Kualitas Audit

Kualitas audit merupakanproses yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap audit telah mengikuti standar auditingyang berlaku umum, KAP mengikuti langkahpengendalian kualitas audit yang membantu untuk tetap konsisten dalam memenuhi standar-standar pada setiap penugasannya.(Arens et al., 2015). Karena dengan terpenuhinya standar auditing yang berlaku, berarti bahwa auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaanya dengan sikap yang independen dan membuat hasil opininya berdasarkan fakta yang ada di perusahaan. DeAngelo(1981)mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinanseorang auditor untukmenemukan dan melaporkan ketidaksesuaianyang terjadi padalaporanakuntansi klien. Profitabilitas untukmenemukan kesalahantergantung pada kapabilitas kemampuan auditor dan kemungkinan akan adanya pelanggaranpada pelaporan tergantung pada indepedensi auditor.MenurutKnechel et al. (2012)persepsi dari kualitas audit dapat berbeda tergantung dari pengetahuan dan kemampuan para ahli. Pengguna laporan keuangan mungkin akan percaya bahwa kualitas audt yang baik berarti lepas dari adanya kesalahan.Auditor yang melakukan audit mungkin akan mengartikan bahwa kualitas audit yang tinggi sebagai telah menyelesaikan semua tugas yang diperlukan oleh metodologi perusahaan audit dengan memuaskan. Perusahaan audit mungkin mengevaluasi kualitas audit yang tinggi sebagai salah satu pekerjaan yang dapat dipertahankan dari tantangan dalam inspeksi atau pengadilan.

Pengertian Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, eserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.(Sukrisno Agoes, 2017 : 4). Sedangkan menurut Arens et al. (2017)auditing merupakan prosesmengumpulkan data dan mengevaluasi bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan derajatkesesuaian antara informasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakanoleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Auditor adalah akuntan independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan menentukan apabilalaporan tersebut sudahwajardan sesuai dengan GAAPatau IFRS. Tujuan dilksanakannya audit antara lain yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Financial Distress Terhadap Auditor Switching

Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan kewajibannya. Apabila performa perusahaan tidak menunjukkan prospek yang baik, langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah likuidasi. Hal ini mengakibatkan besarnya pengaruh putusnya hubungan perikatan antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik yang digunakan. Pergantian auditor juga dapat disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik (Salim, 2014). Menurut Andini (2016) Perusahaan yang mempunyai tekanan financial cenderung mengganti KAP dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih sehat, karena perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor sehingga perusahaan akan cenderung melakukan auditor switching. Sedangkan menurut Sabeni (2015) alasan perusahaan perlu menyewa kualitas auditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah untuk menarik kepercayaan dari stakeholders dan menambah kepercayaan diri perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil dari penelitian Gunady (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat financial distress suatu entitas, maka kecenderungan untuk melakukan auditor switchingsemakin tinggi.

Opini Audit Terhadap Auditor Switching

Opini audit merupakansuatu pendapat yang disampaikan auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen (Pawitri, 2015). Khasharmeh (2015) menemukan bukti perusahaan mengubah auditor setelah menerima pendapat yang berkualitas. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin memilih perubahan auditor untuk mencari auditor lebih setuju dan untuk mendapatkan laporan yang lebih menguntungkan. Ismail (2016) menyatakan bahwa isu yang paling sensitif dalam hubungan auditor change adalah kualifikasi dari opini audit, terutama di mana salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan investor sehingga perusahaan akan berusaha dengan segala cara untuk tetap mempertahankan opini tersebut. Apabila auditor memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian hal itu dapat menurunkan citra perusahaan sehingga timbul kemungkinan manajemen mengganti auditor dengan alasan auditor tidak memberikan opini yang sesuai dengan keinginan manajemen.Hasil penelitian Khasharmeh (2015) dan Putra dan Suryanawa (2016) menemukan bahwa opini audit berpengaruh signifikan pada auditor switching

Auditor Switching

Pengertian auditingmenurut Arens (2014:4) adalah “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa auditingadalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Seorang auditor diperlukan di dalam suatu perusahaan untuk melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemegang saham selaku principal dan manajemen selaku agent, yang dinilai dari kinerja keuangan yang tercermin di dalam laporan keuangan. Susanti (2014) menyatakan bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja menjalankan aktivitas perusahaan. Principalmenyediakan fasilitas dan dana untuk operasi perusahaan sedangkan agent bertindak sebagai pengelola perusahaan yang berkewajiban untuk meningkatkan kemakmuran principalmelalui peningkatan nilai perusahaan sebagaimana yang telah dipercayakan principal kepadanya.Masalah yang kemudian muncul dalam hubungan agensi adalah ketidaklengkapan informasi, yaitu saat tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak, disebut dengan asimetri informasi. Manajemen memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki principal, sehingga manajer mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan principal. Namun, disisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri sehingga terdapat kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Adanya perbedaan kepentingan tersebut, auditor dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak principal dengan pihak agent dalam mengelola keuangan perusahaan. Principalmemerlukan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Bagi manajemen, auditor dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan tersebut reliable. Auditor independen melakukan fungsi pengawasan atas pekerjaan manajer melalui laporan keuangan, yang selanjutnya dilakukan prosedur audit terhadap kewajaran laporan keuangan, kemudian auditor akan memberikan pendapat atas pekerjaan tersebut berupa opini audit. Suci (2015) menyatakan auditor saat ini juga harus mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan dengan memberikan kualitas audit yang berkualitas sehingga nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan dan harga saham perusahaan. Sulistiarini (2016) menyatakan bahwa bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi. Menurut Anthony (2015), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Baik principal maupun agent ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal)yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Berawal dari skandal Enron pada tahun 2001, yangmelakukan kerja sama dengan KAP Arthur Andersen dengan cara memanipulasi laba perusahaan. KAP Arthur Andersen gagal mempertahankan independensi dengan kliennya, yaitu Enron. Skandal KAP Arthur Anderson melahirkan The Sarbanes Oxley Act(SOX) yaitu regulasi yang mengatur tentang jasa akuntan publik. The Sarbanes-Oxley Act(SOX) tahun 2002 merupakan pesan yang digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor. Berawal dari sinilah istilah auditor switching atau pergantian auditor muncul.

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba

Pada perusahaan yang memiliki rasio debt to equitytinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba(Aryani Dwi Septa, 2011). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yofi & Elly, 2018)membuktikan bahwa leverageberpengaruh terhadap manjemen laba. Semakin tinggi tingkat leverage dalam perusahaan maka ini dapat dijadikan motivasi dalam praktik manajemen laba. Sebaliknya, semakin kecil leveragemaka semakin kecil kemungkinan perusahaan melaksanakan tindakan manajemen laba

Pengaruh Free Cash Flowterhadap Manajemen Laba

Free cash flow dapat menyebabkan konflik potensial di antaramanajer dan pemegang saham. Pemegang saham cenderung menginginkan free cash flow dibayar sebagai dividen. Sedangkan manajer cenderung menginginkan untuk menginvestasikan uang kas tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan kekuasaan. Manajer menginvestasikan free cash flow karena memiliki insentif untuk membuat perusahaan bertumbuh. Dengan bertumbuh maka sumber daya yang ada dibawah kekuasaan manajer akan meningkat (Jensen & Meckling, 1986). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zuhri, 2011)dalam (Seri Murni, 2017)apabila surplus arus kas yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Pengaruh Profitabilitasterhadap Manajemen Laba

Profitabilitasmenunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu.Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat, begitu pula sebaliknya.Jika tingkat profitabilitas rendah maka kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan/laba.Berdasarkan agency theory seharusnya profitabilitasyang tinggi akan membuat pemegang saham mengajukan usulan pembagian laba tersebut dalam
bentuk dividen. Tetapi berbeda dengan seorang agent atau manajer yang tidak ingin membagikan hasil dividen tersebut kepada pemegang saham (Pancawati & Rachmawati, 2012). Dan dapat diperkuat oleh hasil penelitianyang dilakukan oleh (Seri Murni, 2017)yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sehingga profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur manajemen laba pada perusahaan perbankan pada periode yang akan datang

Leverage

Menurut (Horne & James, 2012)dalam (Irawan, 2019)leverageyaitu jika laba perusahaan dapat diperbesar, maka begitu juga dengan kerugiannya. Ini artinya pengguna leverage dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar. Rasio hutang (leverage) ini menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan.Menurut (Ma’ruf, 2012) dalam(Irawan, 2019)sumber yang berasal dari hutang akan meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak menggunakan hutang maka leverageperusahaan akan besar dan semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Dengan tingkat leverageyang tinggi maka akan meningkatkan resiko kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan sebaiknya dapat menyeimbangkan jumlah hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang akan dipakai untuk membayar hutang.Menurut (Kasmir, 2010)tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (leverage) yaitu :
a.Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor.b.Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.c.Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap denganmodal.d.Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.e.Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.f.Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang .g.Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.Variabel yang membentuk leverageterdiri atas 2, yaitu hutang dan modal. Menurut (Munawir S,2010)hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang dapat dibedakan ke dalam hutang lancar dan hutang jangka panjang.1)Hutang Lancar, adalah hutang yang waktu pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan meliputi :Hutang dagang, Hutang wesel, Hutang pajak, Biaya yang masih harus dibayar, Hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, Penghasilan yang diterima di muka.
2)Hutang Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih jangkapanjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). utang jangka panjang meliputi : Hutang obligasi, Hutang hipotek, Pinjaman jangka panjang yang lain.Leveragedalam penelitian ini diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio). Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang dengan modal sendiri.

Financial Distress

Financial distress(masalah keuangan perusahaan) merupakan istilah keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi ketika perusahaan megalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Jika kesulitan keuangan tidak dapat dikurangi maka dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan bagi perusahaan (Nikmah, 2014:23). Menurut Astuti (2014) financial distressadalah keadaan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan.Financial distressbermulaketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa dalam waktu dekat pembayaran itu tidak akan dapat dipenuhi. Ancaman terjadinya financial distressjuga merupakan biaya karena manajemen cenderung menghabiskan waktu untuk menghindari kebangkrutan daripada membuat keputusan perusahaan dengan baik. Pada umumnya kemungkinan financial distresssemakin meningkat dengan adanya penggunaan hutang. Logikanya, semakin besar probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan financial distress(Januarti, 2014:12).

Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens (2015:32), kategori ukuranKantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut: 1. Kantor Internasional Empat Besar Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga. 2. Kantor NasionalTiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan bersaing secara

 langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara laindan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional . 3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang BesarTerdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh. 4. Kantor Lokal KecilLebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.Sedangkan menurut Messier (2014:41), Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big Four”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers. Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu: 1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan 2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing

Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuangan yang maksimal.Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung.Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuangan atau rasio profitabilitas.Menurut (Hery, 2012)profitabilitasadalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas terhadap laba.Sedangkan menurut (Irham Fahmi, 2012)rasio profitabilitasyaitu untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan olehbesar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.Manfaat yang diperoleh menurut (Kasmir, 2013)yaitu: a.Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode b.Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. c.Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.d.Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
e.Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Pola Manajemen Laba

Menurut (Sulistyanto, 2008)menyatakan bahwa terdapat tiga pola manajemen laba yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yaitu :1)Income increasing(penaikkan laba), dilakukan dengan cara menaikkan laba perusahaan lebih besar dari laba sesungguhnya jika para manajer menginginkan kinerja perusahaan dalam keadaan baik.2)Income decreasing(penurunan laba), dilakukan dengan cara menurunkan laba bila manajer menginginkan kinerja perusahaan dalam keadaan rendah dari keadaan sesungguhnya.3)Income smoothing(perataan laba), dilakukan dengan mengatur laporan keuangan dengan sedemikian rupa jika manajer menginginkan labanya tidak bergerak secara fluktuatif, sehingga laba terlihat stabil selama periode tersebut

Alasan Praktik Manajemen Laba

Menurut (Hwihanus & Qurba, 2010)menyatakan alasan dilakukan manajemen laba yaitu :1)Dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer.2)Dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam bangkrut yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran utang pada waktu yang telah jatuh tempo, dalam usaha untuk menghindarinya yaitu dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan laba.3)Dapat menarik investoruntuk menanamkan modalnya terutama pada perusahaan yang telah go public.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Kecurangan dalam pelaporan keuangan biasanya terjadi karena kondisi yang ada dalam lingkungan internal, buruknya perilaku etis dari manajemen dan likuiditas atau profitabilitas perusahaan(Kieso et al, 2007).Terdapat beberapa teori mengenai motivasi manajemen laba (Sulistyanto, 2008)mengemukakan tiga faktor yang terkait dengan perilaku manajer dalam memilih kebijakan akuntansi.Faktor ini disebut dengan tiga hipotesis teori akuntansi positif.1)Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis)Dalam hipotesis rencana bonus ini menjelaskan mengenai hubungan dalam memilih metode akuntansi dengan merencanakan bonus manajer. Dalam rencana bonus ini memungkinkan untuk para manajer lebih memilih metode akuntansi dalam memaksimalkan bonus yang tinggi.2)Hipotesis Ekuitas Utang (Debt Covenant Hypothesis)Hipotesis ekuitas utang ini menjelaskan bahwa semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan sama dengan semakin dekatnya periode mendatang. Upaya manajer dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya yaitu dengan mengatur dan mengelola jumlah laba sebagai indikator kemampuan perusahaan sehingga menunda beban pada periode bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode mendatang.
3)Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis)Hipotesis ini mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dari pada perusahaan kecil lebih cenderung menggunakan pilihan metode akuntansi yang mengurangi laporan keuntungan. Dengan perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar maka akan dikenakan pajak yang lebih besar begitu juga dengan perusahaan yang mendapatkan laba kecilmaka akan dikenakan pajak yang lebih kecil. Keadaan inilah yang dapat membuat para manajer untuk termotivasi dalam mengatur dan mengelola jumlah labanya dengan jumlah tertentu agar biaya pajak yang akan dikeluarkan bisa diminimalkan.

Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

MenurutFiryana (2014) Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnyakurang dari 25 orang. Ukuran KAP merupakan pembedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat lihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut(Devianto, 2015). Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor (Kurniasari, 2014). Begitupun ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4

Definisi Manajemen Laba (Earning Management)

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan dalam mengintervensi atas informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja maupun kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008).Sedangkan menurut Schipper dalam (Subramanyam, 2010)menyebutkan bahwa manajemen laba merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya dalam memenuhi tujuan pribadi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan perilaku manajer dalam memaksimalkan kepentingannya.Para manajer dalam melakukan manajemen laba dengan memilih kebijakan akuntansi untuk menaikkan laba atau menurunkan laba dengan menggeser laba periode yang akan datang ke periode saat ini dan menggeser laba periode saat ini ke periode yang akan datang. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer sering memicu terjadinya permasalahan manajemen laba.Akhir-akhir ini manajemen laba merupakan sebuah fenomena umum yang sering terjadi di beberapa perusahaan.Dalam praktiknya dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal ataupun ilegal.Menurut (Widianingrum & Sunarto, 2018)menyebutkan bahwa manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan manajer dalam memanipulasi laba yang
diperoleh dalam periode berjalan dengan menaikkan, menurunkan dan meratakan laba.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) merupakan gambaran dari hubungan antara pihak yang mempunyai wewenang, yaitu antarainvestor (principal) dengan para manajer (agent) yang diberikan wewenang/tanggungjawab dalam menjalankan perusahaan.Menurut Jensen dan Meckling dalam (Luayyi, 2010)menjelaskan bahwa suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) dalam melaksanakan suatu tugas demi kepentingan pemilik dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer. Sehingga dalam praktiknya dapat diketahui bahwa pemegang saham maupun pemilik modal tidak lebih banyak mengetahui informasi baik internal perusahaan maupun eksternal atau tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan manajer. Praktikmanajemen laba sering dipandang lazim bagi profesi akuntansi. Namun strategi pelaksanaannya sering merupakan rahasia bagi pihak manajer perusahaan. Manajemen laba juga tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi harapan pihak manajer, namun juga untuk memenuhi harapan pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditor. Laba merupakan cerminan kinerja perusahaan yang dapat dikelola secara opertunis dan efisien.Untuk menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen cenderung mengelola laba secara oportunis danmelakukan manipulasi laporan keuangan agar menunjukkan laba yang memuasakan meskipun tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang
sebenarnya.Seorangmanajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para pemilik modal maupun pemegang saham. Namun kenyataannya para manajer dalam melaporkan kondisi perusahaan terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (asymmetry information). Asimetris antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Isnanta, 2008).Menurut(Scoot, 2009)terdapat dua macam jenis asimetris informasi yaitu:a.Adverse Selection, yaitu jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. Adverse Selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan pihak dalam (insiders) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.b.Moral Hazard, yaitu jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Moral Hazarddapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar

Opini Audit

Mempengaruhi Ketepatan WaktuPenyampaian Laporan KeuanganTujuan utama audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit adalah alat formal yangdigunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali(2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapat pendapatwajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) cenderung akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan perusahaan yang mendapat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan manajemen berusaha melakukan penundaan penyampaian laporan keuangan karena merupakan bad news bagi investor atau pihak yang berkepentingan.

Profitabilitas

Mempengaruhi Ketepatan WaktuPenyampaianLaporan KeuanganProfitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaanya. Ada tiga ratio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yaitu : profit margin, returnon aset (ROA), return on equity (ROE). Ifada (2009) menyatakan bahwa rasio profitabilitasmenunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan tingkat efektivitas yangdicapai oleh suatu operasional perusahaan. Tingkat keuntungan biasanya dipakai sebagai salah satu
cara untuk menilai keberhasilan efektivitas perusahaan, berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode berjalan.Apabila perusahaan yang memberikan informasi dengan tingkat profitabilitas atau keuntungan yang rendah maka akan membawa reaksinegatif dari pelaku pasar modal dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya. Sedangkan apabila perusahaan memberikan informasi dengan tingkat profitabiltasyang tinggi maka akan berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaannya. Penelitian Marlina(2015) menyatakan bahwa apabila tingkat profitabilitasyang dihasilkan perusahaan semakin besar maka kinerja perusahaan juga semakin baik, sehingga dalam menyampaikan informasi yang berupa laporan keuangan cenderung lebih tepat waktu, karena tingginya tingkat profitabilitasmerupakan berita baik bagi perusahaan.Penelitian Hilmi dan Ali (2008) menghasilkan bukti empiris bahwa profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporankeuangan perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitastinggi yang mana merupakan suatu sinyal yang bagus, maka hal ini menjadi beritabaik dan perusahaan cenderung untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Ukuran Perusahaan Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Salah satu atribut yang dapat dihubungkan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalahukuran perusahaan. Ukuran dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam
menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendali intern yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan regulator serta lebih menjadi sorotan publik. Secara rinci, perusahaan seringkali diikuti oleh sejumlah besar analis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada dibawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya. (Hilmi dan Ali,2008)Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Permana (2012) menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset yang besar, bisa melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahan yang memiliki total aset yang lebih sedikit. Karena dengan memiliki ukuran perusahaan yang tinggi, maka perusahaan akan mempunyai sumber informasi yang luas, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas yang memungkinkan untuk melaporkan laporan keuangan lebih cepat dari yang lain. Menurut penelitian Sulistyo (2010) bahwa ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi, seperti besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan
sebagainya. Semakin besar nilai item-item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat

Opini Audit

Opini audit merupakan suatu pernyataan pendapat dari auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya dan opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor (Suryanawa, 2016:46). Sedangkan menurut Pawitri (2015) opini audit merupakan suatu pendapat yang disampaikan auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen.Menurut Nazri (2015) menyatakan bahwa isu yang paling sensitif dalam hubungan auditor change adalah kualifikasi dari opini audit, terutama dimana salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Manajemen akan berusaha melakukan cara agar laporan keuangan yang disajikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan voluntary auditor switching. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh (2014), ketidakpuasan atas opini auditor bisa saja menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara manajemen dan KAP sehingga perusahaan klien memutuskan untuk berpindah KAP

Opini Audit

Auditor adalah salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal. Auditor bertugas memberikan assurance terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan
diterbitkan oleh manajemen. Assurance terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan auditor melalui opini audit. Menurut PSA 29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Auditor ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu : (1) pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion with explanatory language); (3) pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion); (4) pendapat tidak wajar (adverse opinion); dan (5) pernyataan dengan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion).Tujuanumum audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Objek dalam audit ini adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, termasuk pengungkapan-pengungkapannya, dan Laporan Arus Kas.Sebagai pemeriksa laproan keuangan, auditor akan memberikan opini atas laporan yang diauditnya. Opini yang dikeluarkan berdasarkan bukti dan penemuan selama melaksanakan pekerjaan lapangan. Jika auditor menemukan penyimpangan maka kecenderungan auditor akan lebih banyak lagi mencari penyimpangan serta bukti-bukti lain yang akhirnya dapat mempengaruhi penyelesaian waktu audit.Hasil penelitian Subekti dan Novi(2004) membuktikan bahwa audit delay yang lebih panjang dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian (qualified opinion). Hal ini dikarenakan proses pemberian pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian
(qualified opinion) tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, serta diperlukan konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit.Audit oleh akuntan independen diperlukan karena berbagai alasan. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan antara penyusun dan pemakai laporan keuangan. Manajemen memerlukan jasa akuntan independen agar laporan keuangan yang diterbitkannya dapat dipercaya oleh pihak luar. Sedangkan pemakai menginginkan jaminan dari pihak ketiga yang ahli dan independen bahwa laporan keuangan tersebut netral, obyektif, dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua yaitu karena konsekuensi dari keharusan bahwa laporan keuangan merupakan sumber informasi penting yang digunakan oleh pemakainya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

Teori Keagenan (Agency Theory)

 Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak agen dan pihak principalmembangun suatu kontrak kerja sama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak agen harus bekerja secara maksimal untuk memberikan profit yang tinggi kepada pihak principal (Fahmi, 2013:65).Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan kerja sama antara pihak agen dan pihak principal. Masalah yang muncul dalam hubungan agensi adalah adanya asimetri informasi, dimana pihak agen sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi daripada pihak principal. Hal tersebut memicu timbulnya konflik keagenan.Konflik keagenan dapat dicegah yaitu dengan menunjuk pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memeriksa serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, supaya tidak terjadi kesalahan informasi sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Auditor dalam melakukan tugas pengauditan wajib memiliki independensi sehingga tidak mampu dipengaruhi oleh kepentingan manajemen sebagai klien (Badera, 2017).Independensi auditor sangat diperlukan dalam memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan, sehingga laporan keuangan tidak akan memberikan informasi yang menyesatkan. Kepentingan prinsipal tersebut membuat perusahaan melakukan auditor switching dengan harapan mendapatkan auditor yang lebih berkualitas sehingga prinsipal memiliki kepercayaan terhadap kewajaran laporan keuangan.Teori agensi dijadikan dasar pada hipotesis pertama bahwa klien cenderung mengganti auditornya apabila tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian. Tandirerung (2006) dalam Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa jika auditor tidak memberikan opini sesuai dengan harapan manajer perusahaan maka kemungkinan manajer akan mengganti auditornya dengan auditor lain yang dapat memberikan opini sesuai harapan manajer.   Menurut Khasharmeh (2015) pergantian manajemen menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan pergantian KAP yang berasal dari klien. Apabila perusahaan melakukan perubahan dewan direksi baik komisaris maupun direktur, maka berbagai kebijakan seperti keuangan, akuntansi dan pemilihan KAP juga akan mengalami perubahan.

