Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Menurut peneliti margin keuntungan merupakan persentase yang ditetapkan oleh
bank syariah untuk menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan
keuntungan. Semakin tinggi margin keuntungan menandakan bahwa bank syariah
beroperasi secara efisien dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaannya.
Margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu
barang yang mengukur efektifitas manajemen dalam perbankan secara keseluruhan
yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya
dengan penjualan dan investasi. (Octavina dan Darma (2012: 59)
Penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid (2017) menyatakan bahwa
margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

Menurut peneliti kegiatan pembiayaan bermasalah atau non performing financing
merupakan dimana si penerima dana tidak memiliki kemampuan dalam
mengembalikan dana yang diperoleh dari bank syariah sesuai perjanjian. Jika hal ini
terjadi secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi bank syariah dalam
kegiatannya yaitu salah satunya dalam hal penyaluran pembiayaan.
Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing adalah suatu penyaluran
dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam
pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti
pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi
persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal
angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah
pihak (debitur dan kreditur) (Azhar, 2016).
Penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kusumaningtias (2014)
menyatakan bahwa Non Performing Financing secara parsial berpengaruh negatif
terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut peneliti kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan fokus utama dalam kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, bank harus mampu untuk mengumpulkan dana pihak ketiga dari masyarakat. Karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama pembiayaan pada bank syariah. Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 3). Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

Pada bank syariah ada tiga faktor dalam menentukan besaran margin yaitu
sebagai berikut (Zaenuri, 2012):
1. Biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah
dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan
beban administrasi.
2. Cost of loanable funds yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus
dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi
likuiditas.
3. Profit target dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi
risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih.
Ketiga faktor di atas merupakan metode dasar yang digunakan oleh bank syariah
dalam mekanisme penetapan margin keuntungan murabahah. Namun, dari segi
perhitungannya berbeda-beda karena menyangkut rahasia interen lembaga perbankan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia margin adalah laba kotor atau tingkat
selisih antara biaya produksi dan harga jual. Menurut Octavina dan Darma (2012: 59)
margin keuntungan merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu
barang yang mengukur efektifitas manajemen dalam perbankan secara keseluruhan
yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya
dengan penjualan dan investasi.
Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 diketahui bahwa ada dua
jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan
dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya:
“Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah)
dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan
secara proposional (thariqah al-hisab ‘ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah)
dan secara anuitas (thariqah al-hisab al-tanazuliyyah/thariqah al-tanaqishiyyah)
selama sesuai dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan
syariah.”
Secara umum penetapan margin keuntungan produk murabahah pada bank
syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang
digunakan yaitu; cost of fund yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang
harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi
likuiditas, biaya overhead yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank
syariah dalam proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia
dan beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan mempertimbangkan
tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih.
Indikator ini semua menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin
keuntungan murabahah pada bank syariah (Isnaliana, 2015)

Setiap terjadinya masalah bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan
pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha
syariah. Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank antara lain melalui :
a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
Bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi
nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan
jadwal dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:
1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.
b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)
Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa
pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
1. Perubahan jadwal pembayaran.
2. Perubahan jumlah angsuran.
3. Perubahan jangka waktu.
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau musyarakah.
6. Pemberian potongan.
c. Restructuring (Penataan Kembali)
Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu:
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan
nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.
Bank hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan
kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban
setelah direstrukturisasi

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
pada BMT umumnya sama seperti bank, sehingga BMT mengikuti kelaziman yang
menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing
Financing pada bank. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan
bermasalah atau Non Performing Financing tersebut perlu disadari oleh BMT agar
dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi
penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
menurut Wangsawidjaja (2012) adalah:
1. Faktor internal
a. Faktor yang berasal dari pihak perbankan atau BMT, yaitu:
1) Kemampuan dan naluri bisnis analisi kredit belum memadai.
2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
4) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak
eksternal.
5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya
dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan
kredit yang baik.
8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat
dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap
usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon
debitur.
b. Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:
1) Penyalahan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan
perolehannya.
2) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat
digantikan oleh orang lain dengan segera.
4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan
meninggalkan perusahaan.
5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi
sebagai akibat pemborosan.
2. Faktor eksternal
1) Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk
mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk
mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
3) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit
diberikan berubah.
4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
6) Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari
terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan
penyesuaian.
8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang
lebih baik dan murah.
9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (force
majeure).
10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat
memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 19
November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga
kriteria, yaitu:
1. Berdasarkan prospek usaha
Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponenkomponen:
a. Potensi pertumbuhan usaha;
b. Kondisi pasar dan debitur dalam persaingan;
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. Dukungan dari grup atau afilasi; dan
e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
2. Berdasarkan kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur
Penilaian terhadap kondisi keuangan debitur meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen:
a. Perolehan laba;
b. Struktur pemodalan;
c. Arus kas; dan
d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Berdasarkan kemampuan membayar
Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap
komponen-komponen:
a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
c. Kelengkapan dokumentasi kreditur;
d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 disebutkan
bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran
pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang
pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.
Menurut Azhar (2016) pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing
adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank
syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi
hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak
memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati
jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua
belah pihak (debitur dan kreditur)

Dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun masyarakat merupakan dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% – 90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin 22 dimanfaatkan oleh bank untuk tagihan operasional bank syariah. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 3) Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Berikut rumus Dana Pihak Ketiga: Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah sangat ditentukan oleh perolehan dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber daya finansial yang dimiliki suatu perbankan untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki dana pihak ketiga yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana. (Rimadhani dan Erza, 2011: 34)

