Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perusahaan BUMN di
bidang Perbankan ada 5 (https://lifepal.co.id):
1) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
3) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
4) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
5) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Pada dasarnya, Stakeholder mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau
mempengaruhi penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk
aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan stakeholder ini ditentukan
oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki stakeholder atas sumber-sumber
ekonomi tersebut. Dalam konsep teori stakeholder, perusahaan tidaklah hanya
sebuah entitas yang beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri melainkan
harus juga memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya seperti pemegang
saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan atau
organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
(pemangku kepentingan) pada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, Teori
Akuntansi, 2007)
Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen
Para pemasar harus melihat lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumen dan mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen dalam
melakukan keputusan pembelian. Secara khusus, para pemasar harus
mengidentifikasi bagaimana seseorang melakukan keputusan pembelian serta
bagaimana proses dari keputusan pembelian seorang konsumen.
Menurut Kotler (2004:204), proses pengambilan keputusan konsumen
meliputi berbagai hal yang terdiri dari:
1. Pengenalan Masalah
Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali sebuah masalah
atau kebutuhan.
2. Pencarian Informasi
Melalui proses pengumpulan informasi, konsumen mengetahui tentang
merek-merek yang bersaing dan keistimewaan dari produk yang
dinaungi oleh merek-merek tersebut.
3. Evaluasi Alternatif
Proses ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan konsumen dalam
mengembangkan sekumpulan keyakinan merek tentang di mana posisi
setiap merek dalam masing-masing atribut.
4. Keputusan Pembelian
Suatu keadaan dimana konsumen membentuk niat untuk membeli
produk yang paling disukai.
5. Evaluasi Pasca Pembelian
Evaluasi ini menyangkut seberapa jauh kinerja produk dengan harapan
pembeli.
Jenis-Jenis BUMN di Indonesia
Jenis-jenis BUMN adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang
tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah
untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
2) Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal
yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan
melalui APBN.
3) Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan
untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan
Bentuk-Bentuk Perusahaan
Dilihat dari kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam
perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki
sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedangkan perusahaan negara adalah
perusahaan yang didirikan dan modalnya (baik modal seluruhnya maupun modal
sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
1) Perusahaan Swasta
Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan,
perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan
persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam
bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu
diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan,
sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang
diperoleh dari hasil usahanya tersebut.
2) Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara)
Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 tentang Badan
Usaha Milik Negara (UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3) Perusahaan Daerah
Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1962 Pasal 1 yang dimaksud perusahaan
daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang- Undang
ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan
Undang-Undang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah bahwa perusahaan daerah didirikan dengan
peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah
merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh
dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen
Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara
nya ialah faktor budaya, sosial, pribadi. Berikut penjelasan nya menurut Kotler &
Keller (2009:166):
1. Faktor Budaya
Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku
seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa sub-budaya (sub-culture)
yang memberikan identifikasi sosialisasi yang lebih spesifik untuk
anggota mereka. Sub-budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok
ras, dan wilayah geografis. Ketika sub-budaya tumbuh besar dan cukup
kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran untuk melayani
mereka. Hampir seluruh manusia mengalami stratifikasi sosial, sering
kali dalam bentuk kelas sosial. Salah satu gambaran klasik tentang kelas
sosial di Amerika Serikat mendefinisikan tujuh tingkat dari bawah ke
atas, sebagai berikut: (1) bawah rendah, (2) bawah tinggi, (3) kelas
pekerja, (4) kelas menengah, (5) menengah atas, (6) atas rendah, (7)
atas tinggi.
2. Faktor Sosial
Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga, serta peran
sosial dan status. Kelompok referensi (reference group) seseorang
adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tata
muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.
Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok
keanggotaan (membership group). Beberapa dari kelompok ini
merupaka kelompok primer (primary group), dengan siapa seseorang
berinteraksi dengan apa adanya secara terus menerus dan tidak resmi,
seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Masyarakat juga menjadi
kelompok sekunder (secondary group), seperti agama, profesi, dan
kelompok persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan
interaksi yang diperlukan tidak berkelanjutan. Seseorang juga
dipengaruhi oleh kelompok di luar kelompok nya, seperti kelompok
aspirasional (aspirational group) yang merupakan kelompok yang ingin
dia ikuti, kelompok disosiatif (dissoviative) yang merupakan kelompok
yang nilai dan perilakunya ditolak oleh seseorang tersebut. Keluarga
adalah organisasi pembelian yang paling penting di masyarakat, dan
anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang
paling berpengaruh. Keluarga orientasi (family of orientation) terdiri
dari orang tua dan saudara kandung. Keluarga prokreasi (family of
procreation) terdiri dari pasangan dan anak-anak. Selain itu, peran dan
status juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, peran (role)
terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang.
Setiap peran menyandang status.
3. Faktor Pribadi
Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi.
Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli,
pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya
hidup dan nilai. Karena banyaknya karakteristik yang mempunyai
dampak yang sangat langsung terhadap perilaku konsumen, penting
bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara seksama. Selera dalam
makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan
usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah,
usia, serta jenis kelamin seseorang dalam rumah tangga pada satu waktu
tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar harus
mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas
rata-rata terhadap produk mereka dan bahkan menghantarkan produk
khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan produk juga sangat
dipengaruhi oleh keadaan ekonomi: penghasilan yang dapat
dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu), tabungan dan aset
(termasuk presentasi aset likuid), utang, kekuatan pinjaman, dan sikap
terhadap pengeluaran dan tabungan. Setiap orang memiliki karakteristik
pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian nya. Yang dimaksud
dengan kepribadian (personality) adalah sekumpulan sifat psikologis
manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan
lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian).
Orang-orang dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama,
mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup atau
lifestyle adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam
kegiatan, minat, serta pendapat.
Perusahaan
Pengertian Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan, adalah “Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia
yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).”
Teori Legitimasi
Teori legitimasi (Legitimacy Theory) menurut Belkaoui (2006) bahwa
perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang telah diterapkan
masyarakat. Umumnya teori legitimasi diterapkan dalam kajian akuntansi untuk
tujuan memperluas teori pengungkapan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Sari
& Prihandini, 2019). Menurut O’Donovan (2000) bahwa legitimasi organisasi dapat
dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu
yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Menurut Gray et al. (1996:
46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) sebagai berikut: “…a systems-oriented
view of the organisation and society …permits us to focus on the role of information
and disclosure in the relationship between organisations, the State, individuals and
groups.” Jika diartikan legitimasi yaitu sistem pengelolaan perusahaan yang
berorientasi pada keberpihakan pada masyarakat (society), pemerintah, individu
dan kelompok masyarakat.
Teori legitimasi berpendapat bahwa organisasi selalu berusaha untuk
meyakinkan aktivitas yang mereka lakukan berada pada lingkup serta adat istiadat
yang mampu diterima oleh lingkungan sosial daerah mereka beroperasi. Teori ini
didasari oleh pendapat bahwa ada kontrak sosial antara organisasi serta lingkungan
sosial yang menuntut agar organisasi melaporkan aktivitas mereka secara sukarela
jika pihak manajemen memandang bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh
masyarakat (Guthrie et al., 2004). Menurut sudut pandang teori legitimasi,
pengungkapan info digunakan menjadi indera bagi organisasi untuk mencitrakan
dirinya menjadi organisasi yang penuh tanggung jawab serta beroperasi sejalan
dengan nilai-nilai sosial supaya bisa mempertahankan atau memperoleh legitimasi
sosial (Cuganesan, Ward & Guthrie, 2007). Sangat pentingnya legitimasi bagi
sebuah organisasi karena batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan
nilai-nilai sosial, reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Dowling dan Preffer dalam
Ghozali dan Chariri, 2007)
Environmental Performance
Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang dikhususkan pada lingkungan
sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan
tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan kinerja lingkungan melalui penerapan
akuntansi lingkungan (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Akuntansi lingkungan
merupakan mengenai dampak isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu
perusahaan (Halim dan Irawan,1998 dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018)). Dalam
akuntansi lingkungan tidak hanya membahas mengenai biaya maupun manfaat
ekonomi perusahaan namun juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan
bagian dari eksternalitas ekonomi negatif atau biaya yang timbul diluar pasar (F. A.
Putra & Lindrianasari, 2018).
Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia ditentukan
berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang digagas
oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program ini diharapkan
dapat mendorong dan menciptakan kontribusi perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan isu lingkungan yang diolah melalui
strategi perusahaan, pelaporan dan pengungkapan. Pada umumnya, perusahaan akan
terus berinovasi dalam perkembangan perusahaan itu sendiri tanpa merusak lingkungan
sehingga dapat berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan serta bagi
masyarakat disekitarnya (Saputra & Murwaningsari, 2021). Pengungkapan lingkungan
merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dimana jumlah
pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan merupakan kunci untuk
menilai kinerja ekonominya.
Perilaku Konsumen
Di dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, berbagai jenis produk barang
dan jasa dengan ratusan merek membanjiri pasar Indonesia. Persaingan antar
merek akan semakin ketat dan semakin tajam dalam upaya untuk merebut hati
konsumen. Bagi konsumen, pasar menyediakan berbagai jenis produk barang dan
jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Di sini, konsumen
memegang kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan pembelian.
Konsumen akan menggunakan berbagai kriteria dalam pengambilan keputusan
nya terhadap suatu produk yang sesuai dengan kebutuhannya, seleranya, serta
daya belinya. Tentunya, konsumen akan menggunakan keputusan pembelian
tersebut pada produk yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang
lebih murah.
Para pemasar memiliki kewajiban untuk mampu memahami konsumen,
mengetahui kebutuhan konsumen, selera dari konsumen, serta bagaimana perilaku
konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan demikian, para
pemasar pun mampu memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan
dan keinginan konsumen. Pemahaman yang mendalam dari para pemasar
mengenai konsumen, memungkinkan para konsumen akan terpengaruh dalam
mengambil keputusan. Proses keputusan konsumen dalam membeli dan
mengkonsumsi suatu produk barang dan jasa dipengaruhi oleh tiga faktor utama,
yaitu:
1. Kegiatan yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya;
2. Faktor perbedaan indvidu antar konsumen;
3. Faktor lingkungan konsumen.
Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen terdiri dari
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan
pembelian dan perilaku pasca pembelian. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, akan memberikan pengetahuan
kepada pemasar tentang bagaimana menyusun strategi dan komunikasi pemasaran
yang lebih baik
Corporate Social Disclosure
Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan dampak yang positif bagi
masyarakat maupun lingkungannya dengan berkontribusi dalam menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui
Corporate Social Responsibility. Corporate social responsibility merupakan standart
yang berkaitan dengan dunia bisnis untuk bertindak sesuai dengan etisnya, beroperasi
sesuai dengan legalitasnya dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya (Ardianto dan
Machfudz, 2011). Selain itu, ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah:
“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society
and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to
sustainable development, including health and the welfare of society; takes into
account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and
consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the
organization and practiced in its relationship.” Definisi CSR menurut ISO 26000 ini
juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengaplikasikan CSR dengan baik. Yang
menarik adalah CSR tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis, namun juga untuk
setiap organisasi yang memberikan dampak atas setiap kegiatan operasionalnya bagi
lingkungan dan masyarakat disarankan untuk melaksanakan program CSR (Prastowo
dan Huda 2011:101).
Penerapan CSR di Indonesia berlandaskan pada bebeberapa peraturan
perundang undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT yakni “Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah CSR diwajibkan bagi
perusahaan atau perseroan yang kegiatan operasioanlnya berkaitan langsung dengan
pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa “Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”.
Meskipun demikian, CSR tidak hanya ditujukan pada perseroan yang bergerak dalam
hal pengelolaan SDA saja. Berdasarakan kutipan pada laman
https://www.pphbi.com/landasan-hukum-dan-pelaksanaan-corporate-socialresponsibility-perusahaan/. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai
subjek hukum memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara
khusus diatur bagi perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDA, wajib
untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi.
Pada umumnya, CSR dilaksanakan secara sukarela sehingga setiap perusahaan
memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengungkapannya sehingga hal tersebut
menyebabkan sulitnya membandingkan aktivitas sosial perusahaan. Oleh karena itu,
Global Reporting Initiative (GRI) membuat standarisasi pedoman yang berlaku secara
umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Bhimani &
Soonawalla, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)). Namun hingga saat ini, masih menjadi
perdebatan oleh sebagian besar pihak mengenai perlunya pembatasan publikasi
pelaporan CSR atau hanya diserahkan kepada kesadaran pihak perusahaan dalam
pelaporannya (Tschopp, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)).
Terdapat setidaknya tiga konsep mengenai pengungkapan CSR, yakni
perusahaan memiliki tanggung jawab mengenai masalah sosial dan lingkungan,
dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela serta kegiatan bisnis dan interaksi terhadap
pemangku kepentingan harus memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial dan
lingkungan (Budiarti & Raharjo, 2010). Pengungkapan CSR sedikit banyak telah
menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah, entitas bisnis, akademisi, pemangku
kepentingan maupun masyarakat. Penelitian mengenai CSR kian pesat seiring dengan
terjadinya kasus akibat perusahaan yang tidak memberikan dampak positif bagi
lingkungan disekitarnya (Asmeri et al., 2017)
Teori Triple Buttom Line
Konsep Triple Bottom Line muncul akibat adanya tuntutan masyarakat
mengenai peran kontribusi perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Istilah
popular setelah terbitnya buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai
Sustainable Development, yakni economic growth, environmental protection dan
social equity yang diprakarsai oleh The World Commission on Environment and
Development (WCED) pada Brundtland Report (1987). Konsep CSR terfokuskan pada
tiga hal utama yakni 3P (Profit, Planet, dan People) yang menjelaskan bahwa
perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (Profit)
melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (Planet) dan juga
masyarakat disekitarnya (People). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga
keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal
tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri
(Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 19990-an
dengan penyebutan CSA (Corporate Social Activity) dimana penerapannya telah
merepresentasikan konsep CSR (Hardi, 2016).
Profit merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga banyak
berbagai cara yang akan dilakukan untuk mendongkrak proft yang akan dihasilkan
karena hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam segi ekonomi
terhadap pemegang saham (Nurhidayat et al., 2020). Meskipun demikian perusahaan
harus tetap memperhatikan aspek pendukung lainnya yakni People. People juga
merupakan bagian stakeholders penting dalam perusahaan karena dukungan serta
peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut.
oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu berkomitmen dalam memberikan
manfaat kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Planet juga merupakan bagian penting dalam teori ini. Lingkungan
merupakan bagian yang juga terdampak akibat setiap aktivitas manusia. Banyak
manfaat alam yang diperlukan oleh manusia namun tidak jarang juga sebagian besar
dari mereka melupakan manfaat tersebut akan habis jika tidak diolah dengan bijaksana.
