Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakanbahwa hubungan agencyterjadi saatsatu orang atau lebih (principal) memperkerjakanorang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Principaladalah pemiliksaham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilikdan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajementidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Agency cost adalahbiaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil manajemendan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut residual loss.
Masalah keagenan muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu (Hendriksen, 1992). Salahsatu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen, 1992). Manajemenmempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan pemilik yangtidak mempunyai informasi yang cukup terkait kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak padaadanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilikdan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebutdengan istilahasimetri informasi (information asymmetries).Teori agensi ini digunakan pada penelitian inibagaimana bank syariah sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik oleh para principal.

Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba

Kualitas audit adalahprobabilitas nilaian pasarbahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh
akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms)di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruhnegatifkualitas audit terhadap manajemen laba. Selain itu penelitian yang dilakukanoleh Wiyardi (2013) jugamenyatakan bahwa kualitas audit berpengaruhnegatifterhadap manajemen laba.Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. Perusahaan dengan laba yang besar akantetap mempertahankan labanya untuk memberikan dampak kepercayaan terhadap investor dalam hal berinvestasi. Oleh sebab itu
manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.Selain itu, manajer melakukan tindakan manajemen laba juga terkait dengan pemberian bonus atau kompensasi. Dalam Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa apabila pada tahun tertentu kinerja sesungguhnyaberada dibawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun ini kinerja yang diperoleh manajer jauh diatas jumlah yang diisyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan menjadi tidak terlalu tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Widyastuti (2009) dan Irawan (2013) yang menyatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin besar terjadinya manajemen laba.

Pengaruh leverage terhadap manajemen laba

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap secara efektif sehingga dapat memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal.Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage)dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba.Leverageyang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverageyang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan oppurtunisticseperti manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya dimata pemegang saham dan publik. Semakintinggi nilai leverage maka resiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan parainvestor akan memimta keuntungan yang semakin besar. Leveragemenunjukan proporsipenggunaan utang untuk membiayai investasinya. Mengacu pada hipotesis yang melatarbelakangi tindakan manajemen laba yaitu debtcovenanant hypotesisyang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan menyimpang perjanjian hutang
yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi dariperiode mendatang ke periode sekarang (Watt dan Zimmerman,1986). Hasil peneletian Azlina (2010), Ardiyansyah (2013) dan Gunawan dan Purnmawati (2015)menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar utang perusahaan makasemakin besar resiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntunganyang semakin tinggi. Akibatnya kondisi tersebut mendorong manajemen perusahaan untukmelakukan tindakan manajemen laba.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Menurut Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.Dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan corporate governance sehingga akan menurunkan tingkat manajemen laba.Dechow dkk (1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi utamayang merangkap menjadi komisaris utama. Wedari (2004) menemukan bahwa dewan komisaris yang independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba.Ardiansyah (2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen

berpengaruh negatifterhadap manajemenlaba.Proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini karena anggota komisaris dari luar dapat meningkatkan tindakan pengawasan. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagaiberikut:H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatifsignifikan terhadap manajemen laba4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen labaSemakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaantersebut semakin banyak. Lee danChoi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataaan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhibesaran pengelolaan laba perusahaan.Hasil penelitian Azlina (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.Sedangkan hasil penelitian Anggraeini (2013) yaitu ukuran perusahaan berpengaruhnegatifterhadap manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analis dan broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikanlebih bersifat transparan sehingga memperkecil timbulnya asimetri

informasi yang dapat mendukung timbulnya manajemenlaba.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh inst.itusi atau lembaga (perusahaan asuransi bankperusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Penelitian Balsam et al., 2002 (dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba, namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.Menurut Boediono(2005) menyatakankepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.Hasil penelitian Boediono (2005)dan Ardiansyah (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Indrawati (2011) yaitu pengaruhnegatifkepemilikan institusional terhadap manajemen laba.Dimanasemakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecilkemungkinan terjadinya manajemen laba.kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasimanajer untuk melakukan pengelolaan laba

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan danpengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satukarakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalamdua bentuk yaitu,kepemilikan Manajerial dan kepemilikan Institusional.Kepemilikan Manajerial adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Sebaliknya, kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha
memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Haruman (2008), perbedaan kepentingan antaramanajemen dan pemegang saham mengakibatkanmanajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan pemegang saham. Hasil penelitian Ardiansyah (2013)dan Mahariana (2014)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.Tindakan manajemen labasangat ditentukanoleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaranmanajemen laba yang berbeda. Seperti antara manajer yang juga sekaligus pemegang saham danmanajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba,sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusanterhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yangdilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economicadvantage) yang sesungguhnya tidak dialamiperusahaan, yang dalam jangkapanjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. Tindakan manajemen labaterjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan danpenyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuanmemanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja
ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka yang dihasilkan.Menurut Watt dan Zimmerman dalam positiveaccounting theory terdapattiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinyamanajemen labayaitu :1.The bonus plan hypothesisManajer perusahaan memberikan bonus besar berdasarka earnings yang lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.2.Thedebt covenant hypothesisSemakin dekat suatu perusahaan untuk menyimpang pada perjanjianhutang yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi dariperiode mendatang ke periode sekarang. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan yang mempunyai hutang. Perjanjian ini untuk menjaga likuiditas perusahaan.3.The political cost hypothesisSemakin besar biaya politik yang dihadapi oleh suatu perusahaan makasemakin besar kemungkinan manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba dari periode current ke periode yang akan
datang. Pada perusahaan besar lebih memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintahyang akan mengambil tindakan seperti menaikkan pajak pendapatan pada perusahaan yang mempunyai laba tinggi. Menurut Setiawati dan Na’im (2000), teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. Terdapat empat pola manajemen laba yang dapat dilakukan, yaitu :1.Taking a bath yaitu pola yang dapat terjadi selama reorganisasi dan juga pada periode penempatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dengan jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan di masa mendatang.2.Income minimization yaitu pola minimisasi laba yang dipilih untuk alas an politis perusahaan selama perusahaan berada pada periode kenaikan laba yang cukup drastis. Contoh : penghapusan aset tetap berwujud dan tidak berwujud, pengakuan sebagai biaya atas pengeluaran research and development dan iklan.3.Income maximization, yaitu yang dilakukan manajer saat laba perusahaan di bawah bogey dengan tujuan memperoleh bonus. Selain itu, perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang dapat memungkinkan untukmemaksimalkan laba.
4.Income smoothing, yaitu pola yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil (Scott, 2006).Laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi dan kemajuan perusahaan dipandang dari sudut keuangan.Laporan keuangan menunjukkan sampai seberapa efisien pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan menggunakan proxy Discretionary Acrual (DA) dan dihitung dengan The Modified Jones Model. Discretionary Acrual adalah komponen akrual yang terdapat dalam kebijakan manajer, artinya manajer dapat memberikan intervensi dalam laporan keuangan. Alasan pemilihan model Jones yang dimodifikasi ini karena model ini dianggap sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan model lain serta memberikan hasil yang paling kuat (Dechow et al., 1996).

Kualitas audit

Kualitas audit adalah probabilitas nilaian pasa bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms)di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).

Profitabilitas

 Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapatditerima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on Assets (ROA).ROAmerupakanrasioantarasaldolababersihsetelahpajakdengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka ROA menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan semakinbesar. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibeldan
bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva ataudana yang mempunyai beban tetapsecara efektif sehingga dapatmemperoleh tingkat penghasilan usahayang optimal. Dengan kata lainmenjelaskan bagaimana kecendrungan struktur permodalan usaha, apakahperusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan utang atau lebih konsentrasipada modal sendiri (equity)dalam struktur permodalan usaha. Perbandingan antarautang dan aktiva yang menunjukkan berapa bagianaktiva yang digunakan untuk menjamin utang inilah yang disebut dengan rasioleverage. Perusahaan yang mempuyai rasio leverage yang tinggi akibat besarnyajumlah
utang dibandingkan dengan aktiva yang dilakukan perusahaan didugamelakukan earningsmanagement karena perusahaan terancam default yaitu tidakdapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkanpendapatan maupun laba

Ukuran perusahaan

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakatsehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.Siregar dan Utama (2005) menuturkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Lee dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu,diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba perusahaan, dimana jika manajemen laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil manajemen laba (berhubungan negatif). Akan tetapi jika manajemen laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi manajemen labanya (berhubungan positif).

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Perankomisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang munculantara dewan direksi dan pemengang saham, sehingga kinerja yang dihasilkanoleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Dewan komisarismemegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannyaperusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkankinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. Dewan komisarismerupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjaminpelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelolaperusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Zehnder, 2000).Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapatbertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemenserta memberikan nasihat kepadamanajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan good corporate governance

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional terkait perkembangan investasinya,sehingga tingkat pengendalian tindakan manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009). Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh sebuah institusi merupakan salah satu cara monitoring agents penting untuk melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.

Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu perusahaanoleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Ross et al (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemendalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus sebagai seorang pemilik.

Corporate Governance (Tata KelolaPerusahaan)

Definisi Corporate Governance (CG) menurut Cadbury Committe adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang kepentingan.
Dalam proses pelaksanaan corporate governance, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar corporate governance dapat terselenggara dengan baik (Kaihatu, 2006). Lima komponen utama dalam pencapaian good corporate governance tersebut adalah:1.Keterbukaan informasi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan usaha, suatu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para stakeholder. Perusahaan tersebut harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi yang penting bagi pemegang saham, kreditor, dan para stakeholder lain untuk membuat keputusan.2.Akuntabilitas (accountability), merujuk pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan alur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kegiatan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan harus dikelola dengan kesesuaian antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan syarat untuk mencapai kinerja yang stabil.
3.Pertanggungjawaban (responsibility), mengacu pada kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan hukum dan regulasi dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan untuk mencapai kelangsungan usaha jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan dengan reputasi baik.4.Independensi (independency), yang merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG, suatu perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan yang tepat, sehingga tidak ada satu bagian perusahaan pun yang mendominasi dan mengintervensi kewenangan bagian lain.5.Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Dalam mengelola aktivitasnya, suatu perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran.Kelima komponen diatas harus dilaksanakan secara bersama-sama agar tercipta suatu kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Setiawan (2007) menjelaskan manfaat dari corporate governance adalah entitas bisnis efisien,
meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi. Manfaat lain dari corporate governance adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham

Teori Agensi

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Bodroastuti, 2009).Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara principal dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi kesejahteraan prinsipal,tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan utilitasnya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).Dalam teori ini seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan mengetahui seluruh informasi internal dan prospek kedepan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Para manajer sebagai pengelola wajib memberikan seluruh informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham, namun terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam perusahaan.
Dalam perusahaan, mengenai masalah keagenan yang sering dihadapi oleh investor ini mengacu kepada sulitnya investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab terjadinya konflik antara manajer dan pemegang saham yaitu adalah pembuatan suatu keputusan yang akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas untuk pencarian dana dan bagaimana caranya dana yang telah diperoleh tersebut untuk diinvestasikan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004). Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (dikutip oleh Tendi Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda itu, antara agen dan prinsipal terjadi konflik yang potensial. Konflik kepentingan yang muncul disebut konflik keagenan (agency conflict). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check dan balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Corporate governance sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip corporate governance seperti
transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang dilakukan oleh perusahaan dan mekanisme corporate governance dapat meminimalisasi konflik kepentingan antara manajer dan para pemegang saham perusahaan. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham untuk memperoleh kembali investasinya dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaiknya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, adanya good corporate governance manajer dapat diawasi dengan baik dan agency cost dapat dikurangi. Secara teoritis, jika praktik good corporate governance berjalan dengan efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Good corporate governance juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Nilai pasar dapat diukur dengan Tobin’s Q. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset yang semakin besar (Sukamulja, 2004). Karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar juga kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Bredey dan Myers dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.

Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006) . Menurut Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) : “Value is respresented by the market price of the company’s commom stock which in turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.” Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan. Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua
unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004). Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).

Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Wening, 2009). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: a.Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
b.Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Wening (2009) perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti: a.Kepemilikan Menyebar Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. b.Kepemilikan Terkonsentrasi Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest (kepemilikan saham pengendalian) dan minorit interest (kepemilikan saham minoritas / shareholders). c.Kepemilikan dalam BUMN Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oeh pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, atau wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008). Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), ketika kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Struktur Kepemilikan

 Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan Meckling (1976) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2004). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2004).

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Upaya dalam membangun Good Corporate Governance memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, komisaris, pemegang saham serta pihak regulator (pemerintah). Penerapan
prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan usahanya (Effendi, 2009). Penerapan Good Corporate Governance perlu di dukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha. Penerapan bisnis Good Corporate Governance di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan yang sehat dan kondusif. Dengan dimulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini setidaknya dapat dihindarkan adanya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Implementasi Good Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate Governancepada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum (Effendi, 2009). Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya, perusahaan yang telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, kreditur dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha tersebut.

Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG di Indonesia telah dikembangkan oleh Bapepam sejak tahun 2000 yang diwujudkan dengan peran aktif Bapepam dalam keanggotaan Ketua Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi serta Keterbukaan dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di kancah internasional Bapepam turut serta dalam Asian Roundtable Meeting on Corporate Governance – Fifth di Kuala Lumpur serta Roundtable on Capital Market Reformin Asia – Fifth dan Official Presentation of the White Paper on Corporate Governance in Asia di Tokyo bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (KNKG, 2006). Salah satu organisasi internasional yang ikut mengembangkan GCG adalah OECD (Organization for Economic Co-operation Development). Penetapan GCG dalam OECD dipengaruhi oleh hubungan antara partisipan dan sistem tatakelola. Pemegang saham pengendali yang dapat berupa individu, keluarga, aliansi, atau perusahaan lain yang beraktivitas melalui perusahaan atau antar perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan perilaku korporat. Sebagai pemegang ekuitas maka terdapat keinginan untuk meningkatkan kekuatannya di pasar melalui GCG. Berikut ini prinsip GCG menurut OECD (2004): a.Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; yaitu menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. b.Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; yaitu berlaku fairtermasuk pemegang saham asing dan minoritas.
c.Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan; yaitu mendorong kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha. d.Keterbukaan dan transparansi; yaitu menyajikan informasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. e.Akuntabilitas dewan komisaris; yaitu menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan OECD, International Corporate Governance Network (ICGN) juga menambahkan prinsip-prinsip Honesty, Resilience, Responsiveness, dan transparency sebagai best practices untuk meningkat GCG lembaga tersebut. Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance(KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Coporate Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut: a.Transparansi; yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan transparansi ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. b.Akuntabilitas; yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. c.Responsibilitas; yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. d.Independensi; yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e.Kewajaran dan Kesetaraan; yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Manfaat Good Corporate Governance

Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan Corporate Governance menurut OECD (2004) antara lain : a.Melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. b.Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. c.Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. d.Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan. e.Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Pihak-pihak yang terlibat Corporate Governance

Seiring dengan kompleksitas dan risiko yang meningkat maka fungsi-fungsi yang terkait dengan GCG berkembang, dan dilakukan oleh berbagai partisipan. Berikut ini 5 partisipan yang dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan dalam pengembangan GCG menurut OECD (2004) :
a.Dewan direksi (board of directors); terutama menjalankan fungsi oversight. b.Pejabat eksekutif (executive officers); terutama menjalankan fungsi enforcement. c.Dewan komisaris/komisi (board of commissioners/committees); terutama menjalankan fungsi supervisory & advisory. d.Auditor, meliputi auditor internal dan auditor eksternal; terutama menjalankan fungsi assurances. e.Pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi antara lain pemegang saham, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat dan lingkungan; terutama menjalankan fungsi monitoring

Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan Good Corporate Governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk
menerapkan Good Corporate Governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Corporate governance didefinisikan oleh IICG (2010) (Indonesian institute of Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Parkinson (1994) mendefinisikan GCG berdasar perspektif finansial semata yang hanya melibatkan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tricker (1984) menjabarkan definisi GCG dari sudut pandang luas yang mencakup akuntabilitas perusahaan terhadap sekelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Selanjutnya, Rezaee (2007: 22) mendefinisikan GCG sebagai berikut: “… is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market-based mechanisms and best practices to create substantial shareholders value while protecting the interests of other shareholders.” Solomon (2007: 14) mendefinisikani CG sebagai berikut: ”… the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity.” Definisi GCG berbasis perspektif pemangku kepentingan ini didasarkan pada persepsi bahwa perusahaan dapat memaksimalkan penciptaan nilai (value creation) dalam jangka panjang dengan cara menunaikan tanggung jawab mereka terhadap seluruh kelompok pemangku kepentingan, dan dengan mengoptimalkan sistem GCG. Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholdersnya. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat pada waktunya, serta, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan Corporate Governance dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasly et al.,2006: 133). Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2008) dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Corporate Governanceadalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengertian GCG ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Keputusan menteri ini menyatakan bahwa GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari: a.The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan. b.The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
c.The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba

Agency theorymengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer(agent)dengan pemegang saham(principal). Asimetri informasi ini timbul ketikamanajer menegtahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaandimasa depan dibandingkan dengan pemegang saham danstakeholderlainnya.Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki aksesinformasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh luar perusahaan. Halini memberikan kesempatan kesempatan bagi manajer untuk melakukanmanajemen laba (Jensendan Meckling, 1976 dikutip olehPramesti, 2008:3).Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemenlaba.Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4)meneliti hubunganasimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftardi NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapathubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.Ketika asimetri informasi tinggi makastakeholdertidak memiliki sumber dayayang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevanuntuk memotivatortindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemenlaba, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikaninformasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitandengan pengukuran kinerja manajer

Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governance

TerhadapManajemen LabaPada saat sekarang ini, negara-negara berkembangdituntut untukmenerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yangberdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebutdenganGood Corporate Governance. Dengan adanya sistem tata kelolaperusahaan yang baik, maka bisnis akan lebih mampu bersaing dan lebih cepatberkembang karena perusahaan lebih terstruktur dan adanya pengawasan sertamonitoring untuk meminimalisir kerugian.Asimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen labamungkin terjadi akibat lemahnya penerapancorporate governance. Menurut Linsdan Warnock (2004) seperti yang dikutip olehYana (2007:3), secara umummekanismecorporate governanceyang dapat mengendalikan perilaku manajemen(dalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpangseperti praktik manajemenlaba) dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalahmekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan danstruktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yangterdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi,corporategovernance, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaanmanufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannyabahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemenlaba,corporate governanceberpengaruh secara signifikan terhadap manajemen
laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemenlaba.

Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governancedan Asimetri

Informasi Terhadap Manajemen LabaAsimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen labamungkin terjadi akibat lemahnya penerapancorporate governance. Menurut Linsdan Warnock (2004) seperti yang dikutip olehYana(2007:3), secara umummekanismecorporate governanceyang dapat mengendalikan perilakumanajemendalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpangseperti praktik manajemenlaba. Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi,corporate governance,danukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufakturyang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannya bahwa asimetriinformasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba,corporategovernanceberpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuranperusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemenlaba.Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4)meneliti hubunganasimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftardi NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapathubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.Ketika asimetri informasi tinggi makastakeholdertidak memiliki sumber dayayang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memotivatortindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemenlaba, adanya asimetri informasi akan mendorongmanajer untuk menyajikan

 informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitandengan pengukuran kinerja manajer

TeoriBid-askSpread

Bid-ask spreadmerupakan selisih harga beli tertinggi dengan harga jualterendah.Bid-ask spreadmempunyai tiga komponen biaya yang berasal dari (1)pemilikan saham (inventory holding), (2) pemrosesan saham (order processing)dan (3) informasi asimetri. Biaya pemilikan menunjukkantrade-offantara
memiliki terlalu banyak saham dan terlalu sedikit saham atas biaya pemilikansaham, akan menimbulkanopportunity cost. Sedangkan baya pemrosesan pesananmeliputi biaya administrasi, pelaporan, proses computer, telepon, dan lainnya.Sedangkan biaya informasi asimetri lahir karena adanya dua pihaktraderyangtidak sama memiliki dan mengakses informasi superiordan pihak lain yaituinformed traderyang memiliki informasi yang lebih superior dan pihak lain yaituunformed trader, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan munculnya masalahadverse selectiondanmoral hazarddalam perdagangan saham antartrader. Jikakedua belah pihak bertransaksi, makaunformed tradermenghadapi resiko rugitersebut tercermin dalambis-ask spread(Ariefandi, 2007:45).Literaturmicrostrukturmengenaibis-ask spreadmenyatakan bahwaterdapat suatu komponenspreadyang turut memberikan kontribusi terhadapkerugian yang dialamidealerketika bertransaksi dengan pedagang terinformasitersebut adalah sebagai berikut:a.Kos pemrosesan pesanan (older processing cost), terdiri dari biayayangdibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannyamempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasiuntuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas gunamenyelesaikan transaksi.b.Kos penyimpangan persediaan (inventory holding cost), yaitu kos yangditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan sahamagardapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
c.Adverse selection componentmenggambarkan suatu upah (reward)yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suaturesiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasisuperior. Komponen ini terkait erat dengan informasi dipasar modal.Pembahasan lebih lanjut mengenaispreaddikemukakan oleh Cohen(1986) dan Hamilton (1991) dalamRahmawati dkk (2006:10)menekankan bahwariset mengenai kos transaksi/kos kesegaran (immediacy) harus membedakan antarspread dealerdanspreadpasar. Ia menjelaskan bahwaspread dealeruntuk suatusaham merupakan perbedaan hargabiddanaskyang ditemukan olehdealer,secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkanspread pasar untuk suatu saham merupakan perbedaan harga jual tertinggi dan askterendah diantara beberapadealeryang sama-sama melakukan transaksi tersebut.Berdasarkan perbedaan tersebut, makaspreadpasar dapat lebih kecildibandingkan denganspread dealer.

