Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Pengungkapan CSR merupakan cara pemberian informasi dan
pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap stakeholder. Hal ini juga
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan seta
meningkatkan legitimasi stakeholder. Nuswandari (2009) menyatakan bahwa
informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan menjadi dua yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(voluntary dislclosure).
Nuswandari (2009) menyatakan bahwa pengungkapan wajib (mandatory
disclosure) adalah :
“Informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh
peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik
yang tedaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara
berkala dan informasi lainnya kepada Bapepam dan publik”
Selain itu Nuswandari (2009) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela
(voluntary disclosure) adalah :
“Penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan
di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan
pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan
pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam
melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga
menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela
antar perusahaan.”
Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat wajib (mandatory) bagi kriteria
perusahaan tertentu seperti yang diungkapakan dalam UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa :
1. Perseroan yang menjalankan usahanya dibindang dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan
memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah.”
Selain perusahaan wajib melakukan kegiatan CSR, perusahaan juga wajib
mengungkapakannya dalam annual report seperti yang disebutkan dalam UU No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2) bahwa :
laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat
sekurangkurangnya :
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,
laporan laba rugi dai tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai perseroan;
c. Laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha perseroan;
e. Laporan menganai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggora Dewan Komisaris;
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun baru yang
lampau.”
Dapat dilihat pada point c, yang menyatakan bahwa adanya kewajiban
bagi para emiten di bursa efek untuk melakukan pengungkapan CSR. Namun
demikian item-item apa saja yang harus diungkapkan hingga saat ini belum ada
peraturan baku yang mengaturnya. Oleh karena itu item-item CSR yang
diungkapkan persusahaan masih merupakan informasi yang bersifat sukarela
(voluntary).
Lako (2011:65) menganjurkan perusahaan untuk bisa mulai mengadopsi
Sustainability Reporting Guideliness (SRG) dari Global Reporting Initiative
(GRI) karena belum adanya pedoman dari pemerintah dan Ikatan Akuntan
Indonesia. GRI memberikan pedoman yang cukup komprehensif bagi perusahaan
dalam pelaporan informasi terkait dengan biaya (cost), dan kinerja ekonomi,
lingkungan, dan sosial.
Definisi Sustainability Reporting menurut Lako (2011:64) adalah:
“Pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial,
pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability
report membahas pelaporan perusahaan tentang tanggung jawabnya
terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan mempengaruhi
perusahaan secara keseluruhan”.
Sampai saat ini belum ada standar baku yang mengatur tentang
pengungkapan CSR. Sehingga sejumlah institusi menciptakan item laporan yang
bisa berlaku universal untuk semua perusahaan. Salah satu yang terkenal adalah
Global Reporting Initiative (GRI) yang diluncurkan pada tahun 1997. Pada
umumnya perusahaan menggunakan konsep GRI sebagai acuan dalam
penyusunan pelaporan CSR. Konsep pelaporan CSR yang digagas oleh GRI
adalah konsep sustainability report yang muncul sebagai akibat dari konsep
sustainability development.

Menurut Princes of Wales Foundation dalam Hendrik Budi Untung
(2008:11) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi
Corporate Social Responsibility, yaitu :
1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
2. Environments yang berbicara tentang lingkungan.
3. Good Corporate Governance yaitu mekanisme bagaimana sumber daya
perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa.
4. Social cohesion, artinya dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility
jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Economic strength atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di
bidang ekonomi.
Aktivitas Corporate Social Responsibility bagi perusahaan publik,
apabila dilihat dari investor global yang memiliki idealisme tertentu, dengan
aktivitas Corporate Social Responsibility, saham perusahaan dapat lebih bernilai.
Investor akan rela membayar mahal karena kita membicarakan tentang
sustainability dan acceptability. Sebab itu terkait dengan risiko bagi investor.
Investor menyumbangkan social responsibility dalam bentuk premium nilai
saham. Itu sebabnya ada pembahasan tentang corporate social responsibility pada
annual report, karena investor ingin bersosial dengan membayar saham
perusahaan secara premium. Kalau perusahaan anda tergolong high-risk investor
akan menghindar. Jadi, dari uraian tersebut tampak bahwa faktor yang
mempengaruhi implementasi corporate social responsibility adalah komitmen
pemimpin perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan serta regulasi dan
sistem perpajakan yang diatur pemerintah.

Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2014:59) menguraikan prinsipprinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) sebagai berikut :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan
aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa
depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan
sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas
perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini
menjelaskan pengaruh kuantitatif aktifitas perusahaan terhadap pihak internal
dan eksternal. Akuntabilitas perusahaan dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku
kepentingan. menunjukan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian laporan
perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat
akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi
stakeholders eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak ekstenal. Transaksi
bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak
terhadap pihak eksternal.”

Manfaat corporate social responsibility bagi perusahaan menurut
Hendrik Budi Untung (2008:6) sebagai berikut:
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan.
2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Menurut Lako (2011:103), manfaat yang diperoleh perusahaan dalam
melakukan pengungkapan CSR adalah
1. Profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin kokoh
2. Meningkatnya akuntanbilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor,
kreditor, pemasok, dan konsumen;
3. Meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan;
4. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sektiar
karena merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan
5. Meningkatnya reputasi, corporate branding, goodwill (intangible asset) dan
nilai perusahaan dalam jangka panjang

Pengertian Sukrisno Agoes (2011:32) mendefinisikan corporate social
responsibility sebagai berikut :
“Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab
perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri ( internal)
dan diluar perusahaan (eksternal) karena perusahaan merupakan bagian
dari lingkunganya.”
Menurut Nor Hadi (2014:48) Corporate Social Responsibility adalah:
“Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang
berangkat dari pertimbanga etis perusahaan yang di arahkan untuk
meningkatkan ekonomi, yang di barengi dengan peningkatan kualtas hidup
bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas
hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”
Menurut Johnson dan Johnson dalam Noor Hadi (2014: 46) pengertian
CSR adalah sebagai berikut:
“Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu tentang bagaimana suatu
perusahaan mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilakn produk
yang berorientasi positif bagi lingkungnnya.”
Menurut Hendrik Budi Untung (2008:1) adalah sebagai berikut:
“Corporate Social Responsibility sebagai komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan
dan menitikberatkan pada keseimbangan pada keseimbangan antara
perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan”.
Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa Corporate
Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan
aspek ekonomi,sosial, dan lingkungan

Pengertian investasi menurut Tandelilin (2010:3) adalah sebagai berikut:
“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya
yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah
keuntungan di masa yang akan datang.”
Pengertian investasi menurut Sunariyah (2011:4) adalah sebagai berikut :
“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah sejumlah
komitmen atas sejumlah dana selama waktu tertentu untuk mendapatkan
keuntungan dimasa yang akan datang.
Menurut Sunariyah (2011:4) macam-macam investasi dibagi menjadi dua
bagian yaitu:
1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud seperti
emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate.
2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa suratsurat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva rill yang
dikuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial dalam rangka investasi pada
sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:
a. Investasi langsung (direct investment)
Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat
berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go
public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa
penghasilan dividend dan capital gain.
b. Investasi tidak langsung (indirect investment)
Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang
dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment
company) yang berfungsi sebagai perantara.

Pengertian saham menurut Sunariyah (2011:126) yang dimaksud dengan
saham adalah sebagai berikut:
“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk
perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emitmen. Saham
menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari
perusahaan tersebut.”
pengertian saham menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:5) adalah
sebagai berikut:
“Sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam
suatu perusahaan atau perseroan. Saham berwujud selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan
yang menerbitkan surat berharga tersebut”.
Price Book Value (PBV) = Harga pasar per saham
Nilai Buku per lembar saham
Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi
3 (tiga), yaitu:
a. Harga Nominal
Harga yang tercermin dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten
untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan, besarnya harga nominal
memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan
berdasarkan nilai nominal.
b. Harga Perdana
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek.
Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi
(under writer) dan emiten, dengan demikian akan diketahui berapa harga
saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan
harga perdana.
c. Harga Pasar
Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor,
maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor
yang lain, harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, transaksi
di sini tidak lagi melibatkan emiten daripenjamin emisi harga ini yang disebut
sebagai harga di pasar sekunder.
Berdasarkan penejelasan diatas mengenai saham maka dapat di artikan
saham yaitu suatu tanda seseorang dalam kepemilikan suatu perusahaan dimana
dengan berwujud kertas yang mempunyai nilai atau harga.

Menurut Christawan dan Tarigan (2007) beberapa konsep nilai yang
menjelaskan nilai perusahaan di antaranya sebagai berikut :
1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam nggaran dasar
perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga di
tulis jelas dalam surat saham kolektif
2. Nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses
tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham
perusahaan di jual di pasar saham
3. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai rill suatu
perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intinsik ini bukan sekadar
harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis
yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
4. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep
akuntansi.
5. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan yang harus dipenuhi.
Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa
dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan
akan di likuidasi.

Menurut I Made Sudana (2011:7) toeri-teori di bidang keuangan memiliki
satu fokus, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik
perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normatif ini dapat diwujudkan
dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of firm). Bagi
perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan
memaksimalkan harga pasar saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai
lebih tepat sebagai tujuan perusahaan karena:
a. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari
semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang
akan datang atau berorientasi jangka panjang.
b. Mempertimbangkan faktor resiko.
c. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari pada
sekedar laba menurut pengertian akuntansi.
d. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.

Salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan, nilai perusahaan digunakan sebagai pengukur keberhasilan
perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningktnya
kamakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan dapat
dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan (Martono dan Harjito
2010:34)
Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:6) nilai perusahaan
adalah sebagai berikut :
“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai
perusahaan semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik
perusahaan”.
Menurut Agus Sartono (2012:9) nilai perusahaan dapat didefinisikan
sebagai berikut:
“Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh
dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua
keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang
dimiliki meningkat”.
Farah Margareta (2011:7) mengemukakan bahwa:
“Nilai perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar
saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go
public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan
prospek perusahaan, risiko usaha,lingkngan usaha, dan lain lain).”
Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan
adalah prsepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga
saham, seperti yang dikemukakan oleh Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti
(2012:6) bahwa:
“Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah memaksimumkan
nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar
kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Bagi
perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang
diperjual-belikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan”.

Menurut Kasmir (2015:198) Manfaat yang diperoleh dari penggunaan
rasio ROE adalah untuk:
1. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Mengetahui produktivitas dari sesuluh dan perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri
3. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal sendiri maupun pinjaman.
Sementara itu, menurut Kasmir (2015:197) Tujuan penggunaan rasio
Return On Equity bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:
1. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
2. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
pinjaman maupun modal sendiri.
3. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri maupun pinjaman.

Rasio pofitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha
atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihakpihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahan. Sementara itu
manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198)
adalah sebagai berikut:
1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Manfaat lainnya.”

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi
pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):
1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam
satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai
besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri.
6. Dan tujuan lainnya.”

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu
perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang
diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik
perusahaan.
Pengertian profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81):
“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang
tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return
on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”
Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:
“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode
tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen
suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari
penjualan atau dari pendapatan investasi.”
Menurut Sudana (2011:22) bahwa:
“Porfitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki
perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”
Menurut Sartono (2012:122) bahwa:
“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahan
untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan,
assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor
jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas
ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benarbenar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa, semua jenis
organisasi menjalankan tiga fungsi demi kelangsungan hidup organisasi. Fungsifungsi ini adalah:
1. Pemasaran, yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk
sehingga menghasilkan penjualan.
2. Produk/ Operasi, yaitu proses menghasilkan produk.
3. Keuangan/ Akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya
sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya.
Untuk melaksanakan fungsi operasi, diperlukan serangkaian kegiatan yang
merupakan suatu sistem. Ada empat macam fungsi produksi/ operasi utama,
yaitu:
1. Sebagai proses, berupa teknik, yaitu metode yang digunakan untuk
mengolah bahan.
2. Sebagai pengorganisasi teknik dan metode, sehingga proses dapat
dilaksanakan secara efektif.
3. Sebagai dasar penetapan perencanaan bahan.
4. Sebagai pengawasan atas tujuan penggunaan bahan.

Operasi adalah kesatuan kegiatan dari keseluruhan fungsi yang ada di
perusahaan untuk melaksanakan rencana strategis untuk dapat terus bertahan dan
beroperasi. Kegiatan produksi dan manufaktur adalah bagian dari fungsi operasi.
Pada umumnya terdiri atas berbagai fungsi seperti pembelian, pengelolaan
material, produksi, kontrol persediaan, kontrol kualitas output dan pemeliharaan.
Definisi kegiatan operasi terdiri dari pengelolaan fungsi organisasi dalam
menghasilkan barang dan jasa, adanya sistem transformasi yang menghasilkan
barang dan jasa, serta adanya pengambilan keputusan sebagai elemen penting dari
manajemen operasi.
Dalam arti sempit, manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang
dan jasa. Setiap hari kita menjumpai barang atau jasa yang melimpah, dimana
semuanya itu dihasilkan dibawah pengawasan manajer operasi. Orientasi manajer
operasi ialah mengarahkan keluaran/output dalam jumlah, kualitas, harga, waktu
dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen.
Dalam sebuah perusahaan operasi merupakan salah satu fungsi dari bisnis
disamping financial, marketing, maupun personalia. Operasi tidak dapat berdiri sendiri,
melaikan harus selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi lainnya. Setiap perusahaan
memiliki fungsi operasi, maka manajemen operasi berfungsi untuk me-manage fungsi
operasi dalam suatu organisasi.

Beberapa aspek pengendalian yang baik atas persediaan adalah sebagai
berikut :
a. Adanya prosedur yang efisien yang tercermin dalam arus dokumen sejak
barang diminta dan diterima sampai dengan pencatatan persediaan dan
hutang dagang.
b. Persediaan secara fisik harus dilindungi dengan baik.
c. Penggunaan sistem perpetual (perpetual system) dalam mencatat
persediaan, dimana dapat ditunjukkan bertambah dan berkurangnya
persediaan dan saldo persediaan pada setiap saat.
d. Secara periodik perusahaan harus menghitung persediaan yang ada dan
mencocokkannya dengan persediaan menurut buku tambahan atau kartukartu persediaan (subsidiary ledger). Hal ini dilakukan untuk menjamin
ketepatan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
e. Persediaan sebaiknya diasuransikan terhadap risiko rusaknya barang
akibat kebakaran, kebanjiran, dan bencana lainnya.

Tujuan utama yang ingin dicapai persediaan adalah memenuhi permintaan
konsumen tepat waktu dengan berpegang pada prinsip meminimumkan total biaya
operasional perusahaan khususnya biaya persediaan, mengoptimalkan kuantitas
pesanan yaitu jumlah yang harus dipesan tiap kali pemesanan dan penjadwalan
proses produksi. Selain itu, persediaan juga bertujuan untuk:
1. Menghindari inflasi dan perubahan harga.
2. Menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, dan
keterlambatan pengiriman sehingga kebutuhan dan permintaan konsumen
dapat dipenuhi dalam waktu secepat mungkin.
3. Menjaga agar proses produksi tetap berjalan dengan lancar dan
berkesinambungan.
4. Mempertahankan dan apabila mungkin meningkatkan laba perusahaan.

