Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Posted on

Struktur Good Corporate Governance

Struktur Good Corporate Governance dalam Hamdani (2016 :82-93), yaitu menggunakan : 1.Dewan Komisaris Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing – masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip – prinsip berikut : a.Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. b.Anggota Dewan Komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapatmenjalankan fungsinya dengan baik. c.Fungsi pegawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Ukuran Dewan Komisaris diukur melalui jumlah anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 2.Direksi Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing – masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan seseuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Jumlah anggota Direksi
harus diseuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. 3.Komite Audit Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : a.Laporan keunagan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum b.Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik c.Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. d.Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajmen. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan degankompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah satu anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. 4.Sekertaris Perusahaan Sekertaris perusahaan memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Hal tersebut disebabkan bahwa posisi dan tugas atau fungsi yang diemban oleh sekertaris perusahaan sangatlah strategis serta menentukan karena merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Sekertaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, peraturan tersebut terdiri atas beberapa pasar, antara lain menjelasakan mengenai : a.Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa sekertaris perusahaan adalah orang-perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekertaris perusahaan. b.Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa situs web adalah kumpulan laman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. c.Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekertaris perusahaan.d.Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa fungsi sekertaris perusahaan dilaksanakan oleh orang-perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seseorang penanggung jawab. e.Pasal 3, menyatakan mengenai tugas dan tanggung jawab sekertaris perusahaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fungsi sekertaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang: 1)Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2)Memberikan masukan kedapa direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3)Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : a)Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik. b)Penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan tepat waktu. c)Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang saham d)Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan atau dewan komisaris, dan e)Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan atau dewan komisaris.
4)Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaanpublik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya
Posted on

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan GCG

Pelaksanaan GCG terdapat perbedaan pelaksanaan di setiap Negara, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor anatara lain seperti kerangka hukum, maupun hal – hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh yang luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip – prinsip governance yang baik. Penerapan GCG pada masing – masing Negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Berkaitan dengan sistem ekonomi, GCG tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun harus dialakukan bersama. Perkembangan pasar modal dan sektor keuangan, terutama sektor perbankan sangat mempengaruhi efektivitas penerapan GCG. Selain faktor tersebut, penerapan GCG sangat ditentukan oleh tiga pilar, yaitu : 1.Negara dan perangkatnya, menciptakan peraturan perundang – undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang – undangan dan penegakan hukum secara konsisten ( consistent law enforcement). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan GCG. Oleh karenannya Negara mempunya peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip – prinsip good governance (GG) akan memiliki kredibilitas yang rendah, kinerja yang rendah, korupsi yang merajarela serta tidak terciptanya kepastian hukum. 2.Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. GCG menjadi sebuah keniscayaan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh organ – organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi) harus dilakukan dalam kerangka pemenuhan hak dan tanggung jawab seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas yang notabenenya dikuasai oleh publik, atas dasar kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perusahaan. 3.Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang dampak dari keberadapan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan control social secara objektif dan bertanggung jawab.

Posted on

Independensi Auditor

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2009:26)dalam (Suseno, 2014).Independensi jugamerupakan suatu etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti seorang auditor tidak boleh terpengaruh dan memihak kepentingan siapapun karena akuntan publik  bekerja untuk kepentingan umum. Akuntan publik atau auditor juga harus jujur bukan hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan tetapi juga kepada kreditor maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan auditan yang digunakan untuk pengambilan keputusan (Ardini, 2010). Agoes et al. (2004) dalam Ardini (2010) mengklasifikasikan sikap independensi seorang auditor menjadi tiga aspek yaitu yang pertama independensi senyatanya (independent in fact) yaitu suatu keadaan dimana auditor memiliki kejujuran dalam melakukan audit secara obyektif. Kedua independensi dalam penampilan (independent in appeareance) yaitu berkaitan dengan pandangan pihak luar kepada auditor dalam melakukan audit dan yang ke tiga adalah independensi yang dilihat dari sudut pandang keahlian atau kompetensi (independent in competence) hal ini berhubungan erat dengan kompetensi dan kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya
Posted on

Prinsip – prinsip Corporate Governance

Prinsip – prinsip GCG dapat dikenal dengan singkatan TARIF. Berikut penjelasan masing –masing prinsip GCG dalam Arief Effendi (2016: 11): 1.Prinsip Transparansi Transparansi (Transparency) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yeng menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut : a.Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material. b.Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta audit. c.Pemerikasaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor indepeden untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
d.Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan. 2.Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (division of authority) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari agency problem yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabiitas, yaitu sebagai berikut : a.Akuntabilitas individual Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan – bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang. b.Akuntabilitas tim Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai. c.Akuntabilitas korporasi Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. 3.Prinsip Responsibilitas Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayahkan kemitraan dengan semua pemangku
kepentingan dalam batas – batas peraturan perundang – undangan dan etika bisnis yang sehat. 4.Prinsip Independensi Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keseharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak – pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan. 5.Prinsip Fairness (Kesetaraan) Kesetaraan mangandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut : a.Dikelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus mendapat informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak – hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham. b.Suara harus disampaikan oleh para custodian atau hominoesdengan cara yang disetujui oleh pemilik saham. c.Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara. d.Transaksi orang dalam (insider tranding) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang e.Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setia kepentinan yang bersifat hutang atau transaksi atau hak – hak yang berpengruh terhadap perusahaan.
Posted on

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi yaitu prinsipal (principal) dan agen (agent). Tujuan utama teori agensi (agency theory) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian (Hartadi, 2009).Pada perusahaan publik, ada berbagai individu yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Para manajer dan eksekutif yang menjalankan perusahaan sehari-hari, para pemegang saham yang memiliki saham, dan dewan direksi yang mengawasi pengembangan usaha perusahaan. Semua pihak tersebut mungkin memiliki tujuan yang berbeda tentang bagaimana bisnis dapat dijalankan, karena masing-masing entitas memiliki kepentingan dalam perusahaan, masalah keagenan terjadi ketika ada konflik antara mereka (Hartadi, 2009). Pada teori agensi terdapat suatu kontrak dimana suatu pihak berkedudukan sebagai prinspal yang mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh prinsipal.Hal ini berdasarkan pelimpahan wewenang alam mengambil keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan Mckling, 1976 dalam Novianti dkk., 2010).Teori agensi mengaku adanya konflik kepentingan dan menggabungkan unsur alienability dan menunjukkan bahwa multiperson, intensif informasi, asimetris, serta pentingnya koordinasi dalam memahami bagaimana sebuah organisasi beroperasi (Eisenhardt, 1989 dalam Hartadi,2009). Sebuah masalah keagenan terjadi ketika kepentingan pemegang saham, dewan direksi dan atau manajemen perusahaan tidak sama (Hartadi, 2009). Dan manajemen perusahaan sebagai pelimpahan wewenang dari pihak pemegang saham.Dalam Rossieta dan Wibowo (2009), benturan kepentingan yang terjadi dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yang independen sebagai mediator pemilik dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan pemilik
Posted on

Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam Arif Efendi (2016: 2)” corporate governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhacing over time the value of the shareholders investment” dapat diartikan bahwa corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) dalam Arif Efendi (2016: 3), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah corporate governance ini muncul karena adanya agency theory, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelela perusahaan yang baik (good corporate governance), yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolahaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. Dalam buku Hamdani (2016) berjudul Good Corporate GovernanceTinjauan Etika dalam Pratik Bisnis, ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (narrow view) dan sudut pandang dalam pengertian arti luas (broad view). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai a web of relationship, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan denan pihak petaruh (stakeholders) lain : karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainny. Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat corporate governancemerupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan perusahaan dalam mengelolah usahanya secara profesional berdasarkan prinsip prinsip yang telah ditentukan
Posted on

Teori Keagenan ( Agency Theory)

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (bounded-rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk-averse). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan. Hubungan tersebut akan terjadi kapan pun seseorang (pemilik) akan memperkerjakan pihak lain (agent) untuk mewakili kepentingan – kepentingannya. Sebagai contoh, anda akan memperkerjakan seseorang (seorang agen) untuk menjual mobil yang anda miliki saat anda berada di sekolah. Pada seluruh hubungan keagenan, terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara pemilik dan agennya. Benturan kepentingan tersebut disebut dengan permasalahan keagenan (agency problem). Anggap anda menuggasi seseorang untuk menjual mobil anda dan sepakat untuk membayar penuh upah yang tetap untuk orang tersebut saat dia berhasil menjualnya. Insentif bagi agen dalam kasus ini adalah hanya menjual mobil, tanpa harus mendapatkan harga jual yang terbaik untuk mobil anda. Jika anda menawarkan komisi, katakanlah 10 persen dari harga jual mobil, bukan upah yang tetap, permasalahan tersebut tidak akan terjadi. Contoh ini mengilustrasikan bahwa ternyata cara pemilik memberikan komisi kepada seseorang agennya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permasalah – permasalahan keagenan.
Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager (agent) dimana untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karena adanya perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil jika dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh pemegang saham, sehingga majer cenderung untuk mencari keuntungan sendiri (modal hazard). Hal ini dilakukan karena manajer menganggap ia memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dan itu tidak dimiliki oleh principal (asymmetric information).
Posted on

Pengaruh ROE dalam memediasi tax avoidanceterhadap nilai perusahaan

 Profitabilitas atau laba secara teoritis mempengaruhi hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan. Laba merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yangrepresentative dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit.
Dengan menggunakan rasio yang digunakan sebagai proxy dari profitabilitas perusahaan adalah return on equity (ROE), karena menurut Susilowati (2011), return on equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba setelah pajak dengan modal sendiri. ROE dapat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. Karena dengan adanya laba tersebut sebagai variabel intervening maka secara tidak langsung tax avoidancedapat mempengaruhi nilai perusahaan.
Posted on

Pengaruh tax avoidance

terhadap nilai perusahaan Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon,
2010). Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Suprapti, 2017). Bagi pengambil kebijakan informasi penghindaran pajak yang terefleksi dari besarnya beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan memberikan gambaran kualitas pelaporan pajak perusahaan (Suprapti,2017). Perilaku penghindaran pajak, secara umum didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Pohan, (2013) dalam Anggoro dan Septiani ( 2015), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa tax avoidanceberpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh penelitian Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa pengindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian Tandean & Jonathan (2015) tax avoidance yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan semakin meningkat.
Posted on

Pengertian Auditor

Menurut (Arens et al 2013, 5) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil
usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.”
Menurut (Mulyadi 2013, 1) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada
auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah
saji.”
Ukuran Perusahaan
Jumlah
Tenaga
Kerja
Total Aset Total Penjualan
Perusahaan Keluarga 1-4 < $100.000 $100.000 – $500.000
Kecil 5-19 $100.000 – $500.000 $500.000 – $1.000.000
Sedang 20-99 $500.000 – $5.000.000 $1.000.000 – $10.000.000
Besar 100-499 $5.000.000 – $25.000.000 $10.000.000 – $50.000.000
Sumber : Small Bussiness Administration (Restuwulan, 2013)
Menurut (IBK Bhayangkara 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap
pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan
memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak
ketiga.”

