Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Dalam organisasi pembiayaan harus tercantum pengertiaan dan
penelaah prosedur, pembiayaan tugas, pembiayaan dan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian pembiayaan
di dalam suatu bank. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan dapat
diurut sistematikanya sebagai berikut:
1) Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada bank melalui
bagian customer service, kemudian permohonan diajukan kepada
pihak bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada kemudian segera
diteruskan kebagian pembiayaan untuk diolah.
2) Oleh bagian pembiayaan, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa
untuk dilakukan penilaian untuk pertimbangan cukup maka analisa
terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data
kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis.
3) Setelah analisa dilakukan maka periksa oleh kepala bagian pembiyaan
dan disusunkan analisa tertulias yang rapi ke direksi.
4) Direktur memeriksa analisa dan mengambil keputusan diteruskan ke
bagian pembiayaan untuk dilaksanakan persiapan perjanjian
pembiayaan diurus oleh administrasi pembiayaan untuk dilakukan
proses realisasi pembiayaan.
5) Pengawas atau pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan
bank yang dilakukan sampai pembiayaan itu lunas

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan murabahah yang
harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1) Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain
dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk
mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin
keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.
2) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan
buikan berupa dokumen-dokumen kredit.
3) Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual
beli dan transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh
penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif
(constructive possession). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa
penjual menanggung resiko kepemilikan (risks of ownership) sebelum
menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen.
4) Murabahah, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya
suatu penawaran dan pernyataan menerima (ijab dan qabul) yang
mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan
tanggal harga yang disepakati dibayar 5) Dalam transaksi murabahah; penunjukan agen, bila ada, pembelian
barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir
barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang
independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara
terpisah. Namun, suatuperjanjian menjual dapat mencakup seluruh
kejadian dan dilakukan dimuka serta dapat dibuat pada saat akan
memulai hubungan kesepakatan jual beli. Agen dapat membeli barang
terlebih dahuli atas nama prinsipalnya, yaitu bank dan kemudian bank
mengambil alih kepemilikannya. Kemudian, nasabah akan membeli
barang tersebut dari bank melalui suatu penawaran dan pernyataan
menerima (offer and acceptance). Menurut prinsip syari’ah, cukup dan
dapat diterima kondisi “memiliki” tempat suplair darimana bank
membeli barang membelikan pemilikan kepada bank atau agen bank
dengan cara apapun asalkan risiko pemilikan ada pada bank.
6) Invoice yang diterbitkan oleh suplair adalah atas nama bank karena
komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
Pembayaran harga komoditas lebih diutamakan dilakukan langsung
oleh bank kepada suplair.
7) Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang
ditetapkan tidak dapat berubah.
8) Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi
keterlambatan pembayaran atau default bahwa nasabah diharuskan
membayar denda yang dihitung dalam suatupersentase per hari atau
per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana
kebajikan pada bank.
9) Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil
alih aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan
kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanyalah biaya
langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan,
sedangkan opportunity cost tidak diperkenankan diganti. Agunan juga
dapat dijualoleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.
10) Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk
surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk aset lainnya.
Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang diagunkan tidak
boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkan.
11) Kontrak murabahah tidak dapat di-roll over karena barang ketika
dijual bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual
kembali oleh bank.
12) Perjanjian buy-back dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah
dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi murabahah
antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
13) Promisory note atau bill of exchange atau bukti utang lainnya tidak
dapat dipindahtangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang
berbeda dari face-value-nya

Dalam konsep di perbankan syari’ah maupun di Lembaga
Keuangan Syari’ah (BMT), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu: 1) Murabahah tanpa pesanan
Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah
yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan
(mengajukan pembiayaan) atau tidak. Dengan kata lain, dalam
murabahah tanpa pesanan, bank syari’ah atau BMT menyediakan
barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan
tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga
proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli
murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank
syari’ah atau BMT dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
b) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran
dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
c) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran
yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau
setelah penyerahan barang (prinsip isthisna).
d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau
musyarakah.
2) Murabahah berdasarkan pesanan
Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan
pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada
pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan
murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank
syari’ah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan
transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan
barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut

Pada dasarnya rukun murabahah yaitu:
1) Ijab kabul (shighat)
2) Penjual dan pembeli (al-muta’aqidain)
3) Objek akad.
Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat
jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara
umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul
yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang
menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Sedangkan menurut jumhur
ulama ada empat rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighat,
serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli
murabahah itu sendiri antara lain 1) Penjual (Ba’i)
Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian
barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan
sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis
aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau
BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di
mana si nasabah sendiri yang mebeli barang yang diinginkan atas
nama bank.
2) Pembeli (Musytari)
Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang
mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
3) Objek jual beli (Mabi’)
Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan
murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barangbarang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi,
seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya. 35
Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan
juga, bahwa benda atau barang yeng menjadi obyek akad mempunyai
syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain:
a) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti
anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis. b) Manfaat menurut syara’, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara’.
c) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan
kepada hal-hal lain, seperti: “Jika Bapakku pergi, Ku jual
kendaraan ini kepadamu”.
d) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, ”saya jual kendaraan ini
kepada Tuan selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak
sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh
yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
e) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang dalam jualbeli, barang akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke
pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung
pada jarak atau tempat diserahkannya barang tersebut.
f) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain
dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga
terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
g) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus
diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya,
modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait.36
4) Harga (Tsaman)
Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan
pricing atau plafond pembiayaan.  5) Ijab qobul
Dalam perbankan syari’ah ataupun Lembaga Keuangan
Syari’ah (BMT), di mana segala operasionalnya mengacu pada hukum
Islam, maka akad yang dilakukannya juga memilki konsekuensi
duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang
spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank
syari’ah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syari’ah
atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah
keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran),
kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan
murabahah.
Murabahah bukan merupakan jasa pada perbankan syari’ah,
namun merupakan transaksi perdagangan. Sesuai dengan standar akuntansi
keuangan, ketentuan-ketentuan pembiayaan dalam transaksi murabahah
harus dilakukan dengan cara:
1) Memberitahukan harga pertama (harga pembelian)
Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena
hal itu syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua
transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan
wewenang (tauliyah), kerjasama (isyarak) dan kerugian (wadhi’ah),
karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang
merupakan modal 2) Mengetahui besarnya keuntungan
Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia
merupakan bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui harga
adalah syarat sahnya jual beli.
3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan
sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba
tersebut terhadap harga pertama, seperti membeli barang yang ditakar
atau ditimbang dengan harga sejenis dan takaran yang sama, maka
tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.
5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’. Jika transaksi pertama
tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah,
karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai
tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan
dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan
harga, karena tidak benarnya penamaan.
6) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual kepada
nasabah (pembeli).
7) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang
nasabah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
8) Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual
kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar
biaya perolehan.
9) Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat
membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh
penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan
nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai terebut
menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
10) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
11) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
12) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
13) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
14) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepkati.
15) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
16)Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank.

Secara bahasa, murabahah merupakan bentuk “mutual” (saling)
dari kata ribh yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal
atau saling mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut terminologi
ilmu fiqih, murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama
tambahan keuntungan yang jelas. Murabahah atau Ba’i al Murabahah
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati di awal perjanjian.23
Jadi pembiayaaan murabahah adalah akad jual beli barang pada
harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati anatara pihak
bank dengan nasabah di awal perjanjian. Pembiayaan murabahah
merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati
masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya.
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati.24 Dalam penerapannya di
perbankan, murabahah yang naqdan (tunai) tidak ada, yang ada adalah
murabahah yang pembayarannya dicicil.
Menurut M. Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Sutan Remy
Sjahdeini mengemukakan bahwa Murabahah merupakan transaksi yang
sah menurut ketentuan syraiat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan
kepada nasabah.26
Dalam konteks undang-undang, dijelaskan dalam Undang-Undang
Perbankan Syari’ah pasal 19 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Akad
mrabahah dalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang
lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.
Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan.
Satu hal yang membedakanya dengan cara penjualan yang lain adalah
bahwa penjualan dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada
pembeli berapa nilai pokok barang tersebut, dan berapa besar keuntungan
yang dibebankannya pada nilai tersebut, keuntungan tersebut bisa berupa
Lump sum atau berdasarkan presentase. Dengan kata lain bahwa prinsip
murabahah ini adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa yang
membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah
penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa harga
pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.
Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara
bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan
untuk membeli barang. Melalui akad murabahah, nasabah dapat
memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang  dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan
kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk
pengadaan barang tersebut

Berdasarkan tujuan/sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi tiga hal berikut: “1) Pembiayaan konsumtif, 2) Pembiayaan modal
kerja, dan 3) Pembiayaan investasi”.19 Berikut ini penjelasan dari kutipan
di atas:
1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untik
kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR) atau mobil yang akan digunakan sendiri
bersama keluarganya. Pembiayaan ini tidak produktif.
2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang akan dipergunakan
untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
3) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untk
investasi produktif, tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang
relatif lama.
Adapun menurut prinsipnya pembiayaan pada bank syari’ah
terbagi kepada tiga yaitu: “1) Prinsip bagi hasil, 2) Prinsip jual beli, 3)
Prinsip sewa”.20 Berikut ini penjelasan dari kutipan di atas:
1) Prinsip bagi hasil
Prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat dilakukan
dengan empat akad utama yaitu:
a) Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak  memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.
b) Mudharabah, berasal dari kata dharb, berarti memukul atau
berjalan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
c) Muzara’ah, adalah akad kerja sama pengelola pertanian antara
pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan
lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
d) Musaqah, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di
mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan
pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah
tertentu dari hasil panen.
2) Prinsip jual beli
Terdapat tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan
sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi
dalam perbankan syraiah, yaitu:
a) Murabahah, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Pada perjanjian
murabahah, bank membiayaai pembelian barang atau asset yang
37
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari
pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah
tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan.
b) Salam, yaitu akad jual beli yang di mana barang diserahkan di
kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
c) Isthisna, yaitu akad jual beli di mana pembuat barang menerima
pesanan dari pembeli, dan pembuat barang lalu berusaha melalui
orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut
spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli
akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem
pembayaran, apakah pembayaran di muka, melalui cicilan, atau
ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan dating.21
3) Prinsip sewa
Prinsip sewa-menyewa dalam perbankan syari’ah dilakukan
dengan dua akad yaitu:
a) Ijarah. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk
memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja
dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
b) Ijarah muntahiya bittamlik, adalah sejenis perpaduan antara
kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang
diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi
hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas
pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan
kredit tersebut melelaui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari
1998. Adapun pengertian dari kolektibilitas adalah pengggolongan kredit
menurut kualitas kredit yang bersangkutan.
Terdapat lima golongan kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut:
1) Kriteria lancar (pass)
a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
c) Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan tunai (cosh collateral).
2) Kriteria kredit dalam perhatian khusus (special mention)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum
melampaui 90 hari.
b) Kadang-kadang terjadi cerukan c) Mutasi rekening relatif aktif.
d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
e) Dukungan pinjaman baru
3) Kriteria kredit kurang lancar (sub standard)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah
melampaui 90 hari.
b) Sering terjadi cerukan.
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4) Kriteria kredit diragukan (doubtful)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga melampaui 180 hari.
b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d) Terjadi kapitalisasi bunga.
e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit
maupun pengikatan jaminan.
5) Kriteria kredit macet (lost)
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga melampaui 270 hari.
b) Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian,
secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,
perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:
1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau
uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang
tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh
lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.
2) Pembiayaan meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, di
mana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi
barang jadi, sehingga utility dari barang tersebut meningkat. Misalnya
padi menjadi beras, benang enjadi tekstil, dan sebagainya.
3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan
menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran.
Pengusahamenciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia
adalah mahkluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu
beusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi menigkatnya usaha
tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.
5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan
secara kumulatif kemuian dikembangkan lagi dalam arti
dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan
berlangsung terus menerus.
6) Pembiyaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkahlangkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian
inlasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan
kebutuhan pokok rakyat

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syari’ah, di
antara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankkan syari’ah yaitu:
1) Pemilik
Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan
akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak
bank tersebut.
2) Pegawai
Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh
kesejahteraan dari bank yang dikelola.
3) Masyarakat
a) Pemilik dana
Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang
diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
b) Debitur yang bersangkutan
Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan
mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan
usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang
yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).
c) Masyarakat umum atau konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
d) Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu
dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan
diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang
diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
e) Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana
pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan
usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.15
Di sisi lain tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah
untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai
dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh
sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri,
pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan
menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam
rangka memenuhi kebutuhan

1) Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan
yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar
diterima kembali di mana akan ditentukan dimasa yang akan datang.
Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana
dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang
mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan
kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.
2) Kesepakatan
Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing
kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad
pembiayaan.
3) Jangka waktu
Setiap pinjaman yang dilakukan memilii jangka aktu yang
ditentukan. Hal ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang
telah disepakati.
4) Resiko
Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang
disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko
yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal
mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengajaa yaitu
resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah.
5) Balas jasa
Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam
bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang
merupakan keuntungan bank.sedangkan dalam prinsip syari’ah, balas
jasanya dalam bentuk bagi hasil.

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang
dilakukan oleh bank syari’ah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan
yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis
permohonan pembiayaan, bank syari’ah akan memperoleh keyakinan
bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible).
Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka
pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk
meyakinkan si debitur benar-benar dapat dipercaya dan mampu
mengembalikan uang dalam tempo yang telah disepakati bersama.10
Penilaian kredit/pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai
prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa
prinsip-prinsip penilaian kredit/pembiayaan yang sering dilakukan yaitu
dengan analisis 5C dan 7P, dan 3R.
Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Character (kepribadiaan atau watak)
Menggambarkan watak dan kepribadian calaon nasabah. Bank
perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan
tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan
untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah
diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini willingness to repay dari  calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah
mau memenehi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah
mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen
terhadap pembayaran kembali pembiayaan.
2) Capacity (kemampuan atau kesanggupan)
Analisis terhadap capacity ini ditujuakan untuk mengetahui
kemampuan keunagan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya
sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti
kemampuan keuangan calon nasabah dalam memnuhi kewajibanya
setelah bank syari’ah memberikan pembiayaan. Kemampuan keungan
calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama
pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah,
maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya
dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syari’ah
dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui
kemampuan keungan calon nasabah antara lain:
a) Melihat laporan keuangan
b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
c) Survei ke lokasi calon nasabah
3) Capital (modal atau kekayaan)
Capital atau modal yang perlu disetarakan dalam objek
pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal
24
meruapakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau
jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin
besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam
objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan
keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan
pembayaran kembali.
4) Collateral (jaminan)
Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran
kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya,
maka bank syari’ah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil
penjualan agunan duganakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk
melunasi pembiayaannya.
Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari
nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin
pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor
yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari
agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syari’ah perlu mengetahui
minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila
agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang
(marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon
nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh
agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.
25
Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan
MAST:
a) Marketability
Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah
diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari
waktu ke waktu.
b) Ascertainability of value
Agunan yang diterima memilik standar harga yang lebih pasti.
c) Stability of value
Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil,
sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa
mengganti kewjiban debitur.
d) Transferability
Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan
mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
5) Condition of Economy (keadaan ekonomi)
Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu
mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan
kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi
ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang,
untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon
nasabah Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis
secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam
analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai
dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu
dilakukan secara keseluruhan.
Penilaian dengan 7P, adalah sebagai berikut:
1) Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup
sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi
suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.
2) Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu
atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta
karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu
dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk
pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan
persyaratan lainnya.
3) Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil
kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan
pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan
konsumtif, produktif, atau perdagangan.
27
4) Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang
apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai
prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas
kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank
yang rugi, tetapi juga nasabah.
5) Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan
kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk
pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber
pernghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu
usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6) Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam
mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan
tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan
kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7) Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan
oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat
berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Dengan penilaian Prinsip 3R (Return, Repayment, dan Risk
Bearing Ability), adalah sebagai berikut:
1) Return (hasil yang dicapai)
Dalam poin ini, penilaian yang dilakukan adalah penilaian atas
hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan
pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan, apakah hasil tersebut
bisa menutup pembiayaannya atau tidak. Return juga bisa diartikan
sebagai keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan apabila
memberikan pembiayaan pada pemohon.
2) Repayment (pembayaran kembali)
Dalam hal ini, lembaga keuangan harus menilai berapa lama
perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali
pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayara kembali,
sertaapakah pembiayaan harus diangsur, atau dilunasi diakhir periode
sekaligus.
3) Risk bearing ability (kemampuan menanggung risiko)
Dalam hal ini, lembaga keuangan harus mengetahui dan
menilai sejauh mana perusahaan pemohon pembiayaan mampu
menanggung risiko pembiayaan ketika terjadi suatu yang tidak
diinginkan. Selain itu, kemampuan menanggung risiko juga diterapkan
bagi lembaga keuangan, yaitu dengan cara meminta agunan kepada
calon debitur.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari’ah kepada
nasabah.  Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia
mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga
mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga
Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu
kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis
merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik
dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan,
peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas
distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi,
kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu
diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam
kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan
menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang
ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan.2
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit.
3 Sedangkan menurut Muhammad,
pengertian pembiayaan (financing), yaitu:
Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncakan, baik dilakukan
oleh sendiri mapupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan
adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan.4
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 Pasal 1 angka 25:
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam
bentuk mudharabah dan musyarakah, (b) transaksi sewa-menyewa
dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya
bittamlik, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan isthisna, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk
piutang Qardh, (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk
ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antar bank syari’ah dan atau UUS dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan,
yang jika dikelola dengan hati-hati akan memberikan hasil yang tidak kecil
baik bagi bank maupun bagi perekonomian nasional.6 Dari beberapa
pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengna
fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syari’ah bertindak sebagai
penyedia dana dan setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah
mendapatkan pembiayaan dari bank syari’ah apa pun jenisnya, setelah
jangka waktu tertentu wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada
bank syraiah berikut imbalan atau bagi hasil.7
Prinsip penyaluran kredit/pembiayaan adalah prinsip kepercayaan
dan kehati-hatian. Indikator ini adalah kepercayaan moral, komersial,
financial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan
kepercayaan reserve.
Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada
debiturnya hanya atas kepercayaanya saja, tanpa ada jaminan lainnya.
Sedangkan kepercayaan reserve adalah jika kreditur menyalurkan
kredit/pembiayaan kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin
sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi. Bahkan suatu bank
dalam penyaluran kredit/pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas
pinjaman tersebut.