Pengertian persediaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2012 :
14-1 paragraf 3)adalah aktiva :
a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa
Menurut Stice, Stice dan Skousen (2009 : DI-22), persediaan adalah aset
yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; juga aset yang dimiliki
untuk digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Sedangkan menurut
Firdaus (2008 : 161), persediaan didefinisikan sebagai aset berwujud yang
diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan
yang diperoleh untuk diproses lebih dulu dan dijual.
Berbeda halnya dengan pengertian persediaan berdasarkan Surat Edaran
Direksi Nomor :004.E/012/PJB-1/1999:
“Persediaan material yang proses penerimaannya melalui prosedur tata
usaha gudang untuk mengganti peralatan yang rusak, merakit atau
membuat peralatan produksi”.

Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi
perusahaan yang secara berlanjut diperoleh atau diproduksi maupun dijual. Sifat
dan batasan barang yang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan adalah
bervariasi sesuai dengan aktivitas perusahaan.

Sistem yang dirancang dan ditetapkan dalam suatu usaha perusahaan
secara umum bertujuan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara
rutin terjadi.
Beberapa tujuan dari sistem informasi akuntansi juga dikemukakan oleh
La Midjan dan Azhar (2005 : 37), diantaranya :
1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian
internal.
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha.
Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa suatu sistem informasi akuntansi
mempunyai tujuan :
1. Untuk meningkatkan kualitas informasi
Yaitu informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya
(akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat
memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian
internal yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan
kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem pengendalian yang disusun
harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (intern
check).
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha
Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien
mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh
dari penyusunan sistem akuntansi.
Tujuan umum penyusunan sistem informasi akuntansi dikemukakan oleh
Mulyadi (2008 : 19) sebagai berikut :
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru. Kebutuhan
sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu
perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah
dijalankan selama ini.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha
perusahaan, sehingga menurut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan
laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya,
dengan struktur informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan inetern,
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem
informasi akuntansi harus saling terkait dengan sistem informasi akuntansi yang
dilakukan. Sistem informasi akuntansi dibentuk untuk pencapaian tujuan
diantaranya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas informasi yang
diperlukan

Dalam menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat
keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas atau
fungsi seperti yang dijelaskan oleh Krismiaji (2005 : 112), sebagai berikut :
a. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam
sistem.
b. Memproses data transaksi
c. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
d. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan,
atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang
tersimpan di komputer.
e. Menyimpan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang
dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi terdiri dari :
1. Manusia
2. Peralatan
3. Buku dan Catatan
4. Formulir
5. Kegiatan dan Prosedur
6. Laporan atau Pernyataan
Dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah sistem
informasi akuntansi akan dapat berjalan dengan baik jika unsur-unsur di atas
dapat terpenuhi karena setiap unsur saling berhubungan.
Adapun penjelasan tentang unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi
adalah sebagai berikut :
1. Manusia
Manusia adalah pihak/ orang yang merupakan salah satu unsur
yang berperan dalam melaksanakan tugasnya atau dikenal juga sebagai
karyawan.
2. Peralatan
Yaitu semua alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem
informasi akuntansi. Beberapa alat yang digunakan, contohnya: komputer,
mesin ketik dan alat lain yang berguna untuk mentransfer data.
3. Buku dan Catatan
Yaitu buku yang digunakan untuk pencatatan atau hasil yang
bersumber dari formulir. Buku dan catatan transaksi dari dokumen dasar,
buku tersebut dapat berupa kartu-kartu atau dalam bentuk buku yang
sebenarnya. Buku-buku tersebut meliputi jurnal maupun buku besar.
Ada beberapa jenis catatan, diantaranya :
a. Buku Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang diselenggarakan
dalam proses akuntansi.
b. Buku Besar
Buku Besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang
digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah
dicatat dalam jurnal.
4. Formulir
Formulir merupakan unsur penting dalam sistem informasi
akuntansi karena digunakan sebagai suatu dokumen dasar. Formulir juga
merupakan secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi yang terdiri dari
kolom-kolom. Formulir merupakan salah satu unsur dari sistem informasi
akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi dan juga
merupakan bukti tertulis dengan transaksi. Formulir sering juga disebut
dokumen. Formulir yang didisain dengan baik akan berfungsi menciptakan
informasi. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi fungsi tersebut, setiap
perusahaan akan menggunakan berbagai jenis formulir untuk mencatat
berbagai transaksi yang berasal dari peristiwa intern maupun ekstern
perusahaan.
Dalam suatu perusahaan, formulir bermanfaat untuk :
a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis
perusahaan.
b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan.
c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan
semua kejadian dalam bentuk tulisan.
d. Menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di
dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain.
Adapun prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir adalah
sebagai berikut :
a. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau copy formulir.
b. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data.
c. Sering kali data terkumpulkan di sumbernya, data harus direkam
sedemikian rupa dalam formulir, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan informasi bagi semua departemen.
d. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas.
e. Unsur internal check dalam merancang formulir.
Unsur internal check harus ada dalam perancangan formulir sehingga
dapat mendukung terciptanya praktik yang sehat. Adanya penggunaan
formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus
dipertanggungjawabkan oleh bagian yang berwenang.
f. Nama formulir
g. Nama dan alamat pada formulir.
h. Nomor identifikasi pada setiap formulir.
i. Pencantuman nomor urut tercetak.
j. Formulir ganda
Formulir ganda adalah yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya.
5. Kegiatan dan Prosedur
Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk pengolahan data
elektronik yang harus dilaksanakan dalam melakukan pencatatan berbagai
informasi pada formulir, buku, jurnal, buku besar dan dalam penyusunan
laporan atau pernyataan. Prosedur merupakan pedoman yang dijadikan
landasan dalam melakukan kegiatan transaksi. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa informasi akuntansi disusun berdasarkan input yang
berupa data akuntansi. Sedangkan proses yang mengubah data akuntansi
menjadi informasi akuntansi adalah proses akuntansi.
6. Laporan dan Pernyataan
Laporan merupakan hasil akhir dari suatu sistem dan merupakan
alat yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir dari
suatu tugas, dapat disajikan dalam bentuk; neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.

Krismiaji (2005 : 4) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai
sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi
yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan
bisnis. Sedangkan George dan William (2006 : 3) mendeskripsikan bahwa sistem
informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan
peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya
kedalam informasi.
Pengertian lain mengenai sistem informasi akuntansi dikemukakan sebagai
berikut (La Midjan dan Azhar : 2005 : 31) :
“Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang
berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang
terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan
informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa data
yang diolah oleh sistem informasi akuntansi adalah yang sifatnya berupa data
keuangan. Sistem informasi akuntansi juga berperan sebagai pengaman harta
kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur pengendalian atau pengecekan dalam
sistem akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan dan kesalahan dapat
dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaik

Wing Wahyu (2007 : 1 : 8) memberikan pengertian bahwa akuntansi
adalah proses mencatat dan mengelola data transaksi dan menyajikan informasi
kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Sedangkan menurut
Revrisond (2005 : 4), pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua
pendekatan yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Pengertian
akuntansi dilihat dari prosesnya adalah suatu keterampilan dalam dan meringkas
transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan,
serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan.
Sedangkan pengertian akuntansi dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai
berikut :
“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan
informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga
atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam
mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif
tindakan.”
Berbeda halnya dengan La Midzan dan Azhar Susanto (2005 : 10)
menjelaskan akuntansi adalah proses pencatatan, pengolalahan, peringkasan dan
penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi di
dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran atas hasilnya.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan
dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Suatu informasi mempunyai peranan yang penting di dalam suatu
organisasi, informasi bisa sangat berguna bagi pihak manajemen selaku pihak
intern untuk mengambil suatu kesimpulan. Wing Wahyu (2007 : 1.6) menyatakan
bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk
pembuatan keputusan.
Semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi para pembuat
keputusan, maka akan semakin baik keputusan yang akan dihasilkan. Informasi
harus memiliki kualitas atau karakteristik dijelaskan oleh Krismiaji (2005 : 15)
adalah sebagai berikut :
1. Relevan ; menambah pengetahuan nilai bagi para pembuat keputusan.
Input Proses Output
Kontrol
2. Dapat Dipercaya ; bebas dari kesalahan dan secara akurat menggambarkan
kejadian atau aktivitas organisasi.
3. Lengkap ; tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para
pemakai.
4. Tepat Waktu ; disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses
pembuatan keputusan.
5. Mudah Dipahami ; disajikan dalam format yang mudah dimengerti.
6. Dapat Diuji Kebenarannya ; memungkinkan dua orang yang kompeten
untuk menghasilkan informasi yang kebenarannya sama secara
independen.
Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi
adalah suatu data yang diolah dengan menggunakan alat penunjang yang
dilakukan oleh perusahaan. Sebuah informasi yang memenuhi karakteristik
tersebut akan menghasilkan informasi yang akurat bagi para pengambil
keputusan.
Informasi dapat diberikan kepada pemakai internal dan pemakai eksernal.
Sebagian besar informasi internal adalah discretionary information, karena
menyangkut pemilihan jenis informasi apa akan dihasilkan, untuk siapa, dan
seberapa sering informasi tersebut dihasilkan. Sedangkan informasi yang
diberikan kepada pihak eksternal dapat berupa informasi wajib (mandatory
information) yaitu informasi yang disyaratkan oleh pemerintah.
Pada penjelasan diatas, sistem dan informasi masing-masing memiliki
pengertian yang berbeda. Adapun pengertian tentang sistem informasi itu sendiri
adalah :
“Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk
mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan caracara yang diorganisasi untuk menyimpan, mngelola, mengendalikan dan
melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Krismiaji : 2005 : 16).
Pengertian sistem informasi lainnya diungkapkan sebagai berikut (La
Midjan dan Azhar Susanto: 2005 : 8) :
“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat
teknologi, media, prosedur dan pengendalian uang dimaksud menata
jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu
dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan
menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat”.
Alat pengolahan data yang digunakan untuk menunjang sistem informasi
di dalam suatu perusahaan menurut La Midjan dan Adzar Susanto (2005 : 9),
adalah sebagai berikut :
1. Manual Information System atau Traditional Information System adalah
sistem informasi yang menggunakan proses manual, dimana manusia lebih
berperan.
2. Mechanical Information System adalah sistem informasi yang
menggunakan peralatan, atau mesin-mesin pembukuan dimana manusia
masih berperan.
3. Computer Based Information System adalah sistem informasi yang
menggunakan proses secara elektronik dan dikenal sebagai Electric Data
4. Processing (EDP), disini manusia sudah kurang berperan dan diambil oleh
komputer.
Sistem informasi lebih mengarah pada penggunaan teknologi komputer di
dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi yang berbasis komputer ini terdiri
dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah data
menjadi informasi yang berguna.

Bagian terpenting yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaan
diantaranya adalah informasi akuntansi. Salah satu informasi akuntansi adalah
berupa data-data keuangan. Data keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak
manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan harus disajikan dalam
bentuk yang baik. Untuk melakukan semua itu diperlukan sistem yang mengatur
arus dan pengolahan data akuntansi yang biasa disebut sistem informasi
akuntansi.

Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi
secara objektif yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan
peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaianpenilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para
pengguna yang berkepentingan. Lembaga auditor internal (Institute of Internal
Auditors  IIA) mendefinisikan audit internal (internal auditing) sebagai fungsi
penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan
mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan.
Audit teknologi informasi (TI) diasosiasikan dengan para auditor yang
menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis untuk melakukan audit
melalui sistem komputer, atau menyediakan layanan dimana proses atau data, atau
keduanya, melekat dalam berbagai bentuk teknologi ( Hall & Singleton, 2007).
Audit sistem informasi secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: meninjau
lingkungan dan fisik, administrasi sistem, aplikasi (software), keamanan jaringan,
kontinuitas bisnis, dan integritas data (Gondodiyoti & Hendarti, 2006).
Tata kelola TI (IT Governance) adalah tanggung jawab dari eksekutif dan
boar of direction, yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan prosesproses yang memastikan bahwa TI di perusahaan menopang dan memperluas
strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola TI mengintegrasikan best practices
untuk memastikan bahwa TI disebuah perusahaan mendukung tujuan bisnis. Tata
kelola TI memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari
informasi yang dimilikinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan
peluang dan mendapat keuntungan kompetitif (Information Technology
Governance Institute, 2007).

Adapun keunggulan ROA sebagai proksi pengukuran kinerja
keuangan antara lain:
1) ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruh
pengukurannya mempengaruhi laporan keuangan.
2) ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam menilai kinerja
keuangan, dan
3) ROA dapat diterapkan pada setiap unit organsasi yang bertanggung jawab
terhadap profitabilitas dan unit usaha.
Indikator profitabilitas yang berdasarkan ROI ataupun ROA memiliki
keunggulan yaitu menurut (Antony dan Govindarajan, 2002:349) :
1. Merupakan indicator pengukuran yang komprehensif untuk melihat
keadaan suatu perusahaan berdasarkan laoran keuangan yang ada
2. Mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam tingkat absolute
3. Merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi
yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha
Disamping beberpa keunggulan diatas ROA juga memiliki kelemahan
menurut (Utomo, 1999:34) :
1. Pengukuran kunerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi
memiliki kecenderungan unuk melewatkan Project-project yang
repository.unisba.ac.id
menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya project-project
tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara
keseluruhan.
2. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendeng
dan bukan tujuan jangka panjang.
3. Sebuah project dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek,
tetapi project tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka
panjang. Yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan
budget pemasaran, dan pnggunaan bahan baku yang relative murah
sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang.
ROA dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya laba
bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan
menggunakan seluruh kekayaannya.