Posted on

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani, 2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang diperkirakan. Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidancepemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan Fiskal dari OECD, yaitu: a.Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b.Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan. c.Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
Posted on

Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan
besar/kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ukuran diartikan sebagai berikut:
(1) “Hasil mengukur
(2) Panjang, lebar, luas, besar sesuatu
(3) Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda
(4) Alat untuk mengukur, misalnya penggaris, meteran, jengkal
(5) norma
(6) Panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan luas-sempit sesuatu.”
Menurut Consoladi et al (dalam Heni Oktaviani 2014, 32)
mengatakan bahwa kinerja sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan
yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan
kinerja sosial perusahaan.
Menurut (Brigham & Houston 2010, 4) mengatakan bahwa:
“Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah
perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total
penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Posted on

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005 dalam Brian & Martani, 2014). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010).

Posted on

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay

Banyak peneliti dari berbagai negara yang telah menguji mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Menurut Ashton et al
(dalam Malinda Dwi Apriliane 2015, 18) faktor-faktor yang
mempengaruhi keterlambatan audit bisa disebabkan dari faktor internal
perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal
dari internal perusahaan yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu :
total pendapatan, tipe industri, kompleksitas laporan keuangan,
kompleksitas data elektronik, laba dilihat dari total aset, umur perusahaan,
pos-pos luar biasa, laba, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran
perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan
yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu opini audit, reputasi
auditor, dan kualitas auditor

Posted on

Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki yaitu dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal (Hery, 2016:192). Sedangkan menurut APB Statement mengartikan profitabilitas adalah kelebihan (defisit)penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi (Harahap, 2001:226). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukutan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015:114)2.
Posted on

Penilaian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan dinilai melalui PROPER (Program Peniliaian Peringkat Kinerja Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) oleh Kementrian Lingkungan Hidup (Helmawati, 2015). PROPER merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industriterhadap peraturan lingkungan hidup. PROPER ini dibentuk untuk memberikan peringkat pada perusahaan dengan indicator ketataan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Posted on

Pengertian Audit Delay

Audit delay atau dalam beberapa penelitian lainnya disebut sebegai
audit reporting lag yang merupakan selisih waktu antara berakhirnya
tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.
Menurut (Robbitasari 2013, 657) audit delay didefinisikan dengan
jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan hingga tanggal
ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor akan
melakukan proses audit dengan waktu yang telah disepakati antara pihak
klien dengan auditor.
Menurut Imam Subekti dan Novi Wulandari (dalam Esynasali,
2014, 11-12) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang
menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang
dilakukan oleh auditor

Posted on

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2009:410-411) beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya kinerja lingkungan yaitu:a.Pelanggan menginginkan produk yang lebih bersih tanpa merusak lingkungan serta penggunaan dan pembuangan yang ramah lingkungan.b.Karyawan lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih besar.c.Perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan yang baik cenderung memperoleh keuntungan eksternal serta dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan.d.Perbaikan kinerja lingkungan dapat meningkatkan keinginan manajer untuk melakukan inovasi dan mencari peluang baru

Posted on

Tujuan Audit

Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan perlu
melakukan suatu pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan
dalam pelaksanaan kegiatan dan mengerahkan serta menggunakan sebaik
mungkin sumber ekonomi yang dimiliki dapat menjamin tercapainya
tujuan tersebut.
Menurut (Tuanakotta 2014, 84) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai
laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu.
Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai
apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”
Menurut (Arens dkk 2015, 168) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan
suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang
bersangkutan terhadap laporan keuangan.”
Menurut Hery (2013, 40) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah berguna sebagai kerangka kerja yang akan
membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup
kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.”

Posted on

Komite Audit

Komite audit merupakan tangan kanan dewan komisaris yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah dalam mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2019).Dalam pasal 10 Peraturan OJK No. 55 tahun 2015, komite audit secara umum memiliki tiga bidang pertanggungjawaban, yaitu :1.Laporan Keuangan (Financial Reporting)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip transparansi(transparency). Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap memberikan gambaran riil perusahaan (kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen jangka panjang).2.Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip responsibilitas (responsibility).Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa monitoring terhadap tata kelola perusahaan agar aktivitas dan perencanaannya tidak menyalahi undang-undang, aturan, dan etika yang berlaku serta pencegahan terhadap benturan kepentingan dan kecurangan oleh karyawan perusahaan.3.Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip akuntabilitas (accountability).Komite audit dalam bidang ini bertanggung jawab berupa controlling pada potensi risiko pengendalian internal dan monitoring kinerja auditor internal.Komite audit dituntut dari pihak-pihak yang mempunyai integritas dan independen dalam mengambil sebuah kebijakan. Dengan komite audit yang memiliki sifat independen dimaksudkan tidak memihak kepentingan dalam menyikapi suatu masalah. Indikator dari ukuran komite audit terlihat melalui banyaknya anggota komite audit di sebuah organisasi, entitas, atau perusahaan.
Posted on

Corporate Social Responsibility

Menurut The World Business Council for Sustainable Development(WBCSD) dalam Ningsih (2017), corporate social responsibilityatau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut (Abubakar, U. D., Hidayati, N., & Mawardi, 2018)pengungkapan corporate social responsibility adalah perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi dengan melihat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholdersserta melihat keseimbangan di antara prospek ekonomi, sosial, serta lingkungan.Menurut Prince of Wales International Business Forum(Pakpahan dan Lasmanita, 2018), ada lima pilar aktivitas tanggung jawab sosial yaitu:1.Building human capitaladalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.2.Strengthening economiesadalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.3.Assesing social chesionadalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnnya agar tidak menimbulkan konflik.4.Encouraging good governanceadalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).5.Protecting theenvironmentadalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.Beragam cara yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility(CSR). Ada perusahaan yang mendirikan yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bekerja sama dengan pihak lain, atau dengan menjalankan sendiri CSR mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Terdapat 3 prinsip dasar pelaksanaan kegiatan CSR menurut Rindawati, dkk (2015) antara lain sebagai berikut:1.Sustainability(keberlanjutan) menjelaskan tentang bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya (action) memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan.2.Accountability (dapat dipertanggungjawabkan) menjelaskan upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitasyang telah dilakukannya tersebut.3.Transparancy (transparansi) yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal dalam perannya untuk mengurangi asimetris informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.Penelitian ini menggunakan CSR indeks menurut Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 dan tidak meggunakan GRI G4 atau ISO 26000 atau standar penilaian CSR lain. Hal tersebut dikarenakan surat edaran yang dikeluarkan OJK merupakan pedoman wajib (mandatory disclosure)dalam menyusun laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Selain itu juga, perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary disclosure)dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Maka dari itu jika penilaian pengungkapan CSR berdasarkan standar lain selain (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 dirasa kurang tepat. Berikut merupakan indikator berdasarkan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016:1.Lingkungan Hidupa.Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.b.Sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan publik.c.Mekanisme pengaduan masalah lingkungan. d.Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 2.Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerjaa.Kesetaraan genderdan kesempatan kerja.b.Sarana dan keselamatan kerja.c.Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.d.Tingkat kecelakaan kerja.e.Pendidikan dan pelatihan.f.Remunerasi.g.Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.
3.Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatana.Penggunaan tenaga kerja lokal.b.Pemberdayaan masyarakat sekitar emiten atau perusahaan publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi.c.Perbaikan sarana dan prasarana sosial.d.Bentuk donasi lainnya.e.Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di emiten atau perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).4.Tanggung jawab barang dan jasaa.Kesehatan dan keselamatan konsumenb.Informasi barang dan jasa.c.Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen
Posted on

Jenis-jenis Audit

Menurut (Mulyadi 2014, 30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga jenis yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), audit laporan
keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen
terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit), audit kepatuhan adalah audit
yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan
kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya
dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3) Audit Operasional (Operational Audit), audit operasional merupakan
review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya,
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan
audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit
operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya
audit tersebut

Posted on

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka (organisasi) melakukan kegiatan sesuai dengan batasan-batasan norma-norma masyarakat. Teori legitimasi didasarkan atas gagasan bahwa bisnis perusahaan yang beroperasi di masyarakat memiliki kontrak sosial dimana organisasi diharapkan melakukan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai balasan atas diterimanya tujuan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan, dan penghargaan lainnya (Risty dan Sany, 2015). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Hadi, 2011).Hubungan teori legitimasi dengan variabel dalam penelitian ini yaitu, apabila kinerja lingkungan perusahaan baik maka akan mendapat respon yang baik dari masyarakat pula. Jadi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan atas keberadaan perusahaan di lingkungan sekitar. Legitimasi perusahaan bagi para stakeholder dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan etika dalam berbisnis dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Posted on

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi adalah dasar teori yang menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik bisnis suatu perusahaan. Pada teori agensi ini para pemegang saham (stakeholders)merupakan pihakprincipalsedangkan manajemen merupakan pihak agen (Borolla, 2011). Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (principal)mempekerjakan orang lain (agent)untuk melaksanakan jasaatas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepadaagent(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sukasih, 2017). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) dalam Zaen (2020) membagi biaya keagenan ini menjadi 3 (tiga), yaitu :1.Monitoring costadalah biaya yang ditimbulkan dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku dari 2.Bonding costmerupakan biaya yang ditangung oleh agen dalam menetapkan dan mematuhi mekanisme yang dapat menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal.3.Residual lossadalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen. Hubungan kegenan terjadi antara pemegang saham (principal)dengan manajer (agent).Teori agensi merupakan konsep yang mendasari praktik corporate governance dan fungsinya sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima returnatas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit pemilik saham menjadi lebih merasa aman karena adanya pengawasan dari internal perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan manajernyasemakin besar maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah.Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menjadi sorotan, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan tanggung jawab sosial untuk mengurangi tekanan dari stakeholder.
Posted on

Pengertian Audit

Menurut (Sukrisno Agoes 2017, 4) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan – catatan
pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan agar
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”
Menurut (Mulyadi 2014, 9) mengatakan bahwa:
“Audit adalah Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut (Arens dkk 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuain antara
informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”
Menurut (Messier, Glover dan Prawitt 2014, 12) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.”

