Kinerja organisasi yang baik merupakan tujuan dari setiap perusahaan.
Menurut Wirawan (2009,p7), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
organisasi dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Faktor internal karyawan yaitu faktor-faktor dari dalam diri karyawan yang
merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang.
Faktor-faktor bawaan misalnya bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik serta
kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh misalnya keterampilan,
pengetahuan, dan etos kerja, pengalaman dan motivasi kerja setelah dipengaruhi oleh
Lingkungan
Eksternal
Perusahaan
– Kehidupan ekonomi
– Kehidupan politik
– Kehidupan sosial
– Budaya dan agama
– Kompetitor
Faktor Internal
Karyawan
– Bakat dan sifat pribadi
– Kreativitas
– Pengetahuan
– Keterampilan
– Pengalaman kerja
– Keadaan fisik
– Keadaan psikologi
– Prilaku kerja karyawan
Lingkungan Internal
Perusahaan
– Visi, misi dan tujuan
organisasi
– Kebijakan organisasi
– Bahan mentah
– Teknologi
– Strategi organisasi
– Sistem manajemen
– Kompensasi
– Kepemimpinan
– Modal
– Budaya organisasi
– Iklim organisasi
– Teman sekerja
Kinerja Karyawan Kinerja Perusahaan
13
lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Faktor internal karyawan
ini menentukan kinerja pegawai.
2. Faktor lingkungan internal perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya karyawan
memerlukan dukungan perusahaan tempat mereka bekerja. Dukungan tersebut sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Misalnya kompensasi, visi dan
misi perusahaan dan modal.
3. Faktor lingkungan eksternal perusahaan adalah keadaan, kejadian atau situasi yang
terjadi dilingkungan eksternal perusahaan yang mempengaruhi kinerja. Misalnya
krisis ekonomi, budaya masyarakat dan lain halnya.
Faktor faktor internal besinergi dengan faktor-faktor lingkungan internal
perusahaan dan faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan. Sinergi ini
mempengaruhi perilaku kerja karyawan yang kemudian mempengaruhi kinerja
karyawan. Kinerja karyawan kemudian menetukan kinerja perusahaan
Pengertian Kinerja
Sampurno (2010: 248) Kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas dan kinerja
perusahaan adalah akumulasi hasil akhir dari seluruh aktivitas dan proses kerja dari
perusahaan. Atau kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan
selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh
kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang
dimiliki.
Sampurno (2010: 248) mengatakan pengukuran kinerja perusahaan
mempunyai manfaat antara lain: (1) meningkatkan kemampuan untuk kepuasan
customer, (2) dampak terhadap reputasi perusahaan, dan (3) pengetahuan atau
kemampuan organisasi. Kinerja perusahaan penting untuk diukur karena manajemen
perlu memahami faktor-faktor apa saja yang mempunyai kontribusi terhadap kinerja
perusahaan yang tinggi atau sebaliknya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan kinerja perusahaan rendah.
Perusahaan akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan bila
perusahaan tersebut memiliki manajemen kinerja yang baik dengan sistem kontrol
yang efektif
Faktor Penunjang Serta Manfaat Inovasi
Everett M. Rogers (2003) Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan
baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai,karena harus bisa membawa
hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara
pandang dan perubahan sosial.
Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: (1).Peningkatan
kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam
proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. (2).Memungkinkan suatu perusahaan
untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya. (3).Adanya
peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah
penciptaan sesuatu hal yang baru. (4). Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya
didalam pasar, Everett M. Rogers (2003). Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa
factor pendukung seperti : (1). Adanya keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa
menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. (2).Adanya kebebasan untuk
berekspresi. (3).Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreaktif (4).
Tersedianya sarana dan prasarana. (5). Kondisi lingkungan yang harmonis, baik
lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah
Karateristik Inovasi
Cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangan tergantung
pada karakteristik inovasi itu sendiri. Karakteristik inovasi yang mempengaruhi cepat
lambat penerimaan informasi Everett M. Rogers (2003), sebagai berikut:
1. Keunggulan relatif (relative advantage) – Keunggulan relatif yaitu sejauh mana
inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau
kemanfaatan suatu inovasi dapat di ukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari
faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang
sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya
inovasi.
2. Kompatibilitas (compatibility) – Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi
dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak
sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima
secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
3. Kerumitan (complexity) – Kompleksitas ialah, tingkat kesukaran untuk memahami
dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan
mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar
dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
4. Kemampuan diujicobakan (triability) – Kemampuan untuk diujicobakan adalah di
mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar
dapat dengan cepat di adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan
keunggulanya.
5. Kemampuan untuk diamati (observability) – Yang dimaksud dengan dapat diamati
ialah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang
hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya
bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.
Definisi dan Pengertian Inovasi
Inovasi adalah salah satu pilihan korporasi dalam menghadapi persaingan
pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan. Freeman (2004) menganggap inovasi
sebagai upaya dari perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi untuk
mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang baru untuk industri.
Dengan kata lain inovasi adalah modifikasi atau penemuan ide untuk perbaikan
secara terus-menerus serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) inovasi perusahaan dapat
menghasilkan R&D (Research and Development), produksi serta pendekatan
pemasaran dan akhirnya mengarah kepada komersialisasi inovasi tersebut. Dengan
kata lain inovasi adalah proses mewujudkan ide baru, yang berbeda dengan yang
dulu, dengan cara produksi atau dengan membuatnya menjadi nyata, dimana inovasi
termasuk generasi evaluasi, konsep baru dan implementasi. Dimana penggunaan
metode baru dan berbeda serta teknologi untuk meningkatkan kualitas biaya atau
lebih rendah, untuk memenuhi atau melampaui target perusahaan.
Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd (2010) inovasi tidak hanya
terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup,
perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata
kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk,
informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang
belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian
besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau
mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat
demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat
yang bersangkutan
Kesejahteraan
Menurut Modo Muhammad Sucipto (dalam Khadijah, 2013:31)
menyatakan bahwa : “Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti
sentosa, aman dan makmur terlepas dari segala macam gangguan dan
kesulitan”. Berdasarkan pendapat tersebut, keadaan sejahtera dimaksudkan
keadaan sentosa, aman, makmur serta terlepas dari segala macam gangguan dan
kesukaran hidup terpenuhi, dengan demikian keadaan sejahtera dalam kehidupan
sosial ekonomi msyarakat.
Aspek ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
manusia, dalam hal ini aspek ekonomi seseorang yang terdiri atas pendapatan,
kebutuhan pokok, pemilikan harta benda, merupakan cermin dari tingkat hidup
seseorang dapat diukur oleh keadaan ekonomi yang bersangkutan, sehubungan
dengan hal ini Mubyarto (dalam Khadijah,2013 :32) mengatakan :
“Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan aspek ekonomi yaitu jumlah
pendapatan, macam dan jumlah barang yang dimiliki atau dikuasai serta
kebebasan untuk menentukan barang atau usaha apa yang dilakukan untuk
meningkatkan kepuasan hidupnya”.
Kalau dilihat dari jumlah pendapatan, M.C. Suprapti dan Djemen Bale
(dalam Khadijah, 2013:32) menyatakan bahwa :
“Tingkat kesejahteraan dapat di ukur dengan sampai dimana tingkat pendapatan.
Dari tingkat pendapatan ini berapa persen yang dipakai untuk memenuhi
kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) dan seterusnya dan sampai
dimana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya”.
Sementara itu, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat
menjadi ukuran terhadap kehidupan ekonomi seseorang atau sekelompok orang.
Seperti yang dikemukakan Emil Salim (dalam Khadijah,2013:32) yang
mengatakan bahwa :“Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan
papan”.
Mengenai kebutuhan pokok yaitu perumahan, Parsudi Suparlan (dalam
Khadijah, 2013:33) menyatakan bahwa : “Rumah merupakan kebutuhan hidup
yang pokok bagi manusia bagaimanapun caranya dan dengan kondisi apapun
selalu diusahakan oleh manusia untuk mendapatkannya. Pentingnya rumah bagi
manusia bukan hanya fungsinya sebagai tempat tinggal atau berteduh, tetapi juga
sebagai fungsi lainnya yang saling berkaitan pada hakekatnya berkenaan dengan
eksistensi dan kelangsungan hidup manusia”.
Menurut Marpaung (2005: 203 ), kesejahteraan adalah gagasan, diperlukan
langkah nyata untuk mewujudkannya. Kesejahteraan adalah tunas harapan,
diperlukan optimisme untuk menumbuhkannya kesejahteraan adalah usaha,
diperlukan keteguhan hati untuk mencapainya.
Menurut Darmawan Triwibowo (2006:21), yang mencakup komponen
dalam kesejahteraan rakyat yaitu :
a. Kesehatan.
b. Pendidikan.
c. Perumahan.
d. Pelayanan kerja.
e. Pemeliharaan penghasilan (income maintenance), yang meliputi bantuan
sosial.
f. Pelayanan.
Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan msyarakat sebagai
tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui
pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima
fungsi pokok yaitu:
a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi – kondisi kehidupan
orang.
b. Pengembangan sumberdaya manusia.
c. Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
d. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuantujuan pembangunan.
e. Penyediaan struktur-struktur institusional untuk berfungsinya pelayananpelayanan yang terorganisir lainnya. Fauzik Lendriyono (2007:105)
Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah
“Dengan mengembangkan potensi swadaya dan keswadayaan yang ada melalui
kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan
”Rahardjo (dalam Nur Basarini, 2003:21).
Rahadjo (dalam Nur Basarini, 2003:21) menyatakan bahwa swadaya
adalah upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasar
pada sumber daya yang dimiliki. Sedangkan keswadayaan masyarakat dipahami
sebagai semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar
atau kekuatan dengan memanfaatkan daya yang mereka miliki. Selain itu,
Swadaya masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan dan
mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah.
Pembangunan Desa
Menurut Rizal Hamid (Dalam Zulfa Nurdin, 2016: 205) pembangunan
dalam arti luas dapat ditafsirkan sebagai perubahan yang meliputi transformasi
struktural dan perubahan cultural, politik, social, dan ekonomi. Perubahan yang
dimaksud dalam strategi pembangunan lebih dilihat sebagai upaya perbaikan
dalam proses pembangunan itu sendiri.
Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:
1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi
Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor,termasuk
desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta di
kembangkan secara selaras dan terpadu.
31
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prisip pembangunan
yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan
mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam
yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa
perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik,
prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi,
debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Menurut Rukminto Adi (2001:55) Secara teoritis, agar suatu desa
berkembang denga baik maka terdapat tiga ungsur yang merupakan suatu
kesatuan yaitu:
1. Desa (dalam bentuk wadah).
2. Masyarakat desa.
3. Pemerintahan desa.
Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam
pembangunan agar bisa menimbulkan partisipasi masyarakat, pendekatan
pembagunan masyarakat desa dipilih sebagi salah satu pendekatan dalam
pembangunan nasional antara lain karena melalui pembangunan desa tersebut
tercermin penarapan nilai-nilai demokrasi. Dimana secara teoritis tercermin
keterpaduan antara perencanaan dari atas kebawah dan dari bawah keatas yaitu
melalui lembaga musyawarah desa ataupun usulan-usulan dari kelurahan sebagai
sebagai dari hasil-hasil evaluasi hasil pembangunan sebelumnya ataupun karena
adanya permasalahn baru yang mereka hadapi. Telah terlihat jelas bahwa tujuan
utama dari pembangunan desa adalah pertumbuhan, pemerataan, dan
kesejahteraan, namun itu semua tidak akan bisa dicapai tanpa adanya partisipasi
aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
32
Menurut Adisasmita (2006:94) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan,
meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program
pembangunan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan
memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yangsama.
Strategi yang biasa diterapkan adalah melalui strategi „penyadaran‟.Untuk
berhasilnya program pembangunan desa tersebut, warga masyarakat dituntut
untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga ada
keterlibatan emosional pada program tersebut, hal ini diharapkan dapat
memberikan kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan
yang mencakup seluruh bangsa. Untuk itu pemimpin harus menyebarluaskan
kebijakan pembangunan desa dan secara aktif mengidentifikasikan diri dengan
kebijakan tersebut (Rukminto Adi, 2001:67)
Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan
kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama danbudaya,
yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat
tersebut secara maksimal.
Menurut Syafii (2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dibagi atas tiga tahapan, yaitu:
a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan
kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan.
c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara
berkeadilan.
33
Terkait pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals
(SDGs) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) sejak
tahun 2015 hingga 2030. SDGs menekankan pada People (Masyarakat), Planet
(Planet), Peace (Perdamaian), Prosperity (Kemakmuran), dan Partnership
(Kemitraan). Terdiri dari 17 goals (Tujuan) yaitu : (SDGs dalam Rakor
Kementerian Kesehatan, 2015)
1. Pemberantasan kemiskinan yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di
manapun.
2. Nol kelaparan yaitu Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik yaitu Menjamin kehidupan yang sehat dan
mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Pendidikan yang berkualitas yaitu Menjamin pendidikan yang inklusif dan
berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
orang.
5. Kesetaraan jender yaitu Menjamin kesetaraan gender serta
memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi yaitu Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air
serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau yaitu Menjamin akses energi yang
terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yaitu Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta
kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi
semua orang.
34
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur yaitu Membangun infrastruktur yang
berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan
serta membina inovasi.
10. Pengurangan kesenjangan yaitu Mengurangi kesenjangan di dalam dan
antar negara .
11. Kota dan masyarakat berkelanjutan yaitu Menjadikan kota dan pemukiman
manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi yang bertanggungjawab yaitu Menjamin pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan.
13. Aksi perubahan iklim yaitu Mengambil tindakan segera untuk memerangi
perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan bawah laut yaitu Melestarikan dan menggunakan samudera,
lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan
berkelanjutan.
15. Kehidupan didarat yaitu Melindungi, memperbarui, serta mendorong
penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan
degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian dan keadilan yaitu Mendorong masyarakat yang damai dan
inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan
bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan demi mencapai tujuan yaitu Memperkuat perangkat-perangkat
implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan
global untuk pembangunan berkelanjutan.
Program Pembangunan
Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan
yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk
mendukung pencapaian tujuan dan rencana. Suatu program yang dianggap baik
seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru,
pendekatan eksperimentil dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program
juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang
merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat,
sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat
menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan
motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo dalam Ulumiyah, 2011:195).
Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (Dalam
Ulumiyah, 2011:196) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
30
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan
keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan akan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program
pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga
pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program harus dirumuskan
secara matang sesuai dengan kebutuhan agar mencapai tujuan melalui
partisipasi dari masyarakat.
Fungsi Pemerintahan Desa
Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok :
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten.
Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang
berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam
interaksi antar individu dalam situasi sosial kelompok masyarakat (Rivai,
2004:37)
Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut
makaperlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka
mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan yang akan dan
sedang dilakukan. Pemerintah dianggap sangat penting karena berperan menggali,
menggerakkan dan mengkombinasikan faktor tersebut (Thalidzu Ndraha,
2000:45).
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, maka Kepala
Desa dilarang :
1. Menjadi pengurus partai politik.
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di desa bersangkutan.
3. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan
pemilihan kepala daerah.
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menyalahgunakan wewenang.
8. Melanggar sumpah/janji jabatan.
Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarakan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh
karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini,2007: 9).
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dualembaga:
Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan
pemerintah atasnya dan kebijakan desa.sedangkan BPD berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat (Nurcholis, 2011:77).
Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat
desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkatdesa lainnya. Sekretaris desa diisi
dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.Wewenang pemerintahan
desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan
perkara daripara warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga
legislasi danpengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran
pendapatan dan belanjadesa dan keputusan Kepala Desa.
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga
Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara
pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan
pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perdes danberdasarkan PP
(Nurcholis, 2011:79)
Peluang dan Hambatan Inovasi
Penggunaan peluang menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak pernah
kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya menjadi suatu kejutan yang positif,
baik dalam organisasi pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi sosial
lainnya. Ada banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam rangka
pengembangan inovasi terlebih jika kita mau belajar dari kenyataan dengan
membandingkan ekspektasi atau harapan. Dalam rangka mewujudkan harapan
setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun anggota masyarakat, manusia
perlu memotivasi dirinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang lebih
serius dengan menggunakan kemampuan yang dimiliknya semaksimal mungkin.
Pada dasarnya terciptanya suatu inovasi berawal dari pencarian dan
penemuan peluang yang bisa diperoleh anggota, baik dari luar organisasi maupun
peluang dari dalam organisasi. Dinamika peluang berinovasi senantiasa saling
memengaruhi antara kondisi yang sudah dapat diperkirakan telah direncanakan
sebelumnya, dan suatu kondisi atau keadaan yang tidak pernah diperkirakan atau
dipikirkan terlebih dahulu dalam kehidupan organisasi.
Perubahan persepsi masyarakat, antara lain adanya tuntutan pemenuhan
kebutuhan struktur, terjadinya perkembangan atau perubahan ilmu pengetahuan
dan teknologi menjadi pemicu dalam melahirkan suatu peluang apabila kita sikapi
dengan baik dalam rangka menciptakan inovasi. Perkembangan kondisi sosial
sangatlah berfluktuasi. Hal ini ditentukan oleh tiap-tiap individu anggota
masyarakat. Anggota masyarakat yang berkembang secara dinamis adalah
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang
(opportunity).
Peluang dan inovasi merupakan sesuatu yang saling memperkuat. Peluang
mampu menciptakan inovasi. Begitupun sebaliknya, hasil inovasi akan
menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Yang dimaksud
hambatan inovasi adalah suatu keadaan yang dirasakan seseorang atau beberapa
orang yang dapat memengaruhi untuk tidak memfungsikan keinginan pemikiran
dan kemauan manusia dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam
rangka menghasilkan pengetahuan, barang dan jasa baru, serta dapat memberikan
manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan berinovasi adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan
menberikan kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membuka
peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan konstribusi
terhadap upaya mengurangi hambatan-hambatan manusia dalam melakukan
tindakan inovasi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan
solusi tunggal dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Setiap hambatan bersifat
multi dimensi dan tidak bersifat konseptual pemikiran semata, tetapi juga terdapat
hambatan yang sifatnya teknis dalam kegiatan.