Dalam kinerja perusahaan yang harus juga diperhatikan yaitu bagaimana
kinerja keuangannya .Menurut Sucipto (203) menyatakan bahwa, kinerja
keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu perusahan dalam menghasilkan laba.Kinerja keuangan adalah
prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahan dan tertuang
pada laporan keuangan dari perusahan yang bersangkutan.Salah satu aspek yang
dinilai dalam pengukuran kinerja adalah aspek keuangan.Menurut Sucipto (203),
kinerja keuangan adalah penentuan ukuran- ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu organisasi atauperusahan dalam menghasilkan laba.Dari
kinerja keuangan ada banyak rasio keuangan yang dibuat sesuai kebutuhan para
analis yang biasa digunakan dalam melakukan analisis keuangan. Menurut Hanafi
dan Halimn (2003), rasio keuangan dibagi menjadi lima kelompok bagian, yaitu :
a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas menurut Horne dan Wachowicz (2005 : 206) adalah
“rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya”. Karena likuiditas menyangkut tentang kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka pengujian
likuiditas difokuskan pada hubungan antara aktiva lancar dan hutang lancar
yang dimiliki perusahaan

b. Rasio Leverage
Rasio leverage (rasio utang) menurut Horne dan Wachowicz (2005 :
209) adalah “rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh
utang”. Rasio leverage disebut juga rasio solvabilitas. Pihak yang paling
berkepentingan terhadap rasio solvabilitas perusahaan adalah kreditur dan
pemegang saham.
c. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas (activity ratio) menurut Horne dan Wachowicz (2005 :
212) adalah “rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan
berbagai aktivanya”. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui apakah
jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam neraca
terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan
tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya.
d. Rasio Profabilitas
Rasio profitabilitas menurut Horne dan Wachowicz (2005 : 222)
adalah “rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”. Setiap
perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi.Untuk dapat
melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang
menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang
tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh
pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar.

e. Rasio Pasar
Rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan bagian dari laba
perusahaan, dividen, dan modal yang dibagikan pada setiap saham
(Fakhruddin dan Hadianto, 2001:59).Rasio ini menunjukkan informasi yang
cenderung dilihat dari sudut pandang investor dan biasanya diungkapkan
dalam basis per saham.
Dari lima rasio tersebut peneliti mengambil rasio profitabilitas untuk melihat
kinerja keuangan yang ada di perusahaan BPR dengan mengambil metode Return
On Asset (ROA) yang salah satu alat ukur financial yang umum digunakan oleh
perusahaan

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk
usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
dalam 1 satu Tahun Pajak

Sustainability terletak pada pertemuan antara tiga aspek, people sosial,
planet environment, dan profit economic. Maka menurut Elkington (1997),
perusahan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang
ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
1. Sustainability ekonomi
Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan dasar yaitu
mencari keuntungan.Sustainability ekonomi perusahaan adalag dasar bagi
perusahaan dalam menjaga sustainability sosial dan lingkungan.
Perusahaan akan dapat menjaga sustainability sosial dan lingkungan jika
perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sustainability ekonomi
dicapai diantaranya dengan cara mendapatkan keuntungan,
meminimalisasi biaya dan memaxsimalkan penjualan, membuat
kebijakan-kebijakan bisnis yang stategis serta menjanjilam pengembalian
yang menarik bagi para investor
2. Sustainability sosial
Berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat pasti akan
menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Kehadiran perusahaan
diharapkan sedikit banyak akan mengangkat derajat kesejahteraan
masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun
sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut.
Sustainability sosial terkait dengan upaya perusahaan dalam
repository.unisba.ac.id
mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.Sustainability
sosial ini dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara mendukung
upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegak Hak Asasi Manusia,
pengguna regional suatu Negara dan Melakukan persaingan usaha yag
sehat
3. Sustainability lingkungan
Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan dari semua pihak.
Sustainability lingkungan ini dijaga oleh perusahaan antara lain dengan
cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi
emisi gas buang, mengimplementasikan sistem manajemen risiko
lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip eco-labelling dan
lain-lain
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pembangunan suatu negara bukan
hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan
mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dunia usaha berperan untuk mendorng pertumbuhan ekonomi yang sehat
dengan pertimbangan pula faktor lingkungan hidup.

Menurut Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013, dijelaskan bahwa tata cara penghitungan,
penyetoran, dan pelaporan:
1. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP
telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4
ayat (2).
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 wajib menyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.
4. Wajib Pajak yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan dimaksud pasal
10 ayat 1 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan.
5. SPT Tahunan:
a. Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
b. Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak
orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 4 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, yang dapat dikenai pajak bersifat final
adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Objek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat
(1) adalah:
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Berikut ini bunyi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1:
“Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta
pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya,
dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku
apabila
mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah
Warga
Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara
asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan
lain tersebut.”
Dapat dijabarkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut
Undang-undang di atas adalah sebagai berikut:
a. Kantor perwakilan negara asing;
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga
negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara
bersangkutan memberikan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana yang
dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subjek Pajak adalah:
a. 1. Orang Pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut)
dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat
tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.
b. Badan, yaitu:
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa,
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
c. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau badan yang tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia

Dasar hukum pertama Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun
1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa
kali mengalami perubahan dan telah dibah terakhir kali dengan Undang-undang
nomor 36 tahun 2008

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan
dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam tahun pajak.
Menurut Siti Resmi (2009 : 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam satu tahun pajak

Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar
pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak
ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.
Menurut Mardiasmo (2011 : 5) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:
a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya
pajak
yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap
berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
tetap.
c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar
bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar
d. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:18) adalah
sebagai berikut:
1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di
wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas
seluruh penghasilan yang diperolehnya.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan
tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang
diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu Negara.Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, Mardiasmo, (2011:
7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi
Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :
1. Fungsi anggaran budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah,
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur regulerend sebagai alat pengatur atau melaksanakan
pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, dasar hukum pajak tercantum dalam
pasal 23A ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat
bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya
kemakmuran rakyat.
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya
Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan
Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2):
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-
undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut Ilyas Wirawan B. & Richard Burton (2010 : 6) dapat disimpulkan
bahwa ada lima unsur dalam pengertian pajak, yaitu:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan
oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat
umum.

Hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum
pidana. Dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur tadi
tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, ditambah dengan
luasnya ruang lingkup karena eratnya hubungan dengan hukum ekonomi
yang mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap
negara, kini dalam beberapa negara hukum pajak telah menjelma menjadi
cabang ilmu pengetahuan yang berdiri tersendiri. Pengertian hukum pajak
dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan
wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya,
dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum
sebagai konsekuensi dari penegakan hukum pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1
angka (1):
“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu
kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen
lebihbanyak daripada kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Kata
nachhaltigkeit (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya
melestarikan sumber daya alam untuk masa depan (Agricultural Economic
Research Institut,2004) dalam (Kuhlman, 2010).
Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom
Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai
hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap
memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini.
Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian
memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan
hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya
manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat
standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Ide
utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus
berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang
secara berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai
seberapa banyak yang akan dikonsumsi saat ini, bila ditandingkan dengan

seberapa banyak yang mampu dilakukan, sebagai faktor penggerak utama
bagi sustainability (Whitehead,2006)

Kotler et al., (2005) menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat
yang dapa diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar
2. Memperkuat Posisi Merk
3. Meningkatkan Citra Perusahaan
4. Penurunan biaya operasi
5. Meningkatkan daya tarik dari perusahaan untuk investor dan analisis
keuangan.
CSR tidak harus selalu dipandang sebagai tuntutan masyarakat kepada
perusahaan, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. Menurut Aprilia
(2011) dalam Mulyadi dan Anwar (2011), terdapat dua aspek yang
mempengaruhi implementasi CSR oleh perusahaan, yaitu :

1. Komitmen dari CEO
CSR merupakan suatu bentuk investasi yang berdampak pada
pertumbuhan perusahaan dan keberlanjutan bisnis.Oleh karena itu, CSR
bukanlah kegiatan tambahan atau sesuatu yang bisa dikorbankan untuk
mencapai tingkat efisiensi karena CSR merupakan bagian penting dari
perusahaan yang dapat dijadikan strategi kompetitif perusahaan (Mulyadi
dan Anwar, 2011).
2. Ukuran dan Kematangan Perusahaan
Perusahaan yang besar yang sudah mapan akan memberikan
kontribusi lebih besar dari perusahaan kecil yang masih berkembang. CSR
menunjukkan kesadaran korporasi sebagai perusahaan juga merupakan
bagian dari masyarakat (Mulyadi dan Anwar, 2011)
Uraian diatas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomis tidak pernah
dapat dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan CSR itu sendiri adalah
sustainability bagi perusahaan.Melaksanakan CSR bukan berarti mengurangi
kesejahteraan seluruh kesejahteraan stakeholders, oleh karena itu aspek
ekonomis juga harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang
melaksanakan CSR.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang
bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :
1. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah;
5. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a. deviden berasal dari cadangan laba ditahan; dan
b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha
milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham
tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang
sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang
ditetapkan oleh menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang
modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma
dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan
yang telah terdaftar pada intansi yang membandingkannya yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau
penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan
sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang
tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :
1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan
dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut
tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)
4. Objek Pajak Penghasilan
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 diantara lain :
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan kareena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-
pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
7. Divenden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan
atau perolehan pembayaran barkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
18. Surplus bank Indonesia.
(Sumber : http://pajak.go.id, 19 januari 2017

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dirangkum bahwa CSR
merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi
antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan
ekspektasi para pemegang saham dalam menghasilkan profit.Hal ini sesuai
dengan konsep Triple Bottom Line yang merupakan konsep dasar
terbentuknya konsep CSR. TBL menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat
melakukan usaha bisnis dalam jangka panjang apabila memperhatikan tiga
aspek utama, yaitu Keuntungan, Sosial, dan Lingkungan (Mulyadi dan
Anwar, 2011).

Menurut Global Compact Initiative (2002) menyebutkan pemahaman
CSR dengan 3P yaitu profit, people, planet. Konsep ini memuat pengertian
bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (profit) melainkan
jugamemberikan kesejahteraan kepada orang lain (people) dan menjamin
keberlangsungan hidup bumi (planet) (Nugroho, 2007)
Menurut ISO 26000 dalam Mulyadi dan Anwar (2008), Prinsip-prinsip
Corporate Social Responsibility terbagi atas tujuh aspek dasar yaitu meliputi:
1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan Internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
Menurut Gray et al (1987) perusahaan bertanggung jawab secara sosial
ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya
mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan
aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang
lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:
a. Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan
perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum,
memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham.

b. Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk
memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen,
pemegang saham dan masyarakat.
c. Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika
interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh
dan berkembang secara berkesinambunga

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang
menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :
1. Subjek pajak orang pribadi
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi
Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi
tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan
Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Penerimaannya dimassukan dalam anggaran pemerintah pusat atau
pemerintah daerah; dan
d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap
Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan
dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.
( Sumber : http://pajak.go.id, 19 Januari 2017)

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup
perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan
lingkungannya tempat perusahaan beroperasi.Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai
justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok
kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994). Jika
terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai
masyarakat, maka perusahaan dalam kehilanganl egitimasinya, yang
selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom,
1994) seperti yang dikutip oleh (Haniffa dan Cooke, 2005). Pengungkapan
informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan
repository.unisba.ac.id
untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan
dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan
isi Pasal 74 Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
Undang – Undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan
usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung
jawab dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang – Undang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 2007.Juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam
laporan tahunan.
Menurut Hackston dan Milnedalam Cahya (2010), tanggun jawab sosial
perusahaan sering disebut juga sebagai corporate sosial responsibility atau
social disclosure, corporate social reporting, social reporting merupakan
proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarkat secara keseluruhan (sembiring, 2005) perusahaan memiliki
kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.
Corporate social reasponsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia
untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial, dan lingkungan (Suhandari, 2007 dalam untung,2008:1)
Menurut Hopkins (2004) dalam Lindrawati et al. (2008) memberi definisi
CSR sebagai :
“CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or
in a responsible manner. ‘Ethically or responsuble’ means treating
stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social
includes. The natural environment is a stakeholders. The wider aim of social
responsibility is to create higher and higher standards ofliving, while
preseving the profitability of the corporation, for peoples both within and
outside the corporation”.
Menurut definisi tersebut Hopkins (2004) memasukkan aspek ekonomi
dalam definisi CSR karena menurutnya studi ekonomi merupakan ilmu sosial
yang berpegang pada aspek keuanga.istilah corporate social responsibility di
dalam CSR dimaksudkan agar perusahaan melihat CSR sebagai tanggung
jawab yang pentingnya dengan tanggung jawab yang selama ini dijalankan
perusahaan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social
responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasi utamanya dan kaitannya dengan stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).Corporate social

responsibility dapat didefinisikan sebagai suatu konsep perusahaan untuk
memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan
operasinya mencari keuntungan.Stakeholder yang dimaksud dintaranya adalah
para shareholder, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya (Agoes, 2009:100).
CSR didefinisikan sebagai kontribusi bisnis untuk pembangunan
berkelanjutan dan bahwa perilaku perusahaan tidak hanya harus memastikan
kembali ke pemegang saham, upah kepada karyawan dan produk dan layanan
kepada konsumen, tetapi mereka harus menanggapi masalah sosial,
lingkungan dan nilai yang ada di masyarakat (Solihin, 2009).Tanggung jawab
sosial secara sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan
kepada masyarakat dan lingkungan sekitar atas keuntungan yang diambil oleh
perusahaan yang berasal dari aktivitas bisnis yang dilakukan
perusahaan.Aktivitas bisnis perusahaan tersebut seringkali menimbulkan
kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, terdapat penjelasan tentang definisi CSR yang dikutip dari
beberapa Organisasi-organisasi Internasional, yaitu WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development) dan Organisasi Bank Dunia (World
Bank).WBCSD mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnisyang
berkelanjutan dalam berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan kerja
mereka dan komunitas lokal dan masyarakat yang luas. Sedangkan World
repository.unisba.ac.id
Bank mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan kepada
karyawan dan perwakilannya, komunitas lokal, dan masyarakat yang luas
untuk meningkatkan kualitas hidup, melalui jalan bisnis dan perkembangan
yang baik.
The World Business Council for Suitainable Development (WBCSD)
mendefinisikan corporate social responsibility:
“Continuing commitment by business to behave ethically and
contributed to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of tje local community and
society at large” (Nor Hadi, 2011: 47)
Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang
berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk
meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas
hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan
kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.
Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau
dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya praktik
corporate social responsibility maka diharapkan nilai perusahaan akan baik

dimata masyarakat. Perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih
besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan
untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Martina, 2012 dalam
Wahyu Ardimas, 2012 )
CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar
kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi
juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (SWA:2005) dalam Saputra
(2009). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja
keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah
sosial yang ditumbulkan oleh aktifitas operasional yang dilakukan
perusahaan

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha
sebagai pelaku pasar, danmasyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah
:
1. Negara dan perangkatnya
Menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent
law enforcement).
2. Dunia Usaha
Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat
Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (sosial control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Pelaksanaan aspek – aspek GoodCorporate Governance minimal harus
diwujudkan dalam:
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direks
b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian intern bank
c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
f. rencana strategis Bank
repository.unisba.ac.id
g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan good
corporate governance dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sebagai bentuk pelaksanaan
dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriayatno,
2007).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya
adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat
subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.
Menurut UU No. 36 Tahun 2008,Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap
subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau
memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
tahun pajak.Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini
adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut
meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan

GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah(value
added) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat
mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan
Profesional (BTP). Asas-asas GCG terdiri atas Transparency,Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness. seperti halnya sebagai berikut:
1. Transparency (Transparansi)
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
Pokok Pelaksanaan Transparency (Transparansi)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,
visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,
susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali,
kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,
sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,
sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian
penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak
pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Accountablity (Akuntabilitas)
Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban
organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Pokok Pelaksanaan Accountablity (Akuntabilitas)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values),dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang
efektif dalam pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct)yang telah disepakati.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap
prinsip korporasi yang sehat seta peraturan perundangan yang berlaku.
Pokok Pelaksanaan Responsibility (Pertanggungjawaban)Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
4. Independency (Independensi)
Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak
manapun.
Pokok Pelaksanaan Independency (Independensi) Menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas
dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh
atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab
antara satu dengan yang lain.
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas
maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.
Pokok Pelaksanaan Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) Menurut
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 sebagai berikut :
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan
pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses
terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi
yang diberikan kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender,
dan kondisi fisik.
Berdasarkan Bassle Committee on Banking Supervision, 1999 (dalam
Oktapiyani, 2009) menerangkan bahwa setidaknya terdapat tujuh standar yang
harus digunakan dalam menerapkan GCG secara efektif pada industry
perbankan, antara lain:
a. Bank harus menerapkan sasaran strategis dan serangkaian nilai
perusahaan yang dikomunikasikan ke setiap jenjang jabatan pada
organisasi
b. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
pada setiap jenjang jabatan pada organisasi
repository.unisba.ac.id
c. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi
yang memadai dan integritas yang tinggi. Serta memahami peranannya
dalam mengelola bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh
pihak eksternal
d. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh
direksi
e. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor
eksternal dan satuan kerja audit intern
f. Bank harus memastikan bahwa kebijakan ramunerasi telah konsisten
dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank
g. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi
keuangan dan non keuangan kepada publik.
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang dapat
menjelaskan hubungan antara berbagai pihak di dalam perusahaan yang
kemudian dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum dapat
digambarkan bahwa mekanisme corporate governance merupakan salah
satu elemen kunci dalam peningkatan efisiensi ekonomi yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris,
para pemegang saham, komite audit dan stakeholders lainnya. Perusahaan
yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menghasilkan
kinerja perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan Penerapan Corporate
Governance diharapkan memaksimumkan nilai perseroan bagi
perseroantersebut dan bagi pemegang saham (Rini, 2012 dalam Rima
Haryati, 2013 ).Tata kelolaperusahaan yang baik akan memberikan citra yang
baik dan meningkatkan tingkat kepercayaan para investor terhadap
perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi Corporate
Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika
kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi
Good Corporate Governance berhubungan dengan peningkatan citra
perusahaan (Rini, 2012 dalam Rima Haryati, 2013).
Didalam GCG ini perusahaan melihat bagaimana suatu perusahaan dalam
tata kelola perusahaan nya, apakah berjalan evektif atau tidak, dimana
direktur apakah memiliki tinggat derajat yang diinginkan perusahaan seperti
Sarjana (S1), Megister (S2) ataukah Doktor (S3). Didalam suatu perusahaan
direktur tidaklah laki – laki saja melainkan sekarang wanita pun juga bias
menjadi direktur seperti standar apa yang diinginkan oleh perusahaan itu
bagaimana suatu dewan direksi dalam menyampaikan laporanya

Sanksi Pajak teridiri dari 2:
1. Sanksi Administrasi
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam
UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi
pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga
itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa
dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya
menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga
dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak
atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar
sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat
ditagih kembali dengan disertai bunga.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan
penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh
atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai
hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya
bunga dalam pajak.
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan
adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan
angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika
dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena
Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
dalam menghitung jumlah pajak terutang.
2. Sanksi Pidana
UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana
merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan
sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali
melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi
dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan
tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak
pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-
hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan
adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak
pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya
pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-
dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang
terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia,
ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU
KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya,
dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi
administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk
menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif
menurut Mardiasmo(2011:35) adalah sebagai berikut :
1. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap
berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang
terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro
dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.
2. Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak.
Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang
kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi
lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif Meningkat (Progresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin
meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak
meningkat (naik).
Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (Degresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, Tujuan Good
Corporate Governance Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG
merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang
Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan

Menurut Etty Muyassaroh(2012:8) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai
berikut:
1. Menurut Sifat
a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek
dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar
kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa
memperhatikan keaadan wajib pajak.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
2. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya
dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat
Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak
penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya
dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan
Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaran
Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaran Bermotor, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan.
3. Menurut Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh
wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain,
sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang
pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya
dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara
administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila erjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak
Pertambahan Nilai

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa
teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26),
yaitu:
a. Teori Asuransi
Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa
raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan
perusahaan asurransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara
membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan
sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini
tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,
kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya
dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara
pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.
20
b. Teori Kepentingan
Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan
kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak
individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin
besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar
pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang
memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari
pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.
c. Teori Daya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan
kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua
pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan
memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran
belanja Wajib Pajak tersebut.
Menurut W.J. de Langen
Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai
pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang
mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan
untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan
primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup,
maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans
minimum).
d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti
Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang
mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan
atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan
sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak
dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menuruut teori ini
dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara,
dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar
pajak.
e. Teori Daya Beli
Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya
Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan
memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 7) dapat dibagi
menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada
pemerintah (fiskus).
b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
pemerintah (fiskus).
2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
(WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak terutang.
c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak. Ciri-cirinya:
a. Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,
pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk
membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak
bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.Pada dasarnya Good
Corporate Governance itu sendiri terkait dengan stewardship theory dan agency
theory. Stewardship theory dibangun atas dasar asumsi filosifi mengenai sifat
manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Dengan
kata lain teori ini memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaikbaiknya bagi kepentingan publik pada umumnya ataupun pemegang saham pada
khususnya. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson
dalam Achmad Daniri, 2006 memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai
“agents“ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi
kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil
terhadap pemegang saham sebagaimana yang di asumsikan oleh stewardship model.
Tujuan utama GCG adalah meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas, menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (check and
balances), mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap
mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.Penerapan GCG secara benar dan
konsisten diharapkan dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi peningkatan

nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja yang tinggi
serta penciptaan citra perusahaan yang positif.
Harapan dari penerapan sistem good corporate governance adalah tercapainya
nilai perusahaan (Tumirin, 2007 dalam Tirta, 2009).Dengan adanya salah satu
mekanisme good corporate governance ini diharapkan monitoring terhadap
manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja
perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem good
corporate governancediharapkan kinerja perusahaan tersebut akan meningkat
menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga
dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai
perusahaan sehingga nilai perusahaan akan tercapai.
Dalam perspektif penerapan GCG, internal auditor merupakan organ
pendukung yang dibentuk oleh direksi. Peranan dan fungsi internal auditor dalam
suatu perusahaan juga dipergunakan sebagai parameter dan indikator untuk
mengukur penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adanya indikasi berkurangnya
kekeliruan administratif ataupun kekeliruan yang berdampak negatif terhadap
finansial perusahaan, juga menjadi tolok ukur keberhasilan internal auditor.Selain
itu, internal auditor harus memberikan masukan sebagai upaya pencapaian
strategi bisnis perusahaan, mengevaluasi pengelolaan resiko usaha dan
memberikan rekomendasi perbaikan atas prosedur dan pengendalian terhadap
proses-proses bisnis perusahaan serta evaluasi kecukupan indikator kinerja
repository.unisba.ac.id
perusahaan dari segi efisiensi dan efektivitas.Menurut Adiyatna dan Marimin
(2001), efektivitas berkaitan dengan kinerja dalam pencapaian tujuan, sedangkan
efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya.
Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan
melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas
manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan
(M. Nasution dan D. Setiawan (2007).Corporate governance muncul karena
terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau
seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan
dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana
sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil
alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak
mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi
permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara, 2003).
The Organization for Economic Corporation and Development (1999) dalam
mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:
“The system by which business corporations are directed and control. The
corporate governance structure specifies the distribution of right and
responsibilities among different participant in the corporation, suc as the board,
the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rule ang
procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also
provides the structure through which the company objectives are set, and the
means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Komite Nasional Kebijakan Governance (dalam Bayu, 2010)
mendefinisikancorporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan
secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.
Menurut Niu (2006) dalam Praptiningsih (2009), corporate governance yang
lebih kuat akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen sehingga
meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitian lain,
(Eldomiaty & Choi, 2003) menegaskan bahwa lembaga perbankan sebenarnya
telah memiliki kontribusi positif untuk kinerja perusahaan yang menunjukan tata
kelola perusahaan yang baik dapat memecahkan masalah agency khususnya
perusahaan perbankan
Good corporate governance adalah sebuah konsep yang menekankan
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar
dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk
mengungkapkan (disclosure) semua informasi keuangan kinerja perusahaan
secara akurat, tepat waktu dan transparan (Tjager, 2003 dalam Darmawati, 2004).
Oleh karena itu, perusahaan publik harus memandang good corporate governance
bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan
nilai perusahaan

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak,
sebagai berikut:
1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)
Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.
4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisian)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana
Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang
baru.
(sumber: ndeso.go.blog.blongspot.co.id, 19 Mei 2016)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang yang
dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman
masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu
pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan
kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah
yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.
Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:25) yaitu:
a. Equality
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang
dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan
yang dinikmatinya di bawah perlingdungan pemerintah. Dalam
hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan
diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan
yang smaa Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam
keadaan berbada Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak
mengenal kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini
kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek
pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
c. Convvenience of payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi
Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat
diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
d. Ecominic of collection
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien)
mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar
dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya
pemungutan pajak kalau biata yang dikeluarkan lebih besar
dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) antara lain sebafai berikut:
a. Fungsi Finansial (budgeter)
Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh
penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan
Negara dakam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
b. Fungsi Mengatur
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang
ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa
contoh sebagai berikut:
1. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan
dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi
dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk
produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-
produk dalam negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami
perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan
nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai
pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah
memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah
satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang
memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P.J.A
Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11)mengatakan bahwa:
Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan
Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam
bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber
utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak
dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:
1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik
Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi
Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau
sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,
rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bagi seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 9 yaitu :
1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang
saham, sekutu, atau anggota;
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali;
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan
konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang
dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan
syarat‐syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai
penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m
serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h. Pajak
Penghasilan;
h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di
bidang perpajakan.
2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau
amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 6 yaitu :
1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain;
1. Biaya pembelian bahan;
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. Bunga, sewa, dan royalti;
4. Biaya perjalanan;
5. Biaya pengolahan limbah;
6. Premi asuransi;
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 11A;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang yang nyata‐nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur
yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah; dan
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut‐turut sampai dengan 5
(lima) tahun;
3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7

Menurut Mardiasmo (2018 : 40), Sistem perpajakan negara ini menganut
asas convenience to pay yang merupakan bahwa wajib pajak diharapkan
membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Prinsip ini mengandung
arti bahwa pembayaran pajak dapatlah mencapai win-win solution baik bagi
negara maupun bagi wajib pajak. Dengan adanya pembayaran pajak dimuka maka
wajib pajak lebih ringan bebannya dalam membayar beban pajak yang terutang
pada akhir tahun dan sebaliknya bagi pemerintah akan ada cash inflow untuk
pembiayaan negara

Menurut Mardiasmo (2018 : 10), “Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan
angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk
setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan.” Tujuannya merupakan untuk
meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terutang harus dilunasi
dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
merupakan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang berjalan.
dikurangi dengan :
1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pajak
Penghasilan Pasal 22 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan
sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 24, dibagi
12/banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun
Subjek Pajak yaitu :
1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas
bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia.