Profitabilitas

Menurut Kieso, dkk (2008:222) profitabilitasadalah salah satu carauntuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan tertentu sepanjang suatu periode waktu. Profitabilitasmenunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya.Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untukmeningkatkan laba perusahaan, profitabilitasini diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti aktiva perusahaan, penjualan dan investasi. Sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan.Penelitian penelitian Ifada (2009) menyatakan bahwa profitabilitassuatu perusahaan dapat menggambarkan tingkat efektivitas yang dicapai suatu opersional perusahaan. Salah satucara yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yaitu dengan melihat profitabilitasnya, semakin tinggi
profitabilitasmaka menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut baik. Apabila profitabilitasyang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik.Rasio Profitabilitasini merupakan salah satu faktor yang penting didalam perusahaan, karena perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar. Melakukan analisis perusahaan, selain melihat laporan keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Menurut Hanafi dan Halim (2005)menjelaskan rasio profitabilitasadalah rasio keuangan yang membandingkan antara EBIT (Earning Before Income Tax) dengan sejumlah aktiva. Rasio profitabilitasdipergunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Rasio profitabilitas terbagi lagi menjadi dua jenis rasio, yaitu rasio profitabilitasyang terkait dengan penjualan dan rasio yang berkaitan dengan investasi. Salah satu cara yang sering digunakan dalam penelitian adalah return on asset(ROA) dan return on equity(ROE), karena rasio profitabilitas yang diukur mengguankan ROA dan ROE dapatmencerminkan daya tarik bisnis (bussines attractive).

Hubungan antara Audit Tenure dengan Kualitas Audit

Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitasaudit rendah. Permana (2012) menyatakan jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya tingkat obyektivitas yang merupakan syarat mutlaknya kualitas audit akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010) membuktikan bahwa variabel audit tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kualitas audit.

Ukuran Perusahaan

 Ukuran perusahaan merupakan suatu cara yang dipakai untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat juga ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan.Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada beberapa caraseperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, total aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar (Hilmi dan Ali, 2008).Penelitian Kadir (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang besar cenderung lebih banyak dipandang oleh investor, sehingga perusahaan tersebut mendapat tekanan untuk memberikan informasi laporan keuangan secara tepat waktu kepada para pemakainya. Perusahaan yang besar lebih konsisten tepat waktu dalam penyampaikan informasi laporan keuangannya dibandingkan dengan perushaaan yang kecil karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang baik dimata masyarakat.Seperti dalam penelitian Hilmi dan Ali (2008) bahwa total asset perusahaan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitiannya. Karena total asset perusahaan dapat dipakai untuk menunjukkan ukuran besar kecilnya suatu
perusahaan. Perusahaan yang memiliki total asset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan (maturity) dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama,selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Dalam The Audit Quality Framework merumuskan 5 elemen kunci penentu terwujudnya kualitas audit, yaitu budaya dalam kantor akuntan publik, keahlian dan kualitas personal partner dan staf audit, efektivitas proses audit, reliabilitas dan kegunaan laporan audit, dan faktor eksternal di luar kontrol auditor seperti corporate governance, komite audit, pemegang saham yang mendukung auditor, deadlinepelaporan dan
peraturan terkait audit. Hosseinniakani (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan menemukan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh ukuran KAP, spesialisasi KAP, audit tenure, fee audit, jasa non audit, reputasi auditor dan spesifikasi auditor. Menurut Komang Ayu dan Lely Aryani (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi, independensi danskeptimisme profesional

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

 Menurut PSAK dalam IAI (2009) laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dikatakan tepat waktu, karena informasi tersebut harus disampaikan secepat mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Apabila informasi tidak disampaikan dengan
tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Kadir,2011).Menurut Gregory dan Van Horn (1963) dalam penelitian Hilmi dan Ali (2008) menyatakan bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. ketepatan waktu ada dua cara, yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.MenurutHilmi dan Ali (2008) terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya: (1) preliminary lagadalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa, (2) auditor’s report lagadalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) totallog adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampaitanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan No. X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua OJKNomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik disebutkan bahwa emiten atau

 perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan setelah diaudit kepada Bapepam dan LK paling lama empat bulan (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Pengertian Kualitas Audit 

Kualitas audit bukanlah konsep baru di dalam penelitian auditing. Namun, hingga saat ini belum ada definisi kualitas audit yang diterima secara universal. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2014) menyatakan bahwa istilah kualitas audit merupakan topik yang sering diperdebatkan di antara stakeholder, regulator, penyusun standar, KAP, serta dalam penelitian dan penyusunan kebijakan.Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kualitas akuntan di tentukan oleh mutu profesional, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditor. SPAP meliputi : 1.Standar Umum: Akuntan harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. 2.Standar Pelaksanaan: Akuntan harus melakukan perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dan bukti audit kompeten yang cukup. 3.Standar Pelaporan: Akuntan dalam membuat laporan tentang pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.Audit merupakan suatu proses untuk mengurang ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan, sedangkan kualitas audit menurut De Angelo pada bukunya Tjun, Murpaung dan Setiawan (2012) yaitu sebagai kemungkinan/probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan kualitas audit menurut (Arens et al, 2014:59) berarti bagaimana memberitahukan temuan audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan

Spesialisasi Auditor

Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Krishnan (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor yang spesialis akan menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan jika diaudit oleh auditor yang tidak spesialis.
Bonner dan Lewis pada Qodriyah (2016) mengungkapkan bahwaterdapat empat faktor yang menentukan tingkat spesialisasi auditor. Pertama, pemahaman atas pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan audit, meliputi pengetahuan atas prinsip akuntansi berterima umum, standar audit, dan aliran transaksi dalam sistem akuntansi. Pemahaman dasar ini diperoleh melalui pelatihan formal dan pengalaman umum sebagai auditor. Kedua, pemahaman yang lebih detail atas industri/klien spesifik, meliputi pemahaman secara mendetail mengenai karakteristik perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Pemahaman ini diperoleh dari pengalaman mengaudit klien sejenis. Ketiga, pemahaman umum atas bisnis, meliputi pemahaman auditor atas sifat dasar, kondisi, tren ataupun siklus yang berlaku dalam lingkungan bisnis secara umum. Pemahaman umum atasbisnis dapat diperoleh dari berbagai pengalaman personal secara umum. Keempat, kemampuan memecahkan masalah, meliputi kemampuan memahami hubungan timbal balik, interpretasi data, dan kemampuan analitis.Tujuan auditor dalam melakukan spesialisasi berhubungan dengan persaingan pasar jasa audit yang semakin meningkat. Persaingan bisnis yang semakin ketat meningkatkan kebutuhan terhadap kualitas audit yang tinggi. Dunn & Mayhew pada Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa tujuan auditor melakukan spesialisasi adalah untuk mencapai diferensiasi produk dengan memberikan audit yang berkualitas tinggi. KAP mengimplementasikan strategi spesialisasi industri dengan mengembangkan pemahaman spesifik mengenai industri tertentu, yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus maupun pengalaman mengaudit pada industri spesifik. Dengan pemahaman yang lebih baik maka akan berdampak baik pada kualitas audit yang dilaksanakannya.Secara keseluruhan berbagai penelitian diatas menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri tertentu lebih memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik dan risiko bisnis klien dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisas

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan dimana informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai untuk melakukan pengambilan keputusan. Laporan keuanganjuga merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Menurut Kieso, dkk (2008:2) menyatakan bahwa pelaporan keuangan berisi laporan keuangan yang merupakan komponen utama pelaporan keuangan dan laporan-laporan tambahan seperti pelaporan inflasi, diskusi dan analisis manajemen dalam laporan tahunan, dan surat-surat kepada pemegang saham.Menurut PSAK dalam IAI (2009) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi sertamewujudkan
pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan (financial statement) yang disajikanterdiri dari:1.Neraca, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode. Neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.2.Laporan laba rugi, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periodeakuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.3.Laporan perubahan ekuitas, adalah salah satu dari bagian laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.4.Laporan arus kas, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.5.Catatan Atas Laporan Keuangan, adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan keuangan yang disajikan diharapkan dapat memberikan suatu informasi bagi pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dibagi

