Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, menjelaskan tentang prinsip pelayanan publik yang harus
diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun prinsip-
prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut:
- Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. - Kejelasan dan kepastian
Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian
mengenai:
a. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif.
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/
persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. - Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan. - Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. - Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum. - Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanakan pelayanan
publik. - Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). - Kemudahan Akses
Tempat dan Lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat. - Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas. - Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,
toilet, tempat ibadah dan lain-lain