Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dibutuhkan suatu
strategi nasional yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif.
Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai
berikut:
a. Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada
dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman
manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: 1)
pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, 2)
pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, 3)
perlindungan nasabah, 4) ketrampilan mengelola keuangan.
b. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan
dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik
secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: 1) subsidi dan bantuan
sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan UMKM.
c. Pemetaan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk
menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan
normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif
yang dilakukan di pilar ini meliputi: 1) peningkatan kapasitas (melalui
penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), 2) sistem jaminan alternatif (lebih
sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), 3) penyediaan layanan
kredit yang lebih sederhana, 4) identifikasi nasabah potensial.
d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun
Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan.
Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: 1) Kebijakan
mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 2) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 3) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian secara proporsional, 4) menyusun peraturan mekanisme
penyaluran dana bantuan melalui perbankan, 5) memperkuat landasan hukum
untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, 6) menyusun
kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah
kebijakan secara berkelanjutan.
e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di
masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan
memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini
meliputi: 1) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga
keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk
mengatasi masalah informasi yang asimetris, 2) peningkatan kerjasama antar
lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, 3) eksplorasi berbagai
kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan
tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
f. Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa
aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan
produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada
pada pilar ini meliputi: 1) transparansi produk, 2) penanganan keluhan
nasabah, 3) mediasi, 4) edukasi konsumen. Keeenam pilar tersebut
selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan
dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan
Kementerian terkait.

.
Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan
kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada
masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk
mengakses layanan keuangan. Pengelompokan ini meliputi:
a. Miskin Berpendapatan Terendah.
Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau
tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini
mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan
sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program
pemberdayaan masyarakat.
b. Miskin Bekerja.
Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di
dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang
kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan
perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk
memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan
pendapatan.
c. Bukan Miskin.
Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria
untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan
miskin bekerja.
d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional.
TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses
yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana
untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke
rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.TKI
umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di
daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses
yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka
selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).
e. Perempuan.
Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara lakilaki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap
jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan
keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di
Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat
membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh
kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam
hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi
pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf
tertentu juga memiliki asuransi harta benda.
f. Penduduk daerah terpencil.
Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan
sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari
sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar
64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan
kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya
bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus
kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa
keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk
memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar
perdesaan dan perkotaan).

Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.
Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem
keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan
terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
Tujuan keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai
berikut:
a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar
pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan
dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan
kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan
keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas
bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus
lebih besar kepada penduduk miskin.
b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua
kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui
serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan
keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih
aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang
miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah
geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut
akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa
keuangan.
e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga
keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan
kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan
keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting
khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya
transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar
layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu
ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif.
Keuangan inklusi diawali dengan keuangan eksklusif dengan hampir 3 miliar
orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap
lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah adalah konsep yang rumit
dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan
Whyley, 1999). Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah
sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh
akses terhadap system keuangan formal. Keuangan eksklusif merupakan sebuah
proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan
jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan
mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam
masyarakat di tempat mereka berada ( European Commision, 2008). Carbo dkk
(2005) juga mendefinisikan keuangan eksklusif sebagai ketidakmampuan
beberapa kelompok masyarakat dalam mengakses system keuangan. Berbagai
penelitian mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan
ekslusif.
Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi
masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar
dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda
dengan Sanjaya, (Radyati, 2012), keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana
semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas
dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta
menjunjung harga diri dan kehormatan.
Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial
Inclusion sebagai “The proportion of individuals and firms that use financial
service has become a subject of considerable interest among policy makers,
researchers and other stakeholders.’’ Keuangan inklusif ialah suatu keadaan
dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta
meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses
keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya terjangkau. Sedangkan
Bank Dunia (2015) mengartikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap
anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya
terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan
keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk
menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko.
Menurut Bank Dunia (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusif dan akses
terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda.
Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang
menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan
beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening
tabungan, kredit, asuransi, dana pension, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga
berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan
layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan
keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan
jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak
menggunakan layanan jasa tertentu. Sementara itu juga masih banyak masyarakat
lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau,
tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan
regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya.
Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif
menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan
sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa
keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain:
a. Bagi Masyarakat, seperti: 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang
yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke system
ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa
keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf
kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan
layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu perubahan perilaku
pengelolaan keuangan, 5) membantu pemupukan asset.
b. Bagi Pemerintah, seperti: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan
pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3)
efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
c. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti: 1) membantu
menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit, 2) membantu penurunan resiko
sistematik.