16menjadi dua pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan disebut manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi dalam menyusun perencanaan perusahaan untuk periode berikutnya, mengevaluasi kebijakan yang diambil perusahaan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan.Pihak eksternal adalah pihak yanag tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan. Pihak eksternal meliputi :1.InvestorInvestor (penanam modal) dapat menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam saham suatu perusahaan melalui informasi akuntansi.2.KreditorNasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga pada waktu yang tepat.3.Karyawan Informasi akuntansi berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.4.Pemerintah Informasi keuangan suatu organisasi digunakan pemerintah dalam hal penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan.
Menurut Hanafi dan Halim (2009:36) laporan keuangan yang disusun harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yaitu :1.Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ada didalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Para pemakai tersebut diharuskan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.2.RelevanInformasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang relevan, karena dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu para pemakai mengevaluasi peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi tiga syarat yaitu :(1)Dapat meramalkan nilai dimasa yang akan datang.(2)Dapat memberikan informasi yang baik berguna bagi pengambil keputusan.(3)Tepat waktu (timeliness).3.KeandalanInformasi harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dn dapat diandalkan pemakaiannya. Sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.4.Dapat diperbandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode, untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan, untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsepteori keagenan (agency theory) menurutR.A Supriyono (2018:63)yaitu hubungan kontraktual antara prinsipaldan agen. Hubungan ini dilakukan
untuk suatu jasa dimana principalmemberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principaldengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan memegang peran penting bagi para investor, hal ini dikarenakan laporan keuangan memberikan informasi yang penting mengenai perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang, prospek perusahaan dimasa yang akan datang, serta memiliki nilai yang sangat bagi pengguna dengan mendasarkan pada informasi dari laporan keuangan tersebut. Informasi mengenai laporan keuangan digunakan oleh pihak investor untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan, dengan seiring meningkatnya transfer kekayaan bagi pemegang saham tetap.Dalam situasi perusahaan mendapat keuntungan manajemen perusahaan tersebut akan memberikan sinyal kepada investor agar mendukung kelangsungan posisi manajemen saat ini dan komensasi yang lebih tinggi pada manajemen.Manajer dan pemegang saham memiliki insentif untuk meningkatkan tingkat monitoring dengan meningkatkan pengungkapkan informasi tambahan mengenai
aktivitas-aktivitas perusahaan.Pada saat perusahaan mengalami keuntungan maka kepercayaan diri manajemen semakin meningkat, sehingga manajersecara sukarelamengungkapkan laporan keuangannya sesegera mungkin serta akan memberikan informasi dengan segera ketika kinerja suatu perusahaan baik, sementaraketika kinerja perusahaan buruk pihak manajemen mungkin akan mengulur waktu untuk mengumumkan laporan keuangannyaatau lebih memilih membatasi akses informasi akuntansi.Keadaan seperti ini akan mengakibatkan timbulnya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (information asymmetry), yaitu suatu kondisi dimana pihak pemilik perusahaan tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja pihak manajemen dan tidak pernah dapat mengetahui bagaimana usaha yang dilakukanmanajemen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik perusahaan dan manajemen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda dikarenakan semua individu bertindak atas kepentingan individu sendiri.Menurut penelitian Kadir (2008) salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga konflik yang terjadi antara manajemen dengan pemilik perusahaan dapat berkurang. Apabila laporan keuangan dijadikan sebagai komunikasi antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan seharusnya dapat menggambarkan kondisi internal perusahaan kepada pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan dapat melakukan pengawasan dan mengontrol
kinerja manajemen berdasarkan informasi dalam sebuah laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara manajemen denganpemilik perusahaan melalui tingkat ketepatan waktu informasi laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak manajemen kepada pemilik perusahaan dengan melihat tanggal penyampaian laporan keuangan. Apabila perusahaan menyampaikan laporan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh OJK maka perusahaan tersebut mempunyai tingkat relevan yang tinggi atas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan.

Audit Tenure

Audit Tenure adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Tenure biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor dalam laporan audit. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.Beberapa peneliti berpendapat bahwa auditor yang mendapat klien baru, auditor akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bisnis kliennya. Tenure yang singkat akan berdampak pada perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti yang terbatas. Selain itu, dalam masa awal-awal perikatan, auditor akan lebih banyak mengandalkan informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini menimbulkan adanya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Sehingga, tenure yang
semakin panjang dikaitkan dengan meningkatnya keahlian karena semakin panjang tenure maka auditor lebih paham terhadap proses dan resiko bisnis klien. Di sisi lain, tenure yang panjang akan timbul kenyamanan atau kedekatan antara auditor dan klien. Yang berdampak pada independensi auditor dalam melaksanakan audit, sehingga kualitas audit akan menjadi rendah.Di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masa perikatanaudit yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik pada Pasal II yang berisi, KAP yang telah memberikan jasa auditumum untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut atau lebih atas laporan keuangan dari suatu entitas pada saat berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melaksanakan audit umum atas laporan keuangan entitas tersebut sampai dengan tahun buku 2003. Peraturan tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan. Dan terakhir diperbaharui lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik bahwa pembatasan pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorangAkuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turu

Teknik Manajemen Laba

 Rahmawati (2012 : 145) dalam buku yang berjudul “Teori Akuntansi keuangan” terdapat cara manajemen melakukan menajemen laba yaitu sebagai berikut : 1.Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain : estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan estimasi biaya garansi. 2.Mengubah metode akuntansi Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatata suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 3.Menggeser periode biaya atau pendapatan Beberapa orang menyebutkan rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional (Fischer dan Rosenzweig, 1995; Bruns dan Merchant, 1990). Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai perode akuntansi berikutnya (Daley dan Vigeland, 1993), mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, kerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengirim tagihan sampai periode akunatansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah dipakai (Bartov, 1993; Black, Dellers, dan Manly, 1998). Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asusi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Trezervant, 1994).

Bentuk – bentuk Manajamen Laba

Rahmawati (2012 : 117) dalam buku yang berjudul “Teori Akuntansi keuangan” terdapat bentuk – bentuk manajemen laba sebagai berikut : 1.Taking a Bath : pola ini dijalankan ketika perusahaan dalam kondisi tertekan atau sedang melakukan reorganisasi atau petunjukkan CEO baru. Manajer cenderung melaporkan laba bersih yang rendah sekarang dengan harapan meningkat di masa yang akan datang. Penelitian Healy menemukan pola ini pada manajer yang mempunyai laba bersih dibawah batas bawah. 2.Minimisasi Laba : pola ini dilakukan jika perusahaan dalam kondisi laba yang tinggi maka untuk mengurangi visibilitasnya dia melakukan kebijakan minimisasi laba. 3.Maksimisasi Laba : pola ini dilakukan jika manajer ingin menaikkan bonusnya, dan dihadapkan ada perjanjian hutang yang hampir dilanggar. 4.Perataan Laba : pola ini paling sering dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang dihadapai perusahaan.

Motivasi Manajemen Laba

 Paper Healy (1985) dalam Rahmawati (2012 : 112) yang berjudul pengaruh skema bonus pada keputusan akuntansi mungkin jadi penyelidikan empiris manajemen laba yang terkenal baik. Manajer mempunyai informasi yang berlebih tentang laba bersih perusahaan sebelum manajemen laba. Healy memprediksi bahwa manajer mempunyai kesempatan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka dengan program kompensasi perusahaan mereka. Hearly mempertimbangkan 2 pendekatan manajemen mengeola laba bersih : 1.Mengendalikan bermacam – macam akrual dimana akrual didefinisikan secara luas termasuk porsi item pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi yang tidak merepresentasikan aliran kas. 2.Perubahan kebijakan akuntansi Penelitian Healy menyelidiki bahwa earning mempengaruhi adanya bonus. Manajemen laba adalah sebagai contoh motivasi kontraktual dimana insentif dari manajemen laba meningkat dari adanya karakeristik skema bonus yang kontrak antra perusahaan dengan manajer adalah suatu kumpulan dasar kompensasi manajerial. Adanya motivasi kontraktual yang lain yaitu untuk meningkatkan kontrak hutang jangka panjang yang terdiri dari suatu perjanjian untuk melindungi kreditur dari tindakan manajer dengan bunga pinjaman yang baik, adanya dividen, tambahan pinjaman atau merendahkan modal kerja atau pemegang saham. Penelitian Sweeny (1994) dalam Rahmawati (2012:114) Manajemen laba dalam konteks perjanjian hutang ditemukan secara signifikan lebih besar menggunakan perubahan akuntansi dengan menaikkan laba dari pada sampel kontrolnya. Dia juga menemukan bahwa perusahaan default cenderung untuk mengambil adopsi lebih awal standar akuntansi baru ketika laba bersih yang dilaporkan meningkat.
Motivasi lain salah satunya adalah politik. Jones (1991) dalam rahmawati (2012 : 115) menemukan bahwa sampel perusahaan secara signifikan lebih besar menurunkan laba akrual selama penyelidikan ITC. Dimana perusahaan cenderung menurunkan laba perusahaan yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang ketat. Pendapatan pajak adalah salah satu motivasi yang paling nyata dari manajemen laba. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. Laba fiskal (book-tax differences) dapat memberikan informasi tentang laba berjalan (current earning). Logika yang mendasarinya adalah sedikitnya kebebasan yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal, menyebabkan book-tax differences memberikan informasi tentang management discretion dan proses akrual. Mills dan Newberry (2001) dan Phillips et al. (2003) berpendapat bahwa para manajer mempunyai banyak kebebasan dalam pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak, dan dapat memanfaatkan kebebasannya untuk menaikkan laba akuntansi dengan suatu cara tertentu tanpa menaikkan laba fiskal dalam Rachmawati (2012:115).

Reputasi Kantor Akuntan Publik

Definisi ukuran adalah hasil mengukur suatu benda/ keadaan yang menjadi objek yang akan diukur.Ukuran dan spesialisasi KAP sebagai proksi reputasi KAP. Karena ukuran dan spesialisasi KAP dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga dalam penelitian ini reputasi KAP diukur berdasarkan ukuran dan spesialisasi KAP. Menurut Giri (2010) dengan hasil penelitian bahwa ukuran KAP akan mempengaruhi kualitas audit. Becker et al.(1999) dalam Giri (2010) berpendapat bahwa auditor berkualitas tinggi (KAP Internasional) dapat mendeteksi terjadinya manajemen laba. Sebab mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat mencegah manajemen laba yang oportunis oleh klien.  Menurut Deis dan Giroux sebagaimana dikutip Watkins dkk. (2004)dalam Ian (2013), ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari audit fees dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big four accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non big four accounting firms

Pengertian Manajemen Laba

Rahmawati (2012 : 112) dalam buku yang berjudul “Teori Akuntansi keuangan” menjelaskan bahwa jika manajemen laba yang digunakan secara terlalu ekstrim maka investor akan kehilangan kepercayaan pada pelaporan keuangan. Banyak alasan kuat yang menyebabkan manajer – manajer tertarik untuk merubah pilihan kebijakan (misalnya GAAP), yang secara alamiah diharapkan mereka memilih kebijakan untuk memaksimalkan kegunaan (manfaat) mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Tindakan itulah yang dinamakan manajemen laba. Pemahaman manajemen laba penting bagi akuntan karena dapat meningkatkan pemahaman tentang manfaat laba bersih baik untuk pelaporan investor dan untuk kontrak.
Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebiijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan khusus. Pilihan kebijakan akuntansi dibagi menjadi 2 kategori : 1.Pilihan kebijakan akuntansi dari garis lurus ke amortisasi saldo menurun atau kebijakan dalam pegakuan pendapatan. 2.Akrual kebijakan seperti : provisi kerugian kredit , biaya jaminan, dan nilai persediaan.

Ukuran Perusahaan

Brigham dan Houtson (2006 : 117) dalam Otty Marlisa 2016 menyatakan ukuran perusahaan merupakan perusahaan dengan rata – rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ukuran perusahaan dapat dikalsifikasikan menjadi besar dan kecilnya perusahaan dengan beberapa cara diantaranya total asset, total penjualan, nilai saham. Jika semakin besar total asset, total penjualan, dan nilai saham perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki ukuran perusahaan yang besar. Ketika penjualan meningkat dalam suatu perusahaan dan dihadapkan dengan kebutahan dana yang meningkat, sumber daya yang sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana dari eksternal perusahaan. Hal ini membuat manajemen akan melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba perusahaan agar perusahaan dapat menarik investor baru dan memperoleh pinjaman dari luar perusahaan. Menurut Ayu Yuni (2017) pengertian ukuran perusahaan adalah mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam bentuk besar kecilnya perusahaan dan dapat diukur dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total asset.

