Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tetntang
Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka paling penting bagi perundangundangan yang ada mengenai corporate governance di Indonesia. Bila ditinjau,
keterkaitan UUPT dengan prinsip-prinsip corporate governance tersebut di atas
- Ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewenangan setiap pemegang
saham perseroan khususnya pemegang saham publik dan minoritas agar dapat
terlindungi dan terjamin haknya untuk terlibat mendapatkan dan menerima
informasi, perkembangan, keputusan-keputusan, serta rencana perseroan yang
bersifat material dan strategis. - Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Komisaris
Independen sehubungan dengan fungsi dan kedudukannya yang mewakili
kepentingan pemegang saham untuk terlibat, memeriksa dan memutuskan
serta mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan dan tanggung jawab
hukum Direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan. - Hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi untuk menjalankan setiap
langkah, keputusan, penyampaian informasi keuangan dan atau informasi
material lainnya dengan landasan dan tata cara sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan di Bursa Efek.
Kerangka peraturan utama yang kedua adalah Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam). UUPT berlaku untuk Perseroan Terbatas
yang didirikan menurut hukum Indonesia, sedangkan peraturan pasar modal
berlaku bagi perusahaan publik. Cakupan peraturan-peraturan di pasar modal
yang saat ini menyerap dan mengakomodir pelaksanaan dari prinsip-prinsip
corporate governance mencangkup ketentuan-ketentuan tentang: - Kewajiban untuk menegakkan prinsip tentang keterbukaan informasi seperti
halnya peraturan tentang pelaporan keuangan, status keuangan perseroan,
transaksi material dan benturan kepentingan; - Kewajiban untuk memiliki Anggaran Dasar yang sesuai dengan ketentuan
sebagai perusahaan publik; - Kewajiban untuk memiliki pengurus atau manajemen usaha yang
merefleksikan independensi yang mengurangi hubungan atau benturanbenturan kepentingan (conflict of interest) antara Komisaris, Direksi, dan
pemegang saham; - Kewajiban untuk mendesain dan menjalankan sistem yang dapat memberikan
kesempatan kepada setiap pemegang saham atau publik untuk mendapatkan
informasi tentang perseroan secara tepat waktu dengan kualitas dan
penyediaan yang baik, misalnya menyangkut peran dan fungsi dari sekretaris
perusahaan; - Kewajiban untuk memiliki organ yang menjadi alat kontrol yang memiliki
tanggung jawab yang seimbang di dalam rangka pengelolaan keuangan
perseroan sekaligus untuk melindungi perseroan dari praktik dan transaksi
keuangan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan atau praktik
yang lazim dikenal di pasar modal; - Kewajiban untuk memiliki mekanisme yang efektif di dalam kewajiban
pelaporan kegiatan perdagangan oleh orang dalam (insider trading) yang
dilakukan oleh Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama yang
melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab terutama
untuk memperhatikan standar-standar corporate governance yang telah
disepakati di tingkat internasional, bukan saja perusahaan yang telah terdaftar di
bursa saham atau perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab
tersebut. Setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya
suatu sistem corporate governance yang baik bagi kepentingan para pemegang
sahamnya, karyawannya, investornya, maupun stakeholders lainnya.