Asimetri Informasi (Information Asymmetry)

Menurut Brigham dan Houston (2001:35) dalam Ariefandi (2007:39)Asimetri Informasi atau ketidaksamaan informasi adalahsuatu keadaandimanamanajer memilikiakses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimilikioleh pihak luarperusahaan.Asimetri informasi muncul ketika manajermengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depandibanding dengan pemegang saham danstakeholderlainnya. Asimetri informasimerupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospekperusahaan.
Teori keagenan ini muncul karena ada hubungan keagenaan yang terjadiketika suatu (principal) membayar pihak lain(agent) untuk melakukan beberapajasa dan mendelegasikan otoritas atau wewenang pengambilan keputusan agen.Dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalahprincipaldanchief executiveofficer(CEO) adalah agen. Pemegang saham membayar CEO dan mengharapkanCEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Pada tingkat yang lebihrendah, CEO adalahprincipaldan manajer unit bisnis adalahagent. Suatutantangan yang dihadapi adalah bagaimana memotivasi agen sehingga merekabisa seproduktif mungkin sebagai mana jika menjadi pemilik (principal). Suatuelemen kunci dan teori keagenan adalah adanya perbedaan preferensi atau tujuanantaraprincipaldanagent.Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuaidengan kepentingan masing-masing.Agen mengasumsikan menerima kepuasantidak hanya dari kompensasifinancialtetapi juga dari keuntungan-keuntunganlain yang diperoleh dari hubungan keagenan. Keuntungan tersebut dapat berupawaktu luang, kondisi atraktif, fleksibelitasjam kerja dan lain-lain. Dalam kondisiini agen dikatakan mempunyai sikapopportunistic(mementingkan diri sendiri).Jensen dan Meckling (1976)dalam Muliati (2011:27)menambahkanbahwa jika keduakelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orangyang berupayamemaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untukmeyakinibahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentinganprinsipal.Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepatbagi agendan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agenyangmenyimpang.Beberapa kondisi perusahaan yang memungkinkan timbulnyaasimetri informasi yaitu: perusahaan sangat besar, mempunyai penyebaran secara
geografis, memiliki produk yang beragam, dan membutuhkan teknologi(Fitri,2004:275). Menurut Scoot (2003) dalam Lestari (2010:69), terdapatdua tipeasimetri informasi, yaitu:a)Adverse selectionAdverse selection,adalah jenis asimetri dalam mana suatu pihakatau lebih yang akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atautransaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihaklain.Adverse selectionterjadi karena beberapa orang seperti manajerperusahaan dan pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahuikondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada parainvestor luar.b)Moral HazardMoral hazard,adalah jenis informasi asimetri dalam mana suatupihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkansuatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamatitindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksimereka sedangkan pihak-pihaklainnya tidak.Moral hazarddapatterjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalianyang merupakan karakterisktik kebanyakan perusahaan besar.

Pengertian PengungkapanGood Corporate Governance (GCG)

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalamgoodcorporate governancesehubungan dengan struktur dan operasi korporasi;tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan,pemegang saham, dan pihak–pihak yang berkepentingan lainnya, merupakan atau

 secara ringkas dari prinsip–prinsipgood corporate governance, sebagai perlakuanyang setara(equitable treatmentataufairness).Katadisclosurememiliki arti tidakmenutupi atau menyembunyikan.Apabila dikaitkan dengan data,disclosureberarti memberikan data yangbermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar–benarbermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebuttidak akan tercapai.Apabila dikaitkan dengangood corporate governance, dapat ditarikkesimpulan yaitu, pengungkapangood corporate governancemengandung artibahwa laporan keuangan perusahaan dibuat berdasarkan informasi dan kejelasanyang cukup mengenai kegiatan perusahaan sehingga sesuai dengan prinsip–prinsipGood Corporate Governance, dengan demikian informasi tersebut dapatmenggambarkan secara tepat kondisi keuangan perusahaan dan kejadian–kejadianyang terjadi di dalam(internal)perusahaan.

PengertianGood Corporate Governance(GCG)

Istilah “corporate governance” pertama dikenalkanCadbury Committeetahun 1992 dalam laporan yang dikenalCadbury Report. Laporan ini sebagai titikbalik yangmenentukan bagi praktikcorporate governancediseluruh dunia(Sedarmayanti, 2012:53).Corporate governancemerupakan salah satu konsepyang dapat dipergunakan dalam meningkatkanefisiensi ekonomis, yang meliputiserangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, parapemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.Corporategovernancejuga memberikan suatu struktur yangmemfasilitasi penentuansasaran–sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukanteknik monitoring kinerja. Watts (2003) dalam Wisnumurti (2010:33),menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalahkontrak dan membatasi perilakuopportunisticmanajemen adalahcorporate
governance. Berkaitan dengan masalah keagenan,corporate governanceyangmerupakan konsep yang didasarkanpada teori keagenan, diharapkan bisaberfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwamereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengankata laincorporate governancediarahkan untuk mengurangi asimetri informasiantara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakanmanajemen laba (Ujiyanto, 2007:6).Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentangGood Corporate Governanceatau GCG. Namun umumnya mempunyai maksuddanpengertian yang sama.Forum for Corporate Governance in IndonesiaatauFCGI(2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisiCadburyCommittee, yaitu :(Tunggal, 2013:153).”seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegangsaham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawanserta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnyayang berkaitandengan hak–hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yangmengatur dan mengendalikan perusahaan.”Menurut Price Waterhouse Coopers: (Surya, 2008:26)“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yangefektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses,kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapaibisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelolaresiko danbertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders.”
Disamping ituFCGIjuga menjelaskan, bahwa tujuan dari CorporateGovernance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yangberkepentingan (stakeholders).Komite Nasional Kebijakan Governance atauKNKG (2006)menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwaprinsip-prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semuajajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:(Sedarmayanti,2012:55)a.Transparasi (Transparency)Untuk menjagaobyektivitas dalam menjalankan bisnis,perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevandengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangkukepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untukmengungkapkan,tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturanperundang–undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilankeputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentinganlainnya.b.Akuntabilitas (Accountability)Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanyasecara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secarabenar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetapmemperhitungkan kepentinganpemegang saham dan pemangkukepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukanuntuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c.Responsibilitas (Responsibility)Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang–undangansertamelaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungansehingga dapat terpelihara kesinambunganusaha dalam jangka panjangdan mendapat pengakuan sebagaigood corporate citizen.g.Independensi (Independency)Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harusdikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaantidaksaling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.h.Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasamemperhatikankepentingan pemegang saham dan pemangkukepentingan lainnya berdasarkanasas kewajaran dankesetaraan.

Latar Belakang MunculnyaGood Corporate Governance

Munculnya corporate governance dapat dikatakan dilatarbelakangi dariberbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggrismaupun Amerika Serikat pada tahun 1980an dikarenakan tindakan yangcenderung serakahdan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Hal initidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan

 tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi dimana hal inimenjadikannya sebagai pemicu dari kebutuhan akan corporate governance.Secara lebih luas pertentangan kepentingan di suatu organisasi itu terjadiantara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham majoritasdan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenaipelanggaran lindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antaraperusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupunpemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakanbahan kritikan.Pada awalnya corporate governance hanya berkembang di Inggris danAmerika, tetapi seiring berkembangnya kompleksitas bisnis di berbagai negara didunia maka segara berkembang pula di negara-negara lain. Dalam corporategovernance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistemtata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis? Apakah aturan dan sistemyang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak? Kedua haltersebutlah yang menentukan apakah sudah adagood corporate governancedalamsuatu perusahaan.Dewasa ini,corporate governancesudah bukan merupakan pilihan lagibagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vitalserta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan danregulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan corporate governance yangbaik. Bagi Indonesia, perkembangan mengenai regulasi corporate governancebermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta
 (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emitenyang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independentdan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulaidi kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong danmenciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilansebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang sahamminoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen inidiharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporategovernance pada perusahaan-perusahaan public di Indonesia, termasuk BUMN.Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektiftersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari strukturkepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yangterkait dengan kendala internalnya.Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan(Letter of Intent) denganInternational Monetary Fund(IMF) yang mendorongterciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesiamendirikan satulembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenaiKebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri NegaraKoordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusunrekomendasi kebijakan nasionalmengenai GCG, serta memprakarsai danmemantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia.Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman KomisarisIndependen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusanMenteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004tentang pemebentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yangmemperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sectorkorporasi tapi juga di sector pelayanan publik.(Amri, 2011

Bentuk–Bentuk Manajemen Laba (Earnings Management)

MenurutSulistiawan (2010: 21)bentuk–bentuk manajemen laba yangdilakukan oleh manajer antara lain:a.Taking a bathHal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi,termasuk adanya pergantianCEO baru. Jika manajer merasa harusmelaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlahyangbesar. Dengan tindakan ini manajer berharapdapat meningkatkan laba
yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapatdilimpahkan kepada manajerlama.b.Income MinimizationCara ini mirip dengantaking a bathtetapi lebih halus. Cara inidilakukanpada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehinggajika periode yang akan datangdiperkirakan laba turun drastisdapatdiatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.c.Income MaximazationDilakukanpada saat laba menurun. Tindakan atas incomemaximization bertujuan untuk melaporkannet incomeyang tinggi untuktujuan bonus yang besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yangmelakukan pelanggaran perjanjian hutang.d.Income SmoothingDilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yangdilaporkan sehingga dapat megurangi fluktuasi laba yang terlalu besarkarena pada umumnya investorlebih menyukai laba yang relatif stabil

Alasan Melakukan Manajemen Laba (Earnings Management)

Earningsmanagementsebagai suatu fenomena yang dipengaruhi olehberbagai macam alasan yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut.Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi manajemenlaba(earningsmanagement).Menurut Sulistyanto (2011:302)alasan perusahaanmelakukan manajemenlaba adalah:
a.Bonus Scheme(Alasan Bonus)Manajemen akan memilih metodeakuntansi yangmemaksimalkanutilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahan yang memberikanbonus besar berdasarkanearningslebih banyak menggunakan metodeakuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.b.Debt Covenant(Kontrak Hutang Jangka Panjang)Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemenakan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat ‘memindahkan’laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untukmengurangi kemungkinan perusahaan mengalamitehnical defauld(kegagalan dalam pelunasan hutang). Hal ini untuk menjaga reputasimereka dalam pandangan pihak eksternal.c.Political Motivations(Motivasi Politik)Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akancenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnyadengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selamaperiode kemakmuran tinggi. Tindakan akan motivasi ini dilakukan untukmemperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintahmisalnya subsidi.d.TaxationMotivations(Motivasi Pajak)Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen labayang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan untuk tujuanpenghematan pajak pendapatan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini

 karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil keputusan,menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer.e.Changes of Chief Officer(Pergantian CEO)Banyak motivasi yang timbul waktu penggantian CEO. Contohnya,CEO yang mendekati masa pensiun (tugas akhirnya)akan melakukanstrategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.Demikianpula dengan CEO yang kinerja nya kurang baik, ia akan cenderungmemaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.f.Initial Public Offering(Penawaran Saham Perdana)Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasarmodal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimanamenetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, manajerperusahaan yang akango publicmelakukan manajemen laba dalamprospectusmereka dengan harapan dapat menaikkan harapan dapatmenaikkan harga saham perusahaan.

Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management)

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yangterjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhiangka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalammanajemen laba berarti usaha mempengaruhi laba tidak bertentangan denganaturan pelaporan keuangan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)khususnya dalamStandar Akuntansinya yaitu dengan cara memanfaatkan peluanguntuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang dilakukansecara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksipendapatan atau biaya secara fiktif dengan menambah(mark up)atau mengurangi(mark down)nilai transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkattertentu yang dikehendaki(dalam Boediono, 2005:173).Manajemen laba(earnings management)adalah tindakan-tindakan manajeruntuk menaikkan (menurunkan)laba periode berjalan dari sebuah perusahaanyang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomiperusahaan jangka panjang(Sulistyanto, 2011:299). Seringkali proses inimencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah,yaitu laba. Manajemen laba dapat berupakosmetik, jika manajer memanipulasi

 akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapatterlihatnyata, jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengantujuan mengubah laba (Subramanyam, 2010: 131).Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atasakrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalahselisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrualdapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memangsewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebutnormalaccrualsataunon discretionary accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakanmanipulasi data akuntansi yang disebut denganabnormal accrualsataudiscretionary accruals. (Utami, SNA 2005:102)Berdasarkan pada kajian McNichols (2000)serta Dechow dan Skinner(2000) maka proksi manajemen laba yang digunakan adalah model spesifik akrualyaitu akrual modal kerja. Penggunaan akrual modal kerja lebih tepat sebagaimanayang telah dikaji oleh Peasnelletal. (2000). Akrual diskresioner tidak diestimasiberdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, olehkarena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasanpemakaian penjualan sebagai deflator akrual modal kerja adalah karenamanajemen laba banyak terjadi pada akun penjualansebagaimana yangdiungkapkan oleh Nelsonet al. (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflatorjuga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi model DeAngelo (1986)menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan penjualan.
 Permasalahan manajemen laba merupakan masalah keagenan yangseringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atauperbedaan kepentingan antarapemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan.Terlebihlagi, manajemen sebagai pengelolaperusahaan memiliki informasi tentangperusahaan lebih cepat,lebih banyak, dan lebih valid dari pada pemegang saham(asymmetric information)sehingga memunginkan manajemen melakukan praktekakuntansi dengan berorientasi pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan(prestasi) tertentu.Scott dalam Purwandari (2011:24) membagi cara pemahamanatas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagaipelakuoportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapikontrak kompensasi, kontrak utang danpolitical costs (Oportunistic EarningManagement). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektifefficient contracting(Efficient Earning Management), dimana manajemen labamemberimanajer suatu fleksibelitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaandalam mengantisipasi kejadian–kejadianyang tak terduga untuk keuntunganpihak–pihak yang terlibat dalamkontrak

Pengertian Laba

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba adalah pebedaan antarapendapatan (revenue) dengan yang direalisasi yang timbul dari transaksi padaperiode tertentu dihadapkan dengan beban yang dikeluarkan pada periode tertentutersebut.Pengertian laba menurut Soemarso (2004: 277), “yaitu merupakan selisihlebih antara pendapatandan pengeluaran, atau suatu kelebihan pendapatan yangditerima oleh suatu perusahaan sesudah dikurangi pengorbanan yangdikeluarkan, yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal darikegiatan usaha.”Laba adalah (Santoso, 2009: 30)“kenaikan modal (aktivabersih) yangberasal dari transaksi sampinganatau transaksi yang jarang terjadi dari suatubadan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhibeban usaha selama suatu periode yang timbul dari penjulan aktiva tetap.”Apabiladikaitkan dengan penghasilan pengertian laba dapat dibagimenjadi duabagian, yaitu:a.Laba yang belum direalisir, merupakan laba yang terjadi karena adanyatransaksi penjualan dengan pihak ketiga.b.Laba yang belum direalisasi, adalah laba yang terjadi karena adanyakenaikan nilai aktiva dan belum terjadi transaksi, laba yang belumdirealisasi akan diakui saat terjadinya transaksi dengan pihak ketiga.
Menurut Belkaoui(2012:204), definisi tentang labaini mengandung limasifat, yaitu:a.Laba akuntasi didasarkan pada transaksi yang benar–benar terjadi, yaitutimbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.b.Laba akuntansi didasarkan pada prinsiprevenueyang memerlukan batasantersendiri tentang apa yang termasuk hasil.c.Laba akuntansi didasarkan pada “periodic”laba itu, artinya merupakanprestasi perusahaan itu pada periode tertentu.d.Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentukhistorisyang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.e.Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “matching”, artinya hasil dikurangibiaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama.Kebaikandari konsep laba akuntansi ini adalah:a.Kebaikan terus–menerus diuji dan ditelusuri.b.Karena perhitungan didasarkan pada kenyataan yang terjadi (fakta) dandilaporkan secara objektif maka perhitungan laba ini dapat diperiksa.c.Memenuhi prinsip “conservatisme” karena yang diakui hanya laba yangdirealisasi atau tidak memperhatikan perubahan nilai.d.Dapat dijadikan sebagai alatkontrol oleh manajemen dalam melaksanakanfungsi–fungsi manajemen.Namun disamping itu terdapatpula kelemahan yang terkandungdalamkonsep laba tersebut yang dijelaskan oleh Safri (2011: 274):

 a.Sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal ini timbulkarena dalammetode menghitung “cost”, perbedaan waktu antara realisasidan biaya.b.Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul darikenaikan nilai. Kenaikan ini ada tetapi belum direalisasi.c.Penerapan prinsip realisasi,historical cost, danconservatismedapatmenimbulkan salah pengertian terhadap data yang disajikan.Hendriksen dan Most yang dikutip Safri (2011: 274), memberikanpenjelasan tentang kelemahan laba, yaitu:a.Konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalamteoriakuntansi, karena dinilai:1)Belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menuntukan nilai arusjasa dan perubahan nilainya.2)Belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitunganlaba.3)Ketidaksepakatan antara berbagai pihak, siapa yang menjadi pemakaiinformasinet incomeini.b.Standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai carayang berbeda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaandalam suatu periode tertentu.c.Informasi lainnya diluar data historis lebih bermanfaat bagi investor dalampengambilan keputusan.d.Kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek.e.Perubahan tingkat harga telah merubah arti laba yang diukur berdasarkannilai historis, sehingga perubahan nilai uang atautingkat inflasi belumdiperhitungkan dalam laporan keuangan.f.Kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi labasemakin bermanfaat.

Pengertian Manajemen

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Dengan adanya manajemen yang baik makaakan memudahkan terwujudnyatujuan dari suatu perusahaan. Sejumlah orang–orang yang melakukan aktivitasmanajemen dalam suatu badan tertentu dalam arti tunggaldisebut sebagaimanajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawabatas terselenggaranyaaktivitas–aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai denganmenggunakan bantuan orang lain.Dengan manajemen puladaya guna dan hasilguna unsur–unsurmanajemen dapat ditingkatkan. Adapun unsur–unsurmanajemen itu terdiri dari:man, money, method, machines, materials,danmarkets, yang biasa disingkat dengan 6M.Manajemen berasal dari katato manageyang artinya mengatur. MenurutHasibuan (2007: 1)dengan melihat arti kata tersebut makaakan timbul pertanyaantentang: apa yang akan diatur, apa tujuan dari pengaturan itu, mengapa harus
diatur, siapa yang mengatur, danbagaimana cara mengaturnya. Jawaban ataspertanyaan–pertanyaan tersebutakan diuraikan sebagai berikut:a.Mengatursemua unsur manajemen, yakni 6Mb.Tujuan pengaturan adalah agar 6M dapat lebih berdaya guna dan berhasilguna dalam mewujudkan tujuanc.Harus diatur supaya 6M itu dapat bermanfaat lebih optimal, terkoordinasidan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuanorganisasid.Orang yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitupimpinanpuncak, manajer tengah dansupervisore.Cara mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan–urutanfungsi manajemen tersebutDalam manajemen juga terdapat dasar–dasar yang mendasari manajerdenganmelakukan tugas–tugas yangdidelegasikan kepadanya. Dasar–dasarmanajemen tersebut adalah sebagai berikut:a.Adanya kerja sama diantara sekelompok orang didalam ikatan yang formalb.Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapaic.Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teraturd.Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baike.Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakanf.Adanyahuman organizationBerdasarkan dari hal–hal yang telah dikemukakan diatas, maka yangdisebut dengan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang megatur prosespemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber–sumber lainnya secaraefektif dan juga efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Teori Keagenan(Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orangatau lebih(principal)mempekerjakan orang lain(agen)untuk memberikan suatujasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepadaagen tersebut.Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkanperusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik(owner–manager)sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebardengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan inimengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimanakepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan beradapada tangan tim manajemen.Dalam hal ini pemegang saham sebagai principalmempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuanganyang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agendiasumsikan menerima kepuasaan berupakompensasi keuangan dan syarat–syaratyang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15).Hubunganantaraagen dan principal(pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat,dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanyapihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.Eisenhardt, 1989(dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teoriagensi menggunakan tiga asumsi sifat manusiayaitu: (1) manusia pada umumnyamementingkan diri sendiri(self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatasmengenai persepsi masa mendatang(bounded rationality), dan (3) manusia selalumenghindari resiko(risk averse).Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangandalam pelaporan kepadaprincipalakibat adanya keinginan untuk memenuhitujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkanagen tidak selalu berbuat yang terbaik bagiprincipal, sehingga muncul masalahkeagenan.Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuankontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikiandibutuhkan kontrak yang efisien yaitukontrak yang jelas untuk masing–masingpihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapatmeminimumkan konflik keagenan.Masalah keagenan ini dapat terlihat dalamaktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanyaasymmetric information.Asimetri antara manajemen(agen)dengan pemilik(principal)dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukanmanajemen laba(earnings management)dalam rangaka menyesatkan pemilik(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.Pada prinsipnyateori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikankonflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnisyangberdampak merugikan. Untuk menghindari konflik,kerugian, diperlukan prinsip–
prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik.Wilson Arafat(2008) dalamPurwandari (2011:22) menjelaskan bahwaagency theoryini dalam tataranempirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakanperusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnyakepemilikan denganpengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain danadari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikanperlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.Mekanisme ini yang dinamakangood corporate governancesebagai konsepkelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.

Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor

Konflik peran terjadi pada saat individu merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran. Konflik peran merupakan gejala psikologis yang dialami oleh seorang auditor akibat dari adanya dua tuntutan yang saling bertantangan dalam kurun waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik peran biasanya akan menjadikan seseorang bimbang dalam mengambil keputusan dan ragu-ragu dalam bertindak. Konflik peran juga memiliki dampak besar bagi individu dan perusahaan. Dampak bagi individu meliputi menjadi tidak puas dan buruk dalam menyelesaikan pekerjaan sedangkan

 bagi perusahaan yaitu, kualitas rendah, pergantian pekerjaan semakin tinggi. Akibat lainnya yang bisa ditimbulkan adalah bekerja menjadi tidak nyaman, ketegangan kerja dan berbagai hal negatif lainnya yang berdampak pada hasil pekerjaan tidak maksimal (Fanani et al. 2008)

Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor

Penggunaan pendekatan struktur audit dapat mendukung auditor dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik yang dapat meningkatkan kinerja auditor. Pengetahuan tentang struktur audit serta penerapannya dalam melaksanakan jasa audit akan menjadikan pelaksanaan tugas audit lebih terstruktur dan dapat dijalankan dengan baik. Struktur audit membantu atasan dalam memberikan tugas kepada staff auditnya mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Struktur audit dapat menjelaskan bagaimana suatu proses audit dilakukan. Penggunaan struktur audit juga akan membantu memperjelas arus kerja dan pengaturan dalam tim, serta membantu auditor dalam mengambil keputusan sehingga mempermudah tugas auditor

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran

Menurut “Sedarmayanti (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah sebagai berikut”:1.Masalah Komunikasi, terjadi karena adanya salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.2.Masalah Struktur Organisasi, terjadi karena adanya kekuasaan antara departemen dengan kebutuhan atau sistem penilaian yang bertentangan dan persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas.3.Masalah Pribadi, terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai–nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.