Dalam praktek inovasi program, terdapat beberapa faktor yang
mendukung susksesnya inovasi yaitu :
a. Ketegasan pimpinan mengambil kebijakan.
b. Kerjasama dengan pihak di luar wilayah kerja.
c. Visi dan Misi Desa.
d. Kelancaran komunikasi.
e. Potensi swadaya.
f. Penerapan prinsip keadilan.
g. Kebutuhan masyarakat dan sosial budaya. (Sangkala dalam Zulfa
Nurdin, 2016)
Disamping faktor pendukung, dalam praktek inovasi program, juga
terdapat faktor-faktor menjadi kendala yaitu :
a. Inovasi program sebagai hal baru.
b. Partisipasi masyarakat belum maksimal.
c. Kolaborasi belum efektif.
d. Pemberdayaan warga belum maksimal.
e. Keterbatasan Potensi (Sangkala dalam Zulfa Nurdin, 2016)
Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam
melakukan inovasi adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi yang tidak lancar
Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara utuh
menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi seperti
ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat dipastikan
akan menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh manusia
sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun
sebaliknya, apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancar tanpa
mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam
melakukan aktivitas mengembangkan inovasi yang dapat melahirkan
kebanggaan terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain.
2. Anggaran yang tidak cukup
Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan segala
kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota
organisasi pemerintahan ataupun swasta yang menjadi keluhan adalah
terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk menciptakan inovasi
tidak datang begitu saja, melainkan harus dikerjakan melalui proses
kegiatan yang memakan waktu lama dan perlu keseriusan yang sungguhsungguh dalam rangka pencapaian suatu inovasi yang telah direncanakan.
Kedua faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang dalam
rangka menciptakan inovasi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan
anggota organisasi pada khususnya
Dimensi Inovasi
Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publikterdiri dari:
a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain)
produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan,
penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.
b. Inovasi delivery termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam
menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan
klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
c. Inovasi administrative dan organisasional- termasuk cara-cara baru atau
cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi
supplier.
d. Inovasi konseptual dalam pengertian memperkenalkan misi baru,
pandangan, tujuan strategi dan rationale baru.
e. Inovasi interaksi sistem cara-cara baru atau yang diubah dalam
berinteraksi dengan organisasi lain.
Level Inovasi
Level innovative governance dilihat dari sejauh mana pelaksanaan dari
best practices menurut United Nations Development Programme (dalam
Sangkala, 2013:8) terdiri atas:
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah
dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan pada
kemitraan antara aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus membawa
perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang
menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi.
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki
potensi bagi adanya replikasi dimanapun.
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki
kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan
kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan
organisasi masyarakat.
d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat
membawa lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan
keuangan.
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan community
empowerment) yakni:
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya tindakan dan
perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan
publik.
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya
serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan warga masyarakat
tersebut.
c. Penerimaan dan tanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan
budaya.
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) pengembangan
lebih lanjut dan replikasi.
e. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan social
inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon
terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan
keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi
fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan
yang berbeda. Dalam pelaksanaan inovasi program, maka bagi
penerima manfaat tidak dibedakan antara jenis kelamin, status sosial,
kondisi fisik.
6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (innovation with in local
content dan transferability) yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau
memperoleh keuntungan dari inisiatif serta cara yang digunakan untuk
membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian untuk dapat dipelajari.
Strategi Inovasi
Inovasi dan analisa praktek yang sukses menunjukkan bahwa strategi
utama didalam sektor pemerintahan yaitu :
a. Memberikan layanan terintegrasi, yaitu Pemerintah menawarkan
peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang
tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan disertai
kenyamanan.
b. Pelibatan warga, yaitu Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif
mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan inovasi,
dan memungkinkan warga untuk mengungkapkan kebutuhannya sekaligus
memastikan inovasi sukses dan berkelanjutan.
c. Menjalin Kerjasama/ Kolaborasi, yaitu Pemerintah melakukan kolaborasi
dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara
pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik.
d. Memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), yaitu Pemerintah memberikan
layanan administrasi publik berbasis komputer dan internet untuk
mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan
administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah. United Nation World
Public Sector Report (UNWPSR) tahun 2004 (Sangkala, dalam Zulfa
Nurdin, 2016)
tipe inovasi
Mulgan dan Albury (dalam Sangkala, 2013:31) memperkenalkan tipe
inovasi yaitu 1) inkremental, 2) radikal, dan 3) sistemik bersumber dari level yang
berbeda yaitu 1) local, 2) lintas organisasi, dan 3) nasional yang dihasilkan dalam
instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait
dengan inovasi:
– Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru
– Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat
inovasi dan penggabungan.
– Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan
sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up
dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan menfasilitasi
pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari
organisasi atau jaringan di dalam sistem. Adapun diffusion adalah
sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran
tertentu terus menerus antar anggota sistem sosial. Patut dicatat dalam
literatur bahwa fokus pada mekanisme dan proses dimana inovasi
diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi)
adalah penting sebagai fokus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan
dan Albury dalam Sangkala, 2013:32).
Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating
system yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik.
Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam Zulfa
Nurdin, 2006:15) inovasi dalam governance maupun administrasi publik
merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan
persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah lama. United Nation
Development Program (UNDP dalam Zulfa Nurdin, 2006:15) menyatakan jenis
inovasi antara lain:
1. Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan institusi yang
sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu
lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan
tidak memberikan konstribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu
dilakukan perombakan agar tidak membebani anggaran publik.
2. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau
teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan,
terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi
individu dan penerapan teknologi baru.
3. Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian
layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhansentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan dan
kemudahan akses layanan.
4. Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk pemerintahan
baru (misal, Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam
kepemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal)
Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik
Halversen (dalam Zulfa Nurdin, 2016:55) membagi tiga tipe spektrum
inovasi dalam sektor publik:
1. Incremental innovation to radical innovation (di tandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang
sudah ada).
2. Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka yang
mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top
manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarkhi, bermakna dari
para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat,
dan pembuat kebijakan di level menengah).
3. Need led innovations anda efficiency-led innovation (ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau
agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien).
Sumber Inovasi
Menurut West (dalam Zulfa Nurdin, 2016:49), inovasi berasal dari
kreatifitas ide-ide baru. Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual
dan praktek. Hal-hal yang dapat merangsang inovasi adalah:
a. Tantangan dalam lingkungan organisasi
b. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam maupun akhir suatu layanan
c. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim
yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi.
d. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk
memastikan kerja gabungan yang efektif.
e. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen
f. Dukungan manajerial berupa keinginan personil untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru yang baik.
g. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi
h. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi
Menurut Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:52) Sumber- sumber
inovasidapat diciptakan melalui:
a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan disambut,
kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif
b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani
merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah
kesalahan dari ide kreatif, hal ini akan menghilangkan kreatifitas, seperti
yang dinyatakan William Mc. Knight dari 3M, “Management that’s
destructive critical when mistake are made kills intitative” (manajemen
merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif).
c. Communicated total commitment (komunikasikan seluruh komitmen
personil)
d. Set goal then stand aside (menyusun tujuan, mematuhinya). inovasi
bersumber dari keterbukaan dari ide kreatif, tidak menghukum kesalahan
dari ide kreatif, komunikasikan komitmen dan penyusunan tujuan
Tujuan Inovasi
Coyne (dalam Zulfa Nurdin, 2016:51) mengatakan bahwa inovasi
dilakukan dengan tujuan menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi,
menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan
memperoleh provit dan pertumbuhan.
Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam
lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi
kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat dan menciptakan
sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut dapat dicapai melalui 1)
pengenalan teknologi baru, 2) aplikasi baru dalam produk dan pelayanan, 3)
penyumbangan pasar baru, 4) pengenalan bentuk baru organisasi.
Buffa, Butler, Miller (dalam Zulfa Nurdin, 2016:47) menyatakan bahwa
inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, Ashoff
dan Teece dalam Lengnick-Hall inovasi komponen strategis dibanyak perusahaan
untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi,
dan dilatar belakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang berpengalaman
tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk produk dan tata cara
penyampaian produk. Strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi
yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan
Inovasi
Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti perubahan.
Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran
manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input,
proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan
manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola
pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun
inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode,
teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru.
Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut
lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola
pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam
inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur
& Rohana, 2012:9)
Menurut Oslo Manual (dalam Zuhal, 2013 :58), inovasi memiliki aspek
yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode
pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami
pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah
dihadapi oleh organisasi.
Selanjutnya Green, Howells & Miles (dalam Zulfa Nurdin, 2016:11)
mendefenisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan
dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga
dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (dalam
Zulfa Nurdin, 2016:12) mendefinisikan inovasi sebagai peluncuran sesuatu yang
baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah
untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal.
Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan mulgan (dalam Zulfa Nurdin,
2016:12) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila
penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat
menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.
Adapun inovasi menurut Evert M.Rogers (dalam Suwarno, 2008:9)
adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk
diadopsi. Inovasi sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan
(2009:36) sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang
didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide,
atau proses baru.
Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan
ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari caracara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang
menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai
guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa)
dan harga yang ditetapkan oleh produsen.
Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) menerangkan
salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan
lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga sebuah organisasi
harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk
menjadi competitive.
Ada tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif
yang disebutkan oleh Saleh dan Wang (dalam Ellitan dan Anatan, 2009:6) yaitu:
1. Enterprenueral strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan
pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam
organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan
sistem imbalan yang efektif.
Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature
inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi.
Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana
cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang
menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut
lebih kepada semata-mata perubahan.
Halversen (dalam Sangkala, 2013:26) mendefenisikan inovasi dalam
pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” Halversen
menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu memberikan
pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan.
Osborn & Brown (dalam Emy, 2015:80) menyatakan bahwa inovasi
merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa lalu.
Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari
perubahan karena perubahan merepresentasikan sebuah pecahan dari konfigurasi
pelayanan sebelum atau pada saat tersebut dan atau kemampuan profesionalnya.
Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam pelayanan organisasi
dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, manajemen atau keterampilan
proses yang baru. Perubahan merupakan gambaran perubahan secara bertahap dari
kondisi yang ada saat ini atau merupakan gambaran keberlanjutan dari masa lalu.
Pugh (dalam Emy, 2015:84) menilai inovasi adalah sebuah pengenalan
atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi adalah sumber dari perkembangan sosial
dan ekonomi, serta merupakan produk dan fasilitator dari pertukaran ide yang
merupakan darah dari pembangunan. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk
dan proses produksi baru, kemajuan teknologi komunikasi, organisasi dan
layanan baru disektor publik dan sector non-profit.
Anak Usia Dini
Beradasarkan sisi kognitif maka secara alami anak anak adalah pembelajar yang aktif. Dalam perkembangannya, anak-anak sangat menyenangi melakukan pengamatan, eksplorasi, berimajinasi, menemukan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi serta berbagi pengalaman. Oleh karenanya, anak-anak seharusnya memiliki pengalaman belajar dapat ditingkatkan kepada yang lebih tinggi melalui kepedulian orang tua, guru pada anak, agar anak dapat ditingkatkan supaya terbentuk sikap positif terhadap belajar (Mollborn et al., 2018 ( dalam Mayar, dkk 2022)
Berdasarkan aspek motoris maka terdapat perubahan ukuran tubuh, proporsi pada tubuh berubahnya ciri fisik lama maupun baru sebagai indikator kematangan suatu organ dalam tubuh. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian Humaedi dkk (2022) bahwa hasil pengamatan pada objek amatan anak usia dini diketahui kemampuan motorik kasar yang kategori sedang yang terlihat dari empat indikator ukur yang dilakukan paling banyak pada kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hendaknya guru pendidikan anak usia dini di Kota Palu lebih menekankan model pembelajaran yang dapat memacu berkembanganya gerak motorik kasar pada anak sehingga dapat mendukung pencapaian prestasi anak didik dimasa depan
Metode Montessori
Menurut Damayanti (2020) bahwa metode Montessori dapat mendorong anak untuk bisa menggali potensi yang terdapat dalam diri anak dengan maksimal Hal itu dapat saja terjadi karena anak adalah seorang pembelajar aktif. Melalui interaksi dengan lingkungan, anak akan aktif dalam memperoleh pengetahuannya. Ditambahkan bahwa metode Montessori ini menyediakan lingkungan yang menyenangkan bagi anak untuk mengkronstruk sendiri pengetahuannya.
Metode Montessori juga mengutamakan tahap-tahap perkembangan anak. Oleh karenanya, metode Montessori menekankan pada aktivitas yang ditampakkan oleh diri anak dengan berbantuan material atau alat yang dirancang dan menekankan pada proses adaptasi lingkungan belajar anak yang sesuai dengan level perkembangannya. Dalam hal ini aktivitas fisik yang dilakukan sangat berperan untuk membantu proses menyerap konsep pembelajaran dan mendapatkan kemampuan praktis. Dalam hal ini Montessori menyatakan bahwa pendidikan harus berjalan sesuai dengan perkembangan anak berdasarkan usia tertentu dengan cara memperhatikan tahap perkembangan individu anak. (Azkia dan Rohman, 2020).
Faktor Kemandirian
Disampaikan oleh Anhusadar & Islamiyah (2020) pola asuh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian. Pola asuh sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor budaya, agama, kebiasaan dan kepercayaan, serta kepribadian orang tua (orang tua sendiri atau orang yang mengasuh anak. Pengasuhan dalam kondisi ideal dilakukan secara berpasangan (baik ayah dan ibu hadir dalam pengasuhan). Melalui pengasuhan ini maka anak akan belajar kemandirian dengan proses belajar sosial dengan prinsip pertukaran sosial. Baik ayah dan ibu yang memiliki latar belakang Pendidikan, sosial dan lain-lain akan saling melengkapi dalam mengembangkan kemandirian. Hal ini menekankan pentingnya pengasuhan dalam membentuk kemandirian anak (Khoirudin dkk, 2022).
Dalam pernyataan Susato (dalam Syaiful dkk, 2020) faktor lainnya yang ikut mempengaruhi kemandirian adalah pembiasaan anak dalam kegiatan sehari-hari serta kemampuan fisik, percaya diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai bergaul,mau berbagi, dan mengendalikan emosi.
Aspek Dalam Kemandirian
Menurut Melinda dan Swardi (2019) terdapat beberapa aspek kemandirian pada anak usia dini diantaranya adalah:
- Dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Hal ini ditunjukkan mampu mengambil alat dan bahan yang mendukung kegiatan belajar
- Mampu dan berani dalam menentukan pilihan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk Menyusun alat dan bahan yang mendukung kegiatan belajar sesuai denga napa yang di inginkan serta kreasinya sendiri
- Mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini ditunjukkan selama kegiatan belajar mampu berbagi bahan dan alat yang mendukung pelajaran, bekerjasama dengan temannya.
- Memiliki rasa keingintahuan serta keinginan untuk mencoba sesuatu. Hal ini ditunjukkan dengan menunjukkan hasil belajar yang diwarnai dengan imajinasinya sendiri
- Keinginan untuk selalu berusaha dan tidak bergantung pada bimbingan orang dewasa. Hal ini ditandai dengan keinginan anak untuk mampu melaksanakan kegiatan belajar sendiri tanpa bimbingan guru.
Menurut Brewer (dalam Utami dkk, 2019) diketahui bahwa beberapa aspek kemandirian anak usia dini diantaranya adalah a) Kemandirian fisik, b) Percaya diri, c) Bertanggung jawab, d) Disiplin, e) Pandai bergaul, f) Saling berbagi, g) Mengendalikan emosi. Menurut Northrup (dalam Purnamasari dkk 2022) menyampaikan beberapa aspek kemandirian yaitu (1) Kemampuan untuk menentukan pilihan, (2) Berani memutuskan atas pilihannya sendiri, (3) Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya; (4) Percaya diri; (5) Mengarahkan diri; (6) Mengembangkan diri; (7) Menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan; (8) Berani mengambil risiko atas pilihannya
Pengertian Kemandirian
Berdasarkan pernyataan Sari dkk (2019) bahwa kemandirian nantinya akan membentuk sifat bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang yang berada di sekitarnya. Lebih lanjut lagi, kemandirian sendiri ditandai dengan berbagai kemampuan, antara lain kreatif, inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Ditambahkan oleh Amanda dkk (2019) bahwa kemandirian mendukung anak untuk menguasai pengetahuan. Dalam hal lain, kemandirian juga menghindarkan anak dari sifat tergantung pada orang lain. Oleh karenanya orang tua dan guru memberikan motivasi terus menerus untuk mengembangkan kemampuan kemandirian.
Menurut Melinda dan Swardi (2019) bahwa kemandirian merupakan kemampuan serta sikap untuk tidak bergantung kepada bimbingan orang lain. Indikasi lain dari kemandirian adalah sifat kreatif dan mandiri serta mampu berinisiatif. Kemandirian tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangannya.