Dalam Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ditetapkan
hal-hal sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum bagi Bank Syariah
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak
bank dapat mengadakan perjanjuan khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank.
Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset
kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset
yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus
membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus
dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan
jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah
1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat: Utang dalam Murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada
kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya
kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam: Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank
harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan
kesepakatan

Ada beberapa hal yang mendasari pembagian jual beli murabahah menurut
Muljono (2014: 147-148), yaitu:
1. Murabahah berdasarkan jenis pesanan.
a. Murabahah dengan pesanan.
Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat
pembeli untuk membeli barang pesanannya. Jika bersifat mengikat pembeli
harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan
pesanannya.
b. Murabahah tanpa pesanan.
Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat
membatalkan pesanannya.
2. Murabahah berdasarkan cara pembayaran
a. Pembayaran secara tunai
Pembayaran secara tunai yaitu cara pembayarannya sekaligus sesuai
dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.
b. Pembayaran dengan tangguhan.
Pembayaran secara tangguhan yaitu cara pembayarannya dilakukan
secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang
disepakati keduanya.

Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Menurut mazhab
Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi
tidak lengkap sehingga transaksi jual beli tersebut menjadi fasid (rusak). Adapun
syarat-syarat murabahah menurut M.Ridwan (2007: 79) sebagai berikut:
1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
2. Akad pertama harus saha sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah
pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya pembelian dilakukan secara hutang

Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalah syariat islam, begitu pula
dengan halnya rukun murabahah. Salah satu rukun murabahah yaitu harus ada
penjual dan pembeli dalam suatu transaksi. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka
tidak syah suatu proses transaksi. Adapun yang menjadi rukun murabahah menurut
Muhammad (2009: 58) terdiri dari:
1. Penjual (Ba’i)
Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang
diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang
ditangguhkan.
2. Pembeli (Musytari)
Adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau
BMT.
3. Obejk jual beli (Mabi’)
Adalah barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan
produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dana sebagainya.
4. Harga (Tsaman)
Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau
plafond pembiayaan.
5. Ijab qobul
Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu pada
hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi
dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang
diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, dan
pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah
keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah kemudian penentuan lama
angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

Landasan hukum yang diungkapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam
Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai
Murabahah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya yaitu :
1. Landasan Al-Qur’an
“ Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al
Baqarah [2] : 275)
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Alloh adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa
[4] : 29)
2. Landasan Sunnah
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung
keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
dan tidak untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).
Dari keterangan diatas bahwasannya dalil-dalil mengenai murabahah adalah
dalil-dalil Nash, biarpun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas
mengenai keabsahan murabahah, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang
dibenarkan oleh Al Our’an maupun Sunnah Nabi. Murabahah merupakan jual beli
yang dibenarkan oleh Nash Al Qur’an dan Sunnah Nabi karena murabahah sama juga
dengan jual beli tangguh.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Menurut Yaya, dkk (2014: 158) akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai  setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Murabahah merupakan akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh pihak nasabah atas nama bank itu sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada pihak nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah dengan keuntungan sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Darsono, dkk, 2017: 166).

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank
syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba
memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi Manajer Investasi
Dalam penghimpunan dana, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi
dari pemilik dana khususnya dana mudharabah, yang dimana dana tersebut dapat
disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat
menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan
pemilik dana.
2. Fungsi Investor
Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik
dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus
dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak
melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank
syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi
yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan
istishna’), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa
(ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh
syariah.
3. Fungsi Sosial
Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank
syariah. Setidaknya ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam
menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan
Waqaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrument ZISWAF berfungsi
untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri
sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrument
ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau
hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrument qardhul hasan berfungsi
menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana
infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang
memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau
perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi
dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2)
sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang
diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi
dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Fungsi Jasa Keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda
dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso,
pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan
tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut
bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip
syariah.

Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan,
terutama dalam menjalankan perannya sebagai intermediator yaitu menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Persamaan lain yang dimiliki oleh
perbankan adalah mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum
memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, bank syariah dan bank konvensional memiliki
perbedaan mendasar dimana terletak pada dua konsep, yaitu konsep sistem perbankan
dan konsep imbalan

Menurut Sudarsono (2012), bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri yang
berbeda dengan bank konvensional yaitu:
1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan
dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan
dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya
dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran
selalu dihindari, karena persentasi bersifat melekat pada sisa utang meskipun
batas perjanjian tidak berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena
pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai
bank syariah Alloh semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan
dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai
titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang
dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada
penyimpan tidak dijanjikan imbalan pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank
dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus
menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6. Fungsi kelembagaan syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal
dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus, yaitu fungsi
amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana
yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Bank Syari’ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat
Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa
bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS).
Menurut Mardani (2015: 12) bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip
syariah (hukum Islam), yang dalam operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Sedangkan menurut Machmud (2010: 9) bank syariah merupakan salah satu
perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai
lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berlandasan Al-Quran dan hadist Nabi SAW

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau
adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 59) Risiko Operasional adalah
risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadian eksternal yang
memengaruhi operasional bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek
yuridis.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 73) Risiko Hukum adalah risiko
yang timbul akibat tuntutan hukun dan atau kelemahan aspek yuridis.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 76) Risiko strategik adalah risiko
akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan
suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
lingkungan bisnis

