terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel Intervening
(2016), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Indikator dari nilai perusahaan
adalah harga saham, dan kalau harga saham meningkat maka dapat dikatakan
bahwa keputusan-keputusan manajemen perusahaan itu benar, karena rahasia
manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan
merupakan refleksi dari nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan
kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian memberikan
informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga
masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi
dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk
mengukur nilai perusahaan :
a. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan
laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka
semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa
besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang
diperoleh oleh para pemegang saham.Kegunaan price earning ratio adalah untuk
melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh
earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar
saham biasa dengan earning per share.
b. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value atau Rasio Harga terhadap Nilai Buku yang disingkat
dengan PBV adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor
untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio
PBV ini menunjukan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih
perusahaan. Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti
pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa
jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan
dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa
nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV
semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan
dana yang telah ditanamkan di perusahaan.
c. Tobin’s Q
Tobin’s Q atau yang dikenal juga sebagai Q ratio digunakan untuk mengukur
kesempatan berkembang suatu perusahaan dengan membandingkan market value
dari aset perusahaan dengan replacement value dari aset perusahaan. Pada
dasarnya Tobin’s Q adalah market value dari saham yang beredar dan hutang
perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan.
d. Market to Book Value (MBV)
MBV merupakan perbandingan atau rasio antara nilai pasar dengan nilai
buku. Nilai pasar berarti nilai yang tertera di pasar, sedangkan nilai buku
merupakan perbandingan antara nilai ekuitas dengan jumlah saham
beredar. Dengan rasio ini dapat disimpulkan semakin tinggi MBV atau PBV
berarti semakin mahal nilai saham tersebut. Namun, mahal atau murah juga
bersifat relatif. Karena perlu ada suatu acuan khusus untuk menilai bahwa satu
jenis saham mahal atau murah. Ukuran yang dinilai representatif adalah dengan
menggunakan perbandingan ukuran perusahaan di industri yang sama.
Profitabilitas (skripsi, tesis, disertasi)
Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan
modal sendiri. Investor jangka panjang sangat berkepentingan terhadap analisis
profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan (Dodo, 2012 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016). Sedangkan menurut Wahidahwati (2009:89 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016) profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja
manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai
macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.
Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan ukuran ROE.
Menurut Hanafi dan Halim (2008:115) dikutip dari penelitian Susilowati (2011)
menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah
menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Profitabilitas
adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen
untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program
tanggung jawab sosial secara lebih luas (Devina et al., 2010:56 dalam Susilowati
2011).
Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi
suatu pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara
keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki
fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk
perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling)
kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi
yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang
memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.
Tedapat beberapa rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau
kemampuan perusahan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis
akuntansi keuangan antara lain :
a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase
laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Diguakan untuk
mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin
besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan
yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales)
yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang
baik dalam melakukan kegiatan operasional.
Gros Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan
Penjualan
b. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)
Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas
untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak
terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Marjin Laba Bersih ini
disebut juga Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba
bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit
margin semakin baik operasi suatu perusahaan.
Net Profit Margin =
Laba bersih setelah pajak
Penjualan
c. Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai
persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau
total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa
terlihat dari persentase rasio ini.
ROA = Laba bersih setelah pajak
Total Aset
d. Return on Equity (ROE)
Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham
perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Return on
equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net
worth) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau
pemegang saham perusahaan.
ROE =
Laba bersih
Modal
e. Return on Sales (ROS)
Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat
keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti
upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio
ini menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan
yang juga disebut Marjin Operasional (Operating Margin) atau Marjin Pendapatan
Operasional (Operating Income Marjin).
ROS = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Penjualan
f. Return on Capital Employed (ROCE)
Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang
mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk
persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah
kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar.
ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan.
Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah ”EBIT” yaitu
11
Earning Before Interest and Tax. Terdapat 2 rumus Roce yang sering digunakan,
yaitu :
ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Modal kerja
atau
ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Total Aset − Kewajiban
g. Return on Investment (ROI)
Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba
bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna
untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan
keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pad
perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu
perusahaan.
ROI = Laba Setelah Pajak
Total Aktiva
h. Earning Per Share (EPS).
Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat
kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan.
Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham
sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan
perusahaan. Rumus earning per share sebagai berikut.
EPS = Laba Bersih Setelah Pajak − Deviden Saham Preferen
Jumlah Saham Biasa yang Beredar
Tax Avoidance (skripsi, tesis, disertasi)
Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam
koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax
avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara
kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani,
2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang
penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas
nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban
pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang
diperkirakan.
Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak
perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan
dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang
penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat
bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan
efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada
benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai.
Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak
secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi
perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan
kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk
menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006
dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax
avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal
yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidance
pemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan
Fiskal dari OECD, yaitu:
a. Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan
syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
Agency Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency
theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik
kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam
Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara
prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan.
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan,
dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi
perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak
manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang
dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat
mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham,
namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005
dalam Brian & Martani, 2014).
Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent
extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas
perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen
dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang
menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan
operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat
dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak
secara eksplisit (Hanlon, 2010)
Pengaruh Financial Distress terhadap Income Smoothing (skripsi, tesis, disertasi)
Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016).
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh
Financial Distress terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Nasif Ozkan (2017) dan Silvia (2015) yang
menunjukkan bahwa Financial Distress tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Income Smoothing. Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi pada Penelitian Burak Dolar (2016), Ozili (2019) dan Erick Outa
(2018) yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh dan
signifikan terhadap Income Smoothing.
Penelitian Ozili (2019), Erick Outa (2018) dan Burack Dollar
(2016) menunjukkan bahwa financial distress memiliki pengaruh
terhadap income smoothing.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Income Smoothing (skripsi, tesis, disertasi)
Silvia (2015) menyatakan bahwa kultur perusahaan yang kuat
dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan yang
kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis industri,
ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan itu
sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang
secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh ukuran
perusahaan terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Lia A (2018) dan Silvia (2015) yang
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Income Smoothing . Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi pada penelitian Muse Johnson Popoola (2018) dan Simon
Andreas (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh dan signifikan terhadap Income Smoothing.
Penelitian Muse J. P (2018) dan Simon Andreas (2019)
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh dan
signifikan pada income smoothing
Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Income Smoothing (skripsi, tesis, disertasi)
Hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat
menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki informasi
dan lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemegang saham.
Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya income smoothing (Chu Yeong Lim, 2017).
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh
asimetri informasi terhadap Income Smoothing menunjukan hasil yang
berbeda. Pada penelitian Lia (2018) dan Si Li (2016) yang
menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh dan
signifikan terhadap Income Smoothing . Sedangkan hasil yang berbeda
terjadi Penelitian Chu Yeong Lim (2017) dan Erick Outa (2018),
menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh dan signifikan
terhadap Income Smoothing.
Pada penelitian Erick (2018) dan Chu Yeong Lim (2017)
menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh dan signifikan
terhadap income smoothing.
Financial Distress (skripsi, tesis, disertasi)
Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Terdapat banyak
risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko kebangkrutan.
Menurut Erick (2018), kebangkrutan (likuidasi/ penutupan perusahaan/
insolvensi) suatu perusahaan biasanya ditandai dengan financial
distress, yaitu keadaan dimana perusahaan lemah dalam menghasilkan
laba atau cenderung mengalami defisit. Berikut disajikan gambar yang
menunjukkan tahapan dari kebangkrutan.
Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat
memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat
memenuhi kewajibannya (Si Li, 2016).
Dalam buku Horne dan Wachowicz (2016) disebutkan
pengukuran digunakan untuk mengetahui financial distress suatu
perusahaan adalah dengan menggunakan Diskriminan Altman Z-Score
dengan versi empat variabel untuk melihat kinerja perusahaan secara
keseluruhan.
Ukuran Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang
kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan
besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan
perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow dimasa yang
akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak
terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran
pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Muse,
2018)
Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai
suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Silvia
(2015) ukuran perusahaan diartikan sebagai berikut: “(1) alat-alat
untuk mengukur (seperti menjengkal dan sebagainya), (2) sesuatu yang
dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya), (3) pendapatan
mengukur panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu”.
Silvia (2015) menyatakan bahwa kultur perusahaan yang
kuat dapat mempengaruhi kinerja karyawan, dimana kultur perusahaan
yang kuat tersebut akan terbentuk dari berbagai faktor seperti jenis
industri, ukuran perusahaan, dan lingkungan yang mempengaruhi
perusahaan itu sendiri. Berarti unsur ukuran perusahaan menjadi salah
satu faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan. Menurut Silvia (2015), pengukuran pada ukuran
perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total aktiva
Asimetri Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
Salah satu motivasi manajer melakukan income smoothing adalah
untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Manajer
memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak
eksternal. Lia (2018) mengatakan, manajer hanya dapat memberikan
informasi-informasi keuangan dan tidak dapat memberikan informasiinformasi penting yang bersifat rahasia. Di lain sisi, pihak eksternal,
terutama investor menginginkan informasi yang transparan untuk
pengambilan keputusan. Ketidakselarasan inilah yang menyebabkan
munculnya asimetri informasi. Asimetri informasi yang diukur dengan
menggunakan proksi bid-ask spread.
Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer
memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan dimasa depan
dibanding para pemegang saham (pemilik) dan stakeholder lainnya (Lia
A, 2018). Hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat
menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki informasi
dan lebih mengetahui keadaan perusahaan daripada pemegang saham.
Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya income smoothing (Chu Yeong Lim, 2017)
Income smoothing / Income smoothing (skripsi, tesis, disertasi)
Income smoothing atau tindakan yang secara sengaja dilakukan
oleh manajemen untuk mengurangi variasi atau fluktuasi laba
merupakan salah satu bentuk dari manipulasi laba. Income smoothing
(income smoothing) dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar
sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi
(artificial) maupun melalui transaksi (Burak Dolar, 2016)
Menurut Simon (2019) menyatakan bahwa income smoothing
atas laba yang dilaporkan dapat dicapai melalui Real Smoothing atau
Artificial Smoothing. Real Smoothing berarti suatu transaksi
sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan
mempengaruhi laba melalui perubahan dengan sengaja atas kebijakan
operasi dan waktunya. Contoh dari real smoothing ini adalah seorang
manajer memutuskan pengeluaran sejumlah uang atau dana untuk biaya
riset dan pengembangan suatu tahun tertentu. Sedangkan dengan
menggunakan Artificial Smoothing berarti income smoothing dengan
menerapkan prosedur akuntansi untuk memindah biaya dan /atau
pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Contoh dari artificial
smoothing ini adalah suatu perusahaan secara bersamaan memutuskan
besarnya transaksi dan sekaligus begaimana cara melaporkannya,
sehingga untuk suatu tahun tertentu memungkinkan untuk
membedakan apakah biaya riset dan pengembangan yang dilaporkan
berbeda dari produk-produk lain.
Sasaran income smoothing dapat dilakukan terhadap aktivitasaktivitas yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi
aliran data atau informasi. Dengan kata lain untuk menciptakan laporan
keuangan yang sesuai dengan yang diinginkan, manajer dapat
memasukkan informasi yang seharusnya dilaporkan, pada periode yang
akan datang ke dalam laporan periode ini atau sebaliknya tidak
melaporkan informasi periode ini untuk dilaporkan pada periode yang
akan datang (Simon, 2019).
Pengukuran untuk mendeteksi income smoothing adalah dengan
diproxy Indeks Eckel. Indeks Eckel banyak digunakan dalam
penelitian-penelitian terkait income smoothing dalam mendeteksi status
income smoothing pada suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan
sebagai perata laba apabila koefisien variasi dari pendapatanya lebih
besar dari koefisien variasi dari perubahan laba.
Muse (2018) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan
yang seringkali menjadi sasaran untuk melakukan income smoothing
(income smoothing) adalah :
1. Unsur Penjualan
2. Unsur Biaya
Agency Theory (Teori Keagenan) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang
hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent)
yang terjalin karena adanya kontrak. Pemegang saham berkedudukan
sebagai pemilik perusahaan sedangkan manajer sebagai pengelola
perusahaan. Pencetus teori agensi adalah M. C. Jensen dan W. H.
Meckling pada tahun 1976. Menurutnya hubungan antara agen dan
prinsipal timbul akibat dari adanya kontrak antara principal yang
mempekerjakan agen untuk melakukan suatu jasa dan juga
menyerahkan pengambilan keputusan kepada agen, dan pada akhirnya
menimbulkan masalah keagenan Ozili, 2017).
Teori keagenan (Agency theory) merupakan teori dasar yang
dipakai dalam praktik bisnis perusahaan. Teori tersebut berakar dari
sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi
Ozili, 2019). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja
antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan
pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk
kontrak kerja sama Ozili, 2019)
Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual
antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut
agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat
pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada
agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja
yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun
principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.
Scott (2015) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak
kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para
manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan
krediturnya. Dimana antara agent dan principal ingin
memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang
dimiliki. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih
banyak (full information) dibanding dengan principal di sisi lain,
sehingga menimbulkan adanya asimetry information. Informasi yang
lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan
tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk
memaksimumkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal
ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang
dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi
yang ada.
Konflik kepentingan (agency problem) menyebabkan agen atau
manajer menjalankan roda perusahaan bukan dengan tujuan untuk
memakmurkan prinsipal, tetapi untuk memakmurkan kepentingan dari
agen itu sendiri. Diperlukan tambahan biaya (agency cost) untuk
mengurangi dan meminimalisir konflik kepentingan ini. Biaya agensi
adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen
untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai
dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan
pemegang saham (Horne dan Wachowicz, 2016).
Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Arifin dalam Wahyudi dan Pawestri (2003) menemukan dari sampel
penelitiannya terhadap perusahaan publik di Indonesia bahwa perusahaan
dengan kepemilikan institusional memiliki agency problem yang lebih
rendah daripada yang berada dibawah kontrol perusahaan itu sendiri
ataupun tanpa kontrol pemegang saham. Dia menyatakan bahwa kecilnya
agency problem pada perusahaan institusional lebih dikarenakan oleh
kecilnya konflik antara agen dengan principal. Kemudian Pujiati (2009)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan public berpengaruh
positif tehadap nilai perusahaan. Serta penelitian ini bertolak belakang
dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhalena (2016) kepemilikan
publik berpengaruh negating terhadap nilai perusahaan. Hali ini
dikarenakan hanya sebagian kecil perusahaan dalam kepemilikan public
terdaftar di perusahaan memiliki diatas rata-rata
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Tarjo (2008) dalam Adriani (2011), kepemilikan
institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan
adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan
pengawasan yang lebih optimal. Penelitian yang dilakukan Setiawan
dalam Wahyudi dan Pawestri (2005) dengan sampel perusahaan
manufaktur, menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh negatif sighnifikan terhadap nilai perusahaan yang berarti
bahwa semakin berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan
institusional serta kepemilikan publik akan berpengaruh pada naiknya
nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Navissi dan Naiker (2006)
menemukan berpengaruh signifikan kepemilikan institusional
memberikan gambaran yang berbeda-beda mengenai kepemilikan
institusional pada tingkat persentase kepemilikan bervariasi. Monitoring
tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham,
pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan
melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Susanti (2010)
kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti
dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu
perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang
peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan.
Jensen dan Meckling mengisyaratkan bahwa ada hubungan positif antara
kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian yang
mendukung Jensen dan Meckling tersebut dilakukan oleh Rizqia et al.
(2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan
oleh Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang membuktikan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Sulong et al. (2013) juga menemukan hasil bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan
Kepemilikan Publik (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham yang dimilki
oleh pihak luar (outsider ownership). Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan
nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui
pendanaan internal maupun pendanaan ekternal. Sumber pendanaan eksternal
diperoleh dari saham masyarakat (publik). Menurut Wijayanti (2009:20)
kepemilikan publik adalah proponi atau jumlah kepemilikan saham yang
dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan
dengan perusahaan
Kepemilikan Intitusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh
investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank
(Moradi, 2012). Investor institusional dapat berperan dalam memonitor agen
(manajer) perusahaan. Selain itu, investor institusional memiliki akses
informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti
pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011).
Menurut Navissi dan Naiker (2006) prediksi bahwa investor institusional
yang besar memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut
muncul dari asumsi bahwa investor tersebut memiliki insentif dan dapat
memonitor manajemen secara efisien. Sedangkan, menurut Saputra (2010),
banyak institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh
terhadap perusahaan publik sehingga manajer dapat mengambil keputusan
yang lebih leluasa di dalam pengelolaan manajemen perusahaan.
Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka
manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang
tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al., 2004) Persentase suara yang
berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris
suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk
mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial
merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal
(Melinda et al., 2008). Sedangkan menurut Yuli (2007) Perbandingan antara
kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Pemegang
saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan
tujuannya
Nilai Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat menilai dengan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi dan keyakinannya. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah diberi kepercayaan oleh para pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. (Bambang, 2010) Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski, 1996). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen aset. Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Tobinmenggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu. Dan ratio Tobin’s q berfungsi untuk melengkapi analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Tobin’s q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin’s q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, et al 1989) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969). Nilai Tobin’q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (market value of all outstanding stock) dan nilai pasar hutang (market value of all debt) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (replacement value of all production capacity), maka Tobin’s q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan.
Agency Theory (Teori Agensi) (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam teori agensi ini membahas mengenai pentingnya pemisahan
manajemen dan pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan. Sutedi
(2011:13) berpendapat bahwa tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari
kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh
keuntungan semaksimal mungkin namun dengan menggunakan biaya
seminim mungkin. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya masalahmasalah yang disebut dengan, masalah-masalah keagenan (agency problems)
(Suharto, 2015). Konflik keagenan juga muncul karena pemegang saham
tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer perusahaan.