Klasifikasi FinTech berdasarkan laporan Annual Member Survey 2019/2020
oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH, 2019:8-9) mencakup empat model
bisnis utama:
a. Pembayaran Digital
Menurut PBI No. 18/40/ PBI/2016 melingkupi e-Money, dompet digital (eWallet), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (remittance), payment
gateway, solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran
(payment agent network), pembayaran tagihan (bill payment), dan payment
issuer support
b. Pinjaman Online
Menurut POJK No. 77/POJK.91/2016 mencakup pinjaman off-balance
sheet kepada konsumen dan pelaku bisnis serta pinjaman on-balance sheet
kepada konsumen
c. Tekfin dalam kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD).
Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas
pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan
ekosistem digital. Ruang lingkup IKD meliputi:
1) Penyelesaian transaksi (transaction settlement);
2) Pengumpulan modal, termasuk Layanan Urun Dana, pertukaran virtual
(virtual exchange), kontrak pintar (smart contract), dan alternative due
diligence;
3) Manajemen investasi, termasuk advanced algorithm, cloud computing,
capabilities sharing, open source information technology, automated
advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading;
4) Pengumpulan dan distribusi dana, termasuk pinjaman P2P, alternative
adjudication, teknologi virtual, mobile 3.0, dan third-party application
programming interface;
5) Asuransi, termasuk sharing economy, autonomous vehicle, distribusi
digital serta sekuritisasi dan hedge fund;
6) Market support, termasuk artificial intelligence/machine learning,
machine readable news, sentimen sosial, big data, platform informasi
pasar, dan pengumpulan dan analisis data otomatis;
7) Dukungan keuangan digital lainnya, termasuk urun dana sosial/ekonomi,
pembiayaan digital syariah, e-Wakaf, e-Zakat, robo-advice, dan penilaian
kredit; dan/atau
8) Aktivitas layanan keuangan lainnya, termasuk perdagangan invoice,
voucher, token, dan blockchain.
d. Layanan Urun Dana
Menurut POJK No. 37/POJK.04/2018 diartikan sebagai penyelenggaraan
layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual
saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik
yang bersifat terbuka.

Financial technology merupakan layanan keuangan yang terus mengalami
perkembangan berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan
FinTech juga menghasilkan berbagai inovasi keuangan, maka dari itu sangat
penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap FinTech
sehingga dapat mengtasi tantangan dan risikonya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan
(2016:viii), tantangan yang dihadapi industri FinTech adalah sebagai berikut:
a. Peraturan dalam mendukung pengembangan FinTech. Hal ini terkait dengan
bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature)
dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan
potensi yang dimiliki oleh industri FinTech.
b. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan
potensi FinTech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang
kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan
lembaga terkait.

Dalam perkembangannya financial technology terbagi ke dalam beberapa
era. Amer, et al. dalam (Nicoletti, 2017:17) menyatakan bahwa penting untuk kita
membedakan tiga era utama dari evolusi FinTech.
a. FinTech 1.0 berlangsung antara tahun 1866-1967, era pengembangan
infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan keuangan
global. Pada era ini sebenarnya industri layanan finansial masih cenderung
tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang disebut dengan era
FinTech 1.0. Namun sudah mulai berkembang seiring berjalan waktu.
b. FinTech 2.0 berlangsung antara tahun 1967-2008, era penggunaan internet
dan digitalisasi di sektor keuangan. Sektor keungan mulai banyak yang telah
terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi
dan transaksi yang cukup pesat pada periode ini.
c. FinTech 3.0 dan FinTech 3.5 berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang.
FinTech 3.0 merupakan era pengunaan telepon maupun smartphone di
sektor keuangan. Periode ini juga ditandai dengan banyaknya berkembang
strat-up dan perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan
layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga bank.
FinTech 3.5 merupakan era kemunculan wujud bisnis teknologi keuangan
sebagai pendatang baru yang memanfaatkan peluang dari inovasi proses
teknologi, produk, dan model bisnis serta perubahan perilaku masyarakat.
Perusahaan startup dan perusahaan teknologi yang mapan telah mampu
memberikan produk dan layanan keuangan langsung kepada bisnis dan
konsumen. Pada era ini, sektor keuangan dapat diakses melalui mobile
devices.

Financial technology dalam implementasinya memiliki keunggulan dan
kelemahan dan hal tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan yang lebih baik.
Otoritas Jasa Keuangan (2016:1-30) menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari
FinTech. Kelebihan FinTech sebagai berikut:
a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri
keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya
keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di
daerah tertentu.
b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional
dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih
demokratis dan transparan.
Selain memeilki kelebihan FinTech juga memiliki kelemahan adalah
sebagai berikut:
a. FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan
dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang
besar, jika dibandingkan dengan bank.
b. Sebagaian perusahaan FinTech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya
pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan
itegritas produknya.