Oleh karena itu, diperlukan pula peran perusahaan dimana merupakan salah satu subjek
yang banyak mengambil manfaat dari alam untuk memberikan kontribusi terhadap
kelestarian lingkungan serta menciptakan program yang berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya
memfokuskan tujuannya terhadap single bottom line (SBL) yakni berupa nilai
perusahaan yang diungkapkan dalam kondisi ekonomi, namun dikembangkan lagi dan
berpijak dalam Triple Bottom Line yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Michael,
Ricky;Raharo, Santoso Tri;Resnawaty, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tanggung
jawab perusahaan yang dilakukan melalui Profit, Planet dan People merupakan hal
yang saling berkaitan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam kegiatan
operasionalnya, perusahaan memerlukan masyarakat untuk menjaga
keeksistensiannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat
sekitar dengan melalui interaksi yang berkaitan dengan pengenalan masyarakat sekitar.
Perusahaan perlu menyelaraskan mapupun beradaptasi untuk mengetahui
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan membantu berkontribusi dalam
penyelesaiannya sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi perusahaan.
Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan
sangat berkaitan dengan masyarakat. Melalui konsep Triple Bottom Line,
menggambarkan bahwa perusahaan diharapkan dapat mendahulukan kepentingan
stakeholder daripada shareholder (Nurhidayat et al., 2020). Mencari keuntungan
sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis namun apabila dibarengi
dengan melakukan kotribusi yang berkaitan denga pembangun yang berkelanjutan
tentunya akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan tersebut.
Dimensi Citra Merek
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga dimensi citra merek atau
brand image (dalam jurnal Mahsa Hariri dan Hosen Vazivehdust, 2011) yang
terdiri dari functional image (citra dilihat dari fungsi produk), affective image
(citra dilihat dari sikap terhadap merek), dan reputation (citra dilihat dari reputasi
merek).
Dimensi functional image meliputi tiga hal, yakni:
1. The produts have a high quality (produk memiliki kualitas yang tinggi);
2. The products have better characterisitics than competitors (produk
memiliki karakteristik yang lebih baik dari pesaing);
3. The products of competitors are usually cheaper (produk memiliki
harga yang lebih murah dari pesaing).
Dimensi affective image meliputi tiga hal, yakni:
1. The brand is nice (merek ini baik);
2. The brand has a personalty that distinguishes itself from competitors
(merek ini memiliki kepribadian membedakannya dari pesaing);
3. It’s a brand that doesn’t dissapoint it’s customers (merek ini tidak akan
mengecawakan para konsumennya).
Dimensi reputation image meliputi dua hal, yakni:
1. It’s one of the best brand in the sector (salah satu merek terbaik di
sektor nya);
2. The brand is very consolidated in the market (merek ini sangat kuat di
pasar).
Teori Stakeholder
Istilah stakeholder pertama kali muncul diperkenalkan oleh Stanford
Research Institute (SRI) pada tahun 1963. Yang menjadi dasar dalam pendekatan
stakeholder adalah untuk membentuk sebuah rancangan kerja yang dapat responsif
terhadap masalah yang dihadapi oleh para manajer pada saat itu terhadap perupahan
lingkungan.tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk membentuk metode yang
ditujukan untuk mengelola berbagai kelompok yang berpengaruh terhadap
kelangsungan sebuah perusahaan (Rokhlinasari, 2017). Dalam buku yang ditulis oleh
(Hamdani, 2019) stakeholder diartikan sebagai ”Any group or individual who can
effect or be effected by the achievement of an organization’s objective.” yang berarti
kelompok maupun individu yang berpengaruh maupun memberi pengaruh terhadap
proses pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut menyebabkan pengalihan dalam
tanggungjawab perusahaan dimana hanya memfokuskan pada indikator ekonomi,
dalam laporan keuangan, menjadi mengarah kepada faktor sosial yakni stakeholder
(Terzaghi, 2012) dalam (Hamdani, 2019). Teori stakeholder beranggapan bahwa
seluruh individu atau kelompok memiliki kepentingan yang sama terhadap
keberlangsungan sebuah perusahaan
Teori Legitimasi
Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan
sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari,
2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi
mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis
dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan
dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmoninasian
antara sebah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan
menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).
Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan
Corporate Social Responsibility. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan
terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma
masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada
teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori
legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan
bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan
pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra &
Murwaningsari, 2021)).
Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan
mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan
teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas
dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas
tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al.,
2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab
perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan
memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et
al., 2017).
Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai
teori legitimasi, yakni :
1. Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh
perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling
berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah
et al., 2018).
2. Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan
berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat.
Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan
menyebabkan resiko terbentuknya legitimate (Anggraini & Widati, 2021).
3. Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas
perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai
akuntanbilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013).
4. Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mecapai tujuan legitimasi, sebuah
perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan
aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong &
Freedman, 2011).
5. Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk
memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas
dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan
mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah
sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002;
Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari,
2021))
Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan
batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan
perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan.
Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap
mengenai keberadaanya serta aktivitasnya yang terligimitasi, dipandang sebagai
organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al.,
2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam
kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut,
akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan
dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini
juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut.
perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin
meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan
lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)
Corporate Social Disclosure merupakan sebuah bentuk pelaporan yang dilakukan
secara sukarela oleh sebuah entitas. Jika ditinjiau melalui teori legitimasi,
pengungkapan CSD dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Permatasari & Setyastrini,
2019). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin menarik
perhatian publik mengenai keberadaan perusahaan tersebut sehingga akan memancing
upaya perusahaan menjadi semakin lebih besar dalam memberikan CSD agar
keberadaan mereka diterima oleh masyarakat. Selain ukuran perusahaan, jenis indutri
dimana perusahaan beroperasi juga berpengaruh dalam menghasilkan CSD.
Perusahaan dengan sektor industry jasa lebih banyak berkontribusi dalam hal sosial,
sementara perusahaan sektor industri manufaktur lebih menekankan pada program
yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Permatasari & Setyastrini, 2019). Hal lain
yang menjadi faktor unik dalam praktik CSD adalah pemberian pengharagaan bagi
perusahaan yang menerapkan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Hal tersebut
dapat mendorong perusahaan berkontribusi terhadapat sosial dan lingkungan secara
sukarela karena sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan akan menciptakan
citra positif dihadapan stakeholder sehingga perusahaan dapat mempertahankan
dukungan yang diperoleh untuk menjaga kepentingan dalam jangka waktu yang
panjang (Permatasari & Setyastrini, 2019).
Strategi Citra Merek
Strategi citra merek merupakan aktivitas yang terdiri dari rancanganrancangan strategi guna menciptakan, membangun, serta meningkatkan citra
merek yang nantinya dapat menjadi sebuah rangsangan bagi konsumen dalam
proses pembentukan persepsi nya. Menurut Janita Dewi (2005:26), pada dasarnya
citra merek dibangun melalui tiga cara, yakni:
1. Feature-based
Suatu merek dapat dinilai lebih tinggi dengan menambah fitur produk
yang dapat menjadi pembangkit citra atau asosiasi dengan cara
membangkitkan dan menjalin ikatan emosional dengan konsumen.
2. User-imagery
User-imagery digunakan jika suatu merek berkinginan untuk
menciptakan citra dengan memfokuskannya terhadap pengguna dari
merek tersebut. Karakteristik pengguna merek tersebut menjadi sebuah
nila dari merek tersebut di mata konsumen.
3. Iklan
Kampanye iklan yang efektif mampu membentuk citra produk,
misalnya dengan mengasosiasikan suatu merek dengan golongan
konsumen tertentu atau dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat. Bahkan, iklan suatu merek tertentu dapat menjadi pembeda
utama yang membuat suatu produk berbeda dengan produk lain yang
sejenis.
Setelah citra merek tersebut dibangun, diperlukan strategi lain untuk
mempertahankannya agar tetap berada pada posisi tersebut. Menurut Arnold
(1992:18), citra merek yang kuat diperoleh dengan cara:
1. Being different, yaitu produk harus memiliki pembeda atau
keistimewaan sehingga mudah diingat dan mudah dikenal;
2. Melibatkan slogan atau jingle di dalam aktivitas promosi;
3. Symbol exposure, adalah tanda, logo, atau simbol yang memudahkan
perusahaan untuk mengenalkan produknya;
4. Mempertimbangkan brand extension untuk membuat merek lebih
menonjol;
5. Menggunakan tanda pengenal atau identifikasi pada sebuah produk,
misalnya kemasan yang unik, atau pemilihan warna yang menarik;
6. Recall requires untuk menciptakan tingkat citra merek yang diinginkan.
Proses Pembentukan Citra Merek
Pembentukan citra merek atau brand image di masyarakat, sangat erat
kaitannya dengan persepsi yang ada di dalam benak masyarakat terhadap merek
tersebut. Image adalah persepsi yang relatif lebih unggul dibanding pesaing. Inilah
yang disebut dengan brand positoin. Proses ini ditentukan dengan berhasil atau
tidaknya sebuah merek dalam menentukan posisi yang kuat.
Pembentukan posisi merek yang kuat harus diawali dengan menempatkan
merek tersebut dalam benak dan pikiran konsumen. Karena nya, merek harus
mampu bersaing agar mampu mewujudkan hal tersebut. Kapasitas otak dari
konsumen itu terbatas, padahal hampir setiap hari konsumen dijejali oleh ribuan
stimuli dari banyak merek. Akibatnya, tidak semua merek dapat tertampung
dalam benak dan ingatan konsumen. Secara alamiah, otak konsumen akan
menggerakan panca inderanya untuk menyeleksi merek yang akan diperhatikan.
(Mardiyah, 2010:23).
Pada tahap ini, keberadaan merek dalam ingatan konsumen terbatas pada
pengenalan merek nya saja (brand awareness). Pada tingkatan pengenalan yang
paling rendah ini, konsumen hanya sekedar tahu tentang keberadaan suatu merek
serta belum mampu memberikan gambaran atau persepsi tentang merek tersebut.
Proses pembentukan persepsi konsumen terhadap suatu merek disebut proses
asosiasi, dimana pada proses ini lah akan terbentuk citra tertentu terhadap suatu
merek
Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak
.
Dilihat dari pengertiannya, profitabilitas adalah kemapuan perusahaan dari
mengahasilkan aktivitas dan operasional bisnis yang dilalukan perusahaan
(Nugraha, 2015). Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan jika semakin
tinggi maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan.
Perusahaan yang didalamnya memiliki potensi untuk mendaptakan
profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan bagi perusahaan tersebut
dalam melakukan tax planning yang dapat mengurangi jumlah kewajiban
perpajakan. Perusahaan yang memiliki planning pajak, maka akan memperoleh
pajak yang optimal, itu artinya tindakan agresivitas pajak akan menurun. Dalam
penelitian Napitu dan Kurniawan (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas
berpengaruh psoitif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penetilian yang
dilakukan oleh Kurnia dan Maria (2013) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih
rendah dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, sebaliknya jika perusahaan
memiliki profitabilitas yang rendah maka perusahaan tersebut akan cenderung
melakukan agresivitas yang tinggi (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal diatas
dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki
sistem manajemen dan pengelolaan yang baik. Penelitan yang dilakukan oleh
Nugraha (2015), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
agresivitas pajak
Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak
Yoehana (2013) menyatakan bahwa masyarakat memandang perusahaan yang
membayar pajak sebagai timbal balik bagi masyarakat itu sendiri dalam
penggunaan sumber daya yang telah ada. Oleh sebab itu masyarakat akan tetap
merasa dicurangi oleh perusahaan meskipun tindakan ini ada yang tidak melanggar
hukum. Hal tersebut dirasa tidak adil untuk masyrakat dan sekitarnya kerena
merugikan bagi pihak luas. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan seharusnya
membuat masyarakat yakin bahwa kegiata bisnis operasional perusahaan sesuai
dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini
bisa diwujudkan dengan cara perusahaan taat dalam kewajiban perpajakannya
yang sesuai dengan tarif dan ketentuan yang sudah ditetapkan tanpa adanya
tindakan yang merugikan bagi pihak luas, seperti dilakukannya agresivitas pajak.
Hal ini akan mampu membuat hubungan yang baik bagi perusahaan, pemerintah,
maupun masyarakt dan lingkungan sekitar.
Hal yang telah dijelaskan di atas juga sesuai dengan teori stakeholder yang
mana di samping perusahaan mementingkan kepentingannya sendiri, perusahaan
juga harus mementingkan kepentingan dan mempertimbangkan semua pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan. Taatnya pembayaran pajak yang
dilakukan oleh pemerintah menandakan bahwa perusahaan tersebut telah
mempertimbangkan kepentingan yang ada di lingkungan sekitar perusahaan
sampai dimana perusahaan turut serta dalam pembangunan kesejahteraan.
Selain taat dalam perpajakannya cara masyarakat agar mengetahui perusahaan
tersebut baik atau tidak dengan melihat atau menerima Corporate Social
Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan
dan masyarakat. Hubungan yang mana mampu menarik para masyarakat untuk
melihat image perusahaan. Kegiatan ini berkaitan langsung dengan teori legitimasi
selain memperhatikan kepentingan perusahaan juga mempentingan kepentingan
yang ada sekitarnya. Di dalam penelitian Toly dan Jessica (2014) menyatakan
bahwa CSR tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap agresivitas pajak.
Menurut penelitian yang diteliti oleh Sari (2017) menyatakan bahwa CSR
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan
dan menjelaskan bahwa semakin tinggi pengungkapan yang ada pada CSR
perusahaan maka perusahaan akan mengurangi atau bahkan menghindari tindakan
agresivitas pajak. Kerena perusahaan yang mengungkapkan CSR berusaha untuk
membangun hubungan yang baik bagi perusahaan dan masyarakat
Manfaat Citra Merek
Banyak manfaat yang diperoleh para pelaku usaha ketika merek yang
dibangun memiliki citra merek yang positif dan mampu menguasai pasar
(http://41809221.blog.unikom.ac.id/kegunaan-branding.5gg). Berikut ini adalah
beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari citra merek:
1. Memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen;
2. Lebih mudah untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen;
3. Membuka peluang untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi;
4. Peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk;
5. Menjadi ciri tertentu yang membedakan produk dengan produk
pesaing.
Komponen-Komponen Citra Merek
Menurut Hogan dalam Lutiary Eka Ratri (2007:52), citra merek
merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa dan
perusahaan dari merek yang dimaksud.
