Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang No.16tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indikator Kepatuhan Wajib Pajaksebagai berikut:a.Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yangwilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempatkegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkanNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakansebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajibannya.
b.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajakterutang.Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kasnegara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakanformulir Surat Setoran Pajak.c.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belumdilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggalpengenaan denda.d.Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi danmenyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktupenyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan palinglambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabilaterlambat atau tidak menyampaikan SPT

Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana (2013:199) sebagai berikut:a.SPTMasa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir periode pajak kecuali untuk periode SPT Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dikumpulkan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah mingguan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir dari minggu berikutnya , dan masa pengembalian pajak Pasal 22, PPN, PPnBM, dikumpulkan oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah periode pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa periode pajak dalam satu
Periode SPT, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak terakhir.b.SPT Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, selambat-lambatnya tigabulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Pajak Penghasilan Tahunan wajib pajak badan, maksimal 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.4.Perpanjangan Waktu Penyampaian SPTPemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan harus disertai dengan perhitungan sementara atas pajak terutang dalam satutahun pajak dan setoran pajak sebagai bukti pembayaran kurang bayar pembayaran pajak kurang bayar, dan harus diajukan sebelum batas waktu kedaluwarsa (Diana, 2013: 203). Penyampaian perpanjangan waktu pengajuanSPT asalkan:a.Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu pengajuan SPT.b.Menemani alasan keterlambatan pengajuan SPT Tahunan.c.Wajib pajak menempel pernyataan tentang perhitungan sementara dari pajak terutang dalam satu tahunpajak.d.Lampirkan bukti pembayaran kurang bayar pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan sementara.e.Diusulkan dalam 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas akhir pengajuan SPT.
f.Perpanjangan jangka waktu pengembalian pajak tahunan hanya diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.g.Jika SPT tidak diserahkan dalam batas waktu atau batas waktu untuk perpanjangan pengiriman SPT mengeluarkan surat peringatan.2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak1. Pengertian Kesadaran Wajib PajakMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaanmengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaranseseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenalhukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atausekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkahlaku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaranseseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggotamasyarakat.Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib pajak adalah orang pribadiatau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak.Menurut Abdul Rahman (2010:32) Seorang wajib pajak adalah orang pribadiatau hukum yang, sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak, bertekad untuk memenuhi kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potongan pajak tertentu.Seorang wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah individu dengan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, karena mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak Indikator menurut Irianto (2010 : 36), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1.Persepsi Wajib Pajak2.Pengetahuan Perpajakan3.Karakteristik Wajib Pajak4.Penyuluhan PerpajakanMenurut Irianto (2010 : 36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut : 1. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak, karena mereka tidak akan menderita pemungutan pajak.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat berbahaya bagi negara.Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka memahami bahwamenunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak mempengaruhi kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menyebabkan perlambatan dalam pembangunan negara.3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat diberlakukan. Wajib pajak akan dibayarkan, karena pembayaran pajak akan direalisasikan untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara

Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Diana (2013: 197) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain:a.Mengambil SPTFormulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.b.MengisiSetiap Wajib Pajak harusmengisidengan benar, lengkap dan jelas dengan pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupee dan penandatanganan dan penyerahan ke Direktorat Jenderal Pajak, yang dikonfirmasi oleh wajib pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.c. TandaTanganSPT harus diisi dengan lengkap, jelas, benardan harus ditandatangani oleh orang lain selain WP, harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus.d. MenyampaikanMenyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap yang telah ditandatangani, dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut penelitian Wulandari (2016), Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain:1.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)a.Pengertian NPWP
Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Adapun ketentuan dan prosedur perpajakan, nomor identifikasi wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda identifikasi diri atau identifikasi pembayar pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.b.Pendaftaran NPWPUU No.16 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak terdaftar di Layanan Pajak Utama, yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat tinggal pembayar pajak, dan nomor tersebut diberikan nomor identifikasi wajib pajak.c.Penghapusan NPWPMenurut Isroah (2012: 14) penghapusan NPWP adalah menghilangkan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak pada saat pemeriksaan harus mengeluarkan keputusan tentang permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu enam bulan untuk WajibPajak orang pribadi atau dua belasbulan untuk Wajib Pajak Badan dari tanggal penerimaan dari aplikasi lengkap.Penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak Dilakukan dengan syarat:
a)Mempromosikan penerapan penghapusan wajib pajak oleh pembayar pajak dan / atau ahli warisnya jika wajib pajak belum memenuhi persyaratan subjektif danobyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak.b)Wajib Pajak Tubuh yang dilikuidasi adalah karena penghentian atau kombinasi bisnis.c)Wajib Pajak pendirian tetap akan menghentikan kegiatan usahanya di Indonesiad)Dirasakan perlu oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengeluarkan nomoridentifikasi wajib pajak (NPWP) dari wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektifdan obyektif sesuai dengan undang-undang danperaturan pajak

Definisi Pemahaman Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan makna dari materi yang dipelajarinya, yang diungkapkan dengan
menggambarkan subjek membaca atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) Pemahamanadalah kemampuan seseorang untuk memahami atau memahami sesuatu ketika sesuatu diketahui dan diingat.Dengan demikian, pemahamanyaitumemahami sesuatu dan dapat melihatnya dalam banyak cara.Bedasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2),bahwa : Pajak adalah iuran bagi Negara (yang mungkin diberlakukan) yang harus dibayarkan kepada mereka sesuai dengan peraturan, tanpa pengembalian segera, yangdapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai totalbiaya yang terkait dengan negara untuk mengelola pemerintahan.