a. Pengertian Konsep Diri
Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga
dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup
lainnya. Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang
merupakan aktualisasi orang tersebut. Konsep diri terbentuk dan dapat
berubah karena interaksi dengan lingkungannya.
Fitts (1971: 3) Menyatakan konsep diri sebagai “the self as seen,
perceived, and experienced by him”. Yang berarti konsep diri menurut
Fitts adalah diri sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh individu itu
sendiri.Leary dan Tangney (2012: 123) menjelaskan bahwa konsep diri
setiap individu mampu memandang diri sendiri sebagai obyek
pikirannya dalam mempersalahkan, mempertimbangkan, menguraikan,
dan menilai hal-hal tertentu untuk berinteraksi dengan dirinya, orang
lain, maupun lingkungan.Sedangkan Guay, Marsh, Mclnemey, et.al
(2015: 124), menyebutkan bahwa tingkah laku setiap individu
ditentukan dan diatur oleh konsep diri yang dimiliki.
Grum (2004: 142), konsep diri didefinisikan sebagai membangun
hubungan kembali terhadap diri individu sendiri yang dilakukan secara
sadar ataupun tidak sadar. Lebih lanjut Sadeghi, Azizi, & Poor (2015:
2156) menerangkan konsep diri adalah asumsi bahwa individu memiliki
evaluasi diri mereka sendiri yang mencakup campuran emosi,
pandangan umum terhadap penerimaan sosial, dan emosi terhadap diri
mereka sendiri. Proses membangun sebuah hubungan kembali dan
penerimaan sosialtersebut bisa dikaitkan dengan pengalaman pribadi
serta proses aktualisasi dalam lingkungan individu. Maka bisa
dikatakan, konsep diri adalah pandangan umum tentang diri sendiri di
berbagai rangkaian domain dan persepsi spesifik berdasarkan
pengetahuan diri dan evaluasi nilai yang terbentuk melalui pengalaman
dalam kaitannya dengan lingkungan seseorang (Eccles, 2005; Matovu,
2012: 107).
Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga
dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup
lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk
berkembang yang pada akhirnya menyebabkan individu sadar akan
keberadaan dirinya.Miller (2013: 2), mengartikan konsep diri adalah
keyakinan dalam diri seseorang tentang bagaimana dia menilai dirinya
sendiri secara keseluruhan.Sementara Cox (2010: 24) menyatakan,
konsep diri adalah persepsi diri seseorang yang dibentuk melalui
pengalaman dan interpretasi terhadap lingkungan seseorang yang
dipengaruhi oleh penilaian orang lain, penguatan, dan penentuan sebab
pribadi terhadap tingkah laku dirinya.Sejalan dengan hal itu Dada,
Ikwen, & Fagbeni (2014: 5) juga mengemukakan bahwa konsep diri
merupakan hal yang penting untuk dimiliki karena dapat mengetahui
kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing peserta didik.
Dalam hal ini, konsep diri dirasa berperan dalam menentukan
kematangan karir pada peserta didik. Konsep diri yang positif sangat
membantu bagi kematangan karir peserta didik nantinya.
Dari beberapa pernyataan mengenai konsep diri tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa, konsep diri merupakan gambaran diri sendiri.
Gambaran tentang diri sendiri yang informasinya bisa kita terima dari
orang lain dan dari diri kita sendiri yang lebih mengetahui tentang
kekurangan dan kelebihan diri. Serta konsep diri yang positif dapat
mempengaruhi tingkat kematangan karir pada diri peserta didik.
b. Dimensi Konsep Diri
Calhoun dan Acocella (Syarif, 2015: 121) menyebutkan 3 dimensi
utama dari konsep diri, yaitu:
1) Pengetahuan. Dimensi pertama pada konsep ini adalah apa yang
kita ketahui mengenai gambaran diri sendiri. Gambaran diri tersebut
pada prinsipnya akan membentuk citra diri. Gambaran diri tersebut
merupakan kesimpulan dari: pandangan kita dalam berbagai peran
yang kita pegang, seperti sebagai orang tua, suami atau istri,
karyawan, pelajar; pandangan kita tentang watak kepribadian yang
kita rasakan yang ada pada diri kita; dan berbagai karakteristik yang
kita lihat melekat pada diri kita sendiri.
2) Harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah harapan yang
diinginkan. Harapan atau cita-cita diri akan membangkitkan
kekuatan yang mendorong kita menuju masa depan dan akan
memadukan aktivitas kita dalam perjalanan hidup kita.
3) Penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap
diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita
tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi.
Ramlan (2004: 125) menyebutkan bahwa konsep diri terbentuk dari
gambaran diri (self image) yang pembentuknya melalui proses bertanya
pada diri sendiri:
a) “Siapakah saya?”
b) “Apa peran saya dalam kehidupan?”
c) “Bagaimana nilai-nilai yang saya anut?”
d) ”Baik atau buruk?”
e) “Ingin jadi seperti apa saya kelak?”
Proses bertanya pada diri sendiri tersebut merupakan proses untuk
mengenal diri kita. Bila kita telah menemukan jawaban-jawaban atas
pertanyaan tersebut maka kita akan lebih mudah menemukan konsep diri
dalam diri kita dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan
konsep diri yang kita miliki. Seperti yang dijelaskan oleh Lawrence &
Vimala (2013: 141) menyatakan, konsep diri adalah elemen penting
dalam perkembangan dan proses pertumbuhan individu dalam kehidupan
manusia. Lebih lanjut Buunk & Vugt (2013: 156) menjabarkan
kompleksitas dari aspek konsep diri merupakan gabungan antara gagasan,
perasaan, dan sikap yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan
identitas, nilai, kemampuan, dan keterbatasan yang dimilikinya.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi konsep
diri merupakan gambaran keseluruhan dari setiap masing-masing dalam
diri individu yang kemudian membentuk penghayatan terhadap nila-nilai
dalam diri.
c. Pembentukan Konsep Diri dan Perilaku
Sarwono (2012: 81) menyatakan,
pembentukan konsep diri terbentuk pada masa transisi remaja. Remaja
adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Secara psikologis
dewasa bukan hanya tercapainya usia tertentu. Secara psikologis
kedewasaan adalah keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis
tertentu pada seseorang.
Allport 1961 (Sarwono 2012: 81) mengidentifikasikan ciri-ciri
psikologis itu sebagai berikut:
1) Pemekaran diri sendiri (extension of the self), yang ditandai dengan
kemampuan individu untuk menganggap orang atau hal lain sebagai
bagian dari dirinya juga. Perasaan egoisme (mementingkan diri
sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki.
Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk
mencintai orang lain dan alam sekitarnya.
2) Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (selfobjectivication) yang ditandai dengan kemampuan untuk
mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self-insight) dan
kemampuan untuk menangkap humor (sense of humor) lebih tinggi.
3) Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life). Hal
ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkan
dalm kata-kata. Individu itu tahu kedudukannya dalam masyarakat,
faham seharusnya bertingkah laku dalam kedudukannya tersebut
dan berusaha mencari jalannya sendiri menuju sasaran yang telahdi
tetapkan sendiri.
Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan
tingkah laku setiap individu yang merupakan citra total individu dalam
memandang dirinya yang tercermin dari keseluruhan
perilakunya.Menurut Felker (Syarif, 2015: 131), terdapat 3 peranan
penting konsep diri dalam menentukan perilaku setiap individu, yaitu:
1) Self-Concept as maintainer of inner consistency (konsep diri dalam
mempertahankan keselarasan batin). Individu senantiasa berusaha
untuk mempertahankan keselarasan batinnya.
2) Self-Concept as set of experience (konsep diri dalam menentukan
individu memberikan penafsiran atas pengalamannya). Seluruh
sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat
mempengaruhi dalam menafsirkan sebuah pengalamannya.
3) Self-Concept as set of expectations (konsep diri berperan sebagai
penentu pengharapan individu). Pengharapan ini merupakan inti
dari konsep diri.
Selain itu, 2 sumber pembentukan konsep diri juga didasari dari
pendapat ahli lainnya yang berupa:
1) Bahasa, merupakan sarana komunikasi untuk menjalin
hubungan antar individu. Du (2012: 508) melalui bahasa, akan
mempermudah seseorang dalam memahami konsep diri yang
dimiliki pada diri tiap individu.
2) Umpan balik. Umpan balik merupakan persepsi yang
disampaikan kepada individu yang bersangkutan dari orangorang terdekatnya atau panutannya. Dalam hal ini guru di
sekolah bisa menjadi teladan yang baik bagi para siswanya.
Seperti yang diungkapkan Bruno & Joyce (2014: 50) bahwa
guru perlu mengajarkan keteladanan yang dapat meningkatkan
konsep diri yang baik pada siswa.
Woolfolk (2007: 332) jugamenambahkan,konsep diri
dikembangkan sebagai hasil perbandingan dari kondisi eksternal dan
internal dalam diri setiap individu, menggunakan acuan dari orang lain
untuk suatu aspek laindari dalam diri. Dengan begitu konsep diri
seseorang merupakan gambaran mengenai keadaan dirinya atau
menjawab tentang keadaan seseorang.
Dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan konsep diri pada
setiap individu terdapat beberapa faktor dan peranan penting yang
akan membentuk perilaku atau sikap konsep diri dari masing-masing
individu. Faktor-faktor dan peranan tersebut senantiasa berkembang
mengikuti alur kehidupan dari setiap individu dan menjadi cermin
serta acuan untuk dapat mengkondisikan dirinya.
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri
Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap
perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu. Banyak kondisi dalam
kehidupan di usia remaja yang turut membentuk pola kepribadian
melalui pengaruhnya pada konsep diri seperti perubahan fisik maupun
psikologis pada masa remaja.
Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada masa remaja,
menurut Syarif (2015: 126) yaitu:
1) Usia Kematangan. Remaja yang mengalami kematangan lebih awal
akan mengembangkan konsep diri yang menyenangkan sehingga
dapat menyesuaikan diri dengan baik.
2) Nama dan Julukan. Remaja peka dan merasa malu bila temanteman sekelompoknya menilai namanya buruk atau bila mereka
memberi nama julukan yang bernada cemooh.
3) Hubungan Keluarga. Seorang remaja yang mempunyai hubungan
yang erat dengan seseorang anggota keluarga yang
mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin
mengembangkan pola kepribadian yang sama.
4) Teman-teman Sebaya. Teman sebaya mempengaruhi pola
kepribadian remaja dalam dua cara, yaitu konsep diri remaja
merupatan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman
tentang dirinya, dan ia berada dalam tekanan untuk
mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh kelompok.
5) Kreativitas. Remaja yang semasa kanak-kanak di dorong agar
kreatif dalam bermain dan dalam tugas-tugas akademis,
mengembangkan perasaan individualitas dan identitas yang
memberi memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya.
6) Cita-cita. Bila remaja mempunyai cita-cita yang realistik tentang
kemampuannya akan lebih banyak mengalami keberhasilan. Ini
akan menimbulkan kepercayaan diri dan kepuasan diri yang lebih
besar yang memberikan konsep diri yang lebih baik.
Burns (Nuryoto, 1993: 54) menyebutkan bahwa secara garis besar
ada lima faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, yaitu:
1) Citra fisik, merupakan evaluasi terhadap diri secara fisik, 2) bahasa,
yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi dan verbalisasi, 3) umpan
balik dari lingkungan, 4) identifikasi dengan model dan peran jenis yang
tepat, 5) pola asuh orang tua. Maka dengan adanya hal-hal tersebut,
individu akan memperoleh gambaran yang detail mengenai keadaan
dirinya dan diharapkan mampu merepresentasikan keadaan dirinya
sesuai dengan kemajuan yang sudah dipahami dalam setiap diri
individu. Seperti yang dijelaskan oleh Hartung & Subich (2011: 54),
Konsep diri merupakan representasi abstrak yang kemudian lahir dari
diri melalui pola pengalaman yang dipilih dan direfleksi oleh dirinya
sendiri secara berkelanjutan dan menjadi deskripsi mengenai keadaan
diri.
Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan, perilaku yang
ditampilkan oleh setiap individu akan terbentuk oleh beberapa faktor
yang mempengaruhinya. Mulai dari penampilan diri, adanya sebuah
cita-cita dan kreativitas, sampai pada hubungan keluarga dan teman
sebaya. Faktor-faktor tersebut turut terlibat dalam membentuk pola
kepribadian melalui konsep diri yang akan ditampilkan pada rentang
masa hidupnya.

a. Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2, adapun
Subjek Pajak yaitu :
1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas
penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap
penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak
badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk
misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan
merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah
PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Mardiasmo (2018 : 60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak
yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas
penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut,
dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26,
PPh Pasal 29, PPh Pasal 6, PPh Pasal 9, dan PPh final Pasal 4 ayat 2. Di Indonesia
pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak
didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs).
Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan
diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan
yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak
yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu
perusahaan.
Pada tahun 1932 diberlakukan yang disebut ordonansi pajak pendapatan.
Ordonansi pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang
bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun
1935 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong
gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Dasar
Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari
penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan
pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai
tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang
artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif
lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