Pengertian Keterlibatan Pekerjaan
Menurut Scahaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, dan Bakker (2002), keterlibatan kerja merupakan kegiatan penuh semangat bekerja yang ditandai dengan karakteristik semangat, dedikasi, dan juga absorbsi pada pekerjaan. Semangat mengacu pada energi, ketahanan dan usaha dalam melaksanakan pekerjaan. Dedikasi merujuk pada rasa bangga, antusias, dan rasa bermakna. Absorbsi mengacu pada keterlarutan yang ditandai dengan konsentrasi penuh dalam bekerja dan merasa bahwa waktu berjalan lebih cepat. Dalam pernyataan (Bakker et al., 2005; Nahrgang et al., 2011) keterlibatan kerja merupakan suatu tindakan dan pernyataan positif dari keterlibatan pekerjaan dengan diri individu sendiri. Karyawan memahami bahwa pekerjaan yang sedang diambil ini memiliki andil dalam membangun kredibilitasnya. Karyawan akan memberikan performa terbaiknya pada perusahaan untuk mencapai hal tersebut
Pengertian keterlibatan kerja sendiri adalah keadaan di mana individu mengalami tingkat energi yang tinggi dan identifikasi yang kuat dengan pekerjaan (Geisler et al., 2019). Keterlibatan kerja di indikasikan dengan karyawan yang memiliki dan menjaga semangat, dan dedikasi dalam menunaikan pekerjaan (Ofei-Dodoo et al., 2020). Dengan demikian, keterlibatan kerja merupakan keadaan mental individu terkait dengan pekerjaannya yang bersifat positif
Pengukuran Dalam Tuntutan Pekerjaan
Alat ukur (Al-Homayan, 2013) mengukur tuntutan pekerjaan diukur berdasarkan empat domain spesifik yaitu: permintaan kuantitatif (QD), permintaan fisik (PD), emosional permintaan (ED) dan shift kerja (SW). Skala ini dibentuk dari 19 item dan memiliki model satu faktor di mana komunalitas mencapai 0,5 dan setiap item diukur dengan skala peringkat 5 poin. Skala ini telah digunakan dalam penelitian (Bani‐Hani & Hamdan‐Mansour, 2021b) dan telah diuji reliabilitasnya dan validitas dengan alfa Cronbach untuk skala berkisar antara 0,77 hingga 0,91
Alat ukur yang dikembangkan oleh (Bakker et al., 2005) membagi berdasarkan beban kerja dan emosional. Adapun alat ukur tersebut terdiri dari pertanyaan beban kerja meliputi: (1), jumlah pekerjaan a yang harus dilakukan… (5: meningkat banyak; 1: menurun banyak);(2) Anda merasa melakukan pekerjaan yang bermanfaat (1: selalu; 5: tidak pernah). Sedangkan pertanyaan beban emosional meliputi (3) Anda merasa lelah secara fisik di penghujung hari kerja (1: selalu; 5: tidak pernah); (4) Anda merasa terkuras secara emosional ketika bekerja (1: selalu; 5: tidak pernah); (5). Anda merasa terisolasi ketika bekerja (1: selalu; 5: tidak pernah); (6). Anda merasa memiiki cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan (1: selalu; 5: tidak pernah).
Penelitian ini akan mengembangkan alat ukur Kelloway (2008) yang dikembangkan Nugraha (2018) yang terdiri atas:
- Work Schedulling.
Work Schedulling merupakan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan bagi karyawan untuk menyelesaikan tuntutan tugasnya, dan untuk jenis pekerjaan tertentu work schedulling juga berkaitan dengan rotasi karyawan pada jadwal shift kerjanya
- Work load (beban kerja) dan work pace
Work load dan Work pace adalah jumlah absolut dari beban kerja dan kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ( Day dan Jreige, 2002 ). Day dan Jreige juga mengungkapkan bahwa work load dan work pace merupakan hal yang mempengaruhi perilaku karyawan dan kesehatan mental karyawan.
(3). Job Content.
Sauter (1990) mengungkapkan bahwa job content adalah intensitas, muatan, dan siklus pekerjaan yang membutuhkan skill dan kreativitas karyawan. Lebih lanjut Sauter juga menyatakan bahwa job content yang terlalu ringan dan juga terlalu berat akan mempengaruhi perilaku karyawan.
(4). Job Control sebagai indikator dan parameternya yaitu:.
Job control adalah otoritas yang dimiliki oleh karyawan untuk mengendalikan dan melakukan pengambilan keputusan dalam pekerjaannya dengan menggunakan skill yang dimiliki Love et al ( 2007 ). Fox et al (1993) menyatakan bahwa job control bagi karyawan dapat meliputi : kebebasan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan job description, menentukan waktu istirahat, melakukan pengambilan keputusan.
Dimensi Dalam Tuntutan Pekerjaan
Menurut (Nahrgang et al., 2011) terdapat tiga dimensi dalam tuntutan pekerjaan yaitu:
- Tuntutan fisik
Tuntutan fisik merupakan tuntutan yang berhubungan dengan pekerjaan yang spesifik dan jelas (kongkrit). Dimana pekerjaan ini memperdayakan kemampuan fungsi fisik dari seseorang. Yang termasuk tuntutan fisik adalah beban kerja, tekanan kerja dan kecepatan kerja.
- Kerumitan
Kerumitan adalah tuntutan kerja yang mengandalkan kemampuan nonfisik dalam bekerja. Segala yang mencangkup aktivitas otak dan psikologis seseorang termasuk dalam kerumitan. Kerumitan mencangkup tuntutan kognitif, ambigunitas dan kerumitan tugas.
- Resiko & Bahaya
Bahaya adalah segala sumber yang memiliki potensi untuk merusak, membahayakan hingga menimbulkan efek kesehatan yang menurun pada seseorang dibawah kondisi kerja tertentu. Sedangkan resiko adalah kemungkinan seseorang akan mengalami kejadian yang berbahaya apabila berhadapan dengan suatu bencana yang memiliki dampak pada penurunan kesehatan baik secara fisik maupun non fisik. Yang termasuk resiko dan bahaya adalah persepsi keselamatan, tingkat resiko dan mengartikan keselamatan (perceived of risk).
Menurut (Karasek, 1979) membagi aspek Job demands menjadi tiga, yaitu:
- Psychological stressor yaitu terkait dengan pekerjaan tertentu, seperti beban kerja dan tekanan waktu.
- Skill discretion, dimensi ini berfokus pada ketrampilan seseorang dimana ia diperlukan untuk menerapkan pada masing-masing pekerjaanya.
- Decision authority adalah kemampuan seseoran untuk mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan dengan benar dan efektif.
Menurut Nurendra aspek Job demands dibagi menjadi tiga, yaitu:
- Beban kerja : kemampuan tubuh pekerja dalam menerima pekerjaan. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan beban kerja psikologis. Beban kerja fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, merawat, mendorong. Sedangkan beban kerja psikologis dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainya.
- Tuntutan emosional: mengacu pada komponen afektif dalam bekerja yang menempatkan seseorang dalam situasi stres kerja.
- Konflik pekerjaan rumah tangga : konflik yang terjadi akibat adanya ketidak seimbangan peran antara tenaga, waktu, tuntutan dan tanggung jawab di tempat kerja dan di tempat tinggal sehingga memunculkan ketidak nyamanan dalam kedua posisi tersebut
Pengertian Tuntutan Pekerjaan
Menurut (Bakker & de Vries, 2021) Tuntutan kerja adalah sebuah atau beberapa permintaan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan bersamaan, di dalam tuntutan pekerjaan terdapat aspek waktu dan aspek kecepatan kerja. Menurut (Lesener et al., 2019) Tuntutan kerja merupakan sumber penyebab terjadinya stress kerja yang berkaitan dengan jumlah beban kerja dan beban tanggung jawab yang diterima oleh karyawan yang harus diselesaikan dalam kuantitas waktu yang dibatasi dan ketika karyawan mendapatkan tugas yang sulit/tidak diharapkan.
Dimaksud dengan tuntutan pekerjaan atau job demand merupakan aspek fisik, psikologis, sosial dan organisasi dari pekerjaan yang membutuhkan usaha untuk mencapainya dan berdampak pada aspek fisik atau psikologis tertentu( Prawira, 2022). Dalam pernyataan lain menunjukkan bahwa job demand merupakan segala permintaan yang harus dilaksanakan atau dipenuhi pada sebuah pekerjaan dan dibutuhkan upaya fisik dan psikologis yang secara berkelanjutan untuk memenuhinya (Stang-Rabrig et al., 2022).
Pengukuran Dalam Kepuasan Kerja
Berbagai alat ukur teah dikembangkan untuk mengukur kepuasan kerja. Diantaranya adalah Brayfield & Rothe, (1951) yang menyusun pengukuran n lima item yang menggambarkan bagaimana perasaan individu tentang pekerjaan mereka saat ini dengan skala penilaian 5 poin mulai dari sangat setuju (5) hingga sangat tidak setuju (1). Tanggapan setiap item dibuat pada peringkat 5 poin skala (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Lima item ini adalah ‘Saya merasa cukup puas dengan pekerjaan saya saat ini’, ‘Hampir setiap hari saya saya antusias dengan pekerjaan saya’, ‘Setiap hari kerja sepertinya begitu tidak akan pernah berakhir’ (skor terbalik), ‘Saya menemukan kesenangan nyata dalam pekerjaan saya’ dan ‘Saya menganggap pekerjaan saya agak tidak menyenangkan’ (skor terbalik). Dua item diberi skor terbalik sebelum dijumlahkan. Alfa Cronbach untuk skala ini adalah 0,85 (Lau, 2012). Dalam studi ini, alpha Cronbach untuk skala ini adalah 0,92. Koefisien reliabilitas untuk subskala permintaan pekerjaan adalah sebagai berikut: QD 0,745 (lima item), PD 0,899 (delapan item), ED 0,735 (empat item) dan SW 0,846 (dua item). Dalam penelitian (Bani‐Hani & Hamdan‐Mansour, 2021a) alat ukur ini digunakan dan mendapatkan koefisien reliabilitas untuk subskala adalah sebagai berikut: QD 0.735 (lima item), PD.858 (delapan item), ED.721 (empat item) dan SW.802 (dua item).
Dalam pengembangan alat ukur lain adalah dari skala Weyer et al. (1980) dalam (Kirkcaldy et al., 1989). Alat ukur ini terdiri dari empat item yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja (misalnya, “Saya memiliki pekerjaan yang benar-benar menarik”) pada format peringkat empat poin, mulai dari “Saya tidak setuju sama sekali” menjadi “Saya sepenuhnya setuju” . Alat ukur ini telah diuji dengan pengukuran alfa Cronbach sebesar 0,73. Alat ukur kepuasan kerja lainnya adalah (Prümper et al. 1995) dalam (Bani‐Hani & Hamdan‐Mansour, 2021a) yang menggunakan empat item. Alat ukur ini bertujuan untuk mengetahui respon karyawan dalam untuk menutupi dukungan sosial dari penyelia dan rekan kerja (misalnya, “Saya dapat mengandalkan penyelia saya ketika keadaan menjadi rumit” dan “Ada kohesi yang baik antara anggota tim/organisasi kami”) dengan format peringkat empat poin mulai dari “Saya tidak setuju sama sekali” hingga “Saya sepenuhnya setuju” (alfa Cronbach = 0,71).
Penelitian ini akan menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Luthans (dalam Nurbahar, 2015) yang terbagi atas aspek Tugas pokok dan fungsi kerja, Supervisi oleh pimpinan, Kesempatan untuk maju, hubungan dengan Rekan kerja, serta kondisi lingkungan kerja. Skala yang digunakan adalah skala bertingkat menggunakan 4 skor karena untuk menghindari responden memilih skor tengah. Hasil pengujian menunjukkan alpha croncbach sebesar 0,902 yang berarti nilai realibilitas tinggi.
Pengertian Kepuasan Kerja
Disampaikan oleh (Wang et al., 2020) bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan sejawat dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang ideal. Menurut (Specchia et al., 2021b) bahwa kepuasan kerja sebagai pemikiran, perasaan, dan kecenderungan tindakan seseorang, yang merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja berkaitan dengan keadaan emosional pekerja, dimana terjadi atau tidak terjadi titik temu antara segala sesuatu berupa jasa yang diberikan oleh pekerja dengan tingkat balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya sangat mempengaruhi tingkat kepuasan yang berdampak dari sikap yang ditunjukan pegawai terhadap pekerjaannya.
Menurut kepuasan kerja merupakan sekumpulan perasaan, keyakinan, dan pikiran tentang bagaimana respon seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini juga melibatkan perasaan senang atau tidak senang sebagai hasil interaksi dan penilaian karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja Dengan adanye kepuasan kerja maka seseorang bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan terpenuhi, maka karyawan merasa puas, dan sebaliknya, bila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka semangat dan gairah kerja turun, merasa bosan bekerja, tingkat kemangkiran meningkat, dan lain sebagainya (Loan, 2020).
Pengaruh perceived organizational support terhadap kinerja karyawan
Perceived organizational support merupakan tingkat di mana
karyawan merasa kesejahteraan mereka diperhatikan dengan baik oleh
perusahaan dan perusahaan menghargai kontribusi yang sudah
dilakukan karyawan untuk perusahaan.
Kinerja adalah hasil mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan
misi perusahaan melalui perencanaan strategis.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa karyawan
yang merasa diperhatikan dan dihargai kontribusinya oleh perusahaan,
karyawan akan menunjukkan kinerja terbaiknya dengan cara bekerja
keras demi mewujudkan tujuan dan misi perusahaannya.
Dengan demikian, karyawan yang memiliki tingkat perceived
organizational support yang tinggi maka tingkat kinerja karyawan juga
tinggi
Pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan
Employee engagement adalah tingkat kemauan karyawan untuk
menyatukan diri dengan pekerjaan, menunjukkan kemampuan dan
tenaga yang dimiliki untuk bekerja di perusahaan.
Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat
dengan ukuran, kuantitas dan kualitas dalam pencapaian tujuan
perusahaan.
Karyawan yang memiliki ikatan kuat, antusias dan bangga dengan
pekerjaan di perusahaan akan meningkatkan peran kerjanya untuk
keberhasilan perusahaan yang ditunjukkan dengan kualitas dan
kuantitas yang dihasilkan. Karyawan yang sudah terikat dengan
pekerjaan dan perusahaan akan menunjukkan kinerja terbaiknya demi
keberhasilan perusahaan, karena kinerja karyawan yang baik akan
mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi
employee engagement, maka kinerja karyawan juga semakin tinggi.
Pengaruh perceived organizational support terhadap employee engagement
Perceived organizational support merupakan sikap positif
karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusinya
dan mempedulikan kesejahteraan karyawan.
Employee engagement merupakan keterikatan karyawan yang
menunjukkan sikap positif individu terhadap pekerjaan, perusahaan
dan nilai-nilai perusahaan yang ditandai dengan kesungguhan,
dedikasi, penghayatan ketika melakukan pekerjaan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jika
perusahaan menghargai dan peduli dengan kesejahteraan karyawan
dengan cara memperlakukan karyawan yang satu dengan yang lainnya
itu sama (keadilan), perusahaan memberikan penghargaan atas
pencapaian kerja karyawan dan perusahaan memperhatikan
kemampuan yang dimiliki karyawan. Maka, karyawan akan merasa
berhutang budi terhadap perusahaan sehingga karyawan berkewajiban
untuk membalasnya. Balasan tersebut dapat berupa keterikatan
karyawan (employee engagement). Employee engagement yang
ditunjukkan yaitu dengan cara karyawan bersedia mengarahkan
seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyelesaikan tugas yang
diberikan, karyawan merasa pekerjaan yang dilakukannya bermakna,
dan karyawan serius dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang
diberikan.
Faktor Akibat atau Dampak Kinerja Karyawan
Faktor akibat atau dampak kinerja karyawan yaitu
memudahkan pimpinan dalam memimpin perusahaan ke tingkat
selanjutnya, mempercepat dalam memajukan perusahaan,
mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, berjalannya
strategi perusahaan serta visi dan misi perusahaan (Glints, 2018)
Faktor Penyebab Kinerja Karyawan
Menurut (Edison, Anwar, & Khomariyah, 2016), faktor
penyebab kinerja, yaitu:
1. Motivasi merupakan keinginan yang ada dalam diri seseorang
untuk melakukan pekerjaan.
2. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan
untuk karyawan atas pekerjaan yang dilakukan.
3. Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang
untuk memengaruhi tiap individu untuk bekerja sehingga dapat
mencapai tujuan.
4. Budaya perusahaan mengacu ke dalam sebuah sistem
karakteristik yang dianut anggota yang membedakan
perusahaan tersebut dari perusahaan lain.
Adapun faktor penyebab kinerja menurut (Umam, 2012), yaitu:
1. Faktor individu yang meliputi kemampuan, keterampilan,
latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan
demografi seseorang.
2. Faktor psikologi yang meliputi persepsi, peran, sikap,
kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
3. Faktor organisasi yang meliputi struktur organisasi, desain
pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan
Pengukuran Kinerja Karyawan
Variabel kinerja karyawan diukur melalui beberapa indikator
oleh (Viswesvaran & Ones, 2000), yaitu:
1. Effort yang meliputi giat dan berinisatif.
2. Job knowledge yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan,
pemahaman tugas.
3. Quality yang meliputi teliti dan akurat.
4. Quantity yang meliputi pencapaian target.
5. Compliance with rules yang meliputi paham dan taat dengan
aturan.
6. Interpersonal Competence yang meliputi kerjasama dan
hubungan baik antar karyawan.
Adapun indikator kinerja karyawan menurut (Mathis & Jackson,
2006), yaitu:
1. Kuantitas terdiri dari kemampuan mengerjakan pekerjaan
sesuai dengan target perusahaan, penetapan target dalam
pekerjaan, pemenuhan target pekerjaan.
2. Kualitas terdiri dari kemampuan melakukan pekerjaan yang
dikerjakan, pemahaman tentang pekerjaan yang dikerjakan,
menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan rapi.
3. Keandalan terdiri dari pekerjaan yang dilakukan tidak pernah
disalahkan oleh atasan, menyelesaikan pekerjaan sesuai apa
yang telah ditentukan.
4. Kehadiran terdiri dari datang tepat waktu, izin ketika
meninggalkan tempat kerja, tingkat absensi.
5. Kerja sama terdiri dari kemampuan bekerja sama dengan
rekan kerja, terbuka dengan pendapat orang lain, berusaha
menjadi orang yang dapat diandalkan.
Sedangkan menurut (Edison, Anwar, & Khomariyah, 2016)
variabel kinerja karyawan dapat diukur dengan beberapa indikator,
yaitu:
1. Terget yang meliputi fokus pada target, memantang dan
realistis, memenuhi kuantitas, pelanggan (internal dan
eksternal) puas atas kuantitas yang dihasilkan.