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan pada Manjemen Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan
dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang
maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi
perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai
deviden tetapi lebih baik digunakan untuk ekspansi. Potensi pertumbuhan ini
dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin
besar research & development cost-nya maka berarti ada prospek perusahaan
untuk tumbuh (Tandjung,2012).
Handayani dan Rachadi (2009) bahwa perusahaan yang memiliki
pertumbuhan penjualan yang tinggi, kemungkinan termotivasi dalam
melakukan tindakan manipulasi laba untuk melaporkan laba. Sebaliknya jika
perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang rendah, maka akan
memiliki kecenderungan untuk menyesatkan laporan laba atau perubahan laba
melalui tindakan manipulasi laba.
Berdasarkan penelitian Meli Ekoma (2013) menyatakan bahwa
pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
yang berarti manajemen laba pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan
tinggi lebih besar dari pada perusahaan dengan peluang tumbuh rendah.
Begitu pula dengan penelitian Subagyo (2011) menyatakan bahwa
pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manjemen laba.
Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan ukurannya perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil
dan besar, dimana perusahaan yang besar memiliki sistem manajemen yang
lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu,
Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal
ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih
besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan dana yang besar
mengindikasikan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan laba dan juga
pertumbuhan tingkat pengembalian saham Hal tersebut menyebabkan faktor
ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan
faktor penting dalam pembentukan manajemen laba. Semakin besar ukuran
perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam
pengambilan keputusan semakin banyak dan memperkecil kemungkinan
terjadinya asimetri informasi yang bisa menyebabkan terjadinya praktik
manajemen laba pada perusahaan.
Hasil penelitian Dewi dan Feni (2012) yang mendapatkan hasil bahwa
ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesampatan
manajer untuk melakukan manajemen laba karena perusahan besar mamiliki
aktivitas operasional yang lebih kompleks dan perusahaan juga lebih dituntut
untuk memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi. Begitu pula Nuryaman
(2008) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Karena semakin besar
ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengolahan laba Kompleksitas
perusahaan besar memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan
manajemen laba
Pengaruh Tingkat Hutang pada Manajemen Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Tingkat hutang merupakan rasio antara total kewajiban dengan total
aset. Semakin besar rasio tingkat hutang, berarti semakin tinggi nilai utang
perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio tingkat
hutang yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan
dengan proporsi aktivanya akan cenderung melakukan manipulasi dalam
bentuk manajemen laba. Hasil dari penelitian Wisnu (2013) menyatakan
bahwa semakin tinggi tingkat hutang perusahaan dapat memicu peningakatan
manajemen laba.
Tarjo (2008) membuat hipotesis dalam penelitiannya bahwa
perusahaan dengan leverage tinggi akan menawarkan standar akuntansi yang
menurunkan atau menaikkan laba yang dilaporkan. Hasil penelitian konsisten
dengan hipotesis bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung
mengatur laba yang dilaporkan dengan menaikkan atau menurunkan laba
dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah. Begitu
pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2009) menyatakan
bahwa leverage yang tinggi mendorong manajemen perusahaan untuk
melakukan pengelolaan laba
Pengaruh Aset Pajak Tangguhan pada Manajemen Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati (2009: 244) aset pajak tangguhan (deffered tax asset) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Hubungan antara aset pajak tangguhan dengan manajemen laba adalah adanya kemungkinan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar Aset Pajak Tangguhan (X1) Tingkat Hutang (X2) Manajemen Laba (Y) Ukuran Perusahaan (X3) Pertumbuhan Perusahaan(X5) atau lebih kecil. Hal ini menjadi celah bagi manajemen untuk memanipulasi jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus di bayar. Karena selisih positif antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang mengakibatkan koreksi positif yang menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terjadi apabila laba akuntasi lebih kecil dari pada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Berdasarkan penelitian Tiara Timuriana (2015) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena aset pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik menajemen laba yang dilakukan perusahaan. Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi untuk minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil karena Apabila aset pajak tangguhan mengalami kenaikan maka manajemen laba pun akan mengalami kenaikan. Sejalan dengan penelitian Miller dan Skinner dalam Suranggane (2007) bahwa aset pajak tangguhan mempunyai pengarruh signifikan terhadap manajemen laba
Hukum Manajemen Laba Menurut Al-Qur’an (skripsi, tesis, disertasi)
Bidang akuntansi akan melahirkan suatu profesi yang disebut akuntan.
Profesi ini lahir karena adanya anggapan bahwa penyaji laporan keuangan
yaitu manajemen akan melakukan kesalahan (tidak adil dan objektif dalam
melaporkan laporan keuangan perusahaan). Penjelasan Al-Qur’an dan Hadis
mengenai larangan mengambil keuntungan dengan jalan menipu. Firman
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu” (An Nisa:29)
Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara
umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli, dan
transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim,
mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman
untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi
lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan
oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan
jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini
Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun
saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari
kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Pengasih.
Dalam surat An Nisa ayat 29, diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak
boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam
melakukan transaksi. Sedangkan dalam manajemen laba, manajer keuangan
melakukan pelaporan keuangan yang telah di modifikasi agar memperoleh
keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan
padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan
maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal tersebut tidaklah
diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran didalamnya.
Walaupun praktek manajemen laba diatur dalam Prinsip-prinsip Akuntansi
yang Berterima Umum (PABU/GAAP)
Manajemen Laba Menurut Pandangan Islam (skripsi, tesis, disertasi)
Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Menurut Hidayat, manajemen Islam pun tidak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi) berdasarkan suku, agama, atau pun ras. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bertransaksi bisnis dengan kaum Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pluralitas dalam bisnis maupun manajemen. Hidayat mengungkapkan, ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam sepertiyang dicontohkan Nabi Muhammad SAW : 1. Tauhid artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. 2. Adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. 3. Kehendak bebas artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. 4. Pertanggungjawaban artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan
Perusahaan Manufaktur (skripsi, tesis, disertasi)
Perusahaan manufaktur (manufacturing bussines) adalah perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap untuk di jual. Dari definisi perusahaan manufaktur tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan manufaktur terdapat persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Pada akhir periode pada perusahaan manufaktur biasanya terdapat produk yang belum selesai dikerjakan. Produk yang belum selesai dikerjakan dinamakan persediaan barang dalam proses. Sehingga pada perusahaan manufaktur terdapat tiga unsur persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Selama proses produksi tentunya dibutuhkan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengelolahan bahan baku menjadi barang jadi sehingga barang jadi siap untuk dijual.
Pertumbuhan Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk
meningkatkan ukuran. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi,
dalam hubungannya dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas
sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (agency
cost) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, sebaliknya
perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya menggunakan
hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang akan
mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.
Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan
dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang
maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi
perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai
deviden tetapi lebih baik digunakan untuk ekspansi. Potensi pertumbuhan ini
dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin
besar research & development cost-nya maka berarti ada prospek perusahaan
untuk tumbuh (Tundjung, 2012).
Ukuran Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan. Terdapat dua
pandangan mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan manajemen laba.
Dilihat dari hubungan positif, semakin besar suatu perusahaan, tingkat
kompleksitas perusahaan juga akan semakin tinggi dibandingkan perusahaan
kecil sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba.
Perusahaan besar memerlukan banyak biaya dalam melakukan usahanya,
contoh: biaya iklan, biaya promosi, biaya politik, biaya gaji, dan lain-lain.
Biaya-biaya ini akan mengurangi profitabilitas perusahaan padahal tujuan
umum dari suatu perusahaan adalah mendapatkan profit sebesar-besarnya,
maka dari itu kemungkinan pelaksanaan manajemen laba lebih besar.
Dilihat dari sisi lainnya, Siregar (2005) menemukan bahwa ukuran
perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Hubungan
negatif berarti semakin kecil suatu perusahaan, semakin besar dorongan
melakukan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar dinilai kurang
memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba karena perusahaan
besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar sehingga
mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang sebenarnya.
Aset Pajak Tangguhan (skripsi, tesis, disertasi)
Aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat
pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan
dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara
antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat
adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang
(Waloyo,2008:217).
Menurut Suranggane (2007) Banyak peneliti dan para profesi akuntan
berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terealisasikan di periode yang
akan datang apabila probabilitas realisasi lebih dari 50% dan jika kurang dari
50% maka harus dilakukan penilaian kembali untuk mengurangi atau
menurunkan saldo akun tersebut.
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46
paragraf 28 dikemukakan bahwa pada setiap tanggal neraca, perusahaan
menilai kembali aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui tersebut
dan apabila besar kemungkinan laba fiskal pada masa depan akan tersedia
untuk pemulihannya maka aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui
menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 46 mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai
kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak
tangguhan. Peraturan ini memberikan kebebasan bagi pihak manajemen untuk
menentukan sendiri kebijakan akuntansinya dalam penilaian tersebut sehingga
dapat digunakan untuk mengindikasi ada tidaknya manajemen laba.