a. Pengertian Kematangan Karir
Kematangan karir pada dasarnya merupakan suatu persepsi
mengenai perkembangan karir yang dialami oleh setiap individu.
Perkembangan karir tersebut tentunya mengalami suatu perbedaan yang
disebabkan berbagai faktor-faktor dan keadaan psikologis pada setiap
individu itu. Hal tersebut juga sependapat dengan Tekke & Ghani (2013:
101) bahwa kematangan karir merupakan faktor penting yang harus
dimiliki setiap individu, terutama pada peserta didik karena menyangkut
dalam mempersiapkan diri mereka ke dunia kerja. Konstruksi
kematangan karir ini diperkenalkan oleh Super (1957). Super (1957:
186) mengklaim bahwa kematangan karir mewakili “tempat yang
dicapai pada kontinum pengembangan kejuruan dari eksplorasi hingga
penurunan”.
Kematangan karir menurut Gonzalez (2008: 752), merupakan
perilaku yang ditampilkan individu dengan maksud untuk melaksanakan
tugas-tugas perkembangan karir sesuai dengan tahap perkembangan
karir yang sedang dilalui individu. Kemudian Parsons (Leong, 2008:
1491) mendefinisikan kematangan karir merupakan pemahaman yang
jelas tentang diri sendiri, pengetahuan tentang persyaratan pekerjaan
yang berbeda, dan pemikiran yang benar pada hubungan antar sesama.
Kematangan karir dapat membuat setiap individu (dalam hal ini
peserta didik) berfikir sistematis dan realistik terhadap kehidupan yang
akan dijalani dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan
dirinya. Segala pengetahuan dan wawasan yang luas dalam menentukan
pilihan karir sangat diperlukan untuk memantapkan tingkat kematangan
karir pada peserta didik. Seperti yang dimaksud Salami (2008: 37)
menyatakan bahwa, kematangan karir menggambarkan kemampuan
seseorang yang berhasil dalam mengatasi tugas-tugas perkembangan
kejuruan. Senada dengan pendapat tersebut Supreet & Mamta (2018:
31) juga menjelaskan, kematangan karir diartikan sebagai tingkat
pengetahuan yang profesional dalam menentukan pilihan karir.
Hasan (2006: 127) menjelaskan, kematangan karir identik dengan
pengambilan sikap dan kompetensi yang berkaitan dengan pengambilan
keputusan karir, yang telah didefinisikan secara normatif dalam hal
kesesuaian antara perilaku karir dan perilaku kepribadian pada usia yang
telah ditunjukkannya. Hal tersebut sependapat dengan Betz (Whiston,
2013: 196) mendefinisikan kematangan karir sebagai sejauh mana
individu telah menguasai tugas kejuruan, termasuk pengetahuan dan
komponen sikap, sesui tahap perkembangan karirnya.
Lundberg dkk (1997) (Roy,2015: 173) juga menjelaskan,
kematangan karir adalah kesiapan untuk membuat keputusan karir yang
sesuai. Dybwad (2008: 8) menyatakan, “…konseptual kematangan karir
didasarkan pada asumsi bahwa kesiapan karir berhubungan dengan
salah satu tahap dalam pengembangan kejuruan”.Leong dan Barak
(2001: 297) mendefinisikan kematangan karir sebagai “kesiapan untuk
menangani tugas pengembangan kejuruan yang sesuai dengan tahap
kehidupan individu”. Sejalan dengan pendapat tersebut Mubiana (2010:
35), tahap kesiapan yang sesuai dalam membentuk kematangan karir
berarti bahwa orang tersebut harus memiliki kemampuan kognitif yang
tepat untuk ditangani dalam berbagai tantangan karir yang mungkin
muncul dalam perjalanan waktu hidup mereka. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa kematangan karir merupakan konstruksi yang
berguna untuk mengukur tingkat perkembangan karir pada peserta didik
(Rojewski et.al; dalam Kim & Oh 2013: 221).
Berdasarkan pemaparan tentang kematangan karir diatas maka
dapatdisimpulkan bahwa kematangan karir sebagai pemahaman diri dan
kesadaran pada diri individu untuk merencanakan, mempersiapkan,
mengambil keputusan karir yang tepat, serta kesiapan mengenai
berbagai tantangan yang mungkin ditemui selama perjalanan hidup
setiap individusesuai dengan kemampuannya.
b. Aspek Kematangan Karir
Karakteristik pada diri individu yang telah memiliki kematangan
karir dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek inilah yang
nantinya bisa menjadi acuan bagi individu dalam mempersiapkan
kematangan karirnya. Menurut Super (Sharf, 1992: 155), menyatakan
bahwa indikator kematangan karir pada remaja dapat diukur sebagai
berikut:
1) Perencanaan karir (career planning). Merupakan aktivitas pencarian
informasi yang melibatkan individu dalam proses tersebut.
Indikator ini adalah menyadari wawasan dan persiapan karir,
memahami pertimbangan alternatif pilihan karir dan memiliki
perencanaan karir dimasa depan.
2) Eksplorasi karir (career exploration). Merupakan kemampuan
individu untuk mengeksplorasi pencarian informasi karir dari
berbagai sumber. Aspek eksplorasi karir berhubungan dengan
seberapa banyak informasi karir yang diperoleh peserta didik dari
berbagi sumber tersebut. Indikator dari aspek ini adalah
mengumpulkan informasi karir dari berbagai sumber dan
memanfaatkan informasi karir yang telah diperoleh.
3) Pengetahuan tentang membuat keputusan karir (decision making).
Adalah kemampuan individu dalam menggunakan pengetahuan dan
pemikiran dalam membuat perencanaan karir. Dengan mengetahui
pengetahuan karir diharapkan mereka akan mampu membuat
keputusan karir yang tepat bagi dirinya.
4) Pengetahuan (informasi) tentang dunia kerja (world of work
information). Aspek ini terdiri dari dua komponen yakni terkait
dengan tugas perkembangan, yaitu individu harus tahu minat dan
kemampuan diri, mengetahui cara orang lain mempelajari hal-hal
yang berkaitan dengan pekerjaan dan mengetahui alasan orang
berganti pekerjaan. Komponen kedua adalah mengetahui tugastugas pekerjaan dalam suatu jabatan dan perilakuperilaku dalam
bekerja.
5) Pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai
(knowledge of preferred occupational group). Aspek yang
dimaksud adalah peserta didik diberi kesempatan untuk memilih
satu dari beberapa pilihan pekerjaan, dan kemudian ditanyai
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Mengenai persyaratan, tugas-tugas, faktor-faktor dan alasan yang
mempengaruhi pilihan pekerjaan dan mengetahui resiko-resiko dari
pekerjaan yang dipilihnya. Indikator pada aspek ini adalah
pemahaman mengenai tugas dari pekerjaan yang diinginkan,
memahami persyaratan dari pekerjaan yang diinginkan, mengetahui
faktor dan alasan yang mempengaruhi pilihan pekerjaan yang
diminati dan mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin
muncul dari pekerjaan yang diminati.
6) Realisasi keputusan karir (realisation). Realisasi keputusan karir
adalah perbandingan antara kemampuan individu dengan pilihan
karir pekerjaan secara realistis. Aspek ini antara lain: memiliki
pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan diri
berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan, mampu melihat
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat karir yang
diinginkan, mampu mengambil manfaat membuat keputusan karir
yang realistik.
Pada keenam tahap tersebut peserta didik di usia SMA dapat
dikategorikan berada pada tahap eksplorasi karir. Pada tahap eksplorasi
karir ini menjadi sangat penting bagi perkembangan usia peserta didik
SMA. Di usia ini sering kali peserta didik membuat keputusan yang
ambigu, ketidakpastian, memiliki kesalahan dan perubahan yang tidak
direncanakan, serta banyak peserta didik yang tidak cukup menggali karir
dan juga sedikit menerima arahan mengenai bimbingan karir. Zunker
(2010: 63) merujuk pada teori Super yang menyatakan bahwa proses
eksplorasi karir terjadi pada tahap tentative, yakni pada tahap pilihan
karirtelah menyempit namun masih belum berakhir. Pada tahap eksplorasi
karir ini, setiap individu mengalami proses belajar lebih banyak mengenai
kesempatan kerja dan kondisinya dalam proses membangun karir untuk
mencapai masa depan yang diinginkannya.
Taveira & Moreno (2003: 189-208) juga menjelaskan bahwa pada
tahap eksplorasi karir terdapat tiga konsep yang mendasari: 1) eksplorasi
karir sebagai pilihan konseling karir, yakni sebagai perilaku dalam
pencarian informasi maupun sebagai pemecahan masalah perkembangan
karir; 2) eksplorasi karir sebagai teori dan konsep karir yang merupakan
tahapan penting di dalam proses pengambilan keputusan karir, melibatkan
identifikasi dan evaluasi pilihan karir, dan pencarian informasi karir; 3)
eksplorasi karir merupakan tahap kehidupan, bahwa masa remaja
memiliki berbagai tugas perkembangan karir. Sejalan dengan ungkapan
tersebut, Purwanta (2012: 229-230) juga berpendapat bahwa eksplorasi
karir merupakan proses psikologi yang komplek, yaitu aktivitas yang
bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai diri yang berkaitan
dengan cita-cita, minat, bakat, kemampuan diri, kelebiham, dan
kekurangan dalam dirinya serta aktivitas dalam pencarian informasi pada
lingkungan karir yang mendorong individu untuk meningkatkan
perkembangan karirnya.
Berdasarkan paparan mengenai eksplorasi karir di atas dapat
disimpulkan bahwa eksplorasi karir merupakan proses perkembangan
karir pada setiap individu yang berusaha mencapai tujuan karir dengan
mengenali keadaan dirinya demi mencapai keberhasilan dalam karir. Dan
hal tersebut akan membuat peserta didik mampu mengenali kematangan
karir dalam dirinya sesuai arah perkembangan yang telah dilaluinya
Berkaitan dengan kesiapan mengenai kematangan karir pada
remaja, ungkapan tersebut juga sesuai dengan pendapat Coertse &
Schepers (2004: 56) yang menyatakan bahwa remaja mampu untuk
membuat keputusan karir yang matang untuk sementara waktu jika
mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang alternatif pendidikan dan
pekerjaan. Atli (2017: 152) juga menambahkan bahwa individu yang
telah sampai pada tingkatan kematangan karir tertentu diyakini mampu
memformulasikan lebih banyak pilihan karir yang sesuai dengan
kesadaran dan kesiapan yang telah dimiliki.
Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa jika peserta didik telah
memiliki karakteristik kematangan karir maka dapat dilihat bahwa peserta
didik tersebut telah memiliki cukup banyak pengetahuan, informasi,
prinsip, sikap, dan segala yang mendukung dalam kematangan karir pada
dirinya. Sehingga memudahkan peserta didik dalam memutuskan
penentuan karir yang akan dipilihnya.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kematangan Karir
Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir sangatlah
kompleks. Hal tersebut bisa muncul pada dalam diri individu, keadaan
eksternal, dan lain sebagainya. Naidoo (1998: 5) mengemukakan
mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kematangan karir, yaitu:
1) Tingkat pendidikan (educational level). Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh McCaffrey, Miller, dan Winston, kematangan
karir individu ditentukan dari tingkat pendidikannya. Pada peserta
didik junior dan senior terdapat perbedaan dalam hal kematangan
karir. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi pula
kematangan karir yang dimilik. Hal ini mengidentifikasikan
kematangan karir meningkat seiring tingkat pendidikan.
2) Jenis kelamin. Wanita memiliki kematangan karir yang lebih
rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena wanita
lebih rentan dalam memandang konflik sebagai hambatan proses
perkembangan karir, dan kurang mampu untuk membuat
keputusan karir yang tepat dibandingkan laki-laki.
3) Status sosial ekonomi. Hasil penelitian Jordaan dan Heyde
menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi menjadi penentuk
signifikan dari kematangan karir dikalangan remaja. Individu yang
berasal dari kalangan menengah ke bawah menunjukkan nilai
rendah pada kematangan karir. Hal ini ditandai dengan kurangnya
akses terhadap informasi tentang karir.
4) Locus of Control. Individu dengan tingkat kematangan karir yang
baik cenderung memiliki orientasi locus of control internal. Locus
of control merupakan persyaratan untuk perencanaan karir,
eksplorasi karir, memperoleh keterampilan karir, dan informasi
karir. Hal tersebut dapat membantu individu dalam membentuk
kematangan karirnya.
5) Ras. Kelompok minoritas sering dikaitkan dengan kematangan
karir rendah yang berhubungan dengan orang tua. Jika orang tua
mendukung anaknya walaupun mereka berasal dari kelompok
minoritas, anak tersebut akan tetap memiliki kematangan yang
baik.
6) Makna bekerja. Pentingnya pekerjaan mempengaruhi individu
dalam membuat pilihan, kepuasan kerja yang merujuk pada
komitmen kerja, serta kematangan karir pada diri individu itu
sendiri.
Mangkuprawira (2011: 188) menyatakan bahwa komponen utama
karir terdiri atas alur karir, tujuan karir, perencanaan karir, dan
pengembangan karir. Alur karir merupakan pola pekerjaan berurutan
yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir merupakan pandangan
tentang posisi atau kedudukan yang ingin dicapai seseorang pada masa
depan. Perencanaan karir merupakan proses seseorang melaksanakan
seleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan karirrnya.
Pengembangan karir terdiri atas perbaikan-perbaikan personal yang
dilakukan untuk mencapai tujuan dan rencana karirnya.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Jawarneh (2016), untuk
meningkatkan tingkat kematangan karir dalam sampel mahasiswa di
suatu universitas negeri di Yordania, menghasilkan temuan pentingnya
meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan diri, pengetahuan
tentang dunia kerja, dan perencanaan karir untuk memberikan beberapa
rekomendasi berkaitan dengan mempersiapkan mahasiswa untuk
lingkungan kerja.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kematangan
karir dipengaruhi beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Dimana
faktor-faktor tesebut mempengaruhi kematangan karir pada setiap
peserta didik dalam mencapai karir masa depannya. Dan faktor keluarga
dirasa menjadi faktor paling utama dalam kematangan karir setiap
individu, karena masa perkembangan, pengalaman masa kecil, dan
peran orang tua berperan andil terhadap tumbuh kembang pada anak,
sehingga hal itu akan mempengaruhi perkembangan anak khusunya
dalam hal kematangan karir pada masa depannya.
d. Tahap Perkembangan Karir
Super (Winkel & Sri Hastuti 2013: 632) membagi perkembangan
karir menjadi lima tahap, yaitu :
1) Fase Pengembangan (Growth). Dari saat lahir sampai umur lebih
kurang 15 tahun, dimana anak dimana anak mengembangkan
berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhankebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri (selfconcept structure).
2) Fase Eksplorasi (Exploration). Dari umur 15 sampai 24 tahun,
dimana individu memikirkan berbagai alternative jabatan, tetapi
belum mengambil keputusan yang mengikat.
3) Fase Pemantapan (Establishment). Dari umur 25 sampai 44 tahun,
yang bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk beluk
pengalaman selama menjalani karir tertentu.
4) Fase Pembinaan (Maintenance). Dari umur 45 sampai 64 tahun,
dimana individu sudah dewasa menyesuaikan diri dalam
penghayatan jabatannya.
5) Fase Kemunduran (Decline). Pada usia 65 tahun keatas dimana
orang sudah memasuki masa pensiun dan menemukan pola hidup
baru sesudah melepaskan jabatannya tersebut.
Super (Zunker 2012: 167), bahwa kematangan karir dapat diukur
melalui beberapa dimensi yaitu: orientasi terhadap pekerjaan yang akan
ditentukan (dimensi sikap), perencanaan mengenai karir (dimensi
kompetensi), konsistensi prefensi kejuruan karir (dimensi konsistensi),
dan kebijaksanaan prefensi kejuruan karir (dimensi realitas).Sharf
(2010: 227), juga menjelaskan dimensi yang dimaksud adalah: a)
dimensi sikap: berkaitan dengan kekhawatiran dan kepedulian tentang
pilihan dan penggunaan informasi pekerjaan, b) dimensi kompetensi:
informasi spesifik yang dimiliki individu tentang pekerjaan yang dia
masuki, c) dimensi konsistensi: konsistensinya dalam pekerjaan dan
tingkat pekerjaan yang ditekuni, dan d) dimensi realitas: mengacu pada
hubungan antara pilihan dan tingkat pekerjaan.
Dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang sudah siap dengan
fase perkembangan yang dilaluinya, kematangan karirnya juga akan
mengalami kemantapan seiring perjalanan dalam fase kehidupannya.
Erikson (Salkind, 2004: 152) yang menyatakan bahwa individu yang
telah sampai pada tahap kedewasaan akan lebih siap dalam hal
kematangan karir, serta mampu menggambarkan hasil dari tahap
kedewasaannya dengan mengalami proses seperti mampu meyelesaikan
konflik, menetapkan tujuan, dan memaknai sebuah keberhasilan yang
diraihnya dan itu menjadi sebuah upaya sadar yang dilakukan dalam
hidupnya.

Kematangan perusahaan adalah jangka waktu lamanya perusahaan
itu berdiri, semakin lama perusahaan itu sudah berdiri, kemungkinan juga
banyak pengalaman serta informasi yang diperoleh perusahaan. Perusahaan
yang berdiri sejak lama tentunya memiliki beberapa metode atau strategi
dalam mempertahankan perusahaan sehingga memiliki rekam jejak yang
baik. Kematangan perusahaan juga dapat diartikan sebagai suatu rentang
berjalannya perusahaan yang dinyatakan dengan tahun. Kematangan
perusahaan juga ditentukan dengan tanggal berdirinya perusahaan dan
menggambarkan kondisi kinerja perusahaan. Jika siklus perusahaan
semakin lama, perusahaan akan memiliki pengalaman menjalankan kinerja,
mampu bersaing, dan memnafaatkan peluang bisnis yang baik pada
berbagai kesempatan (Rohmah, 2017). Namun, peneliti menggunakan
alternatif lain untuk menghitung kematangan perusahaan dengan model
RE/EQ (laba ditahan dibagi dengan total ekuitas)

Secara garis besar, financial distress ini dikarenakan adanya
pengeluaran yang lebih tinggi dibanding pendapatan, asset yang tidak likuid
itu sedikit, dan kesalahan dalam merencanakan keuangan. Financial
distresss dapat terjadi karena pengelolaan cashflow yang kurang baik,
produk yang kurang menarik sehingga kurang laku, pengeluaran yang
melebihi pendapatan (anggaran yang direncanakan), biaya bahan baku yang
tinggi, adanya pengaruh perubahaan dari kebijakan pemerintah, dan asset
yang disalahgunakan.
Penyebab kesulitan keuangan atau financial distress (Sari &
Yulianto, 2018) antara lain:
a. Neoclassical model
Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika bagian sumber
daya dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang
bisa membagikan sumber daya (asset) yang terdapat pada
perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
b. Financial model
Pencampuran aset yang sudah benar namun struktur keuangan
salah dengan batasan perusahaan untuk meminjam sebanyak
yang diinginkan (liquidity constraints). Ini berarti jika
perusahaan dapat bertahan hidup dalam waktu yang panjang,
tapi juga harus bangkrut dalam waktunya singkat.
c. Corporate governance model
Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran asset
dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk.
Karena hal ini tidak efisien, maka mendorong perusahaan
menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.
Faktor yang mempengaruhi financial distress dalam penelitian ini antara
lain adalah
a. Likuiditas
Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajibannya pada jangka pendek.
b. Pertumbuhan penjualan
Rasio yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
c. Profitabilitas
Rasio yang menunjukkan kemampuas perusahaan dalam
memperoleh laba (pendapatan).
d. Kematangan perusahaan
Melihat kemampuan asset perusahaan dalam menghasilkan
penjualan.
e. Ukuran perusahaan
Menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan yang
tercermin dari nilai total aset.
f. Likuiditas yang memoderasi pertumbuhan penjualan
Bahwa perusahaan yang bertumbuh kembang membutuhkan
likuiditas
g. Kondisi pandemi Covid-19
Kondisi yang dapat memperlihatkan adanya kemungkinan
perusahaan mengalami financial distress.

Rasio keuangan yang mengukur sejauh mana efektivitas
penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas asset dan
digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat tingkat
aktiva tertentu tertentu yang dimiliki dimiliki perusahaan,
apakah sudah sesuai dan beralasan (reasonable), sangat
tinggi, atau sangat rendah jika dipandang dari tingkat
penjualan saat ini dan yang diproyeksikan juga menganalisis
hubungan antara laporan laba-rugi, khususnya penjualan,
dengan unsur-unsur yang ada pada neraca, khususnya unsurunsur aktiva.
Rasionya meliputi,
1. Inventory Turnover dimana rasio itu digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola
persediaan.
????????? ???????? =
???? ?? ?????
??????????? …………… (2.5)
2. Total Assets Turnover Ratio (TATO) yang mengukur
perputaran dari semua aktiva atau asset perusahaan dan
dihitung dengan cara membagi penjualan dengan aktiva
total.
???? =
??? ?????
????? ????? …………………………….. (2.6)
3. Average Collection Period (ACP) yang mengukur berapa
lama piutang usaha dapat tertagih. Semakin cepat,
semakin baik bagi perusahaan.
??? =
Trade Receivables
(Net Sales / 365) …………………..…… (2.7)
4. Average Payment Period (APP) yang mengukur berapa
lama hutang usaha dapat tertagih. Semakin “lambat”,
semakin “baik” bagi perusahaan.
??? =
Trade Payables
(Cost of Sales / 365)

Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan
unutk mrmbayar tagihan-tagihahnnya dalam jangka pendek
tanpa menglami kesulitan keuangan. Dua rasio likuiditas
jangka pendek yang sering digunakan yaitu:
1. Current ratio, mengukur kemampuan perusahaan
memenuhi hutang jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancarnya. Rasio yang rendah
menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan
rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan
aktiva lancar yang akan mempunyai pengaruh yang
tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.
??????? ????? =
??????? ??????
??????? ??????????? …………….. (2.2)
2. Quick ratio, merupakan alat ukur yang lebih akurat
untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan dan juga
untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam
membayar hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa
memperhitungkan persediaan. Angka yang terlalu
tinggi untuk persediaan menunjukkan indikasi
kelebihan kas atau piutang sedangkan angka yang
terlalu kecil menunjukkan resiko likuiditas tinggi.
????? ????? = (??????? ??????−?????????)
??????? ???????????