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 79) Risiko Kepatuhan adalah
risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Menurut Ikatan banker Indonesia (2016:82) Risiko Reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank

Menurut Pandia (2012 : 71) : “Rentabilitas (earnings) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau atau modal dalam periode tertentu.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar,
termasuk Risiko perubahan harga option.
Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 38) Risiko Pasar adalah Risiko
pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative akibat
perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari asset yang dapat
diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga option.
Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar,
risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Bank harus memiliki prosedur tertulis
untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk :
1. Sentralisasi eksprosur on balance sheet dan off balance sheet yang
mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur
atau counterparty tertentu mengacu pada konsep obligor.
2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan
kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria
tertentu.
3. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan
pemantauan oleh satuan kerja terkait.
Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Sistem pengukuran risiko kredit
sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
1. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan
debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti
dalam jangka waktu dan ringkat bunga.
2. Jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan
potensial yang terjasdi dipasar.
3. Aspek jaminan, angunan dan atau garansi.
4. Potensi kagagalan membayar (default).
5. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (default).
Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Parameter yang digunakan dalam
pengukuran risiko kredit antara lain mencakup :
1. Non-perfoarming loan (NPL).
2. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3. Kecukupan agunan.
4. Pertumbuhan kredit.
5. Non perfoarming portofolio treasury dan investasi (noncredit).
6. Komposisi treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan
penyertaan).
7. Kecukupan cadangan transaksi treasury dan invsetasi.
8. Transaksi pembayaran yang default.
9. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tanggal 01
Juli 2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Menyatakan
bahwa terdapat beberapa risiko dalam perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum
dan risiko kepatuhan.

Pada dasarnya, seluruh komponen aktiva dapat dilihat sebagai sumber
likuiditas. Kapasitas komponen aktiva untuk menjadi sumber likuiditas
bergantung pada waktu yang diperlukan untuk menjual aktiva tersebut menjadi
uang tunai, dan beberapa harga dari aktiva tersebut pada saat bank ingin
melakukan penjualan. (Ikatan Bank Indonesia, 2016 : 50)

Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual asset, mengupayakan
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang atau meningkatkan limit pinjaman
dari pihak ketiga. Selain itu, bank dapat meningkatkan permodalan untuk
meningkatkan likuiditas dan menjaga agar tidak terkena dampak risiko likuiditas.
(Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 49).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 48) Likuiditas adalah kemampuan
bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya
wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat
melayani nasabah dan beroperasi secara efisien.

Menurut Subagyo (2015 : 47-48) untuk melihat gejala timbunya kredit
bermasalah dan sebabnya, kita dapat mengklasifikasikan sumbernya dalam
beberapa hal :
1. Terjadinya penyimpangan terhadap perjanjian kredit
Salah satu gejala awal yang wajib diamati bank untuk mencegah
timbulnya kredit bermasalah adalah kepatuhan debitur terhadap perjanjian
kredit. Penyimpangan terhadap perjanjian kredit dapat dikategorikan
sebagai gejala serius terjadinya tunggakan kredit.
2. Jadwal Pencairan Kredit Tidak Sesuai Dengan Akad Kredit
Jika dalam klausul perjanjian kredit tertera bahwa kredit akan dicairkan
lebih dan sekali, sementara itu pencairan oleh debitur hanya sekali maka
terjadi pelanggaran terhadap jadwal pencairan kredit dan ini merupakan
indikasi masalah yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.
3. Penurunan Jumlah Tabungan, Deposito dan Kekayaan Debitur
Penurunan jumlah tabungan, deposito maupun kekayaan lain debitur
merupakan lampu merah bagi bank.
4. Debitur Sering Meminta Penundaan Pembayaran
Umumnya jika tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran usaha, maka
pembayaran kepada bank juga lancer. Namun seringkali bank mentolelir
permintaan penundaan pembayaran oleh debitur.
5. Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Kredit
Dalam akad perjanjian kredit selalu tertuang tujuan penggunaan kredit.
Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit perlu diwaspadai
kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.
6. Debitur mengajukan Perpanjangan Kredit
Pengajuan perpanjangan kredit oleh debitur tidak selalu buruk jika hal
tersebut ditujukan untuk kepentingan bisnis seperti : Peningkatan omzet,
kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya.
7. Debitur Mengajukan Penambahan Kredit
Jika penambahan kredit tersebut diakibatkan karena likuiditas debitur
terganggu karena kesalahan pengelolaan usaha, itu yang perlu bank
waspadai

Menurut Leon dan Ericson, (2007: 95) Non Performing Loan adalah kredit
yang kategori kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam
perhatian khusus. Berarti kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar,
diragukan dan macet.
Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran
angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah
jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat
diragukan.
Kredit bermasalah atau non performing loan dapat diartikan juga sebagai
pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan
atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari
kolektibilitasnya.
Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga
pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam
dalam surat-surat berharga.
Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI)
adalah sebagai berikut, Kasmir (2016:106) :
1. Lancar (pass)
Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian
pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar
adalah:
a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam perhatian khusus (special mention) Apabila memenuhi
kriteria :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum
melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
b. Mutasi rekening relatif aktif.
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
d. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (substandard)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu
yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi
90 hari, karena sering terjadi cerukan.
b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (doubtful)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran
bunganya telah mengalami penundanaan selama 6 (enam) bulan atau
dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria
sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui
180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalisasi bunga.
e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikat jaminan.
5. Kredit macet (loss)
Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu
tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.
Dengan kriteria sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui 270 hari.
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
Menurut Hariyani (2010: 52), tentang Rasio NPL :
“Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah, rasio ini menunjukan bahwa
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin
buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah
semakin besar maka kemungkinan bank bermasalah semakin besar

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus marasa yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut
BANK
Menghimpun Dana Menyalurkan Dana Jasa-jasa lainnya
diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian
kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan
keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.
Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap
sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar
penilaian setiap bank.Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank
untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan
analisis 5C.
Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian kredit dengan analisis
dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Character
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari
latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup
yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua
merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis
yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga
diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah.
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan
keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan
ukuran lainnya.
4. Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat
fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihi jumlah kredit
yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga
jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat
dipergunakansecepat mungkin.
5. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian
prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar
memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut
bermasalah relatif kecil.

Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit :
“Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil”.
Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit :
“Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu bentuk usaha
yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih
bunga yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2016 :4) bank merupakan lembaga keuangan yang
kegiatannya adalah :
1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau
berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan
pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang
membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer),
penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clering),
penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso),
Letter of credit (L/C), Safe deposit Box, bank garansi, bank Notes,
travelers cheque dan jasa lainnya

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat
berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, agent of service.
Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut,
Budisantoso dan Triandaru (2011:9) :
a. Agent of trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik
dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat
akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur
kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak
disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank
tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan
tersebut dapat ditarik kembali dari bank.
b. Agent of development
Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil
tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan
saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik
apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank
berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi
lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.
c. Agent of services
Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana
bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada
masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan
kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain
dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga,
pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa
Bank lainnya.
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak.
Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang
menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Jadi bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya serta memberikan
jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pembiayaan adalah Financing atau pembelanjaan yang
berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan
oleh orang lain.1
Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan ataukesepakatan antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.2
Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti
finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan,
dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun,
dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana
pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis
merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna
memaksimalkan nilai keuntungan.3
Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan
dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua
faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti
pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan
jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga
anggotanya. Dan dalam perbankan syari’ah sebenarnya
penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan
disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu
metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua,pinjam meminjam
adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam
sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan
atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang
menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat
bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari’ah,
pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.4
Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam
Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275. Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi dua hal, yaitu :
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun
investasi b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.6
Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi
menjadi dua :
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan :
1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah
hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan
kualitas atau mutu hasil produksi.
2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatu barang
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
barang-barang modal/ capital goods serta fasilitas-fasilitas
yang erat kaitannya dengan itu.
Pembiayaan investasi diberi kepada para nasabah untuk
keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna
mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian
proyek baru.
Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan
sebagai berikut9

Penerapan manajemen risiko bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat 10 risiko yang dihadapi perbankan syariah, yaitu : a) Risiko Kredit, berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utang baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. b) Risiko Pasar, risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu terkait infalasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Efek suku bunga harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung menyebar ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai oleh BUS/UUS/BPRS c) Risiko Likuiditas, risiko likuiditas aset dan risiko likuiditas pendanaan. d) Risiko Operasional, risiko yang disebabkan oleh internal fraud seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan. e) Risiko Hukum, risiko timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas nasabah selaku subyek pembiayaan, segi obyek pembiayaan, segi jaminan maupun aspek akad dan pernjanjian pembiayaan. 19 f) Risiko Reputasi, akibat opini negatif publik terhadap operasinal bank yang dapat mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank. g) Risiko Strategik, akibat penerapan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang keliru atau bank kurang responsive terhadap eksternal. h) Risiko Kepatuhan, bank tidak mau mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. i) Risiko Imbal Hasil, terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. j) Risiko Investasi, bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap,
menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang
berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.
Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu
proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang
dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang
ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Jika
memungkinkan bank islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang
bisnis yang menguntungkan. Sehingga, manajemen risiko adalah
entang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko
yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut (Anggraeni, 2015:32).
Menurut Rivai (2008) langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk pengambilan kebijakan dalam manajemen risiko dikelompokkan
ke dalam beberapa poin yaitu :
1) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis
terhadap karakteristik pada aktivitas fungsional, risiko terhadap
produk dan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengidentifikasi
seluruh risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang
berpotensi merugikan. Pada Bank Pembiayaan umumnya
identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan
nasabah menggunakan konsep 5C yaitu Character, Collateral,
Capacity, Capital, dan Condition.
a) Character, BPRS diwajibkan melakukan analisis terhadap
character/watak yang melekat pada nasabah. Tujuannya
adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa
yang akan diberikan pembiayaan benar-benar nasabah
yang dapat dipercaya. Karakter merupakan ukuran untuk
menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaanya.
b) Collateral, BPRS diwajibkan memberi syarat kepada
calon nasabah untuk menyertakan jaminan dalam
mengajukan permohonan pembiayaan. besarnya nilai
jaminan harus setara atau lebih tinggi dengan nominal
pembiayaan yang diajukan oleh nansabah.
c) Capacity, BPRS diwajibkan melihat kemampuan calon
nasabahnya untuk membayar angsuran tiap bulannya.
Kemampuan nasabah dilihat dari gaji tetap yang dimiliki
nasabah.
d) Capital, BPRS diwajibkan untuk menyertakan modal
bersama terhadap nasabah. BPRS tidak akan bersedia
untuk membiayai suatu usaha dengan menyertakan modal
100% artinya calon nasabah yang mengajukan
pembiayaan harus menyediakan modal sendiri.
e) Condition, BPRS diwajibkan untuk melihat kondisi pasar
yang pada masa akan datang akan mempengaruhi
produktifitas perbankan.
2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap
kesesuaian asumsi, sumber data, prosedur dan penyempurnaan
sistem pengukurannya. Metode yang digunakan harus dikaitkan
dengan jenis, skala, kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan
sistem pengumpulan data, kemampuan direksi dan pejabat
eksekutif terkait memahami keterbatas dari hasil akhir dari sistem
pengukuran risiko yang digunakan.
3) Pengendalian risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi terhadap
teknik mitigasi risiko untuk mengelola risiko yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha.
4) Monitoring risiko dilaksanakan dengan mengevaluasi eksposure
risiko, penyempurnaan proses pelaporan pada perubahan kegiatan
usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan
sistem informasi manajemen yang bersifat material