2. Kualitas yang meliputi kualitas sesuai dengan standar yang
sudah ditetapkan, anggota memiliki komitmen tentang
kualitas, memiliki prosedur tentang pencapaian kualitas,
pelanggan (internal dan eksternal) puas atas kualitas yang
dihasilkan.
3. Waktu yang meliputi pekerjaan selesai tepat waktu, tingkat
ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam
kerja hilang.
4. Tata asas yang meliputi dilakukan dengan cara yang benar,
transfaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Definisi Kinerja Karyawan
Menurut (Viswesvaran & Ones, 2000), kinerja karyawan
merupakan suatu tindakan, perilaku, dan hasil yang bisa diukur
sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karyawan untuk mencapai
tujuan perusahaan. Kinerja dapat pula diartikan sebagai kesuksesan
individu dalam melakukan pekerjaannya. Ukuran kesuksesan
masing-masing karyawan bergantung pada fungsi dari
pekerjaannya yang spesifik dalam bentuk aktivitas selama kurun
waktu tertentu. Dengan kata lain, ukuran kesuksesan kinerja
tersebut didasarkan pada ukuran yang berlaku dan disesuaikan
dengan jenis pekerjaannya (Umam, 2012).
Menurut (Edison, Anwar, & Khomariyah, 2016), kinerja
adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama
periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika ada kinerja yang tidak
efektif pada setiap tingkatan harus dipandang sebagai suatu isyarat
bagi manajemen untuk melakukan koreksi terhadap setiap elemen
perusahaan.
Menurut (Mathis & Jackson, 2006), kinerja merupakan
suatu hal yang sudah dilaksanakan ataupun yang tidak
dilaksanakan oleh karyawan.
Berdasarkan paparan dari pendapat-pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditunjukkan
individu sebagai hasil dari kerja keras sesuai dengan perannya
dalam perusahaan
Faktor Akibat atau Dampak Keterikatan Karyawan (Employee Engagement)
Menurut (Saks, 2006) mengemukakan konsekuensi dari
keterikatan karyawan sebagai berikut:
1. Kinerja
Karyawan yang memiliki ikatan kuat dengan perusahaan,
merasa nyaman dan senang dengan kondisi lingkungan kerja
akan meningkatkan kinerja karyawan sehingga keberhasilan
perusahaan dapat tercapai.
2. Kepuasan kerja
Ketika karyawan terikat dengan pekerjaan dan organisasi,
karyawan akan menunjukkan seluruh kemampuannya dalam
pekerjaan sehingga karyawan puas dengan apa yang mereka
kerjakan.
3. Komitmen organisasi
Sering kali karyawan yang merasa senang dengan pekerjaan
dan organisasinya, karyawan akan tetap bertahan meskipun
banyak tawaran kerja ditempat lain.
4. Turnover
Employee engagement mengakibatkan tingkat turnover
rendah
Faktor Penyebab Keterikatan Karyawan (Employee Engagement)
Faktor penyebab employee engagement menurut (Saks, 2006),
antara lain:
1. Karakteristik Pekerjaan
Ada lima karakteristik yang membentuk karyawan menjadi
lebih terikat yaitu karateristik pekerjaan yang menantang,
bervariasi, perlu keterampilan, bebas dalam mengambil
keputusan pribadi dan kesempatan untuk membuat kontribusi
yang penting.
2. Perceived Organizational Support
Persepsi dukungan organisasi merupakan variabel yang
penting dalam dukungan sosial. Faktor ini dapat
menumbuhkan persepsi karyawan bahwa organisasi
menghargai konstribusi karyawan dan peduli dengan
kesejahteraan mereka. Karyawan yang terikat dengan
pekerjaan dan organisasi mereka didasari adanya norma timbal
balik demi mencapai tujuan organisasi.
3. Pengakuan dan Penghargaan
Karyawan akan lebih terikat dengan pekerjaannya saat
karyawan mempresepsikan nilai yang lebih besar dari
penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang dilakukan
karyawan.
4. Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural berhubungan dengan hal-hal yang
digunakan organisasi guna mendistribusikan hasil dan sumber
daya organisasi kepada karyawannya.
5. Keadilan Distributif
Keadilan distributif yaitu persepsi yang ditandai dengan
jumlah dan pemberian penghargaan diantara individu.
Jika karyawan merasa dirinya diperlakukan secara adil,
karyawan akan berusaha bekerja keras dengan meningkatkan
keterikatan yang lebih tinggi. Namun, jika karyawan merasa
dirinya tidak diperlakukan secara adil maka karyawan akan
cenderung untuk menarik diri dan disengaged dari pekerjaannya.
Dengan adanya keadilan prosedural dan keadilan distributif mampu
membentuk perilaku terikat pada karyawan.
Definisi Keterikatan Karyawan (Employee Engagement)
Menurut (Pringgabayu & Keizer, 2017) menjelaskan bahwa
keterikatan karyawan (employee engagement) mengacu pada
keadaan perasaan, dan pemikiran yang sungguh-sungguh serta
konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan di dalam
perusahaan. Karyawan yang mempunyai tingkat engagement
tinggi akan memiliki keterikatan emosi yang tinggi terhadap
organisasi sehingga akan berpengaruh dalam menyelesaikan
pekerjaan dan cenderung memiliki kualitas kerja sesuai dengan
harapan (Cendani & Tjahjaningsih, 2015).
Employee engagement menurut (Siswono & Sim, 2016)
didefinisikan sebagai penghayatan seorang karyawan terhadap
tujuan dan pemusatan energi, yang muncul dalam bentuk
ketrampilan, usaha, dan kegigihan yang mengarah pada tujuan
organisasi.
Menurut Robbins dan Judge, 2015 (dalam Ariarni &
Afrianty, 2017) employee engagement adalah keterikatan
karyawan, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang
dilakukan. Karyawan yang mempunyai ikatan kuat dengan
perusahaan serta merasa nyaman dan senang dengan hal-hal yang
ada di lingkungan kerjanya maupun tanggung jawab tugas yang
dimiliki maka karyawan bisa meningkatkan kinerja guna
mendukung keberhasilan perusahaan.
Menurut (Schaufeli & Bakker, 2006) mendefinisikan
employee engagement sebagai pikiran baik dalam menyelesaikan
pekerjaan yang dicirikan dengan kekuatan energi dan mental
ketika bekerja (vigor), berpartisipasi saat bekerja (dedication),
serta fokus dan senang dalam bekerja (absorption).
Berdasarkan paparan dari pendapat-pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa employee engagement merupakan keterikatan
karyawan yang menunjukkan sikap positif seorang karyawan
terhadap pekerjaan, perusahaan dan nilai-nilai perusahaan yang
ditandai oleh kesungguhan, dedikasi, penghayatan ketika
melakukan pekerjaan
Pengaruh Kualitas Situs Web dan Kepercayaan terhadap Niat Pembelian Ulang Pada Toko Online
Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruihi seseorang untuk
melakukan pembelian produk secara online. Pemilik toko online harus
mengetahui dan memahami keinginan konsumen agar percaya dan kemudian
mau membeli kembali sehingga menjadi pelanggan yang loyal. Menurut Sadeh
et al (2011) pemilik toko online harus memberikan pelayanan terbaik mereka
dengan cara memperhatikan kualitas situs website (website quality) untuk
menyakinkan pengunjung dan mendapatkan kepercayaan (trust) dan
selanjutnya menimbulkan loyalitas (loyalty) pelanggan.
Pentingnya kualitas situs website dan kepercayaan sebagai faktor yang akan
mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan pembelian ulang pada toko
online, dikemukakan oleh Adinata (2015) bahwa website yang bermutu adalah
yang dalam disainnya memudahkan interaksi dengan konsumen dan disainnya
dengan tampilan yang menarik hingga menjadi daya tarik penting yang akan
mempengaruhi kepercayaan dalam pembelian konsumen melalui internet.
Selanjutnya kepercayaan yang sudah melekat di benak konsumen dapat
memudahkan konsumen tersebut dalam melakukan pembelian ulang.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pentingnya kualitas
situs website dan kepercayaan dalam membentuk niat pembelian ulang secara
online. Hasil penelitian Adityo (2011) menemukan jika kepercayaan,
kemudahan dan kualitas informasi terbukti secara signifikan mempengaruhi
keputusan pembelian ulang secara online di situs Kaskus. Selain itu hasil
penelitian Adinata (2015) menemukan bahwa kualitas situs website
berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan konsumen di situs OLX
Indonesia dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat ulang
konsumen secara online di situs Olx Indonesia.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen
terutama berkaitan dengan situs website sebagai media belanja online. Hasil
penelitian Agung (2008) pada konsumen Bukalapak.com mengemukakan
beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam kepercayaan pelanggan pada
situs yaitu:
a. Tingkat keamanan (security) pada peritelonline Bukalapak.com memiliki
pengaruhterhadap brand trust.
b. Tingkat privacy yang didapatkan konsumenketika bertransaksi dengan pada
peritel onlineBukalapak.com berpengaruh terhadap kepercayaankonsumen
pada Bukalapak.com.
c. Nama Bukalapak.com yang dipersepsikankonsumen memiliki pengaruh
terhadapkepercayaan konsumen.
d. Informasi yang diterima oleh konsumen darikonsumen lain atau berbagai
sumber lain(word of mouth) memiliki pengaruh terhadapkepercayaan
konsumen pada mereksitus peritel onlineBukalapak.com.
e. Tingkat pengalaman yang dimiliki oleh konsumen(experience) dalam
berinteraksi denganBukalapak.com berpengaruh terhadapkepercayaan
konsumen terhadap Bukalapak.com.
f. Berbagai Informasi yang diberikan olehBukalapak.com kepada konsumen
mempengaruhiseberapa tinggi kepercayaan konsumenpada merek
bersangkutan
g. Kepercayaan konsumen terhadap merek Bukalapak.com berpengaruh
terhadap komitmenkonsumen untuk menjalin kerja sama denganBukalapak.com
Ferrinadewi (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga aktivitas yang
dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menumbuhkan kepercayaan
konsumen yaitu :
a. Achieving result
Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen yang harus
dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen.
b. Acting with integrity
Yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi antara ucapan
dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan faktor kunci
bagi salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan pihak lain.
c. Demonstrate concern
Yaitu kemampuan pelaku usaha untuk menunjukkan perhatiannya kepada
konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian konsumen jika
menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan
dengan merek
Lebih lanjut Wibowo (2015) mengemukakan bahwa bagi pelaku
online penting untuk menyajikan informasi yang benar dan jujur terkait barang
atau jasa yang akan diual. Kejujuran akan produk yang ditawarkan kepada
pelanggan, pastikan pelanggan mendapatkan informasi barang yang benarbenar sesuai dengan detail barang yang dijual, hal ini bertujuan untuk menjaga
kepercayaan pelanggan terhadap toko online tersebut. Berkaitan dengan
kepercayaan konsumen dalam melakukan belanja online maka McKnight et al
(2002b) menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepercayaan konsumen dalam berbelanja di situs jual beli online yaitu
perceived web vendor reputation, dan perceived web site quality.
a. Perceived web vendor reputation
Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual
berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat
menjadi penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen
terhadap penjual karena konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi
dengan penjual, Reputasi dari mulut ke mulut yang juga dapat menjadi
kunci ketertarikan konsumen. Informasi positif yang didengar oleh
konsumen tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan
ketidakamanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat membantu
meningkatkan kepercayaan konsumen tentang kompetensi, benevolence,
dan integritas pada penjual.
b. Perceived web site quality
Perceived web site quality yaitu persepsi akan kualitas situs dari toko maya.
Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang terbentuk
Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat
dikemukakan jika berbeda dengan bisnis konvensional (offline), bisnis online
membutuhkan cara khusus agar pelanggan percaya. Sebab, jika pada transaksi
offline penjual dan pembeli bisa bertemu muka sehingga bisa melihat langsung
secara jelas fisik produk yang ditawarkan, maka di bisnis\ online produk yang
dita warkan hanya berupa foto dan spesifikasi produk
Indikator Kualitas Situs Website
Suatu website online shopping yang baik adalah yang menyediakan
petunjuk cara bertransaksi online, mulai dari cara pembayaran, dan fitur pengisian
form pembelian, serta informasi-informasi yang disajikan pada website online shop
sebaiknya mencakup informasi berkaitan dengan produk dan jasa yang ada pada
website online shopping(Adinata, 2015). Informasi tersebut sebaiknya berguna dan
relevan dalam memprediksi kualitas dan kegunaan produk atau jasa. Untuk
memuaskan kebutuhan informasi konsumen/pembeli online, informasi produk dan
jasa harus up-to-date, membantu pembeli online dalam membuat keputusan,
konsisten, dan mudah dipahami. Didalam kualitas website, kemudahan dalam
menggunakan website adalah sebagai suatu pengalaman pengguna dalam
berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat
mengoperasikannya dengan mudah dan cepat. Menurut Adinata (2015) bahwa
terdapat tiga dimensi dalam kualitas situs website, antara lain:
a. Kegunaan adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan site, seperti
penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan gambaran yang
disampaikan kepada pengguna.
b. Kualitas informasi adalah mutu dari isi yang terdapat pada situs, pantas
tidaknya informasi untuk tujuan pengguna seperti akurasi, format dan
keterkaitannya.
c. Kualitas interaksi pelayanan adalah mutu dari interaksi pelayanan yang
dialami oleh pengguna ketika mereka menyelidiki kedalam site lebih dalam,
yang terwujud dengan kepercayaan dan empati sebagai contoh isu dari
keamanan transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan
komunikasi dengan pemilik sit
Pendapat lain dikemukakan oleh Agustin dan Koehartono (2014)
bahwa karakteristikwebsite didefinisikan sebagai atribut yang dipertimbangkan
konsumen dalam melakukan penilaian pada website suatu toko online.
Karakteristik website diukur menggunakan lima dimensi yaitu:
a. Kenyamanan belanja.
Dalam berbelanja melalui media online, konsumen mengharapkan
bahwa proses pembelanjaan atau pembelian akan memperoleh kemudahan.
Kemudahan tersebut akan menyebabkan konsumen merasa nyaman dengan
penggunaan suatu situs atau web dari toko online tertentu. Menurut
Trisnawati et al (2012) kemudahan penggunaan (perceived ease of use)
adalah dimana konsumen merasakan bahwa belanja di toko berbasis web
akan meningkatkan belanjanya serta sejauhmana konsumen merasakan
kemudahan interaksi dengan situs web dan dan dapat menerima informasi
produk yang ia butuhkan. Pada penelitian Trisnawati et al (2012) indikator
dari kemudahan penggunaan (perceived ease of use) meliputi kemudahan
situs, kemudahan berinteraksi dan kemudahan menemukan produk.
Kenyamanan konsumen dalam berbelanja melalui media online
dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014) dapat diukur dengan
indikator berikut:
1) Merasa nyaman saat berbelanja di bisnis online. Dalam berbelanja,
konsumen berharap dapat berbelanja dengan caranyanya sendiri. Dengan
berbelanja melalui media online, konsumen dapat memilih produk sesuai
dengan keinginan dan kebutuhannya tanpa harus terbatas oleh waktu.
2) Dapat menghemat waktu dengan berbelanja melalui media online.
Konsumen dewasa ini memiliki aktivtas yang tinggi. Kondisi ini
menyebabkan konsumen tidak memiliki banyak waktu luang untuk
berbelanja. Dengan berbelanja secara online, konsumen dapat melakukan
penghematan waktu.
3) Bisnis online memiliki prosedur pemesanan yang mudah. Untuk
meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja, pihak
manajemen harus menciptakan prosedur pemesanan atau pembelian yang
mudah.
4) Berbelanja di bisnis online tidak memerlukan banyak bantuan dari orang
lain atau perusahaan. Tata cara pemesanan produk yang detail dan
mudah untuk dipahami menyebabkan konsumen merasa nyaman karena
tidak mengalami kesulitan dalam memesan atau membeli produk hingga
konsumen tidak membutuhkan petunjuk dari orang lain atau perusahaan
yang bersangkutan.
5) Cara mengakses website bisnis online mudah untuk dipelajari.
Kemudahan untuk mencari atau mengakses suatu situs memberikan
suatu kenyamanan bagi konsumen khususnya untuk mencari produk
yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, penting bagi sebuah bisnis online untuk
mudah diakses konsumen.
6) Sistem yang digunakan pada bisnis online sederhana. Sistem pemesanan
dan transaksi pembelian yang mudah dan sederhana memberikan
kontribusi pada kenyamanan konsumen berbelanja di bisnis online.
7) Dapat membeli produk secara eceran di bisnis online. Kesediaan suatu
bisnis online untuk melayani konsumen yang membeli suatu produk
dalam jumlah yang sedikit (kecil) akan membuat konsumen merasa
nyaman berbelanja pada suatu bisnis online.
b. Desain situs.
Situs dengan desain yang menarik akan lebih disukai konsumen. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu mendesain website
perusahaan dengan lebih menarik. Desain situs dari penelitian Agustin dan
Koehartono (2014) diukur dengan indikator berikut:
1) Desain website bisnis online menarik secara visual. Salah satu daya tarik
suatu website adalah tingkat kemenarikan secara visual. Semakin
menarik suatu website akan semakin tinggi kemungkinannya untuk
dikunjungi konsumen.
2) Bisnis online memiliki banyak pilihan produk yang dijual. Konsumen
mengharapkan dapat membeli berbagai macam kebutuhannya dari
sebuah toko termasuk toko yang ada dalam bisnis online. Hal ini
menunjukkan bahwa, suatu toko online yang memiliki banyak produk
yang dijual akan semakin diminati konsumen.
3) Website dari bisnis online memiliki penampilan yang profesional. Salah
satu bentuk kepercayaan konsumen pada bisnis online jika bisnis online
tersebut memiliki penampilan yang profesional karena akan memberikan
image positif bagi konsumen terhadap suatu bisnis online.
4) Cepat dan mudah dalam transaksi di bisnis online. Salah satu
persayaratan transaksi pembelian dewasa ini adalah cepat dan mudah.
Kemudahan dan kecepatan transaksi pembelian di suatu bisnis online
akan memberikan kontribusi pada tingginya minat konsumen untuk
berbelanja pada suatu bisnis online.