Salah satu fungsi bank syariah dalah menyalurkan pembiayaan kepada
masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor
21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan
oleh karena menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan atau
financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan.
Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang
dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk
Ijarah Muntahiya Bittamlik;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk puitang Murabahah, Salam, dan Isthisna;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan
pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang
dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :
a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa
keuntungan yang diraih dari bagi hasil diperoleh dari usaha yang dikelola,
bersama nasabah.
b. Safety, yaitu keamanan dari potensi atau fasilitas yang diberikan harus benarbenar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa
hambatan yang berarti.

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari
penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dua fungsi tersebut
merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT (Nurul Huda, 2016).
Menurut Ahmad (2013) Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasikan dari
produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi
ke dalam dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari
anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha memobilisasi
simpanan dari anggota dan jamaah itu diantaranya berupa:
1) Simpanan Mudharabah biasa;
2) Simpanan Mudharabah pendidikan;
3) Simpanan Mudharabah Haji;
4) Simpanan Mudharabah Umrah;
5) Simpanan Mudharabah Qurban;
6) Simpanan Mudharabah Idul Fitri;
7) Simpanan Mudharabah Walimah;
8) Simpanan Mudharabah Akikah;
9) Simpanan Mudharabah Perumahan;
10) Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata;
11) Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS);
12) Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan
lingkungan tempat BMT itu berada.
Bagian lain dari usaha BMT adalah penyeluran dana.
Penyaluran dana BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana
kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan
syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang
secara hukum postif. Penyaluran dana memiliki fungsi sebagai
berikut (Nurul Huda, 2016):
1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang
anggota atau calon anggota BMT;
2) Meningkatkan aktivitas investasi BMT; dan
3) Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT
Menurut Wangsawidjaja (2012) yang dimaksud dengan
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa :
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabah dan Musyarakah.
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli
dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik;
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam,
dan Istishna;
4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk
transaksi multijasa,
Menurut Nurul Huda (2016) penyaluran dana BMT dapat
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya.
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau
penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha.
3) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan
untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan
anggota.
Sementara itu, menurut Nurul Huda (2016) jenis
pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT dibagi menjadi
dua, yaitu:
1) Pembiayaan usaha kecil, yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau
pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha
maupun penyediaan sarana dan prasarana usaha.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada anggota atau calon anggota untuk kebutuhan konsumtif,
seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri
terpadu yang isinya merupakan Bait al – Mal wa Tamwil dengan
kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi
dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil – bawah dan
kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa
menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu kemudian titipan
tersebut disalurkan/ditasyarufkan kepada yang berhak menerima
sesuai dengan peraturan dan amanat (Huda, 2016 : 35).
Menurut Ahmad (2013) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat,
infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan
dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga
keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena
lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT
memilik dua konsep, yaitu:
1) Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya
pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan
mendorong kegiatan manbung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonominya.
2) Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima
titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan
distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara yuridis benda dibedakan atas benda bergerak dan
benda tidak bergerak. Benda bergerak juga dapat dibagi menjadi
berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala barang
yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya
barang-barang inventaris kantor, kendaraan bermotor dan
sebagainya. Sedangkan tidak berwujud misalnya cek, wesel, saham,
obligasi dan tagihan (Susilo, 2017).
1) Jaminan Benda Tetap/Tidak Bergerak
Yang dimaksud dengan benda tetap atau barang tidak
bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat
bergerak atau tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu
misalnya tanah dan bangunan, pekarangan dan apa yang
didirikan diatasnya, pohon dan tanaman ladang, mesin yang
melekat pada tanah di mana mesin tersebut berada, kapal laut
serta kapal terbang.
2) Jaminan Benda Bergerak
Yang dimaksud dengan benda bergerak atau barang
bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat dipindahkan,
yaitu misalnya kendaraan bermotor, deposito, barang persediaan
(inventory), barang-barang inventaris kantor, mesin, hewan
ternak, tagihan, hak tagih atas klaim asuransi, dan sebagainya.

Jaminan dan Agunan pada dasarnya merupakan dua istilah
yang bisa saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai
sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima (Wangsawidjaja,
2012). Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia
ditemukan dalam Pasal 1131 KHUP dan Penjelasan Pasal 8 UU No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hanya saja kedua peraturan
tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud
dengan jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat
dengam masalah utang piutang. Sehingga, Jaminan dapat
didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur,
di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk
kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang
berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi
kemacetan pembayaran utang debitur (Supramono, 2009).
Dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan
secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal.
Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukan kedudukan jaminan
sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami
dalam Pasal 1135 KUHP, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan (Fitriani, 2017).
Menurut Fitriani (2017), berbeda dengan ketentuan Pasal 23
UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma
agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan
kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi
konsep dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan
melihat adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah
usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank Syariah
lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan
dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengam
pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan
agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

Agunan dalam terminologi hukum perbankan disebutkan di
dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur
kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka
26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan
Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak
maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan
1. Negosiasi dan Persyaratan
BMT Anggota
Penyuplai
atau Penjual
2. Akad Jual
3. Beli Barang
6. Bayar
4. Kirim
5. Terima Barang
dan Dokumen
kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Ifa, 2017).
Pada dasarnya, pemakaian istilah agunan dan jaminan adalah
sama, namun dalam praktik perbankan dibedakan yaitu istilah
jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank
atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan
kewajibannya, sedangkan istilah agunan diartikan sebagai
barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah
debitur (kuperbankan, 2008). Agunan adalah jaminan yang diberikan
pihak peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur)
sebagai jaminan. Sedangkan jaminan adalah sesuatu yang diberikan
kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan pemberian pinjaman
oleh kreditur. Jadi, agunan adalah sesuatu bentuk jaminan.
sedangkan setiap jaminan belum tentu termasuk ke dalam jenis
agunan (Amar Bank, 2018).
Menurut Edi Susilo (2017) agunan merupakan salah satu
unsur jaminan agar Bank yakin atas kemampuan nasabah/mitra
mengembalikan pembiayaannya. Jaminan pembiayaan yang bersifat
materiel maupun yang bersifat non materiel/imateriel. Jaminan
bersifat materiel contohnya adalah bangunan, tanah, kendaraan,
perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat
immateriel misalnya personal guarantee (borgtocht), yaitu jaminan
dari seseorang atau beberapa orang untuk mengembalikan
pembiayaan bila terjadi kemacetan dan risiko lainnya.
Menurut Oryzanti (2013) adanya aspek jaminan ini sangat
penting dalam setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena
jaminan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur
bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan
oleh debitur sesuai yang diperjanjikan.
Menurut Rustam (2018) agunan adalah hak dan kekuasaan
atas benda berwujud dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan
debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga
keuangan sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit
apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati
dalam akad. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah memiliki
kriteria marketable, mempunyai nilai ekonomis, dan aman secara
yuridis.
Di dalam lembaga keuangan konvensional aspek jaminan
yang digunakan yaitu menggunakan dengan sistem gadai, fidusia,
dan hak tanggungan. Adanya aspek jaminan ini sangat penting dalam
setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena jaminan berfungsi
untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau
pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan oleh debitur sesuai
yang diperjanjikan. Sehubungan dengan jaminan utang, pemahaman
tentang hokum jaminan sebagaimana yang terdapat dalam berbagai
peraturan perundangan-undangan yang berlaku sangat diperlukan
agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan jaminan kredit
dapat mengamankan kepentingannya, antara lain bagi bank sebagai
pihak pemberi kredit (Oryzanti, 2003)

Adapun teknis pelaksanaannya menurut Nurul Huda (2016)
sebagai berikut:
1) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai
kemampuan membayar.
2) Harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah
selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika
dilakukan perpanjangan waktu.
3) BMT dapat meminta uang muka jika diperlukan. Uang muka
merupakan pengurang dari kewajiban anggota kepada BMT.
Besarnya relarif karena berdasarkan kesepakatan.
4) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun. Jika lebih,
harus dikeluarkan SK dari pengurus.
5) Jika anggota ingkar janji dalam pembayaran angsurannya, BMT
berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
6) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, ia
dapat diberikan muqassah, yaitu potongan margin berdasarkan
kebijakan manajemen koperasi syariah.
7) BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota
atas piutang murabahah.
8) Dokumen yang dibutuhkan adalah:
a) Formulir pengajuan pembiayaan
b) Kelengkapan dokumen pendukung
c) Surat persetujuan prinsip
d) Akad jual beli
e) Surat permohonan realisasi murabahah
f) Tanda terima uang untuk akad wakalah
g) Tanda terima barang yang ditandatangani anggota

Murabahah dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan
berikut (Huda, 2017):
1) Pihak yang berakad harus:
a) Cakap hukum, dan
b) Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa.
2) Objek yang diperjualbelikan:
a) Tidak termasuk barang yang diharamkan
b) Bermanfaat
c) Dapat diserahkan dari penjual ke pembeli
d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
e) Diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan spesifikasi
yang sesuai
3) Akad (sighah)
a) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan
spesifik
b) Ijab qabul (serah terima) harus selaras, baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
c) tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan
datang
d) tidak membatasi waktu, misalnya “Saya jual ini kepada
anda untuk jangka waktu sepuluh bulan, setelah itu jadi
milik Saya kembali”.
Menurut Widodo (2010) rukun dalam transaksi murabahah
adalah sebagai berikut:
1) Penjual
Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan Islam, bisa
merupakan Bank Umum Syariah (BUS), BMT, atau Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2) Pembeli
Pembeli disini adalah nasabah
3) Barang yang menjadi obyek jual beli yang mana mempunyai
syarat yang jelas dari segi jenis, jumlah, termasuk barang halal
dan tidak tergolong barang yang diharamkan atau yang
mendatangkan mudarat.
4) Harga barang yang harus disebutkan secara jelas jumlahnya.
Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, maka harus jelas
jangka waktu angsuran dan kapan akan dibayar.
5) Kontrak atau akad yang dibuat secara tertulis namun bisa pula
dibuat oleh dan di hadapan notaris
Sedangkan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap
transaksi pembiayaan murabahah menurut Prabowo (2012) adalah
sebagai berikut:
1) Mengetahui harga pembelian pertama
2) Mengetahui besarnya keuntungan
3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang
akan dibeli bila terdapat cacat atau sebagainya
4) Kontrak harus bebas dari riba
5) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’
6) Penjual harus menyampaikan semua hal terkait dengan
pembelian

Dasar hukum pembiayaan murabahah menurut Prabowo
(2012) adalah sebagai berikut:
1) QS. An-Nisa (4): 9 yang artinya “hai orang-orang yang
beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.
2) QS. Al-Baqarah (2): 275 yang artinya “…dan Allah telah
menghalalkan jual-beli serta mengharamkan riba…”.
Menurut Prabowo (2012) dasar hukum praktik pembiayaan
murabahah di Indonesia tidak hanya berasal dari Al-Qur’an dan AsSunnah tetapi juga berdasarkan fatwa dan perundang-undangan yang
telah diatur oleh pemerintah yaitu:
1) Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.
2) PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Syariah.
3) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah.
4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan
syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
5) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 19 yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum
Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah

Definisi murabahah menurut konteks ekonomi syariah ialah
akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan
keuntungan yang disepakati (Huda, 2016).
Dalam jual beli secara umum konsep atau mekanisme
pembayaran dilakukan secara tunai, akan tetapi mekanisme
murabahah konsep jual beli menjadi bersifat tangguh dalam hal
pembayarannya dan penjual dapat mengambil keuntungan dari bahan
yang dibeli sesuai dengan prinsip tijarah (bisnis). Transaksi
murabahah memberi manfaat bagi lembaga keuangan yaitu salah
satunya dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem
murabahah juga sangat sederhana dalam pengurusan
administrasinya. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan
yang memiliki ciri adanya penyerahan barang di awal akad dan
pembayaran dilakukan kemudian baik dalam bentuk angsuran
maupun pembayaran sekaligus (Zulfa, 2014).
Menurut Nurul Huda (2016) akad murabahah digunakan
untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan
hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik,
furnitur, barang dagangan, bahan baku, atau bahan pembantu untuk
produksi. BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai
barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana
pembelian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat
mewakilkan pembelian barang tersebut dengan menggunakan akad
wakalah jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang. Setelah
barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual
beli murabahah
Penjelasan terkait pembiayaan murabahah lebih lanjut
menurut Edi Susilo (2017) adalah sebagai berikut:
1) Definisi
Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan
margin keuntungan yang disepakati.
2) Rukun Murabahah
a) Penjual
b) Pembeli
c) Barang yang diperjualbelikan
d) Akad jual beli
3) Syarat-syarat Murabahah
a) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli
b) Kontrak harus sah sesuai rukunnya
c) Kontrak bebas riba
d) Penjual menjelaskan kondisi barang kepada pembeli
e) Penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian
4) Dasar fatwa Murabahah
Dasar fatwa Murabahah adalah Fatwa DSN 04/DSNMUI/IV/2000:Murabahah.

Menurut Rustam (2018) tujuan utama manajemen risiko
pembiayaan adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana
lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang
dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan.
Secara umum, eksposur risiko pembiayaan merupakan salah
satu eksposur risiko utama lembaga keuangan di Indonesia sehingga
kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan serta
menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi
sangat penting (Rustam, 2018).
Dan menurut Dwiyanto (2017) risiko pembiyaan yang
dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko
yang perlu dikelola secara tepat karena jika penanganan risiko
pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat
terhadap peningkatan NPF (Non Performing Finance) lembaga
keuangan tesebut.

Menurut Rustam (2018) mitigasi risiko adalah sejumlah
teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk
meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian
kredit. Teknik yang digunakan adalah:
1) Model Pemeringkatan
Untuk melaksanakan model pemeringkatan, pertamatama perlu dikreasikan model pemeringkatan kredit sebagai
sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya default.
Model pemeringkatan kredit diharapkan akan memberikan
gambaran terjadinya peluang suatu kredit menjadi kredit.hal ini
akan memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan untuk
tidak mengonsentrasikan portofolionya pada kredit yang
berkualitas rendah. Pemeringkatan kredit ini dapat digunakan
untuk penetapan harga, kecukupan agunan, covenant, tingkat
kewenangan memutus kredit, regulatory capital, ataupun
economic capital.
2) Manajemen Portofolio Kredit
Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau
teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk
mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini
dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan
penetapan targeted market, targeted customer, pembatasan
limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini
adalah untuk mengkreasikan portofolio kredit yang berkualitas
melalui disversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam
industrinya.
3) Agunan
Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud
dan atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur atau
pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan
sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit apabila
kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati
dalam akad. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah
memiliki kriteria marketable, mempunyai nilai ekonomis, dan
aman secara yuridis.
4) Pengawasan Arus Kas
Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau
kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat arus kas
perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi
aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan sehingga kredit yang
memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan.
5) Manajemen Pemulihan
Untuk menjaga risiko kerugian yang lebih besar, kualitas
kredit haruslah dijaga dengan baik. Saking pentingnya kualitas
kredit, supervisor telah menerbitkan restrukturisasi sebagai salah
satu strategi efektif dalam manajemen pemulihan. Opsi
restrukturisasi kredit dapat dilakukan sebagai upaya bank
membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui
rescheduling, reconditioning, dan restructuring

Menurut Rustam (2018) penerapan manajemen risiko
kredit/pembiayaan di sebuah perusahaan setidaknya mencakup:
1) Pengawasan Aktif Dewan Direksi dan Komisaris
Dewan direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas
penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan
risiko kredit yang disetujui oleh dewan komisaris. Kemudian
direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko
dilakukan dengan memantau perkembangan dan permasalahan
dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit,
termasuk penyelesaian kredit bermasalah, dan dewan komisaris
memantau penyediaan dana termasuk meninjau penyediaan dana
dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
Menurut Susilo (2017) ada beberapa dalam
melaksanakan pengawasan pembiayaan yang efektif dan efisien
membutuhkan teknik pengawasan yang baik dan handal. Teknik
tersebut dapat berupa: Monitoring pembiayaan untuk mereduksi
risiko kemacetan dengan deteksi dini, Control By Exception
yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang masih menyimpang,
verband Control yaitu pemeriksaan atas hal-hal yang saling
berhubungan, Budgetary Control yaitu dengan membandingkan
rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dan
realisasinya, dan Inspeksi On The Spot yaitu dengan
pengawasan di lapangan langsung untuk mengecek kebenaran
seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan
oleh nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisinya
secara fisik.
2) Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup
strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko
kredit yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara
jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan, antara lain
berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, wilayah geografis,
mata uang, jangka waktu, dan sasaran pasar. Strategi manajemen
risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk
menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Dalam
prosedur manajemen risiko, lembaga keuangan harus memilki
prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan kredit
termasuk perubahan, pembaruan, dan kredit kembali.
3) Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian
Risiko.
4) Sistem Pengendalian Intern.
Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui
sistem pengendalian intern untuk risiko kredit, perlu diterapkan
sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap
efektifitas penerapan proses manajemen risiko untuk risiko
kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit,
penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau
penggunaan alat pemantauan lainnya, dan afektivitas
pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan
pemantauan kredit.