Bahkan ada juga yang menambahkan Cash Ratio (Rasio
Kas) yang membandingkan antara kas dengan aktiva
lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang
lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi menjadi
uang kas adalah efek atau surat berharga.
???ℎ ????? = ???ℎ+???ℎ ??????????
??????? ???????????

Menurut Dewi (2017), rasio keuangan sebagai alat analisis untuk
mengukur kinerja keuangan, memiliki kelebihan dan kelemahan, antara
lain:
1. Kelebihan
– Pengganti sederhana dari informasi yang tertuang dalam
laporan keuangan yang rumit.
– Adanya standarisasi ukuran perusahaan.
– Rasio masuk ke dalam angka yang mudah dibaca.
– Mudah memperbandingkan antara perusahaan satu dengan
perusahaan lain secara periodik.
2. Kelemahan
– Memberlakukan pengeluaran biaya antar perusahaan satu
dengan lainnya berbeda.
– Digunakannya tahun fiskal yang berbeda mengakibatkan
pengaruhnya rasio komperatif.
– Data yang dijelaskan dengan berbagai cara dan kemudian
data disusun menggunakan data akuntansi.
– Pihak penyusun yang tidak jujur dalam memasukkan angka
ke dalam laporan keuangan dan tidak menunjukkan hasil
yang benar dapat dikatakan sebagai adanya memanipulasi
data dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang
digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan
data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan
seperti laporan neraca, rugi / laba, dan arus kas dalam periode tertentu.
Menurut Halim (2016:74) analisis rasio keuangan merupakan rasio yang
pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau
antara laporan laba-rugi dan neraca. Menurut Samryn (2015:363) analisis
rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan, data
keuangan perusahaan menjadi lebih berarti.
Tujuan dari analisis rasio keuangan antara lain:
– Berguna bagi seseorang / perusahaan yang ingin melakukan
investasi pada saham.
– Memberikan kredit kepada suatu perusahaan.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer /
pelanggan.
– Menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi
karyawannya.
– Menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan
kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang
wajar suatu industri.
– Menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk
kepentingan evaluasi.
– Menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing/kompetitor
(positioning).
– Menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi
perusahaan

Rasio keuangan sebagai metode analisa terhadap kondisi keuangan
yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan
yang data diambil dari laporan keuangan pada suatu periode tertentu.
Menurut Kasmir (2018:104), rasio keuangan adalah aktivitas yang
membandingkan angka dan terdapat pada laporan keuangan dengan
membagi satu angka dengan angka lainnya. Bagi investor, baik jangka
pendek ataupun menengah, secara umum lebih tertarik akan kondisi
keuangan jangka pendek, dan kemampuan perusahaan dalam membayar
dividen yang memadai. Informasi dapat diketahui dengan cara yang
sederhana, yaitu menghitung rasio keuangan sesuai keinginan.
Menurut Wuisan (2022), rasio keuangan memiliki fungsi penting
bagi perkembangan perusahaan, yaitu (i) mengetahui efektivitas operasional
yang dalam artian perusahaan mengetahui akan biaya operasional yang
dibutuhkan dan dikeluarkan, (ii) mengetahui keuangan yang optimal untuk
menentukan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan masingmasinga dan digunakan secara maksimal, (iii) mengetahui asset yang
optimal dengan kata lain perusahaan dapat memanfaatkan rasio keuangan
dalam menilai pengoptimalan aktiva yang digunakan untuk kegiatan bisnis,
(iv) mengetahui perkembangan dan kesehatan keuangan perusahaan yang
dimana rasio keuangan dapat digunakan perusahaan untuk menentukan
kemampuan suatu usaha dalam memperoleh laba yang besar dan rasio
keuangan dapat digunakan perusahaan dengan memberikan informasi jika
dari segi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat atau terpuruk.

Laporan keuangan mempunyai peran sangat penting dalam suatu
bisnis, isi dari laporan keuangan berupa catatan informasi keuangan dari
suatu perusahaan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai pencatatan transaksi
dalam bisnis, baik transaksi penjualan maupun pembelian dan juga transaksi
yang ada nilai ekonominya. Jenis laporan keuangan jika dilihat secara
umum ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan
perubahan posisi keuangan.
Laporan keuangan adalah laporan yang menunujukkan kondisi
perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Sutra & Mais, 2019).
Menurut PSAK No. 1 (2020: 2), “laporan keuangan adalah penyajian
terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.
Z > 2,99 Zona aman, dimana perusahaan dalam kondisi sehat
kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi.
1,81 < Z < 2,99 Zona abu-abu, dimana perusahaan dalam kondisi rawan.
Pada kondisi ini perusahaan mengalami masalah
keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
Z < 1,81 Zona berbahaya, dimana perusahaan dalam kondisi
bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang
tinggi).
Menurut Harahap (2018) “laporan keuangan menggambarkan kondisi
keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka
waktu tertentu”. Menurut M. Dewi (2017) dikatakan jika laporan keuangan
adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan.
Laporan keuangan dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan
perusahaan maupun secara berkala. Tujuan dari laporan keuangan untuk
memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik saat tertentu
mampun periode tertentu Kasmir (2016:7). Tujuan laporan keuangan
menurut Hans (2016:126) yaitu dengan memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat
bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan
ekonomi.
Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan
dengan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan juga aktivitas pada
masa yang akan datang, menggambarkan kondisi perusahaan dalam bentuk
angka rill secara keseluruhan sebagai bahan evaluasi kerja, perencanaan,
keputusan serta menunjukkan kredibilitas perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2016) ada beberapa alternatif perbaikan
kesulitan keuangan yang bisa dilakukan perusahaan, yaitu secara informal
dilakukan bila masalah belum begitu parah dan masalah perusahaan bersifat
sementara yang prospek masa depannya masih bagus dengan dua cara, yaitu
hutang-hutang yang jatuh temponya diperpanjang dan melakukan
pengurangan tagihan yang besar. Secara formal, dilakukan bila masalah
sudah parah, namun kreditur ingin memiliki jaminan keamanan yang erat
dengan 2 cara, yaitu likuidasi (jika nilai likuidasi lebih besar dari nilai
perusahaan kalai diteruskan) dengan menjual asset perusahaan dan
reorganisasi (jika nilai perusahaan masih memperlihatkan prospek yang
baik, bila nilai perusahaan yang diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan
jika
Cara mengatasi financial distress antara lain:
1. Menjual asset
Menjual asset berupa tanah, gedung, kendaraan atau asset
apapun itu dapat mengembalikkan modal serta operasional
perussahaan meskipun minim tetapi perusahaan tetap berjalan
serta menutupi utang-utang yang ada.
2. Melakukan merger dengan perusahaan lain
Merger berarti gabungan atau kombinasi 2 atau lebih
perusahaan. Cara ini dilakukan bila perusahaan kondisinya
sangat mengkhawatirkan dengan dibeli/diambil seluruh asset
dan liabilitas perusahaan.
3. Restrukturisasi kredit
Jika perusahaan memiliki pinjaman di bank yang sulit
dibayar, maka perusahaan meminta kepada pihak bank untuk
di jadwal kembali perihal pengembalikan bunda kreditnya
atau meminta keringanan. Bank juga biasanya akan
memberikan keringanan apabila perusahaan tersebut bias
membuktikan bahwa kondisi perusahaannya tengah
mengalami kesulitan.
4. Menerbitkan obligasi
Perusahaan dapat mengatasi kesulitan keuangannya dengan
menerbitkan obligasi yang akan ditawarkan kepada publik
dan meraih dana dalam waktu singkat. Saham atau obligasi
yang baru diterbitkan, bisa digunakan untuk pendanaan
jangka panjang serta meningkatkan modal usaha. Dan yang
perlu diingat adalah perusahaan harus membayar kredit juga
kupon sesuai janji.
5. Mencari investor
Cara ini cukup menyenangkan tetapi juga cukup sulit karena
investor biasanya tidak ingin berurusan dengan perusahaan
yang mengalami masalah keuangan. Apabila perusahaan bias
meyakinkan bahwa perusahaannya bisa menjadi lebih baik
maka bisa saja investor bersedia akan menyertakan modalnya
pada perusahaan.

Indikasi bila terjadi financial distress dapat secara mudah diketahui
dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang
tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Indikator
financial distress suatu perusahaan menurut Teng (2002) dalam Syaifudin,
2012 yaitu:
a. Profitabilitas yang negatif atau menurun.
b. Merosotnya nilai pasar.
c. Posisi kas yang buruk (negatif) ketidakmampuan dalam
melunasi kewajiban-kewajiban kas.
d. Tingginya perputaran karyawan dan rendahnya moral.
e. Penurunan volume penjualan.
f. Ketergantungan terhadap utang.
g. Dampak financial distress juga menimbulkan dampak seperti
penilaian yang buruk terhadap kinerja manajemen perusahaan,
penting banyaknya karyawan yang keluar karena akan terjadi
kemungkinan penurunan upah (gaji).
Ada beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda
kesulitan kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal
perusahaan Ratna & Marwati (2018) yaitu:
 Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan
manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi.
 Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak
keuntungan.
 Ketergantungan terhadap utang sangat besar.
Dilihat dari pihak eksternal yaitu:
 Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut.
 Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan
mengalami kerugian.
 Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
 Pemecatan pegawai secara besarbesaran.
 Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

Financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak
dapat menghasilkan pendapatan atau pendapatan yang cukup, sehingga
tidak dapat memenuhi atau membayar kewajiban keuangannya. Financial
distress adalah suatu kondisi perusahaan atau individu tidak dapat
menghasilkan pendapatan atau laba yang cukup (Pintek, 2021). Hal ini
umumnya disebabkan oleh biaya tetap yang tinggi, tingkat aset yang tidak
likuid yang besar, atau pendapatan yang sensitif terhadap penurunan kondisi
ekonomi.
Financial distress cycle yang terjadi dalam perusahaan mencakup
periode awal penurunan kinerja hingga ke titik terendah hingga tahap
pemulihan, apabila perusahaan bisa memperbaiki kinerjanya. Ketika
perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka khususnya perusahaan
tidak berada pada posisi yang sama, melainkan akan terus bertransisi ke
tahapan selanjutnya. Gerritsen (2015) mengemukakan bahwa financial
distress merupakan tahap awal yang akan dihadapi oleh perusahaan sebelum
mengalami kebangkrutan.
Terjadinya financial distress diawali dengan kondisi perusahaan
yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang membuat
menurunnya kondisi keuangan pada suatu perusahaan (Rahayu; Dani
Sopian, 2016). Failure merupakan kegagalan ekonomi yang terjadi ketika
perusahaan kehilangan pendapatan dan tidak dapat menutup total biaya
operasinya (Helena dan Saifi, 2017). Kebangkrutan adalah keadaan
terburuk suatu perusahaan yang tengah berada dalam kondisi financial
distress dimana perusahaaan berada di titik terendah dari kondisi
perusahaan yang tidak mampu memenuhi hutang atau kewajibannya
Wardani & Hidayati (2022).
Financial distress dapat diinterpretasikan dimana keadaan
perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan arus kas
yang dihasilkan perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka
panjang maupun jangka pendek serta perusahaan juga diharuskan
melakukan koreksi terhadap aktivitas perusahaan. Jika perusahaan tersebut
mengalami financial distress dan tidak ada tindakan lanjut untuk perbaikan,
maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan atau bisa jadi dapat
dilikuidasi. Namun, jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan
juga memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan

Alat ukur Kerzner tingkat 2 merupakan tingkatan yang mengidentifiksi
tingkat kematangan dan kemampuan dari suatu perusahaan; dimana perusahaan
telah menggunakan langkah-langkah manajemen proyek secara efektif. Sekalipun
telah melakukan tingkat 1, belum berarti manajemen proyek dipergunakan dalam
perusahaan, dan meskipun telah digunakan secara efektif.
Kerzner tingkat 2 memiliki beberapa karakteristik, yaitu pengenalan
terhadap manfaat dari manajemen proyek, organisasi pendukung pada setiap
tingkatan, pengenalan akan pentingnya metodologi, pengenalan akan pentingnya
pengendalian biaya, dan mengembangkan suatu kurikulum pelatihan manajemen
proyek.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan Kerzner tingkat 2 karena
kerzner tingkat 2 mengukur tingkat kematangan melalui berbagai tahapan dari
siklus manajemen proyek suatu perusahaan. Tahapan tersebut dibagi menjadi lima
tahapan siklus perusahaan manajemen proyek, yaitu tahapan embrio, tahapan
penerimaan manajemen eksekutif, tahapan dukungan manajemen menengah dan
bawah, tahapan pengembangan dan tahapan kedewasaan / kematangan.