5) Desain website bisnis online mudah untuk dipahami. Desain suatu
website bisnis online harus mudah untuk dipahami yaitu memiliki
tampilan visual yang menggambarkan produk atau jasa layanan yang
dijual. Semakin mudah suatu website untuk dipahami konsumen akan
memberikan kontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen pada
suatu bisnis online.
6) Bisnis online menampilkan produk dengan jelas. Minat konsumen untuk
membeli suatu produk akan semakin besar jika dapat melihat tampilan
visual dari produk yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan
suatu bisnis online untuk menampilkan produk dengan jelas akan
memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian
konsumen.
7) Bisnis online memiliki desain website yang konsisten. Perubahan desain
suatu situs/website merupakan suatu hal yang wajar. Namun perlu
dipahami bahwa perubahan suatu desain website yang ekstrem akan
membingungkan konsumen.
c. Informatif.
Informasi yang disajikan salam suatu website harus mampu memberikan
informasi secara detail tentang produk yang dijual, cara pemakaian, dan lain
sebagainya. Dimensi informatif dari penelitian Agustin dan Koehartono
(2014) diukur dengan indikator berikut:
1) Bisnis online menyediakan informasi yang banyak. Semakin banyak
informasi mengenai produk yang dijual oleh suatu bisnis online akan
memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui karakteristik
dari produk yang dijual.
2) Bisnis online menyediakan informasi yang akurat. Konsumen
mengharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dari suatu
produk yang dijual oleh suatu bisnis online sebelum mengambil
keputusan pembelian mereka.
3) Bisnis online menyediakan beragam informasi (pembayaran,
pengiriman). Cara pembayaran dan pengiriman barang merupakan salah
satu faktor penting yang memberikan kontribusi pada pengambilan
keputusan pembelian konsumen.
4) Bisnis online menyediakan informasi dengan baik. Suatu bisnis online
yang baik harus mampu menyediakan informasi mengenai segala macam
hal (produk, harga, cara pembayaran, pengiriman, dll) dengan lengkap.
5) Bisnis online menyediakan informasi yang bermanfaat. Informasi yang
disediakan pihak manajemen bisnis online dilakukan dengan tujuan
untuk memberikan manfaat lebih bagi calon konsumen.
d. Keamanan
Pada saat melakukan pembelian melalui media online, ada beberapa data
konsumen yang diketahui oleh penjual. Oleh sebab itu, penjual diharuskan
dapat menjaga kerahasiaan identitas pembeli. Selain itu, pihak penjual juga
harus memberikan jaminan bahwa transaksi pembelian berlangsung secara
aman. Dimensi kemanan dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014)
diukur dengan indikator berikut:
2) Merasa aman dalam transaksi dengan bisnis online. Dewasa ini banyak
perusahaan yang melanggar etika dalam berbisnis. Konsumen lebih
mengutamakan berbisnis dengan bisnis online yang mampu menjamin
kemanan transaksi.
3) Bisnis online menjaga privasi konsumen dalam transaksi. Banyak
informasi pribadi konsumen yang dapat diakses melalui media online.
Suatu bisnis harus dapat menjaga privasi konsumen.
4) Bisnis online tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen.
Bisnis yang beretika adalah kemampuan salah satu pihak (bisnis online)
untuk tidak menyalahgunakan informasi konsumen.
5) Bisnis online tidak memberikan informasi konsumen ke situs lain tanpa
izin. Kecanggihan teknologi informasi menyebabkan tingginya
penyebaran informasi data diri konsumen di dunia maya. Suatu bisnis
online tidak dapat sewenang-wenang menyebarkan informasi konsumen
ke situs yang lainnya.
6) Bisnis online mencegah kebocoran informasi kartu kredit pelanggan.
Transaksi dalam bisnis online biasanya dilakukan dengan menggunakan
kartu kredit. Pihak manajemen bisnis online harus dapat mencegah
kebocoran informasi kartu kredit konsumen.
7) Bisnis online ini mencegah kebocoran e-mail pelanggan. Pihak pemasar
harus menjaga kerahasian konsumen salah satunya adalah tidak
memberikan informasi alamat e-mail konsumen pada pihak lain.
8) Bisnis online menjaga keakurasian transaksi pembayaran. Tagihan yang
harus dibayar konsumen harus sesuai dengan produk yang dibelinya.
Oleh sebab itu, keakuratan transaksi pembayaran merupakan salah satu
syarat mutlak untuk dipenuhi.
e. Komunikasi
Dalam proses pembelian, konsumen terkadang membutuhkan minformasi
secara langsung dengan penjual. Berdasarkan hal tersebut maka alamat atau
nomor telepon penjual sebaiknya mudah untuk dihubungi. Dimensi
komunikasi dari penelitian Agustin dan Koehartono (2014) diukur dengan
indikator berikut:
1) Konsumen bebas untuk berbicara tentang ide atau keluhan dengan bisnis
online. Masukan dari konsumen pada dasarnya merupakan salah satu cara
untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik. Berdasarkan hal
tersebut maka penting bagi pihak manajemen bisnis online untuk mau
menerima ide atau masukan dari konsumen.
2) Bisnis online memiliki sistem FAQ yang baik. Konsumen mengharapkan
memperoleh jawaban atas pertanyaan mereka pada suatu binsis online.
Semakin banyak ferekuensi jawaban dari pihak manajemen bisnis online
semakin baik kualitas komunikasi yang dijalin dengan konsumen.
3) Pelanggan aktif dapat meninjau produk yang dijual di bisnis online.
Suatu bisnis online yang baik harus mampu memberikan atau
menyampaikan produk-produk baru yang dijualnya. Hal ini akan menjadi
efektif saat konsumen juga rajin melihat produk-produk yang
ditawarkan.
4) Bisnis online memberikan kebebasan bertukar pendapat antara
pelanggan. Dalam bisnis online, konsumen dapat pula berinterkasi
dengan konsumen lain. Kemudahan konsumen untuk berinteraksi dengan
konsumen lain akan memberikan kontribusi pada kepercayaan konsumen
pada suatu bisnis online.
5) Bisnis online menyediakan e-mail dan alamat perusahaan dengan jelas.
Untuk menyampaikan keluhan maupun saran pihak manajemen bisnis
online sebaiknya memberikan sarana seperti alamat e-mail dan alamat
perusahaan yang jelas.
Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan
bahwa terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kualitas situs website.
Pemilik onlineshop harus terus meningkatkan kualitas website yang dimiliki,
seperti kemudahan mengakses, kemudahan mengoperasikan, terbebas dari
hacker, dan contact person yang selalu bisa dihubungi. Dengan kualitas situs
web yang lebih baik akan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi dan
pada akhirnya akan menghasilkan pelanggan yang loyal terhadap perusahaan.
Kualitas Audit
Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan
audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit
secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan
bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk
memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitas
atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan
yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus
memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan
pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran
atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan sehingga akuntabilitas
dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang
auditor.
Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban
(akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam
menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012).
Teori Keagenan (Agency Theory)
Penelitian Resti (2014) menyatakan teori keagenan (agency theory) adalah
teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan
pemilik perusahaan yaitu teori keagenan. Teori keagenan berusaha menjelaskan
hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan).
Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih
(perusahaan) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama
prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang
terbaik bagi prinsipal.
Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Resti
(2014) teori ini mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen
selaku agen dan pemilik serta entitas lain dan kontrak (misal akuntan publik) selaku
prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen,
yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan
dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan
laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering kali
terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat
laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau
meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan
keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian
dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu
akuntan publik atau auditor independen
Keterbatasan Pengendalian Intern
Azhar Susanto (2008:110) dalam bukunya Sistem Informasi
Akuntansimengemukakan bahwa ada beberapa keterbatasan dari pengendalian
intern, sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi, yaitu:
1. Kesalahan (error)
Kesalahan dapat muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang
salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Kolusi
Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk
melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja. Meskipun
dimungkinkan menerapkan kebijakan prosedur untuk mendeteksi pencurian
dimana kolusi terjadi, kebanyakan manajer lebih mempertimbangkan upaya
menggunakan karyawan yang baik dan membuatnya puas terhadap
pekerjaannya. Hal ini dianggap mengurangi keinginan untuk mencuri dan
kolusi. Umumnya akuntan dan para manajer mengakui bahwa bila kolusi
terjadi maka pengendalian yang ada tidak akan efektif dalam
menghindarinya.
3. Penyimpangan manajemen
Karena manajemen suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas
dibandingkan dengan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada
tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
Penyimpangan yang dilakukan oleh manajer seperti kolusi sulit untuk
dicegah dengan berbagai alasan. Langkah yang dilakukan adalah dengan
mengerjakan manajer yang baik dan memberikan kompensasi yang layak
agar memberikan kinerja yang baik. Kemungkinan terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer adalah rendahnya kualitas
pengendalian intern.
4. Manfaat dan biaya
Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa
biaya pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya.
Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang memberikan
manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan
pengendalian tersebut
Unsur-Unsur Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern dibuat untuk mencapai tujuan dari
pengendalian intern. Krismiaji (2010:223) mengutip komponen model
pengendalian intern yang dikeluarkan oleh Committe of Sponsoring Organization
(COSO) yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian
Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan meliputi atribut
individu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi dan lingkungan
tempat karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerak
organisasidan merupakan fondasi untuk komponen lainnya. AICPA
mengidentifikasikan tujuh faktor penting untuk sebuah lingkungan
pengendalian, faktor-faktor tersebut yaitu :
1. Komitmen terhadap nilai integritas dan nilai etika
2. Filosofi dan gaya operasi manajemen
3. Struktur organisasi (Organizational structure)
4. Komite audit (The audit comitee of the board of directors)
5. Metoda penetapan wewenang dan tanggung jawab (methode of assigning
authority and responsibillity)
6. Praktik dan kebijakan tentang sumberdaya manusia (Human policies and
practicies)
7. Pengaruh eksternal (external influences)
2) Aktivitas Pengendalian
Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan
melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat
menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi
ancaman-ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
secara efektif. Umumnya aktivitas pengendalian dapat dikelompokan
menjadi lima kelompok sebagai berikut :
1. Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi
2. Pemisahan tugas
3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
4. Perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan
catatan
5. Pengecekan independen terhadap kinerja
3) Pengukuran Risiko
Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko
yangdihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan
serangkaian tujuan, yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi,
pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat
beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi harus pula menetapkan
mekanisme untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risikorisiko terkait.
4) Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem
tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan
menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan
mengendalikan kegiatan organisasi.
5) Pemantauan
Seluruh proses bisnis harus dipantau dan dilakukan modifikasi sepenuhnya.
Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika
kondisinya menghendaki perubahan. Ada beberapa metoda kunci (pokok)
dalam melakukan pemantauan kinerja, yaitu :
1. Supervisi yang efektif
2. Pelaporan pertanggungjawaban
3. Internal auditing
Tujuan Pengendalian Intern
Krismiaji (2010:215) berpendapat bahwa tujuan dilakukannya pengendalian
adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul
antara lain karena sebab-sebab sebagai berikut:
1. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros.
2. Keputusan manajemen yang tidak baik.
3. Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data.
4. Kehilangan atau kerusakan catatan yang secara tidak sengaja.
5. Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan.
6. Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para
karyawan.
7. Perubahan secara tidak sah terhadap Sistem Informasi Akuntansi atau
komponen-komponennya.
Sedangkan menurut Ersa Tri Wahyuni dkk (2009:389) dalam
bukuPengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia menyatakan bahwa
“Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang
memadai bahwa (1) aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan
bisnis, (2) informasi bisnis akurat, dan (3) karyawan mematuhi hukum dan
peraturan yang berlaku”.
Adapun Jerry J. Weygandt (2007:454) menyatakan bahwa, Pengendalian
internal (internal control) mencakup rencana organisasi serta metode-metode
terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk:
1. Melindungi aset dari pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan oleh
karyawan.
2. Meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi. Hal ini
dapat dilakukan dengan menurunkan risiko kesalahan (kesalahan yang tidak
disengaja dan ketidakteraturan (kesalahan yang disengaja dan
kesalahpahaman) dalam proses akuntansinya.
Pengertian Pengendalian Intern
Krismiaji (2010:218) mengatakan bahwa pengendalian intern (internal
control) adalah
“rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau
melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat
dipercaya,memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan
manajemen”
Selain itu, Krismiaji (2010:222) mengutip definisi pengendalian intern
menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) yaitu:
“pengendalian intern adalah proses yang diterapkan oleh dewan
direktur,manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa
tujuan pengendalian berikut ini dapat dicapai, yaitu”:
1. Efektifitas dan efisiensi operasi
2. Daya andal pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan Mulyadi (2008:163) mengatakan bahwa:
“sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode,
danukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
Jenis – jenis pendapat audit
Di dalam SA (Standar Auditing) Seksi 508 paragraf 10 (2001)
menurutKomite Standar Auditing IAI, ada lima jenis laporan audit yang
diterbitkan oleh Auditor:
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah pendapat yang
dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang
Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (Unqualified Opinion with
explanatory language).
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu
paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan
audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian
atas laporan keuangan.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Dalam pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan
tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat auditor menyatakan bahwa
ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan
Standar atas pelaporan
Guy, Alderman, dan Winters (2003) mengungkapkan bahwa laporan auditor
merupakan poduk utama dari suatu proses audit dalam bukunya yang berjudul
Auditing. Ada empat standar pelaporan dari standar auditing yang berlaku umum
yaitu :
1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai
dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip – prinsip semacam
itu tidak diobservasi secara konsisten pada peridoe berjalan dalam kaitannya
dengan priode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang
sebagai kepastian yang layak, kecuali dinyatakan lain dalam laporan.
4. Laporan harus memuat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan
secara keseluruhan atau asersi yang mengakibatkan suatu pendapat tidak
dapat diberikan.
Pelaksanaan Pengujian Audit
Mulyadi (2012) mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Auditing
secara garis besar terdapat tiga golongan yang dapat dilakukan atas pelaksanaan
pengujian audit oleh seorang auditor professional, yaitu:
1. Pengujian Analitik
Pengujian pada tahap awal yang dilakukan oleh auditor ialah melakukan
pengujian analitik, dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan
antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian analitik
dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien juga
untuk menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Karena
sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam
terhadap objek audit, auditor harus memperoleh gambaran yang menyeluruh
mengenai perusahaan yang diaudit.
2. Pengujian Pengendalian
Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, mutu
pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, karyawan yang
melaksanakan aktivitas pengendalian yang ditetapkan, merupakan informasi
yang dibutuhkan oleh seorang auditor professional untuk melakukan
pengujian pengendalian yang tujuannya untuk memverifikasi efektivitas
pengendalian intern klien.
3. Pengujian substantive
Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk
menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
Prosedur pengujian substantif meliputi:
a. Pengujian materialitas
b. Membuat vouching atas saldo piutang usaha
Perencanaan Audit
Mulyadi (2012) mengungkapkan tahap kedua setelah auditor menerima
perikatan audit dari kliennya ialah merencanakan audit. Ada tujuh tahap yang
harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya:
1. Memahami bisnis dan industri klien
Pemahaman atas bisnis klien memberikan panduan penting tentang sumber
informasi bagi auditor untuk memahami bisnis dan industri klien.
2. Melaksanakan prosedur analitik
Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang harus dibuat, menganalisa
data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan, menyelidiki perbedaan
signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut,
menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit.
Merupakan beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam prosedur
analitik.
3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal
Ada dua tingkat yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam materialitas
awal yaitu pertama, tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun.
Materialitas pada tingkat laporan keuangan diterapkan oleh auditor karena
pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan
keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun pun penting karena
auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun.
4. Mempertimbangkan risiko bawaan
Beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam setiap tahap
proses auditnya yaitu, perencanaan audit, pehaman dan pengujian
pengendalian intern, penaksiran risiko pengendalian, pelaksanaan pengujian
substantif, penetapan risiko deteksi, penerbitan laporan keuangan, dan yang
terakhir penilaian risiko audit.
5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal,
jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertamaAuditor harus
menentukan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan
akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara
konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan.
6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan
Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit terhadap
asersi individual atau golongan transaksi. Ada dua strategi yaitu Primaliry
substantive approach dan lower assessed level of control risk approach.
7. Memahami pengendalian intern klien
Mempelajari unsur – unsur pengendalian intern yang berlaku merupakan
langkah awal dalam memahami pengendalian intern klien, selanjutnya
adalah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern dengan
menentukan kekuatan dan kelamahan pengendalian intern tersebut.
Penerimaan Perikatan Audit
Perikatan adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan
suatu ikatan perjanjian. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan
ialah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari
calon klien atau untuk melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari
klien yang berulang. Mulyadi (2012) mengungkapkan dalam perikatan perjanjian
tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor
dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan
kompetensi professional yang dimilikinya.
Ada enam unsur yang ditempuh auditor untuk mempertimbangkan
penerimaan klien :
1. Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa.
Mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi tentang
stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, serta mengevaluasi
kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit.
Merupakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam
mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
2. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit.
Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus
mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki
kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut.
3. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran professionalnya
dengan kecermatan dan keseksamaan.
Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran professional auditor
ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan
melaksanakan audit.
4. Mengevaluasi independensi
Auditor juga harus memastikan bahwa setiap professional yang menjadi
anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan
independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu
dari delapan golongan informasi.
5. Mengevaluasi integritas manajemen
Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk
mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapat keyakinan
bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan
keuangan yang diaudit bebas dari salah saji.
6. Membuat surat perikatan audit
Surat perikatan audit dibuat oleh auditornya untuk kliennya yang berfungsi
untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas
penunjukkan oleh klien.
Jenis – jenis Auditing
Agoes (2012:10) mengungkapkan jenis audit dapat dibedakan dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan dalam bukunya yang berjudul Auditing yaitu :
Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor
akuntan publik independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik
independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan
pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Standar Auditing
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar
Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum:
1. Standar Umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
3. Standar Pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2) Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan
Definisi Audit
Arens, Elder, Beasley (2011:3) mengungkapkan pengertian auditing dalam
bukunya yang berjudul Auditing dan Pelayanan yaitu :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information
to determine and report on the degree of correspondence between the
information and established criteria. Auditing shpuld be done by a
competent, independent person”.