Menurut Hestanto (2017) analisa pembiayaan atau penilaian
dilakukan oleh account officer dari lembaga keuangan yang level
jabatannya adalah level seksi atau bagian atau dapat pula berupa tim
yang ditugaskan untuk menganalisa permohonan pembiayaan.
Pemberian pembiayaan kepada nasabah sebelumnya harus
memenuhi prinsip yang dikenal dengan prinsip 6C sebagai berikut:
1) Character, adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam
kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari
penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana
kemampuan atau itikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya
sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan/disepakati
dengan lembaga keuangan.
2) Capital, adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki
oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam
perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam
menjalankan usahanya dan Bank merasa lebih yakin dalam
memberikan pembiayaan.
3) Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah
dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang
diharapkan. Kegunaan penelitian terhadap kapasitas calon
nasabah ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh
mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi
hutang-hutangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang
diperolehnya.
4) Collateral, adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai
agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan/agunan
harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban
finansial nasabah kepada Bank. Penelitian terhadap agunan ini
meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
5) Condition of Ekonomy, adalah situasi dan kondisi politik, sosial,
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan
perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi
kelancaran usaha calon nasabah.
6) Constraints, adalah batasan dan hambatan yang tidak
memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat
tertentu

(Hestanto, 2017)
1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari
modal/uang;
2) Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang;
3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang’
4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat;
5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Menurut Rustam (2018) pembiayaan/kredit dibagi atas tiga
golongan sebagai berikut:
1) Menurut tujuan penggunaanya:
a) kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk
membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi
kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
b) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan
produktif yang dapat memberikan faedah karena bentuk,
tempat, waktu, maupun kepemilikan.
2) Menurut jangka waktunya:
a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu
maksimal satu tahun. Biasanya kredit ini cocok untuk
membiayai kebutuhan modal kerja.
b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu
antara satu sampai tiga tahun, misalnya pembelian mesin
ringan.
c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu
lebih dari 3 tahun, misalnya kredit pemilikan rumah.
3) Berdasarkan jaminannya:
a) Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan), yaitu
kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja.
b) Kredit dengan jaminan (secured loan), baik dengan jaminan
kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud

Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari
lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang
mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai
pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil (Hestanto, 2017).
Menurut Wangsawidjaja (2012) yang dimaksud dengan pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa :
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabah dan Musyarakah;
Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli
dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik;
2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam,
dan Istishna;
3) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard; dan
4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk
transaksi multijasa,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah
dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang
mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Menurut Susilo (2017), pembiayaan merupakan aktivitas
yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh
sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan
usaha bank. Begitupun lembaga keuangan BMT yang sama
menyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada anggota.
Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas
utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh
pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud
pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian
hasil” (Hestanto, 2017).

Risiko pembiayaan/kredit adalah risiko akibat kegagalan
pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan
yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati
(Rustam, 2018).

Setiap usaha pasti mengandung risiko. Tidak ada usaha di
dunia ini tanpa risiko. Pada perkembangan terkini, bisa dilihat risiko
kegiatan usaha yang dihadapi perusahaan semakin kompleks, hal
tersebut tentu saja akan menigkatkan kebutuhan praktik tata kelola
yang baik serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko. Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran,
pemantauam, dan pengendalian risiko perusahaan dimaksudkan agar
aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan
kerugian yang melebihi kemampuan perusahaan yang pada akhirnya
dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan (Rustam, 2018).
Menurut Rustam (2018) ada empat langkah dalam
manajemen risiko, yaitu:
1) Identifikasi Risiko
Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa
seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap
risiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan
bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui
manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau
dijalankan.
2) Pengukuran Risiko
Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk
mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk
melakukan pengendalian. Sistem pengukuran tersebut paling
tidak harus dapat mengukur:
a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktorfaktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal
maupun tidak normal.
b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud
berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan
korelasinya.
c) Faktor risko secara individual.
d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko,
dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko
e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta
produk perusahaan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan
dapat diitegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen
perusahaan.
3) Pemantauan Risiko
Prosedur pemantauan risiko mencakup pemantauan
terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan
limit internal, dan hasil stress testing ataupun konsistensi
pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang
disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko
dan tindakan yang diperlukan. Evaluasi terhadap eksposur risiko
dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang
bersifat material atau berdampak kepada kondisi permodalan
perusahaan, antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko
dengan menggunakan historical trend.
4) Pengendalian Risiko
Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko
yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang
diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko
maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode
mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal
untuk menyerap potensi kerugian.

Menurut Rustam (2018) risiko yang harus dikelola untuk
setiap bisnis di Indonesia adalah sembilan risiko, yaitu risiko bisnis,
risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan,
dan risiko reputasi. Sedangkan khusus untuk perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan seperti perbankan, harus mengelola
pula tiga risiko lain, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko
kredit.
Sesuai PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011
ada sepuluh jenis risiko yaitu:
1) Risiko Kredit yang timbul akibat gagal bayar kredit/pembiayaan
dari (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya;
2) Risiko Pasar yang timbul akibat adanya perubahan variabel
pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equitas dan harga
komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki Bank
menurun;
3) Risiko Likuiditas yang timbul karena ketidakmampuan Bank
untuk mencairkan asetnya untuk memperoleh pendanaan dari
sumber dana lain;
4) Risiko Operasional yang timbul akibat lemah sistem informasi
atau sistem pengawasan internal yang berakibat kerugian yang
tidak diharapkan;
5) Risiko Kepatuhan yang timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya
atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuanketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik
ketentuan internal maupun eksternal;
6) Risiko Hukum adalah terkait dengan risiko Bank yang
menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum,
kelemahan dalam aspek legal atau yuridis;
7) Risiko Reputasi yang timbul akibat publikasi negatif yang
terkait dengan kegiatan usaha Bank atau karena adanya persepsi
negatif terhadap Bank;
8) Risiko Strategik yang timbul karena adanya penetapan dan
pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan
keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank
terhadap perubahan-perubahan eksternal;
9) Risiko Imbal Hasil yang terjadi akibat perubahan hasil yang
diterima oleh nasabah;
10) Risiko Investasi yang timbul akibat dari keikutsertaan Bank
dalam menanggung kerugian usaha nasabah

Manajemen Risiko terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan
risiko, manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur atau
mengelola yang berasal dari kata to manage. Sedangkan risiko
berasal dari kata risk yang artinya potensi kerugian akibat
terjadinya suatu peristiwa tertentu (chance of a bad outcome)
(Rustam, 2018).
Menurut Wangsawidjaja (2012) Manajemen risiko adalah
serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, sedangkan risiko itu sendiri
adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu

Beberapa sistem standar, metode dan prosedur mitigasi risiko
pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga
relevan untuk bank syariah. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan juga
karakteristik unik yang melekat pada bank syariah. Adapun bentuk
mitigasinya adalah sebagai berikut:
a. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.
Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk
memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan.
Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang
digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian. Teknik
manajemen risiko pembiayaan baru-baru ini telah dikembangkan,
memungkinkan bank-bank konvensional yang besar untuk
mengidentifikasi ekspektasi kerugian secara akurat. Bank syariah
juga dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian
pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.
b. Jaminan
Jaminan (collateral) merupakan salah satu instrumen
pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya
kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas kolateral untuk
mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep Ar rahn (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran
utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.
c. On-Balance Sheet Netting
Perlu diketahui bahwa netting bisa mengatasi risiko kredit
antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang
berperan sebagai wadah dilakukan kliring (clearing-house) atas
kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi
teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan
dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas netting
yang dilakukan perbankan.
d. Garansi
Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan
kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat
penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan
konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan
garansi komersial, ketentuan dan norma fiqh melarang penggunaan
fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan fiqh, hanya pihak ketiga yang
bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan
pada biaya pelayanan yang actual. Seiring dengan tidak adanya
consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industry
perbankan syariah.
e. Memitigasi Risiko Kontrak
Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas
kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus sebisa mungkin
dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan,
kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual
diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik control risiko.
1) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin
akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban
dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan
menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.
2) Dalam akad istishna’ mungkin akan terdapat persoalan,
khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang
yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama’ fiqh
menawarkan konsep band al jazaa (klausa pinalti).
3) Dalam akad murabahah, risiko akan muncul dari nasabah,
terlebih akad ini memiliki karakterisktik tidak mengikat (ghair
lazim). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka
sebagai bukti komitmen nasabah terhadap kontrak yang
dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan murabahah.
Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan
adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah
bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan
dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini
dapat diawali dengan melakukan penyaringan (screening) terhadap
pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan
perlakuan (treatment) yang sesuai dengan karakter nasabah. Risiko karakter
nasabah dapat dilihat dari aspek skill, reputation dan origins. Ketiga faktor
tersebut dapat dianalisis menjadi sub bab faktor sebagai berikut:
1. Faktor skill (ketrampilan), meliputi : kefamiliaran terhadap pasar,
mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang
berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa inggris.
2. Faktor Repitasi (reputation), meliputi : track-record baik sebagai
karyawan, memiliki track-record baik sebagai pengusaha,
direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, dan
memiliki jaminan usaha.
3. Faktor Asal-usul (origin), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau
persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari
kelas sosial terpandang

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen
tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan
cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses
yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu
akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara
yang efektif serta efisien.
Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis,
di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus
memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan
operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank
syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal,
dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku
bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku dual banking system
meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada
meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik
dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional  Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau,
mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul
dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan
berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan
portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang
tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah
diselenggarakan secara efisien. Selain itu manajemen risiko pembiayaan
pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan
risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan
dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan
risiko karakter proyek yang akan diibiayai.14
Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi,
mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank
dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan
berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau
memberi peringatan dini (early warming system) terhadap kegiatan usaha
bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko

5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. 15

Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh
kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya
atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko
pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau
melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan
likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi
berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan
semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.
Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan
perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban
membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit
macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai, tentu saja bank
akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika bank mempunyai
pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko pembiayaan muncul manakala
bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang
diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari
risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya
antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.16
Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia
perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola risiko ini,
dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas asset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank,
memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan.17
Menurut M. Sulham dan Ely Siswanto dalam bukunya manajemen
bank konvesional dan syariah, ada beberapa alasan mengapa menajemen
risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting
manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan
Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I,
dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia
perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi
perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan
perbankan harus menerapkan menajemen risiko.
Beberapa alasan mengapa menajemen risiko begitu penting bagi
perbankan syariah diataranya:
1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari
interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
2. Dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi
nasabah/permasalahan.
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang
merupakan fungsi penting dalam aktivitas operasional.
Manajemen risiko bank syariah adalah rangkaian prosedur dan
metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau  dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa
cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko, diantaranya:
1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk
diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan
bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan
keuntungan yang diharapkan.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang
paling ekonomis.
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat
dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian
exit strategy.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversiifikasi portofolio yang ada, atau
membagi (share) risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari (hedge), apabila risiko dapat dilindungi secara artificial
misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu.
Beberapa fungsi manejemen risiko antara lain:
1. Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara
berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan
strategi perusahaan.
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan
non kredit, asset liability management, trading, dan kegiatan lain seperti
derivative dan lain-lain.
20
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit)
untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem
pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan
sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem
komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama
terhadap organisasi bank.18
Dalam manajemen risiko pembiayaan, ada beberapa faktor yang harus
diperhatikan, diantaranya adalah:
1. Pentingnya menghitung kemungkinan kerugian
Proses yang terencana dan berkelanjutan (mitigasi) risiko
pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil
kerugian dalam pembiayaan tersebut. Perhitungan atas kerugian
pembiayaan, memerlukan perhitungan atas kemungkinan debitur
mengalami gagal bayar, waktu jatuh tempo fasilitas kredit, kerugian
yang akan diterima bank jika debitur benar-benar gagal bayar, besarnya
jaminan debitur pada saat terjadi gagal bayar, serta sensitivitas nilai asset
terhadap risiko sistematis dan non sistematis. Perhitungan kemungkinan
kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan
bersifat homogen, jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih
kompleks dan heterogen. Model kontrak yang ada dalam bank syariah
relative lebih kompleks jika dibandingkan dengan kontrak kredit yang   erbasiskan bunga. Tantangan ini bisa dihadapi dengan melakukan
adopsi atas pendekatan berbasis rating internal (IRB Approach)

Pada umumnya dunia collector sering dianggap negatif seperti apa
yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia collector
sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara
kerja tersebut,berdasarkan pada lama tunggakan nasabah. Cara kerja atau
tingkatan collector secara umum adalah sebagai berikut:
a. Desk collector
Pada level bagian penagihan (desk collector), level ini adalah
level yang pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan
oleh collector-collector ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh
tempo dari cicilan nasabah dan dilakukan dengan media telepon. Pada
level ini collector hanya berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi
nasabah atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan
sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah  b. Debt collector
Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila
ternyata nasabah yang telah dihubungi tersebut belum melakukan
pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang
dilakukan oleh penagih utang (debt collector) pada level ini adalah
mengunjungi nasabah dengan harapan mengetahui kondisi nasabah
beserta kondisi keuangannya.
Pada level ini collector memberikan pengertian secara
persuasif mengenai kewajiban nasabah dalam hal melakukan
pembayaran angsuran. Hal hal yang dijelaskan biasanya mengenai
akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran
tersebut tidak segera diselesaikan.
Selain memberikan pengertian mengenai hal tersebut diatas,
collector juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi
debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari
kerja. Meskipun sebenarnya lembaga keuangan memberikan waktu
hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal
tersebut berhubungan dengan target collector.
Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari
nasabah, namun hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah adalah
memastikan bahwa nasabah menerima bukti pembayaran dari
collector tersebut, dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran
36
dari perusahaan dimana nasabah tersebut memiliki kewajiban
pembiayaan.
c. Collector remedial
Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran,
maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang
selanjutnya yaitu juru sita (collector remedial). Pada level ini yang
memberikan kesan negatif mengenai dunia dunia collector, karena
pada level ini sistem kerja collector adalah dengan cara mengambil
barang jaminan (bila pembiayaan yang disepakati memiliki jaminan)
nasabah.
Cara yang dilakukan dan perilaku collector pada level ini
tergantung dari tanggapan nasabah mengenai kewajibannya, dan
menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat
dipastikan bahwa collector tersebut akan bersikap baik dan sopan.
Namun apabila nasabah ternyata tidak memberikan itikad baik untuk
menyerahkan barang jaminannya, maka collector tersebut dengan
sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi
tantangan dari nasabah tersebut.Yang dilakukannya pun bervariasi
mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya,
dalam menggertak nasabah.
Namun apabila dilihat dari segi hukum, collector tersebut
tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti
memukul, merusak barang dan lain sebagaiannya, atau bahkan hal
yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik nasabah.
Untuk beberapa perusahaan lembaga keuangan, apabila kredit
tidak memiliki barang jaminan, maka tugas collector akan semakin
berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut
yang memberikan kesan kurang baik mengenai prilaku debt
collector.

Istilah debt collector dalam dunia penagihan utang memang bukan
suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini
bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada sejak
puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia lembaga keuangan, penggunaan jasa debt collector merupakan hal yang biasa dilakukan,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan
pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa
jika ingin menagih utang nasabahnya.
Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan
antara lembaga keuangan dan nasabahnya dalam hal penagihan
pembiayaan, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas
tagihan pembiayaan dimaksud telah termasuk dalam kategori
kolektibilitas diragukan atau macet.34
Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia
no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi
sebagai berikut :
a. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit
dan/atauFinancial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak
lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut,
seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan,
dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial
Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara,
mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh
pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme,
prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh
Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri.
b. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam
melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka
1) penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan
apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah
termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet
berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh
industri Kartu Kredit di Indonesia, dan
2) Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain
tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan caracara yang tidak melanggar hukum.”
Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa debt
collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara lembaga
keuangan dan nasabah dalam hal penagihan pembiayaan, penagihan
tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu pembiayaan
dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau
macet

.
Account officer adalah orang yang bertugas mencari nasabah
yang layak sesuai kriteria peraturan lembaga keuangan.31 Karakteristik
account officers ebagai berikut:
a. Karakteristik Personal
1) Inteligensia, baik dari sudut pandang akademis maupun sudut
pandang praktis, seorang account officer harus mampu
mangaplikasikan intelligensinya untuk memecahkan masalah.
2) Bertindak berdasarkan akal sehat.
3) Memiliki sifat ingin tahu 4) Kemampuan untuk mendengarkan
5) Kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan
analisis
6) Berorientasi pada hasil
7) Memiliki motivasi diri
8) Tegas dan Percaya diri
9) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan
mengatur waktu, kemampuan beradaptasi, kemampuan
bernegosiasi.32
b. Kemampuan Teknis
1) Pemahaman akan suatu bisnis secara umum
2) Kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan, ilmu
ekonomi,pengetahuan tentang sumber informasi yang tersedia,
pengetahuan tentang produk, marketing dan pembukuan.
3) Mengenal berbagai aspek dari berbagai industri.

Peran dan fungsi seorang Account Officer adalah:
a. Mengelola Account
Seorang Account Officer berperan untuk membina nasabah
agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi
keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya
sebagai personil bank.
b. Mengelola produk
Seorang Account Officer harus mampu menjembatani
kemungkinan pemakaian berbagai produk sesuai untuk kebutuhan
nasabahnya

c. Mengelola pembiayaan
Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas
pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu
memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini,
seorang AO harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis
nasabahnya.
d. Mengelola penjualan
Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujung
tombak lembaga keuangan dalam memasarkan produknya, maka
seorang Account Oficer juga harus memiliki salesmanship yang
memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.