Di Indonesia telah banyak industri startup yang memakai jasa Financial
technology yang semakin berkembang dan terus berinovasi. Sedangkan itu FinTech
dinilai lebih efisien serta efektif dengan memakai teknologi, aplikasi serta juga
informasi. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi
finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari
dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada
perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan selain itu NDRC
menyebutkan bahwa FinTech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa
keuangan dan teknologi sebagai kuncinya. Sedangkan menurut Chrismastianto
(2017:134) “FinTech merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang
menjadi bahan kajian terkini di Indonesia dalam lembaga perbankan”. Ion &
Alexandra (2016:380) mengemukakan “Financial technology merupakan sektor
layanan dalam industri keuangan yang memberikan inovasi layanan dan aktivitas
keuangan masyarakat”.
Menurut Bank Indonesai sendiri financial technology merupakan hasil dari
penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah
model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan
transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawa
sejumlah uang kas, namun kini dengan adanya FinTech dapat melakukan kegiatan
transaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dan
dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
Berdasarkan International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) Research Report on Financial Technologies (2017:2) “Financial
Technology digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan
teknologi baru yang berpotensi mengubah atau mengganggu industri jasa
keuangan”. Sedangkan menurut Asosiasi Financial Technology Indonesia
(AFTECH, 2020:8) diartikan sebagai “inovasi layanan keuangan berbasis teknologi
yang memberikan nilai tambah dalam jasa keuangan.”
20
FinTech memberikan kemudahan bagi konsumen dalam
menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital,
seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan
FinTech, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap
muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank,
memilih, dan mengetahui produk keuangan yang palling sesuai dengan kebutuhan
kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan.

Dimensi financial self efficacy yang berpengaruh terhadap perilaku
keuangan menurut Bandura (1997:3) dapat dikaitkan dengan dimensi “self efficacy
pada umumnya yaitu: level (magnitude), generalisasi generality dan strength”.
Sedangkan menurut Lown (2011:63) dalam penelitiannya mengembangkan
skala dalam mengukur financial self-efficacy yang akan digunakan sebagai
indikator dalam mengukur kemampuan financial self-efficacy sebagai berikut:
a. Kemampuan dalam melakukan perencanan pengeluaran keuangan.
Kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, membuat
keputusan dengan adanya pertimbangan dan menggunakan keuangan
dengan balance atau bijak antara pemasukan dan pengeluaran.
b. Kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan.
Dalam membuat tujuan keuangan dapat dicapai dengan membuat skala
perioritas, mengelola keuangan sesuai dengan rencana keuangan yang telah
dibuat dan mampu mengelola keuangan secara individu tanpa
membandingkannya dengan orang lain.
c. Kemampuan pengambilan keputusan saat dihadapkan kejadian tak terduga.
Kemampuan ini diantaranya memiliki simpanan uang darurat, mampu
menolak ajakan dan dapat mengorganisasi kegiatan berbelanja sesuai
kebutuhan.
d. Kemampuan dalam menghadapi tantangan keuangan.
Mampu menghadapi keadaan sulit dalam kondisi keuangan seperti memiliki
perencanaan membuat solusi dan tidak mudah putus asa.
e. Keyakinan dalam kemampuan mengelola keuangan.
Memiliki kepercayaan diri yang baik dalam mengelola keuangan maupun
dalam mengambil keputusan.
f. Keyakinan terhadap kondisi keuangan di masa depan.
Memiliki keyakinan kuat dalam mengelola keuangan untuk merubah
kondisi keuangan di masa depan dan memiliki kepercayaan dalam
mengelola keuangan guna menghindari masalah keuangan dimasa yang
akan datang.

Financial self efficacy yang berkaitan dengan teori self efficacy terdapat
faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Menurut Ormrod (2008 23-27)
faktor yang mempengaruhi perkembangan self-efficacy sebagai berikut:
a. Keberhasilan serta kegagalan pendidikan sebelumnya
Ketika seorang individu menjumpai kegagalan ataupun kemunduran kecil
dalam proses menggapai kesuksesan, mereka belajar kalau mereka bisa
mencapai kesuksesan bila mereka berupaya lebih keras lagi. Mereka pula
menguasai bahwa kegagalan bisa dijadikan pengalaman untuk
meningkatkan efikasi diri yang kokoh.
b. Pesan dari orang lain
Efikasi diri seseorang dapat bertambah lewat stimulus berbentuk alasanalasan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang kalau mereka dapat
sukses di masa depan. Apalagi umpan balik negatif bisa meningkatkan
performa apabila umpan balik itu mengkomunikasikan kepercayaan bahwa
perbaikan itu sangat bisa jadi
c. Keberhasilan serta kegagalan orang lain
Seseorang kerap memikirkan kesuksesan serta kegagalan orang lain ketika
memperhitungkan kesempatan sukses mereka sendiri. Optimisme mengenai
keahlian seseorang bisa dibangun lewat pengamatan kesuksesan dan
kegagalan orang lain sehingga efikasi diri mereka dapat bertambah.
d. Keberhasilan serta kegagalan dalam kelompok yang lebih besar
Efikasi diri yang lebih besar secara kolektif bergantung tidak hanya pada
anggapan seorang serta orang lain, melainkan pula pada anggapan mereka
tentang bagaimana mereka bisa berkolaborasi secara efisien serta
mengkoordinasikan kedudukan serta tanggungjawab mereka.