Posted on

Faktor Penyebab Financial Distress

Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan danmenamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkinmengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :a.Neoclassical ModelPada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidaktepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyaicampuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan dataneraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukurprofitabilitas), dan liabilities/assetsb.Financial ModelCampuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquiditycostrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaandapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalamjangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna danstruktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapatsecara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atauburuk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan denganindicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivablesturnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operatingexpenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.c.Corporate Governance ModelDisini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan strukturkeuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan inimendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinyadari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model inimengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dangoodwill perusahaan
Posted on

Pengertian Financial Distress

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedangmenghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalamFahmi (2015: 107) financialdistress didefinisikan sebagai tahap penurunankondisi keuangan yang terjadi sebelumterjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidaktersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapatdikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabilaperusahaan tersebut mempunyai lababersih (net profit) negatif selama beberapatahun. Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuanperusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitustock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalahkondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisiarus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan. Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalamikebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yangberlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorangmanajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yangberbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :a.Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasidalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisinormative suatu perusahaan yang pailit. b.Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model inimenggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk daripendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompokpailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dariperusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmenpembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividenterhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financialdistress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalammengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financialdistress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedangmengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan initergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distressjika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersihnegatif. Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitankeuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macamakibat. Salah satupenyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadidi dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dankelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baiksecara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisikeuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yangdibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaanbesar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distressberkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pastiakan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsunganhidup perusahaan
Posted on

Tujuan Corporate Governance

Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governancesecara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :a.Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asingb.Mendapatkan cost of capital yang lebih murah; c.Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomiperusahaan; d.Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadapperusahaan; e.Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuancorporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihakyang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :1.Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,dan dewan direksi. 2.Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategikorporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihakdapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,demi manfaat bersama.3.Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporategovernance dapat meningkatkan nilai (valuation)perusahaan denganmeningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkindilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirisendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkankepercayaan investor.

Posted on

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untukmempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governancemerupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambilkeputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagaimekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selarasdengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2kelompok (Herawaty, 2007):a.Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikanperusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal sepertikomposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dankompensasi eksekutif.b.Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhiperusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal sepertipengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,akuntan publik.

Posted on

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsurpentingdalam good corporate governance, yaitu:a.Transparansi Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangkukepentingan dan masyarakat.b.AkuntabilitasAkuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsidalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.c.ResponsibilitasResponsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadapmasyarakat dan lingkungan.d.IndependensiIndependensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihaklain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.e.Kewajaran dan KesataraanKewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuanyang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:a.Perlindungan terhadap hak-hak pemegang sahamHak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalampengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalamperusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.b.Perlakuan yang sama terhadap pemegang sahamPerlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegangsaham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaaninformasi.c.Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporategovernance.Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan olehhukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegangkepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d.Keterbukaan dan transparansi Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansimengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikanserta para pemegang kepentingan,e.Akuntabilitas dewan komisarisKerangka yang dibangun dalam corporate governance harusmenjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektifterhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Posted on

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professionaldan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengandemikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewankomisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance diperusahaan-perusahaan.Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewankomisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yangberasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaanpublik. komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Posted on

Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewankomisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yangbertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroanmaupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal inidewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diaturdalam Pasal 108 UUPT.Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :a.Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;b.Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/ataukeluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; danc.Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukanselama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Posted on

Proporsi Komisaris Independen

Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisarisyang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalammenjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaanbertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihatkepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan goodcorporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidakboleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuaidengan pedoman umum GoodCorporate Governance Indonesia, pelaksanaandewan komisaris perlu memenuhiprinsip-prinsip berikut:1.Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusansecara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen 2.Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas danmemiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baiktermasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingansemua pemangku kepentingan3.Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakuptindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisarisindependen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggotadewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindaksebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Posted on

Kepemilikan Manajerial

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan danpengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasikepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuatdan cenderung menekan konflik keagenan.Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenansejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwasemakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan makamanajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegangsaham yang juga adalah dirinya sendiri.Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karenaberkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teoriakuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajeryang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaanperusahaan dalam dua kriteria:a.Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)b.Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owners-manager).Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikanseorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusanterhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham olehpihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif paramanajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens(Boediono, 2005).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan bahwa kepemilikanmanajerial merupakan pengendalian operasioan yang berkaitan akuntansi,manajemen laba yang ditentukan berdasarkan motivasi kerja perusahaan.
Posted on

Kepemilikan Institusional

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutionaladalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaanasuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikaninstitusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwakepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus padacurrent earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakanmeningkatkanlaba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticatedsehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebihefektif dan tidak mudahdiperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikanpihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangitindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melaluimekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber dayaperusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkanmelalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yangdimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuanganyang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuaikepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diartikan bahwakepemilikan institusional merupakan suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusional perusahaan yang dapat mengendalikan manajemen melalui prosespengawasan
Posted on

Pengertian Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporategovernance adalah :Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yangdigunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha danakuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalamjangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholderslainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untukmengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkankemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untukmewujudkan shareholders value.Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demipeningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerjamanajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholderdengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporategovernance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebihtransparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep iniditerapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terusmenanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makinabik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakansuatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkandapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegangsaham.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa corporategovernance merupakan sebuah konsep pengendalian untuk mengatur danmengelola perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkankeberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang diharapkan daptmemberikan dan meningkatkan nilai perusahan kepada para pemegang saham.Dalam penelitian ini mekanisme corporate governance dilihat dari strukturkepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, ukuran dewankomisaris, proporsi komisaris, komite audit
Posted on

Teori Keagenan ( Agency Theory )

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahamicorporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkuthubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindariterjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsepgood corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadilebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaituteori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkankeuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperolehkompensasi yang sesuai dengan kesepakatan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal danagent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-matatermotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflikkepentingan antara principal dan agent.Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertamakali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaansebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yangmerupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepadamanajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan iniadalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untukmemenuhi kepentingan terbaik principal.Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dantujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaancenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkankecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasiperusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripadamemaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyaakan bahwa Corporate governancedidasari oleh teori agency yang menyatakan bahwa setiap individu cenderunguntuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agency theory adalah hubungan ataukontrak antara principal dan agen principal memperkerjakan agen untukmelakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal
Posted on

Pengaruh umur Listingterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Fitriani (2014) berpendapat umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada pengungkapan sukarela. Menurut Fitriani (2014) hal ini dikarenakan perusahaan yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi apa saja yang sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan hanya akan mengungkapkaninformasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan ataumengungkapkan sebagian informasi yang menyedot perhatian investor. Dengan demikianperusahaan tidak perlu mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya secara detail.Peneilitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suta dan Laksito (2012) yang menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Menurut Suta dan Laksito (2012) alasan yang mendasari hasil penelitian iniadalah perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan dengan umur yang relatif muda namuntelah difasilitasi dengan teknologi yang canggih, sehingga pengungkapan informasinya telahberkembang. Selain itu menurut Putri dalam Suta dan Laksito (2012), perusahaan yang telah lama listeddi BEI maupunyang baru sama–sama ingin menarik perhatian para investor dengan mengungkapkan informasilaporan tahunan perusahaan mereka.Berbeda dengan hasil penelitian Aulya dan Sutono (2015) berpendapat umur listingberpengaruh positif signifikan terhadapkelengkapan pengungkapan sukarela.
Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan (Wahyuningsih et al, 2016).Menurut Adhi dalam Aulya dan Sutono (2015) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari praktik akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan akan informasi tentang perusahaannya.Pengalaman inilah yang dijadikan dasar manajemen untuk memenuhi kebutuhan stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban.Pengungkapan yang tinggi dapat menarik perhatian stakeholder.Hal tersebut juga dapat mengurangi agency costantar manajemen (agen) dan pemilik apabila pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi dibanding perusahaan yang melakukan pengungkapanlebih rendah.
Posted on

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Hasil penelitianPurwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitastidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela padalaporan keuangan. Dalam penelitian tersebutmengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan investor.Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka.Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra(2012) menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela padalaporan keuangan.Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good newsdapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula (Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta & Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana (2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan melalui tingkat profitabilitas yang akan diperolehdari waktu ke waktu (Widianto, 2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin

Posted on

Pengaruh likuiditasterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.
Posted on

Pengaruh tingkat leverageterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverageberpengaruh negative dan signifikan. Hal iniberarti semakin besar leveragemaka semakin sedikit luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasilpenelitian ini karena semakin tinggi leverageperusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkathutang perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapatmenurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut (Bringhamdan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati saham yang memilikiEPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah. Dengan kondisi tersebut leverageyangtinggi manajemen perusahaan akan cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapaninformasi karena khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalampengembalian hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014)yang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara kedua variabeltersebut.Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012)yang menyatakan tingkat leverageperusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013), luas pengungkapan juga dapatdipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan. Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang lebih tinggi pula.Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ini adalah terkait dengan Agency Theoryyakni biaya yang ditimbulkan karena adanya hubungan keagenan salah satunya biaya penyebaran informasi. Perusahaan dengan tingkat leverageyang tinggi akan mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut.Dengan adanya tingkat leverageyang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan kreditur dan diharapkan dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka akan semakin luas. pula pengungkapan informasi yang diungkapkan perusahaan karena perusahaan memilikikewajiban terhadap pemegang saham dan untuk dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor.
Posted on

Pengaruh Struktur Kepemilikanterhadap Pengungkapan Sukarela padaLaporan Keuangan

Wardani (2012)berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan sukarela.Menurutnya, kepemilikan saham sebagaimonitoring terhadap kinerja manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi kepemilikan saham olehmaka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sehingga untuk mengurangi agency costyang terjadi karena monitoring dapat dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi

Posted on

Pengaruh Ukuran Perusahaanterhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Menurut Fitriana (2014) ukuranperusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas publicdemand karena publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasitentang inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan Ukuran Perusahaan (?1)Pengungkapan Sukarela(Y)Struktur Kepemilikan (?2)Tingkat Leverage(?3)Likuiditas (?4)Profitabilitas (?5)Umur Listing(?6)
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi perusahaan dalam persaingan.Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012) serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.Perusahaan besar cenderung memilikiagency costyang lebih besar karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakinmeningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di dalamnya. Agency costdapatdiminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi yang lebih memadai sebagai bentukpertanggungjawaban manajemen. Selain itu, perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebihkompleks, sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungansekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil. Banyaknya pihak yang berkepentinganmenyebabkan semakin luasnya pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memadai bagi seluruh stakeholder.
Posted on

Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto(2011) berpendapatTeori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebutharus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi(Widianto, 2011)Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masing-masing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariridalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholdermempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan aktivitasperusahaan. Menurut Fitriana (2012) adadua perspektif dalam teoristakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan (organizationcentered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah satunya dapat dilakukandengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsipakuntabilitas. Dalam hal ini, pengungkapanpada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawabanmanajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Hendersonet al, dalam Ginting, 2012).
Posted on

AgencyTheory

Agency Theoryatau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi. Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki cukup akses dalam mengelola perusahaan.Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:1.Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya terjadi disbandingprincipal 2.Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal. Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal. Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya keagenan yang ditanggung oleh principaldan agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:1.Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku agen.2.Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen. Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal.3.Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principalsebagai pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan principal.
Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dan principal.Dalam penelitian ini agencytheorysangat mendukung dengan variabel-variabel yang diproksikan. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel ukuran perusahaan berperan sebagai variabeluntuk mempertimbangkan tingkat agency costyang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan (Daniel, 2013), tingkat leveragedan likuiditas menjadi tolok ukur berdasarkan biaya modal perusahaan, struktur kepemilikan berperan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya proporsi kepemilikannya (Daniel, 2013), profitabilitas menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen, dan umur listingsebagai pertimbangan tingkat control yang dilakukan, sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.
Posted on