Berdasarkan PSAK No. 106 Musyarakah adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan kesepatakan dan kerugian berdasarkan
porsi kontribusi dana. Rukun-Rukun perjanjian akad musyarakah
sebagai berikut:
a) Pihak yang berakad, bank dan nasabah dimana keduanya sebagai
pemilik modal (shahibul maal) sedangkan selain sebagai pemelik
modal juga sebagai pelaksana (musyarik).
b) Modal, masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan
untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek
tertentu.
c) Obyek akad, obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha
yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
d) Ijab Qabul, pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)
yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan
kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
e) Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan
diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang
yang tetap.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No 102 Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan harga jual
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati dan
penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang-barang tersebut
kepada pembeli.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan
penyelamatan kredit, yang dimaksud dengan penyelamatan kredit
adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui
perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagi
debitur atau peminjam. Penyelematan kredit tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa cara diantaranya, sebagai berikut:
a) Penjadwalan kembali (rescheduling) Yaitu perubahan
persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran
dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas
reschedulling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan
tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk
bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad baik.
b) Persyaratan kembali (reconditioning) Yaitu perubahan sebagian
atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo
kredit.
c) Penataan kembali (restructuring) Perubahan syarat-syarat
kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi
seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit
baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi
pertanyaan dalam perusahaan, yang dapat di sertai dengan
penjadwalan kemabali atau persyaratan kembali.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.31 (2000), kredit
macet (non performing financing) pada umumnya merupakan kredit
yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90
hari atau lebih dari setelah jatuh tempo, atau kredit yang
pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit
(nonperforming) terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar,
diragukan, macet

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada
hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana
ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak
dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara
cermat. Menurut Darmawi (2006) risiko dihubungkan dengan
kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak dinginkan, atau
tidak terduga

Ricky W. Griffin (2003) mendefinisikan manajemen
sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengooerdinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan
dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien
berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi,
dan sesuai dengan jadwa

BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah atau dapat
menempuh cara-cara sebagai berikut: (Syahrini,2007).
1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN
Dengan UU No. 49/Prp/tahun1960 tentang panitia urusan piutang
Negara dibentuklah PUPN yang tugasnya mengurus piutang Negara yang
oleh pemerintah atau badan-badan yang langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan.
2. Proses Gugatan Perdata
Sejalan dengan klausula yang biasa tercantum dalam setiap
perjanjian kredit antara BMT dengan nasabahnya, maka dalam hal
nasabah sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk
melunasi kredit, BMT dapat mengajukan gugatan perdata kepada
pengadilan.
3. Penyelasaian Melalui Badan Arbitrase (Perwasitan)
Dalam penyelesaian kredit kadang dicatumkan pula klausul yang
menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian
kredit, maka penyelesaian melalui arbitrase dan keputusan arbitrase
merupakan keputusan final.
4. Penagihan oleh Penagih Utang (Debt Collector)
Pemanfaatan debt collector dalam menagih kredit macet BMT ini
ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan menyerahkannya kepada
PUPN atau melalui prodes gugatan perdata

Terdapat beberapa masalah dalam mengembangkan BMT, antara lain:
a. Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional.
b. Masih lemahnya SDM yang berjiwa entreprenuership.
c. Modal relatif kecil dan terbatas.
d. Tingkat kepercayaan ummat islam masih rendah.
e. Belum terumuskan platfrom yang sepurna secara akademic.
f. Perangkap pendukung masih lemah.
g. Accountability (gejala sosial dan ekonomi masyarakat).
h. Limited links.
Dengan berbagai macam kelemahan ini maka dapat diambil kesimpulan
bahwa BMT masih perlu perbaikan, masih perlu ada usaha dan kerja keras pihak
BMT diberikan aprisiasi oleh masyarakat. Kemudian mengenai SDM juga sangat
perlu diperhatikan dengan serius, karena apabila SDM yang bekerja di BMT
berkualitas dan profesional maka akan memberikan dampak positif bagi kemajuan
BMT di masa depan.

BMT memilik beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan lembagalembaga lainnya, yaitu:
a. Adanya jaminan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas
dari praktek riba.
b. Prinsip bagi hasil.
c. Masing-masing pihak antara BMT dengan nasabah dapat berbagi resiko.
d. Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan.
e. Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan

Sebagai lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil mewakili
ciri-ciri sebagai berikut:
a. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimamfaatkan untuk mengelola dana
sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, hibah, dan wakaf.
b. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang
melibatkan peran serta masyarakat.
c. Lembaga ekonomi milik bersama.
d. Berorientasi bisnis.