Kualitas Audit

Kualitas audit ialah kemampuan profesional seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanterhadap kliennya. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi.Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Ketika auditor ditugaskan untuk melakukan audit, maka kualitas dari tugas yang ia jalankan lebih berhubungan dengan kualitas diri sebagai orang pribadi dibandingkan dengan kualitas kantor akuntan dimana ia bernaung(Pancawati dan Rachmawati., 2011).Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2002), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2004) dalam Ian (2013) telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.a)Kualitas audit adalah probabilitas nilaian pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. b)Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.c)Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.d)Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bisa meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.Selanjutnya, istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan audit.De Angelo(1981) dalam Nuratama (2011) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Kemampuan auditor dalam menemukan salah saji tersebut berasal dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan tersebut berasal dari sikap independensi auditor

Asimetri Informasi

 Asimetri Informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan. Menurut Hendriksen dan Breda (2001) dalam Mustikawati (2015) menyatakan bahwa, asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana muncul suatu masalah yang disebabkan oleh ketidaklengkapan informasi, yaitu ketika manajer mengetahui informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Scott (2000) dalam Arri Wiyardi (2013, vol 1) terdapat dua macam asimetri informasi : 1.Adverse Selection, yaitu para manajer dan orang – orang di dalam suatu perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan dan prospek kedepan perusahaan daripada pihak luar. 2.Moral Hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Timbulnya asimetri informasi didasari oleh konflik antara manajer dan pemegang saham dimana perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer jauh lebih kecil daripada pemegang saham, yang memicu terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer. Asimetri dapat diukur dengan menggunakan Relative Bid-Ask Speard yang dilihat dari selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan selama satu tahun Helay (1999) dalam Restuwulan (2013), dimana menggambarkan terjadinya perbedaan informasi antara principal dan agent dengan melihat harga Bid dan ask maka bisa menggambarkan manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Jika Speard terjadi di dalam perusahaan tinggi, maka kemungkinan terjadi manajemen laba dalam organ perusahaan. Namun jika spread yang terjadi di dalam perusahaan rendah, maka tindakan manajemen laba dalam organ perusahaan rendah. Menurut Subali dan Diana Zuhroh (2002) dalam Theresia 2011 Bid-ask spread merupakan selisih antara harga beli tinggi (Bid) yang menyebabkan investor untuk membeli saham
tertentu dengan harga jual (Ask) terendah menyebabkan investor menjual sahamnya.

Struktur Good Corporate Governance

Struktur Good Corporate Governance dalam Hamdani (2016 :82-93), yaitu menggunakan : 1.Dewan Komisaris Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing – masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip – prinsip berikut : a.Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. b.Anggota Dewan Komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapatmenjalankan fungsinya dengan baik. c.Fungsi pegawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Ukuran Dewan Komisaris diukur melalui jumlah anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 2.Direksi Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing – masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan seseuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Jumlah anggota Direksi
harus diseuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. 3.Komite Audit Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : a.Laporan keunagan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum b.Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik c.Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. d.Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajmen. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan degankompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah satu anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. 4.Sekertaris Perusahaan Sekertaris perusahaan memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekertaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan tersebut terdiri atas beberapa pasar, antara lain menjelasakan mengenai : a.Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa sekertaris perusahaan adalah orang-perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekertaris perusahaan. b.Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa situs web adalah kumpulan laman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. c.Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekertaris perusahaan.d.Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa fungsi sekertaris perusahaan dilaksanakan oleh orang-perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seseorang penanggung jawab. e.Pasal 3, menyatakan mengenai tugas dan tanggung jawab sekertaris perusahaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fungsi sekertaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang: 1)Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2)Memberikan masukan kedapa direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3)Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : a)Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik. b)Penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan tepat waktu. c)Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang saham d)Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan atau dewan komisaris, dan e)Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan atau dewan komisaris.
4)Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaanpublik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan GCG

Pelaksanaan GCG terdapat perbedaan pelaksanaan di setiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor anatara lain seperti kerangka hukum, maupun hal – hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip – prinsip governance yang baik. Penerapan GCG pada masing – masing Negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Berkaitan dengan sistem ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus dialakukan bersama. Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat mempengaruhi efektivitas penerapan GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar, yaitu : 1.Negara dan perangkatnya, menciptakan peraturan perundang – undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang – undangan dan penegakan hukum secara konsisten ( consistent law enforcement). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenannya Negara mempunya peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip – prinsip good governance (GG) akan memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajarela serta tidak terciptanya kepastian hukum. 2.Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ – organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabenenya dikuasai oleh publik, atas dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perusahaan. 3.Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang dampak dari keberadapan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara objektif dan bertanggung jawab.

Independensi Auditor

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2009:26)dalam (Suseno, 2014).Independensi jugamerupakan suatu etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti seorang auditor tidak boleh terpengaruh dan memihak kepentingan siapapun karena akuntan publik  bekerja untuk kepentingan umum. Akuntan publik atau auditor juga harus jujur bukan hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi juga kepada kreditor maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan auditan yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Ardini, 2010). Agoes et al. (2004) dalam Ardini (2010) mengklasifikasikan sikap independensi seorang auditor menjadi tiga aspek yaitu yang pertama independensi senyatanya (independent in fact) yaitu suatu keadaan dimana auditor memiliki kejujuran dalam melakukan audit secara obyektif. Kedua independensi dalam penampilan (independent in appeareance) yaitu berkaitan dengan pandangan pihak luar kepada auditor dalam melakukan audit dan yang ke tiga adalah independensi yang dilihat dari sudut pandang keahlian atau kompetensi (independent in competence) hal ini berhubungan erat dengan kompetensi dan kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya

Prinsip – prinsip Corporate Governance

Prinsip – prinsip GCG dapat dikenal dengan singkatan TARIF. Berikut penjelasan masing –masing prinsip GCG dalam Arief Effendi (2016: 11): 1.Prinsip Transparansi Transparansi (Transparency) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yeng menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut : a.Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material. b.Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta audit. c.Pemerikasaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor indepeden untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
d.Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan. 2.Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (division of authority) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari agency problem yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabiitas, yaitu sebagai berikut : a.Akuntabilitas individual Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan – bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang. b.Akuntabilitas tim Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai. c.Akuntabilitas korporasi Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. 3.Prinsip Responsibilitas Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayahkan kemitraan dengan semua pemangku
kepentingan dalam batas – batas peraturan perundang – undangan dan etika bisnis yang sehat. 4.Prinsip Independensi Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keseharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak – pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan. 5.Prinsip Fairness (Kesetaraan) Kesetaraan mangandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut : a.Dikelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus mendapat informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak – hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham. b.Suara harus disampaikan oleh para custodian atau hominoesdengan cara yang disetujui oleh pemilik saham. c.Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara. d.Transaksi orang dalam (insider tranding) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang e.Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setia kepentinan yang bersifat hutang atau transaksi atau hak – hak yang berpengruh terhadap perusahaan.

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi yaitu prinsipal (principal) dan agen (agent). Tujuan utama teori agensi (agency theory) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian (Hartadi, 2009).Pada perusahaan publik, ada berbagai individu yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Para manajer dan eksekutif yang menjalankan perusahaan sehari-hari, para pemegang saham yang memiliki saham, dan dewan direksi yang mengawasi pengembangan usaha perusahaan. Semua pihak tersebut mungkin memiliki tujuan yang berbeda tentang bagaimana bisnis dapat dijalankan, karena masing-masing entitas memiliki kepentingan dalam perusahaan, masalah keagenan terjadi ketika ada konflik antara mereka (Hartadi, 2009). Pada teori agensi terdapat suatu kontrak dimana suatu pihak berkedudukan sebagai prinspal yang mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh prinsipal.Hal ini berdasarkan pelimpahan wewenang alam mengambil keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan Mckling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010).Teori agensi mengaku adanya konflik kepentingan dan menggabungkan unsur alienability dan menunjukkan bahwa multiperson, intensif informasi, asimetris, serta pentingnya koordinasi dalam memahami bagaimana sebuah organisasi beroperasi (Eisenhardt, 1989 dalam Hartadi,2009). Sebuah masalah keagenan terjadi ketika kepentingan pemegang saham, dewan direksi dan atau manajemen perusahaan tidak sama (Hartadi, 2009). Dan manajemen perusahaan sebagai pelimpahan wewenang dari pihak pemegang saham.Dalam Rossieta dan Wibowo (2009), benturan kepentingan yang terjadi dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yang independen sebagai mediator pemilik dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan pemilik

Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam Arif Efendi (2016: 2)” corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhacing over time the value of the shareholders investment” dapat diartikan bahwa corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) dalam Arif Efendi (2016: 3), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah corporate governance ini muncul karena adanya agency theory, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelela perusahaan yang baik (good corporate governance), yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolahaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. Dalam buku Hamdani (2016) berjudul Good Corporate GovernanceTinjauan Etika dalam Pratik Bisnis, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (narrow view) dan sudut pandang dalam pengertian arti luas (broad view). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai a web of relationship, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan denan pihak petaruh (stakeholders) lain : karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainny. Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat corporate governancemerupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelolah usahanya secara profesional berdasarkan prinsip prinsip yang telah ditentukan

Teori Keagenan ( Agency Theory)

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (bounded-rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk-averse). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan. Hubungan tersebut akan terjadi kapan pun seseorang (pemilik) akan memperkerjakan pihak lain (agent) untuk mewakili kepentingan – kepentingannya. Sebagai contoh, anda akan memperkerjakan seseorang (seorang agen) untuk menjual mobil yang anda miliki saat anda berada di sekolah. Pada seluruh hubungan keagenan, terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemilik dan agennya. Benturan kepentingan tersebut disebut dengan permasalahan keagenan (agency problem). Anggap anda menuggasi seseorang untuk menjual mobil anda dan sepakat untuk membayar penuh upah yang tetap untuk orang tersebut saat dia berhasil menjualnya. Insentif bagi agen dalam kasus ini adalah hanya menjual mobil, tanpa harus mendapatkan harga jual yang terbaik untuk mobil anda. Jika anda menawarkan komisi, katakanlah 10 persen dari harga jual mobil, bukan upah yang tetap, permasalahan tersebut tidak akan terjadi. Contoh ini mengilustrasikan bahwa ternyata cara pemilik memberikan komisi kepada seseorang agennya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permasalah – permasalahan keagenan.
Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager (agent) dimana untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham, sehingga majer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (modal hazard). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap ia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh principal (asymmetric information).