Informasi ini didapat dengan dua cara, yang pertama melalui pengalaman
konsumen secara langsung, yang terdiri dari kepuasan fungsional dan kepuasan
emosional. Merek tersebut tidak hanya dapat bekerja maksimal dan memberikan
performansi yang dijanjikan tapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan
konsumen, mengusung nilai-nilai yang diinginkan konsumen, dan juga memenuhi
kebutuhan individual konsumen yang akan memberikan kontribusi atas hubungan
dengan merek tersebut. Yang kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan dari
merek tersebut melalui berbagai komunikasi, seperti iklan, promosi, hubungan
masyarakat (public relations), logo, fasilitas retail, sikap karyawan dalam
melayani penjualan serta performa pelayanan. Bagi banyak merek, media dan
lingkungan dimana merek itu dijual dapat mengkomunikasikan atribut-atribut
yang berbeda. Setiap alat pencitraan ini dapat berperan dalam membina hubungan
yang baik dengan konsumen.
Penting demi kesuksesan sebuah merek, jika faktor-faktor ini berjalan
sejajar atau seimbang, kelak nantinya akan membentuk sebuah gambaran total
dari merek tersebut. Gambaran inilah yang nantinya disebut citra merek atau
reputasi merek, yang mana akan timbul persepsi di antara citra yang positif dan
citra yang negatif.
Menurut Plummer dalam Lutiary Eka Ratri (2007:54), citra merek terdiri
dari tiga komponen, yaitu:
1. Product attribut (atribut produk) merupakan hal-hal yang berkaitan
dengan merek itu sendiri, baik dari segi kemasan, rasa, dan lain-lain.
2. Consumer benefit (keuntungan konsumen) merupakan kegunaan produk
dari merek tersebut.
3. Brand personality (kepribadian merek) merupakan asosiasi yang
mengenai kepribadian merek tersebut apabila merek tersebut diambil
dari nama manusia.
Pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak
Ketentuan kebijakam pemberian dana yang disahkan perusahaan dapat
ditentukan pada sebuah rasio leverage yang telah dianut oleh perusahaan. Semakin
tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat
ketergantungan perusahaan untuk membiayai aset nya dari hutang atau pinjaman.
Tingkat leverage perusahaan juga menggambarkan tingkat risiko keuangan.
(Kasmir, 2011).
Beban bunga termasuk kepada beban yang mampu meminimalisi pendapatan
yang terkena pajak (deductible expense). Oleh karena itu, pemaknaan yang
berkaitan dengan hutang akan membuat hubungan yang baik terhadap kegiatan
agresivitas pajak oleh suatu perusahaan. Perusahaan akan dengan sengaja
berhutang untuk mengurangi dan meminimalkan beban pajaknya. Penelitian yang
dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa leverage
memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Adapun menurut Prakosa
(2014) menyatalan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012)
mengidikasian bahwa pada saat periode pengamatan, para perusahaan
memanfaatkan utang sehingga mampu memimalkan beban pajak. Namun
walaupun begitu perusahaan masih cenderung melakukan agresivitas pajak
dikarenakan perusahaan yang memilki beban hutang tinggi sesuai dengan pasal 6
ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 mendapat insentif pajak berupa
potongan atas bunga pinjamannya.
Pengertian Citra Merek
Menurut Kotler & Keller (2009:260), citra merek didefinisikan sebagai
berikut:
“Citra merek adalah proses dimana memilih, mengorganisasikan
dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu
gambaran yang berarti.”
Sedangkan menurut Tjiptono (2008:49), pengertian citra merek adalah:
“Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap
merek tertentu.”
Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
Tingkat likuiditas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan
untuk memberikan hasil kas dalam jangka pendek dalam hal pemenuhan
kewajiban dan bergantung pada arus kas dalam jangka pendek untuk asset dan
kewajiban lancarnya (Subramanyam, 2013).
Arus kas yang lancar ditunjukkan apabila rasio lukuiditas perusahaan yang
tinggi. Kondisi keuangan yang sehat pada perusahaan ditandai dengan tingginya
rasio likuiditas yang menunjukkan bahwa perusahan mampu memenuhi kewajiban
jangka pendeknya, hal ini juga mampu membuat perusahaan untuk menjual
asetnya jika diperlukan (Suyanto, 2012). Sebuah penelitian terkait likuiditas yang
dilakukan oleh Purwanto (2015) yang mengemukakan bahwa likuditas memiliki
pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Purwanto (2016) menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap
agresivitas pajak.
Purwanto (2015), menyatakan bahwa apabila rasio likuiditas perusahaan
tinggi, maka agresivitas pajak perusahaan rendah. Tetapi jika rasio likuiditas
perusahaan rendah, maka agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Perusahan
yang memiliki likuiditas yang tinggi cenderung akan lebih banyak melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial, sehingga akan memberi
sinyal kepada perusahaan lain bahwa perusahaan mereka lebih baik dari pada
perusahaan lain.
Citra Merek (Brand Image)
Sukses atau tidaknya strategi bauran pemasaran itu tergantung dari
persepsi konsumen terhadap produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan. Pada umumnya, proses keputusan pembelian konsumen terjadi
apabila timbul keinginan dari konsumen itu sendiri. Hal ini dapat mengalami
perubahan dengan mempertimbangkan untuk menggunakan salah satu unsur yang
terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk. Terdapat beberapa unsur yang
sangat penting dalam produk dan salah satunya ialah citra merek atau brand
image.
Sebuah brand membutuhkan sebuah image untuk dikomunikasikan kepada
masyarakat, dalam hal ini ialah pasar sasarannya, tentang nilai-nilai yang
terkandung di dalam brand itu sendiri. Bagi perusahaan, citra berarti sebuah
persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Persepsi ini didasarkan kepada apa
yang masyarakat ketahui dan apa yang masyarakat kenali tentang perusahaan
yang bersangkutan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki bidang usaha yang
sama belum tentu memiliki citra yang sama dalam benak masyarakat. Karena nya,
citra merek menjadi salah satu pegangan bagi konsumen dalam mengambil
keputusan penting. (Alfian, 2012:25).
Profitabilitas
Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan. Dalam penelitian Sudarmadji dan Sularto, (2007) profitabilitas
merupakan indikator kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan kekayaan
perusahaan yang dituju pada keuntungan yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator
untuk mengukur sejauh mana manajemen perusahaan mengelola perusahaannya.
Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi atau baik akan menarik para
investor untuk menanamkan sahamnya karena para investor telah menganggap
bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola manajemen dengan baik,
sedangkan bagi perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang rendah akan
sulit menarik investor karena para investor beranggapan bahwa perusahaan
tersebut tidaklah melakukan pengelolaannya dengan baik (Yoehana 2013).
Return On Asset (ROA) adalah salah satu dari rasio profitabilitas. Dalam
suatu analisis laporan keuangan perusahaan, ROA dianggap menunjukkan suatu
keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. ROA mengukur
keuntungan perusahaan yang dilakukannya aktivias masa lalu untuk ditujukan
kemasa depan. aset perusahaan sudah terdiri dari aset pribadi dalam perusahaan
atau asset luar pihak perusahaan yang digunakan untuk aktivitas perusahaan itu
sendiri (Pradnyadari, 2015). Darmadi (2013) menjelaskan bahwa dalam akuntansi
dikenal beberapa rasio profitabilitas.
Penelitian ini menggunakan rasio ROA untuk mengukur tingkat profitablitas
perusahaan karena ROA mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan asset perusahaan. Rasio
ROA yang tinggi akan tinggi pula profitabilitas dalam perusahaan
Peranan dan Fungsi Merek
Merek memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah
menjembatani harapan konsumen pada saat suatu produk barang atau jasa
menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Selain itu, merek juga menjadi ciri dan
identitas bagi suatu produk barang atau jasa serta para konsumen yang
menggunakan dan mengkonsumsinya. Maka dengan demikian, dapat diketahui
adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan
penghasil produk dan jasa melalui merek. Pesaing bisa saja menawarkan produk
yang mirip, tapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama
Leverage
.
Leverage merupakan sebuah rasio keuangan yang bisa dimisalkan sebagai
keterkaitan antara utang perusahaan atau aset atau modal perusahaan. Rasio
leverage dapat digambarkan sebagai penyedia awal terhadap dana aktivitas atau
operasi bisnis yang mampu dimanfaatkan perusahaan. Selain hal diatas, leverage
juga mampu berguna sebagai informasi dalam hal menunjukkan resiko perusahaan
(Purwanto, 2016).
Nugraha (2015) menyatakan bahwa leverage mempunyai arti sebagai
pengukur perusahaan pada saat menjalankan aktivitasnya dipinjami hutang atau
dibiayai. Dengan menggunakan rasio leverage dapat diukur sejauh mana
kemampuan perusahaan melalui sumber modal yang telah dibiayai oleh hutang
maupun pihak luar.
Manfaat yang diperoleh perusahaan dari leverage sangatlah banyak baik itu
rasio tinggi maupun rendah. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) leverage
memiliki beberapa implikasi, yaitu :
1) Kreditor menginginkan ekuitas atau dana dari pemilik sebagai jaminan atau
keuangan. Hal tersebut berakibat bahwa jika pemilik modal mempunyai
modal yang lebih sedikit sebagai modal, maka kreditor akan menanggung
risiko bisnis terbesar
2) Ketika mendapatkan dana atau utang, maka pemilik memperoleh
keuntungan dalam hal mengendalikan perusahaan.
3) Apabila perusahaan berpenghasilan melebihi dana yang dipinjam dibanding
dengan bunga yang harus dibayarkan, maka pengembalian kepada pemilik
diperbesar.
Likuiditas
Likuiditas mengacu pada pemenuhan kewaijban jangka pendek perusahaan.
Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan atau suatu organisasi dalam hal
pemenuhan kewajiban yang harus segera dibayar (Purwanto, 2016).. Menurut
Subramanyam (2013) likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam
mendapatkan kas jangka pendek untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek
perusahaan tersebut. Lalu menurut Kasmir (2011) likuiditas diartikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya baik
dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan, atau bisa dakatakan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi utang-utang pada saat ditagih.
Menurut Kasmir (2011), tingkat likuiditas bisa diukur dengan rasio likuiditas.
Rasio lancar mengungkapkan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dengan seluruh aset lancar yang ada pada perusahaan. Rasio ini dapat
dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar.
Rasio menjelaskan bahwa sejauh mana utang lancar dengan aktiva lancar
menutupi kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan
utang lancar maka mudah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Menurut Utari (2014), perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang
mampu memenuhi kewajibannya dalam jatuh tempo yang sudah ditentukan dan
sebaliknya perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai jatuh tempo
maka perusahaan tersebut tidaklah likuid. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka
semakin tinggi pula tingkat perusahaan dalam kewajiban pemenuhan
kewajibannya artinya perusahaan seharusnya tidak melakukan tindakan yang
mengurangi pajak perusahaan tersebut
Strategi Merek
Produsen, distributor atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi
merek indvidual branding dan family branding (http://organisasi.org/strategijenis-merk-dan-pengertian-merek-merek-brand-produk-barand-dan-jasamanajemen-pemasaran) sebagai berikut di bawah ini:
1. Individual Branding / Merek Individu
Individual branding adalah memberi merek berbeda pada produk
baru seperti pada deterjen Surf dan Rinso dari Unilever untuk
membidik segmen pasar yang berbeda seperti halnya pada Wings yang
memproduksi deterjen merek So Klin dan Daia untuk segmen pasar
yang beda.
2. Family Branding / Merek Keluarga
Family branding adalah memberi merek yang sama pada beberapa
produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal
mesyarakat. Contoh famili branding yakni seperti merek Gery yang
merupakan grup dari Garuda Food yang mengeluarkan banyak produk
berbeda dengan merek utama Gery, seperti Gery Salut, Gery Soes, Gery
Toyatoya, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya yaitu seperti
motor Suzuki yang mengeluarkan varian motor Suzuki Smash, Suzuki
Spin, Suzuki Thunder, Suzuki Arashi, Suzuki Satria FU dan lain-lain.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate social responsibility (CSR) adalah suatu mekanisme pada suatu
perusahaan atau organisasi untuk mengintregasikan perhatian terhadap masyarakat
dan sosial kepada operasi dan aktivitas kepada stakeholder, yang bahkan melebihi
tanggung jawab daripada bidang hukum (Anggraini, 2006). Dalam penelitian
Siregar (2007) mengungkapkan bahwa konsep ini telah lama dikenal pada awal
1970, yang mana dapat diartikan suatu kumpulan praktik dan kebijakan yang
berhubungan langsung dengan stakeholder, ketentuan hukum, pemenuhan, nilainilai, lingkungan, penghargaan masyarakat serta komitmen dunia usaha dalam
berkontribusi untuk pembangunan yang berlkelanjutan.
Corporate social responsibility merupakan suatu pendekatan yang mana suatu
organisasi atau perusahaan yang memberikan peduli sosial dalam bisnis
operasional mereka dan cara interaksi mereka dengan para pihak yang memiliki
kepentingan (stakeholder) yang didasari prinsip sukarela dan prinsip kemitraan
(Nugraha, 2015). CSR bisa dikatakan suatu timbal balik dari operasi yang ada
pada perusahaan pada masyarakat agar bisa mendapatkan respon yang baik bagi
masyarakat. CSR merupakan kontribusi perusahaan untuk masyarakat dalam usaha
peningkatan kualitas kehidupan (Susilohadi,2008). CSR adalah kunci
keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Lanis dan Richardson 2012).
Banyak sekali penafsiran tentang CSR ini sendiri, secara umum dapat
diartikan bahwasannya CSR tidak hanya bertanggung jawab dengan shareholder
tapi juga harus betanggung jawab terhadap stakeholder agar perusahaan mampu
berlangsung hidup dalam jangka panjang. Menurut Baker (2003) CSR adalah
tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan dampak posistif kepada
masyarakat. Adapun menurut Solihin (2009) CSR adalah bisnis yang dilakukan
dan diinginkan oleh perusahaan atau organisasi namun tidak melanggar norma dan
nilai yang berlaku dimasyarakat. CSR digunakan suatu perusahaan agar mampu
unggul dari para pesaing jika perusahaan mamu menerapkan CSR dengan baik.
Jika perusahaan telah menerapkan CSR dengan baik maka perusahaan yang
menjadi pesaing juga harus menerapkan CSR juga agar konsumen tidak berpindah
loyalitas keperusahaan yang telah menerapkan CSR.
Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan
sekitar, atau lebih tepatnya sebagai bentuk kepedulian perusahaan tersebut. Hal ini
sama dengan perusahaan yang taat akan kewajiban perpajakannya tanpa
mengurangi atau melakukan agresivitas pajak, artinya perusahaan telah ikut serta
dalan melakukan usaha meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional.
Semakin sering perusahaan melakukan CSR semakin tinggi pula tingkat
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Maka
dapat disimpulkan semakin banyak perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan
CSR maka semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan
agresivitas pajak yang mana tindakan ini mampu merugikan baik dari perusahaan
itu sendiri maupun pemerintah (Nugraha, 2015).