Tujuan BMT
Sebagai salah satu lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil
memiliki beberapa tujuan, antara lain:
a. Meningkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program
pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil dan lemah.
b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan ummat.
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota
dengan prinsip syariah.
d. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.
e. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman
dan membebaskan dari sistim riba.
f. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
g. Menjadi lembaga kuangan alternatif yang dapat menopang percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional.
h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping
meningkatkan kesempatan kerja dan pemnghasilan ummat.

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang
isinya berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Kegiatan BMT adalah
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan
menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya.
Sedangkan kegiatan baitul maal menerima titipan Bazis dari dana zakat,
infaq dan shodaqoh dan menjalankan sesuai dengan peraturan amanahnya. Dalam
melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi
dan prinsip-prinsip seta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga
keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum

BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut
berjalan dengan lancer, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam
perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bias terjadi
dalam jangka waktu pembiayaan nasabah atau anggota mengalami kesulitan
dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi BMT. Dalam hukum perdata
kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur
tidak memenuhi sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan
debitur telah melakukan wanprestasi. Ada 4 keadaan dikatakan wanprestasi:
(Setiawan, 1979)
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
c. Debitur terlambat memenuhi prestasi
d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pejanjian.
Berikut ini akan dijelaskan upaya atau strategi dalam mengatasi pembiayaan
murabahah bermasalah:
1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan
serta memberikan alternative solusi dalam mengatasi permasalahan
nasabah dengan mendatanginya dan mendiskusikannya.
2. Collection, yaitu penagihan secara intensif. Dalam hal ini dilakukan
dengan dua cara sebagai berikut: Pertama, penagihan secara persuasive
yaitu dengan mengirim surat peringatan atau teguran kepada nasabah
yang bermasalah. Kedua, penagihan secara langsung yakni dengan
mendatangi langsung nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami
penunggatan.
3. Rescheduling (Penjadwalan ulang) yaitu, nasabah diberikan
perpanjangan waktu tempo, dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan
oleh BMT.
4. Restructuring, yaitu dengan cara:
a. Menambah jumlah kredit
b. Menambah ekuity, yaitu: Dengan menyetor uang tunai
tambahan dari pemilik
5. Potongan pelunasan, artinya BMT memberikan keringanan kepada
nasabah atau anggota yang bermasalah berupa potongan pelunasan dalam
tempo yang telah ditentukan.
6. Penyitaan jaminan, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan
jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila
nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar
hutangnya.
7. Hapus buku, yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan
nasabah dari beban hutangnya, dikarnakan nasabah sudah tidak mampu
lagi mengembalikan pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan
tidak bias menutupi hutangnya

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu :
a. Faktor Internal (berasar dari pihak dalam)
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan
side streaming).
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan dengan usaha nasabah.
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan
kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
9) Terjadinya erosi mental, hal ini terjadi antar kayrawan dengan nasabah
sehingga mengakibatkan pemberian pembiayaan tidak didasari dengan
prakktek yang sehat.
b. Faktor Eksternal (dari pihak luar)
1) Karakter nasabah yang tidak amanah
2) Melakukan side streaming penggunaan dana.
3) Kemampuan dalam mengelola usaha tidak bagus, akhirnya kalah
dalam persaingan usaha.
4) Usaha yang dijalankan itu relatif baru.
5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
6) Tidak mampu menanggulangi masalah atau tidak menguasai bisnis
yang dijalankan nasabah.
7) Meningkatkan key person.
8) Terjadinya bencana alam
9) Kebijakan pemerintah terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR
tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai
berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan
dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar. Dari ketiga
kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam
perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
a. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan
pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.
b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami
penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau bunganya
selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.
c. Kurang lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok
pinjamandan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama
3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan.
d. Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok
pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau
dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan
e. Macet, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman
dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu
tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami
kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor
eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.
Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT seperti
yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah
menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan
kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), Diragukan (D), macet (M).
Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan bermasalah, antara
lain:
1) Pengertian Umum
Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancer atau
pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang
diperjanjikan.
2) Pengertian Khusus
Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan
terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu pembiayaan
bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang
diperjanjikannya.
3) Pengertian Konsep Perbankan
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam
klasifikasi diragukan dan macet (non performing finance). Istilah
diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
dianut oleh perbankan Indonesia.
4) Pengertian Konsep Akuntansi
Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan yang
berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagaian
keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian
pembiayaan.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu (1) murabahah
tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak,
bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyiadaan barang dagangan
pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya
pesanan atau pembeli. (2) murabahah berdasarkan pesanan, maksunya bank
syariah baru melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah
yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada
pemesanan. Pada murabahah ini, pengandaab barang sangat tergantung atau
terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut.
Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi (a) murabahah
berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila sudah pesan maka
si pemesan harus membeli, dan (b) murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat
tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi
nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima dan membatalkan barang tersebut.