Maturity Model atau model tingkat kematangan mengidentifikasi langkah –
langkah yang perlu diambil, item pekerjaan yang perlu diselesaikan, dan urutan
kegiatan yang perlu untuk dilaksanakan serta memiliki hasil yang berarti dan
dapat diukur. Pada dasarnya, tujuan dari model tingkat kematangan ini adalah
menyediakan kerangka untuk meningkatkan hasil dari perusahaan dengan
melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan manajemen proyek
perusahaan tersebut, membandingkan dengan perusahaan yang hampir sama dan
mengukur korelasi antara tingkat manajemen proyek dan juga kenyataan kinerja
proyek ( Hartman, 1997 )
Kematangan seperti dijumpai dalam kehidupan sehari – hari sering dikaitkan
dengan tingkat perkembangan yang diraih dan mencapai puncak yang paling
tinggi dalam suatu rangkaian proses ataupun system. Dalam budaya umum,
kematangan ditandai dengan rambut memutih, kebotakan, dan usia. Kematangan
dalam manajemen proyek adalah pengembangan system dan proses yang pada
dasarnya berulang dan memberikan kemungkinan keberhasilan yang tinggi pada
setiap proyek. Proses dan system yang berulang belum menjamin keberhasilan,
namun hal itu akan meningkatkan kemungkinan untuk meraih keberhasilan.
Seperti pada umumnya pencapaian taraf kematangan tentu dimulai terlebih
dahulu dengan tahap yang paling dasar baru kemudian akan bertahap meningkat
sesuai dengan system dan proses yang telah dijalani sehingga pada saatnya baru
akan dicapai tahap kematangan itu sendiri. Untuk di Yogyakarta perusahaan
konstruksi dibagi menjadi kedalam beberapa kelompok yang mengacu pada
besarnya nilai proyek yang dikerjakan dengan mempertimbangkan kemampuan
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mengembangkan
kematangan system dan prosesnya, dua keuntungan muncul. Pertama, pekerjaan
diselesaikan dengan sedikit perubahan, dan yang kedua proses yang direncanakan
menjadi aman terhadap gangguan yang mungkin timbul pada tahap pelaksanaan.
Menurut Kerzner (2001), Maturity Model atau model tingkat kematangan
memperhatikan lima tingkatan yang mengidentifikasi tingkat kematangan
(maturity) dan kemampuan dari perusahaan :
a. Tingkat 1 : Bahasa yang umum; dimana perusahaan
mengenal kepentingan manajemen proyek
b. Tingkat 2 : Proses yang umum; dimana perusahaan
telah menggunakan langkah–langkah
manajemen proyek secara efektif.
Sekalipun telah melakukan tingkat 1,
belum berarti manajemen proyek
dipergunakan dalam perusahaan, dan
meskipun telah digunakan secara efektif .
c. Tingkat 3 : Metode tunggal; dimana perusahaan mulai
mengenal efek sinergi dari
menggabungkan semua metodologi dalam
perusahaan menjadi sebuah metodologi
d. Tingkat 4 : Benchmarking; dimana perusahaan
mengenal kebutuhan untuk
mempertahankan competititve advantage
mereka dalam dasar yang berkelanjutan
e. Tingkat 5 : Peningkatan yang berkelanjutan
(continuous improvement); dimana sebuah
perusahaan mengevaluasi informasi yang
didapat melalui benchmarking

Menurut Kerzner ( 2001 ), Ada lima tahap kematangan siklus hidup
manajemen proyek ialah sebagai berikut :
1. Embryonic phase / tahap embrionik. Didalam tahap embrionik, manajemen
tingkat menengah dan senior manajemen harus mengenali kebutuhan, manfaat dan
penerapan manajemen proyek.
2. Executive management acceptance phase / tahap penerimaan oleh manajemen
puncak. Tahap kedua siklus hidup manajemen proyek adalah tahap penerimaan
oleh manajemen puncak. Dalam tahap ini, sangat penting dukungan yang nyata
dari pimpinan / manajemen puncak dalam mengidenfikasi dukungan mereka jika
perusahaan akan menjadi matang dalam manajemen proyek
3. Line management phase / tahap dukungan manajemen lini. Tahap ketika dalam
model kematangan adalah dukungan manajemen lini. Hambatan terbesar untuk
memperoleh dukungan manajemen lini adalah pada tahap sebelumnya yaitu tahap
penerimaan manajemen puncak. Manajer lini tidak perlu pemahaman yang sangat
kuat akan perangkat manajemen puncak, tetapi mereka harus memahami prinsip –
prinsip dari manajemen proyek, setelah itu manajemen lini yang bertanggung
jawab untuk pendelegasian tugas di proyek.
4. Growth phase / tahap pertumbuhan. Tahap keempat adalah tahap pertumbuhan.
Tahap ini sebenarnya dapat dimulai pada awal sebagaimana pada tahap embrionik
dan berjalan pararel dengan tiga tahap diatas. Bagaimanapun, tiga tahap
sebelumnya harus diselesaikan sebelum tahap ini dapat dilengkapi. Pengetahuan
seorang senior manajemen tentang manajemen proyek dan dukungannya dapat
mempercepat tahap pertumbuhan.
5. Maturity phase / tahap kematangan. Banyak perusahaan menyelesaikan empat
tahap lebih cepat atau lebih lambat. Satu atau dua tahun mungkin merupakan
waktu yang cukup beralasan bagi sebuah perusahaan yang giat untuk meraih tahap
perkembangan. Tahap kematangan adalah topic yang lain. Tahap kematangan
merupakan amanat bahwa perusahaan memhami kepentingan akan integrasi
waktu dan biaya.

Manajer proyek didefinisikan sebagai seorang yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan hingga selesainya suatu proyek, mulai dari kegiatan yang
paling awal. Manajer proyek bertanggung jawab terhadap organisasi induk,
proyeknya sendiri, dan tim yang bekerja dalam proyeknya. Adapun kriteria
manajer proyek adalah mampu mengusahakan sumber daya yang memadai,
memotivasi sumber daya manusia, membuat keputusan yang tepat, melakukan
trade off kebutuhan proyek, mempunyai pandangan berimbang terhadap timnya,
berkomunikasi dengan baik, dan mampu melakukan negoisasi ( Ervianto, 2002 ).
Manajer proyek bertugas mengidentifikasi dan menganalisis lingkup
proyek, dikelompokkan menjadi bagian atau paket kerja yang akan dikirimkan ke
departemen fungsional. Manajer proyek juga harus mampu mengelola berbagai
macam kegiatan, sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga ahli, dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan ( Soeharto, 1995 ).

Menurut Soeharto ( 1995 ), kontraktor adalah orang yang bertanggung
jawab atas implementasi fisik proyek. Kontraktor mempunyai tanggung jawab
keseluruhan atas desain, enginering, pengadaan material, pabrikasi sampai kepada
konstruksi dan instalasi.
Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan
berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan.
Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum yang
bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan ( Ervianto, 2002 )

Konsultan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian,
kecakapan, dan bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan ( klien ) dengan
imbalan sejumlah upah. Konsultan memberi nasehat dan seringkali membantu
melaksanakan nasehat dan seringkali membantu melaksanakan nasehat tersebut
dengan dan untuk klien. Konsultan menyediakan jasa dalam bentuk keahlian, dan
seringkali dilanjutkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang merupakan
implementasi nasehat yang diberikan, sampai membuahkan hasil yang nyata.
Perusahaan konsultan menghimpun tenaga-tenaga ahli dihimpun dalam suatu
wadah organisasi. Wadah ini yang menorganisir, mengatur, mengerjakan, serta
member dukungan di home office. (Soeharto,1995).
Ervianto ( 2002 ), mengemukakan bahwa pihak atau badan yang disebut
konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsultan perencana dan konsultan
pengawas..
a. Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat
perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil,
dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah system
bangunan.
b. Konsultan pengawas adalah badan atau orang yang dtunjuk pengguna
jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan
Konsultan perencana dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan
spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil,
bidang mekanikal dan elektrikal dan lain sebagainya, pembangunan mulai awal
hingga berakhirnya pekerjaan tersebut.

Menurut ( Soeharto, 1995 ), Perusahaan konstruksi adalah perusahaan
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan dan penyelenggaraan
proyek konstruksi.
Untuk di Yogyakarta perusahaan konstruksi dibagi menjadi kedalam
beberapa kelompok yang mengacu pada besarnya nilai proyek yang dikerjakan
dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dikelompokkan dalam :
1. Kualifikasi 1 sampai 3 yakni penyedia jasa baru yang kurang pengalaman,
dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu
miliar rupiah ).
2. Kualifikasi 4 sampai 5 yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu miliar rupiah ) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000,00 ( Sepuluh miliar rupiah ).
3. Kualifikasi 6 sampai 7 yakni penyedia jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan diatas 10.000.000.000,00 ( Sepuluh miliar rupiah )

Manajemen Proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud
tertentu, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara intensif sejak
pertengahan abad 20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek.
Manajemen proyek juga dapat diartikan yaitu merencanakan, mengorganisir,
memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran
jangka pendek yang telah ditentukan. Dalam manajemen proyek, manajer proyek
mempunyai wewenang penuh untuk memimpin penyelenggaraan proyek.
Perumusannya disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengahadapi dan
mengakomidir perilaku dan dinamika yang pemahaman dasar-dasar pemikiran
tersebut ( Soeharto, 1995 ).
Menurut ( Budihartono, 2008 ), Manajemen proyek adalah sebuah metode
atau prosedur yang mempunyai kemampuan untuk menangani tugas–tugas yang
bersifat non rutin yang dapat menghasilkan produk yang unik.
Menurut ( Ervianto, 2002 ), Manajemen proyek adalah semua
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal
hingga berakhirnya proek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat
waktu, tepat biaya dan tepat mutu
Ketika perusahaan mengembangkan kematangan system dan prosesnya,
dua keuntungan muncul. Pertama, pekerjaan diselesaikan dengan sedikit
perubahan, dan yang kedua proses yang direncanakan menjadi aman terhadap
gangguan yang mungkin timbul pada tahap pelaksanaan.

Menurut Soeharto ( 1995 ), manajemen adalah proses merencanakan,
mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber
daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi ( perusahaan ) yang telah
ditentukan. Yang dimaksud dengan proses adalah mengerjakan sesuatu dengan
pendekatan yang sistematis. Sedangkan sumber daya perusahaan terdiri dari
tenaga, keahlian, peralatan, dan informasi. Fungsi manajemen dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Merencanakan, yaitu memilih dan menentukan langkah-langkah
kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
2. Mengorganisir, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara
bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya
kepada peserta kelompok ( organisasi ) agar dapat mencapai sasaran
secara efisien.
3. Memimpin, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya
manusia dalam organisasi agar mau bekerja dengan sukarela untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan.
4. Mengendalikan, yaitu memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan
koreksi agar hasil kegiatna sesuai dengan yang telah ditentukan.
5. Staffing, yaitu pengadaan tenaga, jumlah maupun kualifikasi yang
diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk perekrutan, pelatihan,
dan penyeleksian untuk menemoati posisi-posisi dalam organisasi.
Pada kenyataannya ada hubungan antara proses kematangan, kualitas produk,
waktu, dan upaya pengembangan. Analisis memberi kesimpulan bahwa tingkat
yang lebih tinggi dan proses kematangan berhubungan secara signifikan dengan
kualitas produk, meningkatkan waktu dan upaya pengembangan

Proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan didalamnya dialokasikan
biayanya ( Budihartono, 2008 ).
Ciri pokok proyek adalah:
a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir
b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses
mencapai tujuan.
c. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya
tugas. Dimana titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas.
d. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan kegiatan berubah sepanjang
proyek berlangsung.
Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu
dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan
dengan jelas ( Soeharto, 1995 ).

Untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan stratagi TI dan bisnis suatu
perusahaan, dibutuhkan sebuah patokan untuk menjadi tolak ukur pengukuran. Salah
satu model untuk menjadi tolak ukur bernama Strategic Alignment Maturity Model
(SAMM) yang dikembangkan oleh Jerry N Luftman [13]. Metode SAMM ini merupakan
metode yang telah banyak digunakan dan terbukti berhasil untuk mengukur tingkat
kematangan keselarasan strategi TI dan bisnis menurut Masri et al [22].
Terdapat 6 kriteria yang digunakan untuk menilai kematangan keselarasan
strategi, hasil penilaian dari ke-6 kriteria tersebut digunakan untuk menentukan tingkat
kematangan keselarasan strategi perusahaan. Ke-6 kriteria tersebut dijelaskan sebagai
berikut.
A. Communication
Berkaitan tentang bagaimana caranya pertukaran gagasan dan informasi
disampaikan dalam kegiatan bisnis antar pelaku bisnis dan bagaimana
kelancaran proses penyampaian dan penerimaan informasi tersebut melalui
komunikasi.
B. Competency / Value Measurements
Penilaian seberapa signifikan pengaruh dan kontribusi yang diberikan oleh TI
kepada bisnis.
C. Governance
Berkaitan tentang tata kelola TI agar alokasi sumber daya TI dapat dimanfaatkan
dengan sesuai kebutuhan bisnis.
D. Partnership
Berkaitan mengenai seberapa baiknya hubungan antar organisasi bisnis dan TI
dalam efek yang diberikan dari masing-masing pihak
E. Scope And Architecture
Berkaitan penilaian kematangan sumber daya TI dalam kegunaanya bagi bisnis.
F. Skills
Berkaitan tentang keahlian sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan
dan bagaimana dapat beradaptasi bila ada perubahan Setelah melakukan penilaian dengan menggunakan pedoman 6 kriteria SAMM,
Luftman juga memberikan 5 tingkatan untuk menjadi acuan dalam penentuan tingkatan
kematangan organisasi, berikut ini adalah penjelasan dari 5 tingkatan tersebut.
1. Initial/Ad Hoc Process
Tingkatan terendah dalam keselarasan strategi TI dan bisnis, organisasi
kemungkinan sulit bahkan mustahil untuk mencapai keselarasan strategi TI dan
bisnis.
2. Commited Process
Bisa dikatakan bahwa organisasi yang telah mencapai tingkat ini berati telah
berkomitmen untuk memulai proses kematangan keselarasan strategi.
3. Established Focused Process
Pada tingkatan ini, kematangan keselarasan strategi sudah terfokus pada tujuan
bisnis organisasi.
16
4. Improved/Managed Process
Tingkatan ini menunjukan bahwa organisasi sudah memiliki kematangan
keselarasan strategi yang sudah terkelola, dan telah membuat sumber daya TI
menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan bisnis.
5. Optimized process
Tingkatan ini menunjukan bahwa organisasi telah berhasil sepenuhnya
mengintegrasikan TI dengan bisnis dalam kegiatan bisnis maka kematangan
keselarasan strategi TI dan bisnis telah optimal
Untuk menjaga kematangan keselarasan strategi secara berkseinambungan
terus-menerus, Luftman berkata perlu berfokus pada pemahaman mengenai
kematangan keselarasan dan memaksimalkan faktor yang menjadi pendorong
keselarasan dan meminimalkan faktor yang menghambat keselarasan. Terdapat 6 tahap
yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu:
1. Buat tim untuk melakukan penilaian kematangan keselarasan strategi TI dan
bisnis dimana anggota tim tersebut terdiri dari pemimpin TI dan bisnis dalam
organisasi dan anggota lainya yang terdiri dari divisi lain yang diperlukan. Tujuan
dibuat tim ini untuk melakukan penilaian terhadap keselarasan bisnis dan TI.
2. Pahami hubungan antara bisnis dengan TI supaya dapat melakukan penilaian
dengan baik.
3. Analisa faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong keselarasan bisnis dengan
TI.
4. Pihak manajemen projek dapat menentukan tindakan yang sesuai untuk
melaksanakanya.
5. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong dan
penghambat keselarasan untuk dipelajari guna melakukan penilaian lagi di masa
mendatang.
6. Usahakan sebaik mungkin untuk dapat mempertahankan kematangan
keselarasan strategi TI dan bisnis untuk masa mendatang.
Mencapai keselarasan strategi TI dan bisnis bukanlah hal yang mudah dilakukan.
Keselarasan ini bukanlah hal yang dapat dicapai dalam sekali saja, melainkan merupakan
proses yang terus berjalan seiring waktu dan perubahan. Penilaian yang dilakukan
terhadap kematangan strategi TI dan bisnis merupakan hal yang penting dilakukan untuk
mengetahui keadaan organisasi sekarang dan bagaimana caranya untuk mencapai
keselarasan dan atau mempertahankan keselarasan tersebut seiring masa mendatang