Pengaruh ROE dalam memediasi tax avoidanceterhadap nilai perusahaan

 Profitabilitas atau laba secara teoritis mempengaruhi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan. Laba merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yangrepresentative dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit.
Dengan menggunakan rasio yang digunakan sebagai proxy dari profitabilitas perusahaan adalah return on equity (ROE), karena menurut Susilowati (2011), return on equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba setelah pajak dengan modal sendiri. ROE dapat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. Karena dengan adanya laba tersebut sebagai variabel intervening maka secara tidak langsung tax avoidancedapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Pengaruh tax avoidance

terhadap nilai perusahaan Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon,
2010). Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Suprapti, 2017). Bagi pengambil kebijakan informasi penghindaran pajak yang terefleksi dari besarnya beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan memberikan gambaran kualitas pelaporan pajak perusahaan (Suprapti,2017). Perilaku penghindaran pajak, secara umum didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Pohan, (2013) dalam Anggoro dan Septiani ( 2015), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa tax avoidanceberpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh penelitian Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa pengindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian Tandean & Jonathan (2015) tax avoidance yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan semakin meningkat.

Pengertian Auditor

Menurut (Arens et al 2013, 5) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil
usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.”
Menurut (Mulyadi 2013, 1) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada
auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah
saji.”
Ukuran Perusahaan
Jumlah
Tenaga
Kerja
Total Aset Total Penjualan
Perusahaan Keluarga 1-4 < $100.000 $100.000 – $500.000
Kecil 5-19 $100.000 – $500.000 $500.000 – $1.000.000
Sedang 20-99 $500.000 – $5.000.000 $1.000.000 – $10.000.000
Besar 100-499 $5.000.000 – $25.000.000 $10.000.000 – $50.000.000
Sumber : Small Bussiness Administration (Restuwulan, 2013)
Menurut (IBK Bhayangkara 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap
pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan
memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak
ketiga.”

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani, 2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang diperkirakan. Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidancepemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan Fiskal dari OECD, yaitu: a.Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b.Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan. c.Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan
besar/kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ukuran diartikan sebagai berikut:
(1) “Hasil mengukur
(2) Panjang, lebar, luas, besar sesuatu
(3) Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda
(4) Alat untuk mengukur, misalnya penggaris, meteran, jengkal
(5) norma
(6) Panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan luas-sempit sesuatu.”
Menurut Consoladi et al (dalam Heni Oktaviani 2014, 32)
mengatakan bahwa kinerja sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan
yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan
kinerja sosial perusahaan.
Menurut (Brigham & Houston 2010, 4) mengatakan bahwa:
“Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah
perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total
penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005 dalam Brian & Martani, 2014). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay

Banyak peneliti dari berbagai negara yang telah menguji mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Menurut Ashton et al
(dalam Malinda Dwi Apriliane 2015, 18) faktor-faktor yang
mempengaruhi keterlambatan audit bisa disebabkan dari faktor internal
perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal
dari internal perusahaan yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu :
total pendapatan, tipe industri, kompleksitas laporan keuangan,
kompleksitas data elektronik, laba dilihat dari total aset, umur perusahaan,
pos-pos luar biasa, laba, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran
perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan
yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu opini audit, reputasi
auditor, dan kualitas auditor

Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki yaitu dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal (Hery, 2016:192). Sedangkan menurut APB Statement mengartikan profitabilitas adalah kelebihan (defisit)penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi (Harahap, 2001:226). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukutan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015:114)2.

Penilaian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan dinilai melalui PROPER (Program Peniliaian Peringkat Kinerja Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) oleh Kementrian Lingkungan Hidup (Helmawati, 2015). PROPER merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industriterhadap peraturan lingkungan hidup. PROPER ini dibentuk untuk memberikan peringkat pada perusahaan dengan indicator ketataan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian Audit Delay

Audit delay atau dalam beberapa penelitian lainnya disebut sebegai
audit reporting lag yang merupakan selisih waktu antara berakhirnya
tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.
Menurut (Robbitasari 2013, 657) audit delay didefinisikan dengan
jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan hingga tanggal
ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor akan
melakukan proses audit dengan waktu yang telah disepakati antara pihak
klien dengan auditor.
Menurut Imam Subekti dan Novi Wulandari (dalam Esynasali,
2014, 11-12) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang
menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang
dilakukan oleh auditor

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2009:410-411) beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya kinerja lingkungan yaitu:a.Pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih tanpa merusak lingkungan serta penggunaan dan pembuangan yang ramah lingkungan.b.Karyawan lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih besar.c.Perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan yang baik cenderung memperoleh keuntungan eksternal serta dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan.d.Perbaikan kinerja lingkungan dapat meningkatkan keinginan manajer untuk melakukan inovasi dan mencari peluang baru

Tujuan Audit

Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan perlu
melakukan suatu pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan
dalam pelaksanaan kegiatan dan mengerahkan serta menggunakan sebaik
mungkin sumber ekonomi yang dimiliki dapat menjamin tercapainya
tujuan tersebut.
Menurut (Tuanakotta 2014, 84) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai
laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu.
Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai
apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”
Menurut (Arens dkk 2015, 168) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan
suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang
bersangkutan terhadap laporan keuangan.”
Menurut Hery (2013, 40) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah berguna sebagai kerangka kerja yang akan
membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup
kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.”

Komite Audit

Komite audit merupakan tangan kanan dewan komisaris yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah dalam mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2019).Dalam pasal 10 Peraturan OJK No. 55 tahun 2015, komite audit secara umum memiliki tiga bidang pertanggungjawaban, yaitu :1.Laporan Keuangan (Financial Reporting)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip transparansi(transparency). Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap memberikan gambaran riil perusahaan (kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen jangka panjang).2.Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip responsibilitas (responsibility).Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa monitoring terhadap tata kelola perusahaan agar aktivitas dan perencanaannya tidak menyalahi undang-undang, aturan, dan etika yang berlaku serta pencegahan terhadap benturan kepentingan dan kecurangan oleh karyawan perusahaan.3.Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip akuntabilitas (accountability).Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa controlling pada potensi risiko pengendalian internal dan monitoring kinerja auditor internal.Komite audit dituntut dari pihak-pihak yang mempunyai integritas dan independen dalam mengambil sebuah kebijakan. Dengan komite audit yang memiliki sifat independen dimaksudkan tidak memihak kepentingan dalam menyikapi suatu masalah. Indikator dari ukuran komite audit terlihat melalui banyaknya anggota komite audit di sebuah organisasi, entitas, atau perusahaan.

Corporate Social Responsibility

Menurut The World Business Council for Sustainable Development(WBCSD) dalam Ningsih (2017), corporate social responsibilityatau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut (Abubakar, U. D., Hidayati, N., & Mawardi, 2018)pengungkapan corporate social responsibility adalah perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi dengan melihat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholdersserta melihat keseimbangan di antara prospek ekonomi, sosial, serta lingkungan.Menurut Prince of Wales International Business Forum(Pakpahan dan Lasmanita, 2018), ada lima pilar aktivitas tanggung jawab sosial yaitu:1.Building human capitaladalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.2.Strengthening economiesadalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.3.Assesing social chesionadalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnnya agar tidak menimbulkan konflik.4.Encouraging good governanceadalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).5.Protecting theenvironmentadalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.Beragam cara yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility(CSR). Ada perusahaan yang mendirikan yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bekerja sama dengan pihak lain, atau dengan menjalankan sendiri CSR mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Terdapat 3 prinsip dasar pelaksanaan kegiatan CSR menurut Rindawati, dkk (2015) antara lain sebagai berikut:1.Sustainability(keberlanjutan) menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya (action) memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan.2.Accountability (dapat dipertanggungjawabkan) menjelaskan upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitasyang telah dilakukannya tersebut.3.Transparancy (transparansi) yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal dalam perannya untuk mengurangi asimetris informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.Penelitian ini menggunakan CSR indeks menurut Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 dan tidak meggunakan GRI G4 atau ISO 26000 atau standar penilaian CSR lain. Hal tersebut dikarenakan surat edaran yang dikeluarkan OJK merupakan pedoman wajib (mandatory disclosure)dalam menyusun laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Selain itu juga, perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary disclosure)dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Maka dari itu jika penilaian pengungkapan CSR berdasarkan standar lain selain (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 dirasa kurang tepat. Berikut merupakan indikator berdasarkan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016:1.Lingkungan Hidupa.Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.b.Sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan publik.c.Mekanisme pengaduan masalah lingkungan. d.Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 2.Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerjaa.Kesetaraan genderdan kesempatan kerja.b.Sarana dan keselamatan kerja.c.Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.d.Tingkat kecelakaan kerja.e.Pendidikan dan pelatihan.f.Remunerasi.g.Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.
3.Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatana.Penggunaan tenaga kerja lokal.b.Pemberdayaan masyarakat sekitar emiten atau perusahaan publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi.c.Perbaikan sarana dan prasarana sosial.d.Bentuk donasi lainnya.e.Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di emiten atau perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).4.Tanggung jawab barang dan jasaa.Kesehatan dan keselamatan konsumenb.Informasi barang dan jasa.c.Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen

Jenis-jenis Audit

Menurut (Mulyadi 2014, 30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga jenis yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), audit laporan
keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen
terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit), audit kepatuhan adalah audit
yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan
kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya
dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3) Audit Operasional (Operational Audit), audit operasional merupakan
review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya,
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan
audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit
operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya
audit tersebut

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka (organisasi) melakukan kegiatan sesuai dengan batasan-batasan norma-norma masyarakat. Teori legitimasi didasarkan atas gagasan bahwa bisnis perusahaan yang beroperasi di masyarakat memiliki kontrak sosial dimana organisasi diharapkan melakukan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai balasan atas diterimanya tujuan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan, dan penghargaan lainnya (Risty dan Sany, 2015). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Hadi, 2011).Hubungan teori legitimasi dengan variabel dalam penelitian ini yaitu, apabila kinerja lingkungan perusahaan baik maka akan mendapat respon yang baik dari masyarakat pula. Jadi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitar. Legitimasi perusahaan bagi para stakeholder dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan etika dalam berbisnis dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi adalah dasar teori yang menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik bisnis suatu perusahaan. Pada teori agensi ini para pemegang saham (stakeholders)merupakan pihakprincipalsedangkan manajemen merupakan pihak agen (Borolla, 2011). Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (principal)mempekerjakan orang lain (agent)untuk melaksanakan jasaatas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepadaagent(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sukasih, 2017). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) dalam Zaen (2020) membagi biaya keagenan ini menjadi 3 (tiga), yaitu :1.Monitoring costadalah biaya yang ditimbulkan dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku dari 2.Bonding costmerupakan biaya yang ditangung oleh agen dalam menetapkan dan mematuhi mekanisme yang dapat menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal.3.Residual lossadalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen. Hubungan kegenan terjadi antara pemegang saham (principal)dengan manajer (agent).Teori agensi merupakan konsep yang mendasari praktik corporate governance dan fungsinya sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima returnatas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit pemilik saham menjadi lebih merasa aman karena adanya pengawasan dari internal perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajernyasemakin besar maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menjadi sorotan, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan tanggung jawab sosial untuk mengurangi tekanan dari stakeholder.

Pengertian Audit

Menurut (Sukrisno Agoes 2017, 4) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan – catatan
pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan agar
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”
Menurut (Mulyadi 2014, 9) mengatakan bahwa:
“Audit adalah Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut (Arens dkk 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuain antara
informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”
Menurut (Messier, Glover dan Prawitt 2014, 12) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.”