Bentuk-Bentuk Konflik Peran

Menurut Muchlas (2008) bentuk konflik peran yang dialami individu ada tiga, yaitu:1.Konflik antara orang dan peran. Konflik ini terjadi antara kepribadian dan ekspektasi peran yang tidak sesuai. Adanya pertentangan antara nilai-nilai dan keyakinan pribadi seseorang dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya auditor yang bekerja dalam kelompok dimana anggota-anggota dalam kelompok tersebut memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda pula. Ketika menghadapi permasalahan selama

 proses penugasan setiap anggota kelompok pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadapan permasalahan tersebut, dalam hal ini auditor berusaha untuk saling menerima tanggapan satu dengan yang lain untuk mencapai satu kesepakatan bersama meskipun disatu sisi kesepakatan tersebut bertentangan dengan diri atau kepribadian auditor tersebut.2.Konflik dalam peran (intrarole). Konflik ini muncul karena adanya ekspektasi yang saling bertentangan, bagaimana peran yang diberikan itu sebaiknya dijalankan. Contohnya ketika seorang auditor berada pada situasi tekanan untuk melakukan tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan melaksanakan salah satu perintah saja akan menimbulkan terabainya perintah yang lain, tugas pertama datangnya dari kode etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari sistem pengendalian yang berlaku di perusahaan. Apabila auditor bertindak sesuai dengan kode etiknya maka auditor akan merasa tidak berperan sebagai karyawan perusahaan dengan baik. Sebaliknya, apabila auditor bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan, maka auditor akan merasa telah bertindak secara tidak profesional dimana hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya. Dalam hal ini auditor tersebut sedang mengalami konflik dalam peran.
 3.Konflik antar peran (interrole). Konflik ini muncul karena adanya syarat-syarat yang berbeda antara dua atau lebih peran yang harus dijalankan pada saat yang sama. Posisi di tempat kerja seringkali menimbulkan konflik dengan posisi di luar tempat kerja. Contohnya auditor wanita yang sudah menikah, karyawan tersebut menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai karyawan di KAP. Hal ini dapat menimbulkan konflik peran ketika karyawan tersebut harus menjalankan tugas sebagai seorang pekerja atau karyawan di sisi lain dia juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.Pemahaman mengenai konflik peran sebagai bentuk kebingungan peran yang harus dilakukan oleh karyawan. Adanya instruksi ganda yang saling berbeda dan harus dilakukan pada waktu bersamaan merupakan refleksi dari konflik peran. “Konflik peran secara khusus juga dilihat sebagai bentuk ketidaksesuaian antara peran yang harus dilakukan dan tuntutan pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar profesional tertentu yang diyakini dan dianut oleh karyawan (Rosally dan Jogi, 2015)”.

Definisi Konflik Peran

“Kinicki dan Kreitner (2013) konflik peran adalah ketika individu merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar, maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran”. Konflik peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika, atau standar dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. Konflik peran merupakan suatu keadaan yang muncul karena mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan kemandirian profesional. “Kondisi ini umumnya terjadi karena adanya dua perintah yang tidak sama atau berbeda yang diterima secara bersamaan, dan dari pelaksanaannya salah satu perintah saja akan menyebabkan terabaikannya perintah yang lainnya (Fanani et al., 2008)”.Menurut “Rizkia (2015) konflik peran terjadi apabila penyesuaian atas seperangkat harapan mengenai pekerjaan, bertentangan dengan seperangkat harapan yang lainnya”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang individu yang profesional sering mendapatkan dan menerima dua perintah sekaligus. Dalam hal ini, Auditor merupakan salah satu contoh profesi terjadinya dua perintah secara bersamaan. Perintah tersebut yang pertama bersumber dari kode etik profesi yang sesuai, agar integritas auditor tetap terjaga dan yang kedua bersumber dari bentuk pengendalian yang berfungsi di perusahaan yang dilakukan adanya pengauditan. Biasanya yang terjadiadalah apabila dilaksanakannya perintah yang satu, maka perintah satu yang lainnya akan terabaikan jika terjadinya dua perintah secara bersamaan seperti yang telah dijelaskan tersebut. Konflik peran dapat terjadi kepada akuntan publik, namun seorang akuntan publik tetap harus memenuhi perannya dengan kemampuan yang dimilikinya, walaupun ketika adanya dua atau lebih perintah peran yang harus dilaksanakan. “Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) mendefinisikan konflik peran sebagai suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja”. Konflik peran dalam diri individu terjadi apabila seorang individu mengalami ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia diharapkan untuk melaksanakannya saling bertentangan dengan dirinya dan melebihi dari kemampuannya (Handoko,2012).

Komponen Struktur Audit

1.Prosedur dalam pelaksanaan auditMenurut “Mulyadi (2002:86) prosedur audit yang dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut”:
a.Inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan menentukan keaslian dokumen tersebut.b.Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan suatu kegiatan secara langsung. Dengan melakukan pengamatan auditor akan memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.c.Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.d.Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh konfirmasi secara langsung dari pihak ketiga yang independen. e.Penelusuran, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi.
f.Pemeriksaan bukti pendukung, meliputi inspeksi terhadap dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. g.Perhitungan, meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau persediaan ditangan, serta pertanggungjawaban penyelidikan lebih mendalam.h.Pelaksanaan Ulang, merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien.i.Teknik Audit Berbantuan Komputer, apabila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan computer computertechnique dalam menggunakan berbagai prosedur audit di atas. 2.Petunjuk atau Instruksi Pelaksanaan AuditSetiap auditor wajib memperhitungkan apakah auditor tersebut akan menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Jika auditor menetapkan untuk menerima perikatan audit calon kliennya, maka auditor akan melakukan audit dalam beberapa tahap. Menurut Mulyadi (2002:122) tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:
a.Penerimaan Perikatan Audit adalah kesepakatan dua pihak untuk membentuk suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang membutuhkan jasa auditing membentuk suatu ikatan perjanjian dengan auditor.b.Perencanaan Audit adalah penentuan keberhasilan penyelesaian perikatan berdasarkan kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.c.Pelaksanaan Pengujian Audit, tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk ke dalam kelompok standar pekerja lapangan.d.Pelaporan Audit merupakan tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan.3.Menaati Keputusan yang DitetapkanMenurut “Mulyadi (2002:60) standar teknis merupakan setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya berdasarkan standar teknis dan standar profesional yang saling berhubungan sesuai dengan keahliannya”. Anggota memiliki kewajiban untuk mengerjakan penugasan dari penerimaan jasa, selama penugasan tersebut searah dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan profesional yang harus dipatuhi adalah standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.4.Penggunaan Media Transformasi (Komputer)
Menurut Mulyadi (2002:344) ada dua kondisi yang menyebabkan auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK:a.Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit dalam sistem informasi komputer.b.Dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur audit dalam pemeriksaan.Ada beberapa manfaat dari teknik audit berbantuan komputer, diantaranya adalah:a.Pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji semua transaksi dalam file komputer. b.Prosedur reviewanalitik seperti penggunaan perangkat audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa.c.Pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk menguji prosedur akses ke perpustakaan. d.Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprograme.Mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda record dan berbeda format.f.Pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu. g.Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran.
h.Membuat persamaan dengan operasional

Definisi Struktur Audit

“Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukanaudit (Bowrin dalam Fananiet al., 2008)”. Menurut “Muslim (2002) seperti dikutip oleh Alfianto dan Suryandari (2015) dijelaskan bahwa struktur audit mencakup apa yang harus dilakukan, instruksi bagaimana pekerjaan harus diselesaikan, alat untuk melakukan koordinasi, alat untuk pengawasan dan pengendalian audit serta alat penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan.”Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam melakukan tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan struktur audit yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berdampak positif terhadap konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi pemisahan pelayanan atau kualitas. Contoh, sebelum melakukan penugasan dilapangan, biasanya auditor melakukan planningkarena setiap klien memiliki bisnis yang berbeda-beda sehingga tingkat kesulitan yang dihadapi oleh auditor juga akan berdeda. Dalam melakukan planningtersebut hal pertama yang harus diperhatikan adalah tim audit harus paham mengenai bisnis klien tersebut bagaimana kemudian resiko bisnisnya seperti apa. Hal ini kemudian akan didiskusikan tahap demi tahap untuk menghemat waktu pengerjaan, setelah tahap demi tahap selesai dilakukan selanjutnya permintaan dokumen dapat dijalankan.

Kriteria Penilaian Kinerja Auditor

Menurut “Trisnaningsih (2007) kriteria penilaian kinerja auditor dapat diukur dengan menggunakan”:1.Kemampuan, keahian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan faktor usia.2.Komitmen Profesional, dalam prinsip etika profesi ikatan Akuntansi indonesia dalam Mulyadi (2002:53) menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik,

 pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini mengarahkan anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etik dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.3.Motivasi, menurut Trisnaningsih (2007) adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang menggerakkan keinginan individu untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan.4.Kepuasan Kerja, meliputi kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Kreitner dan Kinicki (2013) yaitu:a.Pemenuhan kebutuhan, kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. b.Perbedaan, kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya bila apa yang diterima sesuai dengan harapan maka individu akan merasa puas.
  c.Keadilan, kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja.Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh auditor untuk menghasilkan suatu karya yang dicapai atas beban yang telah diberikan kepada auditor, yang diukur melalui kuantitas, kualitas serta ketepatan waktu. “Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas jumlah hasil kerja (output) yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007)”.Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kinerja auditor merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan untuk mencapai hasil audit sesuai dengan yang seharusnya. Kinerja auditor dapat menjadi tolak ukur bagi evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam suatu organisasi, dalam hal ini yaitu auditor yang melaksanakan pengauditan.

Definisi Kinerja Auditor

“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama (Robbin, 1986)”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dijelaskan kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman, intensitas dan waktu yang diukur dengan mutu kerja yang dihasilkan. Auditor merupakanakuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar auditing yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik (Mulyadi, 2002). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah hasil kerja yang diperoleh oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kinerja Auditor menurut Mulyadi (2002) dalam Rosally dan Yogi (2015) adalah akuntan publik yang melakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebuttelah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip perusahaan”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dalam Rosally dan Yogi (2015) kinerja auditor merupakan aktivitas atau pelaksanaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.Menurut Malan et al.(1984) Kinerja audit merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang dihendaki, serta ketaatan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Fungsi kinerja audit adalah memberikanreviewindependen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.

Toeri Peran(Role Theory)

Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi tertentu dalam suatu unit sosial, kedudukan, status sosial seseorang dan tanggung jawab, sekaligus menggambarkan hak dan kewajiban seseorang. “Dalam teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial dalam mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan kedudukan yang di lingkungan masyarakat ( Katz dan Kahn, 1978, dalam Jogi dan Rosally, 2015)”.Dalam teori peran menyatakan bahwa jika peran yang diperankan seseorang tidak sesuai dengan yang ekspektasi diharapkan, maka akan timbul konflik peran, mereka juga dapat mengalami tekanan dalam diri individu tersebut yang menyebakan stres dan merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sedang dilakukan yang menjadikan kinerja mereka menjadi kurang efektif. “Tingkat peran dipengaruhi juga oleh seberapa besar seseorang dengan profesi yang dimiliki dapat mempertahankan sikap profesionalan mereka dalam suatu perusahaan dan seberapa jauh lingkungan pengendalian yang ditetapkan didalam perusahaan dapat mengancam otonomi para profesi tersebut (Puspa dan Rianto, 1999)”.Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti ada tekanan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan tersebut. Tekanan karena peran atau tugas yaitu kondisi dimana setiap peranan seseorang mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Ekspektasi tersebut dipengaruhi oleh harapan orang lain dan dapat berbenturan, menjadi tidak jelas, dan dapat menyulitkan peranan seseorang. Hal ini juga dapat dialami oleh auditor dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang auditor.Dengan melihat banyaknya peran yang harus dijalankan oleh auditor dalam melakukan perkerjaan sehari-hari, teori peran dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan dalam interaksi yang melibatkan seorang auditor serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dihasilkan auditor atas peran yang dijalankan

Teori Keagenan (Agency Theory)

“Hubungan ini adalah suatu kontrak yang mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal oleh satu orang atau lebih kepada pihak agen untuk melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal tersebut(Jensen,1976 dalam Abdul dan Siregar, 2012)”. Dalam teori keagenan menjelaskan pemegang saham dijadikan sebagai principal dan manajemen sebagai agent, dimana manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemilik tentunya menghendaki return yang tinggi atas investasi yang mereka miliki, sedangkan disatu sisi manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka. Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena asimetri informasi, asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama dengan agent dengan principal. Untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi antara principal dan agent solusi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor berperan sebagai penengah antara principal dan agent yang berbeda kepentingan. Tugas auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini hasil kinerja auditor menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh perusahaan. Kinerja auditor dinilai baik dan buruk berdasarkan kualitas audit yang dihasilkan, jika kualitas audit yang dihasilkan baik maka kinerja auditor tersebut juga akan dianggap baik, dan sebaliknya. Kinerja auditor juga berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam melakukan penugasan audit, diantaranya adalah struktur audit merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk mempermudah auditor dalam melaksanaka audit (Bowrin dalam Fanani et al., 2008). Kemudian konflik peran menurut Kinicki dan Kreitner (2013) konflik peran adalah “ketika individu merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar, maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran”. Konflik peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika, atau standar dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. Ketika auditor berhadapan dengan agen pada saat penugasan adanya tuntutan yang dirasakan bertentangan dengan prinsip auditor, maka auditor tersebut mengalami konflik peran hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja auditorkondisi ini juga akan mempengaruhi hasil kinerja auditor

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerialadalah saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme yang dapat berperan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, para manajer perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang jujur dan benar sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi (Astria, 2011).Hasil penelitian dari Auditya dan Wijayanti (2013)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial akan menghasilkan dampak langsung terhadapintegritas laporan keuangan, kepemilikan manajerialselalu melakukan intervensi terhadaplaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga integritas laporan keuangan akan selalu berubah mengikuti keinginan pemilik manajerial

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa banyak informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi (Saksakotama, 2014).Dengan demikian, bahwa semakin besar perusahaan akan lebihmemperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.Hasil penelitian dari Setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakanbahwa semakin besar perusahaan akan lebihmemperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.Penelitian ini sejalan dengan penelitianGayatri dan Suputra (2013) yang menunjukkanbahwa ukuran perusahaan berpengaruh positifterhadap integritas laporan keuangan karenasemakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan.

Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensiyaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan prosedur audit. Dengan demikian,semakin lama hubungan antara auditor dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan keuangan tersebut menjadi rendah. Hasil penelitian dari Susiana dan Herawaty (2007)dan Subandono (2017)menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit yaitusuatu badan yang dibentuk disuatuperusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam Susiana dan Herawaty, 2007).Dalam hal pelaporan keuangan, tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Astinia, 2013).Integritas yaituprinsip moral yang tidak memihaksiapapun, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apaadanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007).Integritas laporan keuangan menunjukan bahwa informasi itu benar, jujur, akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya.Dengan demikian komite audit dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan praktek manipulasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi integritas laporan keuangan (Astria, 2011).Hasil penelitian dari Gayatri dan Suputra (2013) menunjukan hasil bahwakeberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi komite audit maka semakin tinggi nilai integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri (2015) dan Jama’an (2008). Yang menunujukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan ( Rizkita dan Suzan, 2015). Kepemilikan manajemen adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak internal dalam suatu perusahaan (Arif dan Bambang, 2007 dalam Wulandari dan Budiartha, 2014). Sedangkan menurut Fajaryani (2016) kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang seara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan komisaris.Kepemilikan manajerial juga mempunyai peran dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham karena mereka juga bagian dari pemegang saham, dengan cara tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan (Astria, 2011).Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah berapa besar prersentase kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan tersebut

Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva,total penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ada beberapa instrumen yangdigunakan untuk mengukur besar kecilnyaukuran perusahaan, seperti total aset, total penjualan, nilai kapitalisasi pasardan jumlah karyawan. Semakin besarnilai instrumen tersebut, maka semakin besarpula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikanaterdapathubungan positif antara ukuran perusahaan dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan sehingga memiliki sinyalpositif dimata masyarakat (Jama’an,2008).Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar pula. Denganadanyasumber daya yang besar itu, perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi itumenjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, jaditidak perlu adanyatambahan biaya yang besar untukmelakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecildengan sumber daya yangkecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan yang berskala besar, sehingga untukmenyajikan informasi yang lebih luas membuhkanbiaya yang besar (Astinia, 2013).Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan

Peran Independensi

Independensi sangat berperan penting bagi profesi akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010) a.Dasar bagi akuntan publik untuk melaporkan dan menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang telah di audit dan diperiksanya. Laporan keuangan yang telah di audit dan diperiksa dapat menjadi kredibilitas dan dapat diandalkan untuk pihak yang berkepentingan.b.Profesi akuntan publik ini merupakan profesi yang memerlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sekali saja akuntan publik ini menurunkan independensi auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen maka kepercayaan masyarakat akan otomatis menurun, karena dianggap kurang menjaga independensinya.Independensi akuntan publik ini tidak mudah untuk dipengaruhi dan akuntan publik ini harus bersikap netral dan tidak memihak siapapun. Akuntan publik ini perlubersikap jujur kepada pemilik perusahaan, manajemen, kreditur dan pihak yang memberikan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik tersebut.Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa independensi mempunyai peran yang penting bagi profesi akuntan publik karena akuntan publik memerlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan digunakan sebagai dasar bahwa laporan keuangan tersebut sudah di audit

Aspek Independensi

Menurut Taylor (1997) dalam Susiana dan Herawaty (2007)ada dua aspek independensi, yaitu: a.Independensi sikap mental (independence of mind/independence of mental attitude), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikapindependen. b.Independensi penampilan (image projected to the public/appearance of independence), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2aspek independensi yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan

Pengertian Independensi

Independensiyaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).Independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal di atur pada lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat dalam Peraturan nomor VIII.A.2. Salah satu peraturan yang tertera dalam keputusan tersebut diantaranya membatasi hubungan antara auditee dan auditor dalam jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu kerja sama antara emiten dengan kantor akuntan harus diganti setiap lima tahun dansetiap tiga tahun untuk auditor.
Sedangkan menurut Susiana dan Herawaty (2007)independensi merupakan kebijakan yang menetapkan bahwa KAP memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua tingkatan atau ejnjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Standar Profesi Akuntan Publik.Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan independensi adalah sikap netral dan tidakmemihak siapapun saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan

Pengertian Komite Audit

Komite audit yaitusuatu badan yang dibentuk disuatuperusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam Susiana dan Herawaty, 2007).Komite audit dibentuk oleh dewan direksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan independen atas audit ekstern dan proses laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit mempunyai peran dan tanggungjawab mengawasi audit laporan keuangan, memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku sudah terpenuhi, selanjutnya memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Astria, 2011).Sedangkan menurut Anita (2016) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bawa komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan tugas dan memelihara independensi akuntan.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 tahun 2013, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.Yang bertugas memberikan informasi adalah perusahaan kepada para pemangku kepentingan.Sedangkan Menurut Hanafi (2000), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :a.Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya mengenai potensial perusahaan saat ini maupun yang akan dating untuk pembuatan keputusan investasi, pemberian kredit dan investasi lainnya.b.Memberikaninformasi yang bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.c.Memberikan informasi yang bermanfaan untuk investor, kreditur dan pemakai lainnya yang digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu dalam penerimaan bunga dan deviden.Berdasarkan beberapa tujuan laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah suatu informasi yang yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan

Pengertian Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan mengenaidata keuangan atau aktivitas perusahaan selama periode tertentu(Astinia, 2013).Integritas yaituprinsip moral yang tidak memihaksiapapun, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007).Untuk menyajikan laporankeuangan semua data laporan keuangan tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi,guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan saat itu.Integritas laporan keuangan menurut Rahiim (2013), secara terminology mempunyai arti sifat, mutu atau keadaan yang menhasilkan satu kesatuan yang utuh sehingga mempunyai potensi kujujuran dan kewibawaan. Integritas laporan keuanagn adalah sejauh mana perusahaan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan informasi yang jujur dan benar. Sedangkan menurut Hardiningsih (2010) integritas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan yang sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutup atau disembunyikan.Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuanganyaitu laoran keuangan yang disajikan secara jujur dan apa adanya.

Hubungan Keagenan

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa terdapat 3 hubungan keagenan antara lain :a.Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit disbanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya.Sedangkan manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporan laba lebih konservatif.b.Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.c.Anatara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif.Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi.Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemegang saham dengan manajemen, manajemen dengan kreditur dan manajamen dengan pemerintah.