Account officer adalah aparat manajemen/lembaga keuangan yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Account officer dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Account officer yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Account officer adalah petugas lembaga keuangan yang dalam melaksanakan pekerjaannya berusaha untuk menciptakan paket produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Account officer merupakan point of contact antara lembaga keuangan dengan pihak nasabah, dimana seorang account officer harus memelihara hubungan dengan nasabah dan wajib memonitor seluruh kegiatan nasabah secara terus menerus.  Sistem Account Officer memiliki peranan yang besar, karena peranannya dalam menghubungkan lembaga keuangan dengan nasabahnya. Tugas Account Officer dimulai dari mencari, menilai, mengevaluasi, selanjutnya mengusulkan proposal pembiayaan nasabah, dan tidak berhenti disitu Account Officer juga harus tetap membina nasabahnya agar mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada lembaga keuangan. Bisa dikatakan Account Officer seperti konsultan bagi lembaga keuangan. Maka sebagai ujung tombak lembaga keuangan Account Officer harus memiliki integritas yang tinggi kepada lembaga keuangan, tidak memberikan usulan nasabah yang asal-asalan yang justru malah menjadi resiko bagi lembaga keuangan dikemudian hari.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat lembaga keuangan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada lembaga keuangan syariah.  Risiko kepatuhan melekat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif (KAP), penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan ketentuan lainnya

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis. Kurang responsifnya lembaga keuangan terhadap perubahan eksternal juga bagian dari risiko strategik. Akibat dari keputusan yang tidak tepat ini lembaga keuangan harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target bisnisnya.Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terkait risiko ini.

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan lembaga keuangan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap lembaga keuangan

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional terkait dengan risiko hukum.

.
Risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidak
cukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem
yang gagal atau dari peristiwa internal.17Risiko ini lebih dekat
dengan kesalahan manusia (human error), adanya ketidakcukupan
dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau
adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga
keuangan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara lembaga
keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional terkait dengan
risiko operasional.
Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan
secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial
berupa kesempatan yang hilang untuk memeroleh keuntungan.
Disamping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian
yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama
baik atau reputasi lembaga keuangan, yang dampak kerugian
terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian
finansial. Sebagai contoh reputasi lembaga keuangan yang terganggu
dapat mengakibatkan para nasabah deposan maupun debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada lembaga keuangan
yang lain

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan lembaga
keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh
tempo, risiko ini muncul manakala lembaga keuangan tidak mampu
memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada
posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar
neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar
antara lain adalah suku bunga, nilai tukar,14risiko komoditas dan risiko
ekuitas.15Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset
yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
Risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar,
dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga
saham dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi
riil dari aset yang dimiliki lembaga keuangan Islam. Apapun
asetnya, lembaga keuangan Islam akan menghadapi risiko ini
ketika aset yang dimiliki lembaga keuangan Islam tidak dipegang
hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode waktu
tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar, lembaga keuangan
Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam
posisi pasif sekalipun, lembaga keuangan dapat terkena dampaknya
seperti pada risiko nilai tukar mata uang.

Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko
pembiayaan adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk
dengan sistem yang sama. Yang membedakannya adalah sistem
bunganya lembaga keuangan konvensional, dan bagi hasilnya pada
lembaga keuangan Islam.
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah/atau
pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada
lembaga keuangan.12
Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit
komersil maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan nasabah
tidak dapat memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan karena
berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter nasabah
yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan, atau memang terdapat kesalahan dari pihak
lembaga keuangan dalam proses persetujuan pembiayaan.
Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak
jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan
nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada
lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang
termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko
yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu
pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis
tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan
dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan.
Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagi aktivitas
bisnis lembaga keuangan. Pada sebagian besar lembaga keuangan,
(termasuk konvensional yang telah penulis sebutkan di atas)
pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang
besar. Selain pembiayaan, lembaga keuangan menghadapi risiko kredit
dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi,
transaksi antar lembaga keuangan, transaksi pembiayaan
perdagangan, transaki nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban
komitmen dan kontingensi.Pengelolaan risiko kredit mencakup
beberapa hal penting,13pertama, seorang pimpinan harus mampu
melihat kemungkinan risiko kredit yang muncul dan disesuaikan

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan
metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha
lembaga keuangan. Proses manajemen resiko sebagai berikut:
a. Identifikasi risiko
Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis
terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan
tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik
identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:
1) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
2) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan
aktivitas bisnis perusahaan.
3) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak
dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta
memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah
melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum
diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran risiko
Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan
oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko.11Tindakan yang perlu
diperhatikan adalah:
1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data,
dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal
secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan
usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi
kondisi perusahaan.
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila
terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi,
dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi
kondisi keuangan perusahaan.
c. Pemantauan risiko
Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan
terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit
internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik
oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR (Satuan Kerja Manajemen
Risiko). Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang
disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan
tindakan yang diperlukan

d. Pengendalian risiko
Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko
yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan
dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan
toleransi risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode
mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal
untuk menyerap potensi kerugian.

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang
lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuantujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Veithzal
Rivai adalah sebagi berikut:7
a. Tujuan sebelum terjadinya peril
Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum
terjadinya peril antara lain:
1) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk
menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling
ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan.
2) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk
menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya
peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang
sangat tinggi 3) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau
pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat
keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja,
mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.
b. Tujuan sesudah terjadinya peril
Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya
peril dapat berupa:
1) Menyelamatkan operasi perusahaan
2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut
sesudah perusahaan terkena peril
3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir
meskipun tidak sepenuhnya
4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi
perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha
5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari
perusahaan.
Selain daripada itu, secara umum tujuan manajemen risiko
adalah berupa:
1) Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada
pihak regulator
2) Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang
bersifat unacceptable.
16
3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko kerugian yang
bersifat uncontrolled
4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5) Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko.8
Manajemen resiko ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:
a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil
setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan
selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka
panjang.
c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian
khususnya kerugian dari segi financial.
d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang
minimum.
e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail
maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara
berkelanjutan

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut
kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan
pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsurunsur pokok dalam suatu proyek.1Manajemen dalam bahasa Arab disebut
dengan idarah, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Risiko
sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian.
Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa
kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang
berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu
sendiri tidak diketahui secara kuantitatif.2
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya
peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi
perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang.
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sistematik dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung
pada setiap aktivitas atau proses.3
Manajemen Resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas
tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam
memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan
berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.4
Manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu
pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola
ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang
efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan
kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.5
Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian
risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat
diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari
risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau
semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional
terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal
(seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum).   Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang
dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.6
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
menajamen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi
pengelolaan risiko sehingga usaha lembaga keuangan tetap dapat
terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan
lembaga keuangan

Yuyun Wirasasmita (2007) dalam Yusuf (2018:39) “Faktor internal yang
paling penting yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah kewiraswastaan dan
manajerial”.
Dalam hasil penelitian Shandra dkk (2018:20) menunjukan bahwa
kemampuan manajerial dan perilaku kewirausahaan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan maupun keberhasilan usaha.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan
usahanya.
Dalam hasil penelitian Arief Syaifudin (2020:56) bahwa secara parsial
bahwa perilaku kewirausahaan berpengaruhterhadap keberhasilan usaha.
Lalu dalam Ahmad dkk (2014 :17) Terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara perilaku kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha

Seseorang yang memiliki kemampuan manajerial adalah orang yang
sanggup mengambil tindakan-tindakan yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi
unsur terpenting dalam mengelola kegiatan suatu usaha untuk mencapai tujuan dari
usaha tersebut. Menurut Raeni Dwi Santy & Muhamad Ihsan (2018 : 5 ) “Kinerja
usaha merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
sendiri, guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara hukum, tidak
melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”
Menurut hasil penelitian Shandra dkk (2018:19) menunjukan bahwa
kemampuan manajerial dan perilaku kewirausahaan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
Lalu menurut Petríková D., Soroková T. (2016 : 190) menyatakan bahwa
kemampuan manajerial berpengaruh positif sebagai penetu suatu usaha

Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha Noor (2007:397)
dalam Ronny (2017:26) adalah sebagai berikut:
a. Laba/profitability. Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah
selisih antara pendapatan dengan biaya.
b. Produktivitas dan efisiensi. Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan
menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya
penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga
mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.
c. Daya saing. Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing
untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan
berhasil, bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan
menghadapi pesaing.
d. Kompetensi dan etika usaha. Kompetensi dan etika usaha merupakan akumulasi
dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun
kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan
tuntutan zaman.
e. Terbangunnya citra baik. Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, trust
internal dan trust external. Trust internal adalah amanah atau trust dari segenap
orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan trust external adalah timbulnya
rasa amanah atau percaya dari segenap stakeholder perusahaan, baik itu
konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga
pesaing.

Menurut Suryana (2009) dalam Ahmad dkk (2015:8) faktor penyebab
kegagalan berwirausaha ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :
a. Tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki
kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab
utama yang membuat perusahaan kurang berhasil.
b. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan
usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, dan
mengintegrasikan operasi perusahaan.
c. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan
baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas,
mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam
pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan
mengakibatkan perusahaan tidak lancar.
d. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu
kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam
pelaksanaan.
e. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor
yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat
mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien.
f. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi
dan efektivitas. Kurang nya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan
peralatan (fasilitas) perusahaan secara tidak efisien dana tidak efektif.
g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengahsetengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi
labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal
menjadi lebih besar.
h. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan / transisi kewirausahaan.
Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan
menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa
diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan
setiap waktu.

Menurut Suryana (2009) dalam Ahmad dkk (2015:7) faktor penyebab
keberhasilan berwirausaha ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :
a. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi
banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki
kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
b. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat
tetapi mau bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki
tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
c. Mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan.

Novita Nurul (2015:8) dalam penelitiannya bahwa indikator-indikator yang
mencerminkan Perilaku Kewirausahaan yaitu:
1. Keputusan wirausaha
Dalam menghadapi berbagai permasalahan, seorang wirausahawan senantiasa
dituntut untuk kreatif. Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif
terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai cara
pemecahan masalah. Contohnya keberanian menanggung resiko, yaitu usaha untuk
menimbang dan mananggung resiko dalam mengambil keputusan dan menghadapi
ketidakpastian.
2. Tindakan nyata telah menjalankan usaha
Karakteristik wirausaha dapat didefinisikan sebagai hal yang berhubungan
dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap serta tindakan seseorang terhadap
untuk mewujudkan gagasan kreatif ke dalam dunia usaha.
Sikap dan tindakan tersebut biasanya mencakup sebagian besar sikap dan
tindakan seorang wirausahawan dalam kesehariannya. Karakteristik wirausaha
dianggap berhasil setelah sikap keseharian, berupa komitmen dalam melakukan
pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun karakteristik yang harus dimiliki
setiap perilaku kewirausahaan sebagai berikut :
 Memiliki komitmen dalam pekerjaan
 Peka terhadap tren baru dan berani memulai
 Pantang menyerah
 Berani mengambil resiko
3. Pernyataan rencana pengembangan usaha yang ada
Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau
wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Pada
umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat
suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan
memulai usaha (bisnis), dan menjalankan bisnis dengan berhasil.

Beberapa ciri kewirausahaan yang dikemukakan oleh Vernon A.
Musselman (1989 : 155), Wasty Sumanto (1989), dan Geoffey Meredith (1989 : 5)
menurut Suryana (2006 : 26) dalam Abdul Aziz (2014:22) :
1. Memiliki keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri.
2. Memiliki kemauan untuk mengambil resiko.
3. Memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman.
4. Mampu memotivasi diri sendiri.
5. Memiliki semangat untuk bersaing.
6. Memiliki orientasi terhadap kerja keras.
7. Memiliki kepercayaan diri yang besar.
8. Memiliki dorongan untuk berprestasi.
9. Tingkat energi yang tinggi.
10. Tegas .
11. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri
12. Tidak suka uluran tangan dari pemerintah/pihak lain dalam masyarakat.
13. Tidak bergantung pada alam dan berusaha untuk tidak mudah menyerah.
14. Kepemimpinan.
15. Keorsinilan.
16. Berorientasi ke masa depan dan penuh gagasan

Seorang wirausaha merupakan individu yang mempunyai ciri dan watak
untuk berprestasi lebih tinggi dari kebanyakan individu-individu lainnya, hal ini
dapat dilihat menurut Mudjiarto dalam Ahmad dkk(2014:6) dijelaskan bahwa
David Mc Clelland menyatakan ada 9 karakteristik utama yang terdapat dalam diri
seorang wirausaha yang meliputi :
1. Dorongan berprestasi : Semua wirausaha yang berhasil memiliki keinginan besar
untuk mencapai suatu prestasi.
2. Bekerja keras : Sebagian besar wirausahawan “mabuk kerja”, demi mencapai
sasaran yang ingin dicita-citakan.
3. Memperhatikan kualitas : Wirausahawan menangani dan mengawasi sendiri
bisnisnya sampai mandiri, sebelum ia memulai dengan usaha baru lagi.
4. Sangat bertanggung jawab : Wirausahawan sangat bertanggung jawab atas usaha
mereka, baik secara moral, legal, maupun mental.
5. Berorientasi pada imbalan : Wirausahawan mau berprestasi, kerja keras dan
bertanggung jawab, dan mereka mengharapkan imbalan yang sepadan dengan
usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan
penghormatan.
6. Optimis : Wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu baik untuk bisnis,
dan segala sesuatu mungkin.
7. Berorientasi pada hasil karya yang baik : Seringkali wirausawan ingin mencapai
sukses yang menonjol, dan menuntut segala yang first class.
8. Mampu mengorganisasikan : Kebanyakan wirausahawan mampu memadukan
bagian-bagian dari usahanya dalam usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai
“komandan” yang berhasil.
9. Berorientasi pada uang : Uang yang dikerjar oleh para wirausawan tidak sematamata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi
juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan

Menurut Hamdani dalam Shandra dkk (2018:6) perilaku kewirausahaan
merupakan karakter seorang wirausaha dalam menjalankan roda bisnisnya.
Kemudian Mc Clelland dalam Suryana (2013:52) perilaku kewirausahaan
merupakan konsep tingkah laku wirausahawan sebagai pengambil resiko yang
moderat.
Shandra, Tri, dan Novi (2018:6) berpendapat bahwa :
“Perilaku kewirausahaan dapat didefinisikan merupakan sikap, tingkah laku
wirausahawan dalam mengelola usahanya, sikap dan tingkah laku tersebut
diharapkan mampu memberikan pertumbuhan dan perkembangan bagi
usaha yang sedang dikeloanya”.
Menurut Fadiati dalam Ahmad dkk (2014:4) menyatakan bahwa perilaku
kewirausahaan seseorang adalah hasil dari sebuah kerja yang bertumpu pada
konsep dan teori bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi.
Teori perilaku dalam Fadiati (2011), menyatakan bahwa perilaku
kewirausahaan seseorang adalah hasil dari sebuah kerja yang bertumpu pada
konsep dan teori bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi.
Jadi menurut teori ini kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik
dan terencana.
Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2009) dalam Trustorini Handayani &
Yusuf Tanjung (2017:36) Wirausaha adalah orang yang berjiwa kreatif dan inovatif
yang mampu mendirikan, membangun, mengembangkan, memajukan, dan
menjadikan perusahaanya unggul. Seorang wirausahawan haruslah yang mampu
melihat ke depan. Melihat kedepan bukan melamun kosong, tetapi melihat, berfikir
dengan perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternative masalah dan
pemecahanya.
Menurut Ahmad dalam Trustorini Handayani (2013:34) Kewirausahaan
adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber
daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat proses dan hasil bisnis.

Seseorang akan mampu mengelola organisasi apabila ia memiliki
kecakapan manajerial (manajerial competency) yaitu suatu keterampilan atau
karakteristik personal yang membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas
manajemen.
Imam dkk (2020 : 134) kemampuan manajerial sesorang dapat dilihat dari
tiga (3) kemampuan :
1. Keahlian Teknis
Keahlian teknis berkaitan dengan apa yang dilakukan dan bekerja dengan
sesuatu, terdiri dari kemampuan menggunakan teknologi untuk mengerjakan tugastugas organisasional.
2. Keahlian Manusia
Keahlian manusia berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan dengan
bekerja dengan orang terdiri dari kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain
untuk mencapai tujuan atau sasaran.
3. Keahlian Konseptual
Keahlian konseptual berkaitan dengan sesuatu dilakukan dengan cara
pandang orang terhadap organisasi secara keseluruhan, terdiri dari kemampuan
untuk memahami kompleksitas perusahaan karena kompleksitas itu dipengaruhi
dan mempengaruhi lingkungan

Dalam formulasi lain Stoner (dalam Wahyosumidjo, 2011: 96-99)
mengemukakan terdapat 8 (delapan) macam tugas pokok yang harus dikerjakan
oleh setiap manajer dalam organisasi. Tugas-tugas pokok tersebut meliputi;
1. Managers work with and through other people; tiap manajer mempunyai
tanggung jawab untuk bekerja sama dengan orang lain. Pengertian orang lain
tidak hanya bawahan dan atasan melainkan juga para manajer lain yang ada di
dalam organisasi.
2. Managers are responsible and accountable; manajer bertanggung jawab atas
tugas-tugas serta berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan
berhasil.
3. Managers competing goals and set priority; tiap manajer akan menghadapi
sejumlah tujuan organisasi, permasalahan dan berbagai macam kebutuhan.
4. Managers must think leadership and conceptually; manajer harus berpikir secara
analitis dan konseptual. Untuk menjadi seorang analitis, seorang manajer harus
mampu menjabarkan persoalan-persoalan ke dalam komponen-komponen atau
bagian, kemudian menganalitis bagian-bagian tersebut dan akhirnya sampai
kepada pemecahan yang tepat.
5. Managers are mediators; manajer adalah seorang penengah. Dalam kehidupan
organisasi adakalanya terjadi perselisihan pendapat antar perseorangan, antar
kelompok maupun antar organisasi, sehingga diperlukan penengah.
6. Managers are politicans; manajer adalah seorang politisi. Sebagai politisi,
seorang manajer harus mampu bertindak persuasif dan berkompromi demi
pengembangan tujuan organisasi dan perlu adanya penyebaran jaringan kerja
yang lebih luas dengan manajer lain.
7. Managers are diplomat; manajer adalah seorang diplomat. Dalam peranannya
sebagai seorang diplomat, manajer adalah wakil resmi pada berbagai macam
tingkat pertemuan.
8. Managers makes dfficult decisions; manajer membuat berbagai macam
keputusan. Tidak ada organisasi yang berjalan mulus tanpa tantangan sepanjang
waktu, banyak berbagai macam jenis tantangan yang terjadi, seperti: dana,
masalah sumber daya rnanusia, dan berbagai masalah yang berkaitan dengan
kebijaksanaan organisasi.