Agresivitas Pajak
Agresivitas pajak merupakan isu dimasyarakat saat ini yang cukup sering
diungkap dan cukup fenomenal. Saat ini agresivitas pajak sangat sering dijumpai
baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Hal ini dilakukan perusahaan
agar mampu mengurangi beban perpajakanya. Ini jelas menimbulkan kerugian
bagi para penagih pajak atau pemerintah itu sendiri (Nugroho, 2015)
Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan
semua perusahaan dalam hal mengurangi beban pajak yang telah diterapkan.
Adapun Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai
tingkat akhir perusahaan dalam perencanaan pajak. Dari definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa secara potensial tindakan yang dilakukan perusahaan dalam
agresivitas pajak mampu menjadikan masalah penggelepan pajak maupun masalah
penghindaran pajak yang mampu merugikan dari berbagai pihak.
Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak biasanya perusahaan tersebut
tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Nugraha, 2015). Dari
pernyataan diatas jelas bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak
memiliki sistem operasional manajemen yang berantakan. Setiap perusahaan yang
telah melakukan agresivitas pajak seharusnya mendapatkan sanksi karena tindakan
ini merupakan tindakan yang sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun
masyarakat luas. Nugraha (2015) menjelaskan sanksi administrasi dan sanksi
pidana menurut undang-undang perpajakan yaitu :
1. Sanksi Administrasi : sanksi administrasi merupakan sanksi
pembayaran kerugian pada negara, terutama pada bagian kenaikan
dan bunga. Menurut ketentuannya undang-undang perpajakan
menjelaskan ada 3 jenis sanksi administrasi, yaitu : bunga,
kenaikan, dan denda.
2. Sanksi Pidana : Menurut ketentuan yang ada pada undang undang
perpajakan ada 3 jenis sanksi pidana : kurungan, penjara, dan denda
pidana.
3. Denda Pidana. Hanya dikenakan kepada para wajib pajak yang
telah melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakannya. Denda
pidana ini dekanakan bagi para pelanggar maupun pihak yang
bersifat kejahatan.
Hal diatas ditujukan agar para pelaku agresivitas pajak lebih menaati
kewajiban perpajakannya dan menciptakan kepatuhan dalam memenuhi
pembayaran pajak yang sudah ditentukan. Hal ini sangatlah penting bagi wajib
pajak untuk mengetahui sanksi yang telah berlaku di Undang-Undang
Perpajakan, sehingga para wajib pajak menegtahu konsekuensi yang akan
diterima jika melanggar dalam hal pemenuhan pajak
Syarat-Syarat Memilih Merek
Merek, seberapapun kecil atau besarnya, tetap memiliki pengaruh yang
kuat terhadap kelancaran penjualan. Baik atau buruknya merek tidak ditentukan
dari besar atau kecilnya merek itu sendiri, namun kesan yang dapat ditimbulkan
dari pemilihan merek tersebut. Sehingga, setiap perusahaan hendaknya dapat
menetapkan merek yang dapat menimbulkan kesan yang positif dalam benak
masyarakat. Menurut Alma (2007:150), syarat-syarat dalam memilih merek
adalah sebagai berikut:
1. Mudah Diingat
Dalam memilih merek, sebaiknya pilihlah merek yang mudah
diingat. Baik itu dari kata-katanya maupun kombinasinya sebab dengan
demikian konsumen atau calon konsumen dapat mudah mengingatnya.
2. Menimbulkan Kesan Positif
Dalam memberikan merek, usahakan memilih merek yang dapat
menimbulkan kesan yang positif terhadap barang atau jasa yang
dihasilkan. Jangan memilih merek yang dapat menimbulkan kesan
negatif.
3. Tepat Untuk Promosi
Selain kedua syarat di atas, maka untuk pemilihan merek tersebut
sebaiknya dipilih merek yang bilamana dipakai promosi sangat baik.
Merek yang mudah diingat dan mampu menimbulkan kesan yang
positif tentu baik bila dipakai untuk promosi. Akan tetapi, untuk
promosi tersebut nama yang indah dan menarik serta gambar-gambar
yang bagus juga memegang peranan penting. Jadi, untuk promosi selain
merek tersebut mudah diingat dan menimbulkan kesan yang positif,
usahakan agar merek tersebut enak untuk diucapkan dan indah untuk
dipandang.
Teori Stakeholder
Teori stakeholder menyatakan bahwasannya suatu organisasi atau perusahaan
yang memiliki entitas tidak beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun
juga bagi kepentingan stakeholder (Chariri, 2008). Stakeholder mengacu pada
suatu individu yang mana ikut andil didalam organisasi tersebut (Lontah, 2015).
Artinya perusahaan dalam hal operasional membutuhkan bantuan dari pihak luar
termasuk dukungan dari masyarakat dan lungkungan sekitarnya.
Teori stakeholder menyatakan dampak aktivitas operasional suatu perusahaan
ditandai dengan bagaimana suatu perusahaan bertanggung jawab kepada semua
pihak terhadap kepentingan sosial. Manajemen yang ada di dalamnya sebaiknya
tidak hanya mementingkan pemegang saham namun semua pihak yang mampu
mempengaruhi keputusan bisnis (Nugraha, 2015). Dalam teori stakeholder ini
dijelaskan bahwa CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan agar mampu dilihat
menarik bagi para konsumen (Cheers, 2011). Apabila perusahaan semakin banyak
dan semakin sering mengungkapkan CSR secara publik maka perusahaan tersebut
mampu dikatakan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan maka
perusahaan juga mampu bertanggung jawab terhadap stakeholder lainnya,
pemerintah, dengan taat dalam kewajiban perpajakannya tanpa melakukan
agresivitas pajak baik berupa penggelapan pajak, penghindaran pajak dan segala
macam bentuk agresivitas yang mampu menurunkan nilai tanggung jawab
terhadap kewajiba perpajakan perusahaan
Teori Legitimasi
Dalam akuntansi sosial dan lingkungan, Teori legitimasi merupakan salah satu
teori yang banyak disebutkan (Tilling, 2004). Teori Legitimasi adalah sistem
pengelolaan perusahaan berorientasi yang berpihak terhadap masyarakat,
pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray 1996). Hal ini
mengindikasikan bahwa adanya pengungkapan sosial lingkungan dan adanya
kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan menjalankan
kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar
berjalan dengan selaras.
Semakin lama perusahaan juga akan semakin menyadari bahwa hubungan
perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi akan sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwasannya perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice dan
bagaimana perusahaan menanggapi kelompok-kelompok yang memiliki
kepentingan untuk melegitimasi tindakan-tindakan perusahaan (Titisari, Suwardi
dan Setiawan, 2010). Teori legitimasi menjelaskan organisasi harus terus menerus
mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan
batasan-batasan dan norma norma yang berlaku di masyarakat (Nugraha, 2015).
Legitimasi menunjukkan bahwasannya adanya kontrak sosial antara
perusahaan dan masyarakat yang mana perusahaan dituntut untuk memenuhi
harapan dan tuntutan masyarakat. Secara spesifik, apabila suatu organisasi atau
perusahaan melanggar kontrak sosial tersebut, maka perusahaan atau organisasi
tersebut keberadaannya bisa terancam (Nugraha, 2015)
Chariri (2008) menyatakan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan
agar perusahaan mendapat dukungan legitimasi, yaitu aktivitas perusahaan
haruslah sesuai dengan sistem yang telah ada di masyarakat dan aktivitas
perusahaan pelaporan hendaknya mencerminkan nilai sosial. Febrina dan Suaryana
(2011) menyatakan bahwasannya norma perusahaan harus mengikuti
perkembangan agar dapat menyesuaikannya dengan masyarakat. Perusahaan
dalam hal ini diwajibkan agar mampu menarik perhatian dalam hal baik dalam
lingkungan masyarakat agar diterima oleh teori legitimasi. Teori legitimasi yang
lebih dalam mengungkapkkan bahwa sebuah perusahaan yang agresif terhadap
pajak akan memberikan dan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait
dengan kegiatan Corporate Socisal Responsibility (CSR) dalam berbagai bidang
sebagai upaya meringankan kekhawatiran publik (Deegan, 2002).
Dalam teori legitimasi ini mampu dijelaskan dan disimpulkan bahwa
perusahaan memiliki kontrak sosial atau kewajiban dalam menyesuaikan
perusahaan tersebut dengan masyarakat atau lingkungan sekitar lainnya. Bentuk
yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional yang sesuai
dengan norma-norma dan nilai yang ada dan berlaku di masyarakat sekitar serta
usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan
dan kehidupan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan
penyesuaian yang sering dan banyak dilakukan perusahaan adalah melalui
program CSR. Program CSR ini dilakukan sebagai usaha perusahaan mengayomi
masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR dapat memberikan manfaat yang
positif bagi perusahaan yaitu sebagai, disamping pembangunan kesejahteraan dan
sosial masyarakat sebagai tujuan utama (Nugraha, 2015).
Generic Product
Ada juga produk generik yang merupakan produk barang atau jasa
yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas yang
membedakan dengan produk lain baik dari produsen maupun pedagang.
Contoh seperti sayur-mayur, minyak goreng curah, abu gosok, buahbuahan, gula pasir curah, bunga, tanaman, dan lain sebagainya.
Merek terdiri dari 3 (Tiga) macam menurut Undang-Undang No.
15 Tahun 2001, yaitu:
1. Merek Dagang
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya. (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merk).
2. Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
lainnya. (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merk).
3. Merek Kolektif
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau
jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk
membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. (Pasal 1
angka (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk).
Perbandingan Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan di Indonesia dan Jepang
Praktek CSR di dua negara ini mayoritas dilakukan oleh perusahaan
multinasional dan perusahaan besar. Pada aspek hukum, pemerintah di Indonesia
selaku pembuat kebijakan telah mengeluarkan undang-undang yakni Pasal 74 UU
Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban perusaahaan agar
mengalokasikan biaya untuk melaksanakan CSR. Kewajiban tersebut ditujukan bagi
perusahaan yang aktivitas bisnisnya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam (Sharma, 2013 dan Sholihin, 2009).
CSR merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam
operasionalnya. Namun, sampai saat ini perusahaan yang melaksanakan program
CSR dan mengungkapkannya dalam Sustainability Report di Indonesia masih kalah
dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Jepang dan Perancis. Lembaga
National Center for Sustainability Report (NCSR) memandang kesadaran
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih rendah untuk membuat
Sustainanility Report
Perbandingan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap kinerja keuangan di Indonesia dan Jepang
Di Jepang, laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk
menerbitkan laporan tersebut meningkat setelah ditahun 2001. Pemerintah Jepang
kemudian mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya, pada
tahun 2003 lebih dari 380 perusahaan besar di Jepang telah mengeluarkan laporan
lingkungan. Dari 100 perusahaan terbesar di Jepang, 78% di antaranya telah
menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan negara yang
paling peduli terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Perusahaan ada yang
mengungkap informasi lingkungan dan tanggung jawab sosialnya dalam laporan
tahunan perusahaan, namun ada juga yang membuat laporan secara terpisah.
Sedangkan perkembangan laporan berkelanjutan terutama dalam pelaporan
lingkungan di Indonesia berjalan lambat. Masih sedikit perusahaan yang
memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangannya. Tidak ada undangundang yang mewajibkan pembuatan laporan tersebut di Indonesia. Diperlukan waktu
dan kesiapan dalam sistem pendukung seperti adanya standar laporan yang dapat
diterima serta ketersediaan tenaga yang berkompeten dalam menyusun laporan
keberlanjutan terutama dalam pelaporan lingkungan (Majalah Akuntan Indonesia,
2007:11).
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam
laporan yang disebut Sustainability Report (laporan berkelanjutan). CSR dapat
menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benarbenar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam
perusahaan itu sendiri.
Dalam penelitian Dahlia dan Siregar (2008) mengindikasikan bahwa perilaku
etis perusahaan berupa tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya
memberikan dampak positif, yang dalam jangka panjang akan trcermin pada
keuntungan perusahaan (profit) dan peningkatan kinerja keuangan.
Penelitian oleh Takano (2017) yang melakukan studi kasus di sebuah
perusahaan Kikkoman (pembuatan kecap) yang sedang membangun reputasi dan
meningkatkan kinerja perusahaan dengan menangani 3P (People, Planet dan Profit)
melalui komunikasi perusahaan yang efektif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
konsumen baru di masa depan. Dengan bertambahnya konsumen baru karena
kegiatan CSR perusahaan tersebut maka akan meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan
Pengaruh PengungkapanAkuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan
Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) telah mendapatkan perhatian
serius dalam mengaitkan aktivitas usaha dengan dampak lingkungan. Beberapa
penelitian secara empiris membuktikan adanya peran positif dari penerapan green
accounting terhadap kinerja finansial perusahaan. Misalnya pada PT Indofood Sukses
Makmur Tbk. 2010. Dalam laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun
2010 disebutkan bahwa salah satu program perusahaan dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses
Makmur Tbk tidak lantas mengalami kerugian, tetapi justru mendapatkan
peningkatan laba.
Pengungkapan aktivitas-aktivitas tersebut pada laporan tahunan menyebabkan
para pengguna laporan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan untuk
kebijakan atau program perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di
masa yang akan datang. Program-program tersebut tentunya mendapatkan persepsi
yang positif dari masyarakat dan konsumen, yang mana pada akhirnya masyarakat
dan konsumen akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan.
Kepercayaan ini akan mendorong konsumen untuk menjadi konsumen yang loyal
bagi perusahaan, yang tentunya akan meningkatkan penjualan produk yang
dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya penjualan produk tentunya akan
menghasilkan kinerja keuangan yang baik di perusahaan tersebut sehingga
menghasilkan laba yang baik pula (Aniela, 2012).
Tidak hanya di Indonesia, perusahaan di Jepang yang telah menerapkan
akuntansi lingkungan akan menciptakan kinerja keuangan yang baik pula. Misalnya
perusahaan Fuji, Xerox yang mulai menempatkan akuntansi lingkungan sederajat
dengan akuntansi keuangan. Perusahaan lainnya seperti NEC, Fuji, Xerox, Hitachi,
Chugai Pharmaceutical Company, Honda, Canon, Seiko, Panasonic, Nikon, Komatsu
dan sebagainya
Pengertian Merek (Brand)
Merek (Brand) merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu
produk. Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk, baik itu produk
yang berupa barang atau jasa. Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer
yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu melalui media
massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun melalui media
elektronik seperti televisi, radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya
persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa ahkir-akhir ini, maka tidak
heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai
tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memilki kekuatan
serta manfaat apabila dikelola dengan baik.
Menurut Kotler & Keller (2009:172), bahwa:
“Merek adalah nama, istilah, lambang, desain atau kombinasinya
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari
salah satu kelompok penjual dan mendiferensiasikanya dari para
pesaing.”
Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan
merek sebagai berikut:
“Merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan barang atau jasa.”