Pengertian Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory)yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (principal) dan yang kedua manajemen (agent). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Astria, 2011). Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (investor) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.
Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent)dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).Kepemilikan dan pengendalian yang terpisahdalam suatu perusahaan adalahsalah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yangbisadisebut dengan konflik keagenanatau (agency theory). Konflik keagenan timbul antarapihak yang memiliki kepentingandantujuan yangberbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untukperusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders(Putra,2012).Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkanbahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara 2 pihak yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),
dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang
atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan
perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik
(owner–manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar
dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini
mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana
kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada
pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai principal
mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan
yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi keuangan dan syarat–syarat
yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15). Hubungan antara
agen dan principal (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang
dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya
pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.
Eisenhardt, 1989 (dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teori
agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan
dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk memenuhi
tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan
agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, sehingga muncul masalah
keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan
kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian
dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing–masing
pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat
meminimumkan konflik keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam
aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya
asymmetric information. Asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik
(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba (earnings management) dalam rangaka menyesatkan pemilik
(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.
Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan
konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang
berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip–
prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Wilson Arafat (2008) dalam
Purwandari (2011:22) menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran
empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan
perusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya
kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana
dari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikan
perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.
Mekanisme ini yang dinamakan good corporate governance sebagai konsep
kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah terdiri
dari : SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLBdanSMKberikut menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
pasal 3. Pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) ke setiap sekolah dalam periode triwulan oleh pemerintah. Namun, tidak pada wilayah terpencil, akses wilayah yangsulit
dan membutuhkan tambahan biaya yang lebih mahal, maka dari
itu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuksekolah di wilayah – wilayah tersebut dilaksanakan setiapsatusemester atau enam bulan.Kepala sekolah memegang kendali dalampengelolaandanaBantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalampendistribusiandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami
kendala, seperti tidak tepat waktunya pendistribusian danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebabkanolehbeberapa faktor. Sekolah harus mampu mengelola dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar yang berkualitas. (Wirakusuma et al., 2017)

Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
19pasal 15 bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakanmelalui mekanisme pengadaan barang dan/jasa di sekolah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai
pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Sekolahmenggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untukmembiayai operasional penyelenggara pendidikan di sekolahmeliputi banyak komponen

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis PengelolaanDana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 1 bahwa danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yangdigunakan terutama untuk menandai belanja nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaprogram wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk menandai
beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang – undangan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikanpemerintah, digunakan untuk penyediaan pendanaan biayaoperasional bagi satuan pendidikan. Selain itu, pemerintahberharap semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikantanpa perlu memikirkan biaya pendidikan dan dapat memenuhi
kebutuhan para siswa tanpa adanya pungutan untuk orangtua. (Julantika et al., 2017).

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Perlunya menerapkan prinsip – prinsip Good CorporateGovernance terdapat banyak alasan, salah satu alasan utamayang dikemukakan oleh para pakar ialah bahwa prinsip – prinsipGood Corporate Governance diperlukan untuk mengatasi
masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyakhal
yang harus diperbaiki dalam Corporate Governance, seperti
pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, dan meningkatkan hubungandengan investor. Menurut Gudono (2017:143) teori keagenan (Agency Theory) beban yang muncul karena tindakanmanajemen tersebut menjadi agency costs. Agency costs adalahmerupakan biaya yang terjadi manakala solusi organisasi adalahyang dipilih, dengan kata lain aspek kemungkinan bahwamanajemen bisa sengaja mengeksploitasi keunggulan informasi
yang dimilikinya untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak hanya perusahaan atau usaha – usaha korporasi, padabidang pendidikan juga membutuhkan penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance. Untuk instansi pendidikankhususnya sekolah, implementasi yang dibutuhkan yakni GoodSchool Governance. Good School Governance adalah sebuahperangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengantata kelola yang baik. Salah satu hal yang memerlukan penerapanprinsip Good School Governance yakni dalampengelolaankeuangan sekolah. (Susanti, 2019)
Komponen yang menjadi landasan tata kelola suatuperusahaan atau instansi lain dapat disebut baik yakni prinsip- prinsip Good School Governance atau Good CorporateGovernance. Prinsip – prinsip utama Good School Governanceatau Good Corporate Governance yang harus dijalankan dalammanajemen berbasis sekolah (Dasor, 2018), antara lain :
1. Partsipasi Dalam bidang pendidikan partisipasi berhubunganerat
dengan keterlibatan elemen – elemen penunjang pendidikan. Obyek sasaran dari suatu kebijakan yang diputuskan, nilai
partisipasi tidak hanya memperlakukan stakeholders tetapi
menjadi salah satu pelaku atau subjek utama. Keterlibatan pihaksekolah, masyarakat dan pemerintah dibutuhkan dalampengambilan kebijakan publik tidak hanya menghasilkankebijakan yang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, namunjuga membuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadappelaksanaan kebijakan itu. Sebagai penunjang pendidikan, setiapelemen memiliki tugas dan tanggungjawab masing – masingyang bertujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu. 2. Keterbukaan (Transparancy)
Adanya keterbukaan dan kemudahan akses bagi seluruhstakeholders dalam proses pengambilan kebijakan publikpendidikan, khususnya dalam penggunaan sumber daya yangberkaitan dengan publik pendidikan merupakan syarat
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang baik. Keterbukaan merupakan salah satu aspek dalamterwujudnyapelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari
keterbukaan ini membangun rasa saling percaya antarastakeholders pendidikan.Dengan adanya keterbukaan memberikan jaminan kepadamasyarakat memdapatkan informasi kebijakan sehinggamemudahkan masyarakat dan stakeholders melaksanakankontrol. Dalam manajemen berbasis sekolah, keterbukaanatautransparancy dilihat pada tiga aspek, yaitu : 1) adanya kebijakanterbuka terhadap pengawasan, 2) adanya akses informasi
sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakandalam pendidikan, 3) berlakunya prinsip check and balance antar
stakeholders pendidikan. 3. Daya Tanggap (Responsivitas)
Kemampuan pimpinan lembaga pendidik bertujuan untukmengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, danmengembangkan program – program yang sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan siswa atau anak didik merupakan penjelasandari
daya tanggap atau responsivitas. Daya tanggap menunjukpadakeselarasan atau kesesuaian antara program dan kegiatan dengankebutuhan peserta didik. 4. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas merupakan kemampuan untukmempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijaksanaanyang telah ditempuh. Pengadaan laporan pertanggungjawabanyang jelas, efektif dan terukur merupakan salah satu bentukperwujudan implementasi Good Governance yang bertujuanagar
tata kelola pemerintahan atau instansi berhasil dan dapat
dipertanggungjawabkan. (Iflaha, 2019)
Akuntabilitas adalah tanggung jawab pembuat keputusanyaitu lembaga stakeholders dan pihak penyelenggara pendidikanpublik (masyarakat). Pelaksanaan tugas atau kinerja selamadalam proses penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengantanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk check andbalance yang siap digugat oleh masyarakat. Untuk menciptakansistem mengontrol dan memonitor kinerja agar tercipta efisiensi
dan efektivitas serta kualitas kinerja yang diharapkanakuntabilitas dapat diterapkan dalam manajemen berbasissekolah. Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu ciri goodgovernance dapat tercipta dalam lingkungan lembaga pendidikandengan membangun sistem mengontrol dan monitoring. 5. Keadilan (Equity)
Kekuatan kepemimpinan tim sangat dibutuhkan dalampelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Setiap pihak dalampenyelenggaraan pendidikan memiliki kesempatan yang samauntuk mendapatkan pendidikan merupakan keadilan dalampelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kualitas pelayananpendidikan juga didapatkan, keadilan tidak hanya mengharuskanpemerintah menjamin masyarakat untuk memperoleh akses samapada pelayanan pendidikan.

Pengertian Good Corporate Governance

Istilah Good Corporate Governance secara umummerupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaanyangdapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihakyang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari “nilai – nilai”yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Corporate Governance yakni rangkaian proses yang terstruktur
untuk mengelola serta mengarahkan suatu bisnis atau usaha- usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai – nilai
perusahaan serta kontinuitas usaha.

Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pada awalnya istilah “strategi” dikenal dalam dunia militer terutama terkait
dengan perang, namun demikian makna itu telah meluas tidak hanya dalam
kondisi perang tetapi juga damai dan dalam berbagai bidang antara lain ekonomi,
sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1998:203) ada beberapa pengertian dari strategi yakni: (1) ilmu dan seni
menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan
tertentu dalam perang dan damai, (2) rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan metode adalah cara yang teratur dan
terpikir baik-baik untuk mencapai maksud.
Soedjadi (1999:101) menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu siasat
melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan
pembelajaran kini menjadi keadaan pembelajaran yang diharapkan. Untuk
mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran.
Lebih lanjut Soedjadi menyebutkan bahwa dalam satu pendekatan dapat dilakukan
lebih dari satu metode dan dalam satu metode dapat digunakan lebih dari satu
teknik. Secara sederhana dapat dirunut sebagai rangkaian: teknik, metode,
pendekatan, strategi.
61
Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang
secara seksama sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah untuk mencapai hasil
belajar siswa yang optimal, dengan memilih pendekatan, metode, media dan
keterampilan-keterampilan tertentu misalnya membelajarkan, bertanya, dan
berkomunikasi. Secara ringkas strategi pembelajaran merupakan cara pandang dan
pola pikir guru agar siswa mampu belajar. Faktor-faktor yang harus menjadi
pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran adalah: (1) mengaktifkan
siswa, dalam bentuk tugas kelompok, melakukan curah pendapat dalam proses
pembelajaran dan melakukan tanya jawab terbuka; (2) membangun peta konsep
(sistematika materi bahan ajar); (3) menggali informasi dari berbagai media; dan
(4) membandingkan dan mensintesiskan informasi.
Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, salah satu tugas guru yang
sangat penting adalah membuat persiapan pembelajaran, yang menuntut sejumlah
kemampuan seperti: (1) menguasai materi pelajaran (bahan ajar) dan
karakteristiknya; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) memilih materi
pelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan alat evaluasinya; (4)
merancang pengalaman belajar siswa; (5) menguasai berbagai pendekatan dan
teori belajar; (6) menguasai berbagai metode dan media pembelajaran; (7)
memilih dan mengkombinasikan materi pelajaran, metode, media dengan
pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dan evaluasi; dan (8) penunjang
keberhasilan proses pembelajaran lainnya.
Agar proses pembelajaran berjalan secara optimal guru perlu membuat strategi,
yaitu “Strategi Belajar Mengajar” (SBM). SBM atau strategi pembelajaran
62
(teaching strategy) menurut Arthur L. Costa (1985:319) merupakan pola kegiatan
pembelajaran yang berurutan, yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan
untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Pada kegiatan
merancang persiapan mengajar, guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang
berupa pemilihan dan penetapan bentuk pengalaman belajar siswa. Dalam hal ini
guru harus menetapkan pendekatan, metode, media, situasi kelas, dan segala
sesuatunya.
Teori belajar konstruktivis juga dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget
(1971:365) pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan
sendiri oleh siswa. Sejak kecil setiap individu berusaha dan mampu
mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur
kognitifnya. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Piaget dan juga Bruner
(1960:278) yang menganggap bahwa belajar adalah proses penemuan sesuai
dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya
memberikan hasil yang paling baik, berusaha sendiri untuk mencari pemecahan
masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang
benar-benar bermakna dan menerapkan strategi pembelajaran inkuiri. Strategi
pembelajaran inkuiri menurut Sanjaya (2009:196) adalah rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis
untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah.
Berdasarkan kajian dan analisis pendidikan terpadu diperoleh hasil:
1. Perlu pembekalan assessment bagi guru tentang kemampuan awal siswa.
2. Kemauan untuk berinteraksi antar pribadi guru.
3. Mengubah kebiasaan guru memberikan penilaian yang sama terhadap siswa
regular dan siswa ABK, sehingga penilaian disesuaikan dengan karakteristik
ABK.
4. Melakukan analisis hasil penilaian dan tindak lanjut kegiatan sesuai dengan
kemampuan ABK.
5. Prinsip pembelajaran secara umum perlu ditambah, yaitu dengan: prinsip
kasih sayang, prinsip kebermaknaan bagi hidup anak (meaningfull), prinsip
perbaikan berkelanjutan, prinsip menghargai perbedaan.
6. Perlu pemahaman bagi guru tentang: pengelolaan kelas dengan ABK di kelas
reguler, aturan penilaian untuk ABK dan kegiatan tindak lanjut atau
ketuntasan belajar ABK.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sagala (2005:88) bahwa pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil
kemudian diingat lebih dari itu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dan
memberi makna melalui pengalaman nyata. Hal ini sesuai dengan paham
konstruktivisme yaitu suatu paham dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa
belajar dengan cara membangun pengetahuannya.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sagala (2005:88) bahwa pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil
kemudian diingat. Lebih dari itu, siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dan
memberi makna melalui pengalaman nyata. Hal ini sesuai dengan paham
konstruksivisme yaitu suatu paham dalam pembelajaran yang mengharuskan
siswa belajar dengan cara membangun pengetahuannya.
Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai belajar. Robert M
Gagne (Sagala, 2005:17) menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan yang
terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses
pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama dengan isi
ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah
dari waktu sebelum ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. Teori James L.
Mursell (Sagala, 2005:13) mengemukakan belajar adalah upaya yang dilakukan
dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri dan memperoleh sendiri.
Sedangkan menurut Gage (Sagala, 2005:13) belajar adalah sebagai suatu proses
dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan suatu proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang yang
menyebabkan terjadinya perubahan yang relatif tetap. Perubahan itu tidak hanya
berupa penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan dan tingkah laku.
Hasil belajar adalah kemampuan–kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2001:22).
Model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan
pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan
berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam
melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala, 2005:176). Model pembelajaran
menurut teori Soekamto (Trianto, 2007:5) adalah suatu kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para
pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Manajemen Sumber Daya Masyarakat

Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk
membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin
tinggi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan maka akan semakin
maju pendidikan di suatu tempat. Partisipasi masyarakat telah diatur oleh
pemerintah agar dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik dan lebih
bermakna bagi sekolah, wadah partisipasi masyarakat itu dibuat dalam
bentuk komite sekolah.
Komite sekolah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2012 tanggal 2 April 2012 dinyatakan
bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan
prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar
sekolah.
Peran komite sekolah inklusi sama seperti komite sekolah reguler seperti
yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Mendiknas tahun 2002 yaitu
sebagai:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan
pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksklusif) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.
Fungsi komite sekolah dalam pendidikan inklusi juga sama dengan
sekolah reguler, fungsi komite sekolah adalah:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat
(perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah
berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan. pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpatisipasi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaaan
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijkan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Peran orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan
siswa normal sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusi. Hal ini berkaitan dengan sikap penerimaan dan penolakan terhadap
konsep pendidikan tersebut. Apabila orang tua anak berkebutuhan khusus,
orang tua anak normal dan siswa normal menerima konsep pendidikan
inklusi, maka hal tersebut sangat baik. Namun, orang tua anak
berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan siswa normal menolak
konsep pendidikan inklusi, maka hal tersebut akan menghambat proses
pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya
pemberian wacana kepada Orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua
anak normal dan siswa normal tentang pendidikan inklusi, bahwa dengan
pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi lebih
baik di lingkungannya.

Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang
hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada
gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan
tersebut. Menurut Aedi dan Rosalin dalam Tim Dosen Administrasi
Pendidikan UPI (2009: 280) tujuan yang lebih konkrit hubungan antara
sekolah dan masyarakat antara lain: 1) guna meningkatkan kualitas
pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, 2) berperan dalam
memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi
desakan yang dirasakan saat ini, 3) berguna dalam mengembangkan
program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi
agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa
pendidikan

Manajemen Pembiayaan

Ketersediaan sejumlah dana yang dimiliki sekolah merupakan salah satu
faktor pendukung terselenggaranya program pendidikan. Ketersediaan
dana yang dimiliki sekolah berkaitan dengan sumber dana sekolah
mencakup pemerintah, orangtua peserta didik, bantuan pihak asing yang
tidak mengikat, dan masyarakat.
UU Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendanaan pendidikan secara khusus
dalam Bab XIII yang secara substansi menyatakan bahwa 1) pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat, 2) sumber pendanaan pendidikan
ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberanjuran, 3)
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik, dan 4) pengalokasian dana
pendidikan.
Peraturan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Dalam pasal 2 ayat 1
dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan Pasal 3
menjelaskan:
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya
lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama. Biaya
investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan.
Biaya investasi selain lahan dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan
prasarana sekolah seperti gedung dan alat penunjang pendidikan seperti
media pembelajaran. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik
dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia.
Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru seperti pendidikan
pelatihan tentang penanganan siswa berkebutuhan khusus termasuk ke
dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai.
Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang
proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan
biaya nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan
profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya.
Biaya non personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah, bahan
dan alat habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan ringan, pembinaan
siswa/ekstrakurikuler.
Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi misalnya
digunakan untuk media pembelajaran, sarana-prasarana penunjang
(aksesibilitas) bagi ABK, dan pelatihan bagi guru pendamping khusus agar
dapat mengembangkan keilmuan dalam meningkatkan kemampuan dalam
mendidik ABK di sekolah tersebut.

Manajemen Sarana dan Prasarana

Menurut Sutikno (2012: 86) manajemen sarana prasarana dapat diartikan
kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan,
penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan,
perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.
Manajemen sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan
kurikulum yang telah dikembangkan dan dibutuhkan adanya sarana yang
memungkinkan anak untuk mengembangkan kreatifitasnya. Dalam
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB (2004:4)
menjelaskan bahwa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh
anak berkebutuhan khusus, maka sarana-prasarana yang diperlukan
sekolah inklusi selain sarana-prasarana umum juga sarana prasarana
khusus yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus.
Sarana-prasarana tersebut antara lain seperti Sarana-prasarana Umum
meliputi: ruang kelas beserta perlengkapannya (perabotnya); ruang
praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya; ruang perpustakaan,
beserta perangkatnya; ruang serbaguna, beserta perlengkapannya;. ruang
BP/BK, beserta perlengkapannya; ruang UKS; ruang Kepala Sekolah,
Guru, dan Tata Usaha, lapangan olahraga; Toilet; ruang ibadah; ruang
kantin.
Sarana Khusus yang meliputi: (1) Tunarungu/Gangguan Komunikasi: Alat
Asesmen, bervariasinya tingkat kehilangan pendengaran pada anak
tunarungu/gangguan komunikasi, menuntut adanya pengelolaan yang
cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang
dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang
dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
kemampuan dan keadaannya. Asesmen kelainan pendengaran dilakukan
untuk mengukur kemampuan pendengaran, atau untuk menentukan tingkat
kekuatan suara/sumber bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen
pendengaran anak tunarungu seperti: Scan Test, Bunyi-bunyian, Garpu
Tala, Audiometer & Blanko Audiogram, Mobile Sound Proof, Sound level
meter; Alat Bantu Dengar, Anak tunarungu mengalami gangguan
pendengaran baik dari ringan sampai berat/total. Untuk membantu
pendengarannya, dapat dilakukan mengunakan alat bantu dengar (hearing
aid).
Latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Pada umumnya anak tunarungu
mengalami gangguan pendengaran baik ringan maupun secara
keseluruhan/total, sehingga mengakibatkan gangguan atau hambatan
komunikasi dan bahasa. Untuk pengembangan komunikasi dan bahasa
dapat dilakukan mengunakan alat-alat seperti; Speech and Sound
Simulation, Spatel, Cermin, Alat latihan meniup (seruling, kapas,
terompet, peluit), Alat Musik Perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle,
drum, kentongan), Meja latihan wicara, Sikat getar, Lampu aksen (kontrol
suara), dan TV/VCD; Alat Bantu Belajar/Akademik, untuk membantu
penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan
dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan
kemampuan akademik pada anak tunarungu dapat berupa: Anatomi
Telinga, Miniatur Benda, Finger Alphabet, Model Telinga, Torso
Setengah Badan, Puzzle Buah-buahan, Puzzle Binatang, Puzzle
Konstruksi, Silinder, Model Geometri, Kartu Kata, Kartu Kalimat,
Menara Segi tiga, Menara Gelang, Menara Segi empat, Atlas, Globe, Peta
Dinding, dan Miniatur Rumah Adat; (2) Tunagrahita/Anak Lamban
Belajar: Alat asesmen, Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk
mengukur tingkat intelegensi dan kognitif, baik secara individual maupun
kelompok. Alat untuk asesmen anak tunagrahita dapat digunakan seperti
berikut ini: Tes Intelegensi WISC-R, Tes Inteligensi Stanford Binet,
Cognitive Ability test; Latihan Sensori Visual, untuk membantu sensori
visual anak tunagrahita dapat digunakan alat sebagai berikut: Gradasi
Kubus, Gradasi Balok, Silinder, Menara Gelang, Kotak Silinder, Multi
Indera, Puzle, Boks Sortor Warna, Geometri Tiga Dimensi, Papan
Geometri (Roden Set)], Kotak Geometri (Box Shape), Konsentrasi
Mekanis.
Latihan Bina Diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa:
Berpakaian, Dressing Frame Set, Sikat Gigi, Pasta Gigi dan lain
sebagainya; Konsep dan Simbul Bilangan, Alat yang digunakan melatih
konsep dan simbul bilangan dapat berupa: Keping Pecahan, Balok
Bilangan, Geometri Tiga Dimensi, Abacus, Papan Bilangan (Cukes),
Tiang Bilangan (Seguin Bretter), Kotak Bilangan, Alphabet Loweincase,
Pias Huruf, Alphabet Fibre Box, Pias Kalimat; latihan Perseptual Motor,
alat yang digunakan melatih perseptual motor dapat berupa: Bak Pasir,
Papan Keseimbangan, Gradasi Papan Titian, Keping Keseimbangan,
Power Raider, Formensortierspiel, Balancier Zehner, Balamcierbrett,
Handbalancier Spidel, Balanceierwippe, Balancier Steg. (3). Tunadaksa,
alat Asesmen seperti berikut ini: Finger Goniometer, Flexometer, Plastic
Goniometer, Reflex Hammer, Posture Evaluation Set, TPD
Arsthesiometer, Gound Rhytem Tibre Instrumen, Cabinet Geometric
Insert, Color Sorting Box, Tactile Board Set, alat latihan fisik, alat-alat
yang dapat digunakan dapat berupa: Safety Walking Strap, Straight
(tangga), Sand-Bag, Floor Sitter, Kursi CP, Individual Stand-in Table,
Walking Parallel, Walker Khusus CP, Balance Beam Set, Dynamic Body
and Balance, Kolam Bola-bola, Bola karet, Balok berganda, Balok titian,
Dressing Frame Set, Lacing Shoes.
Alat bantu belajar/akademik, alat-alat yang dapat membantu
mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat
berupa: Kartu Abjad, Kartu Kata, Kartu Kalimat, Torso Seluruh Badan,
Geometri Shape, Menara Gelang, Menara Segitiga, Menara Segiempat,
Gelas Rasa, Botol Aroma, Abacus dan Washer, Papan Pasak, Kotak
Bilangan. (4). anak yang mengalami kesulitan belajar, alat asesmen,
Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk
mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan
program pembelajarannya. Alat yang digunakan untuk asesmen anak yang
mengalami kesulitan belajar seperti berikut ini: Instrumen ungkap riwayat
kelainan, dan Tes Inteligensi WISC; alat bantu ajar/akademik; Kartu
Abjad, Kartu Kata, Kartu Kalimat, Balok Bilangan, Pias angka, Kotak
Bilangan, Papan bilangan.
Sarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta
didiknya ada yang tunarungu meliputi: ruang asesmen, ruang konsultasi,
ruang latihan bina wicara, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang
remedial, ruang latihan fisik, lapangan olahraga, ruang penyimpanan alat,
ruang latihan bina diri, dan ruang keterampilan.

Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurut Endang Herawan dan Hartini dalam Tim Dosen Administrasi
Pendidikan UPI (2009: 229) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan
kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pandidikan sampai akhirnya
berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi,
penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/
pengembangan dan pemberhentian.
Pada saat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, yang
siswanya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan
khusus, disamping diperlukan guru kelas dan guru mata pelajaran,
diperlukan pula Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang merupakan partner
guru kelas dan guru mata pelajaran dalam upaya melayani anak
berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang optimal.
GPK sebaiknya diusulkan oleh kepala sekolah penyelenggara pendidikan
inklusi kepada pemerintah daerah setempat untuk menunjang pelaksanaan
pendidikan inklusi.
Terdapat peraturan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 41 ayat (1) pada PP tersebut menyatakan bahwa “setiap satuan
pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga
kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan
pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Pasal ini jelas
menunjukkan adanya keharusan satuan pendidikan inklusi untuk
menyediakan guru yang memiliki kompetensi mengelola peserta didik
berkebutuhan khusus. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
yang antara lain menyebutkan pemerintah wajib membiayai
penyelenggaraan pendidikan dasar bagi semua warga negara. Dalam dua
peraturan yang terkait ini, jelas pemerintah daerah sebagai pihak yang
memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki
kewajiban untuk menyiapkan GPK di sekolah penyelenggara pendidikan
inklusi.
Pada buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB
(2004: 9-10) tugas GPK antara lain sebagai berikut: (1) menyusun
intrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru
mata pelajaran, (2) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak
sekolah dan orang tua peserta didik, (3) melaksanakan pendampingan anak
berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan
guru kelas atau guru mata pelajaran, (4) memberikan bantuan layanan
khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial
ataupun pengayaan, (5) memberikan bimbingan secara berkesinambungan
dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus
selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi
pergantian guru, (6) memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru
kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberi pelayanan
pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
Tenaga kependidikan yang mengajar hendaknya memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan atau
dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa. Adapun tenaga
kependidikan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.; guru reguler, guru
khusus, psikolog, dokter, psikiatri anak, okupasi terapi, dan sebagainya.
Pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB
(2004:21-22) dijelaskan bahwa Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
dilandasi oleh tiga kemampuan (ablity) utama, yaitu: (1) kemampuan
umum (general ability), (2) kemampuan dasar (basic ability), dan (3)
kemampuan khusus (specific ability).
Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik
peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan kemampuan dasar
adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik luar
biasa (anak berkelainan), kemudian kemampuan khusus adalah
kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik luar biasa jenis
tertentu (spesialis).

Manajemen Proses Penilaian

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam penilaian, yaitu evaluasi
(evaluation), pengukuran (measurement), dan penilaian (asessment).
Menurut Direktorat PSLB (2005: 4) evaluasi adalah kegiatan identifikasi
untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah
tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat
tingkat efisiensi pelaksanaannya. Pengukuran adalah proses pemberian
angka atau usaha memperoleh diskripsi numerik dari suatu tingkatan
dimana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Sedangkan
penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat
penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar
siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
menjelaskan penilaian pada pendidikan inklusi pada pasal (1) sampai
dengan pasal (6) yaitu: (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik
pendidikan inklusi mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan
pendidikan yang bersangkutan, (2) Peserta didik yang mengikuti
pembelajaran berasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan
standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib
mengikuti ujian nasional, (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan
mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di
bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar
nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh
Pemerintah, (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan
pendidikan berasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan
pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda
tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan, (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar
dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi
pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau
satuan pendidikan khusus.
Penilaian terhadap hasil belajar merupakan penilaian kemampuan yang
dimiliki siswa dengan kebutuhan khusus setelah menerima pengalaman
belajarnya. Selain itu pada pendidikan inklusi, perkembangan individu dan
keterampilan sosialisasi anak kebutuhan khusus menjadi kriteria
keberhasilan karena merupakan tujuan pendidikan inklusi, yaitu agar anak
dengan kebutuhan khusus dapat hidup normal dilingkungan masyarakat
umum.

Manajemen Proses Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran begitu amat penting peranannya dalam upaya
mengembangkan kompetensi siswa secara optimal, maka seyogyanya
proses pembelajaran menjadi fokus utama untuk terus menerus
ditingkatkan kualitasnya. Bjorndal dan Lieberg dalam Jhonsen (2003: 308)
menjelaskan mengenai perangkat kriteria umum untuk kegiatan
pembelajaran yang berkualitas sebagai berikut: 1) Konsisten dengan
seluruh program pembelajaran; 2) Cukup sesuai dengan tujuan; 3)
Bervariasi dan serba beragam; 4) Adaptif terhadap individu dan kelompok
siswa; 5) Seimbang dan kumulatif; 6) Relevan dan bermakna; 7) Terbuka
terhadap integrasi optimal dengan kegiatan belajar lain; 8) Terbuka
terhadap pilihan siswa.
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
efektif dan efisien, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip
pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusi secara umum
sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi anak pada
umumnya.
Namun demikian, karena di dalam kelas inklusi terdapat anak berkelainan
yang mengalami kelainan/penyimpangan baik fisik, emosi, intelektual,
sosial, dan/atau sensoris dibanding dengan anak pada umumnya, maka
guru yang mengajar di kelas inklusi disamping prinsip umum
pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus
sesuai dengan kelainan anak.
Menurut Tarmansyah (2007:192-193) bahwa prinsip-prinsip khusus
pembelajaran sesuai dengan kelainan anak, sebagai berikut: (1) Tunanetra,
belajar bagi anak dengan gangguan penglihatan, terutama melalui
pendengaran dan perabaan, menggunakan benda konkrit, belajar sambil
melakukan atau anak mengalami apa yang dijelaskan oleh guru, dan
pengalaman yang menyatu. (2) Tunarungu, Dalam proses pembelajaran
dengan anak tunarungu atau anak dengan gangguan pendengaran,
prinsipnya adalah keterarahan wajah, keterarahan suara, dan keperagaan,
(3) Tunagrahita dan lambat pelajar, pembelajaran bagi anak tunagrahita
dan anak lambat belajar (slow learner) adalah prinsip kasih sayang,
keperagaan, dan rehabilitasi, (4) Tunadaksa, pembelajaran bagi anak tuna
daksa atau anak gangguan fisik yang perlu diperhatikan adalah layanan
medik, pendidikan, dan sosial, (5) Tunalaras, bagi anak tunalaras prinsip
pembelajaran yang perlu perhatikan adalah kebutuhan dan keaktifan,
kebebasan yang terarah, penggunaan waktu luang, kekeluargaan dan
kepatuhan, disiplin, dan kasih sayang.
Pada Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB
(2004:9) proses belajar mengajar lebih banyak memberikan kesempatan
belajar kepada siswa melalui pengalaman nyata. Proses belajar mengajar
meliputi: (1) Perencanaan pembelajaran; Perencanaan pembelajaran
merupakan hasil dari asesmen yang telah dilakukan terhadap anak, dengan
menyesuaikan kurikulum pembelajaran menurut kebutuhan anak dan
bersifat fleksibel. Dalam program pendidikan inklusi, perencanaan
kegiatan pembelajaran terdiri dari: merencanakan pengelolaan kelas,
pengorganisasian bahan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penggunaan
sumber belajar, dan merencanakan penilaian. (2) Pelaksanaan kegiatan
pembelajaran; Pada saat kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus
bergabung dengan anak-anak normal, tetapi pada saat-saat tertentu ketika
anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengikuti pembelajaran anak
tersebut dapat dimasukkan ke dalan kelas khusus bersama dengan guru
khusus. Pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari; berkomunikasi
dengan siswa, mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan
latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk
terlibat secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi dan
relevansinya dalam kehidupan, dan mengelola waktu, ruang, bahan, dan
perlengkapan pengajaran. (3) Evaluasi kegiatan belajar mengajar; Evaluasi
merupakan langkah yang perlu direncanakan sebelumnya. Tujuannya
adalah untuk melihat tercapai tidaknya keberhasilan dan juga untuk
melihat perlu tidaknya modifikasi.
Selain itu, menurut Sapon–Shevin seperti yang dikutip oleh Sunardi
(1996:92-94) ada lima profil pembelajaran di sekolah inklusi. (1)
Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang
hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru
mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung
semua anak secara penuh dengan menekankan pada kemampuan, kondisi
fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusi
berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. (2)
Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan
kurikulum secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusi akan bergeser
dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi
tertentu, menuju pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan
kerjasama antarsiswa dan bahan belajar tematik.
(3) Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk
mengajar secara interaktif; Perubahan di dalam kurikulum berkaitan erat
dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana
seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan
semua anak di kelas. Hal ini harus digeser dengan model antarsiswa saling
bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling
berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri serta
pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk
berkompetisi melainkan untuk belajar dan mengajar dengan yang lain. (4)
Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya
secara terus menerus serta penghapusan hambatan yang berkaitan dengan
isolasi profesi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusi adalah pengajaran
dengan tim, kolaborasai dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur
keterampilan, pengetahuan, serta bantuan individu yang bertugas mendidik
sekelompok anak. Kerjasama anatara guru dengan profesi lain dalam suatu
tim sangat diperlukan, seperti dengan profesional, ahli bina bicara, petugas
bimbingan guru pembimbing khusus, dan sebagainya. (5) Pendidikan
inklusi berati melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses
perencanaan; Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung kepada
partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya
keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran individual dan
bantuan dalam belajar di rumah

Manajemen Kurikulum

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena kurikulum
disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut Rusman (2009:3)
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.
Sedangkan manajemen kurikulum masih menurut Rusman (2009:3)
sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif,
komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan
ketercapaian tujuan kurikulum. Pada pelaksanaannya, manajemen
kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP).
Kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi
dapat mengalami modifikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing
peserta didik. Pada Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Inklusi
Direktorat PSLB (2004:7) setiap peserta didik memiliki karakteristik
tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan
karakteristik tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan kebutuhan
layanan pendidikan bagi setiap peserta didik. Kurikulum yang
dikembangkan hendaknya mengacu kepada kemampuan awal dan
karakteristik siswa, sehingga siswa memiliki program pengajaran secara
individual. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum
anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan
kemampuan awal dan karakteristik siswa.

Manajemen Kesiswaan

Menurut Nasihin dan Sururi dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan
UPI (2009: 205) peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan
pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan
dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.
Sedangkan manajemen peserta didik menurut Nasihin dan Sururi dalam
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009: 205) adalah sebagai usaha
pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik terebut masuk
sekolah sampai dengan mereka lulus. Adanya manajemen peserta didik
merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada
peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai pada saat peserta
didik lulus dari lembaga pendidikan (sekolah) tersebut.
Pada sekolah inklusi, penerimaan peserta didik/siswa baru hendaknya
memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat
diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Untuk tahap awal,
agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogianya setiap kelas inklusi
dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kelainan anak luar biasa, dan jumlah
keduanya tidak lebih dari 5 (lima) anak. Kemampuan awal dan
karakteristik siswa berkebutuhan khusus menjadi acuan utama dalam
mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses
belajar mengajar.
Oleh sebab itu, guru harus mengetahui latar belakang dan kebutuhan
masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan dan
bantuannya dengan tepat. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang
berbeda baik karena faktor yang bersifat permanen seperti hambatan
penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, ataupun yang tidak
permanen seperti masalah sosial, bencana alam, dan lain-lain. Oleh karena
itu penting bagi guru memiliki kemampuan mengidentifikasi dan asesmen
peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya anak
berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan yang
sesuai dengan kebutuhannya dan mengetahui keunggulan dan hambatan
masing-masing peserta didik untuk merancang program pembelajarannya.
Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi
apakah anak mengalami kelainan/penyimpangan (phisik, intelektual,
sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) atau tidak. Hasil dari
identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan
dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan
kemampuan dan ketidak mampuannya. Menurut Jhonsen (2003:319)
asesmen bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan merenungkan
berbagai informasi untuk menyesuaikan tindakan ke arah tujuan masa
depan. Pada pendidikan kebutuhan khusus asesmen bertujuan untuk
menarik perhatian pada hambatan-hambatan belajar yang spesifik,
berbagai kemungkinan lingkungan belajar/ mengajar beserta pengadaptasiannya, proses dan hasilnya, serta hubungan kontekstualnya.

Manajemen Pendidikan Inklusi

Manajemen pendidikan inklusi merupakan proses pengaturan dan pengelolaan
sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pengaturan dan
pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Manajemen pendidikan inklusi merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan
dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Pada tatanan mikro manajemen
pendidikan inklusi diartikan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya
pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang
kondusif agar peserta didik dapat menunjukkan potensinya secara optimal.
Menurut Dedy Kustawan (2012:52) bahwa manajemen pendidikan inklusi dimulai
dari penerimaan siswa baru atau anak berkebutuhan khusus, modifikasi
kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, pemberdayaan pendidik dan
tenaga pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan dukungan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Tujuan Pendidikan Inklusi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2
menjelaskan pendidikan inklusi bertujuan untuk (1) memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuannya, (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang
menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
Selain itu menurut Mulyono Abdurrahman dalam Arum (2005:77) alasan
perlunya penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah lebih menjamin terbentuknya
masyarakat madani yang demokratis, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan,
menghindarkan anak dari rasa rendah diri, memberikan kemudahan untuk
melakukan penyesuaian sosial, anak dapat saling belajar tentang pengetahuan dan
keterampilan, guru reguler dan guru pendidikan khusus dapat saling belajar
tentang anak, anak dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh prestasi
akademik maupun sosial yang lebih baik. Penggunaan sumber belajar dapat
dilakukan secara lebih efisien. dapat mengurangi rasa takut dan dapat membangun
persahabatan, menghargai orang lain, dan saling pengertian, lebih efektif bagi
anak untuk mengembangkan rasa persahabatan dan menyiapkan diri menghadapi
kehidupan orang dewasa dalam lingkungan kerja yang beraneka ragam setelah
selesai sekolah, memudahkan anak dengan kebutuhan khusus untuk mengenal
lingkungan sosial dan toleransi yang dapat mengurangi rasa sakit akibat
penolakan, sesuai dengan filosofi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, dan sesuai
dengan tuntutan perundang-undangan nasional maupun internasional.
Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB
(2004:3-4) diuraikan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di
Indonesia adalah: 1) Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
semua anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya,
termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. 2) untuk membantu mempercepat
program wajib belajar pendidikan dasar. 3) untuk membantu meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus
sekolah. 4) untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai
keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. 5) untuk
memenuhi amanat konstitusi.
Tujuan pendidikan inklusi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan
inklusi adalah untuk menjamin hak setiap warga sekolah mendapatkan
pemdidikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus,
dan membantu meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan Nasional Pendidikan Inklusi

Kebijakan pendidikan inklusi telah dibahas di berbagai konvensi-konvensi
internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Konvensi internasional
mensyaratkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan perundangundangan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan inklusi disetiap negara.
Kebijakan-kebijakan internasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi
ditemukan antara lain: Declaration of Human Right 1948, Convention on the
Rights of the Child 1989, Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) dan Konferensi
Dakar tahun 2000.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak atas pendidikan. Oleh karena itu dalam pasal 2 ditegaskan bahwa
Negara harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak yang berada dalam
wilayah hukumnya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras anak atau
orang tuanya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau
pendapatnya lainnya, suku atau asal muasal sosial, hak milik, kecacatan, kelahiran
ataupun status lainnya. Sedangkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989
menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib bagi setiap anak dan
Negara membebaskan biayanya.
Deklarasi Salamanca dikeluarkan dalam sebuah konferensi internasional yang
diselenggarakan di Salamanca Spanyol pada tahun 1994, konferensi ini dihadiri
oleh Menteri-Menteri Pendidikan sedunia, termasuk Indonesia. Deklarasi
Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya
belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang
mungkin ada pada mereka. Dalam pasal 2 deklarasi ini dinyatakan bahwa sekolah
regular dengan orientasi inklusi merupakan tempat yang paling efektif untuk
memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun
sebuah masyarakat inklusi dan mencapai pendidikan untuk semua.
Sedangkan kebijakan-kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan
inklusi ditemukan antara lain: Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang
pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.Undang Undang Dasar 1945 alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan
bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan bangsa….”. Selanjutnya, UUD 1945 mewajibkan setiap warga
negara mengikuti pendidikan dasar dan untuk hal tersebut negara dibebankan
kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk
memperlancar kegiatan belajar mengajar hingga tujuan mencerdaskan bangsa
dapat tercapai. Sedangkan dalam 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pasal 31 tersebut menegaskan bahwa
setiap warga negara, tanpa kecuali termasuk anak- anak berkebutuhan khusus
berhak mendapatkan pendidikan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal
51 menegaskan bahwa anak yang penyandang cacat fisik dan/atau mental
diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan
biasa dan pendidikan luar biasa, serta Undang-undang tentang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan warga negara yang
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa
penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau kecerdasan
luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau berupa sekolah khusus.
Penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kemudian diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 131 antara lain ayat 1
sampai 4 berbunyi: 1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1
(satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang
pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 2) Pemerintah
kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan
pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan
peserta didik, 3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu)
satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang
memberikan pendidikan khusus 4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota
menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta
didik berkelainan.
Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem
penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta
didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam
pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1
(satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap
kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan
pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1).
Menurut Arum (2005: 107-113) ada empat landasan yang dapat menjadi acuan
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, keempat landasan tersebut adalah:
a. Landasan Filosofis
Sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup atau filosofi sendiri, maka
penyelenggaraan pendidikan inklusi harus diletakkan atas dasar pandangan
hidup atau filosofi bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia memiliki
filosofi Pancasila yang merupakan lima pilar keyakinan sekaligus cita-cita
yang didirikan atas landasan yang lebih mendasar yang disebut Bhineka
Tunggal Ika adalah suatu wujud pengakuan kebhinekaan antar manusia yang
mengemban misi tunggal sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Filosofi
Bhineka Tunggal Ika meyakini bahwa di dalam diri manusia terdapat potensi
kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan
benar dapat berkembang hingga hampir takterbatas. Berdasarkan Filosofi
Bhineka Tunggal Ika, kekurangan atau keunggulan adalah suatu bentuk
kebhinekaan seperti halnya dengan suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya.
Dengan demikian kekurangan dan kelebihan tidak dapat dijadikan sebagai
alasan untuk memisahkan peserta didik dari pergaulannya dengan peserta
didik lainnya karena dengan bergaul memungkinkan terjadinya saling belajar
tentang perilaku dan pengalaman.
b. Landasan Religius
Manusia berfilsafat karena ingin menemukan kebenaran hakiki melalui
kemampuan nalarnya. Karena kebenaran hakiki berasal dari sumber yang
tunggal, Tuhan Yang Esa, kebenaran filosofis seharusnya dapat bertemu
dengan kebenaran agama. Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan
pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Adanya siswa
yang membutuhkan layanan pendidikan khusus pada hakikatnya adalah
menifestasi dari hakikat manusia yang individual differences.
c. Landasan Keilmuan
Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan telah dilakukan
sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan kependidikan. Menurut
Andrew, dkk (1993:186) pendidikan yang segregatif-eksklusif telah gagal
meningkatkan pencapaian kompetensi akademik maupun kompetensi sosial;
dan peserta didik secara keseluruhan, baik anak berkebutuhan khusus maupun
normal, tidak mampu mengembangkan kepekaan sosial yang penting artinya
bagi kehidupan bersama. Karena adanya realita semacam itu, maka jawaban
atas permasalahan kompetensi sosial adalah dengan menyelenggarakan
pendidikan yang inklusi.
d. Landasan Yuridis
Landasan yuridis memiliki hierarkhi dari undang-undang dasar, undangundang, peraturan pemerintah, kebijakan menteri, kebijakan direktur jenderal,
peraturan daerah, kebijakan direktur, hingga peraturan sekolah. Landasan
yuridis juga melibatkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang
berkenaan dengan pendidikan. Dalam kesepakatan UNESCO di Salamanca,
Spanyol, pada tahun 1994, telah ditetapkan agar pendidikan diseluruh dunia
dilaksanakan inklusi. Pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan
khusus atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau berupa
sekolah khusus. Kemudian penjelasan lebih lebih lanjut tentang pendidikan
inklusi diatur oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi lahir dari sebuah filosofi bahwa pendidikan adalah hak setiap
manusia dengan menghargai setiap perbedaan. Pendidikan inklusi memberikan
layanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing
peserta didik. Pengertian pendidikan inklusi dikemukakan oleh Stainback dalam
Sunardi (1996:90) mengartikan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang
menampung semua murid di kelas yang sama, sekolah ini menyediakan program
pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan setiap murid. Pengertian pendidikan inklusi menurut Sapon-Shevin
seperti dalam Sunardi (1996:91) adalah sebagai sistem layanan pendidikan luar
biasa yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkebutuhan khusus dilayani
di sekolah-sekolah terdekat di kelas bersama teman-teman sebayanya.
Kemudian juga pernyataan Salamanca (Salamanca Statement), pada tahun 1994
seperti yang dikutip oleh Budiyanto (2005:12), tentang prinsip, kebijakan dan
praktek-praktek dalam pendidikan khusus di dalam sistem adalah:
a. Menegaskan kembali komitmen terhadap pendidikan untuk semua, dan
mendesakkan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa berkebutuhan
khusus di dalam sistem pendidikan reguler.
b. Meyakini dan menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak mendasar
untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai
serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. Setiap anak
mempunyai kartakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang
berbeda-beda. Sistem pendidikan hendaknya dirancang dan program
pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keanekaragaman
tersebut. Mereka yang berkebutuhan khusus harus memperoleh akses ke
sekolah-sekolah reguler, yang juga harus mengakomodasi mereka dalam
rangka pendidikan yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut.
c. Mendorong partisipasi orang tua, masyarakat, dan organisasi penyandang
cacat dalam perencanaan, proses pengambilan keputusan yang menyangkut
masalah program pendidikan khusus.
Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan
sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar
bersama dengan teman-teman sebayanya di sekolah umum yang ada di
lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung
serta pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak

Pendidikan Inklusi

Pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang Pendidikan Anak Berkebutuhan
Khusus (1994) hingga saat ini merupakan dokumen internasional utama tentang
prinsip-prinsip dan praktek pendidikan inklusi, seperti tercantum dalam
Declaration of Human Right (1948) Education for all yang dideklarasi di
Bangkok (1991). Semua pedoman ini juga dipertegas oleh UUD 1945 pasal 31
yang menyatakan setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini juga
termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Serta Undang-undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2, yang
menyatakan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental
intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Pendidikan inklusi harus dipahami sebagai pendidikan bukan hanya untuk anak
yang berkelainan, melainkan bagi semua anak tanpa membedakan status, gender,
termasuk anak-anak yang ”terkucilkan”, ketidak beruntungan dalam segala faktor,
baik secara internal maupun eksternal. Perlu ada kesepahaman tentang pendidikan
inklusi ini bagi semua kalangan.