Konrath (2002:5) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing: A Risk Analysis Approach yaitu :
“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan
mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan – kegiatan ekonomi
untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria
yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak –
pihak yang berkepentingan”.
Agoes (2012:4) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik
yaitu :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
management, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Mulyadi (2013:9) mengungkapkan pengertian audit dalam bukunya yang
berjudul Auditing yaitu :
“Proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.
Prosedur Audit Kas dan Setara Kas
Menurut Mulyadi (2016:4) bahwa prosedur merupakan urutan klerikal
yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu departemen, yang dibuat
dengan tujuan sebagai jaminan atas penanganan transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang.
Prosedur audit kas merupakan langkah – langkah untuk menilai suatu
kebenaran atas bukti – bukti yang berkaitan dengan kas serta melaporkan
apakah bukti – bukti kas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan. Adapun uji substantif yang dilakukan untuk melaksanakan
prosedur kas dan setara kas. Tujuan dari pengujian substantif atas kas dan
setara kas adalah:
1. Mendapat keyakinan mengenai keandalan informasi catatan akuntansi
yang terkait dengan kas
2. Membuktikan bahwa keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang
berkaitan dengan kas yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan.
3. Membuktikan bahwa akun kas yang terdapat di dalam laporan posisi
keuangan benar – benar milik klien.
4. Membuktikan kewajaran atas penilaian, penyajian, dan pengungkapan
kas yang terdapat di laporan posisi keuangan.
Tujuan Pemeriksaan Kas dan Setara Kas
1. Untuk mengecek apakah terdapat internal kontrol yang baik terhadap
kas dan setara kas beserta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran
kas bank.
2. Untuk mengecek apakah saldo atas kas dan setara kas yang berada di
neraca per tanggal neraca benar – benar ada dan dimiliki perusahaan
(existence).
3. Untuk mengecek apakah semua transaksi yang ada benar – benar terjadi
dan tidak ada transaksi yang dibuat – buat (occurance).
4. Untuk mengecek apakah transaksi dan waktunya telah dicatat secara
tepat dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas sehingga tidak ada
transaksi yang dihapus atau dihilangkan (completeness).
5. Untuk mengecek bahwa tidak ada kesalahan dalam perhitungan
sistematis, tidak ada kesalahan dalam memposting kedalam buku
penerimaan dan pengeluaran kas, klasifikasi (accuracy, posting, and
summarization, and classification).
6. Untuk mengecek apakah terdapat adanya pembatasan untuk penggunaan
saldo kas dan setara kas.
7. Untuk mengecek jika ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing,
apakah saldo tersebut telah di ubah atau dikonversikan ke dalam Rupiah
dan menggunakannya dalam kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi telah dibebankan atau
dikreditkan ke dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.
8. Untuk mengecek apakah penyajiannya dalam neraca telah sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS)
Internal Kontrol atas Kas
Untuk menjaga kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi
kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas.
Adapun perlakuan internal kontrol yang baik terhadap kas dan setara kas
serta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas bank, yaitu:
a. Melakukan pembagiaan tugas dan tanggung jawab antara yang
mengeluarkan dan menerima kas dengan yang melakukan pencatatan,
pengeluaran dan penerimaan kas bank.
b. Dalam membuat rekonsiliasi bank, karyawannya harus berbeda dengan
karyawan yang mengerjakan buku bank. Dan rekonsiliasi bank harus
dibuat setiap bulannya dan kepala bagian akuntansi akan mereview.
c. Saat mengelola kas kecil, menggunakan metode imprest fund system.
d. Saat penyetoran ke bank, penerimaan kas, cek dan giro harus dalam
jumlah yang seutuhnya dan paling lambar disetorkan keesokan harinya.
e. Menyimpan kas perusahaan pada tempat yang aman seperti brangkas,
box, atau bisa juga disimpan dibank.
f. Untuk memberikan hasil yang optimal pada kas, dan jika ada kas yang
menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro alangkah
baiknya disimpan dalam deposito berjangka panjang dan bisa juga di
belikan surat berharga agar sewaktu-waktu dapat dicairkan sehingga
bisa menghasilkan dividen.
g. Saat akan penandatangan cek dan giro lebih baik menuliskan atas nama
beserta mlampirkan bukti – bukti pedukung yang lengkap. Dan untuk
menghindari penyalahgunaan, cek dan giro ditandatangani oleh 2 orang.
h. Menggunakan kwitansi yang bernomor urut tercetak (prenumbered).
i. Untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran dua kali (double
payment), maka bukti – bukti pengeluaran kas yang telah dibayar harus
di stempel lunas.
Pengawasan Kas
Kas merupakan aset yang mudah berpindah tangan dan sering terjadi
penyelewengan dan penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab. Maka dari itu perlu diadakan pengawasan yang baik terhadap
jalannya kas.
1. Penerimaan Kas
Perusahaan menerima uang dari berbagai sumber seperti dari pelunasan
piutang atau pinjaman dan penjualan tunai. Pengawasan kas bisa
dilakukan dengan cara :
1. Melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsi penerimaan,
penyimpanan dan pencatatan kas
2. Jika terjadi penerimaan kas segera dicatat dan dibuatkan bukti atas
penerimaan kas tersebut lalu disetorkan ke bank
3. Bedakan setiap fungsi antara pengelolaan dan pencatatan kas
4. Selalu membuat laporan kas setiap harinya
5. Mengadakan pemeriksaan kas secara intern tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
2. Pengeluaran kas
Pengeluaran kas digunakan ketika perusahaan melakukan suatu
pembayaran dengan berbagai macam transaksi. Maka pengawasan yang
dapat dilakukan pada pengeluaran kas yaitu:
1. Jika pengeluaran yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan
cek
2. Membuat laporan kas setiap harinya
3. Bedakan anatara yang menandatangani cek, menulis cek dan
mencatat cek
4. Mengadakan pengeluaran kas kecil yang jumlahnya relatif sedikit
dan sifatnya rutin
5. Melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
3. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan kas dilakukan secara mendadak tanpa memberitahukan
terlebih dahulu, yaitu dengan cara :
a. Mencocokkan catatan saldo kas perusahaan dengan bukti fisik uang
yang dipegang perusahaan
b. Menyelenggarakan pengujian atas catatan – catatan dengan kegiatan
– kegiatan perusahaan seperti cek pengeluaran dengan setoran ke
bank.
4. Perhitungan Kas
Pengawasan terhadap perhitungan kas dapat dilakukan oleh saksi – saksi
yang tidak bersangkutan dengan pengelolaan kas yang telah ditunjuk
sebagai petugas untuk melakukan dan melaporkan perhitungan kas
secara terperinci dan jumlahnya harus sama dengan laporan kas,
kemudian akan dibuatkan berita acara
Karakteristik Kas
Dikarenakan kas merupakan aset yang bersifat likuid dan sering terjadi
perpindahan, maka kas juga mempunyai beberapa karakteristik yang
berbeda dengan aset lainnya, yaitu :
a. Kas biasa digunakan untuk basis perhitungan dan pengukuran
b. Kas juga bisa digunakan sebagai alat pertukaran yang paling umum
c. Kas merupakan salah satu aset perusahaan yang sifatnya paling llikuid
Jenis – Jenis Kas
Kas terbagi menjadi beberapa jenis pada perusahaan, diantara lain :
1. Kas Kecil (Petty Cash)
Kas kecil merupakan kas yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan
operasional yang sering digunakan setiap waktu dengan jumlah yang
relatif kecil. Ada dua metode yang digunakan untu mencatat transaksi
dana kas kecil yaitu sistem dana tetap (imperst fund system) yang dimana
untuk membentuk kas kecil, harus menyerahkan jumlah sebesar cek
kepada kasir kas kecil dan saldonya selalu tetap. Sedangkan sistem dana
berubah (fluctuation fund system) yaitu terjadi setiap pengeluaran uang
dari kas kecil langsung dicatat dan saldonya tidak tetap tetapi
berfluktuasi sesuai jumlah pengisian kembali dan pengeluaran –
pengeluaran lainnya dari kas kecil.
2. Kas di Bank (Cash in Bank)
Kas di bank merupakan kas perusahaan yang disimpan di bank dengan
jumlah yang relatif besar, biasanya dalam berbentuk giro. Dikarenakan
jumlah yang besar maka sangat rentan akan kecurangan dan diperlukan
internal kontrol yang lebih baik.
3. Pelaporan kas
Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Dalam pelaksaannya
biasanya sering terjadi beberapa kendala, yaitu bank overdrafts yang
dimana nasabah menuliskan cek melebihi jumlah yang berada di dalam
rekeningnya dan diakui sebagai utang sehingga dapat dilaporkan,
restricted cash biasanya perusahaan memisahkan kas khusus yang akan
digunakan untuk membayar utang yang nilainya besar di masa yang
akan datang, dan cash equivalents yang biasa disebut setara kas yang
berada pada kelompok aset dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan.
Definisi Kas dan Setara Kas
Menurut Kieso et al (2018:419) dalam buku yang berjudul Akuntansi
Keuangan Menengah, kas yang merupakan aset yang paling likuid adalah
media standar pertukaran dan dasar untuk mengukur dan mencatat item –
item lain. Sedangkan setara kas (cash equivalents) merupakan investasi
jangka pendek dan sangat likuid yang mudah dikonversikan menjadi kas dan
sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari
perubahan suku bunga.
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk
membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro
perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai
kegiatan umum perushaan (Agoes, 2017:230).
Jadi kas bisa didefinisikan juga sebagai aset yang mudah dicairkan yang
digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan menjadi alat tukar yang
selalu digunakan setiap orang ketika bertransaksi dalam bentuk uang tunai
baik berupa uang logam, uang kertas ataupun alat pembayaran lainnya yang
sah.
Kas dan setara kas berada diposisi awal neraca pada bagian aset lancar
dan kas ini dilaporkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortiasi atau
nilai wajar. Biaya perolehan disesuaikan dengan amortisasi serta penurunan
nlai yang terjadi.
Komponen – Komponen Pengendalian Internal
Pengendalian internal yaitu kerangka kerja yang menguraikan lima
komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan
oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan
pengendaliannya akan tercapai (COSO, 2013). Komponen pengendalian
internal menurut COSO, antara lain :
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen
pengendalian internal yang membentuk dispilin dan terstruktur.
Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen
dan karyawan terhadap pentingnta pengendalian yang ada di organisasi.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko – risiko yang sesuai dengan GAAP. Auditor akan
mendapatkan informasi tentang proses penilaian risiko dan
mendiskusikannya dengan manajemen untuk mengevaluasi
kemungkinan terjadinya risiko itu sehingga dapat memutuskan
tindakan apa yang diperlukan untuk menanganinya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang membantu untuk
memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah digunakan untuk
mencegah terjadinya kesalahan guna mencapai tujuan perusahaan.
Aktivitas pengendalian meliputi :
1. Pemisahan tugas yang memadai.
2. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
5. Pemeriksaan kinerja secara independen.
Pengendalian Internal
Pengendalian internal bisa menyebabkan salah saji yang material pada
laporan kauangan. Untuk mengatasi masalahnya, auditor harus melaporkan
dan menilai keefektifannyaaatas pelaporan keuangan selain audit atas
laporan keuangan. Auditor juga diharuskan memahami pegendalian internal
serta mengumpulkan bukti agar mendukung penilaian atas komponen resiko
tersebut.
Pengendalian internal adalah suatu tindakan yang mengawasi dan
mengontrol suatu sumber daya berwujud ataupun tidak berwujud untuk
mencapai suatu tujuan untuk mencegah terjadinya penggelapan atau adanya
kecurangan (fraud).
Menurut Arens et al (2015:340) terdapat 3 tujuan utama dalam
pengendalian internal yang efektif, diantaranya :
1. Reliabilitas PelaporanpKeuangan
Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para
investor,kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen juga memikul
tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa informasi yang
disajikan secara wajar sudah sesuai dengan persyaratan pelaporan
seperti peinsip akuntansi yang belaku umum.
2. Efisiensiidan EfektifitasiOperasi
Mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk
mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan. Tujuan yang paling
penting dari pengendalian ini adalah untuk pengambilan keputusan,
auditor diharuskan mendapatkan informasi keuangan dan nonkeuagan
yang akurat tentang operasi perusahan.
3. Ketaatankpada Hukum daniPeraturan
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan
laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendaliann internal atas
pelaporan keuangan.
Bukti Audit
Bukti sangat diperlukan ketika auditor akan melakukan kegiatan
pengauditan. Auditor harus memperoleh bukti yang dinyatakan sesuai
dengan kriteria yang sudah ditetapkan dengan kualitas dan jumlah yang
mencukupi. Bukti audit ini memiliki banyak bentuk yang berbeda, berikut
beberapa tipe bukti audit :
1. Pemeriksaan Fisik (Physical Examination)
Pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap aktiva berwujud, tetapi
juga bisa digunakan dalam aktiva tidak berwujud. Pemeriksaan ini
merupakan cara yang objektif untuk mengetahui kuantitas maupun
deskripsi aktiva dan berguna untuk mengevaluasi kondisi aktiva.
2. Konfirmasi (Confirmation)
Konfirmasi ini merupakan jenis bukti yang sering digunakan, karena
klien meminta pihak ketiga yang independen untuk meresponsnya
secara langsung kepada auditor. Biasanya auditor memperoleh respons
secara tertulis daripada konfirmasi lisan, karena lebih praktis.
3. Dokumentasi (Documentation)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas dokumen dan catatan
klien untuk memperkuat informasi yang atau harus tersaji dalam
laporan keungan. Terdapat dua dokumen yaitu dokumen internal dan
eksternal. Dokumen internal dapat diandalkan jika disiapkan dan
diproses dalam kondisi pengendalian internal yang baik. Dokumen
eksternal merupakan bukti yang lebih dapat diandalkan daripada
dokumen internal, karena dokumen ini berada di tangan klien maupun
pihak lain yang terlibat transaksi dan kedua belah pihak telah sepakat
tentang informasi yang dinyatakan dalam dokumen.
4. Prosedur Analitis (Analytical Procedures)
Bukti ini merupakan penggunaan perbandingan dan hubungan untuk
menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak masuk akal.
5. Wawancara dengan Klien (Inquiries of the Client)
Bukti yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau
lisan dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang spesifik selama
audit.
6. Rekalkulasi (Recalculation)
Pengecekan ulang atas sampel perhitungan yang dilakukan klien,
termasuk keakuratan setiap transaksi dan jumlah serta penjumlahan
jurnal dan catatan pendukung.
Prosedur Audit
Prosedur audit merupakan kegiatan terperinci untuk mengumpulkan
berbagai jenis bukti audit. Auditor akan mengumpulkan bukti – bukti audit
yang akan digunakan sebagai dasar pengungkapan pendapat atas laporan
keuangan auditan. Menurut Arens et al (2015:221) prosedur audit adalah
langkah – langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam bentuk instruksi,
untuk mengumpulkan delapan jenis bukti audit, prosedur audit ini harus
cukup jelas agar semua anggota tim audit dapat memahami apa yang akan
dilakukan
Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan prosedur audit yaitu,
sebagai berikut :
1. Inspeksi (Inspecting)
Inspeksi ini merupakan kegiatan yang terperinci atas catatan, dokumen
dan pemeriksaan fisik untuk menentukan fakta – fakta serta keaslian
dokumen tersebut.
2. Scanning
Prosedur ini untuk me-review yang kegiatannya tidak terlalu terinci
guna mendeteksi dokumen, apakah dokumen tersebut terdapat hal – hal
yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
3. Mengamati (Observing)
Suatu proses pengamatan yang dilakukan auditor untuk melihat
sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mengaitkan
tindakan tersebut dengan jenis bukti audit yang didefinisikan sebagai
observasi.
4. Mengkonfirmasi (Confirming)
Tindakan yang dilakukan auditor untuk mendapatkan konfirmasi
langsung dari pihak ketiga.
5. Mengajukan Pertanyaan (Inquiring)
Dalam prosedur ini auditor melakukan tanya jawab kepada sumber
intern yang berada didalam perusahaan dengan secara lisan dan tertulis.
6. Menghitung (Counting)
Prosedur yang dilakukan atas penghitungan fisik terhadap sumber
barang yang berwujud dan formulir yang bernomor urut cetak.
7. Menelusur (Tracing)
Prosedur ini dilakukan untuk menelusuri ulang suatu dokumentasi sejak
pertama kali data direkam pada dokumen serta melacak pengolahan data
tersebut dalam proses akuntansi. Auditor juga harus menyatakan dari
mana dan ke mana penelusuran itu dilakukan.
8. Mencocokan ke Dokumen (Vouching)
Dalam prosedur ini auditor akan melihat catatan akuntansi lalu
menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk memeriksa
kebenaran pada suatu bukti yang mendukung transaksi yang dicatat.
9. Melaksanakan Ulang (Reperforming)
Prosedur ini merupakan pelaksanaan ulang yang dilakukan auditor
untuk menghitung kembali serta membuat rekonsiliasi yang sudah
dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah perhitungan tersebut
sudah benar.
10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer Assisted Audit
Techniques)
Auditor akan menggunakan suatu bantuan audit software, jika
perusahaan menggunakan catatan akuntansinya dalam media elektronik.
Standar Audit
Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2020) yang menyatakan
bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi
standar auditing dan standar pengendalian mutu.
Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :
1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi
sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi
Tujuan Audit
Pada umumnya tujuan audit yaitu untuk menentukan integritas dan
keandalan pada informasi keuangan. Auditor akan memberikan opini
apakah pada laporan keuangan yang material telah disusun sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun tujuan audit yaitu,
sebagai berikut :
a. Kelengkapan (Completeness)
Untuk memastikan bahwa transaksi yang telah terjadi sudah tercatat
sesuai atau belum ke dalam jurnal beserta kelengkapannya.
b. Ketetapan (Accurancy)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk memastikan semua saldo dan
transaksi yang terjadi telah diperhitungkan dengan benar, jumlahnya
tepat dan sesuai serta diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
c. Eksistensi (Existence)
Kegiatan audit ini bertujuan untuk meyakini bahwa keberadaan suatu
aset dan kewajiban perusahaan yang dimiliki telah sesuai pada periode
akuntansi atau transaksi yang telah terjadi sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.
d. Penilaian (Valuation)
Penilaian ini bertujuan untuk meyakini bahwa perusahaan telah
menggunakan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sudah
digunakan dengan benar pada laporan keuangannya.
e. Klasifikasi (Classification)
Tujuan audit ini untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicatat
digolongkan kedalam jenis transaksi yang tepat.
f. Pisah Batas (Cut – Off)
Tujuan pisah batas ini adalah memastikan apakah transaksi yang telah
dicatat sesuai dengan periode yang tepat.
g. Pengungkapan (Disclosure)
Tujuan pengungkapan adalah memastikan saldo akun dan semua
persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah ditempatkan dengan
tepat pada laporan keuangan tersebut
Definisi Audit
Audit merupakan suatu sistem pemeriksaan pembukuan atau sistem
pemeriksaan data, bukti serta melampirkan dokumen pendukung lainnya
untuk membuktikan validitas dan reliabilitas atas suatu informasi.
Pemeriksaan tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi
adanya tindak kecurangan atau fraud.
Pengertian audit menurut Mulyadi (2016:8) adalah suatu proses
sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi,
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –
pernyataan tersebut kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil
– hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut profesi
akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan
keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan
atau organisasi tersebut.
Menurut Miller dan Bailley dalam Abdul Halim (2015:3) audit adalah
tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk
verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau
ditetapkan praktik umum, tujuannya untuk menyatakan pendapat atau
mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan
bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2017:4).
Arens et al (2015:2) dalam buku yang berjudul Auditing dan Jasa
Assurance mendefinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti
tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus
dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Menurut PSAK, pengertian audit adalah suatu proses sistematik yang
bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau
asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian – kejadian dan melihat
tingkat hubungan antara penyataan atau asersi dengan kenyataa, serta
mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.
Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)
SPM 1 (2013) menyatakan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM)
mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan
SPM yaitu memberikan ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk
membantu KAP dalam memahami hal yang perlu dicapai dan memutuskan
ada tidaknya hal-hal lain yang harus dilakukan agar mencapai tujuan
tersebut.
SPM 1 (2013) menyatakan tujuan KAP dalam menetapkan dan
memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan
keyakinan bahwa KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan
oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara
oleh setiap KAP, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013):
a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
tertentu
d. Sumber daya manusia
e. Perlaksanaan perikatan
f. Pemantauan
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A
Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual
tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika
profesi bagi setiap Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) yang
berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian
C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang
bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar yang digunakan
sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Sampai saat ini
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan standarstandar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar ini disebut Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di
Indonesia telah mengadopsi International Standards on Auditing (ISA).
Berikut merupakan standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI,
2019): Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi
Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA),
Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR)
Tahap-tahap perencanaan Audit Laporan Keuangan
Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut
Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan
suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut
(2019):
a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang
direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian
risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman
atas entitas dan lingkungannya
b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang
direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor
terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus
dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan
yang disyaratkan oleh SA.
Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat
langkah berikut ini:
a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau
menolak penugasan atau perikatan audit.
b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas,
melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka
perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan
yang ditemukan
d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas
rencana audit semula.
Perencanaan Audit Laporan Keuangan
Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu
tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar
Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit
melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk
perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan
yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam
beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300,
2019):
a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat
terhadap area yang penting dalam audit.
b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah yang potensial secara tepat waktu.
c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola
perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan
tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon
risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat
kepada mereka.
e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan
penelaahan atas pekerjaan mereka.
f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan
yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.
Tahapan Audit Laporan Keuangan
Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002),
dibagi menjadi empat tahap:
1. Penerimaan perikatan audit
2. Perencanaan audit
3. Pelaksanaan pengujian audit
4. Pelaporan audit
Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit
laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau
untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien.
Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor
menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas
manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa,
menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai
independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan
keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
2. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit
sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat
auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut
untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami
pengendalian intern klien.
3. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan
pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan.
Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh
bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan
kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah
awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit
yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern
klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah
program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi
dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang
dituangkan dalam kertas kerja.
4. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap
penting:
1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil
pengujian dan menarik simpulan,
2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan
pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor
menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses
ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada
pertimbangan profesional auditor.
Tujuan Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:
1. Tujuan Umum
Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah
untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan
keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu
opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka
bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan
berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan
auditor untuk merumuskan opini.
2. Tujuan Khusus
Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat
oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi
(assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang
disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan
berdasarkan penggolongan besar berikut ini:
a. Keberadaan atau keterjadian (existence or accurrence),
Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan
dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal
tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi
selama periode tertentu.
b. Asersi kelengkapan (completeness), Asersi tentang
kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi
dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan
keuangan.
c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak
perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan
pada tanggal tertentu.
d. Penilaian atau alokasi (valuation or allocation), Asersi ini
berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,
kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam
laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
e. Penyajian atau pengungkapan (presentation or disclosure)
Asersi ini berhubungan dengan apakah komponenkomponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,
dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.
Pengertian Audit Laporan Keungan
Arens (2015) menyatakan Audit laporan keuangan adalah suatu
bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan
tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan
keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2006) Audit laporan keuangan
berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang
penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas
dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan
tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Menurut Jusup (2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa
data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari
entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi
auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersiasersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang
menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang
transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo
rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain
itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu
seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang
auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.
Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting
lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi,
melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi
dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan
memberikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak yang
berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan
keuangan bisa diverifikasi. Data bisa diverifikasi apabila dua orang
berkualifikasi tertentu atau lebih melakukan pemeriksaan secara
independen satu dengan lainnya serta diperoleh kesimpulan yang sama
dari data yang diperiksanya. Dengan kata lain data dikatakan bisa
diverivikasi apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa
data benar atau salah. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai
untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan.
Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk
menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksitransaksi dan saldo-saldo.
Audit laporan keuangan adalah jasa assurance yang paling umum
dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan
evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan
menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar
akuntansi dan standar auditing yang berlaku
Aktivitas Kantor Akuntan Publik
Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan
Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non
asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans
lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa
konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.
Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan
Publik:
1. Jasa Asurans
Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik
yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil
evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan
berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan
yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang
dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang
dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil
pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria.
Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif.
Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi
bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat
asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit
tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif”
tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi
keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan,
bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang
dilampirkan dalaam suatu laporan keuangan.
2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa
asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas
kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan
kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyatan negative.
Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari
manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi
keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila
dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan
reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai
lawan dari pernyataan posotif yang diberikan pada suatu audit.
3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit
atau riviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa
asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan
evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas
efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi
keuangan prospektif, penerbitan comfort letter untuk penawaran
umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya
merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini
dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan
jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya
yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.
2. Jasa perpajakan
Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari
perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun
yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak
tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi
pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP,
karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan
dengan proporsi yang lebih besar.
3. Konsultasi Manajemen
Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat
manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki
sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,
teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger
dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuaria.
4. Jasa akuntansi dan pembukuan
Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan
pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya
kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa
administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya
hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa
melaksanakan audit.
Kantor Akuntan Publik (KAP)
Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan
publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus
memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin
diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo
lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer
5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib
dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya
pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya
wajib:
a. Melalui KAP
b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan
c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja
tersebut.
Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik
dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Akuntan Publik meninggal dunia
b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a. mengajukan permohonan pengunduran diri
b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih
d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
e. berada dalam pengampuan
f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau
pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan
izin Akuntan Publik.
Pengertian Akuntan Publik
Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa
akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai
izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran
tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang
memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang
Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki
sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b. berpengalaman praktik memberikan jasa
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik
f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampuan.
Jenis-jenis Auditor
1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang
bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh
perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
2) Auditor Pemerintah (Government Auditor), adalah auditor yang bekerja
pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat
beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara
fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan
(BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat General Accounting Office
(GAO).
3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor
internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur,
pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari
dewan direksi.
4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib
pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan
kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA)
Jenis-jenis Audit
Jenis-jenis audit menurut Agoes (2012). Ditinjau dari luasnya
pemeriksaan audit bisa dibedakan atas:
1. General Audit (Pemeriksaan Umum) merupakan suatu pemeriksaan
umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang
independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan
tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah
disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemeriksaan
terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh
KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak
perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor
independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh
karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas
Pengertian Auditing
Audit atau auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan
pemeriksaan bukti terkait suatu informasi berhubungan dengan laporan
keuangan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen
untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan
serta menjadi faktor pengambilan keputusan dalam perusahaan. Auditor
adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan
audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan atau
organisasi.
Pengertian auditing menurut para ahli:
1. Menurut The American Accounting Association’s Committee on
Basic Auditing Concept (2001) Auditing adalah suatu proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyatan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaitan antara
pernyatan tersebut dengan keteria yang telah ditetapkan dan
penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
3. Konrath (2002) menyatakan Auditing adalah suatu proses sistematis
yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut
dan keteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari
hasilnya kepada yang berkepentingan.
4. Menurut Meisser (2003) Auditing adalah proses yang sistematik
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
keteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut
dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
5. Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa Auditing adalah
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.
6. Sawyer (2005) mengatakan Audit adalah sebuah penilaian yang
sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor (orang yang
melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda dalam
suatu organisasi.
7. Menurut PSAK-Tim sukses UKT Akuntansi (2006) Auditing adalah
suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi
tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian serta melihat
bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan
kenyataan dan melakukan kumunikasi dari hasilnya kepada yang
berkepentingan.
8. Arens, Beasly, dan Elder (2011) mengatakan bahwa auditing adalah
akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta keteria
yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang
kompeten dan independen.
9. Agoes (2012) menyatakan Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kristis dan sistematis oleh pihak yang independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.
10. Whittington et.al (2012) menyatakan bahwa Audit adalah
pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan
public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari
catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan
tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian
internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati
aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan
melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti
yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan
menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi
keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.
11. Alvin et.al (2015). Audit adalah suatu proses mengumpulan dan
mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang
kompeten dan independen.
Jenis-jenis Independensi Auditor
Menurut R.K. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:
64-65) menekankan tiga jenis dari Independensi sebagai berikut:
1. Independensi Penyusunan Program (Programming Independence)
Programing Independence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan
prosedur audit itu diterapkan..
2. Independensi Investigasi (Investigative Independence)
Investigative Indepenence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial
yang akan diperiksa. ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang
legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (Reporting Independence)
Reporting Inedependence adalah kebebasan (bebas dari pengendalian
atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk
menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian
rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.
Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut di atas, Mautz dan Sharaf
mengembangkan petunjuk yang mengindikasikan apakah ada pelanggaran atas
independensi. Mautz dan Sharaf menyarankan:
a. Programing Independence
1) Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang
dimaksudkan untuk menghilangkan (eliminate) apapun dalam
audit.
2) Bebas dari intervensi apapun atau dari sikap tidak koperatif yang
berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
b. Investigative Independence
1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, dan sumber
informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan.
2) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau
mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat
diterimanya suatu evidential metter (sesuatu yang mempunyai nilai
pembuktian).
c. Reporting Independence
1) Menghindari peraktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari
laporan formal dalam bentuk apapun.
2) Menghindari penggunaan Bahasa yang tidak jelas (kabur,smarsamar) baik yang disengaja maupun yang tidak dalam pernyataan
fakta.
Adapun jenis-jenis independensi lainnya menurut Hekinus Manao dkk
dalam filosofi auditing BPKP (2007) yaitu:
1.Independensi program
Independensi program adalah kebebasan auditor dari pengaruh dan
kendali pihak manapun termasuk kliennya, dalam penentuan sasaran dan
ruang lingkup pengujiannya, dalam hal penerapan prosedur audit yang
dipandang perlu, dan dalam hal ini pemilihan teknik audit yang hendak
digunakan. Independensi ini harus nyata pada seluruh tahap perencanaan
dengan upaya mencegahkeinginan manajemen klien yang cenderung
menghindari cakupan audit pada bidang-bidang yang sensitive atau hanya
menginginkan dilaksanakannya prosedur atau teknik pemeriksaan tertentu.
2.Independensi Investigasi
Independensi investigasi adalah kebebasan auditor dari pengaruh atau
kendali pihak lain., termasuk manajemen audit dalam melakukan aktivitas
pembuktian yang diperlukannya, termasuk dalam hal akses terhadap
semua sumber data atau informasi yang diperlukan, dukungan teknis dari
pihak audit dalam rangka pemeriksaan lapangan atau pengujian fisik, dan
pemerolehan keterangan dari setiap pejabat atau personel organisasi
3.Independensi Pelaporan
Independensi pelaporan dimaksudkan agar auditor memiliki kebebasan
tanpa pengaruh dan kendali klien atau pihak lain dalam mengemukakan
fakta yang telah diuji, atau dalam menetapkan judgement serta
simpulannya. Maupun dalam menyampaikan opini serta rekomendasinya.
Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan dari pengaruh auditan dalam
pemilihan bahasa atau kata-kata, maupun urutan temuan sebagimana
hendak dimuat dalam laporan. Dengan demikian, harus ada jaminan penuh
bahwa klien tidak mempengaruhi materi laporan audit.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa setiap
auditor harus memelihara agar independensinya terjaga dan waspada terhadap
kemungkinan pengaruh pihak lain, teruama pihak klien yang berkepentingan untuk
mengarahkan tindakan-tindakan serta isi laporan audit agar sesuai dengan
kemauannya. (BPKP 2007)
Pengertian Independensi Auditor
Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan
audit.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:40) independensi
adalah sebagai berikut :
“Independen artinya tidak mudah di pengaruhi, karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak
dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun”.
Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan
Amir Abadi Jusuf (2012:74) meyatakan bahwa :
”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak
biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan
penerbitan laporan audit”.
Sedangkan menurut Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta
(2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan
keputusan”
Selanjutnya menurut Soekrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independen
bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga)
jenis independensi adalah sebagai berikut :
1. “Independence in fact (independensi dalam kenyataan/dalam
menjalankan tugasnya).
In fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam
menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga
integritas dan selalu mentaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan
publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian,
akuntan publik in fact tidak independen. In fact internal auditor bisa
independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik
internal auditor dan jasa professional practice framewrok of internal
auditor, jika tidak demikian internal audior in fact tidak independen.
2. Independence in appearance (independensi dilihat dari penampilannya
di struktur organisasi perusahaan).
In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan
pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen
karena merupakan pegawai perusahaan.
3. Independence in mind (independensi dalam pikiran).
In mind, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang
memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit
adjusment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan
findings tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum
dilaksanakan. In mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal
ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa
independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan
oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai
kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan
pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk
menambah kreedibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika
akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan
tambahan apapun
Pertimbangan Perusahaan dalam Memilih Kantor Akuntan Publik
Sebenarnya penyusunan suatu kriteria khusus yang dapat dipakai oleh
semua perusahaan dalam memilih KAP adalah sulit. Masing-masing perusahaan
memiliki kriteria yang berbeda-beda yang didasarkan pada kebutuhannya. Tetapi ada
faktor penting yang umumnya bias digunakan untuk memilih kantor akuntan yang
baik.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan terhadap
Kantor Akuntan Publik, dapat diperkirakan apa yang menjadi keinginan perusahaan
terhadap akuntan publik, agar hubungan kerja antara klien dan akuntan publik terus
berlanjut.
Menurut Agus Muhammad (1989) faktor-faktor yang mempengaruhi
perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
1. Reputasi Kantor Akuntan
Biasanya, para pemakai laporan keuangan akan segera mengenal
bahwa suatu kantor akuntan yang dipilih memang benar-benar
mempunyai kecakapan yang cukup dan integritas yang tinggi
memberikan jaminan kepada para baner yang eksekutif lembaga
keuangan lainnya, atau calon investor untuk bahan masukan kepada
mereka sebelum suatu keputusan dikeluarkan.
2. Kualitas Personel yang Ditugaskan
Kualitas personel yang ditugaskan untuk menyelesaian pekerjaan di
suatu perusahaan merupakan faktor yang paling penting. Latar
belakang pendidikan dan pengalaman sebelumnya individu-individu
tersebut merupakan unsur penting dalam proses penilaian.
3. Macam Jasa yang ditawarkan
Selain memberikan jasa audit yang berkaitan dengan pemeriksaan atas
kewajaran laporan keuangan yang telah disusun pihak manajemen
perusahaan, akuntan publik juga dapat memberikan jasa-jasa lainnya
pada perusahaan. Macam-macam jasa tersebut antara lain meliputi
konsultasi manajemen, konsultasi pajak, pelayanan akuntansi dan
pelayanan akuntansi pembukuan. Oleh sebab itu, pemilikan suatu
kantor akuntan yang mau memberikan pelayanan jasa untuk keperluan
sekarang dan dimasa yang akan datang mungkin merupakan salah satu
faktor yang perlu dipertimbangkan.
5. Keahlian Dalam Industri Tertentu
Suatu kantor akuntan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang
industri tertentu, akan lebih mampu untuk memberikan jasa yang lebih
baik dibandingkan kantor lain yang belum pernah sama sekali
menangani bidang tersebut. Pengalaman dalam bidang khusus tersebut
akan meningkatkan efisiensi pelayanan atas jasa yang diberikan. Hal ini
juga akan meningkatkan jaminan bahwa perusahaan akan mendapatkan
kualitas jasa yang lebih baik terutama dalam kenaikan saran-saran
perbaikan sistem pengendalian intern perusahaan.