Sedangkan menurut Alma (2007:147) bahwa merek adalah :
“Suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang
atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau
kombinasi keduanya.”
Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial harus
dimiliki oleh suatu perusahaan. CSR merupakan salah satu bentuk sustainability
report yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang
berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang yang
direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan
masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).
Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi
perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi
perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Jadi, masyarakat akan berkeinginan
untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan dipasaran maka
laba (profit) yang dapat dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan
meningkatnya profit akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi
pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga,
2010). Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
Hubungan Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan
Akhir-akhir ini, green accounting telah mendapat perhatian serius dalam
mengaitkan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa
disusun perencanaan strategik dan pengambilan keputusan manajemen yang tepat jika
di dalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan lingkungan.
Namun faktanya, tidak semua perusahaan bersedia mengeluarkan sejumlah uang
untuk biaya lingkungan tersebut, secara karena biaya tersebut secara otomatis akan
mengurangi besaran laba yang diperoleh sehingga akan berdampak pada kinerja
keuangan perusahaan. Benarkah dengan adanya pengeluaran sejumlah biaya
lingkungan akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan?
Ketika perusahaan memiliki andil besar dalam kerusakan lingkungan sekitar,
maka para pebisnis harus mengubah pola pikir mereka yang hanya memperhatikan
besaran laba tiap tahun, dengan mulai memperhatikan lingkungan sekitar menjadi
sumber daya utama.
Green accounting berfokus pada perlakuan akuntansi dan pelaporan informasi
atas pengorbanan aset-aset ekonomi perusahaan untuk biaya tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Pengorbanan sejumlah aset ekonomi perusahaan untuk kepentingan
sosial dan lingkungan tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada
masyarakat dan lingkungan.
Perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai
beban periodik yang dicatat pada kelompok biaya administrasi dan umum pada
laporan laba rugi. Perlakuan akuntansi atas biaya tersebut berpengaruh negatif
terhadap besaran laba bersih, sehingga besaran laba periodik yang dihasilkan
menurun. Penurunan laba ataupun peningkatan rugi bersih yang dikhawatirkan para
pebisnis secara tidak langsung berdampak buruk pada kelangsungan posisi keuangan
perusahaan dan eksistensi perusahaan.
Dalam artikel Langen (2003) yang berjudul Policy Application of
Environmental Accounting, dijelaskan bahwa hubungan antara lingkungan dan
akuntansi sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an melalui kerangka (framework)
oleh para praktisi, dan untuk menanggapi secara positif masalah antara lingkungan
dan akuntansi, praktisi menggagas bahwa diperlukan Enviro Management dalam
suatu perusahaan. Yakni, suatu cara pandang perusahaan yang menilai bahwa
lingkungan adalah aset perusahaan bukan sebagai biaya perusahaan. (sumber :
http://swa.co.id/swa/my-article/dampak-green-accounting-terhadap-kinerjakeuangan, diakses pada 10 April 2017).
Seetharaman, Ismail, dan Saravanan (2007) menyatakan bahwa akuntansi
lingkungan bisa diterapkan secara maksimal dengan mengintegrasikannya pada
Environmental Management System, karena integrasi ini akan menjadikan perusahaan
mematuhi secara sukarela kebijakan lingkungan, mengurangi biaya audit konsumen,
meningkatkan efisiensi sumber daya, lebih mudah mengadopsi perubahan
lingkungan, sehingga memperbaiki kinerja kualitas dan kinerja organisasi secara
keseluruhan.
Ketika perusahaan melihat bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan
merupakan pengeluaran investasi (aset), maka perusahaan juga berpandangan bahwa
di waktu-waktu mendatang perusahaan akan memperoleh manfaat sosial dan ekonomi
(profitability). Dari sisi sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan
dinilai ramah lingkungan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga reputasi
perusahaan meningkat.
Dari sisi ekonomi, dengan mencatat dan mengungkapkan biaya lingkungan
perusahaan, diharapkan investor dapat mempertimbangkan informasi pengungkapan
biaya lingkungan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan investasi, investor
tidak hanya berdasarkan pada informasi laba perusahaan saja. Pencatatan dan
pengungkapan yang semakin luas akan semakin memperkecil asimetri informasi
antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar.
Dengan semakin kecilnya tingkat asimetri informasi, hal ini akan menciptakan
kepercayaan para pemangku kepentingan kepada perusahaan, yakni dengan
diterimanya produk perusahaan, kesetiaan pelanggan,serta semakin meningkatnya
investasi, sehingga kepercayaan-kepercayaan tersebut akan meningkatkan laba, ROE,
ROA, serta meningkatnya competitive advantage
Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Bauran pemasaran adalah titik sentral dari semua aktivitas pemasaran.
Tanpa adanya bauran pemasaran, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan
pemasaran tidak dapat dijalankan. Dengan kata lain, bauran pemasaran atau
marketing mix merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam bidang
ilmu pemasaran dan manajemen pemasaran. Sehingga segala aktivitas pemasaran
tidak dapat terlepas dari bauran pemasaran.
Kotler (2006:17) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut:
“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk terus-menerus untuk mencapai
tujuannya di pasar sasaran.”
Kinerja Keuangan (Financial Performance)
Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Menurut
Rudianto (2013) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai
48
oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset
perusahaan secara efektif selama periode tertentu.
Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan
dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar
dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan
dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted
Accounting Principal) dan lainnya. Menurut Hanif dan Halim (2009) beberapa rasio
keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah :
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan
perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau
kegiatan lainnya.
3. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada
seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan dan sebagainya.
4. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan di
likuidasi.
5. Rasio Pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan
dalam basis per saham.
Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian, yaitu kinerja
operasi perusahaan dan kinerja pasar (Rahayu, 2010). Kinerja operasi perusahaan
diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan
keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio
profitabilitas.
Rasio profitablitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan
di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas
maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan
perusahaan.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPM (Operating Profit
Margin). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih/ pendapatan bersih
selama periode waktu tertentu.
Perlu diketahui bahwa, perusahaan yang bagus atau sehat adalah perusahaan
yang dapat meminimalkan dan menekan biaya-biaya. Dengan kata lain, nilai OPM
yang semakin tinggi berarti perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam
50
meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba
yang lebih tinggi.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 1999)
mendefinisikan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
merupakan komitmen yang berlanjut dari bisnis menjadi perilaku etis dan
berkontribusi bagi perkembangan ekonomi, dan di lain pihak sekaligus memperbaiki
kualitas hidup pekerja dan keluarganya sebagai bagian dari komunitas lokal dan
sosial.
Tujuan utama dari pelaporan sosial adalah membuat sistem sosial yang
transparan untuk tanggung jawab dalam pengambilan keputusan (Dagiliene dan
Gokiene, 2011 : 22). Dagiliene dan Gokiene juga menyatakan bahwa ungkapan CSR
disclosure dapat berbeda-beda, seperti social progress report, sosial responsibility
report, social report, dan sustainability report.
Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan CSR atau tanggung
jawab sosial perushaan masih sekedar bersifat sukarela (Husnan, 2013). Untuk itu
pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-udang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 74. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahrwa perusahaan
yang melakukan kegiatan usaha bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Informasi mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat disampaikan
melalui pengungkapan pada laporan tahunan. Namun dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf 12, pengungkapan CSR
kepada publik oleh perusahaan masih bersifat sukarela melalui laporan tahunan
perusahaan. dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk menimbulkan praktik
pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat sukarela.
Menurut Martin Freedman, dalam Henry dan Murtanto (2001) dalam Kuntari
dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :
1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)
Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan
lingkungn dari program-program yang berorentasi sosial dari operasi-operasi yang
dilakukan oleh perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu
daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor
sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan
oleh aktivitas-aktivitas tersebut.
2. Laporan Sosial (Social Report)
Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah
diajukan oleh para akademisi dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat
dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban
sosialnya ini ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok,
yaitu (Henry dan Murtanto, 2001 dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) :
a. Inventory Approach
Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang
komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat
semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.
b. Cost Approach
Perusahaan menbuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan
mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
c. Program Management Approach
Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas
pertanggungjawaban sosial, tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang
telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.
d. Cost Benefit Approach
Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta
biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini
adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan
oleh perusahaan terhadap masyarakat.
3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report)
Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan
sosial dapat dilakukan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, laporan
interim / laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media massa. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya
bersifat voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak
diperngaruhi oleh peraturan tertentu).
Salah satu standar pengungkapan CSR pada laporan tahunan yang diterima
secara luas adalah Global Report Initiative (GRI) report. Pedoman GRI disusun
berdasarkan beberapa informasi utama yang perlu diungkapkan oleh perusahaan.
informasi tersebut meliputi beberapa dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, hak
asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Pedoman GRI terbaru saat ini adalah GRI
G4.
Pengertian Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa,
perencanaan, serta kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.
Menurut Kotler (2006:11) bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar
sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah
jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan
pengkomunikasian nilai-nilai pelanggan yang unggul.”
Menurut Swashtha dan Irawan (2000:7), bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan
untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan
maksud untuk mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga,
mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk
memberitahu, mendorong serta melayani pasar.”
Sedangkan pengertian manajemen pemasaran menurut Alma (2001:130)
ialah:
“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa,
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala
kegiatan (program), guna memperoleh tingkat kegiatan yang
menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.”
Kategori Perusahaan dalam pelaksanaan CSR
Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke
dalam beberapa kategori. Peng-kategorian ini menggambarkan kemampuan dan
komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Peng-kategorian dapat memotivasi
perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin
dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).
1. Kategori perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan dan besarnya anggaran
CSR :
– Perusahaan Minimalis : Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang
rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk dalam kategori ini.
– Perusahaan Ekonomis : Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun
anggara CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah
perusahaan besar, namun pelit.
– Perusahaan Humanis : Perusahaan yang memiliki profit yang rendah, namun
proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Perusahaan ini disebut perusahaan
dermawan.
– Perusahaan Reformis : Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang
tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban melainkan
sebagai peluang.
2. Kategori perusahaan berdasarkan tujuan CSR, (apakah CSR dipandang sebagai
media promosi atau pemberdayaan masyarakat) :
– Perusahaan Pasif : Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan
untuk promosi dan bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat, sekedar
melakukan kegiatan karitatif (bersifat memberikan kasih sayang). Perusahaan ini
seperti melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi
perusahaan.
– Perusahaan Impresif : CSR lebih diutamakan daripada pemberdayaan.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” daripada “tebar kaya”.
– Perusahaan Agresif : CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “karya nyata” daripada “tebar
pesona”.
– Perusahaan Progresif : Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi
sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang
bermanfaat dan menunjang satu sama lainnya bagi kemajuan perusahaan
Pengertian Pemasaran
Salah satu dari cabang ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, yang mana
seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami perkembangan.
Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang berbeda
mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian pemasaran
mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memproduksi barang
dan jasa secara tepat waktu dengan menggunakan biaya yang seefisien mungkin
hingga mampu membuat konsumen tertarik untuk menggunakan dan
mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
Pemasaran menurut Kotler (2006:10) ialah:
“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak
lain.”
Menurut Maynard dan Beckman yang dikutip oleh Alma (2001:1) bahwa:
“Marketing embraces all business activities involved in the low of
goods and services from physical production to consumption.”
Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust
(1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan
dalam penerapan CSR, yaitu:
1. Prioritas Perusahan
Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas
tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan
dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.
2. Manajemen Terpadu
Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu
mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai
salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
3. Proses Perbaikan
Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi
secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami
kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
4. Pendidikan Karyawan
Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan
keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program
pendidikan dan pelatihan.
5. Pengkajian
Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih
dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja
dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum
mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
6. Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk
dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
7. Informasi Publik
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap
konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan
pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.
8. Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan
kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial
dari suatu kegiatan perusahaan.
9. Penelitian
Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari
penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan
sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya
mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.
10. Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk
barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini
dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan Pemasok
Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari
prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan
melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari
suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
12. Siaga Menghadapi Darurat
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi
keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama
dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal.
Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. Transfer Best Practice
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang
bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
14. Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan
publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga
pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab
sosial.
15. Keterbukaan (disclosure)
Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan
perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu
mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard)
yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa.
16. Pencapaian dan Pelaporan
Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara
berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan
direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.
Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan
para stakeholders daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara
moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan
tersbut dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan
kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan
harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan
lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.
Berdasarkan dengan hal tersebut, John Elkingston‟s mengelompokkan CSR
atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”. Ketiga aspek
itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity),
peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social
justice). John juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus
memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet”
sebagai wujud aspek lingkungan, “People” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007: 22-
36).
Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang
triple P dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit),
mensejahterakan masyarakat (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan
(planet) Menurut Hardiansyah dan Iqbal (2006) untuk mengimplementasikan ketiga
aspek tersebut dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi yang dapat digunakan
dalam mengimplementasiannya yaitu:
a. Penguatan kapastitas (capacity building).
b. Kemitraan (collaboration)
c. Penerapan inovasi
Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan
mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis
sendiri maupun untuk pembangunan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang
disebut Sustainability Report. Sustainability Report adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan
produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability
development). Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel
tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang
membawa menuju kepada core business dan sektor industrinya.
Pengelompokan Analisis Lingkungan
Menurut Mulyani (2011), terdapat lima tahap pengelompokan analisis
lingkungan, yaitu :
1. Identifikasi
Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya
penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional
usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut. Sebagai
contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah
berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut
mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair,
maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan
karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini
diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul.
2. Pengakuan
Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya diakui
sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari
sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut.
Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat
dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah
itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya
dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan
lingkungan. (PSAK,2002)
3. Pengukuran
Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang
dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini
dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada
periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai
kebutuhan riil setiap periode.
Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan
pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang
bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah
dan nilai yang berbeda-beda.
4. Penyajian
Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama
dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan
umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan
dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk
nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.
5. Pengungkapan
Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan
sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi
lingkungan secara sukarela. Misalnya perusahaan pertambangan, yang wajib
melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan.
Pengungkapan akuntansi lingkungan pada penelitian ini merupakan
pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi
internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan.
Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau
organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan dan ditentukan oleh perusahaan sendiri
atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data
eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan
data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi
lingkungan.
Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan
sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan,
meliputi: biaya sumberdaya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan
produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah,
dan biaya pembuangan. Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi
asuransi resiko lingkungan.
Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan
sumberdaya alam (energi, udara, air) dimasukkan ke dalam satu jalur „biaya operasi‟
atau „biaya administrasi‟ yang diperlakukan independen dengan proses produksi. Juga
biaya lingkungan sering didefinisikan secara sempit sebagai biaya yang terjadi dalam
upaya pemenuhan dengan atau kaitan dengan hukum atau peraturan lingkungan. Hal
ini karena sistem akuntansi cenderung berfokus pada biaya bisnis yang teridentifikasi
secara jelas, bukan pada biaya dan manfaat pilihan alternatif.