Manajemen Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian manajemen laba oleh Schroeder (2009) didefinisikan
sebagai percobaan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba
jangka pendek yang dilaporkan. Sebagai reaksinya beberapa manajer
perusahaan mulai menggunakan praktik-praktik pelaporan keuangan yang
curang. Healy, Paul, and Wahlen dalam Schroeder (2009) menemukan bahwa
manajemen laba terjadi karena bermacam-macam alasan, termasuk untuk
mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen,
mengurangi kemungkinan pelanggaran persetujuan peminjaman, dan untuk
menghindari intervensi dari peraturan pemerintah.
Menurut Ujiyantho (2007) mendefinisikan manajemen laba sebagai
pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam
proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi
bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi.
Teori Keagenen (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori agensi (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari
praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari
sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip
utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang
memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima
wewenang (agency) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang
disebut ”nexus of contract”. Ahmad Elqorni (2009).
Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas
kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan
hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di
dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan
berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam
hubungan tersebut.
Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol
(manajemen) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham). Teori keagenan
terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan
yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Konflik kepentingan
dalam perusahaan antara prinsipal dengan manajer yang disebut dengan
agency conflict disebabkan adanya hubungan keagenan atau
agencyrelationship.
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dalam satu atau lebih
orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa
atau nama prinsipal serta memberi prinsipalnya. Walaupun tujuan dari
manajer dan pemegang saham sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan
melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi terkadang manajer
memiliki pemikiran lain yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan
pemikiran pemegang saham Aryaningtyas (2009).
Teori agensi mengatakan bahwa manajemen laba disebabkan adanya
konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan pihak
manajemen (agent).
Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap pihak baik pihak principal
dan agent memiliki kepentingan masing-masing dan termotivasi untuk
mewujudkan kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan suatu konflik.
Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan. kontrak dengan pihak
manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan
profitabilitas yang selalu meningkat sehingga harga saham naik. Manajemen
sebagai agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan
ekonomi dan psikologisnya seperti dalam hal memperoleh investasi, pinjaman,
bonus maupun kontrak kompensasi
Hubungan Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen
dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat
mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Mekanisme Kualitas laba memiliki
kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang
memiliki kandungan informasi laba. Menurut Bushee (1998) dalam Novita
Indrawati & Lilla Yulianti (2010). kepemilikan institusional memiliki
kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri
sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat
menekan kecendrungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam
laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran
ini didukung hasil penelitian Pratana dan Mas’ud (2003) dalam Novita Indrawati
& Lilla Yulianti (2010). Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa
kepemilikan institusional di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang
dilaporkan
Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Penelitian Beasley (1996) dalam Novita Indrawati & Lilla Yulianti (2010).
menguji hubungan antara dewan komisaris independen dengan kecurangan
pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan
kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka
menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase
dewan komisaris independen eksternal yang secara signifikan lebih rendah
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Dewan
komisaris Independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang
berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam
menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak
manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu
laporan laba yang berkualitas. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan
komisaris independen dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Hal
ini didukung oleh hasil penelitian Pratana dan Mas’ud (2003) dalam Novita
Indrawati & Lilla Yulianti (2010) bahwa komposisi dewan komisaris di
perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional menunjukkan presentase saham yang dimiliki
oleh pemilik institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu keemilikan individu
atas nama perorangan diatas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan
kepemilikan insider (dalam Ismiyanti dan Hanafi, 2003).
Agrawal dan Knouber (dalam Ismiyanti dan Hanafi, 2003).menjelaskan bahwa
kepemilikan blockholder termasuk kedalam kepemilikan istitusi.
Perusahaan yang memiliki persentase blockholder yang besar akan lebih mampu
untuk memonitor aktifitas manajer. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin
besar kepemilikan institusional, maka akan semakin efisien dalam
kemampuannya untuk memonitor manajemen dan bertindak sebagai pencegahan
terhadap pemborosan (dalam Faisal, 2004)
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat
mengurangi manajemen laba. Melalui mekanisme kepemilikan institusional,
efektivitas pengelolaansumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui
dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba
Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator
persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah
perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat
mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup
kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Dengan
adanya kepemilikan institusional manajer cenderung berkurang insentifnya
untuk memanfaatkan manajemen diskresi (discretionary management) dalam
laporan keuangan.
Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini fitunjukkan dengan
besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini
merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan. Adanya
kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency
theory menurut Dr. Robertus M. Bambang Gunawan (2016:75)
Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang
saham digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder
et.al., 2001). Agent diberi mandat oleh pricipal untuk menjalankan bisnis demi
kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai
principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk
memaksimalkan sumber daya perushaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham
jika manajer bertindak untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan
pemegang saham.
Perilaku manajer yang cenderung opportunis bisa menyebabkan
terjadinya agendy cost of equity (Jensen dan meckling, 1976). Manajer memilki
kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan yang diperoleh
perusahaan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk perilaku opportunis lainnya.
Karena menerima manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan tetapi tidak mau
menanggung resiko dari biaya yang dikeluarkan, misalnya manajer cenderung
untuk menggunakan utang yang tinggi bukan untuk kepentingan mamaksimalkan
nilai perusahaan, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan opportunistic ereka.
Hal ini akan menimbulkan beban pada perusahaan sehngga bisa mengakibatkan
kebangkrutan.
Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan
kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan
manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak
menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut
akan menambah cost perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan
perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima.
Pemegang saham menginginkan agar cost tersebut dibiayaioleh utang,
tetapi manajer tidak menyukai dengan alasan bahwa utang mengandung resiko
yang tinggi. Perbedaan kepentingan seperti itulah maka timbul konflik yang
biasa disebut dengan konflik agensi.Konflik kepentingan antara manajer dengan
pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan
yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut.Salah satu
mekanismenya adalah dengan meningkatkan kepentingan manajerial.
Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan indikator
persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal
saham perusahaan yang beredar.
Persentase kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki
oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan.Dalam kaitannya dengan kepemilikan
manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan untuk mengendalikan
konflikkepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan manajemen.Maka
dapat disimpulkan bahwa pengungkapan erat kaitannya dengan hubungan
keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik (melalui
manajemen) dengankreditur.
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen sangat berperan penting
dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil demi kelangsungan hidup
suatu perusahaan. Manajemenlah yang menentukan kebijakan-kebijakan
perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Hasil kerja manajemen ini akan
dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban ini dapat diungkapkan dalam
laporanlaporan keuangan perusahaan. Sehingga diperkirakan jumlah
kepemilikan saham manajerial akan mempengaruhi laporan
keuanganperusahaan.
Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham
manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan
kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang
meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan
keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Morck et al. (1989) kepentingan
manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham
perusahaan yang lebihbesar.
Dewan Komisaris independen (skripsi, tesis, disertasi)
Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak
semata-mata demi kepentingan perusahaan. Ada beberapa misi yang diemban
komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih,
dan bertanggung jawab.
Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk
semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial.
Kedua, mendorong diterapkannya prinsip dan praktek good corporate
governance di Indonesia. Ketiga, bertanggung jawab untuk mendorong
diterapkannya prinsip good corporate governance melalui pemberdayaan dewan
komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi
perusahaan. Untuk itu ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus
dilakukan oleh komisaris independen, yaitu memastikan bahwa perusahaan :
1. Memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk memantau jadwal,
anggaran dan efektivitas strategi itu.
2. Mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja
dengan baik.
4. Mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang
ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya
5. Risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan
baik.
Ketentuan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan dewan
komisaris memiliki komisaris independen disamping komite audit. Komisaris
independen ini harus berjumlah proposional sebanding dengan jumlah saham
yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali, dan minimal 30% dari
jumlah anggota komisaris
Kualitas Laba (skripsi, tesis, disertasi)
Kualitas laba adalah laba yang secara benar dan akurat menggambarkan
profitabilitas operasional perusahaan Sutopo (2009). Menurut Penman dan
Cohen (2003) dalam Wibowo (2009) diungkapkan bahwa laba tahun berjalan
memiliki kualitas yang baik jika laba tersebut menjadi indikator yang baik untuk
laba masa mendatang, atau berhubungan secara kuat dengan arus kas operasi di
masa mendatang (future operating cash flow).
Menurut Sari dan Riduwan (2011:8) dalam Nela Indah Puspitowati dan
Annisa Amalia Mulya (2014) kualitas laba adalah laba yang secara benar dan
akurat menggambarkan profitabilitas operasional perusahaan. Laba akuntansi
berdasar akrual memunculkan isu tentang kualitas laba, karena laba dari
proses akuntansi akrual potensial menjadi objek perekayasaan laba (earning
management).
Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri
informasi antara principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa
informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Asumsi
manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri ini melekat pada
manajer yang mendorong manajer akan bertindak lebih mementingkan
dirinya sendiri daripada bertindak untuk untuk meningkatkan nilai ekonomi
perusahaan.
Hal ini akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang dilaporkan
oleh manajemen yang menyebabkan manajemen bertindak dengan leluasa
dalam melakukan praktik manajemen laba.Konflik kepentingan ekonomis
terjadi diantara pemegang saham dan manajer ini juga akan menimbulkan
asimetri informasi. Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan
prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang
saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola perusahaan, manajer
berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada
pemilik. Pada keadaan tertentu, informasi yang diberikan oleh manajemen
terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sehingga akan
menimbulkan informasi yang tidak simetris atau biasa disebut dengan asimetri
informasi.