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

.Dewan pengawas syariah(DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasikegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Bank syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah agar kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuanprinsip syariah tersebut. Majdi (2011) dan Alman (2012) menguji pengaruh DPS terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap PPAP. Jumlah anggota DPS yang banyak akan berdampak pada semakin besar pula pengawasan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika jumlah DPS memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan pencadangan menjadi lebih terkontrol karena peran DPS seperti mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas bank syariah untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip syariah.
Posted on

Earning before tax(EBT) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

.EBT(Earning Before Tax) merupakan variabel laba operasi bersih sebelum pajak. EBTmerupakan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBTdigunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank syariah untuk melakukan perataanlaba. Penelitian Setiawati dan Na’im (2001) mengemukakan bahwa jika bank memiliki kinerja yang baik pada tahun ini dan memperkirakan kinerja yang akan dating kurang baik maka manajer bank syariah akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP.
Tobing dan Nur, (2009) menguji labaterhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lababerpengaruh positif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan praktik perataanlaba.
Posted on

Non performing finance (NPF) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

VariabelNon performing financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank syariah. NPF menunjukkan besarnya resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada bank
syariah. NPF ini merupakan cerminan dari sebuah resiko pembiayaan, jika nilai NPF kecil maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank syariah.Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadapperataan laba.
Posted on

Total pembiayaan dan penyisihan penghapusan aktiva produktif

Total pembiayaan adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Total pembiayaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba. Semakin besar
total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola bank sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi pula. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan cadangan. Boulila et al. (2010), Zoubi dan Khazali (2007) dan Misman dan Ahmad (2011) menguji pengaruh total pembiayaan terhadappenyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap PPAP. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi. Resiko tersebut memicubank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan PPAPsebagai cadangan. Lain halnya dengan penelitian Sudarsono (2003) yang menguji total pembiayaan terhadappenyisihan penghapusan aktiva produktif(PPAP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap PPAP.
Posted on

Earning Before Tax (EBT)

Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan(Raharja, 2004). Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan laba adalah kelebihan pendapatan atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
Menurut Soemarso(2002) terdapat beberapa jenis laba yang biasa digunakan dalam bidang akuntansi, diantaranya adalah:a.Laba kotor Laba kotor merupakan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Oleh karena itu laba kotor merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan atas hasil penjualan yang diterima dari harga pokok barang yang dijual.dengan meningkatkan penjualan ataupun menurunnya biaya produksi,maka pencapaian laba kotor akan maksimal.b.Laba operasiLaba operasi atau laba usaha merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha atau selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dan biaya operasi. Jadi, laba operasi merupakan pendapatan bersih dari operasi yang dilakukan.c.Laba bersihLaba bersih (net income) adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap semua biaya dan kerugian. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Laba bersih dibedakan atas:1)Laba bersih sebelum pajak yaitu selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian yang merupakan kenaikan bersih atas modal, sebelum dikurangi pajak.
2)Laba setelah pajak yaitu selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan yang merupakan kenaikan bersih atas modal, setelah dikurangi pajak.d.Laba ditahanLaba ditahan merupakan jumlah akumulatif laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi distribusi laba (income distribution) yang dilakukan.Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Wild, dan Halsey (2005) mendefenisikan laba sebagai indikasi profitabilitas perusahaan. Laba merupakan cerminan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan. Jenis laba yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih sebelum pajak karena penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui apakahbank syariah melakukan perataan laba dengan menggunakan pos laba bersih sebelum pajak.
Posted on

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang ada pada bank syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah yaitu mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:a.Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.b.Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.c.Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.d.Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasanDSN.
Dasar Hukum DPS adalah sebagai berikut:a.Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.b.Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umumyang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank IndonesiaNo.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.c.PeraturanBank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.d.Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;a.Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.b.Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
c.Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.d.Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.e.Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI danBank Indonesia.f.Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariahg.Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bankh.Mengawasi proses pengembangan produk baru Banki.Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanyaj.Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bankk.Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.Bagi Bank Syariah yang berbentuk perseroan terbatas (lihat Pasal 7 UUPS) organisasinya mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.Hal tersebut berarti bahwa dalam sebuah bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada RUPS, pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap direksi
dilaksanakan oleh komisaris. Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor03 Tahun 2000 juga ditetapkan beberapa hal, diantranya adalah:a.Lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah;b.Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;c.Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.Setiap Bank Umum Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut.
Posted on

Non Performing Finance (NPF)

NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF dapat dicari dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Jika semakin rendah NPF maka bank syariah tersebut memiliki penarikan pembiayaan yang baik, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka bank syariah tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan
tingkat pengembalian kredit tidak lancar.Kredit bermasalah yang terdiri dari kredityang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss
Posted on

Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama bank syariah dimana bank syariah memberikan dana kepada phak yang membutuhkan dana. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a.Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif terdiri dari:1)Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
2)Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kuaitas atau mutu hasil produksi.3)Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of placedari suatu barang. 4)Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capita goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.b.Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis besarnya, pembiayaan dalam perbankan syariah dikategorikan dalam konsep pembiayaan sebagai berikut: a.Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Pembiayaan ini dapat berupa mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan dalam perbankan syariah berlandaskan pada satu prinsip dimana tidak ada bagian keuntungan yang dapat dinikmati pihak tertentu jika puhak yang berkaitan tidak ikut ambil bagian dalm menanggung sesuatu resiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan bagi hasil dalam syariah dapat dilakukan dalam bentuk:
1)Pembiayaan musyarakah Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam proyek musyarakah ini yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya, pihak lain hanya boleh ikut dalam proyek musyarakah setelah ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Bigitu pula jika ada pihak lain yang ingin meminjam modal dari proyek musyarakah maka pinjaman ini baru boleh diberikan jika semua pihak setuju. Selain dari pada itu pemilik modal dianggap berhenti dari kerja sama musyarakah jika ia mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia. Namun begitu, pemilik modal dapat mengalihkan pertanyaannya kepada orang lain atau posisinya digantikan orang lain. 2)Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul maal) dan pihak lain menjadi pengelola modal (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama ini kemudian dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tetapi seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian yang terjadi itu
bukan disebabkan ulah kelalaian mudharib. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin seluruh modalnya sedangkan pihak mudharib akan mengalami kerugian dari segipengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan sebagainya. Akan tetapi jika kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian atau kecurangan pihak mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.3)Al-muzara’ah Bagi hasil dengan konsep Al-muzara’ah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemiik lahan dengan penggarap. Dalam perbankan diaplikasikan dalam bidang plantation atas dasar bagi hasil dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan pupuk sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Konsep hasil muzara’ah ini sering juga diidentikkan dengan mukharabah namun antara kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan dimana dalam sistem muzara’ah benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan sedangkan dalam sistem mukharabah benih tanaman sisediakan oleh penggarap. Konsep muzara’ah ini banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa Rasulullah SAW bahkan beberapa sahabat nabi.
4)Al-Musaqah Pembiayaan bagi hasil dengan sistem musaqah ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari sistem muzara’ah karena keterlibatanpenggarap lebih sedikit. Dalam sistem musaqah ini penggarap hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk penyiram dan memelihara lahan pertanian tersebut atas jasa ini ia dapat bagian hasil rasio tertentu. Diriwayatkan bahwa sistem ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan menjadikan penduduk kawasan khaibar sebagai penggarap dan pemelihara dengan sistem musaqah. b.Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang dan jasa tersebut. Dalam pembiayaan ijarah ini pembiayaan yang terjadi adalah hak guna atau manfaat (bukan kepemilikan) dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dalam sistem ijarah, metode pembayaran sewa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, pertama, ijarah dengan metode pembayaran seewa berdasarkan kinerja barang dan kedua,dengan metode tidak berdasarkan kinerja barang sewaan. c.Pembiayaan dengan prinsip jual beli Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna atau pembiayaan salam. Perbedaan ketiga pembiayaan ini dapat dilihat dari
bentuk pembayaran yang dilakukan dan juga waktu penyerahan kepada nasabah. Dalam prinsip pembiayaan jual beli ada perpindahan kepemilikan barang atau benda kepada pemilik baru. Ketiga, bentuk pembiayaan jual beli ini mempunyai kelebihan masing-masing dan nasabah dapat memilih salah satu bentuk yang paling sesuai atau yang paling menguntungkan. 1)Pembiayaan murabahah 2)Pembiayaan istishna 3)Pembiayaan salam d.Pembiayaan dengan akad pelengkap Pembiayaan dengan akad pelengkap merupakan akad yang tergolong sebagai akad-akad tabarru’. Artinya akad atau perjanjian ini bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan karena akad ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam bebuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ seperti: 1)Rahn(gadai) Rahn adalah gadai yang dilakukan nasabah kepada pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank atas pembiayaan yang dilakukannya. Barang gadaian dalam hal ini harus milik nasabah sendiri dengan ukuran dan sifat yang jelas. Barang gadaian ini akan dikuasi oleh pihak bank tetapi
pihak bank tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. 2)Qard(pinjaman) Qardadalah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya. 3)Wakalah Wakalah merupakan tindakan memberi mandat atau kuasa kepada pihak lain untuk melakukan satu pekerjaan atau jasa, maka kedua belah pihak harus cakap hukum. Dalam hal ini, nasabah bisa memberikan kuasa kepada satu bank atau lebih jika dianggap sesuai dan memungkinkan. 4)Kafalah(garansi) Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.
Posted on

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, definisi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. PPAP merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank syariah untuk mengurangi resiko bank syariah. Bank syariah menggunakan PPAP dengan cara menyisihkan sebagian aktiva produktifnya untuk digunakan pada saat bank syariah dalam posisi laba kecil. Oleh karena itu PPAP menjadi pos sebagai alat perataan laba

Posted on

Income Smoothing

Perataan laba (income smoothing) adalah salah satu cara yang dilakukan manjemen untuk membuat laba terlihat stabilatau tidak terlalu besarperbedaannyaantar periode.Cara ini dilakukan manajemen untuk mencapai
posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi agar menarik minat investor dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Subekti, 2005). Laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000).Beidleman (1973) mendifinisikan income smoothing adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi perbedaanyang besar dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat yang normal bagi perusahaan.Income smoothing merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi perbedaanyang besardari laba yang dilaporkan dalam target yang diharapkan dengan jalan memanipulasi laba yang diperoleh tidak dilaporkan sebenarnya.Konsep income smoothing yang terjadi pada perbankan lebih dikenal dengan istilah dinamic provisioning. Yaitu cadanganyang digunakan bank dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang kurang baik dengan membuat cadangan ketika bank dalam kondisi keuangan yang baik. Pembentukan cadangan ini dapat membuat laba yang diterima bank tampak stabil. Kondisi
ini menjadi perhatian para pemilik dana karena mereka menganggap bahwadana yang diinvestasikan menguntungkan dan bersifat stabil. Menurut Wolk et. al. (2001) income smoothing merupakan salah satu jalanyang dapatmengurangi resiko.Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga cara dalam praktik perataan laba yang dapat diterima, yaitu:a.Manajemen menentukan waktu terjadinya peristiwatertentu melalui kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan).b.Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi.c.Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda. Menurut Foster (2001) tujuan perataan laba adalah sebagai berikut :a.Meningkatkancitra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah.b.Menyediakaninformasi yang relevan dalam memperkirakanlaba di masa yang akan datang.c.Meningkatkan kepuasaan relasi bisnisd.Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemakmuran manajemene.Meningkatkan kompensasi bagi manajemen.
Posted on