Model Biaya Kualitas Lingkungan
Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada
kerusakan lingkungan. Kerusakan didefenisikan sebagai degradasi langsung dari
lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas ke dalam lingkungan
(misalnya: pencemaran air dan polusi udara), atau degradasi tidak langsung seperti
penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu.
Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan
menjadi empat kategori, yaitu :
1. Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs)
Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang
dilakukan untuk encegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang merusak
lingkungan. Contoh : evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat
untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan
menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko
lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan serifikasi ISO 14001.3.
2. Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs)
Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan
untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: Audit aktivitas
lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja
lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari
pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (Environmental Internal Failure Costs)
Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan
karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
Contoh: Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,
pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi
fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.
4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental Eksternal Failure Costs)
Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure),
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah
ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu Biaya kegagalan eksternal
yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan
dibayar oleh perusahaan.
Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external
failure costs) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan
dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksernal yang
direalisasi adalah: pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang
tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara
tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak
ramah lingkungan, dll.
Contoh biaya sosial adalah: mencakup perawatan medis karena udara yang
terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan danau sebagai tempat rekreasi
karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran
(kesejahteraan individual), dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat
(degradasi)
Sistem Akuntansi Lingkungan
Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional
dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampakdampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan.
Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu
perusahaan berdasarkan lingkungan tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit
fisik (misalnya sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilo
joules), akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan
keuangan
Pengertian Manajemen
Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah perusahaan atau
organisasi dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip
manajemen dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Glover (2001:130):
”Manajemen ialah sebagai suatu kepandaian manusia dalam
menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi
penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang
digunakan untuk tujuan tertentu.”
Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2003:1):
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Sedangakan menurut Manullang (2004:5), manajemen adalah:
“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusanan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.”
Tujuan dan Manfaat Akuntansi Lingkungan
Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :
1. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
dan profitabilitas.
2. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer.
3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.
4. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
perbaikan kualitas.
5. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
lingkungan.
6. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah.
7. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja.
8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
antara lain :
1. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
2. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan.
3. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
dari proses lingkungan yang diinginkan.
4. Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu :
1. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan.
2. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
3. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
manusia serta keberhasilan perusahaan.
4. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
untuk masa depan.
5. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
keseluruhan.
Pengertian Akuntansi Lingkungan
Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi
lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis
internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau
EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga
pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun
non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi
kualitas lingkungan.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States
Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu
fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya
lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu
mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biayabiaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental
Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi
menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang
secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini
disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya
individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang
dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biayabiaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi
biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya
pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi
dan biaya manajemen pemborosan.
Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari
aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah
memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :
“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup
(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan
lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna
laporan keuangan penting)”.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas berkaitan dengan
aktivitas lingkungan dengan tujuan untuk menambah referensi para stakeholder
dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan laba dari suatu
entitas, tetapi juga dengan memperhatikan dari aspek lingkungannya
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyalsinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008).
Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory)
Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian (Sumber: Eka Wenast,
Teori Tanggung Jawab Sosial dalam http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com, diakses
pada 02 Mei 2017).
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihakpihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR.
Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)
Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)
Media Exposure (Pengungkapan Media)
Media exposure merupakan pengungkapan informasi perusahaan
melalui suatu media, salah satu media yang dapat digunakan yaitu website
resmi perusahaan. Menurut Sari (2012) media internet (web) merupakan
suatu media yang efektif dengan didukung oleh pemakai internet yang
selalu meningkat. Perusahaan yang ingin mendapatkan legitimasi dan
kepercayaan dari masyarakat harus mempunyai kapasitas dalam memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan dan melakukan komunikasi secara
efektif dengan pemangku kepentingan.
Pengkomunikasian Corporate Social Responsibility melalui media
akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat dilakukan oleh
perusahaan dengan menggunakan web perusahaan, dengan hal ini maka
investor akan lebih mudah mengetahui informasi tentang perusahaan dan
akan mempengaruhi pengambilan keputusan para investor
Growth (Pertumbuhan Perusahaan)
Pertumbuhan perusahaan merupakan dampak atas arus dana
perusahaan yang disebabkan oleh perubahan operasional perusahaan
seperti perubahan penjualan atau peningkatan volume usaha. Pertumbuhan
perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dalam
perusahaan. Growth merupakan pertumbuhan perusahaan yang dapt diukur
menggunakan pertumbuhan penjualan dari perusahaan (Ulfa, 2009 dalam
Sari, 2012).
Pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan
penjualan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk
menentukan investasinya. Menurut Sari (2012) perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak untuk melakukan
pengungkapan, salah satunya adalah mengungkapkan tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan, karena perusahaan dengan tingkat
likuiditas yang tinggi akan mendapat lebih banyak sorotan dari investor.
Likuiditas
Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka
pendek. Menurut Rahardjo, 2006 dalam Putri dan Christiawan, 2014 rasio
likuiditas bertujuan untuk menaksir kemampuan keuangan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran
keuangannya.
Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar (Current
Ratio/CR). Current ratio merupakan rasio antara aset lancar dan hutang
lancar. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan entitas
untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh
tempo dengan menggunakan aset lancarnya yang tersedia.
Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan
informasi kepada perusahaan lain, bahwa mereka lebih baik dari pada
perusahaan lain, dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
lingkungan sosial. Informasi tersebut dilakukan dengan cara
mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan (Kamil dan Herusetya, 2012). Semakin tinggi
angka ratio likuiditas, akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang
diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang
cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh
mana perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat yang dapat
diterima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on Assets
(ROA). ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak
dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang
dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering
disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan
menghasilkan keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka
ROA menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena
tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan semakin besar.
Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan
merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibel
dan bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para
pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin
tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas
pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Corporate Social Responsibility Disclosure (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah
proses pengkomunikasian tentang dampak sosial dan lingkungan yang
dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan terhadap kelompok
khusus yang berkepentingan maupun terhadap masyarakat secara
keseluruhan (Sembiring, 2005). Tujuan pengungkapan Corporate Social
Responsibility adalah agar perusahaan dapat menyampaikan kegiatan
sosial dan lingkungan yang telah dilaukan dalam periode tertentu.
Menurut Hadi, 2011 dalam Putri dan Christiawan, 2014,
pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan laporan
aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan baik
yang berkaitan dengan perhatian terhadap masalah lingkungan maupun
sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan
dalam media-media seperti laporan tahunan perusahaan maupun dalam
bentuk iklan yang berorientasi sosial.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1
(revisi 2009) paragraph 12 yang secara implisit menyarankan perusahaan
untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isi dari
PSAK tersebut adalah sebagai berikut:
“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan,
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value
added statement), khususnya bagi industry dimana faktor lingkungan
hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang
menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang
memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar
ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.
Pengungkapan kinerja perusahaan seperti lingkungan, sosial dan
keuangan dapat dilakukan dengan mengungkapkannya dalam laporan
tahunan perusahaan atau dalam laporan terpisah.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat dilakukan
dengan metode pengkodefikasian atau dengan metode Global Reporting
Initiative versi keempat G4 (GRI G4). Dalam pedoman GRI G4 terdapat
terdapat tiga komponen utama pengungkapan yang memperlihatkan
dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial
pada bagian standar disclosures. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas
menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak
asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Dari keenam
dimensi terdapat 46 konstruk dan total seluruh item pengungkapan
menurut GRI adalah 91 item.
Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
Corporate Social Responsibility merupakan sebuah bentuk tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sebagai wujud
komitmen bisnis perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan
secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup pemegang
kepentingan (shareholder). Menurut Septiana dan Fitria (2014) Corporate
Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan
oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan itu berada.
Menurut The World Business Council on Sustainable Development
(WBCSD) Corporate Social Responsibility adalah komitmen
berkelanjutan dari perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi serta untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan
keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Hal ini
sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak
hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun perusahaan harus
memberikan manfaatnya bagi pemangku kepentingan (stakeholder).
Kegiatan Corporate Social Responsibility saat ini sudah dijadikan
kebutuhan bagi perusahaan karena kegiatan Corporate Social
Responsibility akan mendatangkan manfaat jangka pendek maupun jangka
panjang bagi perusahaan, selain itu dunia bisnis sedang dan akan terus
menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal agar peduli terhadap
kegiatan Corporate Social Responsibility. Pihak-pihak eksternal tersebut
adalah pelaku pasar, khususnya investor dan kreditor yang semakin peduli
terhadap isu-isu sosial dan lingkungan karena terkait dengan risiko dan
prospek investasi dan kredit.
Tekanan yang kemungkinan akan muncul adalah tekanan dari
pemerintah seiring dengan meluasnya ketidaksetaraan sosial dan
lingkungan dalam masyarakat. Oleh karena itu peruhasaan harus lebih
peduli terhadap lingkungan dan sosial masyarakat
Legitimacy Theory (Teori Legitimasi)
Teori legitimasi merupakan sebuah kontrak sosial antara perusahaan
dan masyarakat. Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis
dibatasi oleh kontrak sosial yang menyatakan bahwa perusahaan harus
melakukan aktivitas sosial dan lingkungan agar perusahaan memperoleh
penerimaan dari masyarakat dan pada akhirnya kegiatan tersebut akan
menjamin keberlangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009 dalam Kristi,
2012). Legitimasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena
berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam
melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya.
Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa kegiatan operasional
perusahaan akan terus berlangsung apabila lingkungan menyadari bahwa
perusahaan telah beroperasi dengan system nilai atau norma yang sejalan
dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan
perusahaan. Teori ini juga didasarkan pada persepsi bahwa perusahaan
akan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai salah satu
strategi perusahaan guna membuktikan kepada masyarakat dimana
perusahaan telah beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat.
Dengan demikian, teori legitimasi merupakan salah satu teori yang
mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori
legitimasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab
perusahaan dilakukan dengan harapan untuk memperoleh pengakuan atau
legitimasi masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Legitimasi
perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan
dari masyarakat. Dengan teori legitimasi perusahaan dianjurkan untuk
memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja
perusahaannya dapat diterima. Perusahaan dapat menggunakan laporan
tahunan sebagai alat untuk memberikan gambaran mengenai tanggung
jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, sehingga perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, penggunaan teori legitimasi
dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan
nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Hal ini berarti bahwa
legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan
untuk mempertahankan hidup (Sari, 2012)
Stakeholder Theory (Teori Pemangku Kepentingan)
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahan bukan merupakan
sebuah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri melainkan
harus memberikan manfaat bagi stakeholder misalnya masyarakat,
pemerintah, kreditor, konsumen, supplier, dan pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan. Sari (2012) menyatakan bahwa perusahaan tidak
hanya bertanggungjawab terhadap pemilik perusahaan (shareholder)
melainkan perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap pemegang
kepentingan (stakeholder).
Menurut Kristi (2012) teori stakeholder mengasumsikan bahwa
eksistensi dari sebuah perusahaan ditentukan oleh pemegang kepentingan
(stakeholder). Hal tersebut berarti bahwa keberlangsungan hidup dari
sebuah perusahaan ditentukan oleh para pemegang kepentingan
(stakeholder). Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan
pengungkapan. Menurut Ekowati dkk. (2014) hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan berbagai pihak dibahas dalam teori stakeholder. Salah
satu hal penting bagi pemegang kepentingan (stakeholder) adalah
pengungkapan Corporate Social Responsibility.
Praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility sangat
penting dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan hidup
dilingkungan masyarakat, sehingga aktivitas sosial dan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan kondisi sosial dan
lingkungan masyarakat sekitar (Semibiring, 2003). Pengungkapan
Corporate Social Responsibility dapat menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder, sehingga
semakin luas pengungkapan Corporate Social Responsibility yang
dilakukan oleh perusahaan akan semakin baik dukungan stakeholder
terhadap perusahaan. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan karena
semakin baik dukungan dari stakeholder perusahaan akan semakin
berkembang.
Hubungan Struktur Kepemilikan Institusional, Intellectual Capital, dan Nilai Pasar
Kepemilikan institusional yang meningkat akan menimbulkan
pengawasan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi perilaku
mengambil peluang oleh manajer (Listiyani, 2003). Dengan pengawasan
yang besar yang dilakukan pada perusahaan kepemilikan institusional, maka
perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif yang akan dimiliki,
sehingga akan mudah menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan
nilai tambah yang semakin besar yang dimiliki oleh perusahaan, maka
perusahaan dalam pemanfaatan intellectual capital akan semakin meningkat.
Menurut Selly dan Eliza (2015) semakin besar kepemilikan saham
institusional, maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi
keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga dapat membuat
manajemen untuk lebih disiplin untuk melakukan tindakan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham dan memberikan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan.
Dengan intellectual capital yang meningkat, perusahaan cenderung
akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan
kemampuan karyawan, sumber daya organisasi, cara operasi, dan hubungan
antara stakeholder. Selain itu, dengan pemanfaatan intellectual yang tinggi,
maka profit yang akan dihasilkan oleh perusahaan akan semakin meningkat,
sehingga akan meningkatkan nilai pasar yang ditandai dengan harga saham
yang akan semakin naik. Hal ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan
akan memperkuat hubungan intellectual capital dan nilai pasar. Penelitian
ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Randa dan Ariyanto (2012)
yang menunjukan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh
positif terhadap hubungan intellectual capital dan nilai pasar
Hubungan Struktur Kepemilikan Institusional, Intellectual Capital, dan Kinerja Keuangan
Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan institusional berperan
dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan.
Meningkatnya kepemilikan saham institusionalakan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat mengambil
peluang yang dimiliki oleh seseorang manajer.
Investor institusional yang mempunyai saham pada perusahaan
cenderung akan lebih memilih kebijakan perusahaan yang dapat
meningkatkan keuntungan yang bersifat jangka panjang bagi perusahaan
investor, salah satunya yaitu pengelolaan Intellectual Capital. Dengan
adanya dukungan besar dan penuh terhadap pengelolaan yang optimal dan
efisien dari pemegang saham institusional lakukan, maka pemanfaatan
intellectual capital akan semakin tinggi. Dengan pengawasan yang ketat dan
dengan pemanfaatan intellectual yang baik, maka perusahaan akan dapat
meningkatkan kinerja keuangan dengan cara meningkatkan nilai tambah
bagi perusahaan atau dengan cara meningkatkan laba perusahaan.
Menurut Gedajlovic dan Shapiro (2002) dan Lee (2008) kepemilikan
saham investor institusional akan mendorong peningkatan efektivitas
terhadap pengawasan kinerja manajemen dan semakin efektif bila
pemegang saham institusional memiliki kemampuan atau keterampilan
dalam berbasis maupun keuangan. Dengan kepemilikan institusional tinggi
pada perusahaan akanmemperkuat hubungan intellectual capitaldan kinerja
keuangan. Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh
Sunarsih dan Mendra (2012) bahwa struktur kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap intellectual capital dan kinerja keuangan.