Murabahah merupakan transaksi jual beli, maka rukunnya sama dengan
rukun jual beli. Rukun jual beli menurur mazhab Hanafi adalah Ijab dan qabul
yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang
menempati kedudukan ijab dan qabul itu.
Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang
menjual (bai’), orang yang membeli (Musytari’), ijab dan qabul (sighat), dan
barang atau sesuatu yang diakadkan (Ma’qud alaih). Keempat rukun ini mereka
sepakati menjadi rukun akad. Selain menurut mazhab Hanafiah ada tiga yaitu:
orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang),
dan sighat (ijab dan qabul).
Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena
itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua
transaksi yang berkaitan dengan murabahah, seperti pelimpahan
wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah),
karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang
merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut
tidak sah hingga ditempat transaksi.
b. Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan
bagian dari harga (tsanan), sedangkan mengetahui harga adalah syarat
sahnya jual beli.
c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis,
seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini
diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual beli
dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.
d. Sistim murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba
tersebut dalam harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau
ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak
boleh menjualnya dengan sistim murabahah. Hal semacam dilarang
karena jual beli murabahah menyebutkan harga perolehan dangan
keuntungan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya riba dan
bukan keuntungan.
e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara‟
Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli
secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga
pertama disertai dengan tambahan keuntungan dan hak jual beli yang
tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang semisal
bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
Sedangkan menurut buku Jafri Syafi‟i syarat jual beli berdasrkan rukun jual
beli adalah:
a. Syarat yang terkaid dengan ijab dan qabul
Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul sebagai berikut:
1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal
2) Qabul harus sesuai ijab
3) Ijab dan qabul harus dilakukan didalam suatu majlis
b. Syarat orang yang berakad
Para ulama fiqih sepakat dalam menentukan orang yang berakad yaitu:
1) Baliqh dan berakal
2) Pelaku akad harus orang yang berbeda
3) Suka rela (ridho), tidak terpaksa atau ada paksaan
4) Barang merukan milih penuh atau kepemilikan milik sendiri.
c. Syarah harga barang dan barang yang diperjualbelikan
1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jels jumlahnya
2) Boleh diserahkan pada waktu akad dan dibayar kemudian
3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka
yang menjadi nilai tukar bukan yang dilarang atau diharamkan syara‟.
Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa
pembiayaan atas dasar akad murabahah setidaknya adalah sebagai berikut:
a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka
membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah
dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas,
kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik
produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai
transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi
nasabah.
d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar
akad murabahah dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa
analisis atas karakter dan/atau aspek usaha yang meliputi analisis
kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha.
e. Bank dapat membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.
f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan
barang yang dipesan nasabah.
g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal
pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode
pembiayaan.
h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah. Jangka
waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan
berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
i. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan
tanpa diperjanjikan di muka.
j. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan
oleh nasabah sebesar biaya riil.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur segala sesuatu
tentang murabahah ini dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah. fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang
atau aset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternative dari
uang muka, maka:
h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga, Jaminan dalam Murabahah:
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
Keempat, hutang dalam Murabahah:
Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.
a. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
b. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak oleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam, Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau
berdasarkan kesepakatan

Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang
disepakati..Bai’ murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga pokok
yang ia beli dan menyampaikan tingkat keuntungan yang ia tambah.
Murabaha dalam istilah fiqih islam memiliki arti yaitu bentuk jual beli
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan
tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga
perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,
dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Penyaluran pembiayaaan
berdasarkan akad murabahah Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati.
Syafi‟ i mengatakan murabahah adalah seorang penjual mengatakan, saya
menjual pakaian secara murabahah, dimana saya membeli pakaian ini dengan 100
dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10
dirham harga beli. Menurut Imam Al-Kasani murabahah merupakan bentuk jual
beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan
keuntungan tertentu. (Syafi‟i, 2009).
Remmy mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah
menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung
jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah.
Para fuqoha mendifinisikan murabahah sebagai penjual barang seharga biaya atau
harga pokok tersebut ditambah dengan mark up atau margin. (Remmy, 2007).
Dalam pelaksanaannya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan
atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).
Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, tertuang dalam akad.
Pembiayaan murabahah menutur Rodoni dan Hamid mengatakan suatu
perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank
menyediakan pembiayaan untuk membeli bahan baku atau modal kerja lainnya
yang dibutuhkan oleh nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar
harga jual bank (haga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
(Rodoni dan Hamid, 2008).
Berdasarkan beberapa pengertian Murabahah yang diatas dapat kita tarik
kesimpulan bahwa murabahah adalah sebuah akad jual beli barang, dimana bank
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan menyampaikan jumlah
modal dan biaya-biaya yang berkaitan dengan barang yang diperoleh serta
menetapkan keuntungan yang akan diambil oleh bank tersebut dengan kesepakan
kedua belah pihak

Adapun faktor yang menetukan pemberian pembiayaan didasari pada rumus
5C + 1 S, yaitu:
a. Character (watak)
Artinya watak dari para calon peminjam merupakan salah satu
pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit/
pembiayaan.
b. Chapacity (kemampuan)
Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan
mengembangkan pinjaman atau pembiayaan yang diambil.
c. Capital (modal)
Artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah perlu juga
diperhatikan.
d. Collateral (jaminan/anggunan)
Artinya jaminan yang dimiliki oleh nasabah atau calon penerima
pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika resiko
kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai
pengganti dengan kewajiban.
e. Conditionof economi (kondisi ekonomi)
Artinya kondisi dan setuasi ekonomi perlu diperhatikan dengan
pertimbangan pemberian kridit/pembiayaan dengan hubungannya sektor
usaha calon nasabah.
f. Constraint
Batasan dalam pemberian pembiayaan, seperti calon nasabah ingin
mendirikan usaha penjualan BBM dimana disekitar usaha tersebut
terdapat usaha yang akan mengancam usaha calon nasabah tersebut.
Seperti adanya bengkel las, dan usaha pabrik batu bara.
g. Syariah
Penilaian ini perlu dan penting untuk dilakukan, agar usaha yang
dijalankan oleh calon nasabah tersebut tidak melanggar aturan-aturan
syari‟at islam.