Engkoswara dan Komariah (2010) dalam Ronny (2017:12)
mengelompokkan keterampilan manajerial menjadi tiga bagian utama, yaitu:
1) Technical skills (keterampilan teknis) yang diperlukan manajer agar ia mampu
mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Robbins dalam
Hasna (2018:17), keterampilan teknis yang harus dimiliki seorang pewirausaha
adalah :
a) Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan tehnik untuk
melaksanakan kegiatan khusus.
b) Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendaya gunakan sarana, peralatan
yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus.
2) Human skills (keterampilan manusiawi). Keterampilan ini merujuk pada
kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain.
Robbins dalam Hasna (2017:18) menyatakan bahwa keterampilan manusiawi
seorang pewirausaha meliputi :
a) Kemampuan memahami perilaku manusia dan proses kerjasama.
b) Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap, dan motif orang lain, mengapa
mereka berkata dan berperilaku.
c) Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif.
d) Kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktid, dan
diplomatis.
e) Mampu berperilaku yang dapat diterima.
3) Conceptual skills (keterampilan konseptual). Keterampilan ini menunjukkan
kemampuan manajer dalam berfikir dan menganalisis suatu persoalan serta
memutuskan dan memecahkan masalah. Masih dalam Hasna (2018:16), menurut
Robbins Dalam hal ini seorang pewirausaha herus memiliki keterampilan
konseptual dalam hal :
a) Kemampuan analisis
b) Kemampuan berfikir rasional
c) Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi
d) Mampu menganalisis berbagai kejadian dan mampu memahami berbagai
kecenderungan
e) Mampu mengantisipasi perintah
f) Mampu menganalisis macam-macam kesempatan dan problem-problem sosial

Menurut Setyamusa dalam Shandra dkk (2018:7) kemampuan manajerial
merupakan kesanggupan mengambil tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan.
Menurut Sutarno (2012:26) kemampuan manajerial adalah kemampuan dari
seorang manajer atau wirausaha dalam mengelola usahanya, dimana perusahaan
tersebut akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur dalam menjalankan
fungsi manajemen.
Menurut Hasibuan dalam Nurhasmansyah dkk (2014:49) Kemampuan
manajerial adalah kemampuan atau keahlian pimpinan untuk menjalankan fungsi
manajemen. Dalam bidang manajemen, faktor kemampuan manajerial sangat
penting dan menentukan, karena faktor tersebut berkaitan dengan aktivitas pokok
suatu organisasi yaitu memimpin organisasi yang bersangkutan dalam usahanya
mencapai tujuan. Lalu Menurut Tangkilisan dalam Nurhasmansyah dkk (2014:50)
kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan
sumber daya agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui
kegiatan orang lain.
Menurut Winardi (2007) dalam Ronny (2017:13) mengemukakan bahwa
kemampuan manajerial adalah kesanggupan mengambil tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Menurut Karweti dalam Rina Irawati (2012: 4), Kemampuan Manajerial
adalah seperangkat keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas sebagai manajer
untuk mendayagunakan segala sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan usaha
secara efektif dan efisien.

Kemampuan manajerial adalah salah satu unsur penting pendukung keberhasilan
usaha, karena maju mundurnya suatu usaha terletak ditangan manajer, jika
manajer mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang benar dalam
menjalankan usahanya maka usaha itu mempunyai peluang yang besar untuk maju
dan berkembang, tapi jika manajer mengambil keputusan dan kebijakan yang
salah maka kemungkinan besar pula usaha itu akan mengalami kemunduran atau
bahkan akan mengalami kebangkrutan.
Seperti yang dikemukakan oleh Yuyun Wirasasmita (2003) bahwa“Faktor internal
yang paling penting yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah
kewiraswastaan dan manajerial”

Menurut Murphy and Pack (2000:8) ciri wirausaha yang sukses adalah
sebagai berikut:
1. Mau Kerja Keras (Capacity for Hard Work)
Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Sikap
kerja keras harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dalam hal ini,
unsur disiplin memainkan peranan penting.
2. Bekerjasama dengan Orang Lain (Getting Things Done With and Through
People)
Seorang wirausahawan mudah bergaul, disenangi oleh masyarakat.
Sehingga memudahkan dalam suksesi usahanya.
3. Penampilan yang Baik (Good Appearance)
Ini bukan berarti penampilan body faceyang elok atau paras cantik. Akan
tetapi lebih ditekankan pada penampilan perilaku jujur, disiplin.
4. Yakin (Self Confidence)
Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan
suatu usaha. Self confidence ini diimplementasikan dalam tindakan seharihari, melangkah pasti tekun.
5. Pandai Membuat Keputusan (Making Sound Decision)
Jika anda dihadapkan alternatif, harus memilih, maka buatlah
pertimbangan yang matang. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam
pikirannya ia akan mengambil keputusan yang terbaik.
6. Mau Menambah Ilmu Pengetahuan (College Education)
Pendidikan adalah hal yang penting dalam menjalankan kepemimpinan.
Karena ilmu dapat menambah skill sehingga kepemimpinan dapat terarah
dengan baik.
7. Ambisi Untuk Maju (Ambition Drive)
Karena keberhasilan tidak dapat dicapai dengan mudah, gigih dalam
berjuang untuk maju dan pantang untuk berputus asa adalah modal utama
dalam berwirausaha.
8. Pandai Berkomunikasi (Ability to Communicate)
Pandai berkomunikasi berarti pandai mengelola buah pikiran kedalam
bentuk ucapan-ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak
didengar, mampu menarik perhatian orang lain. Komunikasi yang baik,
diikuti dengan perilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan dsangat
membantu seseorang dalam mengembangkan karir masa depannya.
Akhirnya dengan keterampilan berkomunikasi itu seseorang dapat
mencapai puncak karir.

Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan tidak mungkin diraih dengan
begitu saja, tetapi harus melalui beberapa tahapan . Menurut Suryana (2001:38-
39) mengemukakan bahwa untuk menjadi wirausaha atau pengusaha yang sukses
pertama–tama harus memiliki ide atau visi bisnis (busisess vision) kemudian ada
kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang.
Langkah selanjutnya yang sangat penting adalah dengan membuat perencanaan
usaha, pengorgganisasian dan menjalankanya. Berikut dikemukakan beberapa
pengertian keberhasilan usaha menurut para ahli:
Menurut Hari Lubis dikutip Panigoro (2010:42)
“Keberhasilan usaha adalah sebagai suatu prestasi yang berhasil diraih
oleh suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya”.
Untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha berikut ini
terdapat beberapa teori yang mengemukakan beberapa alat ukur dan aspek yang
menjadi alat evaluasinya hal tersebut diantaranya adalah:
Menurut Van Horne (2000:77-774 )
“Keberhasilan usaha dapat dilihat dari kemampulabaan atau profitabilitas,
dapat di ukur dengan 2 tipe yaitu rasioprofitabilitas dalam hubungan
penjualan(sales) dan profitabilitas dalam hubungan dengan investasi”.
Dan salah satu kriteria untuk mencapai keberhasilan usaha adalah dengan
efisiensi, yaitu apabila sudah tercapai tingkat kemampulabaan (profitabilitas) yang
tinggi, menurut Sri Wiludjeng SP (2007:4) menyatakan bahwa:
“Yang di maksud efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan benar (doing the thing right). Efisien dihitung dengan
membandingkan antara input yang dipergunakan dengan output yang
dihasilkan’’ .
Dengan demikian manajer yang efisien adalah manajer yang mampu
meminimumkan penggunaan input untuk mencapai output tertentu sehingga dapat
mencapai kemampulabaan.
Untuk lebih jelasnya berikut di paparkan kemampulabaan menurut Agus
Sartono(2001:130) menyatakan bahwa :
“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan dan total aktiva maupun modal sendiri”.
Sedangkan Murphy and Pack (2000:8) yang menyatakan bahwa “Ciri
wirausaha yang sukses adalah mau kerja keras (Capacity for Hard Work),
bekerjasama dengan orang lain (Getting Things Done With and Through People),
penampilan yang baik (Good Appearance), yakin (Self Confidence), pandai
membuat keputusan (Making Sound Decision), mau menambah ilmu pengetahuan
(College Education), ambisi untuk maju (Ambition Drive), pandai berkomunikasi
(Ability to Communicate).

Menurut BN. Marbun (2000:63) sikap dan perilaku yang harus dimiliki
seorang wirausahawan adalah sebagai berikut .
1. Percaya diri
Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah matang
jasmani dan rohaninya. karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak
tergantung pada orang lain, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi,
obyektif, dan kritis. Dia tidak begitu saja menyerap pendapat orang lain,
tetapi dia mempertimbangkan secara kritis. Emosionalnya boleh dikatakan
sudah stabil, tidak gampang tersinggung dan naik pitam. Juga tingkat
sosialnya tinggi, mau menolong orang lain, dan yang paling tinggi lagi
ialah kedekatannya dengan Khaliq sang pencipta, Allah Swt. Diharapkan
wirausahaan seperti ini betul-betul dapat menjalankan usahanya secara
mandiri, jujur, dan disenangi oleh semua relasinya.
2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil
Orang ini tidak mengutamakan prestise terlebih dulu, prestasi kemudian.
Akan tetapi, ia gandrung pada prestasi baru baru kemudian setelah
berhasil prestisenya akan naik. Anak muda yang selalu memikirkan
prestise lebih dulu dan prestasi kemudian, tidak akan mengalami
kemajuan.
3. Pengambilan Resiko
Watak selalu menyenangi tantangan dalam wirausaha seperti persaingan,
harga turun naik, barang tidak laku, dan sebagainya harus dihadapi dengan
penuh perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, membuat
pertimbangan dari segala macam segi, maka berjalanlah terus dengan tidak
lupa berlindung kepada-Nya.
4. Kepemimpinan
Sifat kepemimpinan memang ada dalam diri masing-masing individu.
Namun sekarang ini, sifat kepemimpinan sudah banyak dipelajari dan
dilatih. Ini tergantung kepada masing-masing individu dalam
menyesuaikan diri dengan organisasi atau orang yang ia pimpin.
5. Keorsinilan
Sifat orsinil ini tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Yang dimaksud
orsinil disini ialah ia tidak mengekor pada orang lain , tetapi memiliki
pendapat sendiri , ada ide yang orsinil, ada kemampuan untuk
melaksanakan sesuatu.
6. Berorientasi ke Masa Depan
Sifat berorientasi ke masa depan ini harus selalu ada dalam setiap
pimpinan usaha agar usahanya dapat terus berlanjut dan dengan seiring
berjalannya waktu produktivitas perusahaan dapat terus meningkat.

Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu
kelompok dalam atau terhadapsesuatu (situasi dan kondisi) lingkungan (alam,
masyarakat, teknologi dan organisasi). Sementara sikap adalah operasionalisasi
dan aktualisasi pendirian. Menurut Talizaduhu Ndrahayang dikutip oleh Yanti
Maemunah (2004:20)Perilaku dalam ilmu jiwa didefinisikan sebagai ”kegiatan
organisme yang dapat diamati oleh organisme lain atau oleh berbagai instrumen
penelitian, yang termasuk dalam perilaku adalah laporan verbal mengenai
pengalaman subjektif yang didasari”. Tingkah laku atau Perilaku seorang individu
terbentuk karena adanya suatu interaksi antara seorang individu dengan
lingkungannya.
Menurut PO Sunarya (2010:33) “Wirausahawan adalah orang yang
mempunyai usaha sendiri. Wirausahawan adalah orang yang berani membuka
kegiatan produktif yang mandiri. Sikap dan Perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat
dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi
pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh
seorang wirausaha agar wirausaha tersebut dapat maju / sukses” .
Menurut Kasmir (2011:28) sikap dan perilaku pengusaha dan seluruh
karyawannya merupakan bagian penting dalam etika wirausaha. Oleh karena itu,
dalam praktiknya sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh pengusaha dan
seluruh karyawan, terutama karyawan di customer service, sales, teller, dan
satpam harus sesuai dengan etika yang berlaku. Sikap dan tingkah laku
menunjukkan kepribadian karyawan suatu perusahaan. Sikap dan perilaku ini
harus diberikan sama mutunya kepada seluruh karyawan tanpa pandang bulu.

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi. Pembagian fungsi –
fungsi manajemen ini tujuannya adalah supaya sistematika urutan pembahasan
lebih teratur, agar analisis pembahasan lebih mudah dan lebih mendalam. Dan
untuk menjadikan pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.
Perlengkapan fungsi–fungsi manajemen diakui oleh para ahli berbeda.
Namun kenyataannya itu tidaklah manjadi permasalahannya terhadap proses
pencapaian tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini
penulis mengambil fungsi–fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Siagian,
yaitu yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
fungsi pengendalian.
a. Fungsi Perencanaan
Keberhasilan suatu perusahaan sangat di tentukan oleh pelaksanaan
manajemen yang baik dalam istilah manajemen tersebut sangatlah membutuhkann
suatu perencanaan. perencanaan adalah tugas manajer dimulai dengan menetapkan
tujuan dan kemudian mengatur strategi, kebijakan, dan metode utnuk
mencapapainya. Dengan perencanaan manajer menetapkan tindakan, cara, waktu,
pelaksana yang akan melaksanakan rencana. Perencanaan membantu perusahaan
meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, Perencanaan tersebut tentu saja
bukan suatu peristiwa tanggal dengan awal dan akhir yang serba jelas.
Perencanaan itu malah merupakan suatu proses yang terus berlanjut yang
mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan–perubahan baik dalam
lingkungan langsung maupun lingkungan kekuatan tidak langsung. Untuk tetap
berada dipuncak suatu perusahaan harus mengevaluasi kendali rencanarencananya dan menetapkan suatu jalan ke masa yang akan datang. Hal ini sesuai
dengan pendapat G.R Terry (2000) yang mengemukakan bahwa:
“Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”
Tanpa adanya perencanaan berarti semua orang yang berada di dalam
suatu organisasi bekerja secara acak dan kurang teratur serta tidak mempunyai
standar yang jelas. Proses awal perencanaan dimulai dari penetapan tujuan
kemudian merici berbagai cara. Teknik dan tujuan yang telah di rumuskan dapat
dicapai sepenuhnya dan semakin jauh pencapaian tujuan dari yang direncanakan
berarti tujuan efektif.
b. Fungsi Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah tahap berikutnya setelah planning. Untuk itu
manajer perlu memperhatikan konsep-konsep organisasi serta wewenangwewenang yang dapat di delegasikan atau tidak. Dari proses pengorganisasian ini
akan di peroleh stuktur organisasi, untuk itu perlu pula dikemukakan bentuk –
bentuk organisasi serta kelebihan dan kelemahan setiap bentuk organisasi. Tugas
pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang yang
berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan
kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu.
Menurut G.R Terry, pengorganisasian adalah (Sri Wiludjeng SP 2007:92)
“Organizing is the establising of efective behavirol relationships among
person so that they may work to gether efficiently and gain personal
satisfaction in doing selected tasks under given environ mental can ditions
for the purpose of achieving some goal or abjective”
“Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan
kelakuan yang efektif antara orang-orang. Sehingga mereka dapat bekerja
sama secara efisien dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam
hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu
guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”
Jadi dalam uraian di atas terjadi suatu proses pembagian kerja yang
kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang
manajer harus dapat menempatkan setiap pekerjaan sesuai dengan kecakapan
yang dimiliki sehingga pencapaian tujuan dapat lebih efektif dan efisian.
c. Fungsi Penggerakan/ Pelaksanaan
Penggerakan merupakan fungsi fludamental atau terpenting dalam
manajemen, sebab perencanaan yang telah di susun dan di organisasikan harus
dilaksanakan secara seksama. Oleh karena itu tugas pimpinan adalah seluruh
potensi yang ada untuk dapat berfungsi menjalankan seluruh kegiatan agar tujuan
dapat tercapai. Ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh G.R Terry,
(Malayu S.P Hasibuan 2000:187) bahwa:
“Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau
bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai
tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”
Pengertian di atas menekankan bahwa perggerakan merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk membimbing, mengarahkan, dan
mengatur segala kegiatan karyawan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan
suatu kegiatan usaha dengan demikian, seorang manajer harus mampu
menggerakan karyawanya dengan cara memberikan motivasi, mengerti akan
hubungan pribadi dan aktifitas kelompok dalam menyelesaikan pekerjaanya.
Dengan sendirinya setiap manajer harus berusaha agar anggota organisasi
menyukai pekerjaaan dengan mau berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan
kemampuan dan keterampilan dengan disiplin yang tinggi sehingga dapat
mencapai efisiensi dan efektifitas kerja didalam fungsi manajemen ini berkaitan
pula dengan penggunaan sumber daya manusia. Oleh karena itu seorang manajer
dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam
usaha mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memberikan motivasi agar
karyawan mau bekerja dengan sukarela sesuai dengan keinginannya. Hal ini
sesuai dengan pendapat Campbell dalam Winardi (2002:4)menyatakan bahwa :
“Motivasi berhubungan dengan (1) pengarahan perilaku, (2) kekuatan
reaksi setelah seseorang karyawan telah memutuskan arah tindakantindakan tertentu, dan (3) persistensi perilaku, atau berapa lama orang yang
bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu”.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang manajer
dapat memanfaaatkan kemampuan pekerjanya dengan cara memotivasi sehingga
para pekerja tersebut mau melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
d. Fungsi Pengendalian
Aktivitas pengendalian merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan
perusahaan akan tercapai. Pengendalian pada hakekatnya merupakan usaha
memberikan petunjuk para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan
rencana. Menurut Harold Kootz, (Umi Narimawati 2003:296) adalah sebagai
berikut:
“Control is the meansurement and corection of the ferformance of
subordinates in order to make sure that enterprice ibjectives and the plans
devised to attain the are accomplised”
“Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan
kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai
tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan”
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan pengendalian di
harapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakan mencapai tujuan
sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan.
Pengendalian menjadi siklus fungsi manajemen lengkap dan membawa organisasi
ke perencanaan. Makin jelas, lengkap dan terkoordinir