Hubungan Intellectual Capital (VAIC) dengan Nilai Pasar
Efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya akan
berpengaruh terhadap meningkatnya nilai intellectual capital. Selain itu
pengelolaan dan pengembangan sumber daya perusahaan yang baik dapat
meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan nilai pasar.Pertumbuhan
perusahaan dan nilai pasar dapat dicerminkan dari pendapatan yang
diperoleh oleh perusahaan dari produktivitas yang dihasilkan yang nantinya
akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan keuntungan yang
diperoleh tersebut perusahaan akan dapat menaikan nilai pasar yang dimiliki
oleh perusahaan di tandai dengan semakin tingginya harga saham pada
perusahaan tersebut.
Nilai pasar juga dapat diperoleh dari tingginya nilai perusahaan akibat
dari pemanfaatan intellectual yang baik dan juga dapat diperoleh dari
kemampuan perusahaan dalam memberikan motivasi kepada karyawan
sehingga produktivitas dapat bertahan dan dapat meningkat (Sawarjuwono
dan Kadir, 2003). Penelitian ini sesuai dengan teori Resources Based
Theory (RBT) bahwa perusahaan dapat mempertahankan produktivitas
dengan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara
mengimplementasikan strategi dalam menciptakan nilai tambah bagi
perusahaan.
Menurut chen et al (2005) intellectual capital memiliki pengaruh
positif terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan di masa depan. Karena
intellectual capital merupakan landasan penting bagi perusahaan untuk
lebih unggul dan kompetitif dalam persaingan bisnis.Sehingga semakin
tinggi nilai intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan
meningkatkan nilai pasar perusahaan tersebut.
Hubungan Intellectual Capital dengan Kinerja Keuangan
Menurut Chen et al (2005) investor akan lebih tertarik terhadap
perusahaan yang memiliki nilai intelektual yang tinggi daripada suatu
perusahaan dengan nilai intelektual yang rendah. Dengan nilai intelektual
yang tinggi, maka suatu perusahaan akan mempunyai kinerja keuangan
yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori intellectual capital bahwa
intellectual capitalakan memberikan kontribusi yang kuat pada teori
stakeholder yang menekankan pada laba akuntansi.
Menurut Soegeng dan Safrina (2014) Intellectual Capital
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini di nyatakan
bahwa Human Capital, Structural Capital, dan Customer Capital
merupakan bagian dari pemanfaatan Intellectual Capital yang dapat
mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
kinerja keuangan.
Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Bauran pemasaran adalah titik sentral dari semua aktivitas pemasaran.
Tanpa adanya bauran pemasaran, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan
pemasaran tidak dapat dijalankan. Dengan kata lain, bauran pemasaran atau
marketing mix merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam bidang
ilmu pemasaran dan manajemen pemasaran. Sehingga segala aktivitas pemasaran
tidak dapat terlepas dari bauran pemasaran.
Kotler (2006:17) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut:
“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk terus-menerus untuk mencapai
tujuannya di pasar sasaran.”
Pengertian Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa,
perencanaan, serta kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.
Menurut Kotler (2006:11) bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar
sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah
jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan
pengkomunikasian nilai-nilai pelanggan yang unggul.”
Menurut Swashtha dan Irawan (2000:7), bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan
untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan
maksud untuk mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga,
mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk
memberitahu, mendorong serta melayani pasar.”
Sedangkan pengertian manajemen pemasaran menurut Alma (2001:130)
ialah:
“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa,
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala
kegiatan (program), guna memperoleh tingkat kegiatan yang
menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.”
Pengertian Pemasaran
Salah satu dari cabang ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, yang mana
seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami perkembangan.
Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang berbeda
mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian pemasaran
mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memproduksi barang
dan jasa secara tepat waktu dengan menggunakan biaya yang seefisien mungkin
hingga mampu membuat konsumen tertarik untuk menggunakan dan
mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
Pemasaran menurut Kotler (2006:10) ialah:
“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak
lain.”
Menurut Maynard dan Beckman yang dikutip oleh Alma (2001:1) bahwa:
“Marketing embraces all business activities involved in the low of
goods and services from physical production to consumption.”
Pengertian Manajemen
Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah perusahaan atau
organisasi dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip
manajemen dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Glover (2001:130):
”Manajemen ialah sebagai suatu kepandaian manusia dalam
menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi
penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang
digunakan untuk tujuan tertentu.”
Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2003:1):
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Sedangakan menurut Manullang (2004:5), manajemen adalah:
“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusanan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.”
Manfaat Quality Functional Deployment (QFD)
Penerapan QFD pada perusahaan memiliki tiga manfaat utama yang
dikemukakan oleh Eldin (2002) dalam Wijaya (2011), yaitu :
a. Mengurangi Biaya
Kebutuhan serta harapan konsumen sesuai dengan produk dan jasa yang ada.
Apabila sudah sesuai dengan keinginan konsumen maka tidak ada perbaikan
pada pekerjaan atau barang yang terbuang karena tidak sesuai dengan
keinginan konsumen.
b. Meningkatkan Pendapatan
Jika pekerjaan yang dilakukan pekerja sesuai dengan yang diinginkan konsumen
maka tidak akan ada perbaikan pada pekerjaan dan bahan baku tidak terbuang.
c. Pengurangan Waktu Produksi
Penggunaan QFD diperlukan agar bisa mengetahui penguraan waktu produksi.
Apabila sudah menggunakan QFD, sudah bisa membuat keputusan pada
pengembangan produk dan tidak dilakukan pengulangan serta tidak
membutuhkan waktu produksi yang lama
Definisi Quality Functional Deployment (QFD)
Definisi QFD menurut para ahli, sebagai berikut :
a. Menurut ASI (2003) dalam Wijaya (2011) mendefinisikan QFD merupakan
suatu proses yang sudah diatur dalam sistem untuk membantu perusahaan
dalam memahami dan memadankan kebutuhan klien.
b. Menurut Wijaya (2011), membantu apa yang diinginkan oleh konsumen akan
berguna sebagai bahan diskusi bagi tim perancang dalam menentukan cara
untuk memenuhi kebutuhan konsumen merupakan definisi dari QFD
Dimensi Service Quality (SERVQUAL)
Metode service quality (SERVQUAL) merupakan metode yang digunakan dalam
pengukuran tingkat kualitas layanan. Dalam metode SERVQUAL, kualitas jasa
diartikan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan
superioritas suatu jasa (Parasuraman, 1985). Berikut merupakan definisi tiga
landasan dari konseptual utama, yaitu:
a. Kualitas jasa lebih sulit untuk dievaluasi oleh konsumen dibandingkan dengan
kualitas barang.
b. Persepsi terhadap kualitas jasa adalah hasil perbandingan antara harapan
dari pelanggan dengan kinerja actual jasa.
c. Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan pada hasil jasa, tetapi juga mencakup
evaluasi terhadap proses penyampaian jasa.
Selain itu, menurut Tjiptono, 1997 terdapat lima dimensi dari service quality,
yaitu:
a. Bukti Langsung (Tangible)
Bukti langsung atau tangible terdiri atas pegawai, fasilitas yang baik, saranan
komunikasi dan perlengkapan.
b. Keandalan (Reliability)
Keandalan atau reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang memuaskan, segera serta lebih akurat. Dalam lingkup yang luas,
keadalan mempunyai arti bahwa perusahaan akan memberikan janji
mengenai penyediaan, penyelesaian masalan dan juga harga.
c. Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya tanggap atau responsiveness adalah keinginan dari karyawan untuk
memberikan pelayanan kepada konsumen dengan tanggap. Daya tanggap
menekannya perhatian dan ketepatan saat berurusan mengenai permintaan,
pertanyaan dan juga keluhan pelanggan.
d. Jaminan (Assurance)
Jaminan atau assurance merupakan kemampuan yang dimiliki karyawan
dalam pengetahuan, sikap sopan santun serta dapat dipercaya sehingga
bebas dari keragu-raguan dan risiko.
9
e. Empati
Empati adalah pemahaman yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan
dengan cara membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Inti dari
empati adalah menunjukkan kepada konsumen melalui pelayanan yang
diberikan sehingga konsumen tersebut merasa spesial dan kebutuhan yang
mereka butuhkan dapat dipenuhi dengan baik.
Pengukuran Keja (Work Maesurement)
Pengukutan kerja dilakukan untuk optimalisasi pada sumber daya
mansia atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya
manusia yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian dengan
mengakibatkan waktu produksi tidak berjalan cepat, sedangkan jika tenaga
kerja ditambahkan dan terlalu banyak maka akan mengakibatkan
pemborosan biaya. Menurut Rully & Rahmawati (2015), pengukuran kerja
dapat dilihat dari kegiatan proses produksi dan oprasi dalam perusahaan
apakah efisien atau tidak, yang didasarkan atas lama waktu untuk membuat
satu produk atau melaksanakan pelayanan (jasa).
Sumber Daya Manusia (SDM)
Keberhasian suatu lembaga dapat dilihat dari sistem pengolaan
sumber daya manusia yang tersedia, agar tujuan organisasi tersebut tercapai
maka perlu mengelola sumber daya manusia dengan baik (Purba, 2018).
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi,
apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi, misi dan
tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola
dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam
semua kegiatan organisasi (Larasati, 2018).
Sumber daya manusia merupakan suatu individu yang ada di dalam
suatu organisasi untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keahlian yang
dimiliki dan berhubungan dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi.
Berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia maka fokus
utamanya adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi, oleh
karena itu untuk meningkatkan kinerja organisasi maka dukungan dari
aktivitas manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dimana
aktivitas tersebut merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya
manusia (Michael, 2017). Sumber daya manusia haruslah dikleola dengan
sebaik mungkin supaya dapat bekerja secara optimal untuk
mengoptimalkannya diperlukan pengukuran kerja.
Industri Kecil
Menurut Lincolin Arsyad (dalam Rini 2015:36), industri secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a) Industri dasar yang meliputi industri mesin dan logam dasar (IMLD)
dan kelompok industri dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD antara
lain : industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang
dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD antara lain :
industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri
pupuk, industri semen, industri batu bara, dan lain sebagainya. Industri
dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal.
Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan
tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja
baru secara sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan
ekonomi lainnya.
b) Industri kecil yang meliputi antara lain: industri pangan, industri
sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas,
percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dll), industri
kerajinan umum (industri kayu, rotan, bamboo, dan galian bukan
logam), dan industri logam. Kelompok industri kecil mempunyai misi
melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi
menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri
kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan
nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar
negeri.
c) Industri hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara
lain : industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan,
mengolah sumber daya pertanian secara luas. AI mempunyai misi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi , memperluas kesempatan kerja,
tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi
menengah dan atau maju
Pengertian Industri
Industri adalah kegiatan dibidang ekonomi yang juga dapat berpengaruh
terhadap pembangunan daerah dan sangat penting, karena industri merupakan
penghasil sebagian besar kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang,
pangan dan papan. Industri kecil juga merupakan bagian dari industri yang ikut
dalam memberikan masukan bagi perekonomian. Pengertian industri dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah
“seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau
memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau mamfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.,
Menurut Udaya dkk (2013:60), industri adalah kumpulan perusahaan yang
memproduksi dan menjual produk-produk sejenis dalam sebuah dalam sebuah
pasar yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut akan saling bersaing untuk
merebut pangsa pasar dari produk yang sama atau sejenis.
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari kata autos (bahasa latin)
dan nomos (bahasa yunani). Autos memiliki arti sendiri sedangkan nomos
memiliki arti aturan jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara
etimologis berarti “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” yang artinya
pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah
tangganya. Menuru Hendratno (dalam Indriana 2015:27) inti pelaksanaan otonomi
daerah adalah terdapatnya kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif
masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6).
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
kewenangan pada setiap daerah mempunyai tujuan untuk mempermudah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah
diharapkan mampu memberikan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pengertian Pemerintah Daerah
Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:
“Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan”.
Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut Husein dalam
Indriana (2015 : 26) mengungkapkan bahwa local government merupakan sebuah
konsep yang dapat mengandung tiga arti.
a. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan
dengan local authority yang mengacu pada organ, yakni council dan
mayor dimana rekrutmen penjabatnya didasarkan pemilihan.
b. Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh
pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. Dalam
menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan. The ultra vires doctrine
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal
tertentu dan memberikan pelayanan tertentu saja, fungsi atau urusan
pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi
pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.
Prinsip general competence atau open arrangement merupakan
kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus
melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil
keputusan di daerah itu, pemerintah pusat telah mempunyai urusan
atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ( Hoessei,
2001b; Smith,1985:87).
c. Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Hoessein (20001c) menjelaskan
bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan
kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif
dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari
bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi
melalui desentralisasi menerima menjadi daerah otonom sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Teori Pilihan Rasional
Menurut Wijaya dan Danar (2014:35-37) teori pilihan rasional adalah
prilaku politik yang dalam asumsi sederhana bahwa aktor politik, termasuk
didalamnya birokrasi dan masyarakat adalah instrumental, hanya melayani dan
memaksimalkan perilaku kepentingan dirinya sendiri. James Buchanan (dalam
Wijaya dan Danar : 2014) menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan
teori ekonomi neoklasik yang di aplikasikan dalam sektor publik. Teori ini
kemudian berkembang dan belakangan populer dengan sebutan teori pilihan
publik.
Karakteristrik inti dari teori pilihan rasional dipisahkan dari pendekatan
politik tradisoional dan teori administrasi publik adalah penekanannya pada
rasionalitas, mengenai aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Berdasarkan
teori Smith, masyarakat dan birokrat dalam konteks ini di asumsikan bahwa
mereka masyarakat dan birokrat diikat karena termotivasi oleh keinginan untuk
menguntungkan diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dan pengambilan
keputusan memperkenalkan konsep individualis moralitas baru, yakni, pandangan
pada perilaku manusia yang rasional
Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Lokal
Di dalam pembangunan ekonomi lokal terdapat prinsip-prinsip yang dapat
mendukung tercapainya pembanguan ekonomi lokal. Berikut ini terdapat
beberapa prinsip dari pembangunan ekonomi, lokal menurut Organisasi
Perburuhan Internasional dalam Kurniawati (2016:42) :
a. Partisipasi dan dialog sosial: keterlibatan pihak-pihak lokal yang
terkait dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengguanaan
mekanisme partisipatif menggurangi risiko konflik dan membangun
kohesi sosial. Mengupayakan pihak-pihak yang berkepentingan
bertemu disatu meja melalui forum lokal akan membantu terbentuknya
kepercayaan. Mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan
jaringan dan kegiatan sosial. Desain dan implementasi strategi dari
baah ke atas selanjutnya menjamin solusi yang paling sesuai untuk
kebutuhan lokal dan merupakan jaminan bagi berkelanjutan proses
pembangunan.
b. Kemitraan publik/swasta: investasi pelengkap yang ditargetkan
seakurat mungkin akan mendatangkan tingkat pengembalian sosial
ekonomi yang tinggi. PEL adalah cara untuk mencapai mobilisasi
sumber daya lokal dengan mendorong pengalokasian yang efisien.
Maka kemitraan antara swasta, publik, dan sektor nirlaba menjadi
krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang
memungkinkan konvergensi dalam pemrograman investasi antara lokal
yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi kegiatan pembangunan
mencegah pendekatan “masing-masing” yang tidak efektif dan
mendukung legitimasi dan berkelanjutan proses pembangunan.
c. Wlayah: kedekatan geografis dan budaya mendukung seperangkat
kondisi yang ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan,
pertama pihak terkait dari wilayah yang sama mempunyai pengetahuan
yang lebih baik akan kebutuhan dan sumber dayanya. Kedua, wilayah
lebih memungkinkan adanya kepentingan yang sama dan kedekatan
kultural. Ketiga, wilayah memungkinkan terjadinya interaksi sosial,
ekonomi dan politik yang sering antar aktor daerah, sehingga
menghasilkan kohesi dan kepercayaan sosial. Terakhir adalah platform
yang ideal bagi terciptanya suara daerah yang kuat atas nama semua
pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan
masyarakat yang tradisional, PEL memberikan cara dan struktur yang
mewakili suatu daerah bilamana menghadapi mitranya ditingkat
nasional dan internasional.
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal
Konsep yang digunakan untuk pengembangan wilayah yang berbasis
ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kondisi
yang sesuai dengan keadaan lingkungan atau daerahnya sesuai dengan kapasitas
lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam implentasi pengembangan
ekonomi lokal (PEL) adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Menurut Chura
dan Orozobekov dalam Saragih (2015:59-60) PEL mengutamakan peningkatan
kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan pendapat tersebut
maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi perlu dilakukan mulai dari
tingkat lokal dan penduduk lokal sehingga penmbangunan ekonomi lokal dapat
memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Menurut Saragih (2015:60) :
Peran Pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang
baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya
pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk
perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran
pemerintah lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka
serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk
menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan :
1. Pengorganisasian.
2. Evaluasi strategi sebelumnya.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal.
4. Menciptakan sistem PEL dan mengiplementasikan rencana strategik,
dan
5. Monitoring dan evaluasi
Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal
Pemeran utama dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu
pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang ada didalamnya. Kesejahteraan
masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yaitu pengembangan
ekonomi lokak (PEL). Menurut Blakely (1994) dalam Kurniawati (2016:37)
mengartikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai suatu proses
pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat
berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama
dengan pihak swasta atau lainnya. Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan
stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Pengembangan ekonomi
lokal merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat (penduduk lokal) yang
bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan
ekonomi lokal.
Menurut Saragih (2015:55) tujuan utama pengembangan ekonomi lokal
adalah untuk merangsang kesempatan kerja lokal pada suatu sektor tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sember daya
manusia dan sumber daya alam. Selain itu, menurut Munir dalam Susanti (2014:
33) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba
merumuskan kelembagaan – kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan
kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta
pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan
wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam
membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.
Dari beberapa definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dapat disimpulkan
bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan
ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat bersama-sama
melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan ekonomi lokal
dengan mengelola sumberdaya alam guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan
untuk peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang
lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk
menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan
kegiatan usaha pada skala lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada:
a. Pemasaran dan ekspor pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu
berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena
berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan
produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya
berhenti ditengah jalan. Selain itu prioritas perlu diberikan kepada
kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi konsumsi lokal,
tidak akan memperbesar “kue”, sehingga akibatnya hanya bersifat
“zero sum game” (membantu yang satu, mematikan yang lain).
b. Pengembangan klaster (cluster development) untuk mendukung
pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai
kegiatan ekonomi hulu-hilir (supply chain) yang efisien dan efektif,
agar daya saing produk yang dihasilkan meningkatkan. Pengembangan
ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini
terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier effectnya luas,
sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh partisipan dan
stakeholders secara luas. Dengan demikian, konsep yang diharapkan
akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai
kegiatan ekonomi lain.
c. Kemitraan stakeholder. Mata rantai menuju kegiatan ekoonomi dan
kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi
tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para stakeholdersnya.
Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik,
perlu memupukkan modal sosial (socia capital) yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan stakeholders.
Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi,
melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah ,
antar unit/lembaga pemerintah, serta antar daerah.
d. Pemberdayaan forum kemitraan antar pelaku dan stakeholders tersebut
tidak akan efektif tanpa adanya “pemberdayaan”, yaitu kerelaan dari
pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan
atau pelaku ekonmi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri,
terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam
pengembangan ekonomi lokal. Disini peran pemerintah ialah sebagai
“steering rather than rowing” Arsyad dalam Kurniawati (2016:38-39)
Perencanaan Strategi dalam Praktik
Perencanaan yang strategik akan membawa dampak positif terhadap
kinerja organisasi/perusahaan. Agar sebuah perencanaan strategik dapat bekerja
dengan baik, setidaknya para pemimpin perusahaan/organisasi tidak hanya
berfokus pada situasi persaingan saat itu, tetapi juga mengantisipasi situasi pada
masa mendatang. Dalam Udaya, dkk (2014:16) menjelaskan bahwa para pakar
telah menyiapkan beberapa teknik untuk mengantisipasi lingkungan bersaing pada
masa mendatang. Beberapa teknik yang terkenal adalah Scenario Planning, yang
dikembangkan oleh General Electric, Decentralized Planning dan Strategic Intent,
yang dikembangkan oleh Gary Hamelndan C.K. Prahalad.
Scenario Planning
Tidak semua rencana sebaik apapun yang dibuat manusia selalu berhasil,
banyak hal menyebabkan kegagalan khususnya perubahan lingkungan memainkan
peranan sangat penting terhadap kegagalan apabila para pimpinan tidak
memperhatikan masalah lingkungan secara serius. Untuk mengantisipasi situasisituasi yang tidak diinginkan pada masa mendatang dan mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin timbul di lingkungan. Menganalisis Scenario
Planning menyangkut memformulasikan rencana-rencana berdasarkan skenario
bilamana tidak pada masa datang. Artinya, bilamana lingkungan tidak sesuai
dengan rencana, apa yang harus dilakukan organisasi/perusahaan. Rencana
didasarkan atas perkiraan yang optimistik dan pesimistik sehingga para pimpinan
harus memberikan solusi terhadap situasi yang dianggap mungkin akan terjadi.
Proses Pembuatan Strategi
Menurut Udaya, dkk (2013:11-13) proses pembuatan strategi terdiri dari
beberapa tahapan meliputi;
a. Merumuskan visi dan misi
Visi adalah keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi
perusahaan. Sedangkan misi adalah jawaban atau keterangan terhadap bagaimana
visi tersebut akan dicapai. Misi menjelaskan keberadaan organisasi yang
dinyatakan melalui pernyataan (statement) mengenai alasan keberadaannya serta
mengemukakan produk, pasar, serta teknologi yang digunakan dalam
melaksanakan misi. Visi dan misi merupakan dasar dari keberadaan sebuah
organisasi/perusahaan, keberadaan visi dan misi akan memberikan arah ke mana
perusahaan/organisasi itu akan dijalankan dengan cara bagaimana.
b. Analisis Lingkungan
Analisis lingkungan terdiri dari analisis secara internal dan eksternal.
Analisis internal adalah kegiatan meninjau peluang dan kelemahan organisasi
dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menyangkut sumber daya, keuangan,
fisik dan manusia. Sedangkan analisis eksternal menyangkut analisis kondisikondisi yang terdapat di lingkungan eksternal yang dihadapi sebuah organisasi.
Analisi eksternal menganalisis situasi jarak jauh, situasi industri.
c. Pilihan-pilihan Strategi
Setelah melakukan analisis lingkungan selanjutnya adalah harus memilih
strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategistrategi yang dipilih akan membawa kita dalam mencapai keunggulan bersaing
d. Strategi Implementasi
Setelah menyelesaikan dan menetap strategi yang dipilih pimpinan
selanjutnya mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah dipilih dengan
melakukan sejumlah tindakan yang menyangkut perubahan-perubahan atau
penyesuaian-penyesuaian dibidang struktur, budaya, dan kontrol. Implementasi
strategi sering disebut sebagai tahapan tindakan dari manajemen strategi. Dalam
implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan
tujuan perusahaan/organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan,
memotivasi karyawan serta mengalokasikan sunber daya sehingga strategi yang
telah diformulasikan dapat dilaksanakan.
e. Evaluasi Strategi
Setelah strategi yang terpilih diimplementasikan. Hal yang harus
dilakukan adalah mengevaluasi atas hasil pelaksanaan strategi-strategi tersebut.
Apakah strategi tersebut mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Semua hasil
evaluasi menjadi bahan pelaporan kepada pimpinan dengan demikian pimpinan
dapat memutuskan harus melakukan perubahan-perubahan dalam strategi yang
ada untuk melanjutkan strategi-strategi yang sudah diterapkan selama ini. Hasil
dari evaluasi dapat dikatakan sebagai umpan balik yang dianggap sebagai alat
untuk meningkatkan pengambilan putusan yang lebih baik pada masa mendatang
Klasifikasi strategi
Dilihat dari tingkatan tugas strategi diklasifikasikan menjadi 3 jenis
strategi menurut Grant dalam Panjarwanto (2016: 43) yaitu:
1) Strategi generik adalah suatu pendekatan startegi perusahaan dalam rangka
mengungguli pesaing dalam industri sejenis.
2) Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan
tindak lanjut dari strategi generik.
3) Strategi fungsional merupakan strategi yang bersifat spesifik serta
terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti
bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan
sebagainya.
Manfaat Strategi
Penetapan strategi tentunya akan membawa manfaat bagi suatu organisasi.
Strategi yang tepat akan mampu mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu
organisasi. Siagian (2002:206) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi pada
organisasi antara lain :
1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan
mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus
mengelola hal-hal yang ada dimasa mendatang.
2. Strategi merupakan suatu cara efektif untuk merealisasikan kegiatan
dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai
bidang.
4. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang
memiliki secara konkret dan jelas.
5. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses
pengambilan keputusan.
6. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi
dan mempunyai presepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi,
interdepedensi dan interlasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam
mengelola jalanya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau
bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai
pihak terkait.
Konsep Manajemen Strategi
Menurut Susanto (2014:2) manajemen strategik adalah suatu proses untuk
menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan
metode untuk mencapinya melalui pengembangan formulasi strategi dan
implementasi yang terencana secara sistematis. Istilah manajemen strategik
berasal dari dua kata yaitu “ manajemen” dan “strategi”. Sedangkan kata strategik
adalah kata sifat dari kata strategi. Dalam pengertian perusahaan (korporasi),
manajemen merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab
menganalisis dan mencapai tujuan organisasi. Sebagai kelompok fungsi,
manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), penerapan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Kata strategi diartiakan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai
tujuan perusahaan pada setiap level organisasi. Kata sifat “startegik” memiliki
asosiasi dengan istilah “tingkat tinggi”, “berdampak besar”, dan “bersifat jangka
panjang”, ditambah lagi dengan suatu semangat untuk tidak mau didekte oleh
keadaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan manajemen strategik memiliki
peran yang penting yaitu;
a. Manajemen strategik membantu kita menangani ketidakpastian melalui
suatu pendekatan yang sistematis,
b. Manajemen strategik menyelaraskan tujuan antar unit dalam
organisasi,
c. Manajemen strategik membenahi peran setiap anggota organisasi,
d. Manajemen strategik melatih penerapan budaya dan kepemimpinan,
dan
e. Manajemen strategik menjadi sarana komunikasi jangka panjang dan
acuan bagi dewan direksi
Pengertian Strategi
Kata “Strategi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu strategos yang
dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.
Pengertian strategi menurut Siagian (2012:17) adalah rencana berskala besar yang
berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa
sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan
lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada
optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang
bersangkutan. Menurut Webster New World Dictionary ( dalam Udaya dkk, 2013:
6), strategi adalah;
1. Ilmu merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam
skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang
paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya,
2. Sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu
strategem atau cara yang cerdik untuk mencapai suatu tujuan.
Definisi berbeda dari pendapat Wit dan Meyer ( dalam Udaya dkk, 2013:6)
yang mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga
dimensi, yaitu prosess, content, dan context.
1. Strategy process
Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak strategy process
(atau strategimen proses) , proses strategi menyangkut bagaimana, siapa,
dan bilamana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut, dan
bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, di analisis, dibentuk,
diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol; siapa yang
tersangkut; kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
2. Strategi content
Hasil/produk proses strategi disebut strategy content. Jika dinyatakan
sebagai sebuah pertanyaan, strategy content berhubungan dengan apa dari
strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi
tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.
3. Strategy context
sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan strategy content
ditentuka disebut strategy context. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan,
strategy content tersebut terkait dengan dimana strategi berada; di
perusahaan mana dan di lingkungan apa proses strategi dan strategy
content itu ada.
Struktur Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi kepemilikan
saham yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, investasi, asuransi serta
lembaga-lembaga lain. Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan
institusional berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa
manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan didalam
perusahaan. Meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat
memanfaatkan atau mengambil peluang pada manajer.
Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap
perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan,
motivasi pemilik, dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer.
Market to Book Value (M/B)
Market to Book Value (M/B) merupakan perbandingan antara nilai
pasar dengan nilai buku.Market to Book Value (M/B) merupakan indikator
yang digunakan untuk menilai harga saham perusahaan di pasar.Semakin
tinggi nilai Market to Book Value (M/B), maka semakin tinggi pula nilai
saham perusahaan tersebut.
Market value adalah nilai dari keseluruhan jumlah saham yang
dimiliki oleh perusahaan.Market value juga dapat digunakan oleh investor
untuk menilai baik buruknya perusahaan.Nilai turunnya market value dapat
dilihat dari tingkat laba, nilai buku, spekulasi, dan tingkat kepercayaan
investor terhadap perusahaan.Book value adalah nilai kekayaan bersih antara
total aktiva dengan total kewajiban suatu perusahaan.Tujuan Market to Book
Value (M/B) adalah untuk mengukur selisih antara market value dengan
book value perusahaan.
Return On Assets (ROA)
Return on Aseets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.ROA dapat diukur dengan
membandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh
perusahaan. ROA yang positif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan untuk beroperasi mampu memberikan profit terhadap perusahaan.
Sebaliknya, apabila ROA yang negatif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan perusahaan mengalami kerugian (Harahap, 2009).