Ciri –Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono, 2003:41):1)Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.2)Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.3)Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui
tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.4)Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagi titipan (Al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagi titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.5)Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.6)Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambilnya pemiliknya
Posted on

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut (Sudarsono, 2003: 39): 1)Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2)Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3)Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.4)Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri-ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.
Posted on

Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing(pembagian laba) dikota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank ini tindak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnershipdan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Pada tahun 1971, Nasir Socialbank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Islamic Development Bank(IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah Bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. Pada tahun 1970-an di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank(1975), Faisal Islamic Bank of Sudan(1977), Faisal Islamic Bank of Egypt(1977) serta Bahrain Islamic Bank(1979). Di
Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporationyang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji (Mansyur , 2012).Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada Bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Mansyur , 2012)
Posted on

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakanbahwa hubungan agencyterjadi saatsatu orang atau lebih (principal) memperkerjakanorang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Principaladalah pemiliksaham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilikdan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajementidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Agency cost adalahbiaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil manajemendan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut residual loss.
Masalah keagenan muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu (Hendriksen, 1992). Salahsatu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen, 1992). Manajemenmempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan pemilik yangtidak mempunyai informasi yang cukup terkait kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak padaadanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilikdan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebutdengan istilahasimetri informasi (information asymmetries).Teori agensi ini digunakan pada penelitian inibagaimana bank syariah sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank syariah dinilai baik oleh para principal.
Posted on

Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba

Kualitas audit adalahprobabilitas nilaian pasarbahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh
akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms)di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).Hasil penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruhnegatifkualitas audit terhadap manajemen laba. Selain itu penelitian yang dilakukanoleh Wiyardi (2013) jugamenyatakan bahwa kualitas audit berpengaruhnegatifterhadap manajemen laba.Kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.
Posted on

Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. Perusahaan dengan laba yang besar akantetap mempertahankan labanya untuk memberikan dampak kepercayaan terhadap investor dalam hal berinvestasi. Oleh sebab itu
manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.Selain itu, manajer melakukan tindakan manajemen laba juga terkait dengan pemberian bonus atau kompensasi. Dalam Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa apabila pada tahun tertentu kinerja sesungguhnyaberada dibawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun ini kinerja yang diperoleh manajer jauh diatas jumlah yang diisyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan menjadi tidak terlalu tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Widyastuti (2009) dan Irawan (2013) yang menyatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin besar terjadinya manajemen laba.
Posted on

Pengaruh leverage terhadap manajemen laba

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap secara efektif sehingga dapat memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal.Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage)dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba.Leverageyang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverageyang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan oppurtunisticseperti manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya dimata pemegang saham dan publik. Semakintinggi nilai leverage maka resiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi dan parainvestor akan memimta keuntungan yang semakin besar. Leveragemenunjukan proporsipenggunaan utang untuk membiayai investasinya. Mengacu pada hipotesis yang melatarbelakangi tindakan manajemen laba yaitu debtcovenanant hypotesisyang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan menyimpang perjanjian hutang
yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi dariperiode mendatang ke periode sekarang (Watt dan Zimmerman,1986). Hasil peneletian Azlina (2010), Ardiyansyah (2013) dan Gunawan dan Purnmawati (2015)menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin besar utang perusahaan makasemakin besar resiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntunganyang semakin tinggi. Akibatnya kondisi tersebut mendorong manajemen perusahaan untukmelakukan tindakan manajemen laba.
Posted on

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Menurut Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.Dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan corporate governance sehingga akan menurunkan tingkat manajemen laba.Dechow dkk (1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi utamayang merangkap menjadi komisaris utama. Wedari (2004) menemukan bahwa dewan komisaris yang independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba.Ardiansyah (2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen

berpengaruh negatifterhadap manajemenlaba.Proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini karena anggota komisaris dari luar dapat meningkatkan tindakan pengawasan. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagaiberikut:H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatifsignifikan terhadap manajemen laba4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen labaSemakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaantersebut semakin banyak. Lee danChoi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataaan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhibesaran pengelolaan laba perusahaan.Hasil penelitian Azlina (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.Sedangkan hasil penelitian Anggraeini (2013) yaitu ukuran perusahaan berpengaruhnegatifterhadap manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analis dan broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikanlebih bersifat transparan sehingga memperkecil timbulnya asimetri

informasi yang dapat mendukung timbulnya manajemenlaba.
Posted on

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh inst.itusi atau lembaga (perusahaan asuransi bankperusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Penelitian Balsam et al., 2002 (dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba, namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.Menurut Boediono(2005) menyatakankepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.Hasil penelitian Boediono (2005)dan Ardiansyah (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Indrawati (2011) yaitu pengaruhnegatifkepemilikan institusional terhadap manajemen laba.Dimanasemakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecilkemungkinan terjadinya manajemen laba.kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasimanajer untuk melakukan pengelolaan laba
Posted on

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan danpengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satukarakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalamdua bentuk yaitu,kepemilikan Manajerial dan kepemilikan Institusional.Kepemilikan Manajerial adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Sebaliknya, kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha
memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Haruman (2008), perbedaan kepentingan antaramanajemen dan pemegang saham mengakibatkanmanajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan pemegang saham. Hasil penelitian Ardiansyah (2013)dan Mahariana (2014)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.Tindakan manajemen labasangat ditentukanoleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaranmanajemen laba yang berbeda. Seperti antara manajer yang juga sekaligus pemegang saham danmanajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba,sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusanterhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Posted on

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yangdilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economicadvantage) yang sesungguhnya tidak dialamiperusahaan, yang dalam jangkapanjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. Tindakan manajemen labaterjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan danpenyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuanmemanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja
ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka yang dihasilkan.Menurut Watt dan Zimmerman dalam positiveaccounting theory terdapattiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinyamanajemen labayaitu :1.The bonus plan hypothesisManajer perusahaan memberikan bonus besar berdasarka earnings yang lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.2.Thedebt covenant hypothesisSemakin dekat suatu perusahaan untuk menyimpang pada perjanjianhutang yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi dariperiode mendatang ke periode sekarang. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan yang mempunyai hutang. Perjanjian ini untuk menjaga likuiditas perusahaan.3.The political cost hypothesisSemakin besar biaya politik yang dihadapi oleh suatu perusahaan makasemakin besar kemungkinan manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba dari periode current ke periode yang akan
datang. Pada perusahaan besar lebih memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintahyang akan mengambil tindakan seperti menaikkan pajak pendapatan pada perusahaan yang mempunyai laba tinggi. Menurut Setiawati dan Na’im (2000), teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. Terdapat empat pola manajemen laba yang dapat dilakukan, yaitu :1.Taking a bath yaitu pola yang dapat terjadi selama reorganisasi dan juga pada periode penempatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dengan jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan di masa mendatang.2.Income minimization yaitu pola minimisasi laba yang dipilih untuk alas an politis perusahaan selama perusahaan berada pada periode kenaikan laba yang cukup drastis. Contoh : penghapusan aset tetap berwujud dan tidak berwujud, pengakuan sebagai biaya atas pengeluaran research and development dan iklan.3.Income maximization, yaitu yang dilakukan manajer saat laba perusahaan di bawah bogey dengan tujuan memperoleh bonus. Selain itu, perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang dapat memungkinkan untukmemaksimalkan laba.
4.Income smoothing, yaitu pola yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil (Scott, 2006).Laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi dan kemajuan perusahaan dipandang dari sudut keuangan.Laporan keuangan menunjukkan sampai seberapa efisien pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan menggunakan proxy Discretionary Acrual (DA) dan dihitung dengan The Modified Jones Model. Discretionary Acrual adalah komponen akrual yang terdapat dalam kebijakan manajer, artinya manajer dapat memberikan intervensi dalam laporan keuangan. Alasan pemilihan model Jones yang dimodifikasi ini karena model ini dianggap sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan model lain serta memberikan hasil yang paling kuat (Dechow et al., 1996).
Posted on

Kualitas audit

Kualitas audit adalah probabilitas nilaian pasa bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms)di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).
Posted on

Profitabilitas

 Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapatditerima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on Assets (ROA).ROAmerupakanrasioantarasaldolababersihsetelahpajakdengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka ROA menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan semakinbesar. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibeldan
bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan
Posted on

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva ataudana yang mempunyai beban tetapsecara efektif sehingga dapatmemperoleh tingkat penghasilan usahayang optimal. Dengan kata lainmenjelaskan bagaimana kecendrungan struktur permodalan usaha, apakahperusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan utang atau lebih konsentrasipada modal sendiri (equity)dalam struktur permodalan usaha. Perbandingan antarautang dan aktiva yang menunjukkan berapa bagianaktiva yang digunakan untuk menjamin utang inilah yang disebut dengan rasioleverage. Perusahaan yang mempuyai rasio leverage yang tinggi akibat besarnyajumlah
utang dibandingkan dengan aktiva yang dilakukan perusahaan didugamelakukan earningsmanagement karena perusahaan terancam default yaitu tidakdapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkanpendapatan maupun laba
Posted on

Ukuran perusahaan

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakatsehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.Siregar dan Utama (2005) menuturkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Lee dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu,diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba perusahaan, dimana jika manajemen laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil manajemen laba (berhubungan negatif). Akan tetapi jika manajemen laba efisien maka semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi manajemen labanya (berhubungan positif).
Posted on

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Perankomisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang munculantara dewan direksi dan pemengang saham, sehingga kinerja yang dihasilkanoleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Dewan komisarismemegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannyaperusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkankinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. Dewan komisarismerupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjaminpelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelolaperusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Zehnder, 2000).Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapatbertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemenserta memberikan nasihat kepadamanajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan good corporate governance
Posted on

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional terkait perkembangan investasinya,sehingga tingkat pengendalian tindakan manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009). Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh sebuah institusi merupakan salah satu cara monitoring agents penting untuk melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.

Posted on

Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu perusahaanoleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Ross et al (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2008) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemendalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus sebagai seorang pemilik.