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau
mengelola. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen, Koontz,
(Sri Wiludjeng SP 2007: 2) menyatakan pengertian manajemen sebagai berikut:
“Management is the process of designing and maintaining an environment
in which individuals, working together in groups, efficiently accomplish
selected aims’’
“Manajemen adalah proses merancang dan memelihara suatu lingkungan
di mana individu, bekerja bersama di dalam kelompok, yang secara efisien
memenuhi tujuan terpilih”
Sedangkan Musselman, (Sri wiludjeng SP 2007:3) mengatakan bahwa:
“Management is the process of planning, Organizing, directing and
controlling the activities of an enterprise to achieve specific objectives”
“Manajemen adalah proses perencanaan, Pengaturan, mengarahkan dan
mengendalikan aktivitas dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran
khusus”
Menurut Marry Parker Follet, (Sri Wiludjeng SP 2007:3), pengertian manajemen :
“Management is the art of getting thing though people’’
Lebih lanjut James Af Stoner (Sri Wiludjeng SP 2007:3) menyatakan
sebagai berikut:
“Manajement is the process of planning, organizing, leading and
controling the effect of organization members and the use of other
organizational members and use of other organizational gool’’
“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan mencapai
tujuan organisasi tujuan organisasi yang telah di tetapkan”
Dari keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen
mengandung unsur sebagai berikut :
1. Manajemen sebagai proses.
2. Manajemen sebagai seni.
3. Manajemen terdiri dari individu–individu/orang–orang yang melakukan
aktivitas.
4. Manajemen menggunakan berbagai sumber-sumber dan faktor produksi
yang tersedia dengan cara efektif dan efisien.
5. Adanya tujuan yang talah ditetapkan terlebih dahulu.
Manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dengan kata lain satu sama lainya
tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga
akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.David Hunger &
Thomas L.Wheelen (2001:452) dan Paul Hersey dalam Wahjosumidjo (2003,
99)menyatakan yaitu: Kemampuan manajerial adalah kemampuan dalam
menggerakkan sumberdaya agar dapat mencapai tujuannya dengan tepat, yang
terdiri dari keahlian teknis, keahlian manusia dan keahlian konseptual.
1. Keahlian Teknis
Keahlian teknis berkaitan dengan apa yang dilakukan dan bekerja dengan
sesuatu, terdiri dari kemampuan menggunakan teknologi ntuk
mengerjakan tugas-tugas organisasional.
2. Keahlian manusia
Keahlian manusia berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan dengan
bekerja dengan orang terdiri dari kemampuan untuk bekerja dengan orang
lain untuk mencapai sasaran.
3. Keahlian Konseptual
Keahlian konseptual berkaitan dengan mengapa sesuatu dilakukan dengan
cara pandang orang terhadap organisasi secara keseluruhan, terdiri dari
kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan karena
kompleksitas itu dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan

Dalam menjalankan usahanya, seorang manajer dituntut untuk memiliki
kemampuan keterampilan dalam mengelola sumber-sumber yang ada dalam
perusahaanya, terutama kemampuan mengkombinasikan sumber daya manusia
dan alam diwujudkan dengan menjalankan fungsi–fungsi manajemen. Menurut
pendapat yang dikemukakan oleh Winardi (2000:4) menyatakan bahwa:
“Kemampuan manajerial adalah kesanggupan mengambil tindakan–
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang
dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan”
Hampir sama dengan pendapat Winardi, menurut Siagian P. Sondang
(2007:67) bahwa:
“Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengelola usaha
seperti perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan
dan penilaian”.
Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh J.David Hunger &
Thomas L.Wheelen (2001:452) dan Paul Hersey dalam Wahjosumidjo (2003,
99)menyatakan yaitu: Kemampuan manajerial adalah kemampuan dalam
menggerakkan sumberdaya agar dapat mencapai tujuannya dengan tepat, yang
terdiri dari keahlian teknis, keahlian manusia dan keahlian konseptual

Malayu Hasibuan mengemukakan bahwa “Manajemen adalah
serangkaian kegiatan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber daya-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien
untuk suatu tujuan tertentu”.  Menurut Winardi manajemen merupakan
sebuah proses untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber–sumber
lain, dengan kata lain manajemen adalah proses pengelolaan terhadap suatu
organisasi agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.14
Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian anggota
organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut George R. Terry bahwa
manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan
untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan.
Lebih lanjut Indriyo Gitosudarmo menyatakan bahwa proses
manajemen terdiri dari (1) kegiatan perencanaan yang meliputi penentuan
tujuan organisasi, penjabaran tugas/pekerjaan, pembagian tugas, (2) kegiatan
pengarahan, atau menggerakkan anggota organisasi untuk bekerja memutar
roda organisasi, (3) serta kegiatan pengawasan yang berarti memantau hasil
pekerjaan sebagai umpan balik dengan membandingkannya terhadap standar
yang telah ditentukan dalam rencana semula serta kemudian mencoba untuk
menemukan jalan keluar bagi kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Pada prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa
karakteristik sebagai berikut:
a. Ada tujuan yang ingin dicapai
b. Sebagai perpaduan ilmu dan seni c. Merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi
dalam memanfaatkan unsur-unsur nya
d. Ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu organisasi
e. Didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab
f. Mencakup beberapa fungsi
g. Merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Untuk memahami fungsi manajemen dengan baik, maka akan
dijelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
a. Perencanaan
Perencanaan adalah fungsi dasar (fundanmenal) manajemen, karena
organisasi, kepegawaian, dan pengawasan pun harus terlebih dahulu
direncanakan. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar
resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan,
tindakan, dan kebijakan derencanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini
adalah masalah memilih, artinya memilh tujuan, dan cara terbaik untuk
mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif,
perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa
keputusannya.
Menurut George R. Terry perencanaan ialah menetapkan pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang

Perubahan teknologi membuat saling ketergantungan antara pengayaan pekerjaan,
perluasan pekerjaan, kepuasan karyawan dan kinerja karyawan. Dengan adanya pengayaan
pekerjaan dan perluasan pekerjaan membuat karyawan merasa bahwa organisasi tersebut benar
– benar miliknya dan dengan demikian meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan dalam
suatun organisasi didefinisikan dengan perilaku,sikap dan motivasi mereka untuk mencapai
tujuan. Menurut Taylor (dalam Vinjay,2015) terdapat faktor yang menjadi penyebab akan
mempengaruhi kinerja karyawan selama bekerja yaitu kemandirian dalam bekerja, dukungan
organisasi, pelatihan dan keadilan dalam organisasi. Kinerja individu didefinisikan sebagai
perilakuk atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja individu berada
dibawah kendali individu tidak termasuk perilaku yang di batasi oleh lingkungan. Kinrja
individu terdiri dari 4 dimensi yaitu dimensi pertama tugas kinerja mengacu pada kemahiran
karyawan untuk melakukan pekerjaan utamanya, dimensi kedua kontekstual kinerja mengacu
pada perilaku karyawan yang mendukung organisasi, sosial dan lingkungan psikologis pada
tugas pekerjaan utama, dimensi ketiga kinerja adaptif mengacu pada kemampuan seseorang
karyawan dalam beradaptasi dengan perubahan dalam peran kerja atau lingkungan serta
dimensi keempat perilaku kerja kontraproduktif mengacu pada perilaku berbahaya bagi
kesejahteraan organisasi.

Ambidexterity dapat dilihat sebagai hubungan antara eksplorasi dan eksploitasi dan
bagaimana cara organisasi dapat menghadapi tuntutan konflik dari manajemen bisnis saat ini.
Ambidexterity dapat terjadi pada tingkat organisasi, dan juga pada tingkat individu (Mom et
al., 2006). Ambidexterity Individu, dapat didefinisikan sebagai “kemampuan kognitif tingkat
individu untuk menyesuaikan secara fleksibel dalam konteks dinamis dengan pergeseran yang
tepat antara eksplorasi dan eksploitasi” (Good & Michel, 2013, hal.4). Ambidexterityindividu
dengan demikian melibatkan bagaiana cara individu dapat menyeimbangkan antara tugas
eksploratif dan eksploitatif dalam konteks pekerjaan mereka sehari-hari.
Penelitian He and Wong (2004: 483-484) yang mendefinisikan ambidexterity dalam
kaitannya dengan inovasi teknologi: “He dan Wong memperluas konstruksi eksploitasi
eksplorasi untuk mendefinisikan dua dimensi dasar yaitu (1) sebuah inovasi eksploratif untuk
menunjukkan aktivitas yang ditujukan untuk memasuki pasar produk baru, dan (2) dimensi
exploitative innovation untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki posisi
pasar yang ada. Terdapat empat tipe dasar ambidexterity yang memfasilitasi penerapan strategi
pemasaran yang kontradiktif yaitu structural ambidexterity, contextual ambidexterity,
puncuated ambidexterity dan peripatric ambidexterity. Dalam penelitian ini berfokus pada
contextual ambidexterity karena yang ingin dicapai pada penelitian ini berfokus pada
pencapaian karyawan secara individu pada penyelarasan (ekploitasi) dan adaptasi (eksplorasi)
dalam (Prege & Shlegelmich,2009).
Ambidex kontekstual adalah proses atau sistem yang mendorong individu untuk
membagi waktu diantara aktivitas. Oleh karena itu kontektual ambidex
memungkinkan individu di perusahaan untuk secara dinamis dan fleksibel memutuskan
bagaimana membagi waktu antara aktivitas dihargai dan dihargai dari eksploratif dan
eksploitasi (Gibson & Birkinshaw, 2004). Upaya individu dalam mengejar eksploratif dan
eksploitasi dapat dipamerkan di tingkat organisasi tingkat kontekstual kontekstual (Gibson dan
Birkishaw). Pada penelitian ini menekankan pada pengabungan perkembangan IT dan
keseimbangan eksplorasi IT dan eksploitatif IT

Choi (2010) menjelaskan bahwa organisasi hanya berubah dan bertindak melalui
anggotanya, dan perubahan yang berhasil akan bertahan dalam jangka panjang jika hanya
individu mengubah perilaku dalam pekerjaan mereka dengan cara yang tepat. Mereka juga
berpendapat bahwa banyak upaya perubahan yang gagal karena pemimpin perubahan sering
meremehkan peran sentral yang dimainkan individu dalam proses perubahan. Untuk
mendukung gagasan tersebut, para peneliti ini secara empiris menunjukkan bahwa individu
bukanlah penerima perubahan organisasi yang pasif, tetapi aktor yang secara aktif menafsirkan
dan merespons apa yang terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya, beberapa penelitian terbaru
juga menunjukkan bahwa sikap karyawan terhadap Perubahan organisasi mempengaruhi
dukungan perilaku mereka terhadap perubahan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang
memiliki sikap positif terhadap perubahan organisasi lebih cenderung mengubah perilaku
mereka dan memperjuangkan inisiatif perubahan (misalnya Jones, Jimmieson, & Griffiths,
2005; JP Meyer, Srinivas, Lal, & Topolnytsky, 2007). Sebagaimana dibuktikan oleh penelitian
ini, sikap individu terhadap perubahan organisasi berdampak nyata pada implementasi
perubahan dan, oleh karena itu, penting untuk setiap inisiatif perubahan agar berhasil.
Kesiapan individu untuk berubah didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya
bahwa sebuah perubahan dibutuhkan dan bahwa dia memiliki kapasitas untuk perubahan
tersebut.). Ketika menilai kesiapan untuk perubahan, studi penelitian sebelumnya cenderung
hanya berfokus pada satu aspek, seperti persepsi manfaat pribadi dari perubahan (Jones et al.,
2005) atau evaluasi kapasitas organisasi untuk membuat perubahan yang berhasil (Weeks et
al., 2004). Hasil dari,mereka gagal menangkap sifat kesiapan untuk berubah. Mengingat
pentingnya kesiapan untuk perubahan, kita masih memerlukan lebih banyak penelitian yang
menyelidiki bagaimana membinanya dalam organisasi dan dilakukan dengan tindakan yang
secara efektif menangkap sifat dasar kesiapan untuk perubahan.
Demikian pula, Eby dkk. (dalam Choi, 2011)berpendapat bahwa kesiapan individu untuk
perubahan organisasi adalah tentang keyakinan bahwa perubahan tersebut – diperlukan dan
mungkin akan berhasil – (hal 422). Di sisi lain, Jones et al. (2005) juga menekankan
kepercayaan karyawan terhadap manfaat dari perubahan tersebut. Namun demikian, para
periset semua sepakat bahwa kesiapan individu untuk perubahan organisasi melibatkan
evaluasi individu terhadap kapasitas individu dan organisasi untuk membuat perubahan yang
berhasil, kebutuhan akan sebuah perubahan, dan manfaat yang dapat diperoleh organisasi dan
anggotanya dari perubahan (Armenakis et al., 1993; Eby et al., 2000; Holt et al., 2007; Jansen,
2000).
Baru-baru ini, melalui studi pengembangan skala, Holt dkk. (2007) lebih jelas
mendefinisikan konsep ini sebagai konstruksi multifaset dengan empat dimensi: kepercayaan
individu terhadap keampuhan spesifik perubahan, kesesuaian perubahan, dukungan
manajemen terhadap perubahan, dan keuntungan pribadi dari perubahan tersebut. Sejak Holt
dkk. mengusulkan konseptualisasi paling komprehensif tentang konstruk kesiapan untuk
perubahan, definisi kesiapan mereka untuk perubahan digunakan dalam penelitian ini. Dalam
Choi, 2010 Kesiapan individu untuk berubah adalah evaluasi kapasitas individu dan organisasi
untuk membuat perubahan yang berhasil, kebutuhan akan sebuah perubahan, dan manfaat yang
dapat diperoleh organisasi dan anggotanya dari sebuah perubahan dengan indikator yaitu
spesifik keberasilan, ketepatan perubahan, dukungan manajemen untuk perubahan tersebut dan
manfaat ribadi dari perubahan tersebut.
Kesiapan individu untuk perubahan organisasi terletak pada konsep tingkat individu.
Individu di unit yang sama mungkin memiliki kesiapan yang serupa untuk perubahan
organisasi. Namun, kita tidak dapat mengasumsikan kesamaan kesiapan di antara orang-orang
pada tingkat manapun di atas individu.
Berdasarkan uraian di atas kesiapan idividu untuk berubahan didefinisikan sebagai
pelopor kognitif terhadap perilaku penolakan atau dukungan dari usaha perubahan. Adapun
indikator dalam penelitian yaitu menerima perubahan, IT mengubah keberasilan, manfaat
pribadi dan dukungan manajemen.