Hadirnya manajerial dalam kepemilikan saham perusahaan akan
mengurangi asimetri informasi. Dengan adanya kepemilikan manajerial,
manajer akan mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
melaporkan laba yang berkualitas.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2004)
menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan
keuangan.
Pemakai laporan keuangan terdiri dari investor sekarang, investor
potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur, pelanggan,
pemerintah, dan lembaganya, dan masyarakat yang menggunakan untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda.Investor membutuhkan informasi
untuk membantu dalam menentukan apakah harus membeli, menahan, atau
menjual investasinya.
Pemegang saham tertarik pada informasi akuntansi yang memungkinkan
mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Investor
merupakan penanam modal yang menanggung risiko perusahaan, maka ketentuan
laporan keuangan yang memenuhi kebutuhannya akan memenuhi pula sebagian
kebutuhan pemakailain. Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut PSAK
No.1 (2004) adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan kinerja keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan yang disusun
untuk tujuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian
besar pemakai
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Agency Theory (Teori Keagenan) adalah sebuah kontrak antara
manajemen (agent) dengan pemilik (principal). Pemegang saham (principal)
mempekerjakan manajer (agent) yang bertindak atas nama dan untuk
kepentingan (principal) untuk mengelola perusahaan, sehingga atas nama
tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan (Jensen dan Meckling 1976).
Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan
menyerahkan wewenang ini kepada manajemen dengan tujuan manajemen
akan mengelola perusahaan agar menghasilkan laba yang tinggi, dan pemilik
akan mengawasi kinerja manajemen. Pendesainan kontrak yang tepat untuk
menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemilik dalam hal konflik
kepentingan inilah yang merupakan inti dari agency theory.
Teori agensi (agency theory), atau yang biasa juga disebut contracting
theory, merupakan salah satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini.
Penelitian atas teori agenci bisa bersifat deduktif atau induktif dan merupakan
kasus khusus riset perilaku, meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan
dan ekonomika bukannya psikologi dan sosiologi. Asumsinya adalah individu
bertindak demi kepentingannya sendiri, asumsi lainnya menyebutkan bahwa
entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan
kontraktual yang terjadi diantara manajemen, pemilik, kreditor dan pemerintah
(Bastian, 2006)
Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang
terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan
pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas
tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (principal)
mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan
perkerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang
dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989).
Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a)
keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan
(b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk
melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen.
Permasalahannya adalah bahwa principal tidak dapat memverifikasi apakah
agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah
pembagian resiko berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan
agen mungkin memiliki preferensi yang timbul pada saat prinsipal dan
agen memiliki sikap yang tindakan yang berbeda dikarenakan adanya
perbedaan preferensi resiko.
Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989).
Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat
manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia
menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri
(self-interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk
averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,
efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara
principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang
komoditi yang dapat diperjual belikan.
Pemilik perusahaan (principal) tidak memiliki akses yang luas terhadap
pemantauan kegiatan yang terjadi didalam perusahaan karena telah
mempercayakan segala sesuatunya kepada pihak manajemen (agen), sehnggan
manajemen memiliki akses yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan
dan pihak eksternal perusahaan. Hal ini membuka peluang bagi manajer untuk
melakukan kecurangan seperti memanipulasi data dan melakukan manajemen
laba.
Hubungan antara teori keagenan dengan kualitas laba terletak pada
hubungan keagenan yang terjalin diantara laba dan manajemen. Laba adalah
hasil dari suatu usaha yang menjalankan usaha tersebut adalah pihak
manajemen, dan pihak manajemen mempunyai tugas supaya usaha tersebut
mendapatkan laba yang berkualitas. Kualitas laba memberi informasi mengenai
situasi dan kondisi suatu perusahaan bahwa dampak ekonomi transaksi yang
terjadi akan beragam diantara perusahaan sebagai fungsi dari karakter dasar
bisnis mereka, dan secara beragam dirumuskan sebagai tingkat laba yang
menunjukkan apakah dampak ekonomi pokoknya lebih baik dalam
memperkirakan arus kas atau juga dapat diramalkan. (Meilani Putri Maharani,
2015) Asumsi manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri ini melekat
pada manajer yang mendorong manajer akan bertindak lebih mementingkan
dirinya sendiri daripada bertindak untuk untuk meningkatkan nilai ekonomi
perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi 22 kualitas laba perusahaan yang
dilaporkan oleh manajemen yang menyebabkan manajemen bertindak dengan
leluasa dalam melakukan praktik manajemen laba. Konflik kepentingan
ekonomis terjadi diantara pemegang saham dan manajer ini juga akan
menimbulkan asimetri informasi.
Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek
perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Oleh
karena itu, sebagai pengelola perusahaan, manajer berkewajiban memberikan
informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Pada keadaan tertentu,
informasi yang diberikan oleh manajemen terkadang tidak sesuai dengan kondisi
perusahaan sebenarnya. Sehingga akan menimbulkan informasi yang tidak
simetris atau biasa disebut dengan asimetri informasi. Hadirnya manajerial
dalam kepemilikan saham perusahaan akan mengurangi asimetri informasi.
Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan mengelola perusahaan
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melaporkan laba yang berkualitas. Dalam
hal ini kedudukan manajer berperan ganda, disatu sisi manajer berperan sebagai
pihak pengelola perusahaan, disisi lain manajer berperan sebagai pemilik
perusahaan. Hal ini akan meminimalisir tindak manajemen laba yang biasa
dilakukan oleh manajemen. Sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan
kepentingan pemilik.
Return Of Assets (skripsi, tesis, disertasi)
Metode dan teknik analisis yang digunakan, semuanya untuk
menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai
metode yaitu untuk membuat agar data lebih mudah dimengerti sehingga
dapat digunakan sebagai dasar pembuat keputusan bagi pihak-pihak yang
membutuhkan. Dalam menganalisis kinerja keuangan dapat menggunakan
analisis ROA (return on assets).
ROA (return on assets) ialah Rasio yang menunjukkan
kemampuan perusahaan akan seluruh aktiva yang dimiliki untuk
menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, berarti semakin
efisiensi penggunaan aktiva prusahaan atau dengan kata lain, dengan
jumlah aktiva aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang bersih dan
begitu juga sebaliknya (Sudana, 2011)
Penilaian Kinerja Perusahaan (skripsi, tesis, disertasi)
Penilaian menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) adalah
penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahaasa inggris
sering diartikan dengan kata measureement yang berarti sistem
pengukuran.
Menurut (Hastuti, dalam Yudha, 2007) kinerja perusahaan adalah
hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus
oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu
melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari
keputusan yang dibuat dan mempertimbangkannya dengan menggunakan
ukuran komparatif.
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Zarkasyi (2008:48) kinerja merupakan sesuatu yang
dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam
periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja
keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur
suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan
diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan.
Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002), kinerja dapat
diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai, prestasi yang diperlihatkan
dan kemampuan kerja, berkinerja artinya berkemampuan dengan
menggunakan tenaga. Jadi kinerja keuangan berdasarkan uraian diatas,
adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai prestasi
kinerjanya.
Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Pelaksanaan Good Corporate Governance diharapkan dapat
memberikan beberapa manfaat sebagai berikut ini (FCGI, 2001) :
a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya
proses pengambilan keputusan yang lebih baik,
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih
meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih
murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja
perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan
shareholders value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan
dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari
hasil privatisasi
Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Tujuan penerapan Good Corporate Governance pada BUMN
berlandaskan keputusan menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002
Pasal4:
a. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung
jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, baik secara Nasional maupun Internasional.
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional,
transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian organ.
c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian
lingkungan sekitar BUMN.
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian
nasional.
e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
f. Menyukseskan program privatisasi BUMN.
Pilar Pendukung Good Corporate Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong
terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan
perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :
a. Negara dan Perangkatnya
Menciptakan peraturan perundang-undangan yang
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan,
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan
hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
b. Dunia Usaha
Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman
dasar pelaksanaan usaha.
c. Masyarakat
Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak
yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan,
menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social
control) secara obyektif dan bertanggung jawab.
Teori Governance (skripsi, tesis, disertasi)
Frasa Corporate Governance terdiri dari dua kata, yaitu corporate, yang
merupakan kata sifat (adjective), yang bermakna berbagai sifat yang berkaitan
dengan korporasi atau perusahaan, dan governance, yang merupakan kata benda
(noun), yang bermakna pengelolaan (Warsono, dalam Anton, 2012).
Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan
olehCadbury Committee pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada
laporan mereka (Cadbury Report). Menurut Cadbury, Good Corporate
Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai
keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan (Sutedi, 2011).
Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk
semua stakeholdernya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini,
yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang
harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008).
Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian
terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan
dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsepCorporate
Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good
corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah- kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber
perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi
jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar keseluruhan” (Effendi, 2009).
Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002,
Corporate Governance adalah “suatu proses dari struktur yang digunakan oleh
organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.
Yang dimaksud organ dalam pengertian diatas adalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Dewan Direksi untuk perusahaan
perseorangan (persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk
perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan), sedangkan
stakeholders adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik
langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal,
komisaris maupun dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah,
kreditur, dan pihak yang berkepentingan.
Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai struktur karena
GCG berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi,
pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Sementara sebagai sistem, GCG
menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balance)
kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang
pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Good
Corporate Governance (GCG) sebagai proses karena Good Corporate
Governance (GCG) memastikan transparansi dalam proses perusahaan atas
penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya
(Purwaningtyas, 2011).
Teori biaya Transaksi ( Transaction Cost Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi
sedemikian besar sehingga, sebagai akibatnya, mereka memanfaatkan pasar dalam
menentukan alokasi sumber daya. Dengan demikian pergerakan harga di pasar
akan menentukan produksi dan pasar itu sendiri yang mengkoordinasikan
transaksi-transaksi.
Manajemen perusahaan berkepentingan untuk menginternalisasi sebanyak
sebanyak mungkin transaksi guna meminimalkan risiko dan ketidak pastian
mengenai harga dan kualitas produk di masa yang akan datang. Hal ini dapat
dilakukan mellaui integrasi vertical. Namun, apabila biaya transaksi internal
menjadi terlalu mahal dibanding biaya transaksi melalui mekanisme pasar, maka
perusahaan akan menggunakan transaksi internal. Dalam hal ini manajer sebagai
pengambil keputusan dalam menentukan transaksi.
Ekonomika biaya transaksi membuat asumsi oportunis terhadap para
manajer, di mana manajer cenderung mencari kepentingan sendiri dalam
mengorganisasi transaksi-transaksi. Perilaku oportunistik semacam ini bisa jadi
mempunyai konsekuensi yang tidak baik terhadap keuangan perusahaan karena
tidak mendorong investor potensial untuk berinvestasi. Sejauh ini terdapat
kesamaan antara teori biaya transaksi dengan teori keagenan. Keduanya berusaha
mengatasi permasalahan yang sama yaitu bagaiman perusahaan mendorong
manajer menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham.
Dan dalam hal ini, prinsip-prinsip good corporate governance berperan sebagai
solusi atas permasalahan tersebut (Hamdani, 2016)
Pengukuran Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational Support) skripsi tesis dan disertasi
Arti Penting atau Manfaat Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational Support) skripsi tesis dan disertasi
Definisi Persepsi Dukungan Organisasi (Perceived Organizational Support) skripsi tesis dan disertasi
Political Model (political Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Political Model menyatakan bajwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan,
privilege, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan stakeholders lainnya
ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis dalam hal ini pemerintah
dapat berperang penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan
dalam teori corporate governace juga harus dilihat dari perspektif budaya,
sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model corporate governance yang dapat
digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan
dalam satu negara (Hamdani, 2016).
Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh stanford reserch
institute (SRI) pada tahun 1963. Stakeholder didefinisikan sebagai “any group or
individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s
objective.” Bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat
memperngaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.
Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi
(economics focused) dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih
memeprhitungkan faktor-faktor sosial terhadap stakeholder, baik internal maupun
eksternal. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan hidup, sangat
tergantung pada dukungan stakeholder. Makin powerful dukungan stakeholder,
makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan.
Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan
dengan stakeholdernya.
Corporate governace mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk profit
dan sustainability secara seimbang. Pencapaian keuntungan tersebut merupakan
wujud pemenuhan pemegang saham (shareholder) dan tidak dapat dilepaskan dari
upaya pencapaian sustanaibility yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan
para pemangku kepentingan (stakeholders) (Hamdani, 2016)
Stewardship Model (Stewardship Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah
laku dan premis. Teori Stewardship ini beranggapan bahwa manajer tidak
mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal.
Menurut Donaldson & Davis (dalam Hamdani, 2016 ) beranggapan bahwa teori
stewardship adalah benar dan teori agensy salah, dimana keterbatasan teori
agensy kurang mempertimbangkan masalah psikologis dan sosiologis dan
terkadang mengabaikan kompleksitas kehidupan organisasi.
Asumsi yang dipakai dalam stewardship model menjelaskan bahwa,
manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai
tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham.
Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri
dan tanggung jawab. Sehingga keberadaan dewan komisaris yang berperan
sebagai pengawas direksi menjadi tidak efektif.
Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori keagenan mengemukakan hubungan antara principal (pemilik) dan
agent (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, dimana principal merupakan
suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan
kepada pihak agent (manajemen). Menurut Jensen dan Meckling teori agensi
menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan
keputusan tertentu (principal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang
menerima pendelegasian tersebut (agent/manajemen).
Menurut teori agensi, agen harus bertindak rasional untuk kepentingan
prancipalnya, agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik,
tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan. namun dalam
praktiknya timbul masalah (agency problem), karena adanya kesenjangan
kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak
pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan memiliki
kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan yang
maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan
pendapatan dana pemilik perusahaan. konflik kepentingan ini menimbulkan biaya
(cost), yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara agen dan
prinsipal, karena adanya informasi yang asimetris.
Konflik kepentingan tersebut secara ilmiah akan terjadi dalam struktur
kepemilikan perusahaan yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan
yang tersebar kepada para pemegang saham publik dan struktur kepemilikan
dengan pengendalian pada segelintir pemegang saham saja. Ketika struktur
kepemilikan perusahaan tersebar kepada kepada para pemegang saham publik
seperti yang terjadi diasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah
benturan kepentingan antara para pemegang saham publik dengan pihak direksi
yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan.
Mayoritas kepemilikan saham tersebar kepada para pemegang saham
publik, maka pelaksanaan hak kontrol para pemegang saham kepada pihak
manajemen menjadi lemah, kelemahan tersebut memicu konflik kepentingan
antara pihak manajemen dengan pihak para pemegang saham. Pada sisi lain,
semua pemegang saham yang tiak dalam posisi pengendali tidak memiliki potensi
untuk melakukan pengeksploitasian satu pemegang saham terhadap pemegang
shaam lainnya. Dengan kata lain, kecil kemungkinan timbulnya konflik
kepentingan diantara para pemegang saham (Indra dan Ivan, 2006).
Eisenhardt (dalam Enggar dan Akhmad, 2013) menggunakan tiga asumsi
sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:
a) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri
b) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang
(bounded rationality)
c) Manusia selalu menghindari resiko (risk averse).
Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada
teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan
keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana
yang telah mereka investasikan. Corporate Governance sangat berkaitan dengan
bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan
keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan
atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan
berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu
Corporate Governance juga berkaitan dengan bagaimana para investor
mengontrol para manajer. Dengan kata lain yakni Corporate Governance
diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan
(agency cost) (Lukviarman, 2016)
Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor (skripsi, tesis, disertasi)
Konflik peran terjadi pada saat individu merasakan adanya tuntutan
yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran. Konflik peran merupakan gejala
psikologis yang dialami oleh seorang auditor akibat dari adanya dua
tuntutan yang saling bertantangan dalam kurun waktu yang bersamaan
sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman dalam bekerja dan
secara potensial dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik
peran biasanya akan menjadikan seseorang bimbang dalam mengambil
keputusan dan ragu-ragu dalam bertindak. Konflik peran juga memiliki
dampak besar bagi individu dan perusahaan. Dampak bagi individu meliputi
menjadi tidak puas dan buruk dalam menyelesaikan pekerjaan sedangkan
bagi perusahaan yaitu, kualitas rendah, pergantian pekerjaan semakin tinggi.
Akibat lainnya yang bisa ditimbulkan adalah bekerja menjadi tidak nyaman,
ketegangan kerja dan berbagai hal negatif lainnya yang berdampak pada
hasil pekerjaan tidak maksimal (Fanani et al. 2008). Hubungan antara
konflik peran dengan kinerja auditor adalah konflik peran dapat
menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja, banyaknya tuntutan dan
tekanan pekerjaan yang dirasakan oleh auditor dalam melakukan tugas audit
sehingga menurunkan motivasi kerja, karena mempunyai dampak yang
negatif terhadap perilaku individu, sehingga dapat menurunkan kinerja
auditor
Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor (skripsi, tesis, disertasi)
Penggunaan pendekatan struktur audit dapat mendukung auditor
dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik yang dapat meningkatkan
kinerja auditor. Pengetahuan tentang struktur audit serta penerapannya
dalam melaksanakan jasa audit akan menjadikan pelaksanaan tugas audit
lebih terstruktur dan dapat dijalankan dengan baik. Struktur audit membantu
atasan dalam memberikan tugas kepada staff auditnya mengenai pekerjaan
yang harus dilakukan. Struktur audit dapat menjelaskan bagaimana suatu
proses audit dilakukan. Penggunaan struktur audit juga akan membantu
memperjelas arus kerja dan pengaturan dalam tim, serta membantu auditor
dalam mengambil keputusan sehingga mempermudah tugas auditor.