Financial Self-efficacy berasal dari Self-efficacy atau efikasi diri yang
merupakan faktor internal individu atau kondisi psikologis. Self-efficacy pertama
kali dikemukakan oleh Albert Bandura (1977:31) menunjukkan bahwa “Selfefficacy konstruksi psikologis yang didasarkan pada evaluasi kemampuan
seseorang adalah sebuah keyakinan terkait kemampuan pribadi untuk mengatur dan
melaksanakan suatu tindakan menunjukkan keahlian tertentu”. Sedangkan menurut
Woolfolk (2007:332) “Self efficacy juga merupakan penilaian seseorang terhadap
diri sendiri atau tingkat keyakinan pada kemampuan seseorang untuk
menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu”. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah kemampuan dan keyakinan
individu dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan tujuan
tertentu.
Self Efficacy dapat dikaitkan dengan konteks keuangan dan bisa disebut
financial self efficacy atau efikasi diri keuangan. financial self efficacy merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan.
Efikasi diri merupakan suatu sikap yang melekat pada diri seseorang, tentunya
setiap individu memiliki perbedaan. Peter Garlans Sina (2013:183) menjadi salah
satu pemicunya “individu mengelola keuangan dengan benar dan berusaha untuk
meningkatkan metode pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga
meningkatkan efektivitas keuangan dan dapat mengalami kepuasan finansial”.
Danes dan Haberman (2007:55) menyatakan bahwa “Efikasi keuangan memiliki
pengaruh pada keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan para remaja,
efikasi keuangan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan keuangan karena
akan meningkatkan pengelolaan uang yang benar”.
Brandon dan Smith (2009:16) financial self efficacy merupakan “keyakinan
positif pada kemampuan individu untuk mengelola keuangan dengan sukses dan
memiliki keyakinan pada kemampuan individunya”. Sedangkan menurut Forbes
dan Kara (2010:435-436) financial self efficacy adalah “kepercayaan atau
keyakinan seseorang atas kemampuanya dalam mencapai tujuan keuangan dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keterampilan keuangan, kepribadian,
sosial maupun faktor lainnya”

Indikator yang digunakan sebagai instrumen ini berdasarkan survei literasi
keuangan yang dapat digunakan dengan latar belakang yang sangat berbeda di
berbagai negara dengan melibatkan 30 negara dan indikator tersebut dikembangkan
OECD pada survei kedua tahun 2016. OECD International Network on Financial
Education (dalam Kusumaningtuti & Cecep, 2018:74)
a. Pengetahuan keuangan (financial knowledge)
Merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu
dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan
jasa lembaga keuangan agar mereka bisa membuat keputusan keuangan
yang tepat dan terinformasi dengan baik.
b. Perilaku keuangan (financial behaviour)
Selain pengetahuan keuangan yang penting dalam hal literasi keuangan,
akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan,
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena sebagian besar
masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih
tahan terhadap goncangan (financial resilient), dalam bentuk perilaku
menabung secara aktif, berikir ulang sebelum membeli sesuatu, membayar
tagihan tepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan
keuangan dan mempuyai tujuan keuangan jangka panjang.
c. Sikap keuangan (financial attitude)
Indikator ini berfokus pada pertanyaan terkait dengan bagaimana responden
dalam sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan
jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang.