Posted on

Corporate Governance (Tata KelolaPerusahaan)

Definisi Corporate Governance (CG) menurut Cadbury Committe adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang kepentingan.
Dalam proses pelaksanaan corporate governance, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar corporate governance dapat terselenggara dengan baik (Kaihatu, 2006). Lima komponen utama dalam pencapaian good corporate governance tersebut adalah:1.Keterbukaan informasi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan usaha, suatu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para stakeholder. Perusahaan tersebut harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi yang penting bagi pemegang saham, kreditor, dan para stakeholder lain untuk membuat keputusan.2.Akuntabilitas (accountability), merujuk pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan alur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kegiatan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan harus dikelola dengan kesesuaian antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan syarat untuk mencapai kinerja yang stabil.
3.Pertanggungjawaban (responsibility), mengacu pada kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan hukum dan regulasi dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan untuk mencapai kelangsungan usaha jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan dengan reputasi baik.4.Independensi (independency), yang merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG, suatu perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan yang tepat, sehingga tidak ada satu bagian perusahaan pun yang mendominasi dan mengintervensi kewenangan bagian lain.5.Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Dalam mengelola aktivitasnya, suatu perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran.Kelima komponen diatas harus dilaksanakan secara bersama-sama agar tercipta suatu kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Setiawan (2007) menjelaskan manfaat dari corporate governance adalah entitas bisnis efisien,
meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi. Manfaat lain dari corporate governance adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham
Posted on

Teori Agensi

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Bodroastuti, 2009).Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara principal dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi kesejahteraan prinsipal,tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan utilitasnya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).Dalam teori ini seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan mengetahui seluruh informasi internal dan prospek kedepan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Para manajer sebagai pengelola wajib memberikan seluruh informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham, namun terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam perusahaan.
Dalam perusahaan, mengenai masalah keagenan yang sering dihadapi oleh investor ini mengacu kepada sulitnya investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab terjadinya konflik antara manajer dan pemegang saham yaitu adalah pembuatan suatu keputusan yang akan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas untuk pencarian dana dan bagaimana caranya dana yang telah diperoleh tersebut untuk diinvestasikan.
Posted on

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004). Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (dikutip oleh Tendi Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Posted on

Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda itu, antara agen dan prinsipal terjadi konflik yang potensial. Konflik kepentingan yang muncul disebut konflik keagenan (agency conflict). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check dan balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. Corporate governance sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip corporate governance seperti
transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang dilakukan oleh perusahaan dan mekanisme corporate governance dapat meminimalisasi konflik kepentingan antara manajer dan para pemegang saham perusahaan. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham untuk memperoleh kembali investasinya dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaiknya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, adanya good corporate governance manajer dapat diawasi dengan baik dan agency cost dapat dikurangi. Secara teoritis, jika praktik good corporate governance berjalan dengan efektif dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Good corporate governance juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Nilai pasar dapat diukur dengan Tobin’s Q. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset yang semakin besar (Sukamulja, 2004). Karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar juga kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Bredey dan Myers dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil.
Posted on

Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006) . Menurut Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) : “Value is respresented by the market price of the company’s commom stock which in turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.” Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan. Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua
unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004). Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).
Posted on

Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Wening, 2009). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: a.Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
b.Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Wening (2009) perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti: a.Kepemilikan Menyebar Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. b.Kepemilikan Terkonsentrasi Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest (kepemilikan saham pengendalian) dan minorit interest (kepemilikan saham minoritas / shareholders). c.Kepemilikan dalam BUMN Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oeh pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, atau wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.
Posted on

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008). Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), ketika kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.

Posted on

Struktur Kepemilikan

 Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan Meckling (1976) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2004). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2004).

Posted on

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Upaya dalam membangun Good Corporate Governance memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, komisaris, pemegang saham serta pihak regulator (pemerintah). Penerapan
prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan usahanya (Effendi, 2009). Penerapan Good Corporate Governance perlu di dukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha. Penerapan bisnis Good Corporate Governance di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan yang sehat dan kondusif. Dengan dimulai menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini setidaknya dapat dihindarkan adanya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Implementasi Good Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate Governancepada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum (Effendi, 2009). Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya, perusahaan yang telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, kreditur dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha tersebut.
Posted on

Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG di Indonesia telah dikembangkan oleh Bapepam sejak tahun 2000 yang diwujudkan dengan peran aktif Bapepam dalam keanggotaan Ketua Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi serta Keterbukaan dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di kancah internasional Bapepam turut serta dalam Asian Roundtable Meeting on Corporate Governance – Fifth di Kuala Lumpur serta Roundtable on Capital Market Reformin Asia – Fifth dan Official Presentation of the White Paper on Corporate Governance in Asia di Tokyo bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (KNKG, 2006). Salah satu organisasi internasional yang ikut mengembangkan GCG adalah OECD (Organization for Economic Co-operation Development). Penetapan GCG dalam OECD dipengaruhi oleh hubungan antara partisipan dan sistem tatakelola. Pemegang saham pengendali yang dapat berupa individu, keluarga, aliansi, atau perusahaan lain yang beraktivitas melalui perusahaan atau antar perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan perilaku korporat. Sebagai pemegang ekuitas maka terdapat keinginan untuk meningkatkan kekuatannya di pasar melalui GCG. Berikut ini prinsip GCG menurut OECD (2004): a.Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; yaitu menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. b.Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; yaitu berlaku fairtermasuk pemegang saham asing dan minoritas.
c.Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan; yaitu mendorong kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha. d.Keterbukaan dan transparansi; yaitu menyajikan informasi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. e.Akuntabilitas dewan komisaris; yaitu menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan OECD, International Corporate Governance Network (ICGN) juga menambahkan prinsip-prinsip Honesty, Resilience, Responsiveness, dan transparency sebagai best practices untuk meningkat GCG lembaga tersebut. Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance(KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Coporate Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut: a.Transparansi; yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan transparansi ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. b.Akuntabilitas; yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. c.Responsibilitas; yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. d.Independensi; yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. e.Kewajaran dan Kesetaraan; yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Posted on

Manfaat Good Corporate Governance

Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan Corporate Governance menurut OECD (2004) antara lain : a.Melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. b.Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. c.Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. d.Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan. e.Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Posted on

Pihak-pihak yang terlibat Corporate Governance

Seiring dengan kompleksitas dan risiko yang meningkat maka fungsi-fungsi yang terkait dengan GCG berkembang, dan dilakukan oleh berbagai partisipan. Berikut ini 5 partisipan yang dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan dalam pengembangan GCG menurut OECD (2004) :
a.Dewan direksi (board of directors); terutama menjalankan fungsi oversight. b.Pejabat eksekutif (executive officers); terutama menjalankan fungsi enforcement. c.Dewan komisaris/komisi (board of commissioners/committees); terutama menjalankan fungsi supervisory & advisory. d.Auditor, meliputi auditor internal dan auditor eksternal; terutama menjalankan fungsi assurances. e.Pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi antara lain pemegang saham, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat dan lingkungan; terutama menjalankan fungsi monitoring
Posted on

Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan Good Corporate Governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk
menerapkan Good Corporate Governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Corporate governance didefinisikan oleh IICG (2010) (Indonesian institute of Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Parkinson (1994) mendefinisikan GCG berdasar perspektif finansial semata yang hanya melibatkan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tricker (1984) menjabarkan definisi GCG dari sudut pandang luas yang mencakup akuntabilitas perusahaan terhadap sekelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Selanjutnya, Rezaee (2007: 22) mendefinisikan GCG sebagai berikut: “… is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market-based mechanisms and best practices to create substantial shareholders value while protecting the interests of other shareholders.” Solomon (2007: 14) mendefinisikani CG sebagai berikut: ”… the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity.” Definisi GCG berbasis perspektif pemangku kepentingan ini didasarkan pada persepsi bahwa perusahaan dapat memaksimalkan penciptaan nilai (value creation) dalam jangka panjang dengan cara menunaikan tanggung jawab mereka terhadap seluruh kelompok pemangku kepentingan, dan dengan mengoptimalkan sistem GCG. Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholdersnya. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat pada waktunya, serta, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kedua hal tersebut penting karena secara empiris terbukti bahwa penerapan Corporate Governance dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasly et al.,2006: 133). Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2008) dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Corporate Governanceadalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengertian GCG ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Keputusan menteri ini menyatakan bahwa GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Posted on

Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari: a.The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan. b.The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
c.The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.
Posted on

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba

Agency theorymengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer(agent)dengan pemegang saham(principal). Asimetri informasi ini timbul ketikamanajer menegtahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaandimasa depan dibandingkan dengan pemegang saham danstakeholderlainnya.Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki aksesinformasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh luar perusahaan. Halini memberikan kesempatan kesempatan bagi manajer untuk melakukanmanajemen laba (Jensendan Meckling, 1976 dikutip olehPramesti, 2008:3).Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemenlaba.Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4)meneliti hubunganasimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftardi NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapathubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.Ketika asimetri informasi tinggi makastakeholdertidak memiliki sumber dayayang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevanuntuk memotivatortindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemenlaba, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikaninformasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitandengan pengukuran kinerja manajer

Posted on

Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governance

TerhadapManajemen LabaPada saat sekarang ini, negara-negara berkembangdituntut untukmenerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yangberdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebutdenganGood Corporate Governance. Dengan adanya sistem tata kelolaperusahaan yang baik, maka bisnis akan lebih mampu bersaing dan lebih cepatberkembang karena perusahaan lebih terstruktur dan adanya pengawasan sertamonitoring untuk meminimalisir kerugian.Asimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen labamungkin terjadi akibat lemahnya penerapancorporate governance. Menurut Linsdan Warnock (2004) seperti yang dikutip olehYana (2007:3), secara umummekanismecorporate governanceyang dapat mengendalikan perilaku manajemen(dalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpangseperti praktik manajemenlaba) dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalahmekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan danstruktur pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yangterdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi,corporategovernance, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaanmanufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannyabahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemenlaba,corporate governanceberpengaruh secara signifikan terhadap manajemen
laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemenlaba.
Posted on

Pengaruh PengungkapanGood Corporate Governancedan Asimetri

Informasi Terhadap Manajemen LabaAsimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen labamungkin terjadi akibat lemahnya penerapancorporate governance. Menurut Linsdan Warnock (2004) seperti yang dikutip olehYana(2007:3), secara umummekanismecorporate governanceyang dapat mengendalikan perilakumanajemendalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpangseperti praktik manajemenlaba. Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi,corporate governance,danukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufakturyang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannya bahwa asimetriinformasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba,corporategovernanceberpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuranperusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemenlaba.Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4)meneliti hubunganasimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftardi NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapathubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.Ketika asimetri informasi tinggi makastakeholdertidak memiliki sumber dayayang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memotivatortindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemenlaba, adanya asimetri informasi akan mendorongmanajer untuk menyajikan

 informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitandengan pengukuran kinerja manajer
Posted on