Pendidikan Inklusif

Secara sederhana pendidikan inklusif merupakan proses dalam pelaksanaan tugas
pendidikan inklusi dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk
mencapai tujuan secara efektif. Pendidikan menurut Pidarta (1988:4) manajemen
itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar
terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan
sebelumnya. Manajemen pendidikan menurut Usman (2010:12) dapat
didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Engkoswara (2001:2) memberikan pengertian manajemen pendidikan ialah suatu
ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang
baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati
bersama. Sedangkan menurut Mulyati dan Komariah (2008:88), manajemen
pendidikan adalah adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang
dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf,
pembinaan, pengkoordinasi-an, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran,
pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk
mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas.
Pengertian di atas tampak bahwa pendidikan inklusif pada prinsipnya merupakan
suatu bentuk penerapan manajemen dalam mengelola, mengatur dan
mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan inklusi,
fungsi manajemen pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan
seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks
sosial tertentu, ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai
kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain. Berdasarkan
pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan
adalah keseluruhan proses kerjasama dalam mengelola sumberdaya pendidikan
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan
fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
Pada operasionalnya di sekolah, manajemen pendidikan dapat dilihat sebagai
gugusan-gugusan tertentu. Gugusan-gugusan ini selanjutnya boleh disebut bidang
garapan manajemen pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan di
sekolah dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (2004:10-20)
adalah: 1) bidang garapan peserta didik, 2) bidang garapan tenaga pendidikan, 3)
bidang garapan kurikulum, 4) bidang garapan sarana prasarana, 5) bidang garapan
keuangan, 6) bidang garapan kemitraan dengan masyarakat, 7) bidang garapan
bimbingan dan pelayanan khusus. Manajemen sekolah pada sekolah
penyelenggara pendidikan inklusi tidak terlepas pada manajemen sekolah pada
umumnya. Perbedaan hanya terdapat pada hal-hal yang berhubungan dengan anak
berkebutuhan khusus.

Actuating (Pengarahan)

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:41), pengarahan adalah
membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja
secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan
perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pengarahan merupakan
fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul
dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang,
maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada
personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut

Organizing (Pengorganisasian)

Menurut Hasibuan (2009:40), pengorganisasian adalah suatu proses
penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas
yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada
aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan
wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang
akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
Sedangkan menurut Terry dalam Hasibuan (2009:40) pengorganisasian
adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif
antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien,
dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna
mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
Menurut Mulyati dan Komariah (2009:94), mengorganisasikan berarti: 1)
menentukan sumber daya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan organisasi, 2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja
yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, 3)
menugaskan seorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab
tugas dan fungsi tertentu, 4) mendelegasikan wewenang kepada individu
yang berhubungan dengan keleluwasaan melaksanakan tugas.
Fungsi Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan
hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar
kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada
pencapaian tujuan bersama.

Planning (Perencanaan)

Menurut Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2009:40) perencanaan
adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuantujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan programprogram dari alternatif-alternatif yang ada. Menurut Mulyati dan
Komariah (2009:93), merencanakan pada dasarnya membuat mengenai
arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang
akan diolah dan teknik/metode yang akan dipilih untuk digunakan.
Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik
untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya
dan penetapan teknik/metode.
Keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena rencana
berfungsi untuk: 1) menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai, 2)
memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-keggiatan yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, 3) organisasi memperoleh
sumber daya terbaik dan mendayagunakannya sesuai tugas pokok fungsi
yang telah ditetapkan, 4) menjadi rujukan anggota organisasi dalam
melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan, 5)
memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh
pelaksana, 6) memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara
intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara
dini, 7) memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan
internal dengan situasi eksternal, 8) menghindari pemborosan.
Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan
yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan/tindakan-tindakan ekonomis
dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini memerlukan
pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan dimana suatu
kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaannya.

Fungsi Manajemen

Manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu
tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang
sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen, namun demikian fungsi
manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang
manajer.
Fungsi manajemen menurut Deming dalam Mulyati dan Komariah (2008:92)
adalah Planning, Do, Check, Act (PDCA), dan menurut Oey Liang Lee dalam
Hasibuan (2009:38) fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Pendapat lain mengenai fungsi
18
manajemen dikemukakan oleh Siagian dalam Hasibuan (2009:38) adalah
Perencanaan, Pengorganisasian, Pemotivasian, Pengawasan, dan Pengevaluasian.
Sedangkan fungsi manajemen menurut Terry dalam Hasibuan (2009:38), fungsifungsi manajemen dikenal dengan akronim POAC yaitu Planning (Perencanaan),
Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pengarahan), dan Controlling
(Pengawasan).
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen di atas, maka dapat
diuraikan mengenai fungsi manajemen dari aktivitas-aktivitas yang harus
dilakukan pada setiap fungsi manajemen. Dalam usaha atau aktivitas-aktivitas
untuk mencapai tujuan harus melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Setiap manajer
dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dari
masing-masing fungsi tersebut maka dapat dijelaskan masing-masing fungsi
berikut:

Pengertian Manajemen

Manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya memiliki kualitas yang tidak
sama antara hari kemarin, sekarang dan hari yang akan datang. Sebagai makhluk
yang berakal dan berbudaya, tentu menginginkan adanya perubahan positif dalam
mencapai tujuan hidup. Perbedaan dari kualitas yang didapat oleh setiap manusia
dapat dipengaruhi oleh bagaimana setiap individu mengatur, merencanakan,
mengelola setiap aktivitas yang dilakukan. Seberapa besar keberhasilan setiap
tujuan yang ingin dicapai sangat ditentukan oleh masing-masing individu atau
lembaga dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol
setiap aktivitas atau kegiatan. Kegiatan merencanakan, mengorganisasi,
melaksanakan dan mengawasi disebut dengan manajemen. Karena itu aktivitas
manusia tidak terlepas dari kegiatan yang namanya manajemen, agar aktivitas
yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan keinginan.
Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari Manajemen, yaitu
sebagai berikut: Millett dalam Siswanto (2005:1) membatasi menjadi:
management is the process of directing and facilitating the work of people
organized in formal groups to achieve a desired goal (adalah suatu proses
pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan
dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan).
Definisi lainnya dari manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh Terry dalam
Hasibuan (2009:2-3) management is distinct process consisting of planning,
organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish
stated objectives by the use of human being and other resources (manajemen
adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk
menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya).
Koontz dan O’Donnel dalam Hasibuan (2009:3) mengartikan manajemen sebagai
berikut: Management is getting things done through people. In bringing about this
coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes,
staffs, direct, and control the activities other people (manajemen adalah usaha
mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian
manajer mengadakan koordinasi atas jumlah aktivitas orang lain yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian). Ahli
lain, Hersey dan Blanchard dalam Siswanto (2005:2) memberikan batasan
manajemen sebagai berikut: Management as working with and through
individuals and groups to accomplish organizational goals (manajemen sebagai
suatu usaha yang dilakukan dengan bersama individu atau kelompok untuk
mencapai tujuan organisasi).
Pada hal ini lebih menekankan pada definisi tersebut tidaklah dimaksudkan hanya
untuk satu jenis organisasi saja, tetapi dapat diterapkan pada berbagai jenis
organisasi tempat individu dan kelompok tersebut menggabungkan diri untuk
mewujudkan tujuan bersama. Selain beberapa definisi di atas, ada beberapa
definisi lain tentang manajemen dari para ahli. Menurut Hasibuan (2009:2)
definisi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Berdasarkan pernyataan dan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa
manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan dengan memanfaatkan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang dilakukan bersama oleh individu
atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Kurikulum Cambridge

Cambridge International Examination (CIE) adalah sebuah
penyedia kualifikasi internasional terbesar didunia untuk bidang
pendidikan pada usia 5-19 tahun. Kualifikasi Cambridge digunakan
oleh lebih dari 160 negara. CIE merupakan bagian dari Cambridge
Assesment Group, organisasi nirlaba dan merupakan departemen dari
Universitas Cambridge. Misi CIE adalah menyelenggarakan pendidikan
yang unggul dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di
hampir seluruh dunia dan menyediakan mekanisme assessment dan
sistem evaluasi yang memiliki kualifikasi internasional.
Misi utama CIE adalah memberikan pendidikan berkelas
internasional dengan menetapkan kurikulum, penilaian dan layanan.
Komitmen yang dibangun adalah untuk memperluas akses pendidikan
berkualitas tinggi di dunia. Program dan kualifikasi CIE ialah
membangun pembelajar yang sukses dan mendukung performa
ekonomi di negara dimana CIE bekerja.
Program dan kualifikasi pendidikan CIE meliputi dari tingkat
dasar hingga menegah dan pra universitas. CIE menyelenggarakan
kualifikasi yang sudah diakui secara global termasuk Cambrige IGCSE,
Cambrige O Level, Cambridge Internasional Advanced dan Advanced
Subsidiary Level (A and AS level) dan Cambridge Pre-U, yang mana
membuka pintu bagi pembelajar dari seluruh dunia. Sesuai dengan level
yang tersedia, kurikulum yang sesuai digunakan untuk Sekolah
Menengah Atas adalah kualifikasi pada silabus Cambridge
International Advanced dan Advanced Subsidiary Level (A and AS
level) dan Cambridge Pre-U. Level ini merupakan level yang
disediakan untuk peserta didik umur 16-19 tahun.
Level Advanced dan Advanced Subsidiary (A and AS level)
Cambridge International diakui oleh sekolah diseluruh dunia,
universitas dan pengusaha. Kualifikasinya diterima sebagai bukti atas
kemampuan akademis untuk masuk ke universitas-universitas seluruh
dunia, walaupun beberapa kasus menuntut mata pelajaran yang lebih
spesifik. level Advanced (A level) ditempuh selama 2 tahun dan
menawarkan kelas yang fleksibel yang memberikan siswa kebebasan
untuk memilih mata pelajaran yang mereka inginkan. Level Advanced
Subsidiary (AS level) seringkali mewakili setengah pertama dari kelas
level Advanced, tetapi juga dapat diambil sebagai kualifikasi terpisah.
Keduanya diterima diseluruh universitas di Inggris dan membawa
separuh beban dari level A. Mata ujian kelas universitas dan Advanced
Subsidiary banyak tersedia pada level A/AS Cambridge International
di negara-negara seperti Amerika dan Kanada. Kualifikasi Cambridge
mencetak pelajar yang sukses. Mereka tidak hanya membangun
pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk kemajuan, tetapi
juga keahlian pembelajaran dan pemikiran yang membantu siswa
menjadi pembelajar mandiri dan membekali mereka dalam kehidupan.
Cambridge Pre-U bertujuan untuk membekali calon dengan
keahlian yang diperlukan demi keberhasilan belajar mereka selanjutnya
di Universitas, melibatkan tidak hanya dasar yang kokoh pada tiap mata
pelajaran khusus pada level yang tepat, tetapi juga kemampuan
melakukan pembelajaran yang mandiri dan swadaya dan untuk berpikir
luas, kritis dan kreatif. kurikulum cambridge Pre-U adalah disokong
oleh seperangkat inti prinsip pendidikan:
a. Program belajar yang mendukung pembangunan individu yang
berwawasan, berpikiran terbuka dan mandiri yang mampu
menerapkan keahliannya untuk memenuhi kebutuhan dunia yang
akan dan sudah mereka temui.
b. Kurikulum yang memelihara integritas spesialisme mata pelajaran
dan yang dapat ditaksir, dinilai dan dilaporkan secara efisien,
efektif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan universitas.
c. Kurikulum yang dirancang untuk mengenali cakupan luas
mengenai bakat, minat dan kemampuan individu, dan memberikan
kedalaman dan keuletan yang diperlukan demi pelajaran tingkat
universitas.
d. Kurikulum yang mendorong kemahiran atas keahlian dan
kemampuan spesifik terutama keahlian menyelesaikan masalah,
kreativitas, berfikir kritis, kerjasama dan komunikasi yang efektif.
e. Mendorong pemahaman yang lebih mendalam dalam belajar,
dimana pemahaman yang mendalam ini cenderung memerlukan
aktivitas kognitif yang lebih tinggi.
f. Pembentukan sudut padang yang membekali kaum muda untuk
mengerti budaya dan pemikiran yang berbeda-beda , dan untuk
merespon kesempatan atas mobilitas internasional.
Seluruh silabus Cambridge Pre-U bersifat linear. calon yang
mengambil mata pelajaran pokok harus mengambil seluruh
komponennya secara bersama pada akhir periode pendidikan dalam
sebuah sesi ujian (www.cie.org.uk, diakses tanggal 24 Juli 2011).