Literasi keuangan mempunyai fungsi sesuai dengan POJK (2016:12-13),
fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka
meningkatkan literasi keuangan.
b. Melakukan pemantauan serta evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan
peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa
keuangan.
c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan
pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa
yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki
konsumen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016:4) literasi keuangan
memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat:
a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not
literate menjadi well literate.
b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan
c. Masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan.
d. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan
yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan
perencanaan keuangan dengan lebih baik.
e. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
f. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan
jasa keuangan.
Literasi keuangan masyarakat meningkat maka akan memberikan manfaat
yang besar bagi sektor jasa keuangan dengan demikian semakin banyak masyarakat
yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Dalam survei yang pertama pada tahun 2013 OJK melaksanaan Edukasi
dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat dan mengelompokan tingkat
literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:
a. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta
memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
b. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur,
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
c. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa
keuangan, produk dan jasa keuangan.
d. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan berperan penting dalam sektor keuangan terutama dalam
mewujudkan keuangan yang inklusif dan memiliki dampak yang sangat besar pada
perekonomian karena pada kehidupan sehari hari tidak terlepas dari kegiatan
keuangan. Menurut Kusumaningtuti & Cecep (2018:8) “Literasi keuangan
diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi
sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
manajemen”. Sedangkan Organisation for Economic Co-operation and
Development atau OECD (2016:3) literasi keuangan diartikan sebagai “Kombinasi
kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk
membuat keputusan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan individu”.
Lusardi dan Mitchell (2013:2) mengemukakan “Literasi keuangan adalah
kemampuan masyarakat untuk memproses informasi ekonomi dalam menentukan
keputusan tentang perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, pensiun, dan
hutang”. Apabila seseorang memahami tentang pengetahuan keuangan, maka akan
tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam produk serta layanan keuangan yang
tersedia secara lebih efektif. OJK (2015:1) juga menyimpulkan “Literasi keuangan
mencakup suatu aktivitas atau proses meningkatkan pengetahuan (knowledge),
keyakinan (confidence), keterampilan (skill) masyarakat luas sehingga mereka
dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12)
indikator keuangan inklusif dikelompokan menjadi tiga jenis dimensi berikut:
a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal
dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya.
b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan
yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut Organization for Economic Coperation and
Development atau OECD (2016:90) terdapat lima indikator. Indikator tersebut yang
akan penulis gunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan karena indikator
yang dijadikan kuesioner tersebut sudah digunakan dibeberapa negara dengan
keadaan dan karakteristik responden yang berbeda. Pertanyaan dirancang dengan
fokus pada:
a. Tabungan/Investasi
Tabungan/Investasi merupakan bagian dari product holding yang mana
gunanya untu mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh
responden. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen setidaknya
sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional, apakah mereka
membuat pilihan produk keuangan.
b. Produk Pembayaran
Produk pembayaran merupakan bagian dari product holding yang tujuannya
merupakan alat dalam membayar suatu barang atau jasa. Indikator ini juga
dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang
tersedia secara nasional. Produk keuangan juga semakin berkembang
dengan adanya digitalisasi ekonomi seperti dalam meningkatkan inklusi
keuangan yaitu dengan financial technology.
c. Produk Asuransi
Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa
asuransi yang dimiliki oleh responden. Kesadaran konsumen terhadap
produk keuangan nasional yang tersedia. Seberapa banyak masyarakat yang
sudah memeiliki produk asuransi.
d. Pinjaman Kredit
Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang
telah menggunakan penyediaan uang atau tagihan. Pinjaman kredit
merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak
yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran
dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.
e. Pemahaman Produk Keuangan
Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk
sesuai kebutuhan juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan
pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui
permintaan dari masyarakat.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut OECD karena
sesuai dengan keadaan objek yang akan diteliti yang berfokus terhadap lima
indikator yaitu tabungan/investasi, produk pembayaran, produk asuransi, pinjaman
kredit dan pemahaman keuangan

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif,
stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Startegi Nasional Keuangan
Inklusif (Perpres SNKI, 2020:10-12):
a. Pilar Edukasi Keuangan
Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
mengenai lembaga keuangan formal. Pilar edukasi keuangan meliputi aspek
fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk
meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan.
b. Pilar Hak Properti Masyarakat
Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses
kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang
dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
c. Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi
Pilar ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarkat
berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi
kebutuhan.
d. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan
tata kelola dan tranparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana
pemerintah secara non tunai.
e. Pilar Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada
masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip
tranparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan
informasi konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.
Kelima pilar di atas dalam mewujudkan keuangan yang inklusif didukung
dengan tiga fondasi berikut:
a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif
Kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas atau regulator yang
konduif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk
keuangan inklusif.
b. Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital serta infrastruktur
keuangan yang mendukung
Peran teknologi sangat penting untuk memberikan dukungan dan
meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan
infratruktur dalam mengakses layanan keuangan.
c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan koordinasi dan
mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk
mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.
Dalam mewujudkan keuangan inklunsif maka pilar dan strategi harus dapat
dioptimalkan sehingga keuangan inklusif memiliki fondasi yang kuat dan dapat
mencapai inklusi keuangan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan
perkembangan perekonomian

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau
masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh
pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat.
c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan
sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional
Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif “keuangan inklusif merupakan
komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan,
mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan
antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan
masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat
kebijakan yang mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi atar
kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif

Istilah inklusi keuangan merupakan istilah yang populer dikalangan
masyarakat sebagai kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, akan
tetapi tidak banyak yang paham akan istilah ini. Padahal dalam kehidupan sehari
hari tanpa kita sadari sudah melakukan banyak kegiatan yang merupakan bagian
dari inklusi keuangan. Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat
didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang
dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang
terjangkau”. Menurut World Bank (2014:1) “Inklusi keuangan merupakan
kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk
dan layanan keuangan”. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat
dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi,
pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan
berkelanjutan. Gerdeva & Rhyne (2011:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan
merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan
layanan jasa keuangan” Sementara itu, menurut Wahid (2014:54) financial
inclusion merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya
memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan
berpenghasilan rendah”.
Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu
pada tiga teori lembaga yaitu The Consultative Group to Assist the Poor-Global
Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI), Financial Action Task
Force (FATF) dan Reserve Bank of India. CGAP-GPFI mendefinisikan inklusi
keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki
akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari
penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang
nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan
berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan
secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal.
Lembaga CGAP-GPFI (2011:1) mendefifisikan bahwa:
“State in which all working age adults have effective access to
credit, savings, payments, and insurance from formal service providers.
Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a
cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the
result that financially excluded customers use formal financial services
rather than existing informal options”.
Kemudian inklusi keuangan menurut FATF (The Finanncial Action Task
Force, 2011:12) “Financial inclusion involves providing access to an adequate
range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and
other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons,
who have been underserved or excluded from the formal financial sector” yaitu
tersedianya akses ke berbagai layanan keuangan dengan aman, nyaman dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan menurut Reserve Bank of India (RBI, 2016:1) didefinisikan:
“Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed
by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker
sections and low-income groups in particular, at an affordable cost in a fair and
transparent manner by regulated, mainstream institutional players” yaitu proses
memastikan akses ke produk dan layanan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan
biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku kelembagaan.
Dari rujukan tiga teori tersebut Bank Indonesia (2014:4) mendefinisikan
“Keuangan inklusif (financial inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan
meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga,
terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan”. Indikator
yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah
ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan
formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur
kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan,
frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk
dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan, dan kesejahteraan untuk
mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.
Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2016:3) mendefinisikan “Inklusi keuangan
adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Kesejahteran masyarakat tersebut
meliputi berbagai kelompok termasuk masyarakat menengah ke bawah

Segala transaksi saham tidak bisa dilakukan sendiri, meskipun datang
langsung ke BEI. Semua transaksi di Bursa Efek Indonesia hanya bisa dilakukan
melalui anggota bursa, yaitu dengan perantara perusahaan sekuritas. Jadi
langkah pertama untuk investasi saham adalah dengan membuka rekening di
perusahaan perantara perdagangan efek atau dikenal juga sebagai perusahaan
sekuritas atau broker.
Perusahaan sekuritas atau broker adalah perpanjangan tangan dari Bursa
Efek Indonesia. Mereka adalah anggota bursa yang menghubungkan antara
investor dengan dengan perusahaan publik, atau menghubungkan antara satu
investor dengan investor lainnya.Adapun langkah-langkah membuka rekening saham secara offline,
adalah sebagai berikut:
1. Membuka rekening saham secara offline dengan mendatangi kantor
sekuritas dengan membawa persyaratan dokumen pribadi yaitu KTP,
NPWP (jika ada) dan buku tabungan.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening saham di perusahaan sekuritas.
Formulir pembukaan rekening saham terdiri dari dua jenis, yaitu
rekening efek untuk transaksi jual dan transaksi beli yang dibayar atau
diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo. Kemudian adapula
Rekening Dana Nasabah (RDN), yakni rekening di bank atas nama
investor yang terpisah dari rekening sekuritas (atas nama sekuritas) yang
digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor.
Rekening ini bertujuan untuk memverifikasi dana nasabah dengan dana
perusahaan efek.
3. Kemudian menyetor deposit awal. Masing-masing perusahaan sekuritas
menetapkan besaran setoran awal minimum yang berbeda-beda. Setoran
awal ini akan masuk ke RDN milik nasabah/investor.
Setoran awal yang disyaratkan bermacam-macam, mulai dari Rp.
1.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00 . Bahkan
adapula yang mematok setoran awal paling murah sebesar Rp.
100.000,00.
4. Setelah proses pembukaan rekening saham selesai dan menunggu waktu
hingga rekening saham disetujui, maka investor baru bisa memulai
investasi transaksi jual beli saham.
Beberapa perusahaan sekuritas atau broker saham menyediakan
fasilitas untuk pembukaan rekening saham onine. Langkah-langkah yang
harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengunjungi situs perusahaan sekuritas terlebih dahulu.
2. Mendaftar melalui pembukaan rekening online.
3. Mengisi formulir dan mengupload dokumen pribadi yang dibutuhkan
(halaman awal buku tabungan, NPWP dan KTP).
4. Mendownload berkas untuk berkas untuk diprint (berkas data diri,
berkas yang ditandatangani dengan materai, dan berkas syarat dan
ketentuan untuk di paraf pada setiap lembarnya).
5. Berkas-berkas tersebut di print out dan dikirimkan kembali ke
perusahaan sekuritas yang bersangkutan melalui jasa kiriman.
6. Menunggu hingga mendapat notifikasi melalui email bahwa rekening
saham telah disetujui dan mendapatkan username serta password untuk
aplikasi trading saham.