Faktor Penyebab Financial Distress

Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan danmenamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkinmengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :a.Neoclassical ModelPada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidaktepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyaicampuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan dataneraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukurprofitabilitas), dan liabilities/assetsb.Financial ModelCampuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquiditycostrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaandapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalamjangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna danstruktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapatsecara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atauburuk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan denganindicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivablesturnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operatingexpenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.c.Corporate Governance ModelDisini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan strukturkeuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan inimendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinyadari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model inimengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dangoodwill perusahaan

Pengertian Financial Distress

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedangmenghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalamFahmi (2015: 107) financialdistress didefinisikan sebagai tahap penurunankondisi keuangan yang terjadi sebelumterjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidaktersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapatdikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabilaperusahaan tersebut mempunyai lababersih (net profit) negatif selama beberapatahun. Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuanperusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitustock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalahkondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisiarus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan. Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalamikebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yangberlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorangmanajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yangberbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :a.Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasidalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisinormative suatu perusahaan yang pailit. b.Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model inimenggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk daripendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompokpailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dariperusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmenpembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividenterhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financialdistress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalammengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financialdistress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedangmengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan initergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distressjika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersihnegatif. Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitankeuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macamakibat. Salah satupenyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadidi dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dankelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baiksecara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisikeuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yangdibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaanbesar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distressberkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pastiakan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsunganhidup perusahaan

Tujuan Corporate Governance

Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governancesecara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :a.Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asingb.Mendapatkan cost of capital yang lebih murah; c.Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomiperusahaan; d.Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadapperusahaan; e.Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuancorporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihakyang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :1.Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,dan dewan direksi. 2.Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategikorporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihakdapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,demi manfaat bersama.3.Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporategovernance dapat meningkatkan nilai (valuation)perusahaan denganmeningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkindilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirisendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkankepercayaan investor.

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untukmempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governancemerupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambilkeputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagaimekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selarasdengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2kelompok (Herawaty, 2007):a.Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikanperusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal sepertikomposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dankompensasi eksekutif.b.Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhiperusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal sepertipengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,akuntan publik.

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsurpentingdalam good corporate governance, yaitu:a.Transparansi Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan dan masyarakat.b.AkuntabilitasAkuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsidalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.c.ResponsibilitasResponsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadapmasyarakat dan lingkungan.d.IndependensiIndependensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihaklain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.e.Kewajaran dan KesataraanKewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuanyang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:a.Perlindungan terhadap hak-hak pemegang sahamHak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalampengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalamperusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.b.Perlakuan yang sama terhadap pemegang sahamPerlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegangsaham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaaninformasi.c.Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporategovernance.Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan olehhukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegangkepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d.Keterbukaan dan transparansi Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansimengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikanserta para pemegang kepentingan,e.Akuntabilitas dewan komisarisKerangka yang dibangun dalam corporate governance harusmenjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektifterhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professionaldan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengandemikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewankomisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance diperusahaan-perusahaan.Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewankomisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yangberasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaanpublik. komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewankomisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yangbertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroanmaupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal inidewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diaturdalam Pasal 108 UUPT.Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :a.Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;b.Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/ataukeluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; danc.Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukanselama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Proporsi Komisaris Independen

Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisarisyang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalammenjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaanbertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihatkepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan goodcorporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidakboleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuaidengan pedoman umum GoodCorporate Governance Indonesia, pelaksanaandewan komisaris perlu memenuhiprinsip-prinsip berikut:1.Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusansecara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen 2.Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas danmemiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baiktermasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingansemua pemangku kepentingan3.Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakuptindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisarisindependen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggotadewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindaksebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Kepemilikan Manajerial

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan danpengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasikepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuatdan cenderung menekan konflik keagenan.Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenansejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwasemakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan makamanajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegangsaham yang juga adalah dirinya sendiri.Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karenaberkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teoriakuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajeryang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaanperusahaan dalam dua kriteria:a.Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)b.Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owners-manager).Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikanseorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusanterhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham olehpihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif paramanajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens(Boediono, 2005).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan bahwa kepemilikanmanajerial merupakan pengendalian operasioan yang berkaitan akuntansi,manajemen laba yang ditentukan berdasarkan motivasi kerja perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutionaladalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaanasuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikaninstitusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwakepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus padacurrent earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakanmeningkatkanlaba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticatedsehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebihefektif dan tidak mudahdiperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikanpihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangitindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melaluimekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber dayaperusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkanmelalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yangdimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuanganyang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuaikepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diartikan bahwakepemilikan institusional merupakan suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusional perusahaan yang dapat mengendalikan manajemen melalui prosespengawasan

Pengertian Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporategovernance adalah :Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yangdigunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha danakuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalamjangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderslainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untukmengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkankemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untukmewujudkan shareholders value.Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demipeningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerjamanajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholderdengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporategovernance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebihtransparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep iniditerapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terusmenanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makinabik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakansuatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkandapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegangsaham.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa corporategovernance merupakan sebuah konsep pengendalian untuk mengatur danmengelola perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkankeberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang diharapkan daptmemberikan dan meningkatkan nilai perusahan kepada para pemegang saham.Dalam penelitian ini mekanisme corporate governance dilihat dari strukturkepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, ukuran dewankomisaris, proporsi komisaris, komite audit

Teori Keagenan ( Agency Theory )

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahamicorporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkuthubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindariterjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsepgood corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadilebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaituteori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkankeuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperolehkompensasi yang sesuai dengan kesepakatan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal danagent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-matatermotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflikkepentingan antara principal dan agent.Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertamakali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaansebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yangmerupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepadamanajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan iniadalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untukmemenuhi kepentingan terbaik principal.Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dantujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaancenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkankecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasiperusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripadamemaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyaakan bahwa Corporate governancedidasari oleh teori agency yang menyatakan bahwa setiap individu cenderunguntuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agency theory adalah hubungan ataukontrak antara principal dan agen principal memperkerjakan agen untukmelakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal

Pengaruh umur Listingterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Fitriani (2014) berpendapat umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada pengungkapan sukarela. Menurut Fitriani (2014) hal ini dikarenakan perusahaan yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi apa saja yang sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan hanya akan mengungkapkaninformasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan ataumengungkapkan sebagian informasi yang menyedot perhatian investor. Dengan demikianperusahaan tidak perlu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya secara detail.Peneilitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suta dan Laksito (2012) yang menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Menurut Suta dan Laksito (2012) alasan yang mendasari hasil penelitian iniadalah perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan dengan umur yang relatif muda namuntelah difasilitasi dengan teknologi yang canggih, sehingga pengungkapan informasinya telahberkembang. Selain itu menurut Putri dalam Suta dan Laksito (2012), perusahaan yang telah lama listeddi BEI maupunyang baru sama–sama ingin menarik perhatian para investor dengan mengungkapkan informasilaporan tahunan perusahaan mereka.Berbeda dengan hasil penelitian Aulya dan Sutono (2015) berpendapat umur listingberpengaruh positif signifikan terhadapkelengkapan pengungkapan sukarela.
Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan (Wahyuningsih et al, 2016).Menurut Adhi dalam Aulya dan Sutono (2015) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari praktik akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan akan informasi tentang perusahaannya.Pengalaman inilah yang dijadikan dasar manajemen untuk memenuhi kebutuhan stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban.Pengungkapan yang tinggi dapat menarik perhatian stakeholder.Hal tersebut juga dapat mengurangi agency costantar manajemen (agen) dan pemilik apabila pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi dibanding perusahaan yang melakukan pengungkapanlebih rendah.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Hasil penelitianPurwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitastidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela padalaporan keuangan. Dalam penelitian tersebutmengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan investor.Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka.Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra(2012) menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela padalaporan keuangan.Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good newsdapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula (Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta & Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana (2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan melalui tingkat profitabilitas yang akan diperolehdari waktu ke waktu (Widianto, 2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin

Pengaruh likuiditasterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.

Pengaruh tingkat leverageterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverageberpengaruh negative dan signifikan. Hal iniberarti semakin besar leveragemaka semakin sedikit luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasilpenelitian ini karena semakin tinggi leverageperusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkathutang perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapatmenurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut (Bringhamdan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati saham yang memilikiEPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah. Dengan kondisi tersebut leverageyangtinggi manajemen perusahaan akan cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapaninformasi karena khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalampengembalian hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014)yang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara kedua variabeltersebut.Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012)yang menyatakan tingkat leverageperusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013), luas pengungkapan juga dapatdipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan. Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang lebih tinggi pula.Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ini adalah terkait dengan Agency Theoryyakni biaya yang ditimbulkan karena adanya hubungan keagenan salah satunya biaya penyebaran informasi. Perusahaan dengan tingkat leverageyang tinggi akan mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut.Dengan adanya tingkat leverageyang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan kreditur dan diharapkan dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka akan semakin luas. pula pengungkapan informasi yang diungkapkan perusahaan karena perusahaan memilikikewajiban terhadap pemegang saham dan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor.

Pengaruh Struktur Kepemilikanterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Wardani (2012)berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan sukarela.Menurutnya, kepemilikan saham sebagaimonitoring terhadap kinerja manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi kepemilikan saham olehmaka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sehingga untuk mengurangi agency costyang terjadi karena monitoring dapat dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi

Pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Menurut Fitriana (2014) ukuranperusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas publicdemand karena publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasitentang inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan Ukuran Perusahaan (?1)Pengungkapan Sukarela(Y)Struktur Kepemilikan (?2)Tingkat Leverage(?3)Likuiditas (?4)Profitabilitas (?5)Umur Listing(?6)
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi perusahaan dalam persaingan.Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012) serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.Perusahaan besar cenderung memilikiagency costyang lebih besar karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakinmeningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di dalamnya. Agency costdapatdiminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi yang lebih memadai sebagai bentukpertanggungjawaban manajemen. Selain itu, perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebihkompleks, sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungansekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil. Banyaknya pihak yang berkepentinganmenyebabkan semakin luasnya pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi seluruh stakeholder.

Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto(2011) berpendapatTeori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebutharus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi(Widianto, 2011)Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masing-masing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariridalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholdermempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan aktivitasperusahaan. Menurut Fitriana (2012) adadua perspektif dalam teoristakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan (organizationcentered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah satunya dapat dilakukandengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsipakuntabilitas. Dalam hal ini, pengungkapanpada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawabanmanajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Hendersonet al, dalam Ginting, 2012).

AgencyTheory

Agency Theoryatau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi. Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki cukup akses dalam mengelola perusahaan.Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:1.Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya terjadi disbandingprincipal 2.Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal. Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal. Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya keagenan yang ditanggung oleh principaldan agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:1.Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku agen.2.Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen. Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal.3.Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principalsebagai pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan principal.
Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dan principal.Dalam penelitian ini agencytheorysangat mendukung dengan variabel-variabel yang diproksikan. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel ukuran perusahaan berperan sebagai variabeluntuk mempertimbangkan tingkat agency costyang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan (Daniel, 2013), tingkat leveragedan likuiditas menjadi tolok ukur berdasarkan biaya modal perusahaan, struktur kepemilikan berperan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya proporsi kepemilikannya (Daniel, 2013), profitabilitas menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan umur listingsebagai pertimbangan tingkat control yang dilakukan, sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

.Dewan pengawas syariah(DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasikegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Bank syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah agar kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuanprinsip syariah tersebut. Majdi (2011) dan Alman (2012) menguji pengaruh DPS terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap PPAP. Jumlah anggota DPS yang banyak akan berdampak pada semakin besar pula pengawasan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika jumlah DPS memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan pencadangan menjadi lebih terkontrol karena peran DPS seperti mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas bank syariah untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip syariah.