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi
menjadi:
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan
produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan
pembiayaan investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.
Sedangkan pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
a. Pembiayaaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapatkan modal
kerja dalam rangka pengembangan usaha.
b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud yaitu melakukan
investasi atau pengadaaan barang konsumtif.
Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dana pada nasabah secara
garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Berdasarkan pengertian diatas pada pembahasan sebelumnya, maka unsurunsur pembiayaan adalah:
a. Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur)
b. Adanya pihak yang meminjam (debitur)
c. Adanya obyek yang dipinjamkan
d. Ada unsur perjanjian
e. Adanya batas waktu tertentu
f. Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjia

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank
Syariah adalah sebagai berikut :
a. Memperoleh profit yang optimal
b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
c. Menyimpan cadangan dana
d. Mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang baik
dan pantas.
e. Memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat akan adanya
pembiayaan.
Dari fungsi pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
pembiayaan memiliki bebarapa fungsi selain untuk memperoleh laba yang
oftimal, juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan
bank itu atau keperluan nasabah lainnya. Fungsi lainnya untuk menyimpan
cadangan yang maksudnya adalah bank menyimpan dana yang dapat diberikan
pembiayaan kepada nasabah dan dananya dapat diambil sewaktu nasabah
memerlukan, kemudian nasabah mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan
antara bank dengan nasabah. Apabila dana yang diperoleh dari pihak ke tiga tidak
disalurkan oleh bank kepada masyarakat, maka dana akan dana tersebut tidak
akan berkembang dan mengendap, akhirnya bank akan kesulitan memberikan
imbalan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank. Dan yang terakhir untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa barang
maupun barang

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:
tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat
mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :
a. Peningkatan ekonomi umat
Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya
pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi,. Dengan demikian
dapat meningkatkan tarif ekonominya.
b. Tersedia pendanaan bagi peningkatan usaha
Untuk meningkatkan usaha dibutuhkan tambahan usaha, dana tambahan
dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang di surplus
dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga ini akan
dapat digulirkan.
c. Dengan adanya sektor-sektor usaha melalui penambahan pembiayaan
maka dapat meningkatkan tenaga kerja.
d. Terjadi distribusi pendapatan, artinya mereka dapat melakukan aktivitas
kerja dan tentunya akan memperoleh pendapatan.
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :
a. Upaya untuk mengotimalkan laba, atinya setiap usaha yang dibuka
memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Untuk
menghasilkan laba yang oftimal maka perusahaan tersebut
menginginkan dukungan dana yang cukup.
b. Upaya meminimalkan resiko, atrinya usaha yang dijalankan agar
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
meminimalkan resiko yang mungkin akan timbul. Resiko kekurangan
modal dapat diatasi dengan melakukan pembiaayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber dana ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam
dengan sumber daya manusia serta modal. Pembiayaan pada dasrnya
dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan ini ada
masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Dengan
kaitannya masalah dana, maka pembiayaan dapat sebagai jambatan
sebagai penyalur antara pihak yang kelebihan dangan pihak yang
kekurangan.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan
adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka
waktu pembayaran, dalam perbankan murabahah dilakukan dengan cara pembayaran
cicilan.
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, sedangkan bisnis
adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses
penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis
dalam melakukan bisnisnya sangat membutuhkan modal. Jika pelaku tidak
membutuhkan modal secara cukup, maka mereka akan berhubungan dengan pihak
lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan
pembiayaan.
Menurut Siamat (2005), penyaluran dana disebut dengan pembiayaan yang
dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehatihatian. Sehubungan dengan itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama
calon nasabah dan menerima dana dengan azaz pembiayaan yang sehat. Menurut
Antonio (2009) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu tugas pokok
bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan dificit unit.
Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun lembaga.
Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12
pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.
Praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ’ di lembaga Keuangan Syariah
(LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:
1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji
untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau
barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya
perolehan barang
2. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli
komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian
keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih
penguasaan barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas
masih ada pada LKS;
4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli
komoditas/atau barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama
menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS
5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung
dengan pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika
proses jual beli telah berlangsung maka kepemilikan dan resiko
komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.
Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah
sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas/barang langsung ke
supplier maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini,
setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier maka proses jual beli
antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan (Lathif: 2014).
Pembiayaan murabahah dalam bank Islam harus mengikuti prosedur
sebagai berikut (Al Khadas: 1999)
1. Klien meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu,
dimana klien akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi
tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai
produk, informasi tentang klien, pembagian laba dan sumber penawaran
produk.
2. Bank Islam mempelajari form surat permohonan klien dari segala aspek
yang meliputi :
a. Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan
likuiditasnya.
b. Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar,
yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk.
c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi
pembiayaan murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan
dan pembayaran angsuran pinjaman
d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan
kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank
meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap
ini, biaya operasi pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba
didiskusikan dan disepakati. Disamping itu bank Islam meminta pembeli
untuk membayar angsuran pertama harga murabahah. Bentuk paling
umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien
bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika
diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia.
4. Setelah bank Islam membeli produk, kemudian bank Islam dan pembeli
menandatangani kontrak penjualan murabahah. Pada kontrak tersebut,
biaya operasi yang sesungguhnya pembiayaan murabahah dan
keuntungan yang diperoleh bank harus diketahui.
5. Pembeli menerima produk