Konsep Sekolah Bertaraf Internasional

Model-model penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun
2005 Pasal 111 dan 16 disebutkan terdapat beberapa jenis sekolah di
Indonesia.
Sekolah jenis pertama, sekolah potensial dimana sekolah yang
masih relative banyak kekurangan untuk memenuhi kriteria sekolah
yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan SNP
tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,
standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidikan dan
kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan dan standar
penilaian. Ditegaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 dan
3 bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah yang belum
memenuhi dari SNP. Kreteria umum bagi kelompok sekolah potensial
sebagai calon SSN ditetapkan sebagai berikut:
a) Sekolah Negeri atau Swasta
b) Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada UN untuk
kriteria SSN pada tahun yang sama.
c) Termasuk sekolah yang tergolong kategori cukup atau kurang di
kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik
cukup atau kurang terhadap delapan standar SNP.
d) Sekolah swasta yang bukan didukung oleh yayasan yang memiliki
pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kedua Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang sudah
atau hampir memenuhi kedelapan standar nasional pendidikan. Pada
dasarnya aspek-aspek pendidikan yang dikembangkan pada semua
kategori sekolah (sekolah potensial, SNN dan SBI) sama, yaitu minimal
delapan aspek Standar Nasional Pendidikan. Perbedaannya adalah pada
luasan program, cakupan program, variasi program dan kecepatan
dalam pencapaian hasil.
Kategori ketiga adalah sekolah Standar Nasional dan
memiliki kearifan lokal. Keunggulan lokal ini merupakan bagian dari
pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
kewarganegaraan dan kepribadian, IPTEK, estetika atau kelompok mata
pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. Kategori
keempat adalah sekolah bertaraf Internasional (SBI). SBI merupakan
sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan
Standar Nasional Pendidikan Indonesia dan tarafnya internasional
sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional
(Zainal Aqib, 2010: 4-27).
Beberapa penjelasan mengenai Sekolah Bertaraf Internasional
diantaranya:
a. Pengertian Sekolah Bertaraf Internasional
Sekolah Bertaraf Internasional adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu Negara
anggota Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya. (Depdiknas,
2009: 9)
SNP adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan
pendidikan meliputi standar: kompetensi lulusan, isi, proses,
penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan dan pembiayaan. Sedangkan pengayaan dengan
standar negara maju dapat berupa penyesuaian, penguatan,
pengayaan, pengembangan, perluasan dan pendalaman pada
peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu
pendidikan bertaraf internasional atau pada negara maju.
Pencapaian kualitas pendidikan nasional selaras dengan
kategori sekolah formal yang ada, yaitu: Sekolah Kategori Standar,
Sekolah Kategori Mandiri dan Sekolah Bertaraf Internasional.
Sekolah yang berkategori Mandiri didorong menuju sekolah
bertaraf Internasional. Sekolah kategori mandiri adalah sekolah
yang hampir atau telah memenuhi delapan komponen SNP. Untuk
pengembangan program rintisan SMA bertaraf Internasional,
pencapaian standar nasional pendidikan merupakan syarat utama
yang harus dipenuhi terlebih dahulu (Depdiknas, 2009: 9).
b. Pengertian Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional
SMA Bertaraf Internasional perlu menjalin kerjasama
(networking) dengan sekolah lain, baik di dalam maupun di luar
negeri, yang telah memiliki reputasi internasional sebagai bentuk
kegiatan perujukan (benchmarking). Bentuk kerjasama lain dapat
berupa kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi sebagai
pengguna lulusan. SMA bertaraf Internasional juga harus
mengembangkan program sertifikasi, meningkatkan daya saing
dalam lomba tingkat internasional (Depdiknas, 2009: 9-10).
c. Tujuan Pengembangan Program Rintisan Sekolah Menengah
Atas Bertaraf Internasional
1) Tujuan Umum
Pengembangan program rintisan SMA bertaraf
internasional bertujuan meningkatkan kinerja sekolah dalam
mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara optimal dalam
mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab dan memiliki daya saing
pada taraf internasional (Depdiknas, 2009: 6).
2) Tujuan Khusus
Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam
menyiapkan lulusan SMA yang memiliki kompetensi seperti
yang tercantum didalam Standar Kompetensi Lulusan yang
memenuhi Standar Kompetensi Lulusan berdaya saing pada
taraf internasional yang memiliki karakter sebagai berikut:
a) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak
mulia.
b) Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani.
c) Meningkatnya mutu lulusan dengan standar yang lebih
tinggi daripada standar kompetensi lulusan nasional.
d) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
e) Siswa termotivasi untuk belajar mandiri, berpikir kritis,
kreatif dan inovatif.
f) Mampu memecahkan masalah secara efektif.
g) Meningkatnya kecintaan pada persatuan dan kesatuan
bangsa.
h) Menguasai penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan
benar.
i) Membangun kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab.
j) Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris dan atau
bahasa asing lainnya secara efektif.
k) Siswa memiliki daya saing melanjutkan pendidikan
bertaraf internasional.
l) Mengikuti sertifikasi internasional.
m) Meraih medali tingkat internasional.
n) Dapat bekerja pada lembaga internasional (Depdiknas,
2009: 6-7)
d. Kriteria rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf
Internasional
Sekolah Menengah Atas yang dapat mengikuti program
rintisan SMA bertaraf internasional harus memiliki kriteria
minimal sebagai berikut:
1) Sekolah Menengah Atas negeri atau swasta yang telah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan terakreditasi A.
2) Kepala Sekolah memenuhi standar nasional pendidikan,
berkompeten dalam pengelolaan manajemen mutu pendidikan,
serta mampu mengoperasikan komputer dan dapat
berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.
3) Memiliki tenaga pengajar fisika, kimia, biologi, matematika
dan mata pelajaran lainnya yang berkompeten menggunakan
ICT dengan pengantar Bahasa Inggris.
4) Tersedia sarana prasarana yang memenuhi standar untuk
menunjang proses pembelajaran bertaraf internasional, antara
lain:
a) Memiliki tiga laboraturium IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
b) Memiliki perpustakaan yang memadai
c) Memiliki laboratorium komputer
d) Tersedia akses internet
e) Memiliki web sekolah
f) Memiliki kultur sekolah yang kondusif (bersih, bebas asap
rokok, bebas kekerasan, indah dan rindang)
5) Memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan
program rintisan SMA bertaraf internasional.
6) Penyelenggaraan sekolah dalam satu shift (tidak double shift).
7) Jumlah rombongan belajar pada satu satuaan pendidikan
minimal 9 (Sembilan) atau setara dengan 288 siswa.
8) Memiliki lahan minimal 10.000 m2
9) Memiliki akses jalan masuk yang mudah dilalui oleh
kendaraan roda empat. (Depdiknas, 2009: 8)
e. Komponen Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional
Komponen pelaksanaan Program R-SBI meliputi sepuluh
komponen sebagai berikut:
1) Akreditasi
“Mutu setiap sekolah bertaraf internasional dijamin
dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik.
Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dengan
sertifikat predikat A dari BAN S/M” (Depdiknas, 2009: 18).
2) Pengembangan Kurikulum (KTSP)
Perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) disusun berdasarkan standar isi dan standar
kompetensi lulusan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan
Bahsa Inggris. Disamping itu kurikulum yang digunakan
diperkaya dengan cara mengadopsi dan/atau mengadaptasi
kurikulum sekolah pada negara maju yang memiliki
keunggulan dalam bidang pendidikan. Pengayaan muatan
kurikulum dalam bentuk sumber belajar, buku teks siswa, buku
pegangan guru, LKS (student worksheet) dan bahan ajar
elektronik dalam bentuk e-learning video cassette, compact
disc, audio cassette, dan digital video disc. Menerapkan
sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) serta mengembangkan kesiapan
sekolah dalam menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)
(Depdiknas, 2009: 19).
3) Proses Pembelajaran
Proses Pembelajaran harus interaktif, inspiratif,
menyenangkan dan menantang sehingga dapat memotivasi
siswa untuk berpartisipasi aktif. Proses pembelajaran
memberikan ruang yang cukup untuk peserta didik agar
memiliki akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul,
kepemimpinan, jiwa entrepreneurship, jiwa patriot, jiwa
innovator, prakarsa, kreativitas, kemandirian berdasarkan
bakat, minat dan perkembangan fisik maupun psikologinya
secara optimal yang terintegrasi pada keseluruhan kegiatan
pembelajaran.
Pendidikan harus dapat mengembangkan proses
pembelajaran yang membangun pengalaman belajar siswa
melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi yang
efektif dan efisien. Mutu proses pembelajaran ditingkatkan
dengan menerapkan model-model pembelajaran yang secara
nyata telah berhasil diterapkan dengan baik pada sekolah
unggul dari negara maju (seperti: penerapan standar belajar,
standar mengajar: persiapan pembelajaran, penentuan indikator
hasil belajar, pemilihan bahan ajar, strategi pembelajaran,
pengelolaan kelas, pemilihan alat peraga pembelajaran dan
pemilihan sumber belajar).
Mutu pembelajaran ditingkatkan dengan dukungan
penerapan TIK pada semua mata pelajaran serta menggunakan
Bahasa Inggris untuk kelompok sains dan matematika di
jurusan IPA. Pengembangan berikutnya untuk mata pelajaran
ekonomi pada jurusan IPS. Tiap satuan pendidikan dapat
menentukan mata pelajaran lain yang termasuk dalam
pelayanan bertaraf internasional apabila sekolah memiliki
sumber daya yang memenuhi criteria mutu yang ditetapkan
(Depdiknas, 2009: 24-25).
4) Peningkatan Mutu Penilaian
Sekolah perlu mengembangkan instrumen penilaian
yang diperoleh dari proses pembelajaran yang mengukur tiga
ranah penilaian, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor,
termasuk penilaian portofolio. Hasil belajar siswa dapat diukur
melalui ujian sekolah, ujian nasional dan ujian internasional,
yang diperkaya dengan model penilaian sekolah unggul dari
negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam
bidang pendidikan. Ujian sekolah dan ujian nasional bersifat
wajib. Ujian internasional bersifat pilihan, karena memerlukan
dukungan dana dari orang tua atau stakeholders, namun
sekolah harus berupaya memfasilitasi siswa yang ingin
mengikuti ujian internasional tersebut untuk mendapatkan
sertifikat internasional (Depdiknas, 2009: 33)
5) Peningkatan Mutu Kompetensi Lulusan
Proses pendidikan harus menghasilkan manusia yang
berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkepribadian unggul,
memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa entrepreneur, jiwa patriot,
jiwa inovator, berprakarsa, kreatif dan mandiri. Penetapan
kompetensi lulusan rintisan SMA bertaraf internasional
menerapkan standar kelulusan yang lebih tinggi daripada
standar nasional pendidikan, meraih prestasi tingkat
internasional pada bidang sains, matematika, teknologi, seni
dan olah raga. Lulusan memperoleh pengakuan internasional
yang dibuktikan dengan sertifikat. Mampu mengembangkan
logika dan imajinasi secara tertulis, menguasai penggunaan
Bahasa Inggris, menguasai teknologi informasi dan
komunikasi sebagai modal dasar dalam berinteraksi,
berkolaborasi dalam menghadapi kompetisi global (Depdiknas,
2009: 34-35).
6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya
manusia (SDM) sekolah harus mengembangkan program
peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan kualifikasi
pendidikan guru minimal 30% guru berpendidikan S2 atau S3
dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A
dengan program studi sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan di sekolah.
Selain itu, kompetensi guru dalam pengelolaan sistem
pembelajaran ditingkatkan untuk menuju pada proses
pembelajaran yang setara dengan proses pembelajaran pada
sekolah unggul dari negara maju. Untuk itu sekolah perlu
mengembangkan pula kompetensi Bahasa Inggris guru dan
kompetensi pada bidang TIK terutama untuk guru kelompok
sains dan matematika.
Peningkatan mutu SDM melalui kegiatan pelatihan
dalam bentuk pemagangan, studi banding, workshop (on the
job training atau off the job training) dan seminar yang
dilakukan oleh masing-masing sekolah atau bekerjasama
dengan lembaga pendidkan di luar sekolah yang memiliki
kewenangan dan kompetensi yang relevan.
Kepala sekolah harus mempunyai visi internasional,
mampu membangun jejaring internasional, serta jiwa
kepemimpinan dan entrepreneurship yang kuat dalam
memfasilitasi seluruh anggota komunitas sekolah untuk
mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif
bertaraf internasional. Untuk mendukung kelancaran tugas
tersebut Kepala Sekolah harus berpendidikan minimal S2 dan
mampu berbahasa inggris secara aktif (Depdiknas, 2009: 36-
37).
7) Sarana dan Prasarana Pendidikan
Untuk menuju Sekolah Bertaraf Internasional, sekolah
secara bertahap harus memenuhi standar sarana dan prasarana
yang mendukung efektivitas proses pembelajaran yang setara
dengan proses pembelajaran sekolah unggul disalah satu
Negara maju. Standar sarana dan prasana tersebut yaitu:
a) Pengembangan Perpustakaan
Perpustakaan memegang peranan penting, oleh
karena itu perlu dilengkapi dengan buku-buku pelajaran
berbahasa inggris, buku referensi, jurnal nasional dan
internasional, buletin, koran, majalah serta perangkat
audio visul. Perpustakaan diharapkan dapat membantu
siswa mengasah otak, memperluas dan memperdalam
pengetahuan, melahirkan kreativitas, serta membantu
kegiatan kurikuler dan ekstrakulikuler. Kecanggihan
teknologi dewasa ini mengharuskan perpustakaan
dilengkapi dengan fasilitas computer dan internet yang
memungkinkan warga sekolah mendapatkan berbagai
informasi yang disediakan di alam maya. Perpustakaan
juga harus menerapkan sistem komputerisasi/digital dalam
mencari katalog buku. Ruang perpustakaan harus nyaman,
sebaiknya dilengkapi dengan alat pendingin (AC) yang
memadai (Depdiknas, 2009: 40).
b) Pengembangan Laboratorium Fisika, Biologi, Kimia
“Setiap sekolah harus memiliki minimal satu
laboratorium Fisika, satu laboratorium Kimia dan satu
laboratorium Biologi yang dilengkapi dengan peralatan
dan bahan praktikum yang memadai untuk menunjang
proses pembelajaran. Laboratorium tersebut perlu
didayagunakan secara maksimal dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi serta memenuhi
standar” (Depdiknas, 2009: 41).
c) Pengembangan Laboratorium Bahasa
“Dalam pembelajaran bahasa terdapat empat
ketrampilan dasar, yaitu mendengar, berbicara, membaca
dan menulis. Dalam mengembangkan kemampuan
mendengar dan berbicara sekolah dapat memanfaatkan
jasa native speaker atau dalam bentuk rekaman suara,
video atau media rekam lainnya” (Depdiknas, 2009: 42).
d) Pengembangan Laboratorium Multimedia
Laboratorium multimedia adalah fungsional
laboratorium (tempat praktikum yang mampu
memfasilitasi beberapa aktivitas praktikum sekolah
dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi. Aktivitas praktikum dapat dilayani oleh
laboratorium konvensional (Fisika, Kimia, Biologi,
Bahasa dan Komputer) tetapi dapat juga dilayani oleh
laboratorium multimedia dengan menggunakan teknologi
multimedia dan simulasi komputer.
Laboratorium multimedia berisi seperangkat
komputer berikut perangkat audio visualnya yang saling
terintegrasi, dilengkapi dengan program aplikasi yang
sesuai untuk memberikan layanan tambahan terhadap
laboratorium konvensional. Laboratorium multimedia
dapat melayani seluruh rumpun mata pelajaran.
Fungsi pokok laboratorium multimedia adalah untuk
melayani kegiatan: interaksi antara guru-siswa,
penayangan video pembelajaran, latihan mata pelajaran
interaktif (online), simulasi kasus berbasis multimedia,
operasionalitas e-Book dan menyediakan Ensiklopedi
(Depdiknas, 2009: 43).
e) Pengembangan Laboratorium Komputer
“Sekolah Bertaraf Internasional harus memiliki
laboratorium komputer sesuai dengan kebutuhan siswa.
Laboratorium komputer digunakan untuk pembelajaran
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) atau Information
& Comunication Technology (ICT)” (Depdiknas, 2009 :
45).
f) Pengembangan Laboratorium Ilmu Pengetahuan
Sosial
“Menurut SNP, sekolah harus memiliki laboratorium
IPS. Pengembangan laboratorium IPS dilakukan terutama
untuk laboratorium geografi, workshop keperluan praktek
ekonomi” (Depdikans, 2009: 46). Sejauh ini
pengembangan laboratorium IPS memang masih tertinggal
daripada laboratorium IPA. Kendala yang sering dihadapi
dalam pengembangan laboratorium IPS adalah kesulitan
menentukan kelengkapan laboratorium karena praktik
mata pelajaran IPS lebih terbatas daripada mata pelajaran
IPA.
g) Pengembangan TRRC (Teacher Resource & Reference
Centre)
TRRC merupakan pusat kegiatan untuk
pengembangan diri guru secara individual dan kelompok
melalui diskusi atau latihan dan workshop dalam bentuk
forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Oleh
karena itu, TRRC juga perlu dilengkapi dengan fasilitas
buku referensi guru, ICT, Learning Resource Centre
(LRC) dan perangkat pengembangan produk inovasi
pembelajaran. Kegiatan guru ini diarahkan untuk
membahas masalah-masalah yang dihadapi guru dalam
pembelajaran, berlatih menggunakan alat dan persiapan
untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom
Action Research) (Depdiknas, 2009: 47).
h) Pengembangan Sarana Lainnya
Sekolah Bertaraf Internasional harus dilengkapi
dengan sarana lainnya seperti ruang kelas, ruang kepala
sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS dan
ruang serbaguna yang dilengkapi dengan sarana
pembelajaran berbasis TIK.
Selain itu juga dilengkapi dengan ruang UKS,
kantin, ruang ibadah, WC, koperasi, ruang kesenian,
gudang, lapangan upacara dan lapangan olah raga dalam
jumlah memadai, berfungsi dan terawat dengan baik. Alat
olah raga dan kesenian juga memenuhi standar tingkat
kecukupan kebutuhan meningkatkan prestasi siswa
bertaraf internasional (Depdiknas, 2009: 49).
8) Pengelolaan
Pengelolaan SMA bertaraf internasional menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan
akuntabilitas. Dalam melaksanakan standar pengelolaan,
sekolah harus menentukan arah program dengan jelas,
termasuk dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya, sehingga
semua warga sekolah paham dan terpandu oleh pentahapan itu.
Penerapan arah dan pentahapan tersebut harus dilakukan pada
rapat dewan pendidik bersama komite sekolah. Dengan
demikian semua yang diputuskan dan dirumuskan dapat
menjadi keputusan bersama yang pada gilirannya dapat
mendukung implementasinya. Dalam meningkatkan mutu
prosedur pengelolaan secara bertahap sekolah perlu
mengusahakan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001 versi
2008 dan ISO 14000 (Depdiknas, 2009: 50-51).
9) Pembiayaan
Sumber pembiayaan Program Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional berdasarkan peraturan Pemerintah No.48
tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya
penyelenggaraan SBI berasal dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua siswa
(Komite Sekolah), pihak asing yang tidak mengikat, dunia
usaha dan dunia industri (DU/DI). Sekolah dalam Program
Rintisan SMA Bertaraf Internasional harus mampu
menggalang dana dari sumber-sumber tersebut dalam jumlah
yang cukup memadai untuk membiayai program peningkatan
mutu rintisan SMA Bertaraf Internasional. Dana Komite
Sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi
lebih difokuskan untuk kegiatan pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
Sedangkan dana dari Pemerintah Pusat lebih difokuskan untuk
pemenuhan penjaminan mutu pendidikan. Sumber dana lain
yang berasal dari masyarakat, dunia usaha dan dunia industri
(DU/DI) yang tidak mengikat perlu digalang untuk mendukung
penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf
Internasional.
Mengalokasikan dana secara tepat guna melalui
kesepakatan pada rapat dewan pendidikan dan komite sekolah,
menggunakan dana secara transparan, berhasil guna, tidak
double counting, dan akuntabel dengan menerapkan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan (berbasis TIK) untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaaan
(Depdiknas, 2009: 54-55).
10) Kesiswaan
a) Penerimaan Peserta Didik Baru
Proses penerimaan peserta didik baru harus
transparan dan dilakukan seleksi secara ketat dengan
menerapkan tahapan sebagai berikut:
(1) Seleksi Administrasi, meliputi:\
(a) Nilai rapor SMP atau MTs kelas VII s.d. kelas IX
untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS,
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris rata-rata
minimal 7,5.
(b) Penghargaan prestasi akademik.
(c) Sertifikat lembaga kursus Bahasa Inggris.
(2) Achievement test, meliputi: Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA dan IPS dengan skor minimal 7
dalam rentang 0-10.
(3) Tes kemampuan Bahasa Inggris, meliputi: reading,
Listening, writing dan speaking dengan skor minimal
7 dalam rentang nilai 0-10.
(4) Lulus Tes Psikologi (Psikotest), meliputi: IQ, CQ, TC
dan Kepribadian.
(5) Wawancara dengan siswa dan orang tua siswa.
Wawancara dengan siswa dimaksudkan untuk
mengetahui minat siswa untuk masuk program
Rintisan SMA Bertaraf Internasional. Wawancara
dengan orang tua dimaksudkan untuk mengetahui
minat dan dukungan orang tua. Dalam penerimaan
siswa baru harus memberikan kesempatan kepada
masyarakat golongan ekonomi lemah atau tidak
mampu namun berprestasi, minimal 10% dari jumlah
siswa.
(6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan lebih
awal sebelum penerimaan siswa baru dalam
memenuhi target program by school.
b) Pembinaan Siswa
Pembinaan siswa dimaksudkan untuk
mengembangkan seluruh potensi siswa secara maksimal,
baik potensi akademik maupun non-akademik. Pola
pembinaannya dilakukan melalui kegiatan tatap muka,
penugasan terstruktur, tugas mandiri tidak terstruktur dan
pengembangan diri melalui layanan konseling dan
ekstrakulikuler (Depdiknas, 2009: 56-57).

Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan
kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik
dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam
pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai
dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi
pendidikan dalam sekolah untuk mengelola kurikulum secara mandiri
dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi
dan misi sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah
ditetapkan.
Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen
kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum
berjalan efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai
sumber belajar, pengalaman belajar maupun komponen kurikulum.
Pada tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih
mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansi antara kurikulum
nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan
daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum
tersebut merupakan kurikulum integritas dengan peserta didik maupun
dengan lingkungan dimana sekolah itu berada. Atau dengan perkataan
lain, jika sekolah tersebut menyelenggarakan sekolah bertaraf
internasional maka sekolah menambahkan sifat keinternasionalan
kurikulum dari negara maju / Negara OECD.
Ada beberapa fungsi Manajemen Kurikulum diantaranya
sebagai berikut.
a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum,
pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat
ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk
mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat
dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakulikuler,
tetapi juga melalui kegiatan ekstrakulikuler yang dikelola secara
integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta
didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan
kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik
maupun lingkungan sekitar.
d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa
dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang
professional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada
kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar,
proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat
konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan
pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian
antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping
itu, guru dan siswa selalu termotivasi untuk melakukan
pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan
positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu
mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara
profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi
bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan cirri khas
dan kebutuhan pembangunan daerah setempat (Rusman, 2009: 4).
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan
demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik menjadi
desentralistik. Desentralisasi pendidikan ini terwujud dalam UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu substansi
yang disentralisasi dalam dunia pendidikan adalah desentralisasi
kurikulum.
Paradigma baru pendidikan tersebut berpengaruh terhadap
tatanan manajemen kurikulum, khususnya pada kegiatan implementasi
kurikulum. Secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan dengan
fungsi-fungsi manajemen kurikulum dapat dikemukakan sebagai
berikut.
a. Perencanaan Kurikulum
Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatankesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa
kearah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai
mana perubahan-perubahn telah terjadi pada diri siswa. Didalam
perencanaan kurikulum minimal terdapat lima hal yang
mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu
filosofis, konten/materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru
dan sistem pembelajaran.
Perencanaan kurikulum mencakup pengumpulan,
pembentukan, sintesis, menyeleksi informasi yang relevan dari
berbagai sumber. Kemudian informasi yang didapat digunakan
untuk mendesain pengalaman belajar sehingga siswa dapat
memperoleh tujuan kurikulum yang diharapkan. Tujuan
perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka
teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan
masyarakat, kebutuhan dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan
harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan
tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria.
Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau
alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber
individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan,
tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan
sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran
unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen
lembaga pendidikan. Disamping itu, perencanaan kurikulum
berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem
pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. (Rusman, 2009:
10)
1) Perumusan Tujuan Pendidikan
Kurikulum aims merupakan rumusan yang
menggambarkan outcomes yang diharapkan berdasarkan
beberapa skema nilai diambil dari kaidah filosofis. Aims ini
tidak berhubungan langsung terhadap tujuan sekolah dan
tujuan pembelajaran. Goals merupakan outcomes sekolah yang
dapat dirumuskan secara institusional oleh sekolah atau
jenjang pendidikan tertentu sebagai suatu sistem. Objectives
merupakan outcomes yang diharapakan dapat tercapai dalam
jangka waktu pendek, segera setelah proses pembelajaran
dikelas berakhir, dapat dinilai setidaknya secara teoritis dalam
jangka waktu tertentu. Terdapat tiga sumber yang mendasari
perumusan tujuan kurikulum (aims, goals, and objectives),
yaitu sumber empiris yang berkaitan dengan tuntutan
kehidupan masa kini dan karakteristik siswa sebagai individu
yang sedang berkembang, sumber filosofis yang berkaitan
dengan analisis, pengambilan keputusan dan merumuskan hasil
yang diharapkan dari proses pembelajaran, dan sumber bahan
belajar merupakan sumber yang digunakan dalam
merumuskan aims, goals dan objectives dalam kurikulum
sekolah. (Rusman, 2009: 11)
2) Landasan Perencanaan Kurikulum
Menurut Rusman (2009: 18) Perencanaan kurikulum
pendidikan harus mengasimilasi dan mengorganisasi informasi
dan data secara intensif yang berhubungan dengan
pengembangan program sekolah. Informasi dan data yang
menjadi area utama adalah sebagai berikut.
a) Kekuatan sosial
Perubahan sistem pendidikan di Indonesia sangatlah
dinamis. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka
sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan
dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu
sistem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
b) Perlakuan pengetahuan
Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum
yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah
dimana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan
mengolah informasi, mencari fakta dan data, berusaha
belajar tentang sikap, emosi, perasaan terhadap
pembelajaran, proses informasi, memanipulasi,
menyimpan dan mengambil kembali informasi tersebut
untuk dikembangkan dan digunakan dalam merancang
kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan.
c) Pertumbuhan dan perkembangan manusia
Informasi yang berhubungan dengan perkembangan
manusia digunakan untuk merencanakan kurikulum atau
program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan
dan perkembangan siswa. Interprestasi tentang
pengetahuan perkembangan dasar manusia untuk
membedakan dalam teori pembelajaran yang dikemukakan
oleh para perencana kurikulum.
3) Perumusan Isi Kurikulum
Menurut Saylor dan Alexander dalam Rusman (2009:
27) isi kurikulum adalah “fakta, obsevasi, persepsi, ketajaman,
sensibilitas, desain dan solusi yang tergambarkan dari apa yang
dipikirkan oleh seseorang yang secara keseluruhan diperoleh
dari pengalaman dan semua itu merupakan komponen yang
menyusun pikiran yang mereorganisasi dan menyusun kembali
hasil pengalaman tersebut kedalam adat dan pengetahuan, ide,
konsep, generalisasi, prinsip, rencana dan solusi”. Sedangkan
menurut Hayman dalam buku Rusman (2009: 27), isi
kurikulum adalah “pengetahuan (fakta, penjelasan, prinsip,
definisi), ketrampilan dan proses (membaca menulis,
menghitung, dansa, membuat keputusan berlandaskan cara
berpikir kritis, mengkomunikasikan) dan nilai (yaitu percaya
terhadap hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, indah
dan jelek)”.
a) Organisasi Isi Kurikulum
Organisasi kurikulum ini harus mempertimbangkan
dua hal, yaitu berguna bagi siswa sebagai individu yang
dididik dan isi kurikulum tersebut siap untuk dipelajari
oleh siswa. Isi dapat berbentuk data, konsep, generalisasi
dan materi pelajaran sekolah dan logis diorganisasikan ke
dalam struktur ilmu pengetahuan atau disiplin sebagai
sumber yang diyakini kebenarannya. Organisasi isi
kurikulum ditandai oleh landasan logis (prinsip, proporsi
dan konsep yang diorganisasikan secara rasional sehingga
membentuk urutan yang saling menyokong antara satu
dengan yang lainnya) dan landasan psikologis (perhatian
terhadap kebutuhan, minat dan aktivitas siswa untuk
menentukan dari mana belajar akan dimulai dan kemudian
bergerak secara deduktif menuju sesuatu yang bersifat
lebih abstrak) (Rusman, 2009: 31).
b) Ruang Lingkup Isi Kurikulum
Ruang lingkup isi kurikulum meliputi beberapa hal,
yaitu:
(1) Isi yang bersifat umum, berlaku untuk semua siswa
yang berguna dalam proses interaksi dan
pengembangan tingkat berpikir, mengasah perasaan,
dan berbagai pendekatan untuk saling memahami
satu sama lain, yang menegaskan posisi setiap siswa
sebagai anggota dan hidup dalam lingkungan
masyarakat.
(2) Isi yang bersifat khusus, berlaku untuk program
tertentu, siswa yang mempunyai kebutuhan berbeda
atau mempunyai kemampuan “istimewa” dibanding
siswa yang lainnya, yang membutuhkan perlakuan
yang berbeda untuk dapat mengaktualisasikan
seluruh potensi yang dimilikinya (Rusman, 2009:
35).
c) Urutan Isi Kurikulum
Dilihat dari urutan mana yang harus ditampilkan
dalam kurikulum, Zais dalam buku Rusman (2008: 36)
mengemukakan bahwa urutan dapat disajikan tergantung
dari sudut pandang seseorang terhadap struktur materi
pelajaran yang akan disajikan atau teori psikologis yang
melandasi orang tersebut. Smith, Stanley dan Shores
dalam Rusman (2009: 36) mengidentifikasi empat prinsip
yang mendasari cara penyajian urutan materi dalam
kurikulum, yaitu dari yang sederhana menuju hal yang
lebih kompleks, pelajaran persyaratan, secara keseluruhan
dan kronologis atau kejadian.
d) Kriteria Pemilihan Isi Kurikulum
Kriteria mendasar yang digunakan untuk menyeleksi
isi kurikulum adalah rumusan aims, goals dan objectives
kurikulum. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan oleh
pengembang kurikulum adalah bagaimana kurikulum aims
tersebut dapat dibawakan secara efektif dan efisien. Untuk
itu, perlu adanya pertimbangan prioritas terhadap isi
kurikulum yang didasari oleh empat hal, yaitu signifikasi,
kegunaan, ketertarikan dan pengembangan manusia
(Rusman, 2009: 39).
Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan
menetapkan isi kurikulum adalah tingkat kematangan
siswa, tingkat pengalaman anak dan taraf kesulitan materi.
b. Organisasi Kurikulum
Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan
kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi
kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain
bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam
mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa melakukan
kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara
efektif. Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan
bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang
menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai
budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam
organisasi kurikulum, diantaranya:
1) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran.
2) Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum berkaitan
dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Pendekatan
spiral merupakan upaya yang digunakan untuk menerapkan
faktor kontinuitas, karena materi yang dipelajari siswa semakin
lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan
keluasan secara vertical maupun horizontal.
3) Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam
organisasi kurikulum. Ada dua aspek yaitu keseimbangan
terhadap substansi bahan atau isi kurikulum dan keseimbangan
yang berkaitan dengan cara atau proses belajar.
4) Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus
menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum
(Rusman, 2009: 59).
c. Implementasi Kurikulum
Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk
melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan
pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode,
alat dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan
mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Perwujudan konsep
prinsip dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak
pada kemampuan guru sebagai implementator kurikulum.
Menurut Hasan (1984: 12) ada beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu “karakteristik
kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian,
pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap tehadap kurikulum dan
ketrampilan mengarahkan. Sedangkan menurut Mars dalam
Rusman (2002: 22):
“Terdapat lima elemen yang mempengaruhi implementasi
kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan
sejawat guru, dukungan dari siswa, dukungan dari orang tua
dan dukungan dari dalam diri guru unsur yang utama”.
Menurut Nana Syaodih (2001), untuk mengimplementasikan
kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa
kesiapan, terutama kesiapan pelaksana. Sebagus apapun desain atau
rancangan kurikulum yang dimiliki, tetapi keberhasilannya sangat
tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila
gurunya memiliki kemampuan, semangat dan dedikasi yang tinggi
hasilnya akan lebih baik daripada desain kurikulum yang hebat
tetapi kemampuan gurunya rendah.
1) Kemampuan Guru dalam Implementasi Kurikulum
Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai guru
dalam mengimplementasikan kurikulum diantaranya yaitu:
a) Pemahaman esensi dari tujuan yang ingin dicapai dalam
kurikulum.
b) Kemampuan untuk menjabarkan tujuan kurikulum yang
masih bersifat umum menjadi tujuan yang lebih spesifik.
c) Kemampuan untuk menterjemahkan tujuan khusus kepada
kegiatan pembelajaran. Konsep atau aplikasi konsep perlu
diterjemahkan ke dalam aktivitas belajar, metode
pembelajaran atau mengembangkan kemampuan
menerapkan konsep (Rusman, 2009: 75)
2) Model Implementasi Kurikulum
Berkenaan dengan model implementasi kurikulum,
Miller dan Seller didalam buku Rusman (2009: 76)
menggolongkan model dalam implementasi kurikulum, yaitu:
a) The Concern-Based Adaption Model (CBAM)
Ini adalah sebuah model deskriptif yang
dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat
kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Perubahan
dalam inovasi ini ada dua dimensi, yakni tingkatantingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkatan
penggunaan inovasi.
b) Model Leithwood
Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi yang
mendasari model ini adalah setiap guru mempunyai
kesiapan berbeda, implementasi merupakan proses timbal
balik serta pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan
adanya tahap-tahap individu untuk diidentifikasi. Inti dari
model ini adalah membolehkan guru dan pengembang
kurikulum mengembangkan profil yang merupakan
hambatan untuk perubahan dan bagaimana guru dapat
mengatasi hambatan tersebut. Model ini juga menawarkan
cara dan strategi kepada guru dalam
mengimplementasikan hambatan yang dihadapinya
tersebut.
c) Model TORI
Model TORI dimaksudkan untuk menggugah
masyarakat dalam mengadakan perubahan. Esensi dari
model ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri,
menumbuhkan dan membuka keinginan, mewujudkan
yang diartikan setiap orang bebas berbuat dan
mewujudkan keinginannya untuk perbaikan dan saling
ketergantungan dengan lingkungan. Inti dari Model TORI
adalah memfokuskan pada perubahan personal dan
perubahan sosial (Rusman, 2009: 77)

Komponen Kurikulum

Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme
manusia atau binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu.
Unsur dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi
materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi.
Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain.
Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi.
Kesesuaian ini meliputi:
1) Kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan,
kondisi dan perkembangan masyarakat.
2) Kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi
sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan,
demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan
kurikulum.
Untuk lebih jelasnya uraian di bawah ini menjabarkan
tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu:
1) Tujuan
Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan pada dua
hal, yaitu perkembangan tuntutan (kebutuhan atau kondisi
masyarakat) dan didasari oleh pemikiran dan terarah pada
pencapaian nilai filosofi, terutama falsafah negara.P
Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikenal kategori tujuan sebagai berikut. Tujuan pendidikan
nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal
pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan institusional, merupakan
sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Tujuan
kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program
studi. Tujuan instruksional yang merupakan target yang harus
dicapai oleh suatu mata pelajaran. Tujuan instruksional ini
masih dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan
khusus atau disebut juga objektif, yang merupakan tujuan
pokok bahasan. Tujuan pendidikan nasional yang berjangka
panjang merupakan suatu tujuan pendidikan umum, sedang
tujuan instruksional merupakan tujuan yang berjangka waktu
cukup pendek merupakan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan
khusus dijabarkan dari sasaran pendidikan yang bersifat umum
yang biasanya abstrak dan luas, menjadi sasaran khusus yang
lebih kongkret, sempit dan terbatas (Nana Syaodih, 2005: 103).
2) Bahan Ajar
Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah
ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas
topik dan sub-topik tertentu. Tiap topik dan sub-topik
mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Topik atau sub-topik tersebut tersusun dalam
sekuens tertentu yang membentuk suatu sekuens bahan ajar,
yaitu:
a) Sekuens kronologis, untuk menyusun bahan ajar
mengandung urutan waktu.
b) Sekuens kausal, berhubungan dengan peristiwa sebab
akibat dari sebuah kejadian.
c) Sekuens struktural, bagian bahan ajar suatu bidang studi
telah mempunyai struktur tertentu.
d) Sekuens logis dan psikologis, bahan ajar disusun
berdasarkan urutan logis.
e) Sekuens spiral, bahan ajar dipusatkan pada topik tertentu
baru kemudian diperdalam.
f) Rangkaian kebelakang, sekuen ini mengajar dimulai
dengan langkah terakhir dan mundur kebelakang.
g) Sekuens berdasarkan hirarki belajar, dimana tujuan khusus
utama pembelajaran dianalisis kemudian dicari suatu
hirarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan tersebut
(Nana Syaodih, 2005: 105).
3) Strategi Pembelajaran
Penyusunan sekuens bahan ajar berhubungan erat
dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru
menyusun sekuens suatu bahan ajar, ia juga harus memikirkan
strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan
ajar dengan urutan seperti itu.
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam
mengajar. Menurut Rowntree dalam Nana Syaodih (2008: 107)
membagi strategi mengajar itu atas Exposition-Discovery
Learning dan Groups- individual Learning. Kemudian
Ausubel dan Robinson membaginya atas strategi Reception
Learning-Discovery Learning dan rote Learning-Meaningful
Learning.
Reception dan exposition sesungguhnya memiliki
makna yang sama, perbedaannya terletak pada pelakunya.
Reception Learning dilihat dari siswa sedangkan Exposition
Learning dilihat dari guru. Kedua strategi keseluruhan bahan
ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir, baik secara
lisan maupun tulisan. Siswa tidak dituntut untuk mengolah,
atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya.
Sedangkan dalam Rote Learning bahan ajar
disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau
maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan
menghafalkannya. Dalam meaningful learning penyampaian
bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Menurut Ausabel
dan Robinson dalam Nana Syaodih (2008: 108) sesuatu bahan
ajar bermakna bila dihubungkan dengan struktur kognitif yang
ada pada siswa. Struktur kognitif terdiri atas Fakta, data,
konsep, proporsi, dalil, hukum dan teori yang telah dikuasai
sebelumnya, yang tersusun membentuk struktur dalam pikiran
anak.
Terakhir yaitu Group Learning dan Individual
Learning, merupakan bentuk kegiatan pembelajaran secara
kelompok maupun individual. Walaupun masing-masing
mempunyai kekurangan, untuk kelompok akan semakin
membuat jarak antara siswa yang aktif dengan yang kurang
aktif. Anak yang aktif membuat dirinya semakin memahami
bahan ajar, sedang yang kurang aktif cenderung akan
menunggu dan menonton kegiatan (Nana Syaodih: 2008: 107-
108).
4) Media Pembelajaran
Media belajar merupakan segala macam bentuk
perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong
siswa belajar. Perumusan di atas menggambarkan pengertian
media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang
belajar yang sering disebut audio visual aid, serta berbagai
bentuk alat penyaji perangsang belajar, berupa alat-alat
elektronika seperti LCD, video, gambar dan laptop. Kurikulum
dan teknologi pendidikan saling melengkapi. Teknologi
pendidikan berfungsi memperkuat pengembangan kurikulum.
Bagaimana kurikulum dikembangkan, maka itu menjadi fungsi
teknologi pendidikan. Terminologi teknologi tidak hanya
berkaitan dengan mesin atau alat, namun juga berkaitan
dengan kegiatan menerapkan ilmu atau pengetahuan untuk
memecahkan masalah (Munir, 2008: 74).
Rowntree dalam Nana Syaodih (2005: 108-109)
mengelompokan media mengajar menjadi lima macam, yaitu:
a) Interaksi Insani, yaitu merupakan komunikasi langsung
antara dua orang atau lebih.
b) Realita, yaitu bentuk perangsang nyata seperti peristiwa
yang bisa diamati oleh siswa.
c) Pictorial, adalah bentuk penyajian berbagai bentuk variasi
gambar dan diagram.
d) Simbol Tertulis, merupakan media penyajian informasi
yang paling umum, tetapi tetap efektif, seperti buku teks
dan buku paket.
e) Rekaman suara, adalah berbagai bentuk informasi yang
dapat disampaikan kepada siswa dalam bentuk rekaman
suara.
5) Evaluasi Pengajaran
Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuantujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan
mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan
umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan
belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik
tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha
penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan
mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi dan media
mengajar (Nana Syaodih, 2005: 110).
6) Penyempurnaan Pengajaran
Hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun
evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan merupakan
umpan balik bagi penyempurnaan lebih lanjut. Komponen apa
yang disempurnakan dan bagaimana penyempurnaannya
dilaksanakan. Penyempurnaan juga mungkin dilakukan secara
langsung begitu didapat suatu informasi umpan balik, atau
ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu bergantung pada
urgensinya dan kemungkinannya mengadakan
penyempurnaan. Penyempurnaan mungkin dilakukan sendiri
oleh guru, tetapi dalam hal tertentu dibutuhkan bantuan atau
saran orang lain baik sesama personalia sekolah atau ahli
pendidikan dari luar sekolah. Penyempurnaan juga mungkin
bersifat menyeluruh atau hanya menyangkut bagian tertentu.
Semua hal tersebut bergantung pada kesimpulan hasil evaluasi
(Nana Syaodih, 2005: 112).

Fungsi Kurikulum

Fungsi berarti jabatan, kedudukan, atau kegiatan. Fungsi dari
kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kalau salah satu komponen dalam kurikulum tidak berfungsi akan
mengakibatkan komponen lain terganggu.
1) Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk
melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
2) Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman
untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru
pemegang mata pelajaran.
3) Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi untuk mendorong
sekolah agar dapat menghasilkan berbagai tenaga yang
dibutuhkan oleh masyarakat (Dakir, 2004: 21).

Kurikulum

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) memuat beberapa
sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya menjelaskan
arti kurikulum. Kurikulum yang dimaksudkan adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian
menurut Hilda taba, kurikulum merupakan sebuah rencana belajar
dengan mengungkapkan, bahwa a curriculum is a plan for learning
(Munir, 2008: 28). Dari definisi ini menjelaskan bahwa pendidikan
merupakan suatu kegiatan yang menpunyai tujuan tertentu, merupakan
program yang direncanakan, disusun dan diatur untuk kemudian
dilaksanakan oleh sekolah melalui cara-cara yang telah ditentukan pula.
Kurikulum ini sendiri dapat berupa: (1) rancangan kurikulum, yaitu
buku kurikulum suatu lembaga pendidikan; (2) Pelaksanaan kurikulum,
yaitu proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan; dan (3)
evaluasi kurikulum, yaitu penilaian atau penelitian hasil-hasil
pendidikan. Dalam lingkup pendidikan, kegiatan merancang,
melaksanakan dan menilai kurikulum yaitu untuk mencapai tujuan
pendidikan dilaksanakan sebagai program pengajaran.
a. Fungsi Kurikulum
Fungsi berarti jabatan, kedudukan, atau kegiatan. Fungsi dari
kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kalau salah satu komponen dalam kurikulum tidak berfungsi akan
mengakibatkan komponen lain terganggu.
1) Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk
melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
2) Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman
untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru
pemegang mata pelajaran.
3) Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi untuk mendorong
sekolah agar dapat menghasilkan berbagai tenaga yang
dibutuhkan oleh masyarakat (Dakir, 2004: 21).
b. Komponen Kurikulum
Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme
manusia atau binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu.
Unsur dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi
materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi.
Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain.
Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi.
Kesesuaian ini meliputi:
1) Kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan,
kondisi dan perkembangan masyarakat.
2) Kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi
sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan,
demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan
kurikulum.
Untuk lebih jelasnya uraian di bawah ini menjabarkan
tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu:
1) Tujuan
Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan pada dua
hal, yaitu perkembangan tuntutan (kebutuhan atau kondisi
masyarakat) dan didasari oleh pemikiran dan terarah pada
pencapaian nilai filosofi, terutama falsafah negara.
Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikenal kategori tujuan sebagai berikut. Tujuan pendidikan
nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal
pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan institusional, merupakan
sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. Tujuan
kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program
studi. Tujuan instruksional yang merupakan target yang harus
dicapai oleh suatu mata pelajaran. Tujuan instruksional ini
masih dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan
khusus atau disebut juga objektif, yang merupakan tujuan
pokok bahasan. Tujuan pendidikan nasional yang berjangka
panjang merupakan suatu tujuan pendidikan umum, sedang
tujuan instruksional merupakan tujuan yang berjangka waktu
cukup pendek merupakan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan
khusus dijabarkan dari sasaran pendidikan yang bersifat umum
yang biasanya abstrak dan luas, menjadi sasaran khusus yang
lebih kongkret, sempit dan terbatas (Nana Syaodih, 2005: 103).
2) Bahan Ajar
Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah
ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas
topik dan sub-topik tertentu. Tiap topik dan sub-topik
mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Topik atau sub-topik tersebut tersusun dalam
sekuens tertentu yang membentuk suatu sekuens bahan ajar,
yaitu:
a) Sekuens kronologis, untuk menyusun bahan ajar
mengandung urutan waktu.
b) Sekuens kausal, berhubungan dengan peristiwa sebab
akibat dari sebuah kejadian.
c) Sekuens struktural, bagian bahan ajar suatu bidang studi
telah mempunyai struktur tertentu.
d) Sekuens logis dan psikologis, bahan ajar disusun
berdasarkan urutan logis.
e) Sekuens spiral, bahan ajar dipusatkan pada topik tertentu
baru kemudian diperdalam.
f) Rangkaian kebelakang, sekuen ini mengajar dimulai
dengan langkah terakhir dan mundur kebelakang.
g) Sekuens berdasarkan hirarki belajar, dimana tujuan khusus
utama pembelajaran dianalisis kemudian dicari suatu
hirarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan tersebut
(Nana Syaodih, 2005: 105).
3) Strategi Pembelajaran
Penyusunan sekuens bahan ajar berhubungan erat
dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru
menyusun sekuens suatu bahan ajar, ia juga harus memikirkan
strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan
ajar dengan urutan seperti itu.
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam
mengajar. Menurut Rowntree dalam Nana Syaodih (2008: 107)
membagi strategi mengajar itu atas Exposition-Discovery
Learning dan Groups- individual Learning. Kemudian
Ausubel dan Robinson membaginya atas strategi Reception
Learning-Discovery Learning dan rote Learning-Meaningful
Learning.
Reception dan exposition sesungguhnya memiliki
makna yang sama, perbedaannya terletak pada pelakunya.
Reception Learning dilihat dari siswa sedangkan Exposition
Learning dilihat dari guru. Kedua strategi keseluruhan bahan
ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir, baik secara
lisan maupun tulisan. Siswa tidak dituntut untuk mengolah,
atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya.
Sedangkan dalam Rote Learning bahan ajar
disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau
maknanya bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan
menghafalkannya. Dalam meaningful learning penyampaian
bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Menurut Ausabel
dan Robinson dalam Nana Syaodih (2008: 108) sesuatu bahan
ajar bermakna bila dihubungkan dengan struktur kognitif yang
ada pada siswa. Struktur kognitif terdiri atas Fakta, data,
konsep, proporsi, dalil, hukum dan teori yang telah dikuasai
sebelumnya, yang tersusun membentuk struktur dalam pikiran
anak.
Terakhir yaitu Group Learning dan Individual
Learning, merupakan bentuk kegiatan pembelajaran secara
kelompok maupun individual. Walaupun masing-masing
mempunyai kekurangan, untuk kelompok akan semakin
membuat jarak antara siswa yang aktif dengan yang kurang
aktif. Anak yang aktif membuat dirinya semakin memahami
bahan ajar, sedang yang kurang aktif cenderung akan
menunggu dan menonton kegiatan (Nana Syaodih: 2008: 107-
108).
4) Media Pembelajaran
Media belajar merupakan segala macam bentuk
perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong
siswa belajar. Perumusan di atas menggambarkan pengertian
media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang
belajar yang sering disebut audio visual aid, serta berbagai
bentuk alat penyaji perangsang belajar, berupa alat-alat
elektronika seperti LCD, video, gambar dan laptop. Kurikulum
dan teknologi pendidikan saling melengkapi. Teknologi
pendidikan berfungsi memperkuat pengembangan kurikulum.
Bagaimana kurikulum dikembangkan, maka itu menjadi fungsi
teknologi pendidikan. Terminologi teknologi tidak hanya
berkaitan dengan mesin atau alat, namun juga berkaitan
dengan kegiatan menerapkan ilmu atau pengetahuan untuk
memecahkan masalah (Munir, 2008: 74).
Rowntree dalam Nana Syaodih (2005: 108-109)
mengelompokan media mengajar menjadi lima macam, yaitu:
a) Interaksi Insani, yaitu merupakan komunikasi langsung
antara dua orang atau lebih.
b) Realita, yaitu bentuk perangsang nyata seperti peristiwa
yang bisa diamati oleh siswa.
c) Pictorial, adalah bentuk penyajian berbagai bentuk variasi
gambar dan diagram.
d) Simbol Tertulis, merupakan media penyajian informasi
yang paling umum, tetapi tetap efektif, seperti buku teks
dan buku paket.
e) Rekaman suara, adalah berbagai bentuk informasi yang
dapat disampaikan kepada siswa dalam bentuk rekaman
suara.
5) Evaluasi Pengajaran
Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuantujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan
mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan
umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan
belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik
tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha
penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan
mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi dan media
mengajar (Nana Syaodih, 2005: 110).
6) Penyempurnaan Pengajaran
Hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun
evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan merupakan
umpan balik bagi penyempurnaan lebih lanjut. Komponen apa
yang disempurnakan dan bagaimana penyempurnaannya
dilaksanakan. Penyempurnaan juga mungkin dilakukan secara
langsung begitu didapat suatu informasi umpan balik, atau
ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu bergantung pada
urgensinya dan kemungkinannya mengadakan
penyempurnaan. Penyempurnaan mungkin dilakukan sendiri
oleh guru, tetapi dalam hal tertentu dibutuhkan bantuan atau
saran orang lain baik sesama personalia sekolah atau ahli
pendidikan dari luar sekolah. Penyempurnaan juga mungkin
bersifat menyeluruh atau hanya menyangkut bagian tertentu.
Semua hal tersebut bergantung pada kesimpulan hasil evaluasi
(Nana Syaodih, 2005: 112).