Earning before tax(EBT) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

.EBT(Earning Before Tax) merupakan variabel laba operasi bersih sebelum pajak. EBTmerupakan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBTdigunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank syariah untuk melakukan perataanlaba. Penelitian Setiawati dan Na’im (2001) mengemukakan bahwa jika bank memiliki kinerja yang baik pada tahun ini dan memperkirakan kinerja yang akan dating kurang baik maka manajer bank syariah akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP.
Tobing dan Nur, (2009) menguji labaterhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lababerpengaruh positif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan praktik perataanlaba.

Non performing finance (NPF) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

VariabelNon performing financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank syariah. NPF menunjukkan besarnya resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada bank
syariah. NPF ini merupakan cerminan dari sebuah resiko pembiayaan, jika nilai NPF kecil maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank syariah.Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadapperataan laba.

Total pembiayaan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

Total pembiayaan adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Total pembiayaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba. Semakin besar
total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola bank sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi pula. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan cadangan. Boulila et al. (2010), Zoubi dan Khazali (2007) dan Misman dan Ahmad (2011) menguji pengaruh total pembiayaan terhadappenyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap PPAP. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi. Resiko tersebut memicubank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan PPAPsebagai cadangan. Lain halnya dengan penelitian Sudarsono (2003) yang menguji total pembiayaan terhadappenyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap PPAP.

Earning Before Tax (EBT)

Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan(Raharja, 2004). Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Menurut Soemarso(2002) terdapat beberapa jenis laba yang biasa digunakan dalam bidang akuntansi, diantaranya adalah:a.Laba kotor Laba kotor merupakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Oleh karena itu laba kotor merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan atas hasil penjualan yang diterima dari harga pokok barang yang dijual.dengan meningkatkan penjualan ataupun menurunnya biaya produksi,maka pencapaian laba kotor akan maksimal.b.Laba operasiLaba operasi atau laba usaha merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha atau selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dan biaya operasi. Jadi, laba operasi merupakan pendapatan bersih dari operasi yang dilakukan.c.Laba bersihLaba bersih (net income) adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Laba bersih dibedakan atas:1)Laba bersih sebelum pajak yaitu selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak.
2)Laba setelah pajak yaitu selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan yang merupakan kenaikan bersih atas modal, setelah dikurangi pajak.d.Laba ditahanLaba ditahan merupakan jumlah akumulatif laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba (income distribution) yang dilakukan.Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Wild, dan Halsey (2005) mendefenisikan laba sebagai indikasi profitabilitas perusahaan. Laba merupakan cerminan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Jenis laba yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih sebelum pajak karena penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui apakahbank syariah melakukan perataan laba dengan menggunakan pos laba bersih sebelum pajak.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang ada pada bank syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah yaitu mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:a.Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.b.Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.c.Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.d.Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasanDSN.
Dasar Hukum DPS adalah sebagai berikut:a.Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.b.Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umumyang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank IndonesiaNo.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.c.PeraturanBank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.d.Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;a.Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.b.Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
c.Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.d.Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.e.Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI danBank Indonesia.f.Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariahg.Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bankh.Mengawasi proses pengembangan produk baru Banki.Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanyaj.Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bankk.Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.Bagi Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas (lihat Pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap direksi
dilaksanakan oleh komisaris. Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor03 Tahun 2000 juga ditetapkan beberapa hal, diantranya adalah:a.Lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah;b.Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;c.Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.Setiap Bank Umum Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut.

Non Performing Finance (NPF)

NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF dapat dicari dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Jika semakin rendah NPF maka bank syariah tersebut memiliki penarikan pembiayaan yang baik, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka bank syariah tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan
tingkat pengembalian kredit tidak lancar.Kredit bermasalah yang terdiri dari kredityang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss

Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama bank syariah dimana bank syariah memberikan dana kepada phak yang membutuhkan dana. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a.Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif terdiri dari:1)Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
2)Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kuaitas atau mutu hasil produksi.3)Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of placedari suatu barang. 4)Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capita goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.b.Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis besarnya, pembiayaan dalam perbankan syariah dikategorikan dalam konsep pembiayaan sebagai berikut: a.Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Pembiayaan ini dapat berupa mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan dalam perbankan syariah berlandaskan pada satu prinsip dimana tidak ada bagian keuntungan yang dapat dinikmati pihak tertentu jika puhak yang berkaitan tidak ikut ambil bagian dalm menanggung sesuatu resiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk:
1)Pembiayaan musyarakah Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam proyek musyarakah ini yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya, pihak lain hanya boleh ikut dalam proyek musyarakah setelah ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Bigitu pula jika ada pihak lain yang ingin meminjam modal dari proyek musyarakah maka pinjaman ini baru boleh diberikan jika semua pihak setuju. Selain dari pada itu pemilik modal dianggap berhenti dari kerja sama musyarakah jika ia mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia. Namun begitu, pemilik modal dapat mengalihkan pertanyaannya kepada orang lain atau posisinya digantikan orang lain. 2)Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak lain menjadi pengelola modal (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini kemudian dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tetapi seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian yang terjadi itu
bukan disebabkan ulah kelalaian mudharib. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin seluruh modalnya sedangkan pihak mudharib akan mengalami kerugian dari segipengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan sebagainya. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian atau kecurangan pihak mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.3)Al-muzara’ah Bagi hasil dengan konsep Al-muzara’ah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemiik lahan dengan penggarap. Dalam perbankan diaplikasikan dalam bidang plantation atas dasar bagi hasil dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan pupuk sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Konsep hasil muzara’ah ini sering juga diidentikkan dengan mukharabah namun antara kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan dimana dalam sistem muzara’ah benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan sedangkan dalam sistem mukharabah benih tanaman sisediakan oleh penggarap. Konsep muzara’ah ini banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa Rasulullah SAW bahkan beberapa sahabat nabi.
4)Al-Musaqah Pembiayaan bagi hasil dengan sistem musaqah ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari sistem muzara’ah karena keterlibatanpenggarap lebih sedikit. Dalam sistem musaqah ini penggarap hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk penyiram dan memelihara lahan pertanian tersebut atas jasa ini ia dapat bagian hasil rasio tertentu. Diriwayatkan bahwa sistem ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan menjadikan penduduk kawasan khaibar sebagai penggarap dan pemelihara dengan sistem musaqah. b.Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang dan jasa tersebut. Dalam pembiayaan ijarah ini pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dalam sistem ijarah, metode pembayaran sewa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, pertama, ijarah dengan metode pembayaran seewa berdasarkan kinerja barang dan kedua,dengan metode tidak berdasarkan kinerja barang sewaan. c.Pembiayaan dengan prinsip jual beli Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna atau pembiayaan salam. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari
bentuk pembayaran yang dilakukan dan juga waktu penyerahan kepada nasabah. Dalam prinsip pembiayaan jual beli ada perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik baru. Ketiga, bentuk pembiayaan jual beli ini mempunyai kelebihan masing-masing dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan. 1)Pembiayaan murabahah 2)Pembiayaan istishna 3)Pembiayaan salam d.Pembiayaan dengan akad pelengkap Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad tabarru’. Artinya akad atau perjanjian ini bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan karena akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam bebuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ seperti: 1)Rahn(gadai) Rahn adalah gadai yang dilakukan nasabah kepada pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank atas pembiayaan yang dilakukannya. Barang gadaian dalam hal ini harus milik nasabah sendiri dengan ukuran dan sifat yang jelas. Barang gadaian ini akan dikuasi oleh pihak bank tetapi
pihak bank tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. 2)Qard(pinjaman) Qardadalah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya. 3)Wakalah Wakalah merupakan tindakan memberi mandat atau kuasa kepada pihak lain untuk melakukan satu pekerjaan atau jasa, maka kedua belah pihak harus cakap hukum. Dalam hal ini, nasabah bisa memberikan kuasa kepada satu bank atau lebih jika dianggap sesuai dan memungkinkan. 4)Kafalah(garansi) Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, definisi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. PPAP merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank syariah untuk mengurangi resiko bank syariah. Bank syariah menggunakan PPAP dengan cara menyisihkan sebagian aktiva produktifnya untuk digunakan pada saat bank syariah dalam posisi laba kecil. Oleh karena itu PPAP menjadi pos sebagai alat perataan laba

Income Smoothing

Perataan laba (income smoothing) adalah salah satu cara yang dilakukan manjemen untuk membuat laba terlihat stabilatau tidak terlalu besarperbedaannyaantar periode.Cara ini dilakukan manajemen untuk mencapai
posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi agar menarik minat investor dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Subekti, 2005). Laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000).Beidleman (1973) mendifinisikan income smoothing adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi perbedaanyang besar dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat yang normal bagi perusahaan.Income smoothing merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi perbedaanyang besardari laba yang dilaporkan dalam target yang diharapkan dengan jalan memanipulasi laba yang diperoleh tidak dilaporkan sebenarnya.Konsep income smoothing yang terjadi pada perbankan lebih dikenal dengan istilah dinamic provisioning. Yaitu cadanganyang digunakan bank dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang kurang baik dengan membuat cadangan ketika bank dalam kondisi keuangan yang baik. Pembentukan cadangan ini dapat membuat laba yang diterima bank tampak stabil. Kondisi
ini menjadi perhatian para pemilik dana karena mereka menganggap bahwadana yang diinvestasikan menguntungkan dan bersifat stabil. Menurut Wolk et. al. (2001) income smoothing merupakan salah satu jalanyang dapatmengurangi resiko.Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga cara dalam praktik perataan laba yang dapat diterima, yaitu:a.Manajemen menentukan waktu terjadinya peristiwatertentu melalui kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan).b.Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.c.Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda. Menurut Foster (2001) tujuan perataan laba adalah sebagai berikut :a.Meningkatkancitra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah.b.Menyediakaninformasi yang relevan dalam memperkirakanlaba di masa yang akan datang.c.Meningkatkan kepuasaan relasi bisnisd.Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemakmuran manajemene.Meningkatkan kompensasi bagi manajemen.

Ciri –Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono, 2003:41):1)Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.2)Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.3)Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui
tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.4)Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagi titipan (Al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagi titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.5)Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.6)Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambilnya pemiliknya

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 39): 1)Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2)Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3)Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.4)Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri-ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing(pembagian laba) dikota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank ini tindak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnershipdan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Pada tahun 1971, Nasir Socialbank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Islamic Development Bank(IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah Bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. Pada tahun 1970-an di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank(1975), Faisal Islamic Bank of Sudan(1977), Faisal Islamic Bank of Egypt(1977) serta Bahrain Islamic Bank(1979). Di
Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporationyang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji (Mansyur , 2012).Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada Bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Mansyur , 2012)