Penelitian yang telah mengkaji struktur audit terhadap kinerja auditor
diantaranya adalah Fanani et al.(2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor,
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidiantari dan
Widhiyani (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa struktur audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja audit.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut “Sedarmayanti (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi
konflik peran adalah sebagai berikut”:
1. Masalah Komunikasi, terjadi karena adanya salah pengertian yang
berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit di
mengerti dan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu
yang tidak konsisten.
2. Masalah Struktur Organisasi, terjadi karena adanya kekuasaan
antara departemen dengan kebutuhan atau sistem penilaian yang
bertentangan dan persaingan untuk memperebutkan sumber daya
yang terbatas.
3. Masalah Pribadi, terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan atau
nilai–nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang
diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai
persepsi.
Bentuk-Bentuk Konflik Peran (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Muchlas (2008) bentuk konflik peran yang dialami individu
ada tiga, yaitu:
1. Konflik antara orang dan peran. Konflik ini terjadi antara
kepribadian dan ekspektasi peran yang tidak sesuai. Adanya
pertentangan antara nilai-nilai dan keyakinan pribadi seseorang
dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya auditor yang
bekerja dalam kelompok dimana anggota-anggota dalam
kelompok tersebut memiliki karakteristik dan kepribadian yang
berbeda-beda pula. Ketika menghadapi permasalahan selama
23
proses penugasan setiap anggota kelompok pasti memiliki
tanggapan yang berbeda-beda terhadapan permasalahan tersebut,
dalam hal ini auditor berusaha untuk saling menerima tanggapan
satu dengan yang lain untuk mencapai satu kesepakatan bersama
meskipun disatu sisi kesepakatan tersebut bertentangan dengan
diri atau kepribadian auditor tersebut.
2. Konflik dalam peran (intrarole). Konflik ini muncul karena
adanya ekspektasi yang saling bertentangan, bagaimana peran
yang diberikan itu sebaiknya dijalankan. Contohnya ketika
seorang auditor berada pada situasi tekanan untuk melakukan
tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan
melaksanakan salah satu perintah saja akan menimbulkan
terabainya perintah yang lain, tugas pertama datangnya dari kode
etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari sistem
pengendalian yang berlaku di perusahaan. Apabila auditor
bertindak sesuai dengan kode etiknya maka auditor akan merasa
tidak berperan sebagai karyawan perusahaan dengan baik.
Sebaliknya, apabila auditor bertindak sesuai dengan prosedur
yang ditentukan oleh perusahaan, maka auditor akan merasa telah
bertindak secara tidak profesional dimana hal tersebut
bertentangan dengan kode etik profesinya. Dalam hal ini auditor
tersebut sedang mengalami konflik dalam peran.
3. Konflik antar peran (interrole). Konflik ini muncul karena
adanya syarat-syarat yang berbeda antara dua atau lebih peran
yang harus dijalankan pada saat yang sama. Posisi di tempat kerja
seringkali menimbulkan konflik dengan posisi di luar tempat
kerja. Contohnya auditor wanita yang sudah menikah, karyawan
tersebut menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan sebagai karyawan di KAP. Hal ini dapat
menimbulkan konflik peran ketika karyawan tersebut harus
menjalankan tugas sebagai seorang pekerja atau karyawan di sisi
lain dia juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai ibu
rumah tangga.
Pemahaman mengenai konflik peran sebagai bentuk kebingungan
peran yang harus dilakukan oleh karyawan. Adanya instruksi ganda yang
saling berbeda dan harus dilakukan pada waktu bersamaan merupakan
refleksi dari konflik peran. “Konflik peran secara khusus juga dilihat
sebagai bentuk ketidaksesuaian antara peran yang harus dilakukan dan
tuntutan pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar
profesional tertentu yang diyakini dan dianut oleh karyawan (Rosally dan
Jogi, 2015)”
Definisi Konflik Peran (skripsi, tesis, disertasi)
“Kinicki dan Kreitner (2013) konflik peran adalah ketika individu
merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di
sekitar, maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran”. Konflik
peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika, atau standar
dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya.
Konflik peran merupakan suatu keadaan yang muncul karena
mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma,
aturan, etika dan kemandirian profesional. “Kondisi ini umumnya terjadi
karena adanya dua perintah yang tidak sama atau berbeda yang diterima
secara bersamaan, dan dari pelaksanaannya salah satu perintah saja akan
menyebabkan terabaikannya perintah yang lainnya (Fanani et al., 2008)”.
Menurut “Rizkia (2015) konflik peran terjadi apabila penyesuaian atas
seperangkat harapan mengenai pekerjaan, bertentangan dengan seperangkat
harapan yang lainnya”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang
individu yang profesional sering mendapatkan dan menerima dua perintah
sekaligus. Dalam hal ini, Auditor merupakan salah satu contoh profesi
terjadinya dua perintah secara bersamaan. Perintah tersebut yang pertama
bersumber dari kode etik profesi yang sesuai, agar integritas auditor tetap
terjaga dan yang kedua bersumber dari bentuk pengendalian yang berfungsi
di perusahaan yang dilakukan adanya pengauditan. Biasanya yang terjadi
adalah apabila dilaksanakannya perintah yang satu, maka perintah satu yang
lainnya akan terabaikan jika terjadinya dua perintah secara bersamaan
seperti yang telah dijelaskan tersebut. Konflik peran dapat terjadi kepada
akuntan publik, namun seorang akuntan publik tetap harus memenuhi
perannya dengan kemampuan yang dimilikinya, walaupun ketika adanya
dua atau lebih perintah peran yang harus dilaksanakan.
“Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) mendefinisikan konflik
peran sebagai suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi
yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja”. Konflik peran
dalam diri individu terjadi apabila seorang individu mengalami
ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia diharapkan untuk
melaksanakannya saling bertentangan dengan dirinya dan melebihi dari
kemampuannya (Handoko,2012)
Komponen Struktur Audit (skripsi, tesis, disertasi)
1. Prosedur dalam pelaksanaan audit
Menurut “Mulyadi (2002:86) prosedur audit yang dilakukan oleh
auditor adalah sebagai berikut”:
a. Inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap
dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak
dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap
sebuah dokumen, auditor akan menentukan keaslian dokumen
tersebut.
b. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang
digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan suatu
kegiatan secara langsung. Dengan melakukan pengamatan
auditor akan memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan
suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan,
prosedur, dan proses.
c. Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang
dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit
yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti
dokumenter.
d. Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang
memungkinkan auditor memperoleh konfirmasi secara
langsung dari pihak ketiga yang independen.
e. Penelusuran, auditor melakukan penelusuran informasi sejak
mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen,
dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam
proses akuntansi.
f. Pemeriksaan bukti pendukung, meliputi inspeksi terhadap
dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan
untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi
yang berkaitan.
g. Perhitungan, meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya
berwujud seperti kas atau persediaan ditangan, serta
pertanggungjawaban penyelidikan lebih mendalam.
h. Pelaksanaan Ulang, merupakan pengulangan aktivitas yang
dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang
diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah
dilakukan oleh klien.
i. Teknik Audit Berbantuan Komputer, apabila catatan akuntansi
klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu
menggunakan computer computertechnique dalam
menggunakan berbagai prosedur audit di atas.
2. Petunjuk atau Instruksi Pelaksanaan Audit
Setiap auditor wajib memperhitungkan apakah auditor tersebut akan
menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Jika auditor
menetapkan untuk menerima perikatan audit calon kliennya, maka auditor
akan melakukan audit dalam beberapa tahap. Menurut Mulyadi (2002:122)
tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap sebagai
berikut:
a. Penerimaan Perikatan Audit adalah kesepakatan dua pihak
untuk membentuk suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan
audit, klien yang membutuhkan jasa auditing membentuk suatu
ikatan perjanjian dengan auditor.
b. Perencanaan Audit adalah penentuan keberhasilan
penyelesaian perikatan berdasarkan kualitas perencanaan audit
yang dibuat oleh auditor.
c. Pelaksanaan Pengujian Audit, tahap ini disebut juga dengan
pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus
mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk ke dalam
kelompok standar pekerja lapangan.
d. Pelaporan Audit merupakan tahap akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke
standar pelaporan.
3. Menaati Keputusan yang Ditetapkan
Menurut “Mulyadi (2002:60) standar teknis merupakan setiap anggota
harus melakukan jasa profesionalnya berdasarkan standar teknis dan standar
profesional yang saling berhubungan sesuai dengan keahliannya”. Anggota
memiliki kewajiban untuk mengerjakan penugasan dari penerimaan jasa,
selama penugasan tersebut searah dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan profesional yang harus dipatuhi adalah standar yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
4. Penggunaan Media Transformasi (Komputer)
Menurut Mulyadi (2002:344) ada dua kondisi yang menyebabkan
auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK:
a. Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit
dalam sistem informasi komputer.
b. Dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur
audit dalam pemeriksaan.