TeoriBid-askSpread

Bid-ask spreadmerupakan selisih harga beli tertinggi dengan harga jualterendah.Bid-ask spreadmempunyai tiga komponen biaya yang berasal dari (1)pemilikan saham (inventory holding), (2) pemrosesan saham (order processing)dan (3) informasi asimetri. Biaya pemilikan menunjukkantrade-offantara
memiliki terlalu banyak saham dan terlalu sedikit saham atas biaya pemilikansaham, akan menimbulkanopportunity cost. Sedangkan baya pemrosesan pesananmeliputi biaya administrasi, pelaporan, proses computer, telepon, dan lainnya.Sedangkan biaya informasi asimetri lahir karena adanya dua pihaktraderyangtidak sama memiliki dan mengakses informasi superiordan pihak lain yaituinformed traderyang memiliki informasi yang lebih superior dan pihak lain yaituunformed trader, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan munculnya masalahadverse selectiondanmoral hazarddalam perdagangan saham antartrader. Jikakedua belah pihak bertransaksi, makaunformed tradermenghadapi resiko rugitersebut tercermin dalambis-ask spread(Ariefandi, 2007:45).Literaturmicrostrukturmengenaibis-ask spreadmenyatakan bahwaterdapat suatu komponenspreadyang turut memberikan kontribusi terhadapkerugian yang dialamidealerketika bertransaksi dengan pedagang terinformasitersebut adalah sebagai berikut:a.Kos pemrosesan pesanan (older processing cost), terdiri dari biayayangdibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannyamempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasiuntuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas gunamenyelesaikan transaksi.b.Kos penyimpangan persediaan (inventory holding cost), yaitu kos yangditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan sahamagardapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
c.Adverse selection componentmenggambarkan suatu upah (reward)yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suaturesiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasisuperior. Komponen ini terkait erat dengan informasi dipasar modal.Pembahasan lebih lanjut mengenaispreaddikemukakan oleh Cohen(1986) dan Hamilton (1991) dalamRahmawati dkk (2006:10)menekankan bahwariset mengenai kos transaksi/kos kesegaran (immediacy) harus membedakan antarspread dealerdanspreadpasar. Ia menjelaskan bahwaspread dealeruntuk suatusaham merupakan perbedaan hargabiddanaskyang ditemukan olehdealer,secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkanspread pasar untuk suatu saham merupakan perbedaan harga jual tertinggi dan askterendah diantara beberapadealeryang sama-sama melakukan transaksi tersebut.Berdasarkan perbedaan tersebut, makaspreadpasar dapat lebih kecildibandingkan denganspread dealer.
Posted on

Asimetri Informasi (Information Asymmetry)

Menurut Brigham dan Houston (2001:35) dalam Ariefandi (2007:39)Asimetri Informasi atau ketidaksamaan informasi adalahsuatu keadaandimanamanajer memilikiakses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimilikioleh pihak luarperusahaan.Asimetri informasi muncul ketika manajermengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depandibanding dengan pemegang saham danstakeholderlainnya. Asimetri informasimerupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospekperusahaan.
Teori keagenan ini muncul karena ada hubungan keagenaan yang terjadiketika suatu (principal) membayar pihak lain(agent) untuk melakukan beberapajasa dan mendelegasikan otoritas atau wewenang pengambilan keputusan agen.Dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalahprincipaldanchief executiveofficer(CEO) adalah agen. Pemegang saham membayar CEO dan mengharapkanCEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Pada tingkat yang lebihrendah, CEO adalahprincipaldan manajer unit bisnis adalahagent. Suatutantangan yang dihadapi adalah bagaimana memotivasi agen sehingga merekabisa seproduktif mungkin sebagai mana jika menjadi pemilik (principal). Suatuelemen kunci dan teori keagenan adalah adanya perbedaan preferensi atau tujuanantaraprincipaldanagent.Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuaidengan kepentingan masing-masing.Agen mengasumsikan menerima kepuasantidak hanya dari kompensasifinancialtetapi juga dari keuntungan-keuntunganlain yang diperoleh dari hubungan keagenan. Keuntungan tersebut dapat berupawaktu luang, kondisi atraktif, fleksibelitasjam kerja dan lain-lain. Dalam kondisiini agen dikatakan mempunyai sikapopportunistic(mementingkan diri sendiri).Jensen dan Meckling (1976)dalam Muliati (2011:27)menambahkanbahwa jika keduakelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orangyang berupayamemaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untukmeyakinibahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentinganprinsipal.Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepatbagi agendan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agenyangmenyimpang.Beberapa kondisi perusahaan yang memungkinkan timbulnyaasimetri informasi yaitu: perusahaan sangat besar, mempunyai penyebaran secara
geografis, memiliki produk yang beragam, dan membutuhkan teknologi(Fitri,2004:275). Menurut Scoot (2003) dalam Lestari (2010:69), terdapatdua tipeasimetri informasi, yaitu:a)Adverse selectionAdverse selection,adalah jenis asimetri dalam mana suatu pihakatau lebih yang akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atautransaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihaklain.Adverse selectionterjadi karena beberapa orang seperti manajerperusahaan dan pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahuikondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada parainvestor luar.b)Moral HazardMoral hazard,adalah jenis informasi asimetri dalam mana suatupihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkansuatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamatitindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksimereka sedangkan pihak-pihaklainnya tidak.Moral hazarddapatterjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalianyang merupakan karakterisktik kebanyakan perusahaan besar.
Posted on

Pengertian PengungkapanGood Corporate Governance (GCG)

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalamgoodcorporate governancesehubungan dengan struktur dan operasi korporasi;tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan,pemegang saham, dan pihak–pihak yang berkepentingan lainnya, merupakan atau

 secara ringkas dari prinsip–prinsipgood corporate governance, sebagai perlakuanyang setara(equitable treatmentataufairness).Katadisclosurememiliki arti tidakmenutupi atau menyembunyikan.Apabila dikaitkan dengan data,disclosureberarti memberikan data yangbermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar–benarbermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebuttidak akan tercapai.Apabila dikaitkan dengangood corporate governance, dapat ditarikkesimpulan yaitu, pengungkapangood corporate governancemengandung artibahwa laporan keuangan perusahaan dibuat berdasarkan informasi dan kejelasanyang cukup mengenai kegiatan perusahaan sehingga sesuai dengan prinsip–prinsipGood Corporate Governance, dengan demikian informasi tersebut dapatmenggambarkan secara tepat kondisi keuangan perusahaan dan kejadian–kejadianyang terjadi di dalam(internal)perusahaan.
Posted on

PengertianGood Corporate Governance(GCG)

Istilah “corporate governance” pertama dikenalkanCadbury Committeetahun 1992 dalam laporan yang dikenalCadbury Report. Laporan ini sebagai titikbalik yangmenentukan bagi praktikcorporate governancediseluruh dunia(Sedarmayanti, 2012:53).Corporate governancemerupakan salah satu konsepyang dapat dipergunakan dalam meningkatkanefisiensi ekonomis, yang meliputiserangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, parapemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya.Corporategovernancejuga memberikan suatu struktur yangmemfasilitasi penentuansasaran–sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukanteknik monitoring kinerja. Watts (2003) dalam Wisnumurti (2010:33),menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalahkontrak dan membatasi perilakuopportunisticmanajemen adalahcorporate
governance. Berkaitan dengan masalah keagenan,corporate governanceyangmerupakan konsep yang didasarkanpada teori keagenan, diharapkan bisaberfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwamereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengankata laincorporate governancediarahkan untuk mengurangi asimetri informasiantara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakanmanajemen laba (Ujiyanto, 2007:6).Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentangGood Corporate Governanceatau GCG. Namun umumnya mempunyai maksuddanpengertian yang sama.Forum for Corporate Governance in IndonesiaatauFCGI(2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisiCadburyCommittee, yaitu :(Tunggal, 2013:153).”seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegangsaham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawanserta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnyayang berkaitandengan hak–hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yangmengatur dan mengendalikan perusahaan.”Menurut Price Waterhouse Coopers: (Surya, 2008:26)“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yangefektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses,kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapaibisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelolaresiko danbertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders.”
Disamping ituFCGIjuga menjelaskan, bahwa tujuan dari CorporateGovernance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yangberkepentingan (stakeholders).Komite Nasional Kebijakan Governance atauKNKG (2006)menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwaprinsip-prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semuajajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:(Sedarmayanti,2012:55)a.Transparasi (Transparency)Untuk menjagaobyektivitas dalam menjalankan bisnis,perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevandengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangkukepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untukmengungkapkan,tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturanperundang–undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilankeputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentinganlainnya.b.Akuntabilitas (Accountability)Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanyasecara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secarabenar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetapmemperhitungkan kepentinganpemegang saham dan pemangkukepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukanuntuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c.Responsibilitas (Responsibility)Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang–undangansertamelaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungansehingga dapat terpelihara kesinambunganusaha dalam jangka panjangdan mendapat pengakuan sebagaigood corporate citizen.g.Independensi (Independency)Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harusdikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaantidaksaling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.h.Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasamemperhatikankepentingan pemegang saham dan pemangkukepentingan lainnya berdasarkanasas kewajaran dankesetaraan.
Posted on

Latar Belakang MunculnyaGood Corporate Governance

Munculnya corporate governance dapat dikatakan dilatarbelakangi dariberbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggrismaupun Amerika Serikat pada tahun 1980an dikarenakan tindakan yangcenderung serakahdan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Hal initidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan

 tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi dimana hal inimenjadikannya sebagai pemicu dari kebutuhan akan corporate governance.Secara lebih luas pertentangan kepentingan di suatu organisasi itu terjadiantara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham majoritasdan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenaipelanggaran lindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antaraperusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupunpemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakanbahan kritikan.Pada awalnya corporate governance hanya berkembang di Inggris danAmerika, tetapi seiring berkembangnya kompleksitas bisnis di berbagai negara didunia maka segara berkembang pula di negara-negara lain. Dalam corporategovernance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistemtata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis? Apakah aturan dan sistemyang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak? Kedua haltersebutlah yang menentukan apakah sudah adagood corporate governancedalamsuatu perusahaan.Dewasa ini,corporate governancesudah bukan merupakan pilihan lagibagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vitalserta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan danregulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan corporate governance yangbaik. Bagi Indonesia, perkembangan mengenai regulasi corporate governancebermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta
 (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emitenyang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independentdan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulaidi kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong danmenciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilansebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang sahamminoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen inidiharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporategovernance pada perusahaan-perusahaan public di Indonesia, termasuk BUMN.Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektiftersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya.Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari strukturkepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yangterkait dengan kendala internalnya.Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan(Letter of Intent) denganInternational Monetary Fund(IMF) yang mendorongterciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesiamendirikan satulembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenaiKebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri NegaraKoordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusunrekomendasi kebijakan nasionalmengenai GCG, serta memprakarsai danmemantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia.Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman KomisarisIndependen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusanMenteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004tentang pemebentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yangmemperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sectorkorporasi tapi juga di sector pelayanan publik.(Amri, 2011
Posted on

Bentuk–Bentuk Manajemen Laba (Earnings Management)