Psychological empowering leadership merupakan proses pelaksanaan kondisi yang
memungkinkan berbagi kekuasaan dengan karyawan dengan cara mengambarkan secara
signifikan pekerjaan karyawan, menyediakan otonomi pengambilan keputusan yang lebih
besar, mengekspresikan kepercayaan diri dalam hal kemampuan karyawan dan hambatan
dalam kinerja (Zhang & Bartol, 2010). Psychological empowering dikonseptualkan sebagai
keadaan psikologis atau seperagkat kognisi. (Firth, Chen, Kirkman, & Kim, 2014)
mendefinisikan pemberdayaan psikologis sebagai proses peningkatan perasaan keberasilan diri
pada karyawan melalui identifikasi kondisi yang menumbuhkan ketidakberdayaan dan melalui
memindahannya dengan teknik informal yang memberikan informasi keberasilan. (Thomas &
Velthouse, 1990) medefinisikan Psychological empowering leadership adalah keadaan
psikologis yang termanifestasi dalam empat kognisi yaitu makna, kompetensi, menentukan
nasib sendiri dan dampaknya. Secara khusus artinya menyangkut suatu perasaan merasa bahwa
pekerjaan seseorang itu penting secara pribadi. Bersama keempat pemikiran ini
mengungkapkan seseorang berorientasi dimana individu menginginkan dan merasa mampu
membentuk peran dilingkungan kerjanya (Margaryan, Littlejohn, & Vojt, 2011). Pentingnya
pekerjaan dan ini mencerminkan rasa hubungan pribadi dengan pekerjaan (Zhang & Bartol,
2010). Tingkat makna yang tinggi, menurut (Thomas & Velthouse, 1990), menghasilkan
peningkatan komitmen, keterlibatan dan konsentrasi. Kompetensi mengacu pada rasa percaya
diri atau kepercayaan oleh individu bahwa mereka memiliki keahlian dan kemampuan yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka (Rogiest, Segers, & Witteloostuijn, 2018; Zhang&
Bartol, 2010) . Tingkat kompetensi yang tinggi menghasilkan peningkatan rasa percaya diri
yang pada gilirannya mengarah pada usaha dan ketekunan yang lebih tinggi dalam menghadapi
kesulitan (Thomas & Velthouse, 1990). Penentuan nasib sendiri mengacu pada rasa kontrol,
otonomi dan kebebasan memilih untuk memenuhi tugas yang masuk akal dan dilakukan dengan
cara yang sesuai(Oldham & Fried, 2016). Tingkat penentuan nasib sendiri yang tinggi memiliki
efek positif pada tingkat individu dan organisasi yang berdampak pada kepercayaan individu
bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan kerja dan hasil
pekerjaannya. Individu memiliki kemampuan lebih besar untuk mengenali peluang dan lebih
termotivasi (Klerk, 2016).
Berdasarkan uraian diatas kepemimpinan pemberdayaan psikologis adalah pemimpin
yang memberdayakan anggota melalui proses peningkatan perasaan keberasilan diri karyawan.
Adapun indikator dalam penelitian ini meliputi meningkatkan makna kerja, mendorong
partisipasi psikologis dalam pengambilan keputusan, mengekspresikan keyakinan psikologis
akan kinerja tinggi, memberikan otonomi dan memberikan penentuan nasib sendiri.
(Ho, Kong, Lee, & Dubreuil, 2018) menjelaskan bahwa organisasi hanya berubah dan
bertindak melalui anggotanya, dan perubahan yang berhasil akan bertahan dalam jangka
panjang hanya jika individu mengubah perilaku dalam pekerjaan mereka dengan cara yang
tepat. Mereka juga berpendapat bahwa banyak upaya perubahan yang gagal karena pemimpin
perubahan sering meremehkan peran sentral yang dimainkan individu dalam proses perubahan.
Untuk mendukung gagasan tersebut, para peneliti ini secara empiris menunjukkan bahwa
individu bukanlah penerima perubahan organisasi yang pasif, tetapi aktor yang secara aktif
menafsirkan dan merespons apa yang terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya, beberapa
penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa sikap karyawan terhadap Perubahan organisasi
mempengaruhi dukungan perilaku mereka terhadap perubahan sedemikian rupa sehingga
orang-orang yang memiliki sikap positif terhadap perubahan organisasi lebih cenderung
mengubah perilaku mereka dan memperjuangkan inisiatif perubahan (misalnya; (Malhotra &
Hinings, 2015; Rogiest et al., 2018) (Bouckenooghe & Devos, 2008)(Shin, Taylor, & Seo,
2010)(Rogiest, Segers, & van Witteloostuijn, 2018)(Vigoda-Gadot & Beeri, 2012).
Sebagaimana dibuktikan oleh penelitian ini, sikap individu terhadap perubahan organisasi
berdampak nyata pada implementasi perubahan dan, oleh karena itu, penting untuk setiap
inisiatif perubahan agar berhasil.
Kesiapan individu untuk berubah didefinisikan sebagaisejauh mana seseorang percaya
bahwa sebuah perubahan dibutuhkan dan bahwa dia memiliki kapasitas untuk perubahan
tersebut.). Ketika menilai kesiapan untuk perubahan, studi penelitian sebelumnya cenderung
hanya berfokus pada satu aspek, seperti persepsi manfaat pribadi dari perubahan
(Bouckenooghe & Devos, 2008) atau evaluasi kapasitas organisasi untuk membuat perubahan
yang berhasil (Battilana, Dimitriadis, & Gargiulo, 2012). Hasil dari,mereka gagal menangkap
sifat kesiapan untuk berubah. Mengingat pentingnya kesiapan untuk perubahan, kita masih
memerlukan lebih banyak penelitian yang menyelidiki bagaimana membinanya dalam
organisasi dan dilakukan dengan tindakan yang secara efektif menangkap sifat dasar kesiapan
untuk perubahan, kita masih memerlukan lebih banyak penelitian yang menyelidiki bagaimana
membinanya dalam organisasi dan dilakukan dengan tindakan yang secara efektif menangkap
sifat dasar kesiapan untuk perubahan.
Demikian pula, (Choi, 2011) berpendapat bahwa kesiapan individu untuk perubahan
organisasi adalah tentang keyakinan bahwa perubahan tersebut – diperlukan dan mungkin akan
berhasil – (hal 422). Di sisi lain, (Bargeron, Lehn, & Smith, 2015) juga menekankan
kepercayaan karyawan terhadap manfaat dari perubahan tersebut. Namun demikian, para
periset semua sepakat bahwa kesiapan individu untuk perubahan organisasi melibatkan
evaluasi individu terhadap kapasitas individu dan organisasi untuk membuat perubahan yang
berhasil, kebutuhan akan sebuah perubahan, dan manfaat yang dapat diperoleh organisasi dan
anggotanya dari perubahan (Armenakis, Harris, & Mossholder, 2007)(Holt, Armenakis, Harris,
& Field, 2007).
Baru-baru ini, melalui studi pengembangan skala, (An, Qiang, Wen, Jiang, & Xia, 2018)
lebih jelas mendefinisikan konsep ini sebagai konstruksi multifaset dengan empat dimensi:
kepercayaan individu terhadap keampuhan spesifik perubahan, kesesuaian perubahan,
dukungan manajemen terhadap perubahan, dan keuntungan pribadi dari perubahan tersebut.
Sejak Holt dkk. mengusulkan konseptualisasi paling komprehensif tentang konstruk kesiapan
untuk perubahan, definisi kesiapan mereka untuk perubahan digunakan dalam penelitian ini.
Dalam (Choi, 2011) kesiapan individu untuk berubah adalah evaluasi kapasitas individu dan
organisasi untuk membuat perubahan yang berhasil, kebutuhan akan sebuah perubahan, dan
manfaat yang dapat diperoleh organisasi dan anggotanya dari sebuah perubahan dengan
indikator yaitu spesifik keberasilan, ketepatan perubahan, dukungan manajemen untuk
perubahan tersebut dan manfaat ribadi dari perubahan tersebut.
Kesiapan individu untuk perubahan organisasi terletak pada konsep tingkat individu. Individu
di unit yang sama mungkin memiliki kesiapan yang serupa untuk perubahan organisasi. Namun,
kita tidak dapat mengasumsikan kesamaan kesiapan diantara orang-orang pada tingkat manapun
di atas individu.

Individual performance menjadi salah satu tolok ukur organization
performance. Performance disini menyangkut dua area yaitu, kemampuan
beradaptasi dan kemahiran. Menurut Pertusa-Ortega et al., (2020) individual
performance ini telah diteliti dan dipengaruhi oleh variable individual
ambidexterity, namun belum dilihat sejauh mana hubungan dan apakah hubungan
ini bersifat positif atau negative.

Diketahui bahwa ambidexterity dapat dicapai melalui baik sarana struktural
dan kontekstual dan ambidexterity kontekstual melibatkan lingkungan yang
memberikan kelonggaran, disiplin, dukungan dan kepercayaan, tetapi bagaimana
ini beroperasi melalui proses formal yang menjadi ciri organisasi belum dapat
diketahui. Sistem HRM, khususnya yang dicirikan sebagai kinerja tinggi atau
sistem kerja keterlibatan tinggi (HPWS atau HIWS), adalah anteseden untuk
ambidexterity kontekstual (Patel et al., 2013).
Sistem HRM berbasis komitmen dapat secara langsung meningkatkan
kinerja organisasi dengan menghemat biaya manajemen dan memungkinkan
penyelesaian masalah yang cepat. Model HIWS memiliki sejumlah kekuatan
khusus. Ini berfokus pada pengalaman pekerja daripada penghitungan preskriptif
dan tidak terverifikasi dari praktik manajemen, dan memungkinkan jalur sikap dan
kognitif untuk kinerja karyawan dan organisasi. HIWS mencakup praktik yang
menekankan pada kekuasaan (P) (otonomi) untuk membuat keputusan dalam
pekerjaan seseorang; informasi (I), termasuk aliran ke atas dan ke bawah; imbalan
(R); dan pengetahuan (K), biasanya dalam bentuk pelatihan dan pengembangan
(Plimmer et al., 2017).

Ambidexterity dipandang sebagai kemampuan dinamis untuk beradaptasi
dengan lanskap kompetitif dengan melakukan proses kegiatan eksplorasi
pengembangan unit bisnis baru dan kegiatan eksploitasi dengan melihat proses,
struktur organisasi, dan budaya organisasi yang mendukung proses pencapaian
(Salas Vallina et al., 2019)
Kemampuan untuk menemukan keseimbangan yang relevan antara
eksplorasi dan praktik eksploitasi didefisinikan sebagai ambidexterity (O’Reilly &
Tushman, 2013; Souza & Takahashi, 2019). Penelitian dari Soares et al., (2018),
memperlihatkan bahwa dengan melaksanakan strategi ambidexterity, maka
sebanyak 79 institusi pendidikan tinggi dapat meningkatkan 20.6% jumlah siswa.
Konsep ambidexterity didasarkan pada asumsi bahwa organisasi harus mengejar
tujuan eksplorasi dan eksploitasi yang saling melengkapi namun kontradiktif
(Papachroni & Heracleous, 2020).
Salas Vallina et al., (2019) mendefinisikan ambidexterity sebagai kapasitas
organisasi untuk menjaga keselarasan dan kemampuan beradaptasi dengan tuntutan
perubahan. Proses ini memungkinkan individu melakukan aktivitas eksplorasi dan
exploitasi pada ranah meta level, yang menembus semua fungsi dan level dalam
sebuah unit yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Kobarg et al., (2017) mengikuti studi
sebelumnya dengan asumsi bahwa untuk menjadi sukses individu dapat
menunjukkan kemampuan ambidexterity dengan memenuhi target yang diarahkan
pada efisiensi dan inovasi. Dalam hal ini karyawan harus menyeimbangkan
aktivitas eksploitasi dan eksplorasi mereka untuk mendapatkan hasil kinerja tinggi.
Berkaitan dengan kinerja, Camilleri, (2021) menyebutkan bahwa evaluasi
kinerja dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Sistem penilaian yang
digerakkan secara internal lebih menekankan pada evaluasi diri dan kegiatan
pengaturan diri sedangkan kerangka kerja evaluatif didorong secara eksternal
mungkin melibatkan wawancara penilaian yang menilai kualitas kinerja karyawan
dalam kaitannya dengan kriteria yang ditetapkan kembali.
Penelitian diatas selaras dengan penelitian dari Kang & Kim, (2019)
menyebutkan bahwa kinerja memiliki beberapa model pengukuran yaitu
proficiency, adaptability, atau proactivity. Dalam kondisi operasional organisasi,
ada banyak aktifitas yang tidak dapat dinilai, karena membutuhkan kemampuan
kreatif, proaktif, fleksibel, swakelola, inovatif untuk memecahkan masalah baru,
kompleks, ambigu, atau multi-variatif yang biasanya tidak memiliki jawaban yang
sederhana atau benar, guna menghadapi pasar bisnis yang dinamis. Dalam studi
yang dilakukan Kang & Kim, (2019) disebutkan agar berhasil, karyawan harus menyeimbangkan tuntutan eksploitasi dan eksploratif dari aktivitas mereka dengan
demikian, ambidexterity dan kinerja individu terkait secara positif.
Ambidexterity dalam kinerja individu akan memberikan kesesuaian yang
saling melengkapi untuk kemampuan operasional (yaitu, kemahiran) dan dinamis
(yaitu, kemampuan beradaptasi dan proaktivitas). Pekerjaan eksploitasi akan
berdampak positif pada kemampuan operasional, dan dampaknya akan meningkat
secara bersamaan sementara ketidaksesuaian konvergen meningkat. Pekerjaan
eksplorasi akan berdampak positif pada dinamika kemampuan, dan dampaknya
akan meningkat secara bersamaan sementara ketidaksesuaian divergen meningkat.

Menurut Kotler dan Armstrong (2016: 47) Bauran pemasaran mencakup
empat hal pokok dan dapat dikontrol oleh perusahaan yang meliputi:
a) Produk
Produk dalam prespektif pemasaran adalah segala sesuatu yang
dapat ditawar kepada pasar untuk diperhatikan (attention), dimiliki
(acquisition), digunakan (use), atau dikonsumsi (consumtion), dan dapat
memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pasar.
Berdasarkan definisi terebut, maka yang tergolong dalam pengertian produk
antara lain; objek secara fisik (sepeda motor, mobil,pasta gigi, mebel,
elektronik, dll), jasa (rumah sakit, kepolisian, Telkom, konsultan, hotel, dll),
tempat (taman rekreasi, tempat parkir, gedung pertunjukan,dll), organisasi
(organisasi politik, LSM,organisasi kampus,yayasan, dll), ide (pemikiran
dan konsep). (Latief Abdul 2018)
Beberapa keputusan penting yang terkait dengan variabel produk adalah
sebagai berikut:
1. Jenis atau klasifikasi produk yang bagaimana yang harus dipilih oleh
oleh perusahaan untuk diproduksi?
2. Atribut apa saja yang dapat dilekatkan pada subuah produk?
3. Bagaimana cara mengembangkan sebuah produk?
4. Bagaimana siklus kehidupan (life cycle) dari sebuah produk dan strategi
pemasarannya? (Latief Abdul 2018)
b) Harga
Menurut Kotler dan Amstrong (2011) dalam Latief Abdul (2018),
pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk
atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaatmanfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut”.
Kotler dan Keller (2009) dalam Latief Abdul (2018), menyatakan
bahwa harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang
menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya.
Menurut Kotler dan Keller (2009), ada lima tujuan utama dalam
menetapkan harga, yaitu:
1. Kemampuan bertahan
Perusahaan mengejar kemapuan bertahan sebagai tujuan utama
mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaiangan ketat,
atau keinginan konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya
variabel lain dan biaya tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis
2. Laba saat ini maksimum
Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan
memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan
dan biaya yang berasosiasi dengan harga relatif dan memilih harga yang
menghasilkan laba saat ini, arus kas atau tingkat pengembalian atas
investasi maksimum
3. Pangsa Pasar Maksimum
Perusahaan Percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, baiay
unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi.
Perusahaan menetapkan harga terendah mengasumsikan pasar sensitif
terhadap harga.
4. Market Skimming Pricing
Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga
tinggi untuk memaksimalkan memerah di pasar dimana pada mulanya
harga ditetapkan tinggi dan secara perlahan turun seiring waktu.
5. Kepemimpinan kualitas produk
Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” produk
atau jasa yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan,
selera dan status yang tinggi denga harga yang cukup tinggi agar tidak
berada diluar jangkauan konsumen, (Latief Abdul, 2018)
c) Tempat
Lokasi dikatakan sebagai keputusan yang dibuat perusahaan
berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Lupiyoadi
(2013) dalam Latief Abdul, (2018). Sedangkan menurut Tjiptono (2006)
dalam Latief Abdul, (2018), place adalah keputusan distribusi yang
menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial.
Menurut Tjiptono dalam Syardiansah (2017), ada beberapa
pertimbangan dalam menentukan pemilihan lokasi, di antaranya:
1. Akses, yaitu kemudahan untuk menjangkau, misalnya lokasi yang
dilalui mudah dijangkau sarana/transportasi umum.
2. Visiabilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas
dari jarak pandang normal.
3. Lalu lintas (Trafic) menyangkut dua pertimbangan utama berikut:
a. Banyaknya orang yang lalu lalang dapat memberikan peluang
besar terhadap terjadinya impulse buying, yaitu keputusan
pembelian yang terjadi secara spontan, tanpa perencanaan, dan
tanpa melalui usaha-usaha khusus.
b. Kemacetan dan kepadatan lalulintas bisa menjadi hambatan.
d) Promosi
Promosi menurut Alma dalam Syardiansah (2017) merupakan suatu
bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
mempengaruhi, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan
produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Promosi merupakan salah satu
variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh
perusahaan dalam memasarkan produk jasa (Lupiyoadi, 2013) dalam Latief
Abdul, (2018).
Menurut Kotler (1997), promotion tools didefinisikan sebagai berikut:
1. Advertising (Periklanan)
Suatu promosi barang atau jasa yang sifatnya non personal
dilakukan oleh sponsor yang diketahui.
2. Personal selling (Penjualan perorangan)
Penjualan perorangan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang
mencoba dan membujuk untuk melakukan penjualan sekaligus.
3. Sales promotion (Promosi penjualan)
Suatu kegiatan yang dimaksud untuk membantu mendapatkan
konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan
4. Public relation (Publisitas)
Suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung dimana produk
atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi

Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur
utama, yaitu:
a) Segmentasi pasar
Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk
kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen
konsumen ini memiliki karekteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran
sendiri.
b) Target Pemasaran
Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang
akan dimasuki dan perusahaan melakukan segmentasi pasar, kemudian memilih
satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial dan menguntungkan,
serta mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus
untuk segmen-segmen yang dipilih tersebut.
c) Positioning
Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan position ini adalah untuk
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada
dipasar kedalam benak konsumen serta dndakan membangun dan
mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dan produk didalam pasar

Tujuan pemasaran adalah untuk menciptakan nilai dengan cara menawarkan
solusi-solusi yang unggul, menghemat usaha dan waktu pencarian yang dilakukan
pembeli, serta usaha yang digunakan untuk bertransaksi dan juga menyediakan
standar kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya itu tetapi
juga menjelaskan bahwa pemasaran merupakan suatu proses kegiatan usaha untuk
melaksanakan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemenuhan
kebutuhan konsumen yang akan dipuaskan, pembuatan produk untuk dijual,
penentuan harga yang sesuai setandar, penentuan dengan cara-cara promosi dan
penyaluran distribusi yang tepat

Lumpkin dan Dess (1996) dalam Ranto (2016), mengemukakan
indikator untuk mengukur karakteristik kewirausahaan, diantaranya:
1. Keinovatifan (innovativeness), yaitu kencenderungan untuk terlibat
dalam kreativitas dan eksperimen melalui pengenalan produk atau jasa
baru serta kepemimpinan teknologi melalui riset dan pengembangan
dalam proses proses baru.
2. Pengambilan resiko (risk taking), yaitu pengambilan tindakan tegas
dengan mengeksplorasi hal yang tidak diketahui, meminjam dalam
jumlah besar, dan/ atau mengalokasi sumber daya yang signifikan untuk
usaha di lingkungan yang tidak pasti.
3. Keaktifan (proactiveness), yaitu sebuah pencarian peluang, perspektif
memandang ke depan yang ditandai dengan pengenalan produk baru
atau jasa baru lebih dulu dalam persaingan dan bertindak dalam
mengantisipasi permintaan masa mendatang.