Ada beberapa manfaat dari teknik audit berbantuan komputer, diantaranya
adalah:
a. Pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan
perangkat lunak audit untuk menguji semua transaksi dalam
file komputer.
b. Prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat audit
untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa.
c. Pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji prosedur akses ke perpustakaan.
d. Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram
e. Mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang
berbeda record dan berbeda format.
f. Pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu.
g. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran.
h. Membuat persamaan dengan operasional.
Definisi Struktur Audit (skripsi, tesis, disertasi)
“Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing
yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur
rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan kebijakan audit yang
komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukan
audit (Bowrin dalam Fananiet al., 2008)”. Menurut “Muslim (2002) seperti
dikutip oleh Alfianto dan Suryandari (2015) dijelaskan bahwa struktur audit
mencakup apa yang harus dilakukan, instruksi bagaimana pekerjaan harus
diselesaikan, alat untuk melakukan koordinasi, alat untuk pengawasan dan
pengendalian audit serta alat penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan.”
Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam melakukan
tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan struktur audit yaitu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berdampak positif terhadap
konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi pemisahan
pelayanan atau kualitas. Contoh, sebelum melakukan penugasan di
lapangan, biasanya auditor melakukan planning karena setiap klien
memiliki bisnis yang berbeda-beda sehingga tingkat kesulitan yang dihadapi
oleh auditor juga akan berdeda. Dalam melakukan planning tersebut hal
pertama yang harus diperhatikan adalah tim audit harus paham mengenai
bisnis klien tersebut bagaimana kemudian resiko bisnisnya seperti apa. Hal
ini kemudian akan didiskusikan tahap demi tahap untuk menghemat waktu
pengerjaan, setelah tahap demi tahap selesai dilakukan selanjutnya
permintaan dokumen dapat dijalankan.
Kriteria Penilaian Kinerja Auditor (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut “Trisnaningsih (2007) kriteria penilaian kinerja auditor dapat
diukur dengan menggunakan”:
1. Kemampuan, keahian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.
Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja,
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan faktor usia.
2. Komitmen Profesional, dalam prinsip etika profesi ikatan
Akuntansi indonesia dalam Mulyadi (2002:53) menyatakan
pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik,
pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini mengarahkan
anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan
merupakan landasan dasar perilaku etik dan perilaku
profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku
terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
3. Motivasi, menurut Trisnaningsih (2007) adalah keadaan dalam
diri pribadi seseorang yang menggerakkan keinginan individu
untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu demi mencapai suatu
tujuan.
4. Kepuasan Kerja, meliputi kepuasan individu dengan posisinya
dalam organisasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor menurut Kreitner dan Kinicki (2013) yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan, kepuasan ditentukan oleh
tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan
kesempatan pada individu untuk memenuhi
kebutuhannya.
b. Perbedaan, kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi
harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan
antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh
individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar
dari apa yang diterima, orang akan tidak puas.
Sebaliknya bila apa yang diterima sesuai dengan
harapan maka individu akan merasa puas.
c. Keadilan, kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil
individu diperlakukan di tempat kerja.
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan
oleh auditor untuk menghasilkan suatu karya yang dicapai atas beban yang
telah diberikan kepada auditor, yang diukur melalui kuantitas, kualitas serta
ketepatan waktu. “Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran
tertentu (standar), dimana kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang
dihasilkan, sedangkan kuantitas jumlah hasil kerja (output) yang dihasilkan
dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu merupakan kesesuaian
waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007)”.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kinerja auditor merupakan
upaya yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya
dalam mengaudit laporan keuangan untuk mencapai hasil audit sesuai
dengan yang seharusnya. Kinerja auditor dapat menjadi tolak ukur bagi
evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam
suatu organisasi, dalam hal ini yaitu auditor yang melaksanakan
pengauditan
Definisi Kinerja Auditor (skripsi, tesis, disertasi)
“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama (Robbin, 1986)”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dijelaskan kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman, intensitas dan waktu yang diukur dengan mutu kerja yang dihasilkan. Auditor merupakan akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar auditing yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik (Mulyadi, 2002). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah hasil kerja yang diperoleh oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kinerja Auditor menurut Mulyadi (2002) dalam Rosally dan Yogi (2015) adalah akuntan publik yang melakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan 13 suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebuttelah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip perusahaan”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dalam Rosally dan Yogi (2015) kinerja auditor merupakan aktivitas atau pelaksanaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Menurut Malan et al.(1984) Kinerja audit merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang dihendaki, serta ketaatan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Fungsi kinerja audit adalah memberikanreviewindependen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan
Teori Peran(Role Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi tertentu dalam suatu unit sosial, kedudukan, status sosial seseorang dan tanggung jawab, sekaligus menggambarkan hak dan kewajiban seseorang. “Dalam teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial dalam mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan kedudukan yang di lingkungan masyarakat ( Katz dan Kahn, 1978, dalam Jogi dan Rosally, 2015)”. Dalam teori peran menyatakan bahwa jika peran yang diperankan seseorang tidak sesuai dengan yang ekspektasi diharapkan, maka akan timbul konflik peran, mereka juga dapat mengalami tekanan dalam diri individu tersebut yang menyebakan stres dan merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sedang dilakukan yang menjadikan kinerja mereka menjadi kurang efektif. “Tingkat peran dipengaruhi juga oleh seberapa besar seseorang dengan profesi yang dimiliki dapat mempertahankan sikap profesionalan mereka dalam suatu perusahaan dan seberapa jauh lingkungan pengendalian yang ditetapkan didalam perusahaan dapat mengancam otonomi para profesi tersebut (Puspa dan Rianto, 1999)”. Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti ada tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan tersebut. Tekanan karena peran atau tugas yaitu kondisi dimana setiap peranan seseorang mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Ekspektasi tersebut dipengaruhi oleh harapan orang lain dan dapat berbenturan, menjadi tidak 12 jelas, dan dapat menyulitkan peranan seseorang. Hal ini juga dapat dialami oleh auditor dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang auditor. Dengan melihat banyaknya peran yang harus dijalankan oleh auditor dalam melakukan perkerjaan sehari-hari, teori peran dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan dalam interaksi yang melibatkan seorang auditor serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dihasilkan auditor atas peran yang dijalankan
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, disertasi)
“Hubungan ini adalah suatu kontrak yang mendelegasikan beberapa
wewenang pembuatan keputusan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan
atas nama prinsipal oleh satu orang atau lebih kepada pihak agen untuk
melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal tersebut(Jensen,1976 dalam
Abdul dan Siregar, 2012)”. Dalam teori keagenan menjelaskan pemegang
saham dijadikan sebagai principal dan manajemen sebagai agent, dimana
manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk
bekerja demi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara
pemilik dan agen terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu
bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemilik tentunya menghendaki
return yang tinggi atas investasi yang mereka miliki, sedangkan disatu sisi
manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka.
Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena asimetri informasi, asimetri
informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat distribusi
informasi yang tidak sama dengan agent dengan principal.
Untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi antara principal dan
agent solusi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan perikatan
dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor berperan
sebagai penengah antara principal dan agent yang berbeda kepentingan.
Tugas auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran
10
laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini hasil kinerja
auditor menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh perusahaan.
Kinerja auditor dinilai baik dan buruk berdasarkan kualitas audit yang
dihasilkan, jika kualitas audit yang dihasilkan baik maka kinerja auditor
tersebut juga akan dianggap baik, dan sebaliknya. Kinerja auditor
juga berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam
melakukan penugasan audit, diantaranya adalah struktur audit merupakan
suatu pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh
langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan,
dokumentasi, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk
mempermudah auditor dalam melaksanaka audit (Bowrin dalam Fanani et
al., 2008). Kemudian konflik peran menurut Kinicki dan Kreitner (2013)
konflik peran adalah “ketika individu merasakan adanya tuntutan yang
saling bertentangan dari orang-orang di sekitar, maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran”.
Konflik peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika,
atau standar dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. Ketika
auditor berhadapan dengan agen pada saat penugasan adanya tuntutan yang
dirasakan bertentangan dengan prinsip auditor, maka auditor tersebut
mengalami konflik peran hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja
auditor kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil kinerja auditor.
Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008).
Faktor Penyebab Financial Distress (skripsi, tesis, disertasi)
Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan
Pengertian Financial Distress (skripsi, tesis, disertasi)
Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedang
menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalam
Fahmi (2015: 107) financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.
Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak
tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapat
dikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila
perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama beberapa
tahun.
Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuan
perusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitu
stock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalah
kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan
(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi
arus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban lancar perusahaan.
Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalami
kebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang
berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorang
manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yang
berbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :
a. Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasi
dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi
normative suatu perusahaan yang pailit.
b. Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model ini
menggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk dari
pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok
pailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)
Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari
perusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmen
pembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividen
terhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financial
distress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalam
mengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financial
distress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedang
mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan ini
tergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie
(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distress
jika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih
negatif.
Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan
keuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam
akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves
(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadi
di dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan
kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,
Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisi
keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaan
besar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distress
berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pasti
akan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsungan
hidup perusahaan.