MenurutSulistiawan (2010: 21)bentuk–bentuk manajemen laba yangdilakukan oleh manajer antara lain:a.Taking a bathHal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi,termasuk adanya pergantianCEO baru. Jika manajer merasa harusmelaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlahyangbesar. Dengan tindakan ini manajer berharapdapat meningkatkan laba
yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapatdilimpahkan kepada manajerlama.b.Income MinimizationCara ini mirip dengantaking a bathtetapi lebih halus. Cara inidilakukanpada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehinggajika periode yang akan datangdiperkirakan laba turun drastisdapatdiatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.c.Income MaximazationDilakukanpada saat laba menurun. Tindakan atas incomemaximization bertujuan untuk melaporkannet incomeyang tinggi untuktujuan bonus yang besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yangmelakukan pelanggaran perjanjian hutang.d.Income SmoothingDilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yangdilaporkan sehingga dapat megurangi fluktuasi laba yang terlalu besarkarena pada umumnya investorlebih menyukai laba yang relatif stabil
Posted on

Alasan Melakukan Manajemen Laba (Earnings Management)

Earningsmanagementsebagai suatu fenomena yang dipengaruhi olehberbagai macam alasan yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut.Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi manajemenlaba(earningsmanagement).Menurut Sulistyanto (2011:302)alasan perusahaanmelakukan manajemenlaba adalah:
a.Bonus Scheme(Alasan Bonus)Manajemen akan memilih metodeakuntansi yangmemaksimalkanutilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahan yang memberikanbonus besar berdasarkanearningslebih banyak menggunakan metodeakuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.b.Debt Covenant(Kontrak Hutang Jangka Panjang)Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemenakan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat ‘memindahkan’laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untukmengurangi kemungkinan perusahaan mengalamitehnical defauld(kegagalan dalam pelunasan hutang). Hal ini untuk menjaga reputasimereka dalam pandangan pihak eksternal.c.Political Motivations(Motivasi Politik)Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akancenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnyadengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selamaperiode kemakmuran tinggi. Tindakan akan motivasi ini dilakukan untukmemperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintahmisalnya subsidi.d.TaxationMotivations(Motivasi Pajak)Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen labayang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan untuk tujuanpenghematan pajak pendapatan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini

 karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil keputusan,menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer.e.Changes of Chief Officer(Pergantian CEO)Banyak motivasi yang timbul waktu penggantian CEO. Contohnya,CEO yang mendekati masa pensiun (tugas akhirnya)akan melakukanstrategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.Demikianpula dengan CEO yang kinerja nya kurang baik, ia akan cenderungmemaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.f.Initial Public Offering(Penawaran Saham Perdana)Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasarmodal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimanamenetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, manajerperusahaan yang akango publicmelakukan manajemen laba dalamprospectusmereka dengan harapan dapat menaikkan harapan dapatmenaikkan harga saham perusahaan.
Posted on

Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management)

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yangterjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhiangka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalammanajemen laba berarti usaha mempengaruhi laba tidak bertentangan denganaturan pelaporan keuangan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)khususnya dalamStandar Akuntansinya yaitu dengan cara memanfaatkan peluanguntuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang dilakukansecara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksipendapatan atau biaya secara fiktif dengan menambah(mark up)atau mengurangi(mark down)nilai transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkattertentu yang dikehendaki(dalam Boediono, 2005:173).Manajemen laba(earnings management)adalah tindakan-tindakan manajeruntuk menaikkan (menurunkan)laba periode berjalan dari sebuah perusahaanyang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomiperusahaan jangka panjang(Sulistyanto, 2011:299). Seringkali proses inimencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah,yaitu laba. Manajemen laba dapat berupakosmetik, jika manajer memanipulasi

 akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapatterlihatnyata, jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengantujuan mengubah laba (Subramanyam, 2010: 131).Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atasakrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalahselisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrualdapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memangsewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebutnormalaccrualsataunon discretionary accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakanmanipulasi data akuntansi yang disebut denganabnormal accrualsataudiscretionary accruals. (Utami, SNA 2005:102)Berdasarkan pada kajian McNichols (2000)serta Dechow dan Skinner(2000) maka proksi manajemen laba yang digunakan adalah model spesifik akrualyaitu akrual modal kerja. Penggunaan akrual modal kerja lebih tepat sebagaimanayang telah dikaji oleh Peasnelletal. (2000). Akrual diskresioner tidak diestimasiberdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, olehkarena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasanpemakaian penjualan sebagai deflator akrual modal kerja adalah karenamanajemen laba banyak terjadi pada akun penjualansebagaimana yangdiungkapkan oleh Nelsonet al. (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflatorjuga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi model DeAngelo (1986)menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan penjualan.
 Permasalahan manajemen laba merupakan masalah keagenan yangseringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atauperbedaan kepentingan antarapemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan.Terlebihlagi, manajemen sebagai pengelolaperusahaan memiliki informasi tentangperusahaan lebih cepat,lebih banyak, dan lebih valid dari pada pemegang saham(asymmetric information)sehingga memunginkan manajemen melakukan praktekakuntansi dengan berorientasi pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan(prestasi) tertentu.Scott dalam Purwandari (2011:24) membagi cara pemahamanatas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagaipelakuoportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapikontrak kompensasi, kontrak utang danpolitical costs (Oportunistic EarningManagement). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektifefficient contracting(Efficient Earning Management), dimana manajemen labamemberimanajer suatu fleksibelitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaandalam mengantisipasi kejadian–kejadianyang tak terduga untuk keuntunganpihak–pihak yang terlibat dalamkontrak
Posted on

Pengertian Laba

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba adalah pebedaan antarapendapatan (revenue) dengan yang direalisasi yang timbul dari transaksi padaperiode tertentu dihadapkan dengan beban yang dikeluarkan pada periode tertentutersebut.Pengertian laba menurut Soemarso (2004: 277), “yaitu merupakan selisihlebih antara pendapatandan pengeluaran, atau suatu kelebihan pendapatan yangditerima oleh suatu perusahaan sesudah dikurangi pengorbanan yangdikeluarkan, yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal darikegiatan usaha.”Laba adalah (Santoso, 2009: 30)“kenaikan modal (aktivabersih) yangberasal dari transaksi sampinganatau transaksi yang jarang terjadi dari suatubadan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhibeban usaha selama suatu periode yang timbul dari penjulan aktiva tetap.”Apabiladikaitkan dengan penghasilan pengertian laba dapat dibagimenjadi duabagian, yaitu:a.Laba yang belum direalisir, merupakan laba yang terjadi karena adanyatransaksi penjualan dengan pihak ketiga.b.Laba yang belum direalisasi, adalah laba yang terjadi karena adanyakenaikan nilai aktiva dan belum terjadi transaksi, laba yang belumdirealisasi akan diakui saat terjadinya transaksi dengan pihak ketiga.
Menurut Belkaoui(2012:204), definisi tentang labaini mengandung limasifat, yaitu:a.Laba akuntasi didasarkan pada transaksi yang benar–benar terjadi, yaitutimbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.b.Laba akuntansi didasarkan pada prinsiprevenueyang memerlukan batasantersendiri tentang apa yang termasuk hasil.c.Laba akuntansi didasarkan pada “periodic”laba itu, artinya merupakanprestasi perusahaan itu pada periode tertentu.d.Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentukhistorisyang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.e.Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “matching”, artinya hasil dikurangibiaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama.Kebaikandari konsep laba akuntansi ini adalah:a.Kebaikan terus–menerus diuji dan ditelusuri.b.Karena perhitungan didasarkan pada kenyataan yang terjadi (fakta) dandilaporkan secara objektif maka perhitungan laba ini dapat diperiksa.c.Memenuhi prinsip “conservatisme” karena yang diakui hanya laba yangdirealisasi atau tidak memperhatikan perubahan nilai.d.Dapat dijadikan sebagai alatkontrol oleh manajemen dalam melaksanakanfungsi–fungsi manajemen.Namun disamping itu terdapatpula kelemahan yang terkandungdalamkonsep laba tersebut yang dijelaskan oleh Safri (2011: 274):

 a.Sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal ini timbulkarena dalammetode menghitung “cost”, perbedaan waktu antara realisasidan biaya.b.Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul darikenaikan nilai. Kenaikan ini ada tetapi belum direalisasi.c.Penerapan prinsip realisasi,historical cost, danconservatismedapatmenimbulkan salah pengertian terhadap data yang disajikan.Hendriksen dan Most yang dikutip Safri (2011: 274), memberikanpenjelasan tentang kelemahan laba, yaitu:a.Konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalamteoriakuntansi, karena dinilai:1)Belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menuntukan nilai arusjasa dan perubahan nilainya.2)Belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitunganlaba.3)Ketidaksepakatan antara berbagai pihak, siapa yang menjadi pemakaiinformasinet incomeini.b.Standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai carayang berbeda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaandalam suatu periode tertentu.c.Informasi lainnya diluar data historis lebih bermanfaat bagi investor dalampengambilan keputusan.d.Kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek.e.Perubahan tingkat harga telah merubah arti laba yang diukur berdasarkannilai historis, sehingga perubahan nilai uang atautingkat inflasi belumdiperhitungkan dalam laporan keuangan.f.Kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi labasemakin bermanfaat.
Posted on

Pengertian Manajemen

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Dengan adanya manajemen yang baik makaakan memudahkan terwujudnyatujuan dari suatu perusahaan. Sejumlah orang–orang yang melakukan aktivitasmanajemen dalam suatu badan tertentu dalam arti tunggaldisebut sebagaimanajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawabatas terselenggaranyaaktivitas–aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai denganmenggunakan bantuan orang lain.Dengan manajemen puladaya guna dan hasilguna unsur–unsurmanajemen dapat ditingkatkan. Adapun unsur–unsurmanajemen itu terdiri dari:man, money, method, machines, materials,danmarkets, yang biasa disingkat dengan 6M.Manajemen berasal dari katato manageyang artinya mengatur. MenurutHasibuan (2007: 1)dengan melihat arti kata tersebut makaakan timbul pertanyaantentang: apa yang akan diatur, apa tujuan dari pengaturan itu, mengapa harus
diatur, siapa yang mengatur, danbagaimana cara mengaturnya. Jawaban ataspertanyaan–pertanyaan tersebutakan diuraikan sebagai berikut:a.Mengatursemua unsur manajemen, yakni 6Mb.Tujuan pengaturan adalah agar 6M dapat lebih berdaya guna dan berhasilguna dalam mewujudkan tujuanc.Harus diatur supaya 6M itu dapat bermanfaat lebih optimal, terkoordinasidan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuanorganisasid.Orang yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitupimpinanpuncak, manajer tengah dansupervisore.Cara mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan–urutanfungsi manajemen tersebutDalam manajemen juga terdapat dasar–dasar yang mendasari manajerdenganmelakukan tugas–tugas yangdidelegasikan kepadanya. Dasar–dasarmanajemen tersebut adalah sebagai berikut:a.Adanya kerja sama diantara sekelompok orang didalam ikatan yang formalb.Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapaic.Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teraturd.Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baike.Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakanf.Adanyahuman organizationBerdasarkan dari hal–hal yang telah dikemukakan diatas, maka yangdisebut dengan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang megatur prosespemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber–sumber lainnya secaraefektif dan juga efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu