Tag: Judul Psikologi

Perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen
lebih banyak akan membuat pengawasan terhadap kegiatan perusahaan
akan lebih ketat, dimana nantinya akan membuat manajemen dalam
menentukan kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan
mementingkan kepentingan pribadi. Penelitian yang dilakukan Hariati dan
Rihatiningtyas (2015) telah menyatakan ada pengaruh positif antara
proporsi dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Hal ini ini
dikarenakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dewan
komisaris independen mampu menjaga sikap keindependensiannya yang
tidak terbatas pada pemegang saham mayoritas tetapi juga mewakili
seluruh pemegang saham baik minoritas maupun asing. Penelitian berbeda
telah dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013) yang menyatakan
dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan.
Selain memiliki peran sebagai pengawas manajemen, dewan
komisaris independen juga memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada
direksi secara efektif dan dengan memastikan bahwa perusahaan
mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional dan juga
memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance
dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya perusahaan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Ulya (2014), apabila perusahaan
bertindak secara efisien karena kecil nya biaya keagenan yang mana
nantinya perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi, dengan laba
yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan menjadi tinggi pula
sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Peneliti sejalan dengan
penelitian Muryati dan Suardikha (2014) yang menemukan adanya
pengaruh positif antara dewan komisaris independen dengan nilai
perusahaan

Kepemilikan institusional sendiri berarti kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki perusahaan atau instansi lain. Kepemilikan
institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen
karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga pada akhirnya
akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Damayanti dan Suartana (2014) yang menyatakan adanya
pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan,
hal ini di karenakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional akan
membawa dampak pada semakin kuatnya tingkat pengendalian yang
dilakukan pihak pemegang saham atas perilaku manajer yang ditujukan
untuk mengurangi agency cost dan pada akhirnya mampu meningkatkan
nilai perusahaan. Penelitian berbeda telah dilakukan oleh Welim dan
Rusiti (2014) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara kepemilikan
institusional dengan nilai perusahaan, hal ini di jelaskan karena sebagian
besar kepemilikan saham pada perusahaan adalah struktur kepemilikan
terkosentrasi, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan famili antara
investor institusi dengan manajemen (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015).
Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional memiliki arti
penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya
kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan
pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian apabila perusahaan
mendapatkan pengawasan yang optimal diharapkan perusahaan dapat
bertindak secara efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang
tinggi, dengan laba yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan
menjadi tinggi pula sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Hal ini
sejalan dengan penelitian Pasaribu dkk (2016), Muryati dan Suardikha
(2014) yang menemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan
institusional dan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran bahwa seberapa aset
yang di miliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar bisa berarti aset
yang dimiliki perusahaan banyak. Perusahaan yang mempunyai aset yang
banyak nantinya akan melakukan aktivitas yang lebih banyak
dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset yang kecil, hal ini akan
menimbulkan banyak dampak bagi pemegang saham maupun masyarakat
luas. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki aset yang
banyak harus memikirkan perusahaannya agar nantinya aktivitas
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Pratama dan
Wiksuana (2016), ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai
perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa
perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan
yang baik sehingga akan meningkatkan nilai suatu perusahaan. Nilai
perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aset
perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan
dengan jumlah hutang perusahaan.

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam
menciptakan lingkungan yang baik dan peduli terhadap lingkungan
disekitar perusahaan. Dalam hal ini kinerja lingkungan dapat di ukur
dengan Penilaian peringkat PROPER. Dalam Penilaian PROPER ini bisa
di tentukan perusahaan mana saja yang peduli dengan pengelolaaan
lingkungan, dimana dalam penilaian PROPER ini di beri peringkat warna
untuk mewakili perusahaan mana yang baik atau tidak dalam pengelolaan
lingkungan (Hariati dan Rihatiningtyas 2015).
Berdasarkan teori legitimasi, penilaian PROPER juga akan
membuat masyarakat mengakui keberadaan perusahaan karena dapat
melakukan kontrak sosial dan lingkungan yang mana dalam hal ini terkait
dengan pengelolaan lingkungan. Masyarakat akan dapat mudah
menentukan perusahaan yang sangat peduli dengan pengelolaaan
lingkungan sehingga jika ada perusahaan yang memiliki peringkat sangat
baik nantinya akan direspon positif oleh masyarakat atau investor dan
sebaliknya.

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki pihak manajemen. Adanya kepemilikan
manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang
menarik bahwa nilai perusahaan dapat meningkat sebagai akibat
kepemilikan manajemen yang meningkat. Semakin besar kepemilikan
saham oleh manajemen, maka akan membuat monitoring aktivitas
perusahaan menjadi lebih efektif dan juga membuat kecenderungan
perilaku yang tidak baik manajer menjadi rendah.
Berdasarkan teori agensi, kepemilikan saham berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang signifikan oleh
manajer menandakan bahwa manajer mempunyai status ganda, yaitu
sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Selain mengelola perusahaan,
manajer juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang
berkaitan dengan perusahaan (Welim dan Rusiti, 2014). Kepemilikan
saham manajerial merupakan salah satu cara agar manajer tidak
berperilaku opportunistic karena dalam hal ini manajer dapat
memposisikan dirinya sebagai pemilik karena mempunyai saham di
perusahaan, yang mana manajer tersebut akan termotivasi agar dapat
meningkatkan nilai perusahaan

Komite audit adalah sejumlah orang yang dipilih dari dewan
komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan agar dalam proses
pemeriksaan laporan keuangan auditor memiliki obyektifitas dan
integritas. auditor internal dari manajemen.
Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki anggota
komite audit akan membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam
perusahaan akan lebih ketat sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak
baik dari auditor internal. Menurut Febhiant dan Setyaningrum (2013)
sebagai pihak yang independen, komite audit ini di harapkan dapat
menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan yang
merupakan bentuk dari good corporate governance untuk dapat
mengurangi agency problem. Dengan berkurangnya agency problem ini
nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan

Dewan komisaris independen merupakan proporsi dewan
komisaris independen dari jumlah dewan komisaris yang ada di suatu
perusahaan. Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk
mengawasi manajemen agar dapat membuat manajemen bertindak atas
kepentingan perusahaan yang mengakibatkan munculnya efektifitas dan
efisiensi dari perusahaan serta dapat menciptakan perusahaan yang
memiliki daya saing.
Didalam permasalahan agensi, Perusahaan yang memiliki proporsi
dewan komisaris independen lebih banyak akan membuat pengawasan
terhadap kegiatan perusahaan akan lebih ketat (Hariati dan Rihatiningtyas,
2015). Pengawasan yang lebih ketat nantinya akan membuat manajemen
dalam menentukan suatu kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan
mementingkan kepentingan pribadi yang mana nantinya akan mampu
meningkatkan nilai perusahaan. Selain memiliki peran sebagai pengawas
manajemen, dewan komisaris independen juga memiliki peran sebagai
pemberi nasihat kepada direksi secara efektif dan dengan memastikan
bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional
dan juga memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate
Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya
perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di suatu
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan lain. Adanya
saham yang dimiliki perusahaan atau institusi lain akan membuat
perusahaan tersebut menjadi baik karena investor institusi sendiri akan
memantau secara profesional perkembangan investasi perusahaan berupa
saham yang dimiliki . Dengan adanya pemantauan yang dilakukan secara
profesional oleh investor institusi nantinya akan membuat manajemen
dalam membuat suatu keputusan ataupun dalam bertindak akan lebih
berhati-hati.
Menurut Yunianto (2008), Investor institusi sebagai investor yang
membeli saham perusahaan dalam jumlah besar, Investor institusi dituntut
untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempelajari semua
informasi keuangan dari perusahaan. Oleh karena itu investor institusi
harus memiliki kepentingan untuk mempelajari informasi yang disajikan
oleh perusahaan dengan lebih baik dari pihak yang lain.
Berdasarkan teori agensi, Keberadaan kepemilikan institusional
di suatu perusahaan dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan
terhadap setiap tindakan yang diambil oleh pihak manajemen. Hal ini
dikarenakan para investor institusional ini tersebut ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya
terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Dengan kepemilikan
institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan
yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat
menghalangi potensi kecurangan keuangan yang dilakukan manajer dan
nantinya akan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Susanti dan
Mildawati, 2014)

Nilai perusahaan merupakan nilai yang dapat mengukur tingkat
kepentingan dari sebuah perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Nilai
perusahaaan seringkali diukur melalui nilai buku dan nilai pasar ekuitas.
Namun pengukuran nilai perusahaan yang di dasarkan nilai buku dan nilai
pasar ekuitas ini di anggap kurang representatif, sehingga investor harus
dapat mempertimbangkan pengukuran nilai perusahaan lainnya yang
representatif. Dimana pengukuran nilai perusahaan yang dapat digunakan
yaitu melalui rasio tobins’Q yang mana rasio ini merupakan
penggabungan antara nilai buku dengan nilai pasar ekuitas (Hariati dan
Rihatiningtyas 2015). Nilai perusahaan ini seringkali di sebut sebagai
pemicu konflik antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham,
dimana dalam proses meningkatkan nilai perusahaan tersebut manajemen
tidak selamanya bertindak atas kepentingan perusahaan, melainkan
seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan bahwa teori
agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak
manajemen dengan pihak pemegang saham. Teori ini berhubungan erat
dengan implementasi tata kelola perusahaan karena menyoroti hubungan
langsung antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Dalam
perusahaan tidak selamanya manajemen bertindak atas kepentingan
pemegang saham atau sesuai dengan tujuan perusahaan, namun seringkali
manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada
kepentingan perusahaan. Fenomena tersebut biasanya dikenal dengan
istilah konflik keagenan atau konflik perbedaan kepentingan antara pihak
manajemen dengan pihak pemegang saham.
Berkaitan dengan adanya konflik keagenan sangat diperlukan suatu
pengawasan dan kontrol terhadap manajemen perusahaaan agar bertindak
sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal ini pembentukan dewan
komisaris independen dan komite audit merupakan satu langkah yang baik
oleh pemilik perusahaan untuk dapat memastikan bahwa pihak manajemen
tersebut dapat mengelola perusahaan sesuai dengan mekanisme tata kelola
yang baik dan tepat, agar nantinya dapat menciptakan kinerja perusahaan
yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Velnampy dalam Onasis
dan Robin, 2016).
Disisi lain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
dapat juga meminimalisir konflik keagenan. Kepemilikan institusional
sendiri berarti kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki perrusahaan
atau instansi lain yang mana para investor institusional ini ikut terlibat
dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Kepemilikan
institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen
karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan mampu akan mampu
meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial
merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer, dalam
hal ini manajer juga dapat memposisikan dirinya sebagai pemegang saham
yang mana nantinya manajer akan lebih berhati-hati dalam membuat
keputusan karena manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai
perusahaan.

Upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan juga harus
memperhatikan adanya kepemilikan saham oleh pihak tertentu yaitu
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan
manajerial, dimana manajer sebagai pemilik saham dan juga pengelola
perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam kinerjanya
yang berujung pada peningkatan kinerja perusahan. Kepemilikan
institusional juga dapat menjadi fungsi pengawasan untuk manajer sebagai
pengelola perusahaan, karena pihak institusi terlibat dalam pengambilan
keputusan yang strategis dalam perusahaan. Ini akan membuat manajer lebih
berhati-hati dalam setiap pengelolaan perusahaannya. Kepemilikan
manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer
dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemilik saham
juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kekayaan
perusahaan sehinggan kinerja perusahaan juga akan meningkat Akan tetapi,
hal ini berbanding terbalik dengan hasil regresi yang menyatakan bahwa
Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan dilihat dari ROA (Return on Asset).
Kepemilikan manajerial (X1) dan kepemilikan institusional (X2)
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) karena kepemilikan institusional
merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Investor
institusional memiliki peran yang besar dalam pengawasan yang efektif
dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusional
terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan.
Sehingga dengan adanya pengawasan dari institusi, manajer akan lebih hatihati dalam malakukan pengelolaan dan memiliki kemungkinan sangat kecil
untuk melakukan manipulasi keuangan. Kepemilikan institusional
diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari
kinerja perusahaan.
Penelitian oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-1727) menunjukkan
hasil bahwa kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keungan. Berdasarkan
penelitian terdahulu, diduga kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara bersama.

Brigham dan Houston, (2006) dalam Ayuningtyas (2013)
Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang
dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan
asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi – institusi lainnya.
Kepemilikan institusional (X2) berpengaruh terhadap kinerja
keuangan (Y) karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan
kinerja keuangan meskipun secara signifikan pengaruh tersebut ditemukan
hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan
perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja keuangan sehingga akan mengurangi perilaku
opportunistic atau mementingkan diri sendiri.
Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-1727)
menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa
kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan
kemampuannya dalam mengawasi kebijakan manajemen yang tidak efektif
sejalan dengan perusahaan agar berjalan sesuai pihak manajemen dengan
kepentingan perusahaan.
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Cornett et al (2017)
dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki
hubungan yang positif dengan kinerja perusahaan meskipun secara
signifikan hubungan tersebut ditemukan hanya pada investor yang tidak
memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tindakan pengawasan
perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk
lebih memfokuskan perhatiannya

Jensen dan Meckling (1976) “menjelaskan bahwa kepemilikan
saham yang dimiliki manajer dapat menyeimbangkan antara kepentingan
pemegang saham dengan manajer sehingga manajer akan merasakan setiap
keputusan yang diambil”.
Kepemilikan manajerial (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan
(Y) karena kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin
besar kepemilikan manajemen maka cenderung akan lebih memfokuskan
diri pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial
maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan
berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan sehingga dalam
hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi
kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya
sendiri. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya jumlah saham yang
dimiliki manajer perusahaan maka akan meningkatkan kinerja keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Wijaya (2020:1718-
1727) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini mendukung pernyataan
bahwa dengan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk
bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan dapat
meningkatkan kinerja keuangan

Menurut Tandelilin (2010:372), Return On Assets
menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki
perusahaan bisa menghasilkan laba.
Menurut Hermiyetti (2016:30) ROA adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio
ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dapat
diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin
tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA. Hal ini
berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aset
untuk menghasilkan keuntungan. ROA dihitung berdasarkan
perbandingan laba setelah pajak dan total aktiva. ROA ini mengukur
kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi
perusahaan.
Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan
mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari
kinerja keuangan di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar
untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa
depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti
pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas dan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh
tempo (Ikatan Akutansi Indonesia, 2002:4).
Tingkat kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat dilihat
dengan seberapa efisien perusahaan dapat mengelola asetnya dengan
baik karena dengan begitu perusahaan akan mendapatkan
keuntungan. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return On
Asset. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas
manajemen dalam mengelola investasinya. Nilai dari return on asset
menunjukkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan
menghasilkan laba bersih sekian persen. Semakin besar nilai
rasionya, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari
total asset perusahaan menjadi laba. Artinya, semakin besar laba
bersih yang diperoleh perusahaan semakin baik kinerja perusahaan
tersebut. Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan ROA
digunakan oleh (Naufal, 2020:4).
Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total
aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih
yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva.
Dirumuskan sebagai berikut, (Tandelilin, 2010:372):
Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan
yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi
semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan
dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan
(Wild, Subramanyam, & Halsey, 2005:65).

Menurut Kartika, (2020:11-12), Munawir (2016:26), tujuan dari
penilaian suatu perusahaan adalah:
a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih.
b. Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu
kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila
perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka
pendek.
c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode
tertentu.
d. Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan, yaitu kemampuan
untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga
atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar
deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami
hambatan

Menurut Kartika, (2020:11), Prayitno, (2016:9), penilaian kinerja
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.
Manfaat dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk :
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotifan karyawan secara maksimal.
b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi
program pelatihan karyawan.
d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan
menilai kinerja karyawan.
e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan

Menurut Hutabarat (2020: 1-2) Kinerja Keuangan adalah
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan dengan meggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan secara baik dan benar.
Untuk menilai perusahaan punya kualitas yang baik maka
dapat dilihat dari kinerja keuangan (financial performance) kinerja
non keuangan (non financial performance). Kinerja keuangan itu
tercermin pada laporan keuangan yang menjadi penilaiaan financial
performance perusahaan tersebut. (Fahmi, 2015: 238).
Kinerja keuangan merupakan pengukuran untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan
sumber daya yang dimiliki (IAI, 2020). Informasi kinerja keuangan
digunakan oleh pihak eksternal dan pihak internal untuk
pengambilan keputusan maupun melakukan prediksi mengenai masa
depan perusahaan. Kinerja keuangan yang meningkat menunjukkan
keberhasilan manajemen dalam membuat berbagai keputusan yang
sesuai dengan stratgei dan tujuan perusahaan. (Anthony & Lukman,
2021:65).
Kinerja perusahaan merupakan suatu alat ukur untuk
menentukan nilai keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuan
perusahaan (Martsila & Meiranto, 2013). Kinerja keuangan
merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai perusahaan dan
dituangkan dalam laporan keuangan perusahaan pada satu periode
tertentu. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki
tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi
kepentingan para anggota perusahaan. Keberhasilan dalam mencapai
tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Salah satu ukuran
kinerja perusahaan adalah dengan analisis rasio keuangan. (Fadillah,
2017: 39).
Agatha et.al. (2020:1811) Kinerja keuangan bagi stakeholder
suatu perusahaan adalah melihat kinerja yang dihasilkan dalam
keuangan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perusahaan
berkewajiban melakukan pengungkapan kinerja keuangan secara
transparan atau tidak disembunyikan berupa Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan dalam bentuk informasi serta menggambarkan
kondisi kinerja dari perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai
bentuk dari prestasi. Kinerja keuangan merupakan hasil dari berbagai
keputusan secara perorangan yang dibuat terus menerus oleh
manajemen perusahaan. (Dewi et.al. 2018)

Menurut Naufal, (2020:14), Yuniati (2016:35) kepemilikan
institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam
perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh
institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.
Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor
manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional
akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan
menjamin kemakmuran pemegang saham.
Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas
ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar
modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan
menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak
investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku
oportunistik manajer.
Menurut Naufal, (2020:14), Pujiati (2015:42), kepemilikan
institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur
dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam
suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus
sebagai berikut (Naufal, 2020: 14):
Gunawan & Wijaya (2020:1718) Kepemilikan institusional
dalam struktur kepemilikan perusahaan bertindak sebagai pihak yang
memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan
institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan
mengurangi perilaku opportunisme (mengambil keutungan sendiri)
manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan
agency conflict. Semakin besar kepemilikan institusional dalam
struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan
dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi
manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar
untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Cornett et al
(2017) dalam studinya menyimpulkan bahwa kepemilikan
institusional memiliki hubungan yang positif dengan kinerja
perusahaan meskipun secara signifikan hubungan tersebut ditemukan
hanya pada investor yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan
perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor
institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya

Menurut Kartika (2020:9), Naufal (2020:11), Putu (2016:3),
kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki
perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase.
Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka
manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang
saham yang notabene adalah mereka sendiri.
Menurut Naufal (2020:11), Pujiati (2015:40) Kartika
(2020:9), proksi kepemilikan manajerial adalah dengan
menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan
direktur terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial
dihitung dengan rumus: Naufal (2020:11),
Penelitian dikemukakan oleh Kartika (2020:3), Rachman
(2016), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam
perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan
antara manajemen dengan shareholders. Semakin meningkatnya
proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja
perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan
kinerjanya untuk perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) “menjelaskan bahwa
kepemilikan saham, yang dimiliki manajer dapat menyeimbangkan
antara kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga
manajer akan merasakan setiap keputusan yang diambil”.
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer
memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut
sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan
keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase
kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini
merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka
informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang
menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan
manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus
sebagai pemegang saham perusahaan, Kartika (2020:8) & (Tarigan,
2016:2)
Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat
kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan
komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana
pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu
jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang
saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang
dilaksanakan, (Kartika, 2020:8) & (Wahidahwati, 2015:607).
Agatha et.al. (2020:1814) Kepemilikan Manajerial merupakan
pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut
serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang
bersangkutan. Dalam stakeholder theory, hubungan pemegang
saham dan manajer sama-sama kuat, karena disini manajer selain
bertanggung jawab sebagai manajemen perusahaan, ia juga berperan
sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen akan
mensejajarkan kedudukan manajer dengan stakeholder. Kepemilikan
manajerial menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan
manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga
manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk
perusahaan.
Menurut Brigham et.al. (2009), dalam teori keagenan
dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan
pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan
dengan timbul konflik yang biasanya disebut agency conflict. Untuk
menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi
pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung
biaya keagenan, berupa :
1) Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen
2) Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga
kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak
dikehendaki semakin kecil, dan
3) Biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba
sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga
tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang
seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik
perusahaan atau disebut managerial ownership.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang
berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan
keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian
kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan
betindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer
akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah
kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan
adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang
saham

Teori stakeholder adalah teori yang mendasari bahwa terdapat
hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholder perusahaan yang
mencakup pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan.
Stakeholder adalah setiap personal ataupun kelompok yang bisa
dipengaruhi atau memengaruhi oleh capaian tujuan tertentu. Sedangkan
teori stakeholder mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja
beroperasi untuk dirinya sendiri akan tetapi juga mesti dapat memberikan
manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemasok, kreditor, masyarakat,
analis, pemerintah, pemegang saham, konsumen, dan karyawan sebagai
bagian dari lingkungan sosial (Ghozali & Chariri 2007). Hal ini berarti
kelangsungan hidup entitas sangat bergantung pada kekuatan dukungan
stakeholder.
Menurut Kartika (2020:7) & Gray (2016) menyatakan bahwa
konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa
laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham
(shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang
diciptakan oleh stakeholders dan kemudian didistribusikan kepada
stakeholders yang sama. Keduanya (value added dan return) dapat
menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan
pengukuran kinerja organisasi.
Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added,
tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga
dilihat dari intellectual capital yang perusahaan miliki. Intellectual capital
mencakup human capital, sturctural capital, dan capital employed.
Manajemen perusahaan dituntut harus bisa mengelola ketiga elemen
intellectual tersebut dengan baik. Semakin baik dan semakin tinggi nilai
intellectual capital maka semakin tinggi value added yang dihasilkan
perusahaan untuk mensejahterakan stakeholders. Hal ini menunjukan bahwa
perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan

Jensen dan Meckling (1976) Teori keagenan menjelaskan tentang
hubungan yang terjadi antara principle dengan agent. Pihak principle atau
pemilik akan memberikan wewenang kepada pihak agent atau pengelola
dalam menjalankan usahanya dengan harapan bahwa agent akan
menjalankannya dengan baik sehingga dapat memaksimalkan nilai
perusahaan yang sesuai dengan tujuan principle. Berdasarkan hal tersebut,
principle memberikan wewenang kepada agent untuk dapat mengelola dan
mengambil suatu keputusan atas nama principle. Adanya pemisahan antara
kepemilikan dengan pengelola menyebabkan timbulnya suatu permasalahan
yang disebut sebagai masalah agent. Namun, dapat diterapkan suatu
mekanisme untuk mengurangi adanya suatu kesempatan bagi manajer
melakukan tindakan yang merugikan principle.
Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit
maupun implisit, dimana satu atau lebih orang yang disebut (principals)
meminta orang lain yang disebut (agen) untuk mengambil tindakan atas
nama principals (Sugiarto, 2015:28). Principals adalah pihak yang
memberikan perintah kepada agen untuk bertindak atasnama principal.
Tujuan dari pemisahannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu
agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal
mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya
perusahaan oleh tenaga professional, (Naufal, 2020:3) & (Sutedi, 2016:32).
Pihak principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan
perusahaan kepada manajer perusahaan. Manajer perusahaan yang diberi
wewenang atas kegiatan perusahaan dan menyediakan laporan keuangan
seharusnya menjalankan mandat yang diberikan kepadanya dengan baik
dengan mengutamakan kepentingan pemilik tetapi dalam kasus ini manajer
perusahaan cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan
kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.
Manajemen dapat memanipulasi informasi yang diberikan kepada
pemegang saham demi kepentingannya. Perbedaan informasi yang diberikan
manajer kepada pemegang saham ini biasa disebut asymmetric information.
Asymmetric information adalah suatu keadaan dimana seorang manajer
mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari analis atau investor
(Sunyoto, 2015:15). Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik
perusahaan sering disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat
diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga menimbulkan
biaya keagenan (agency cost).
Menurut Kartika (2020:7) & Kadarman (2016:159) menyatakan
pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa segala
sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang telah
diberikan dan prinsip yang telah ditentukan. Ada beberapa alternatif untuk
mengurangi agency cost, diantara adanya kepemilikan saham oleh
manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Kartika, 2020:7).
Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat dua masalah keagenan
yang potensial. Pertama, masalah agensi antara manajemen dan pemegang
saham. Masalah agensi tersebut terjadi apabila kepemilikan saham tersebar,
sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan
manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan
manajemen itu sendiri. Kedua, masalah agensi antara pemegang saham
mayoritas dan minoritas. Masalah agensi tersebut terjadi apabila terdapat
pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas yang
dapat mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi bagian dari
manajemen itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan pemegang saham
mayoritas memiliki kendali mutlak dibandingkan pemegang saham
minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan
yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang
saham minoritas (Shleifer, 2014:28).
Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sering
disebut dengan konflik keagenan. Menurut para pengambil keputusan risiko
tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Konflik keagenan
dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga
menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Pengawasan yang dilaksanakan
adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan, instruksi yang telah diberikan dan prinsip yang telah
ditentukan, Kartika (2020:7) & (Kadarman, 2016:159)

Teori Residual dari dividen menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki
kesempatan investasi bagus di masa sekarang atau masa depan akan menahan
sebagian besar labanya untuk usahanya, meminjam di pasar modal untuk menjaga
’struktur modal yang optimal’, dan pembagian dividen relatif kecil dibandingkan
dengan pendapatannya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kesempatan
investasi yang bagus, maka perusahaan tersebut akan membagikan dividen relatif
besar.
Nilai perusahaan, apabila diukur dengan Tobin’s Q-ratio memiliki nilai
lebih besar dari 1 maka perusahaan memiliki insentif untuk berkembang,
sementara jika Q-ratio di bawah 1 maka perusahaan tersebut tidak memiliki
insentif untuk mengembangkan asetnya berdasarkan lini bisnisnya sekarang
(Langsen, 1988). Berdasarkan hal-hal tersebut, teori residual dividen ini konsisten
dengan dasar-dasar Tobin’s Q-ratio. Perusahaan yang memiliki Q-ratio tinggi
(sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan asetnya), akan memiliki
rasio dividend payout yang lebih kecil. Sementara perusahaan yang memiliki Q
ratio kecil (dan tidak memiliki insentif untuk melipatgandakan asetnya) akan
memiliki rasio dividend payout yang tinggi.
Sementara teori agensi memprediksikan bahwa dividen diasosiasikan
dengan harga premium (Tobin’s Q Ratio > 1) karena tingkat dividen yang lebih
tinggi mengurangi kecenderungan manajer untuk membuang-buang kas bebasnya
(Dewenter dan Warther, 1998).
Penelitian empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Langsen (1988)
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara Q-ratio dengan
dividend payout ratio. Sementara Zhang (2008) menyatakan bahwa kebijakan
pembagian dividen dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh pada nilai
perusahaan (yang diukur dengan Tobin’s Q ratio). Dalam penelitiannya pada
perusahaan-perusahaan China yang terdaftar di bursa Hongkong dan di bursa
Mainland, menunjukkan bahwa untuk perusahaan publik China yang terdaftar di
bursa Hongkong, pasar di Hong Kong membayar harga premium kepada
perusahaan yang membayar dividen lebih tinggi, tetapi bagi perusahaan China
yang terdaftar di bursa Mainland hasilnya adalah pembagian dividen tidak
berhubungan dengan penilaian yang tinggi.
Sementara penelitian Purbawangsa (2007) pada industri manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2000-2004 menunjukkan bahwa kebijakan dividen
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi
dividen yang dibayarkan, semakin rendah nilai perusahaan. Terdapat dua alasan
yang menjelaskan temuan tersebut yaitu pertama, investor lebih menyukai laba
ditahan daripada dividen, karena pertimbangan pajak yang dikenakan kepada
capital gains lebih rendah. Pandangan ini menyarankan agar perusahaan
membayarkan dividen yang rendah jika ingin memaksimumkan nilai
perusahaannya. Kedua, investor menganggap bahwa pembayaran dividen
merupakan bad news.

Kebijakan pembagian deviden merupakan keputusan yang sangat penting
dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang mempunyai
kepentingan yang berbeda, yaitu manajemen dan pemegang saham, sehingga tidak
terlepas dari masalah agency cost. Salah satu manfaat dari corporate governance
perusahaan adalah untuk meminimalkan agency cost tersebut, sehingga dapat
dikatakan terdapat hubungan antara corporate governance dan dividend payout.
Deviden merupakan pembayaran kepada para pemegang saham oleh pihak
perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan pembayaran dividen
menurut Titman (2002) merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan
distribusi kas kepada pemegang sahamnya. Manajemen perusahaan memiliki
alternatif untuk memperlakukan laba bersihnya, apakah diinvestasikan kembali ke
perusahaan sebagai laba ditahan, dibagikan kepada pemegang saham dalam
bentuk dividen, atau kombinasi keduanya. Pilihan untuk membagi atau tidak
dividen merupakan sumber konflik agensi antara manajer dengan pemegang
sahamnya (Easterbrook, 1984). Pemegang saham menginginkan laba tersebut
dibagikan dalam bentuk dividen, sementara manajer menginginkan laba tersebut
diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan.
Pembagian dividen dapat digunakan untuk mengurangi agency cost seperti
hasil penelitian Chen dan Steiner (1999). Menurut mereka, dividen merupakan
bagian dari pengawasan perusahaan dan terdapat efek substitusi-pengawasan
antara kepemilikan manajerial dan kebijakan utang serta antara kepemilikan
manajerial dan kebijakan dividen yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemegang
saham takut jika manajer akan mengendalikan sumber daya yang ada untuk
kepentingan pribadinya atau mengambil proyek investasi yang tidak
menguntungkan untuk keuntungan pribadi manajer sampai laba di tahan
dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga secara
teoritis kebijakan pembagian dividen didesain untuk meminimalkan jumlah
capital cost, agency cost dan related cost.
Sementara La Porta et al. (2000) menemukan bahwa dengan membayar
dividen dapat menjadi sebuah mekanisme dalam melindungi pemegang saham
minoritas. Hal ini didukung oleh Faccio et al. (2000) yang menemukan hasil yang
sama pada penelitiannya yaitu pembayaran dividen dapat mengurangi
pengambilalihan hak pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham
minoritas. Schooley dan Barney (1994) juga menemukan bahwa kebijakan
dividen dan kepemilikan saham CEO merupakan mekanisme yang saling
berhubungan yang dapat digunakan untuk mengurangi agency costs.
Kebijakan ini sangat penting dengan berbagai alasan bahwa perusahaan
menggunakan dividen sebagai suatu mekanisme untuk memberi sinyal keuangan
kepada pihak luar berkaitan dengan stabilitas dan prospek pertumbuhan
perusahaan (Signaling Theory) dan dividen ini dapat digunakan oleh investor
untuk melakukan penilaian saham perusahaan (misal dengan menggunakan
Dividend Discount Model dan Gordon Growth Model). Pembayaran dividen kas
kepada pemegang saham yang selalu meningkat berarti perusahaan berbuat lebih
kepada pemegang sahamnya. Woolridge dan Ghosh (1988 dan 1991) mengatakan
bahwa perusahaan biasanya tidak suka mengurangi atau menghilangkan
pembayaran dividen (dividend cut) karena akan memberikan pertanda buruk
terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan pengumuman
dividen atau meningkatkan dividen untuk mengindikasikan bahwa kinerjanya
baik. Dividend cut bisa disebabkan oleh kinerja finansial perusahaan yang buruk
atau karena perusahaan mengalihkan dana internal yang ada pada kesempatan
investasi yang menarik. Keputusan yang diambil perusahaan untuk membagikan
dividen atau tidak harus mempertimbangkan antara dividen saat ini dengan
pertumbuhan perusahaan di masa mendatang sehingga bermuara pada
maksimalisasi laba.
Menurut Atmaja (2001), dalam prakteknya ada beberapa faktor yang
mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen diantaranya
adalah perjanjian utang, pembatasan saham preferen, fluktuasi laba, pengendalian,
ketidakcukupan laba, ketersediaan kas, kebutuhan dana untuk berinvestasi.
Jensen et al. (1992) dalam risetnya menyatakan bahwa kepemilikan insider
adalah faktor penentu penting dalam proses kebijakan pembagian dividen, karena
semakin besar insider holding akan menghasilkan agency cost yang semakin
rendah. Menurut mereka terdapat hubungan negatif antara insider holding dengan
tingkat pembagian dividen. Selain itu terdapat dampak positif dari profitabilitas
terhadap kebijakan pembagian dividen serta adanya dampak negatif dari rasio
utang, risiko bisnis dan pertumbuhan terhadap kebijakan pembagian dividen.
Sementara Harada dan Nguyen (2006) yang meneliti konsentrasi
kepemilikan, konflik agensi, dan kebijakan dividen di Jepang, menemukan bahwa
kebijakan pembagian dividen berhubungan negatif dengan konsentrasi
kepemilikan. Hasil ini berlawanan dengan argumen bahwa dividen merupakan
substitusi untuk pengawasan pemegang saham, tetapi mendukung asumsi bahwa
pemegang saham pengendali mendapatkan manfaat dari expense pemegang saham
minoritas. Konsisten dengan payout yang lebih rendah, perusahaan dengan
pemegang saham dominan akan mengurangi untuk meningkatkan dividen ketika
profitabilitas meningkat, dan menghilangkan dividen ketika terdapat kesempatan
yang bagus untuk melakukan investasi. Di sisi lain mereka akan meningkatkan
dividen ketika utangnya tinggi dan sedikit menghilangkan dividen ketika utang
meningkat, yang serupa dengan transfer kekayaan dari kreditur. Secara
keseluruhan konsentrasi kepemilikan memegang peranan yang penting dalam
keputusan perusahaan terutama berkaitan dengan konflik kepentingan antara
pemegang saham minoritas dengan mayoritas.
Fama dan French (2001) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi kebijakan pembagian dividen, yaitu profitabilitas, kesempatan
investasi dan ukuran perusahaan. Semakin besar dan semakin untung perusahaan
maka akan membayar dividen yang lebih besar dan semakin besar kesempatan
investasi yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil perusahaan membayar
dividen

Teori ini dikemukakan oleh Litzenberg dan Ramaswamy, yang menyatakan
bahwa dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak yang
lebih tinggi daripada pajak atas capital gain, sehingga hal ini dapat menyebabkan
investor lebih menyukai laba yang diperoleh perusahaan ditahan untuk investasi
yang akan menghasilkan capital gain di masa depan daripada dibayarkan dalam
bentuk dividen karena alasan pajak. Teori ini menyatakan bahwa dividend payout
yang rendah akan memaksimalkan nilai perusahaan, dan hal ini lebih disukai oleh
pemegang saham

Teori ini dikemukakan oleh Myron J. Gordon dan John Lintner yang
menyatakan bahwa investor tidak bersikap indeferen terhadap dividen dan capital
gain, karena investor mengharapkan return yang meningkat seiring dengan
menurunnya dividen yang diterima. Investor memandang dividen beresiko lebih
rendah daripada pertumbuhan return yang diharapkan, sehingga dividen dinilai
lebih tinggi daripada capital gain. Investor lebih menyukai dividen, sehingga
apabila perusahaan membagikan dividen yang tinggi maka harga saham
perusahaan akan naik. Teori ini disebut bird-in-the-hand theory karena
pembayaran dividen saat ini (a bird in the hand) akan mengurangi ketidakpastian
yang dihadapi oleh investor, dan akan berpengaruh pada peningkatan nilai saham
di bursa

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (1961)
yang biasa dikenal dengan Teori “M dan M”, yang menyatakan bahwa pada dunia
yang sempurna, besar kecilnya dividen tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, tetapi yang berpengaruh adalah kemampuan menghasilkan
pendapatan dari aset perusahaan dan resiko yang berkaitan dengan aset tersebut.
Nilai perusahaan ditentukan oleh kebijakan investasi aset dan bukannya pada
kebijakan dividen perusahaan.
Asumsi-asumsi yang dipakai dalam teori ini adalah tidak ada pajak baik
untuk pemegang saham maupun untuk perusahaan; kebijakan investasi aset
perusahaan independen dari kebijakan dividennya; tidak terdapat flotation cost
dan transaction cost; investor indiferen terhadap dividen maupun capital gain;
serta investor dan manajer mempunyai informasi yang sama (symmetric
information) mengenai kesempatan investasi di masa yang akan datang.
Teori ini menyatakan bahwa di pasar terdapat clientele effect, yaitu adanya
pendapat bahwa perusahaan dinilai menarik oleh pemegang saham yang dalam
menentukan preferensinya berdasarkan pembayaran dan stabilitas dividen
menurut pola pembayaran dan stabilitas dari perusahaan tersebut. Pemegang
saham yang menginginkan dividen yang stabil sebagai pendapatannya akan
menginginkan pembayaran dividen yang sama tiap periode pembayaran.
Sedangkan pemegang saham yang menyukai capital gain akan lebih menyukai
perusahaan yang berkembang, yang pendapatannya banyak diinvestasikan
kembali dalam bisnis sehingga pembayaran dividennya menjadi tidak stabil. Jika
pemegang saham (clientele) mendapatkan apa yang mereka inginkan, M dan M
berpendapat bahwa nilai saham dari perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan
dividen. Menurut Gitman (2000) teori M dan M ini konsisten dengan The
Residual Theory of Dividends yang berfokus bahwa para investor lebih senang
apabila perusahaan menahan keuntungannya untuk diinvestasikan kembali
daripada jika keuntungan tersebut dibayarkan berupa dividen.

Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang
oleh institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki
kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham.
Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%)
mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Mangel dan
Singh (1993) juga menyatakan bahwa tingkat pengawasan yang baik terhadap
manajemen di dalam perusahaan berhubungan positif dengan tingginya persentase
kepemilikan institusional. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional
bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena kinerja
manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan saham dalam
perusahaan tersebut. Manajer akan berusaha lebih giat untuk memperbaiki kinerja
perusahaan, yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan
meningkatkan kekayaannya sendiri. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan
bahwa seiring meningkatnya kepemilikan manajerial akan menyelaraskan
kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga terdapat
insentif bagi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan ketika kepemilikan
manajerialnya meningkat. Hal ini akan efektif untuk mengontrol insentif manajer
yang meningkat.
Zhang (2008) meneliti hubungan corporate governance dan kebijakan
dividen pada perusahaan China yang terdaftar di Mainland dan Hong Kong
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keanggotaan manajerial yang
lebih tinggi dalam dewan (board) cenderung membayar dividen kas lebih rendah.
Penelitian Nurfaiziah, Harjito dan Ringayati (2007) menemukan bahwa
antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen menunjukkan hubungan
positif tetapi tidak signifikan. Kepemilikan manajerial dan dividen tidak berlaku
hubungan yang saling mengganti dalam peranan pengawasan agensi, tetapi yang
ada hanya hubungan saling melengkapi. Kepemilikan manajerial yang tinggi
membuat manajer semakin mampu dalam mengatur dividen.

Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh
kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003).
Perusahaan seperti ini lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik
karena biaya pengawasannya (monitoring cost) lebih kecil (Fama dan Jensen,
1983). Arifin (2003), seperti yang dikutip Siregar dan Utama (2008), menemukan
bahwa perusahaan publik di Indonesia, perusahaan yang dikendalikan keluarga,
perusahaan negara, atau perusahaan yang dikendalikan institusional, memiliki
masalah agensi yang lebih kecil daripada perusahaan yang dikendalikan publik
atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Perusahaan yang
dikendalikan keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena terdapat
konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen, tetapi terdapat masalah agensi
lain yaitu antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.
Chen et al. (2005) dalam penelitian pada perusahaan-perusahaan di Hong
Kong menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara
kepemilikan keluarga dengan return on assets, return on equity atau market-tobook ratio. Hanya untuk perusahaan kecil terdapat hubungan yang negatif antara
pembayaran dividen dengan kepemilikan keluarga sampai dengan 10% dari saham
yang beredar dan hubungan yang positif untuk kepemilikan keluarga antara 10%
sampai 35%. Hubungan positif antara pembagian dividen dan kepemilikan
keluarga yang memegang kendali untuk perusahaan kecil yang diobservasi ini
konsisten dengan perkiraan bahwa investor menginginkan pembagian dividen
yang lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki risiko.

Pada tipe perusahaan yang seperti ini, terdapat dua kelompok pemegang
saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pengendali dan
pemegang saham minoritas. Menurut Bae et al. (2003) kepemilikan yang
terkonsentrasi ini merupakan salah satu ciri dari control based model, selain
menekankan pada insider board, pengungkapan yang terbatas, dan
ketergantungan pada keuangan atau sistem perbankan keluarga. Karakteristik
perusahaan ini banyak dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang
(seperti Indonesia, Korea) dan Continental European. Masalah keagenan yang
timbul terutama adalah antara pengendali dan pemegang saham minoritas.
Masalah keagenan menjadi semakin makin serius karena seringkali perusahaan
yang terdaftar di bursa merupakan salah satu unit usaha dari grup sehingga
masalah self-dealing yang dapat merugikan pemegang saham minoritas sering
terjadi. Karena itu bukan hanya diperlukan adanya peraturan yang mencegah hal
ini tetapi juga harus ada mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut.
Roche (2005) berpendapat bahwa perusahaan yang kepemilikannya
terkonsentrasi, mempunyai beberapa keuntungan seperti pemegang saham
mayoritas (insider) memiliki kekuatan dan insentif untuk mengawasi manajemen
dengan lebih dekat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya mismanajemen dan
kecurangan. Selain itu, karena kepemilikan mereka yang signifikan dan adanya
hak pengendalian, insider cenderung untuk menjaga investasinya dalam
perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Sebagai hasilnya insider cenderung
untuk mendukung keputusan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan jangka
panjang sebagai lawan dari keputusan yang didesain untuk memaksimalkan
keputusan jangka pendek.
Masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham mayoritas tidak
begitu serius karena pihak manajemen praktis diangkat dan diberhentikan oleh
pemegang saham pengendali. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa
kepemilikan yang terkonsentrasi dapat meminimalkan masalah agensi yang
muncul dari pemisahan fungsi antara kepemilikan dan pengendalian.
Kelemahan dari sistem ini antara lain, pemegang saham mayoritas dapat
berkolusi dengan manajemen untuk mengambil alih asset perusahaan dengan
biaya dari pemegang saham minoritas. Ini merupakan risiko yang signifikan bagi
pemegang saham minoritas yang tidak dilindungi dengan hukum. Hal yang sama,
ketika manajer mengendalikan sejumlah besar saham atau hak suara yang
digunakan untuk mempengaruhi keputusan dewan yang menguntungkan mereka
dengan biaya perusahaan. Jadi terdapat masalah keagenan antara pemegang saham
minoritas dengan pengendali (pemegang saham mayoritas). Selain itu
kemungkinan terjadi masalah keagenan antara pemilik dan kreditur lebih besar
daripada tipe perusahaan yang kepemilikannya menyebar.
Samad (2004) dalam penelitiannya pada perusahaan-perusahaan di Malaysia
menemukan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dapat membuat kinerja
perusahaan menjadi lebih baik, dan komposisi kepemilikan tersebut merupakan
elemen penting untuk memacu kinerja perusahaan yang lebih baik.
Aspek dari struktur kepemilikan perusahaan adalah komposisinya, siapa
pemegang sahamnya, dan lebih penting siapa yang mengendalikan atau pemegang
saham signifikannya. Pemegang saham bisa individu, keluarga atau grup keluarga,
perusahaan induk, bank, investor institusional atau perusahaan non keuangan.
Keluarga atau grup keluarga sebagai pemegang saham yang signifikan, lebih
tertarik sebagai pengendali daripada profit, sementara investor institusional
sebagai pemegang saham yang signifikan lebih tertarik pada profit saja.

Pada model ini perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dengan
jumlah saham yang sedikit. Pemegang saham minoritas ini kurang mengawasi
aktivitas perusahaan dan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham tersebut disebut
outsider, dan kepemilikan yang tersebar tersebut disebut sebagai outsider system
dan menurut Roche (2005), kepemilikan yang tersebar ini merupakan model dari
negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Outsider system
atau Anglo-American ini merupakan market-based model yang dikarakteristikkan
oleh perusahaan yang individualis dan kepemilikan privat, pasar modal yang
mapan dan likuid, dengan jumlah pemegang saham yang banyak dan konsentrasi
investor yang kecil. Pengendalian perusahaan diwujudkan melalui pasar dan
investor luar.
Dalam outsider system ini terdapat anggota dewan yang independen untuk
mengawasi perilaku manajerial agar tetap terkontrol, sehingga menurut Roche
(2005), sistem ini lebih dapat dipertanggungjawabkan, tidak korupsi serta
membantu perkembangan pasar modal yang likuid. Meskipun demikian, sistem
ini memiliki kelemahan, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi ini hanya tertarik
pada maksimalisasi profit jangka pendek, dan mereka cenderung untuk
menyetujui kebijakan dan strategi yang menguntungkan keuntungan jangka
pendek, tetapi tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan jangka panjang.
Kadang-kadang, hal ini dapat membuat konflik antara manajer dan pemilik, dan
seringnya pergantian kepemilikan karena pemegang saham melepaskan sahamnya
untuk mendapatkan profit pada saham lain yang lebih menguntungkan, sehingga
hal tersebut dapat melemahkan stabilitas perusahaan. Investor minoritas ini
kurang mengawasi keputusan dewan dan tidak dapat mempertahankan direktur
yang dapat dipercaya, sehingga apabila terdapat direktur yang mendukung
keputusan yang tidak sejalan dengan perusahaan mungkin masih tetap di dewan.
Dalam tipe perusahaan seperti ini masalah keagenan yang sering timbul
masalah antara agent (pihak manajemen) dengan owners (pemegang saham).
Penelitian Goldberg dan Idson (1995) menunjukkan bahwa perusahaan yang
kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada
pihak manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih
terkonsentrasi. Salah satu pemecahan atas masalah keagenan ini adalah dengan
membuat agar pihak manajemen juga ikut memiliki saham (insider ownership).
Penelitian Kim et al. (1988) menemukan bahwa perusahaan dengan insider
ownership yang lebih besar mempunyai kinerja investasi yang lebih baik daripada
perusahaan dengan insider ownership yang kecil. Meskipun demikian tidaklah
berarti bahwa nilai perusahaan dapat dimaksimalkan dengan memaksimumkan
insider ownership. Hal ini disebabkan karena penurunan biaya keagenan tidaklah
monotonic dengan peningkatan insider ownership (Murali and Welch 1989).

Struktur kepemilikan suatu perusahaan menunjuk kepada konfigurasi saham
yang dimiliki oleh investor, baik individual maupun institusional, baik yang
berada dalam maupun di luar organisasi perusahaan. struktur kepemilikan sangat
tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
Pendanaan internal dengan penjualan saham atau melalui laba di tahan, sedangkan
pendanaan eksternal dilakukan melalui jasa intermediasi seperti bank. Struktur
kepemilikan merupakan elemen dasar dalam corporate governance suatu
perusahaan.
Wicaksono (2000), seperti yang dikutip oleh Cynthia (2003), menjelaskan
bahwa keberhasilan penerapan corporate governance tidak terlepas dari struktur
kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilkan tercermin baik melalui instrumen
saham maupun instrumen hutang sehingga melalui struktur tersebut dapat ditelaah
kemungkinan bentuk masalah keagenan yang akan terjadi. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain:

1. Kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen
   mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham
   dibanding sekedar mencapai tujuan perusahaan semata.
2. Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham
   mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan.
3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan
   maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah
   cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan.
   Struktur kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilkan
   yang tersebar (dispersed ownership) dan kepemilikan yang terkonsentrasi
   (concentrated ownership)

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain
tunduk pada undang-undang perseroan, juga tunduk pada Undang-undang Nomor
8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan terkait yang
dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) serta otoritas terkait seperti BEI. Bapepam telah mengeluarkan
berbagai peraturan yang terkait dengan corporate governance seperti peraturan
yang mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki direktur dan komisaris
yang indipenden, peraturan tentang tanggung jawab dewan direksi dan komisaris
independen, peraturan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang
material melalui laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham
dan kepada Bapepam secara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.
Selain itu perusahaan harus mengambil inisiatif untuk tidak hanya
mengungkapkan materi-materi yang diwajibkan oleh peraturan, tetapi juga materimateri yang penting yang berguna bagi investor, pemegang saham, kreditur dan
stakeholder lainnya untuk mengambil keputusan.
Anggota dari dewan komisaris dan direksi yang juga memegang saham
perusahaan dan semua orang dalam lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 95
undang-undang pasar modal tidak boleh mengambil keuntungan dari informasi
dari dalam yang dimilikinya berkaitan dengan saham-saham tersebut.
Direksi Bursa Efek Indonesia (sebelumnya bernama Bursa Efek Jakarta)
telah mengeluarkan surat keputusan nomor Kep-315/BEJ.06-2000 yang telah
diperbaharui dengan Kep-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa perusahaan
publik yang tercatat di bursa harus memenuhi persyaratan yang diperlukan paling
paling lambat 31 Desember 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut perusahaan
harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional
sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham
pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya
30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris, dengan
persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali
   perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris
   lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang
   terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Struktur dewan di Indonesia menurut FCGI mengacu pada sistem two tier
system (Model Continental European) seperti yang diterapkan di negara Jerman,
Jepang, Belanda, karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum
Belanda. Pada two tier system ini, perusahaan mempunyai dua dewan yang
terpisah, yaitu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris (Board of
Commissioners) dan Dewan Manajemen atau Dewan Direksi (Board of
Directors). Perbedaannya dengan sistem one-tier adalah pada sistem one-tier
hanya memiliki satu dewan (board of director-BOD) yang terdiri dari dua organ,
yaitu Chief Executive Officer (CEO) yang bertanggung jawab untuk mengelola
perusahaan dan chairman yang merupakan direksi non-eksekutif yang
bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Undang-undang perusahaan di Indonesia (perseroan terbatas) yang diatur
dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995
sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 40 tahun 2007, merupakan
kerangka hukum corporate governance yang paling penting di Indonesia (FCGI).
Berdasarkan undang-undang tersebut, perusahaan merupakan entitas hukum yang
terpisah dengan direksi dan komisaris yang merepresentasikan perusahaan.
Direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Dengan demikian, dewan direksi maupun dewan komisaris
bertanggung jawab langsung pada RUPS.
Organ perusahaan di Indonesia terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi, yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Good
Corporate governance secara efektif. RUPS merupakan organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU baru ini dan/atau anggaran
dasar, sementara menurut UU lama RUPS adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. RUPS merupakan wadah para
pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan
modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Dewan direksi secara langsung dipilih oleh pemegang saham pada RUPS.
Dewan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan ini menentukan
kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka
pendek maupun jangka panjang. Direksi tidak boleh memiliki conflict of interest
dalam memutuskan sesuatu serta mengambil kebijakan untuk kepentingan
perusahaan dan tidak selalu untuk kepentingan para pemegang saham. Fama dan
Jensen (1983) menyarankan bahwa direktur perusahaan yang efektif sebaiknya
sebagian besar terdiri dari direktur independen yang berasal dari luar.
Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta
memberi nasihat kepada Direksi, dan sesuai dengan Pedoman Umum good
corporate governance (GCG) Indonesia, dewan komisaris ini merupakan faktor
sentral dalam GCG karena mempunyai tugas untuk memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan GCG, yaitu secara legal bertanggung jawab untuk
menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih
personil tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan, serta menelaah
kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik.
Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi
monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Mekanisme pengawasan utama
tersedia untuk pemilik perusahaan (pemegang saham) adalah keberadaan dewan
komisaris dimana ditugaskan untuk memastikan bahwa direktur dan manajemen
perusahaan bekerja dengan baik guna kepentingan pemegang saham (Fama,
1980)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi fokus utama
dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan corporate governance terus
dilakukan, mengingat posisi Indonesia dalam bidang ini masih sangat
memprihatinkan. Survey tahun 1999 yang dilakukan PricewaterhouseCoopers
dengan responden investor institusional di Singapura menunjukkan bahwa praktek
corporate governance di Indonesia masih sangat rendah. Sementara hasil survey
Corporate Governance Watch 2007 yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-Pasific
Markets suatu investment group independen di Hong Kong, menempatkan
Indonesia pada posisi terendah bersama Philipina dari 11 pasar Asia yang
disurvey, dengan kelemahannya pada peraturan, praktik, penegakkan, akuntansi,
budaya governance dan lingkungan politik.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang dan mewujudkan GCG.
Pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate
governance (KNKCG) yang kemudian pada November 2004 berganti nama
menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang lingkup
tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektor
korporasi tetapi juga di sektor publik. Komite ini memiliki fungsi untuk
memprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantau
perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2001 KNKCG telah
berhasil menerbitkan pedoman praktik GCG (Code of Good Corporate
Governance). Swasta juga berperan dalam mengembangkan corporate
governance ini, dengan membentuk organisasi non-pemerintah seperti Forum for
Corporate Governance for Indonesia (FCGI) pada tahun 2000, The Indonesian
Institute for Corporate governance (IICG), Corporate Leadership Development in
Indonesia (CLDI), dan Indonesian Institute of Independent Commissioners (IIIC).
Bae et al. (2003) menyatakan bahwa untuk memperbaiki corporate
governance, Pemerintah harus memperkuat ketentuan hukum yang melindungi
kepentingan pemegang saham dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan
tersebut. Demikian juga perusahaan harus memperbaiki corporate governancenya. Becht et al. (2005) menyatakan bahwa paling tidak terdapat sedikitnya dua
alasan perlunya intervensi dari regulator. Pertama, regulasi yang dikeluarkan
regulator (pemerintah) akan mendukung peraturan-peraturan pokok yang ada di
perusahaan, karena peraturan yang dibuat oleh pendiri perusahaan atau pemegang
saham bersifat subyektif dan tidak efisien dan tidak mungkin dapat melibatkan
seluruh pihak yang terlibat sehingga dengan regulasi yang ada dapat mencapai
persetujuan yang komprehensif. Kedua, walaupun perusahaan pada awalnya
memiliki hak untuk mendesain peraturan yang efisien, mereka mungkin ingin
membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari, masalah akan timbul ketika
perusahaan tidak memiliki komitmen untuk tidak mengubah atau membatalkan
peraturan yang telah dibuatnya. Ketika pemegang saham tersebar dan tidak
terlibat aktif dalam perusahaan hal itu mungkin terjadi bahwa manajemen
mengubah aturan untuk kepentingannya sendiri.
Berkaitan dengan corporate governance perusahaan publik di Indonesia
paling tidak terdapat dua peraturan yang terkait, yaitu undang-undang perseroan
dan undang-undang di pasar modal

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan corporate governance yaitu
mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme tersebut berguna untuk
menyelesaikan konflik agensi yang terjadi di perusahaan. Mekanisme intern
berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan seperti struktur kepemilikan,
kompensasi eksekutif, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan
pengungkapan keuangan (financial disclosure). Mekanisme ekstern merupakan
mekanisme kontrol yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar
perusahaan, baik itu ekonomi, hukum dan sosial untuk mengontrol jalannya
perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan stakeholders
lainnya (Sidharta dan Cynthia, 2003). Perangkat tersebut meliputi pasar uang dan
pasar modal yang bersaing, perangkat hukum dan perundang-undangan yang
lengkap, penegakan hukum yang adil, pasar barang dan jasa yang aktif dan
terbuka serta konsumen yang aktif dan sadar akan hak dan kewajibannya.
Mekanisme ini lebih berperan untuk mendisiplinkan manajer dibandingkan
mekanisme intern, karena lebih mempunyai kekuatan dan pengaruh.

Manfaat dari pelaksanaan good corporate governance menurut FCGI
(2001):
 Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
 Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga
dapat lebih meningkatkan corporate value.
 Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
Sedangkan menurut IICG (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh
perusahaan apabila menerapkan konsep good corporate governance adalah:
 Meminimalkan agency cost.
Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul
akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini
bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya
perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan
yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
 Meminimalkan cost of capital
Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif
bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya
modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman,
selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk
perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
 Meningkatkan nilai saham perusahaan
Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang
dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa
kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh
investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk mernbeli saham
perusahaan tersebut.
 Mengangkat citra perusahaan
Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya
dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan
khususnya para investor. Citra (image) suatu perusahaan kadangkala akan
menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan
perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Organization Economic Cooperation and Development (OECD)
berpendapat bahwa corporate governance adalah struktur hubungan serta
kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari
pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang
dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang
diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.
Monks (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai
tambah untuk semua stakeholder. Sedangkan menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG), Corporate governance adalah proses dan struktur
yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk
meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.
Sementara itu Cadbury Committee dari Inggris seperti yang dikutip oleh
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan
corporate governance sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan
antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal
sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Paling tidak ada dua hal yang
ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk
memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta adanya
kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara
akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.

Syakhroza (2003) menyatakan teori corporate governance dapat
diformulasikan dalam model-model corporate governance yang bersifat
mainstream seperti finance model (agency theory), stewardship model
(stewardship theory), stakeholders model (stakeholders theory) atau political
model (political theory) serta myopic market model.
Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara
oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi
kepentingan pemegang saham. Teori Agensi ini timbul karena adanya
perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu
adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan (principal) dengan para
pengelola perusahaan (agent). Ketika perusahaan berkembang menjadi besar,
apalagi pemegang saham semakin tersebar, semakin banyak agency cost yang
terjadi dan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap
manajer yang mengelola perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976)
potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan
seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (agency costs of
equity) atau antara pemegang saham dengan kreditur (agency costs of debt).
Menurut mereka agency cost itu meliputi tiga hal, yaitu monitoring costs, bonding
costs dan residual loss. Monitoring costs merupakan pengeluaran yang dibayar
oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar
tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi
antara prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk
membelanjakan sumber daya perusahaan (bonding costs) untuk menjamin bahwa
agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan
bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan
tindakan tersebut. Akan tetapi masih bisa terjadi perbedaan antara keputusankeputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan
kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan
yang dialami prinsipal disebut dengan residual loss. Teori agency ini sangatlah
sulit untuk diterapkan dan banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga
diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para
stakeholders , yang menyangkut masalah-masalah konflik kepentingan dan biayabiaya agensi yang akan timbu, sehingga berkembanglah suatu konsep baru yang
memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait
dengan kepemilikan dan pengoperasional (stakeholders) suatu perusahaan, yang
dikenal dengan konsep corporate governance.
Stewardship model mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan
perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat
pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat
memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh
tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang
berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif.
Stakeholders model mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan suatu
sistem dari jaringan stakeholders yang beroperasi di dalam sistem yang lebih
besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan
hukum bagi aktivitas perusahaan (Clarkson, 1994). Tujuan perusahaan dalam hal
ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders dengan menciptakan
barang dan jasa. Dalam model ini corporate governance merupakan sistem yang
dirancang untuk memungkinkan dilakukan check and balance mechanism untuk
menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal organisasi.
Political model menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan,
previlege, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan stakeholders lainnya
ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam hal ini pemerintah
dapat berperan penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan
dalam teori corporate governance juga harus dilihat dari perspektif budaya,
sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model corporate governance yang dapat
digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan
dalam satu negara.
Myopic market model menyatakan bahwa pasar sudah efisien, yaitu
informasi yang tersedia di pasar sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada
informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya
pada harga pasar. Pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif
terhadap perilaku perusahaan. Walaupun pada kenyataannya informasi di pasar
cenderung terdistorsi karena belum bekerjanya pasar secara efisien.

Organization Economic Cooperation and Development (OECD)
berpendapat bahwa corporate governance adalah struktur hubungan serta
kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari
pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang
dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang
diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.
Monks (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai
tambah untuk semua stakeholder. Sedangkan menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG), Corporate governance adalah proses dan struktur
yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk
meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.
Sementara itu Cadbury Committee dari Inggris seperti yang dikutip oleh
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan
corporate governance sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan
antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal
sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Paling tidak ada dua hal yang
ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk
memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta adanya
kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara
akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeholder.

Syakhroza (2003) menyatakan teori corporate governance dapat
diformulasikan dalam model-model corporate governance yang bersifat
mainstream seperti finance model (agency theory), stewardship model
(stewardship theory), stakeholders model (stakeholders theory) atau political
model (political theory) serta myopic market model.
Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara
oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi
kepentingan pemegang saham. Teori Agensi ini timbul karena adanya
perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu
adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan (principal) dengan para
pengelola perusahaan (agent). Ketika perusahaan berkembang menjadi besar,
apalagi pemegang saham semakin tersebar, semakin banyak agency cost yang
terjadi dan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap
manajer yang mengelola perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976)
potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan
seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (agency costs of
equity) atau antara pemegang saham dengan kreditur (agency costs of debt).
Menurut mereka agency cost itu meliputi tiga hal, yaitu monitoring costs, bonding
costs dan residual loss. Monitoring costs merupakan pengeluaran yang dibayar
oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar
tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi
antara prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk
membelanjakan sumber daya perusahaan (bonding costs) untuk menjamin bahwa
agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan
bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan
tindakan tersebut. Akan tetapi masih bisa terjadi perbedaan antara keputusankeputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan
kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan
yang dialami prinsipal disebut dengan residual loss. Teori agency ini sangatlah
sulit untuk diterapkan dan banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga
diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para
stakeholders , yang menyangkut masalah-masalah konflik kepentingan dan biayabiaya agensi yang akan timbu, sehingga berkembanglah suatu konsep baru yang
memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait
dengan kepemilikan dan pengoperasional (stakeholders) suatu perusahaan, yang
dikenal dengan konsep corporate governance.
Stewardship model mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan
perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat
pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat
memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh
tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang
berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif.
Stakeholders model mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan suatu
sistem dari jaringan stakeholders yang beroperasi di dalam sistem yang lebih
besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan
hukum bagi aktivitas perusahaan (Clarkson, 1994). Tujuan perusahaan dalam hal
ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders dengan menciptakan
barang dan jasa. Dalam model ini corporate governance merupakan sistem yang
dirancang untuk memungkinkan dilakukan check and balance mechanism untuk
menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal organisasi.
Political model menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan,
previlege, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan stakeholders lainnya
ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam hal ini pemerintah
dapat berperan penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan
dalam teori corporate governance juga harus dilihat dari perspektif budaya,
sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model corporate governance yang dapat
digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan
dalam satu negara.
Myopic market model menyatakan bahwa pasar sudah efisien, yaitu
informasi yang tersedia di pasar sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada
informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya
pada harga pasar. Pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif
terhadap perilaku perusahaan. Walaupun pada kenyataannya informasi di pasar
cenderung terdistorsi karena belum bekerjanya pasar secara efisien

Upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan juga harus memperhatikan adanya
kepemilikan saham oleh pihak tertentu yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional. Kepemilikan manajerial, dimana manajer sebagai pemilik saham dan juga
pengelola perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam kinerjanya
yang berujung pada peningkatan kinerja perusahan. Kepemilikan institusional juga dapat
menjadi fungsi pengawasan untuk manajer sebagai pengelola perusahaan, karena pihak
institusi terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan. Ini akan
membuat manajer lebih berhati-hati dalam setiap pengelolaan perusahaannya. Kepemilikan
manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan
pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemilik saham juga akan mengurangi
biaya agensi dan berusaha meningkatkan kekayaan perusahaan sehinggan kinerja
perusahaan juga akan meningkat. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan hasil
regresi yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja keuangan perusahaan dilihat dari ROE (Return on Equity). Hal ini
dikarenakan, besar kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi angka ROE
(Return on Equity) karena ROE (Return on Equity) tidak memasukkan hutang terhadap
perhitungannya sehingga perusahaan yang memiliki hutang yang besar akan luput dari
indikator ini. Oleh karena itu banyak investor yang tidak memperhatikan ROE (Return on
Equity).

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Komang,
2017:449) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusi atau lembaga, yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan
kepemilikan luar lainnya. (Anggraini, 2016:83) bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak
luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau
komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Kepemilikan institusional
dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dari
pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam
menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan
kesegeraan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan
dari peraturan yang telah ditetapkan, sehingga besarnya kepemilikan instutusional
dimungkinkan bahwa perusahaan akan semakin segera menyerahkan laporan keuangan
(Harnida, 2015:13).

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Rachman, 2016:57)
besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat
mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan shareholders.
Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja
perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk
perusahaan. (Haruman, 2015:36) Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan
saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin
besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan lebih memfokuskan diri
pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan
termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatan kinerja
perusahaan sehingga dalam hal ini akan berdampak kepada perusahaan serta kepentingan
dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat
menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukan kondisi atau
kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu
sendiri. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya,
analisis keungan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu (Jumingan, 2016:242):
1) Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara
membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan,
baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relatif).
2) Analisis Trend (tendesi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan
keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3) Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui
persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun
utang.
4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui
besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi
kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan
diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu
maupun secara simultan.
7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan
sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8) Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus
dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Ada delapan teknik analisis yang dapat digunakan (Dwi Prastowo, 2015:80):
1) Likuditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek.
2) Solvabilitas (Struktur Modal), yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangkapanjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang.
3) Return on Investment, yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh
perusahaan.
4) Pemanfaatan Aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang
dimiliki perusahaan.
5) Kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan.
6) Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Rasio Likuditas, dan Rasio Profitabilitas.
7) Rasio Likuiditas adalah Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
8) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh
laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun modal sendiri.

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada
ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis
pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta
perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan. Maka disini ada lima
tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu (Fahmi,
2015:4):
a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yangsudah buat
tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akutansi,
sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
b. Melakukan perhitungan
Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan
permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan
memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
Dari hasil hitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan
hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan
untuk perbandingan ini ada dua yaitu :

1. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antara
   periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
2. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungn rasiorasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang
   lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
   Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat suatu kesimpulan yang
   menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal,
   tidak baik, dan sangat tidak baik.
   d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
   Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga
   tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan
   kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut.
   e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solustion) terhadap permasalahan yang
   ditemukan.
   Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi
   maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi
   kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan

Tujuan dari penilaian suatu perusahaan (Munawir, 2016:26) adalah:
1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban saat ditagih.
2) Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu kemampuan untuk
memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang
atau jangka pendek.
3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan
untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
4) Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan,yaitu kemampuan untuk melakukan
usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan
membayar beban bunga atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar
devidensecara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

Manfaat Penilaian Kinerja (Prayitno, 2016:9), penilaian kinerja dapat memberikan manfaat
bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk :
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara
maksimal.
b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti
promosi,transfer, dan pemberhentian.
c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan dan menyediakan
kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai kinerja karyawan.
e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi.
Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik
kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan
saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan,2016:177).
Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat
kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh
institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang
dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh
kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup
besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi
perilaku oportunistik manajer.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam
persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan.

Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap
investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan
tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena
institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalilian
terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi
dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat
dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat
dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat
monitoring efektif bagi perusahaan.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu
kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang
terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan
institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk
mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk
mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat
kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar
oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opurtunistik yang dilakukan
oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang
dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi
(Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu
untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara
profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap
tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017).
Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang
untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan degan investor non institusional
(Wida, 2015). Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk
mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik
atau masyarakat (Randi, 2016). Kepemilikan institusional adalahproporsi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah
perusahaan investasi, bank, perusahaan ausransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti
perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama
perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham
blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders
dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan
pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Sulistiani, 2015:62).
Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan
sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017).
Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk
bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat
meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari
peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2015).
Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada
akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2015:2). Kepemilikan institusional adalah
presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana
pensiun, atau perusahaan lain (Nuraini, 2014:17). Dengan kata lain, kepemilikan institusional
merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun
atau perusahaan lain yanng diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam
hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan
untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual.
Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat
digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.
Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi
konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari
struktur kepemilikan institusionalsebagai berikut (Permanasari, 2014:22):

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan
   informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang
   terjadi di dalam perusahaan.
   Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan
   adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap
   operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam
   pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
   Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh
   kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup
   besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
   pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi
   perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan
   pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula
   kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2014:23).

Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni
manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus
pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan
kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai
manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai
pemegang saham akan kehilangan returnbahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk
menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debtyang dimiliki perusahaan
(Brailsford, 2014:73). Debt yang tinggi akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan,
karena perusahan akan mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha
menekan jumlah debtserendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena
perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan tidak bisa berkembang
dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor.
Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada
akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase (Putu, 2016:3). Semakin besar kepemilikan
manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan
pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi kepemilikan manajerial adalah
dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total
saham yang beredar (Pujiati, 2015:40)

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau
dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan
keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan
oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi pentingbagi pengguna laporan keuangan maka
informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan
manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan
manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain
manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2).
Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur,
manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki
rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan
berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015:607).
Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam
mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup
perusahaan. Sonya (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham
dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan,
misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016:156) kepemilikan manajerial adalah
pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam
pengambilan keputusan perusahaan.
Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang saham
digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder, 2010:84). Agent diberi
mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai
agent dan pemegang saham sebagai principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah
keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi
pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk
kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan
sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya konflik
kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk
mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya,
manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan
fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih
manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi
kepemilikan.Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus
sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi
perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan
kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial.
Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham
tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.
Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang
saham.
Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan
kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan
antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara
kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau
agency conflict (Luciana, 2016:2).
Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai
manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan
manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer
akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi
perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar denganmanajemen (Jensen, 2016:339).
Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam
kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan
nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntunganbagiannya tersebut. Semakin besar
kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam
mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaaan,
kemudian nilai perusahaan juga akan naik.
Ni Putu (2016:2) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti
dalam hai ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.
Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan
pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang
biasanya disebut agency conflict. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik
bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa
(Brigham, 2014:34):
a) pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen,
b) pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya prilaku
manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan
c) biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya
kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang
seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut managerial
ownership.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan
pemilik saham perusaaan yang berasar dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan
keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kepemilikan pemegang saham
oleh manajer, diharapkan akan berindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer
akan termotivasi untuk menikatakankinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial
dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan
pemegang saham

Stakeholder Theory adalah teori yang mendasari bahwa terdapat hubungan antara
perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan yang mencakup pekerja,
pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Stakeholder sebagai kelompok maupun individu
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi (Gray,
2012:56). Dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan dukungan stakeholder
dalam bentuk penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan operasi perusahaan. Setiap
stakeholder memiliki kekuatan yang berbeda atas sumber-sumber ekonomi yang penting bagi
perusahaan, selain itu kepentingan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain juga
berbeda. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik kepentingan di antara stakeholder itu sendiri
yang mungkin akan merugikan perusahaan.
Teori stakeholder menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu tidak hanya beroperasi
untuk tujuannya saja, melainkan perusahaan itu juga harus dapat memberikan manfaat bagi para
stakeholdernya. Adapun stakeholder yang dimaksudkan yaitu para pemegang saham, kreditur,
pemerintah, masyarakat, supplier, konsumen dan lainnya yang ikut ambil bagian dalam proses
pencapaian tujuan perusahaan. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para
stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga
merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui
pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai
risiko yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam
dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi
yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Kristiono, 2015:63).
Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para pemangku kepentingan yang
dianggap penting atau powerfull bagi perusahaan. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi
pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan
suatu informasi di dalam laporan keuangan. Kelompok-kelompok utama pemangku kepentingan
adalah pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar, pemasok, distributor, dan pemegangsaham
(Fontaine, 2016). Konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa laba
akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemangku kepentingan (shareholder),
sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh pemangku
kepentingan dan kemudian didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang sama. Keduanya
(value added dan return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan
pengukuran kinerja organisasi (Gray, 2016:62).
Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, akan
mengungkap lebih banyak informasi risiko untuk menyediakan pembenaran dan penjelasan
mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran, 2014:73). Hal ini berarti, semakin tinggi
tingkat risiko perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan informasi risiko yang harus
dilakukan perusahaan, karena manajemen perlu menjelaskan penyebab risiko, dampak yang
ditimbulkan, serta cara perusahaan mengelola risiko. Selanjutnya, perusahaan yang mengungkap
lebih banyak informasi risiko, akan menemukan bahwa pasar mengerti lebih baik mengenai posisi
risiko perusahaan dan perusahaan kemudian dianggap berisiko lebih kecil dari sebelumnya.
Artinya, perusahaan yang lebih banyak mengungkap informasi risiko akan dianggap lebih tidak
berisiko daripada perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi risiko (Linsley,
2016:47)
Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added, tidak hanya dilihat
dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga dilihat dari intellectual capital yang
perusahaan miliki. Intellectual capital mencakup human capital, sturctural capital, dan capital
employed. Semakin baik dan semakin tinggi nilai intellectual capital maka semakin tinggi value
added yang dihasilkan perusahaan untuk mensejahterakan pemangku kepentingan. Hal ini
menunjukan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan.
Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan
keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara
perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan risiko,
perusahaan dapat memberikan informasi khusunya informasi mengenai risiko yang terjadi di
perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas
menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang
dibutuhkan oleh para stakeholder (Taures, 2015:156).

Hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemegang saham).
Hubungan antara agen (manajemen) dengan principal (stakeholder) sangat memungkinkan
terjadinya konflik keagenan. Permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan
kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (asymetri information) antara pihak principal dan
pihak agen (Jensen dan Smith, 2016). Principal adalah pemilik perusahaan dan yang dimaksud
agent adalah manajer perusahaan. sedangkan yang dimaksud sebagai agen adalah manajemen yang
berkewajiban mengelola harta pemilik. Principal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan
operasional perusahaan, sedangkan agen (manajer) sebagai pengelola berkewajiban untuk
mengelola perusahaan sebagaimana yang dipercayakan oleh principal untuk meningkatkan
kemakmuran principal melalui peningkatan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 2015).
Hubungan keagenan ini sering kali mengalami konflik kepentingan diantara keduanya.
Konflik keagenan mulai timbul saat manajer lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari
pada kepentingan pemegang saham. Konflik didalam teori agency biasanya disebabkan oleh para
pengambil keputusan yang tidak ikut serta dalam menanggung risiko sebagai akibat dari kesalahan
pengambil keputusan. Hal tersebut dapat terjadi karena manajer perusahaan memiliki informasi
yang lebih banyak mengenai tata cara mengelola perusahaan serta informasi-informasi penting
mengenai perusahaan. Sedangkan pemegang saham tidak memiliki informasi yang lebih banyak
dari manajer (Rachmad, 2016).
Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana
satu atau lebih orang (yang disebut principals) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk
mengambil tindakan atas nama principals (Sugiarto, 2015:28). Principals adalah pihak yang
memberikan perintah kepada agen untuk bertindak atasnama principal. Tujuan dari pemisahannya
pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan
yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan
oleh tenaga-tenaga professional (Sutedi, 2016:32).
Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
prinsipal. Masalah tersebut disebut agency conflict. Konflik tersebut dapat terjadi pada saat
proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh para manajer kurang dari 100% dari total saham yang
beredar. Pada saat itu manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak
berdasarkan pada tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dalam memilih dan
mengambil kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan agen, meskipun seringkali
kebijakan tersebut bukan yang terbaik bagi prinsipal. Permanasari (2015:43) menerangkan ada tiga
asumsi sifat dasar manusia yang dapat digunakan untuk menjelaskan agency theory, yaitu:

1. Pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri,
2. Daya pikir manusia memiliki keterbatasan terkait dengan persepsi masa depan,
3. Manusia selalu berusaha untuk menghindari risiko.
   Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, kita dapat diketahui bahwa manajer sebagai seorang
   manusia kemungkinan besar akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya opportunistic, yaitu
   cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Sedangkan pemegang saham akan cenderung
   tertarik pada hasil keuangan yang terus mengalami pertumbuhan atau investasi mereka dalam
   perusahaan memberikan hasil yang baik.
   Pihak principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada
   manajer perusahaan. Manajer perusahaan yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan
   menyediakan laporan keuangan seharusnya menjalankan mandat yang diberikan kepadanya
   dengan baik dengan mengutamakan kepentingan pemilik tetapi dalam kasus ini manajer
   perusahaan cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan
   mengorbankan kepentingan pemegang saham. Perbedaan informasi yang diberikan manajer
   kepada pemegang saham ini biasa disebut asymmetric information. Asymmetric information
   adalah suatu keadaan dimana seorang manajer mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari
   analis atau investor (Sunyoto, 2015:15).
   Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat dua masalah keagenan yang potensial. Pertama,
   masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Masalah agensi tersebut terjadi apabila
   kepemilikan saham tersebar, sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat
   mengendalikan manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan manajemen
   itu sendiri. Kedua, masalah agensi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah
   agensi tersebut terjadi apabila terdapat pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham
   mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi bagian dari manajemen itu
   sendiri. Hal tersebut mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak
   dibandingkan pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan
   tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas
   (Shleifer, 2014:28)
   Masalah keagenan juga dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara principal dan
   agent (Putri, 2015:52). Asimetri informasi mempunyai dua tipe sebagai berikut:
4. Adverse Selection
   Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak
   akan mau untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika
   tetap melakukan perjanjian, pihak yang memiliki sedikit informasi tersebut akan membatasi
   dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi.
5. Moral Hazard
   Moral hazard terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk
   keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.
   Masalah keagenan yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi
   tersebut, mengakibatkan perusahaan harus menanggung biaya keagenan (agency cost). Meckling
   (2014:33) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis, antara lain:
6. Biaya Monitoring (monitoring cost), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
   pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
7. Biaya Bonding (bonding cost), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan
   bertindak merugikan principal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa principal
   akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
8. Biaya Kerugian Residual (residual loss), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan
   pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.
   Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, diantaranya adanya kepemilikan
   saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh manajemen (Widiastuti, 2015:47). Kinerja
   yang dihasilkan oleh para pelaku perusahaan juga berpengaruh terhadap pemilihan auditor.
   Pemilik perusahaan akan membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada
   pemegang saham. Kinerja perusahaan yang buruk akan membuat pelaku perusahaan untuk
   memilih auditor dengan kredibilitas yang rendah, sehingga akuntabilitas bisa dimanipulasi. Ada
   beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, diantara adanya kepemilikan saham oleh
   manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Haruman, 2015:86).
   Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sering disebut dengan konflik
   keagenan. Menurut para pengambil keputusan risiko tersebut seharusnya ditanggung oleh para
   pemilik saham. Konflik keagenan dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga
   menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk
   memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang
   telah diberikan dan prinsip yang telah ditentukan (Kadarman, 2016:159).