6. Sikap Bebas Tidak Memihak
Sikap independen atau sering kita artikan sebagai suatu sikap bebas
tidak memihak merupakan salah satu faktor lain yang tidak boleh kita
tinggalkan dalam proses pemilihan ini. Adanya hubungan bisnis antara
kantor akuntan dengan pegawai, direktur, pemegang saham utama dari
perusahaan yang akan diperiksa kadang-kadang menimbulkan kerugian
piak luar mengenai sikap bebas kantor akuntan tersebut. sikap bebas
tidak memihak (independen) ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai
berikut :
a. Independen dalam kenyataan
Artinya auditor mempertahankan sikap bebas tidak memihak dalam
melaksanakan pekerjaannya,
b. Independen dalam penampilan
Artinya para pemakai menganggap auditor bertindak independen
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya independensi
akuntan publik, diharapkan akan menghasilkan hasil pemeriksaan
atas kewajaran laporan keuangan yang dapat menimbulkan
keercayaan semua pihak yang berkepentingan dalam laporan
keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (1992:36) tanpa adanya
jaminan independensi yang objektif dari profesi akuntan publik,
masyarakat akan meragukan pendapat yang diberikan atas
kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya.
7. Tarif jasa yang diberikan
Tarif jasa yang dimaksud adalah honorarium yang diterima akuntan
publik atas jasa audit yang diberikan atau yang biasa disebut audit
fee. Tarif akuntan publik yang lebih rendah akan mempengaruhi
penilaian perusahaan terhadap KAP. Hal ini sesuai dengan konsep
produksi yang dinyatakan oleh Kotler (1992:24) bahwa para
langganan akan menyukai produk-produk yang tersedia secara luas
dan murah.
8. Kesulitan Keuangan
Scwatz dan Menon (1984) meneliti faktor kesulitan keuangan
sebagai pendorong perusahaan untuk berpindah auditor. Dalam
penelitian tersebut sampel yang di ambil dari perusahaan go public
di New York Stock Exchange (NYSE) dan American Stock Exchange
(AMSE) yang terancam bangkrut. Kelompok pengendali yang
digunakan dalam penelitian Scwatz dan Menon tersebut di atas
adlah perushaan yang sehat, sebanyak perusahaan yang terancam
bangkrut. Perusahaan tersebut mempunyai tendensi yang kuat untuk
berpindah auditor dibandingkan dengan perusahaan yang sehat.
9. Jarak Antara Kantor Akuntan Dengan Klien
Faktor jarak antara kantor akuntan dengan tempat perusahaan akan
mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik.
Dalam hal ini apakah jarak yang jauh atau jarak yang dekat akan
berpengaruh terhadap kantor akuntan karena jarak satu lokasi
dengan lokasi lain yang berjauhan akkan membuat seseorang
enggan untuk mengunjungi atau untuk melakukan hubungan
tertentu dibandingkan dengan jarak yang berdekatan.
10. Pengalaman Kantor Akuntan di masa lalu
Pengalaman Kantor Akuntan akan memberikan jaminan bahwa
perusahaan akan mendapatkan kualitas jasa yang lebih baik
terutama dalam kaitan saran-saran perbaikan sistem pengendalian
internal perusahaan.
11. Hubungan Kantor Akuntan Publik Dengan Klien
Faktor hubungan kantor akuntan dengan perusahaan dengan
kliennya akan mempengaruhi perusahaan dalam memilih Kantor
Akuntan Publik. Hubungan klien dengan kantor akuntan merupakan
variabel yang berpengaruh terhadap Kantor Akuntan Publik.
12. Terlambat menyerahkan Laporan Hail Audit
Seringkali kantor akuntan sngat sibuk, tetapi tidak mau menambah
pegawai baru dengan alas an antara lain ingin untung lebih besar.
Penugasan tenaga yang ada seperti di paksakan seingga tidak cukup
waktu. Dalam keadaan seperti ini biasanya klien-klien kecil kurang
diperhatikan, akibatnya laporan akuntan atas laporan keuangan
terlambat diselesaikan diserahkan.
Pernyataan ini didukung leh Amin Wijaya Tunggal (1994:4) yang
dinyatakan sebagai berikut :
“Ketepatan waktu (Timeliness). Ini sebenarnya lebih dariada keinginan
suatu klien. Ia diharapkan sebagai suatu bagian yang normal dari jasa
akuntan. Sebab itu suatu keharusan bagi setiap akuntan. Akan tetapi
disayangkan, beberapa akuntan tidak dapat dapat menyelesaikan pekerjaan
pada saat diperlukan”.
Kategori Kantor Akuntan Publik
Menurut Arens et al. (2012:32) kategori ukuran Kantor Akuntan Publik
adalah sebagai berikut :
1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika
Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”.
Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan
seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan
besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga
perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional,
karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor
nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan
bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap
kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan
karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari
200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian
hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam
jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa
cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam
radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai
kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya
memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki
satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal
kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi
serta perpajakan bagi klien-kliennya.”
Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41) kategori ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor
yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst &
Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”
Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang
beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:
1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.
Dari beberapa kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran
KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf intenasional,
maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. KAP Nasional yang berafiliasi denagan KAP Internasional big four,
yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing big four, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan
Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four,
yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia
atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan
KAP asing non big four, yakni Kreston International, PKF
International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri,
terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka
cabang di kota-kota besar utama di Indonesia
4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri
sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di
Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang
terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di
dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki
beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di
Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka
cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesiona
Hirarki Kantor Akuntan Publik
Auditor independen atau auditor eksternal melaksanakan kegiatannya di
bawah suatu kantor akuntan publik.
Menurut Halim (2008:17-18), hierarki staff organisasi kantor akuntan publik
pada umumnya adalah sebagai berikut:
2. Partner, merupakan top legal client relantionship yang bertugas mereview pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui
masalah fee dan penagihannya, dan penanggungjawab atas segala hal
yang berkaitan dengan pekerjaan audit.
3. Manager, merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien,
mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mer-review lebih
rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee.
4. Akuntan senior, merupakan staf yang bertanggungjawab langsung
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan mereview
pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahinya.
5. Akuntan junior, merupakan staf pelaksana langsung dan
bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini
penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan
bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang
diperiksa.
Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa hirarki auditor di KAP
dalam hal penugasan audit sangat jelas dengan adanya tingkatan-tingkatan di dalam
KAP itu sendiri.
Organisasi Kantor Akuntan Publik
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik pada pasal menyebutkan bahwa “Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini”.
Di Indonesia persyaratan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan
publik yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.359/KMK.06/2003 dinyatakan tidak memadai lagi sehingga perlu
mengatur kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 Bab
III (perizinan) pasal 5 persyaratan untuk menjadi akuntan publik adalah sebagai
berikut:
a. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan
b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)
yang diselenggarakan oleh IAPI.
c. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah
melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti
program pendidikan berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh)
satuan kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
d. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling
sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan paling sedikit
500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan
audit umum, yang disahkan oleh pemimpin RekanKAP.
e. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
g. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan
h. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin Akuntan
Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup
yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar
dengan menggunakan lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini
Ukuran Reputasi Kantor Akuntan Publik
KAP boleh memiliki kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing
(KAPA) dan Organisasi Akuntan Asing (OAA) setelah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Di dalam dunia profesi akuntan
publik Indonesia dikenal KAP kelompok besar, yaitu 4 KAP yang berafiliasi dengan
KAPA BIG 4 (Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International, Ernst & Young
Global Limited, dan PricewaterhouseCoopers) yang selanjutnya KAP tersebut juga
disebut BIG 4. Empat KAPA ini memiliki jaringan luas yang hampir ada disetiap
Negara, di Indonesia sendiri rata-rata perusahaan berskala besar diaudit oleh keempat
KAP ini. Selain keempat KAP ini sering disebut KAP Sedang dan KAP Kecil,
sebenarnya pengelompokan ini bersifat informal dan lebih banyak diukur bukan dari
jumlah penghasilannya tetapi dari jumlah auditornya Sedangkan Non-Big Four Firms
terdapat perusahaan lapis kedua yang disebut second-tier accounting firms yang
memiliki jaringan internasional, meskipun tidak cukup besar seperti jaringan Big
Four. Menurut Tuanakotta, yang termasuk pada second-tier accounting firms yaitu
BDO Seidmana, Grant Thornton, McGladrey & Pullen, dan Crowe Chizek.
Adityasih (2010) mengelompokkan KAP Indonesia berdasarkan jumlah
auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP Kecil:
a. KAP BIG 4 (KAP First Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah Profesional Staff diatas 400 orang yang terdiri dari
PricewaterhouseCooper, deloitte, KPMG, dan Ernst & Young. KAP tersebut
adalah KAP asing yang bekerjasama dengan KAP Indonesia berupa network
maupun asosiasi.
b. KAP Menengah (KAP Second Tier) Kelompok ini adalah KAP yang
mempunyai jumlah profesional staff antara 100-400 orang.
c. KAP kecil (KAP Third Tier) Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai
jumlah profesional staff dibawah 100 orang.
Berdasarkan direktori PPAJP Kementrian Keuangan RI tahun 2012 terdapat
387 KAP yang menyampaikan laporan tahunan. Di dalam laporan tahunannya KAP
wajib menyampaikan kegiatannya selama satu periode termasuk di dalamnya laporan
keuangan, kerjasama dengan KAPA dan OAA, jumlah klien, dan jumlah staff. Hasil
pengelompokan KAP berdasarkan jumlah professional staff sebagai berikut:
a. KAP First Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff diatas 400 orang. KAP yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 4 yang semuanya merupakan kelompok KAP BIG 4.
b. KAP Second Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff antara 100-400 orang, yang masuk dalam kelompok
ini berjumlah 13 KAP.
c. KAP Third Tier Kelompok ini merupakan kelompok KAP yang memiliki
jumlah professional staff dibawah 100 orang, yang masuk dalam kelompok ini
berjumlah 370 KAP. Terdiri dari 327 KAP dengan professional staff dibawah
25 orang, 32 KAP dengan professional staff antara 26-50 orang, dan 11 KAP
dengan professional staff antara 51-100 orang.
Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik
Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014) Pengertian Ukuran Kantor
Akuntan Publik adalah sebagai berikut :
“Ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar
kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar
jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya
perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas
25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika
tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya
perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”
Sedangkan menurut Arsih (2015) ukuran KAP adalah sebagai berikut:
“Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya KAP, semakin besar KAP
maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan
mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk
meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.”
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor
Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan
suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka
ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong
Big 4
Pengertian Kantor Akuntan Publik .
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor
Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik
yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan
penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan
program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa organisasi
yang dibentuk untuk memberikan jasa akuntansi professional termasuk audit, pada
umumnya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan.
Faktor-faktor Masa Perikatan Audit Tenure
Terdapat beberapa alasan secara logis yang bisa diungkapkan untuk
menjelaskan peranan hubungan klien dan KAP tersebut menurut Flint (1988) dalam
Wijayanti (2010:2) dalam Finna Fauzia Atika (2018) diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Klien dan KAP menjalin hubungan yang lama;
Maka klien bisa memahami dengan baik karakteristik auditor yang
ditugaskan oleh KAP. Klien yang bisa memahami dengan baik
kepribadian maupun karakteristik dari auditor, maka klien akan mampu
melakukan berbagai bentuk pendekatan kepada auditor, sehingga klien
bisa mempengaruhi auditor atas hasil audit yang dilakukan.
b. Auditor yang ditugaskan KAP telah lama menjalin hubungan dengan
klien;
Maka terdapat interaksi yang semakin kuat bahkan di luar jasa audit
KAP. Jalinan atau hubungan yang semakin intensif antara klien dan
auditor, maka tingkat ketergantungan auditor terhadap klien semakin
besar. Kondisi seperti ini menjadi kekuatan penawaran bagi klien untuk
bisa mendesak auditor baik secara langsung atau tidak langsung,
sehingga bisa mempengaruhi hasil audit yang dilakukan.
c. Auditor menjalin hubungan yang lama dengan KAP;
Maka akan terdapat ikatan emosional yang semakin kuat antara auditor
dan klien. Ketika terdapat ikatan emosional, maka auditor secara mental
ikut memikirkan nasib klien sebagai dampak dari hasil audit yang
dilakukan. Dalam situasi demikian, maka penilaian auditor tidak
obyektif atas hasil audit karena mempertimbangkan nasib klien jika hasil
auditor dinilai merugikan klien.
Menurut Ruchjat Kosasih (2010:47-48) ada empat jenis risiko yang dapat
merusak independensi akuntan publik , yaitu :
a. Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat
dari keterlibatan keuangan klien.
b. Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan
penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang
dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang
mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi
informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa
keyakinan.
c. Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi
terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
d. Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai
hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi
yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan
(familiarity) yang berlebihan dengan klien.
Menurut Johnson et.al (2002), telah mengembangkan model masa perikatan
audit (tenure) dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang
disajikan oleh Johnson et.al (2002), dalam penelitian ini dijadikan sebagai faktorfaktor masa perikatan audit tenure, yaitu :
“1. Audit firm tenure
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Audit partner tenure
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantiandalam pekerjaan audit”.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tenure
kantor akuntan publik menunjukan lama hubungan kinerja terhadap kliennya dalam
melaksanakan kegiatan audit. Yang mengatur pemberian jasa audit atas laporan
keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima)
tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun
bertutut-turut
Lama Hubungan dengan Klien
Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3
dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.
Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja Auditor paling lama untuk 3 (tiga)
tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara
auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal
akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 2011). Untuk
mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator “lama
mengaudit klien”.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang bertentangan
mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi
(2007) bahwa lamanya hubungan audit antara auditor yang mengaudit dengan klien
yang diaudit tidak mempengaruhi independensi auditor. Pada temuan ini mengartikan
bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak mempengaruhi
independensi sehingga kualitas audit tetap terjaga. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Yuvisa, Rohman, Handayani (2008) menemukan bahwa lamanya
hubungan keterikatan antara auditor dengan klien (Auditor Tenure) dapat semakin
mempererat hubungan antara auditor dengan pihak klien. Hubungan yang terjalin
lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas
akan kinerja yang dilakukannya, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan
ketergantungan atas penyataan manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun
Peraturan Mengenai Audit Tenure
Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang Audit Tenure adalah
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK.06/2002, yang
mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa jangka waktu
di Indonesia ketentuannya telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuagan
Pengertian Audit Tenure
Menurut Johnson et.al (2002) Audit Tenure adalah sebagai berikut:
“Tenure KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP
dengan auditee yang sama”.
Tenure KAP diukur dengan menghitung tahun dimana KAP yang sama
telah melakukan prikatan dengan auditee dalam batas regulasi yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Masa perikatan audit dibagi menjadi tiga
kategori. Kategori pertama adalah pendek, yaitu satu sampai tiga tahun,
kategori kedua adalah medium atau sedang yang panjang perikatannya
empat sampai delapan tahun dan kategori ketiga adalah panjang, yaitu lebih
dari delapan tahun.
Rick hayes et al (2005:51) menyatakan bahwa :
“Salah satu ciri dari panjang masa audit (Audit Tenure) adalah keterlibatan
tahun pertama audit masa Audit Tenure pendek dianggap kurang
menyeluruh (kurang mendalam) karena hal ini membutuhkan waktu
beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua risiko audit potensial untuk
klient baru, sehingga mengurangi kualitas audit”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa Audit
Tenure adalah masa perikatan antara suatu Kantor Akuntan Publik dengan klien
terkait jasa audit yang disepakati
Faktor-faktor Penentu Besarnya Audit Fee
Terdapat faktor-faktor penentu besarnya biaya audit. Dalam faktor tersebut
sangat memengaruhi biaya audit pada seorang auditor. Menurut Abdul Halim
(2008:107) ada tiga faktor dominan yang menentukan besarnya Audit Fee, yaitu
sebagai berikut :
1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva,
modal, dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lainlain.
3. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor-faktor
tersebut sangat mendukung untuk menentukan besarnya pembayaran biaya audit.
Misalkan jika seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak diantara auditor
yang lain maka kemungkinan auditor tersebut akan menerima biaya atau Audit Fee
sesuai dengan kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebu
Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang
satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode
etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi dapat terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan (Standar
Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1).
Ancaman tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran imbalan jasa
profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa professional yang diberikan.
Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus
dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut antara lain :
a. Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar
penentuan imbalan jasa profesional, serta jenis dan lingkup jasa professional yang
diberikan.
b. Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten
dalam perikatan tersebut (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.1)
Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen telah digunakan secara luas
untuk jasa profesional tertentu selain jasa asuansi. Namun demikian, dalam situasi
tertentu imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dapat menimbulkan
ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan
tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut :
a. Sifat perikatan;
b. Rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan;
c. Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional;
d. Ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.3).
Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan jika ancaman tersebut
merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka
pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan
ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan
tersebut anatara lain :
a. Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan
imbalan jasa profesional.
b. Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan praktisi mengenai dasar
penentuan imbalan jasa profesional.
c. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
d. Penelahaan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan praktisi
(Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.4)
Dalam situasi tertentu, seorang praktisi dapat menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi (Fee Referal) yang terkait dengan diterimanya suatu
perikatan. Apabila praktisi tidak memberikan jasa profesional tertentu yang
dibutuhkan, maka imbalan jasa dapat diterima oleh praktisi tersebut sehubungan
dengan penujukan klien yang berkelanjutan (continuing client) tersebut kepada
tenaga ahli atau praktisi yang lain. Praktisi dapat menerima komisi dari pihak ketiga
sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Penerimaan imbalan
jasa profesional rujukan atau komisi tersebut dapat menimbulkan ancaman
kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan
kehati-hatian profesional (Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240.5).
Setiap praktisi tidak boleh membayar atau menerima imbalan jasa
profesional rujukan atau komisi, kecuali jika praktisi telah menerapkan pencegahan
yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat
diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain :
a. Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan
imbalan jasa profesional rujukan kepada praktisi lain atas suatu perikatan.
b. Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari
pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien (Standar Profesional
Akuntan Publik Seksi 240.7)