Wirausaha merupakan salah satu yang mendukung maju atau
mundurnya perekonomian sebuah negara. Semakin maju sebuah negara,
maka semakin tinggi kesadaran berwirausaha. Menurut Buchari Alma
(2013: 24), “Wirausahawan adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi
yang sudah ada dengan memperkenalkan barang atau jasa baru, dengan
menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru.”
Wirausaha merupakan mereka yang mempunyai keberanian sehingga
mampu untuk mendobrak sistem ekonomi guna mencapai kehidupan yang
lebih baik dengan memperkenalkan barang atau jasa serta bahan baku baru.
Sementara menurut Suryana (2014: 6), wirausahawan merupakan
orang yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan
mengembangkan ide-ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan
peluang (Opportunity) dan perbaikan (Preparation) hidup. Sumber daya
yang diolah dengan kreatif dan inovatif lebih mudah dalam menemukan
peluang usaha. Seseorang yang berwirausaha harus mampu melihat
kesempatan dan peluang bisnis, sehingga usaha yang dijalankan sesuai
dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Tidak hanya mampu melihat
kesempatan bisnis, namun harus dapat mengumpulkan data yang cukup
untuk memperkirakan kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan usahanya.
Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan
wirausaha adalah orang yang mampu melihat peluang dan mengembangkan
ide-ide yang kreatif dan inovatif kemudian mewujudkannya untuk mencapai
kesuksesan. Berdasarkan pemaparan teori karakteristik dan wirausaha,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik wirausaha adalah ciri
khas seseorang yang dituangkan dalam perbuatan atau tingkah laku yang
mengarah pada sifat-sifat yang dimiliki wirausaha menciptakan nilai
tambah melalui pematangan ide-idenya dan menyatukan sumber daya yang
dimilikinya.

Setiap individu memiliki berbagai karakteristik di dalam dirinya
yang menjadi ciri khas untuk membedakan antara individu satu dengan yang
lain. Karakteristik berasal dari kata karakter, sebagaimana yang dijelaskan
oleh Yuyus Suryana (2013) mengemukakan bahwa akar kata karakter dapat
dilihat dari kata Latin kharakter, kharessein, dan Kharax, yang maknanya
tools for making, to engrave, dan pointed shake. Kata ini mulai banyak
digunakan (kembali) dalam bahasa Perancis caractere pada abad ke14 dan
kemudian masuk dalam bahas Inggris menjadi character, sebelum akhirnya
menjadi bahasa Indonesia karakter. Karekter mengandung pengertian (1)
suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga membuatnya
menarik dan atraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) seseorang yang
memiliki kepribadian yang eksentrik.
Menurut kamus Poerwardarminta (Yuyus Suryana, 2014: 50),
karakteristik diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak
atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain.
Ibaratnya sebuah huruf dalam alfabet yang tidak pernah sama antara yang
satu dan yang lain, demikian juga dengan karakteristik orang yang dapat
dibedakan satu dengan yang lainnya.Dengan kata lain, setiap manusia pasti
memiliki karakteristik yang berbeda yang membedakan antara yang satu
dengan yang lain.
Kinerja pemasaran yang baik dapat dicapai bila perusahaan
bergantung pada dua kapabilitas yaitu orientasi pasar dan orientasi
kewirausahaan serta bagaimana kapabilitas ini berkaitan dengan kinerja
pemasaran suatu perusahaan (Wahyu Purnomo Aji,2014). Karakteristik
seseorang bergantung pada kekuatan dari luar (eksogen). Jadi, karakteristik
individu dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan.Karakteristik dapat
diubah dan dididik. Karakteristik merupakan cara berpikir dan berperilaku
yang menjadi ciri khas setiap orang untuk hidup dan bekerja sama, baik
dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan
pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik adalah
sifat khas seseorang yang membedakannya seseorang dan dituangkan dalam
perbuatan atau tingkah laku dengan orang lain akibat pengaruh bawaan dan
lingkungan

Menurut Muhardi (20017:41) adapun factor-faktor yang mempengaruhi daya
saing adalah:
a) Lokasi
Memperhatikan lokasi usaha sangat penting untuk kemudahan pembeli
dan menjadi faktor utama bagi kelangsungan usaha. Lokasi usaha yang
strategis menarik perhatian pembeli. Letak atau lokasi menjadi sangat penting
untuk memenuhi kemudahan pelanggan dalam berkunjung, konsumen tentu
mencari jarak tempuh terpendek. Walau tidak menutup kemungkinan
konsumen dari jarak jauh juga membeli, tapi persentasenya kecil.
b) Harga
Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas
manfaat-manfaat mmiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga
menentukan apakah sebuah supermarket, minimarket, atau swalayan banyak
dikunjungi konsumen atau tidak. Faktor harga juga berpengaruh pada seorang
pembeli untuk mengambil keputusan. Harga juga berhubungan dengan diskon,
pemberian kupon berhadiah, dan kebijakan penjualan. Bagi pelangggan yang
sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena
mereka mendapatkan value for money yang tinggi
c) Pelayanan
Program pelayanan / service seringkali menjadi pokok pemikiran
pertama seorang pengelola supermarket/minimarket. Pelayanan melalui
produk berarti konsumen dilayani sepenuhnya melalui persediaan produk
yang ada, produk yang bermutu. Pelayanan melalui kemampuan fisik lebih
mengacu kepada kenyamanan peralatan (trolley atau keranjang belanja),
tempat parkir yang nyaman, penerangan ruangan yang baik, juga keramahan
dari karyawan.
d) Mutu atau kualitas
Keyakinan untuk memenangkan persaingan pasar sangat ditentukan oleh
kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Berkenaan dengan kualitas
produk, Muhardi dalam bukunya Strategi Operasi Untuk Keunggulan
Bersaing mengutip pendapat Adam dan Ebert yang menyatakan: “product
quality is the appropriateness of design specifications to function and use as
well as the degree to which the product conforms to the design specifications”.
Kualitas produk ditunjukkan oleh kesesuaian spesifikasi desain dengan fungsi
atau kegunaan produk itu sendiri, dan juga kesesuaian produk dengan
spesifikasi desainnya. Jadi suatu perusahaan memiliki daya saing apabila
perusahaan itu menghasilkan produk yang berkualitas dalam arti sesuai
dengan kebutuhan pasarnya.
e) Promosi
Semakin sering suatu supermarket/swalayan melakukan promosi,
semakin banyak pengunjung dalam memenuhi kebutuhannya. Promosi bisa
dilakukan melalui berbagai iklan baik di media cetak, elektronik, maupun
media lain. Promosi penjualan terdiri dari insentif jangka pendek untuk
mendorong pembelanjaan atau penjualan produk atau jasa, yang mana
promosi penjualan ini mencakup suatu variasi yang luas dari alat-alat promosi
yang didesain untuk merangsang respons pasar yang lebih cepat, atau yang
lebih kuat.
4) Manfaat Peningkatan Daya Saing
Dalam lingkungan persaingan yang semakin kompetitif dan adanya
situasi pasar yang dinamis, maka setiap perusahaan tidak mungkin lagi
untuk menghindari persaingan, tetapi yang harus dilakukan adalah
menghadapi tingkat persaingan tersebut dengan cara yang sebaik baiknya.
Sebaik-baiknya disini diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara
optimal dan berkesinambungan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik
dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan
nilai unggul dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
Hartanty dan Ratnawati (2013), mengemukakan tiga indikator untuk mengetahui
apakah sebuah perusahaan memiliki keunggulan bersaing, yaitu:
1. Keunikan produk, yaitu keunikan yang dimiliki oleh produk yang
dihasilkan Perusahaan sehingga membedakan dari produk pesaing atau
produk umum dipasaran.
2. Kualitas produk, yaitu kualitas dari produk yang berhasil diciptakan oleh
perusahaan.
3. Harga bersaing, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk
dengan harga yang mampu bersaing dipasaran.

Daya saing merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku
usaha/ekonomi agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya (Sulistiyani et al.,
2020). Daya saing berhubungan dengan bagaimana efektivitas suatu organisasi di
pasar persaingan, dibandingkan dengan organisasi lainnya yang menawarkan
produk atau jasa-jasa yang sama atau sejenis. Perusahaan-perusahaan yang mampu
menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas baik adalah perusahaan yang
efektif dalam arti akan mampu bersaing.Perusahaan yang tidak mempunyai daya
saing akan ditinggalkan oleh pasar. Karena tidak memiliki daya saing berarti tidak
memiliki keunggulan, dan tidak unggul berarti tidak ada alasan bagi suatu
perusahaan untuk tetap survive di dalam pasar persaingan untuk jangka panjang.
Persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Terdapat
dua sisi yang ditimbulkan oleh persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong
perusahaan-perusahaan untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan
produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan
dianggapnya sebagai peluang yang memotivasi. Sedangkan sisi lainnya adalah
kegagalan karena akan memperlemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis,
takut akan persaingan dan tidak mampu menghasilkan produk-produk yang
berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi perusahaannya.

Salah satu kelebihan perusahaan ambidextrous adalah mereka dapat bertahan pada
lingkungan yang dinamik atau berubah-ubah (March, 1991). Hal ini terlihat bahwa lingkungan
yang dinamik menyeimbangkan hubungan antara organizational ambidexterity dan performa
perusahaan (Uotila et.al 2009). Jansen et. al (2006) mengatakan bahwa lingkungan yang
dinamik memiliki ciri atau karakter pada perubahan di teknologi, kemauan pembeli yang
bervariasi, dan fluktuasi pada permintaan produk atau penambahan material.
Beberapa penulis menemukan bahwa perubahan terjadi karena keinginan pembeli dan
fluktuasi permintaan produk selama resesi atau krisis (Deleersnyder, 2003; Lamey et.al, 2007).
Perubahaan pada keinginan pembeli untuk membuat pasar baru terbuka, membutuhkan
teknologi baru atau keuntungan persaingan baru. Masa krisis diartikan sebagai waktu untuk
meningkatkan lingkungan dinamik.
Lingkungan yang kompetitif memiliki ciri dengan tekanan tinggi untuk efisiensi yang
lebih tinggi dan harga yang lebih rendah sehingga mengarah pada penghasilan yang lebih ketat
dan kurangnya kinerja organisasi (Jansen et.al 2006). Claessens et.al (2009) berkata bahwa
selama resesi, konsumen mengalami kekurangan pendapatan pribadi. Akibatnya, konsumen
memaksa diri menjadi sensitif pada harga dalam kontraksi ekonomi (Lamey et.al, 2007)
Pearson & Clair (1998) mengatakan bahwa krisis umumnya didefinisikan sebagai
situasi ambigu yang merupakan ancaman besar bagi kelangsungan hidup organisasi, yang
penyebab dan dampaknya tidak diketahui (Dutton, 1986), yang hanya ada sedikit waktu untuk
merespon (Hermann, 1963), dan memerlukan keputusan yang akan menghasilkan perubahan
menjadi lebih baik atau lebih buruk (Marcus dan Goodman, 1991).
Di antara krisis lainnya – peristiwa politik, bencana alam, bencana teknologi, dan krisis
tingkat perusahaan, krisis ekonomi merupakan masalah besar karena ancaman terhadap
kelangsungan hidup organisasi. Krisis ini memanifestasikan dirinya dalam banyak indikator
makroekonomi seperti penurunan produk domestik bruto (PDB) riil, tingkat inflasi dan
pengangguran yang tinggi, pasar keuangan yang bergejolak, serta mata uang yang tidak stabil.
Beberapa peneliti berulang kali mengatakan bahwa perubahan lingkungan
mempengaruhi kegiatan organisasi. Perusahaan dalam kondisi krisis ekonomi lebih fokus pada
hasil jangka pendek dan dapat dilihat melalui kegiatan eksploitasi dibandingkan kegiatan
eksploratif yang berhubungan dengan ketidakpastian tertentu mengenai biaya dan manfaat di
masa depan.
Dampak krisis ekonomi yang terjadi pada organisasi meningkatkan dorongan menuju
eksploitasi. Hal ini disebabkan perusahaan menghadapi perkembangan pasar yang sulit
diprediksi dan merasa sulit menentukan tingkat investasi yang sesuai untuk menghadapi
ancaman ekonomi di masa depan. Sehingga fokus pada eksploitasi meningkatkan kesempatan
untuk tetap menguntungkan dalam kondisi kelangkaan ekonomi, yang sering dianalogikan
sebagai penurunan omset penjualan atau keuangan yang tidak stabil. Dalam kondisi ini,
perusahaan cenderung meningkatkan komitmen sumber daya mereka untuk memanfaatkan
kemampuan yang ada (Staw et al., 1981, Cameron et al., 1987).
Krisis ekonomi juga dapat mengintensifkan fokus pada eksplorasi. Faktanya, periode
krisis ekonomi tiba-tiba dapat mengubah kondisi lingkungan organisasi yang ada,
mengubahnya secara mendasar (Pearson & Clair, 1998). Pergeseran tak terduga ini mungkin
membuat kemampuan organisasi sebelumnya tidak berguna. Akibatnya, beberapa ilmuwan
seperti Sanchez (1995) dan Harrigan, (1985) berpendapat bahwa kemampuan organisasi yang
fleksibel merespon perubahan lingkungan dan mempertahankan keunggulan kompetitif lebih
baik.
Hubungan positif antara kemampuan fleksibel dan aktivitas eksploratif perusahaan
selama krisis ekonomi (Gilbert, 2006) mencerminkan dasar-dasar pembelajaran organisasi
(Lant & Mezias, 1992). Setiap krisis tidak terduga dan unik, organisasi tidak dapat belajar
menanganinya terlebih dahulu. Akibatnya, kesuksesan dan kesalahan memberikan informasi
dan pengalaman baru, yang merupakan dasar untuk belajar (Maret, Sproull, & Tamuz, 1991).
Eksplorasi memberi perusahaan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan
kemampuan yang menunjukkan nilai ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungan pasar yang berubah ketika krisis ekonomi.
Penelitian telah mengajarkan bahwa selain mencapai efisiensi yang lebih tinggi,
organisasi juga harus mencari inovasi yang terbuka atau bebas dan terputus-putus yang dapat
mengubah persaingan dalam industri. Organisasi dapat memenuhi tantangan lingkungan
persaingan yang semakin kompleks dengan menggabungkan eksploitasi dan eksplorasi.
Eksploitasi mengacu dengan memanfaatkan kemampuan yang ada melalui kegiatan seperti
‘penyempurnaan, efisiensi, seleksi, dan implementasi’, sementara eksplorasi mengacu pada
upaya untuk menciptakan kemampuan masa depan melalui ‘pencarian, variasi, eksperimen, dan
penemuan’ (March, 1991:71).
Selain itu, strategi eksploitasi berfokus pada efisiensi produk dan layanan yang ada,
sementara eksplorasi bertujuan untuk mengembangkan produk dan layanan untuk pasar baru.
Meskipun kegiatan ini mungkin saling berhubungan, mereka memerlukan proses, struktur,
strategi, dan budaya organisasi yang mendasarinya yang berbeda-beda.

Beberapa literatur menemukan bahwa organizational ambidexterity berhubungan
dengan kinerja perusahaan. March (1991) berkata bahwa implikasi performa mengejar
eksplorasi dan eksploitasi. Beberapa peneliti sependapat dengan March (1991) dengan mellihat
situasi yang sedang terjadi di perusahaan. Jansen et al. (2006) mengindikasi bahwa
menggunakan inovasi eksplorasi lebih efektif dalam lingkungan yang dinamik dan
menggunakan inovasi eksploitasi lebih menguntungkan di lingkungan kompetetif.
Menguc & Auh (2008) menemukan bahwa ambidexterity tidak mempunyai efek negatif
dalam kinerja perusahaan baik dari perusahaan bersifat agresif atau defensif. Namun, mereka
menemukan bahwa eksplorasi mempunyai efek positif lebih besar dibandingkan eksploitasi.
Bradach (1997) menemukan bahwa stimulus pada penggunaan struktur yang berbeda dapat
mempengaruhi ikatan performa antara perusahaan dan produknya.
Probst & Raisch (2005) menganalisa crisis cooperation menemukan bahwa perusahaan
harus menyeimbangkan antara pertumbuhan dan perubahaan perusahaan untuk mencapai
kesuksesan. Gibson & Birkinshaw (2004) menemukan bahwa ambidexterity menghubungkan
hubungan antara konteks dan kinerja perusahaan. Konteks yang dikarakteristikan oleh
kombinasi kelenturan, disiplin, dukungan, dan fasilitas yang dipercaya pada contextual
ambidexterity.
Lubatkin et.al (2006) menyarankan bahwa join pursuit pada orientasi eksplorasi dan
eksploitasi berefek pada performa perusahaan. Morgan dan Berthon (2008) menemukan bahwa
strategi inovasi eksploitasi dan eksplorasi secara positif berhubungan pada kinerja perusahaan
dan perusahaan yang menggunakan ambidexterity positif berhubungan dengan kinerja bisnis.
Lee dan MacMillan (2008) menemukan bahwa menyebarkan prosedural dan koordinatif
knowledge-sharing (struktur ambidexterity) secara positif dan signifikan berhubungan dengan
kinerja subsidi dengan studi pada chaebol Korea. Semakin tinggi kinerja organizational
ambidexterity, maka performa perusahaan semakin besa