Untuk dapat melakukan transaksi di bursa saham, maka investor haruslah
memiliki rekening saham di perusahaan sekuritas terlebih dahulu. Seperti halnya
untuk menabung di bank harus mempunyai rekening tabungan.
Menurut Tunggal (2016:117) Rekening saham merupakan rekening yang
dipakai untuk jual beli saham di bursa efek adalah rekening saham. Rekening ini
diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada investor yang telah membuka
rekening saham, digunakan untuk penyimpanan saham/ efek dan dana investor
di pasar modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku
pemegang rekening, yang dicatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Menurut Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No.I-D
Tentang Rekening Dana tahun 2015: “Rekening efek/ saham adalah rekening
yang memuat catatan mengenai posisi efek atau dana yang dicatat di KSEI”.
Rekening saham adalah rekening yang dibuka oleh nasabah untuk
mencatatkan saham dan dana yang dipergunakan untuk melakukan transaksi
saham. Rekening saham merupakan sebuah rekening catatan yang diberikan oleh
perusahaan sekuritas. Dengan memiliki rekening saham, maka akan bisa
melakukan transaksi jual dan beli saham sesuai dengan jam bursa yang berlaku.

Prosedur pada umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkahlangkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukan urutan langkah yang
harus dilakukan, namun ada pula prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak
menggunakan angka sebagai urutan. Biasanya prosedur dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Rudi (2013:84) Prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur
operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan
bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses
yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota
organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur adalah tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Biasanya teks prosedur terdapat
pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan langkahlangkah tertentu.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah
suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu
tujuan.

Salah satu tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk
mendapatkan keuntungan di masa depan. Berinvestasi dengan saham juga memberi
keuntungan bagi para investor, keuntungan yang diperoleh dari investasi saham
dinamakan dividen dan capital gain. Kedua keuntungan ini memiliki definisi yang
berbeda. Dividen merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari hasil
pembagian keuntungan perusahaan sedangkan capital gain merupakan keuntungan
yang diperoleh dari kenaikan harga saham.
1. Dividen, kata dividen identik dengan perusahaan yang sudah tercatat di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Setiap tahun perusahaan tersebut rutin membagikan
dividen kepada para pemegang saham, yang berperan sebagai investor. Dividen
adalah bagian dari laba bersih perusahaan dan dibagikan kepada para
pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Namun, perusahaan harus
sudah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sebelum membagikan dividen tersebut.
Periode waktu pembagian dividen umumnya per satu tahun. Akan tetapi, hal
tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan perusahaan saat itu. Jika
perusahaan mengalami kerugian atau membutuhkan modal kerja, maka dividen
tidak dibagikandan dialihkan sebagai laba ditahan.
Menurut Martha Christina Equity Research of Philip Securities Indonesia,
bentuk dividen dibagi menjadi dua yaitu dividen tunai dan dividen saham.
Dividen tunai dimana pemegang saham akan dibagikan uang tunai yang
dihitung berdasarkan jumlah satu lembar saham yang dimiliki. Sedangkan
dividen saham merupakan keuntungan dalam bentuk saham, jadi jumlah saham
yang dimiliki oleh para pemegang saham akan bertambah dengan sendirinya.
2. Capital Gain, keuntungan ini akan diperoleh ketika kondisi dimana harga jual
saham lebih tinggi daripada harga belinya. Selisih antara harga jual yang lebih
tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah, maka akan menghasilkan
keuntungan finansial bagi investor.

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat.
Pada umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa (common
stock).
Fahmi (2015:17) menyatakan bahwa saham juga mempunyai beberapa
beberapa jenis, berikut adalah jenis-jenis saham:
1. Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa (common stock) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu
perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen dan
sebaginya). Pemegang saham biasa diberi hak untuk mendapatkan bagi hasil
dividen, mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), hak untuk menentukan
apakah akan membeli/ menebus right issue (penjualan saham terbatas) atau
tidak.
2. Saham Preferen (Preferend Stock)
Saham preferen adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan
yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) yang
memberi pemegang sahamnya pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang
akan diterima setiap kuartal (semester).

Dalam bursa efek (stock exchange) efek yang paling banyak diminati oleh
investor adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukan
kepemilikkan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas
dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang
sahamnya, termasuk hak klaim atas asset perusahaan, dengan prioritas setelah hak
klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi, juka terjadi likuidasi.
Menurut Fahmi (2015: 12) Saham adalah suatu tanda bukti kepemilikan
modal atau dana pada suatu perusahan yang tercantum dengan jelas nilai nominal,
nama perusahaan dan disertai dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap
pemegangnya.
Menurut Jefferson dan Sudjatmoko (2017:9) Saham adalah surat berharga
yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika membeli saham,
berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan-prusahaan tersebut. Wujud
saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa si pemilik kertas tersebut,
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham
merupakan surat berharga yang diterbitkan suatu perusahaan yang mana memiliki
manfaat dan fngsi sebagai bukti bahwa pemeganya telah menanamkan modal dan
menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut.
d

Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal untuk mempersiapkan
kebutuhan yang terencana maupun tidak terncana di masa depan, investor dapat
memilih jenis investasi yang tentunya nanti akan menghasilkan keuntungan dari
investasi tersebut.
Jogiyanto (2010:7) menyatakan bahwa pembagian alternatif investasi
dibagi menjadi dua kategori, yakni:
1. Investasi langsung adalah investasi sebagai suatu pemilikan surat-surat
berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah Go
Public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa pengahasilan
dividen dan capital gain.
2. Investasi tidak langsung, sedangkan investasi tidak langsung terjadi
bilamana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh
perusahaan investasi (investment company) yang berfungsi sebagai
perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembagalembaga keuangan terdaftar, yang bertindak sebagai perantara atau
intermediary. Sehingga dalam peranannya sebagai investor tidak langsung,
perantara pedagang (pialang) mendapatkan dividen dan capital gain seperti
halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memeperoleh
penerimaan berupa capital gain atas hasil dari perdagangan portofolio yang
dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Investasi merupakan sebuah komitmen pemodal untuk menempatkan
sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memeproleh
keuntungan di masa mendatang.
Tandelilin (2017:7) menyatakan bahwa tujuan seseorang melakukan
investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang, dalam arti luas adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan mengapa
seseorang melakukan investasi antara lain:
1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang
yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari
waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan
tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang
akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi yang dilakukan oleh seseorang pada
perusahaan secara tidak langsung orang tersebut dapat menghindari diri dari
risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat pengaruh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak
melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di
masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang
melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan
proporsi dana atau sumber daya yang dimiliki untuk konsumsi saat ini dan di masa
depan. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengorbankan konsumsi
sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa depan.
Menurut Sunariyah (2011:24) “Investasi adalah usaha untuk menanamkan
dana atau modal pada berbagai aset, yang biasanyaakan terikat dalam jangka
waktu yang panjang. Tujuan dari hal tersebut merupakan untuk memperoleh hasil
yang lebih menguntungkan di masa depan”.
Menurut Tandelilin (2017:2) “Investasi adalah sebuah komitmen dari
sejumlah uang atau dana atau yang berasal dari sumber daya yang lainnya yang
sedang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapat dan memperoleh
keuntungan di masa yang akan datang”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah
suatu usaha penanaman modal atau sejumlah uang pada suatu perusahaan dan
memiliki tujuan yang sudah jelas yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan di
masa depan

Pasar modal memiliki fungsi sebagai media untuk menambah modal bagi
pemilik usaha. Perusahaan dapat menghimpun dana dengan cara menjual surat
berharga berupa saham kepada masyarakat melalui pasar modal.
Menurut Tandellilin (2017:25-26) Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai
lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar
modal dalm menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan
pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana.
Disamping ini, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien,
kareena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor)
dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return paling optimal.
Asumsinya, investasi yang memberikan return relative besar adalah sektor-sektor
yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian,dana yang berasal dari
investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Hadi (2015:16) menyatakan bahwa pasar modal juga memberikan fungsi
yang besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi.
Fungsi pasar modal tersebut antara lain:
1. Pasar modal memberikan ruangan dan peluang bagi perusahaan untuk
memperoleh sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi (cost of
capital) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang.
2. Alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang
memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang investor dan
profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh return yang cukup tinggi.
3. Dalam daya dukung perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran
penting dalam dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukan dengan fungsi pasar modal
yang memberikan sarana bertemunya leader dan borrower.

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek
yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam
perkembangannya pasar modal memiliki peran besar dalam perkenomian karena
pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai sarana pendanaan
dan sarana investasi.
Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal
yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek
Menurut Fahmi (2013:55) “Pasar modal adalah tempat dimana berbagai
pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari
hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan atau
memperkuat modal perusahaan”.
Menurut Tandelilin (2017:25) “Pasar modal adalah pertemuan antara
pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana
dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga
dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya
memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham. Sedangkan tempat dimana
terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek, oleh karena itu bursa
efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik”.

Adanya managerial ownership yang tinggi dalam sebuah
perusahaan maka cenderung mengalokasikan laba ditahan daripada
membayar dividen. Selain managerial ownership, struktur modal juga
menjadi alasan atau pertimbangan manager untuk berhati-hati dalam
membuat keputusan mengenai kebijakan dividen. Perusahaan yang
memiliki tingkat hutang tinggi akan memilih laba ditahan daripada
membayar dividen karena pihak manajemen harus lebih memilih
mementingkan kreditur untuk terlebih dahulu. Lain halnya dengan firm
size, perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih berani untuk
membagikan dividen daripada perusahaan yang kecil atau baru
berkembang.