Dasar Hukum E-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar hukum untuk e-filingadalah:1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26 / PJ / 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemrosesan SPT Tahunan.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 dalam kaitannya dengan prosedur untuk mengisi formulir deklarasi pajak tahunan bagi seorang wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir elektronik1770 S atau 1770 SS melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).3. Penerapan Sistem E-FillingPemahaman tentang penerapanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan berlaku; instalasi; pemanfaatan. E-fillingadalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk mengirim pengembalian pajak online secara real time ke pemeriksaan pajak.Dengan demikian, penerapan sistem pengisianadalah proses atau cara menggunakan sistem yang digunakan untuk mengirimkan pajak onlinesecara real time, yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengenalansistem pengisian elektronik memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs web DJP :
1.Pengiriman SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena jaringan internet.2.Biaya pelaporan SPT lebih murah karena mengakses situs web DJP gratis.3.Perhitungan dilakukan dengancepat karena menggunakan komputer.4.Lebih mudah karena SPT pingisian dalam bentuk wizard.5.Data yang diserahkan oleh Wajib Pajak lengkap, karena ada pemeriksaan pengisian SPT.6.Lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan penggunaan kertas.7.Dokumen Tambahan (Fotokopi Formulir 1721 A1 / A2 atau BuktiPajak Penghasilan, SSP.Pajak Penghasilan Pasal Ketiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk Wajib Pajak dan / atau NPWP sendiri, Salinan Zakat Bukti Pembayaran) tidak perlu mengirim ulang kecuali diminta KPPmelalui perwakilan Rekening.

Pengertian e-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Fidel (2010: 56), e-filingadalah cara untuk mengirim SPT melalui sistem onlinedan secara real time.E-Filingadalah sarana pengiriman SPT Tahunan atau Pembaruan Tahunan Pembaruan Tahunan yang dibuat onlinesecara real time melalui Application Service Provider(ASP). (Www.pajak.go, id).Berdasarkan pemahaman di atas, e-filingadalah pengiriman SPT secara elektronik untuk Personaldan Agencymelalui situs web Direktorat Jenderal Pajak secara online.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak ada tiga jenis cara, yaitu:1.Official Assesment SystemAdalah sistem pengumpulan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak.a.Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang adalah pada otoritas pajak.b.Wajib Pajak bersifat pasif.c.Kewajiban pajak muncul setelah surat penilaian pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.2.Self Assement SystemAdalahsistem pengumpulan pajak, yang memberi wewenang kepada pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak.
a.Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.b.Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak mereka sendiri yang harus dibayar.c.Otoritas tidak campur tangan hanya mengawasi.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Abdul Rahman (2010, 21-22) ada beberapa fungsi pajak, yaitu:a.Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajakberfungi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara danuntuk melaksanakan pembangunan.b.Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.c.Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
d.Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang dikumpulkan oleh negara dari publik akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, serta untuk membiayai pembangunan sehingga membuka peluang kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan publik.

Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Bedasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2),bahwa : Pajak adalah pungutan atas negara (yang dapat diberlakukan) yang harus dibayar oleh mereka yang harus membayarnya sesuai dengan aturan tanpa pertimbangan langsung, yang dapat ditunjuk secara langsung dan yang tujuannya adalah pengeluaran umum sehubungan dengan administrasi negara untuk membiayai.Sedangkan definisi menurut Soemitro dalam resmi (2014: 1) bahwa: Pajak adalah kontribusi orang untuk perbendaharaan negara di bawah hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa layanan timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan secara langsung membayar biaya umum.Djajadiningrat dalam Resmi (2014: 1), pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan posisi
tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat diberlakukan, tetapi bukan layanan timbal balik dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan umum.Berdasarkan beberapa definisi definisi pajak di atas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah kewajiban publik terhadap kas negara yang diatur oleh hukum karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan posisi tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman dipaksa tetapi tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara.

Pengertian UMKM (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Untuk Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi poduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi poduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atu badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran itu berfungsi untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak, dan mentaati ketentuan perpajakan. Manik Asri (2009) menguraikan beberapa indikator wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila :1.Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.2.Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.3.Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan keentuan yang berlaku.4.Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.Apabila wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak bukan sebuah paksaandan telah ditetapkan dalam UU perpajakan, maka akan muncul rasa kesadaran para wajib pajak yang tinggi dan memberikan arah positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009). Indikator sanksi perpajakan dapat diukur dengan :1.Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.2.Sanksi administrasi yangdikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.3.Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.4.Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.5.Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak bisadinegosiasikan.Jika para pelaku UMKM memahami sanksi-sanksi perpajakan, hal tersebut akan memberikan arah positif dan pelaku UMKM akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak

Pengetahuan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Handayani (2012) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahuiperaturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak ialahinformasi yangbisa dimanfaatkanwajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibanding perpajakannya (Carolina, 2009:7).Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Disini peran pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak bisamengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengetahui tentang fungsi pajak,dan mengetahui tentang sistem perpajakan (Siti Kurnia, 2010).Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM,maka akan semakin patuh dan berpengaruh positif dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mardiasmo (2009) dalam Hendry (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ialahsuatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tecermin dalam situasi dimana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria-kriteria wajib pajak yang patuh, antara lain sebagai berikut :1.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yan telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.3.Laporan Keuangan diaudit oleh Auntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Pengertian Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian Wajib Pajak ialahorang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy,2008).Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2007, pengertian wajib pajak ialahorang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peratran perundang-undangan perpajakan.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2014), sistem pemungutan pajak ada tiga macam, antara lain:

 1. Sistem Official AssessmentSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.2. Sistem Self AssessmentSistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, komitmenkepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.3. Sistem WithholdingSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak

Asas-Asas Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2014) mengatakanbahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :
1. EqualityPemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.2. CertaintyPenetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelasdan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu penbayaran.3. ConvenienceKapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.4. EconomySecara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Pembagian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Golongan, Sifat, dan PemungutannyaMenurut Waluyo(2014), pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, antara lain:1. Menurut golongan atau pembebanan, terdiri dari :a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkanpihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

 b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya bisadilimpahkan kepada pihak lain.2. Menurut sifat, terdiri dari :a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.b.Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.3. Menurut pemungut dan pengelolanya, terdiri dari :a. Pajak pusat, ialahpajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkanuntuk membiayai rumah tangga negara.b. Pajak daerah, ialahpajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkanuntuk membiayai rumah tangga daerah.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2014), ada dua fungsi pajak, yaitusebagai berikut:1.Fungsi Penerimaan (Budgeter)Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakanbagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.2.Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Brotodiharjo dalam Waluyo (2014) pajak ialahiuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tanpa memperolehprestasi kembali, yang langsung bisaditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk mendanaipengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.Menurut Feldmann dalam Waluyo (2014) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetappkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata dimanfaatkanuntuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Teori Perilaku Manusia (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kozier (1995), perilaku manusia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Perilaku manusia dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Perilaku manusia adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu

Theory of Planned Behavior (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori perilaku yang timbul oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini seringkali digunakan dalam berbagai penelitian tentang perilaku. Biasanya teori ini digunakan sebagai variael intervening untuk menjelaskan intention (niat) seseorang yang kemudian menjelaskan perilaku orang tersebut. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan olehtiga faktor (Mustikasari, 2007, antara lain:a.Behavioral BeliefsBehavioral Beliefsmerupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.b.Normative BeliefsNormative Beliefsyaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
c.Control BeliefsControl Beliefsmerupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995:1013 dalam Rahayu (2010: 138), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak (WP) yang patuh adalah Wajib Pajak (WP) yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikemukakan oleh Zain:2004 sebagaimana dikutip (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:1.Wajib Pajak (WP) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan 4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Sedangkan menurut Nasucha dalam (Rahayu,2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat diidentifikasi dari:1.Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri,2.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 3.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 4.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut (Rahayu, 2010:139) dalam Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi menyatakan bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak (WP), yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak (WP) atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung,

dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, (Nasucha). Menurut Rahayu, (2010:138), menyatakan bahwa: ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 1.Kepatuhan formal adalah suatu kkeadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2.Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Sebagai contoh kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahuna sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak (WP) telah memenuhi ketentuaan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ,ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat meliputi kepatuhan formal. Wajin Pajak (WP) yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak (WP) yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan
menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak (WP) patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah:1.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. 2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 4.Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak (WP) pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,5.Wajib Pajak (WP) yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang Wajib Pajak (WP) dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seoarang Wajib Pajak (WP)meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT. Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak (WP) tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian perpajakan. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak: 1.Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program ini, antara lain: a.Melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, Wajib Pajak (WP), Pemda, tokoh agama, dan masyarakat profesi.b.Meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media masa dan media lainnya (misalnya, cafe pajak, panggung terbuka, dan wawancara perpajakan lainnya).c.Pemasangan billboard perpajakan di tempat-tempat strategis.
d.Melakukan sosialisasi program reformasi perpajakn sebagai bagian good governance framework.e.Mengusulkan materi pendidikan perpajakan pada pendidikan kedinasan instansi-instansi pemerintah.f.Mengusulkan materi pendidikan pengetahuan dasar perpajakan dengan menyisipkannya dalam materi kurikulum pendidikan menengah, dan pengetahuan dasar perpajakan melalui penayangan kartun anak-anak.g.Mengusulkan aturan tentang keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu. h.Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan. 2.Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kegiatan untuk program pengembangan pelayanan perpajakan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.Mengembangkan call canter (dengan nomor telepon khusus dan didukung dengan knowledge base yang baku) pada setiap Kanwil untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat, yang dilayani oleh petugas khusus yang mampu. b.Menyediakan staf khusus di TPT yang mampu melayani pertanyaan dan konsultasi masalah perpajakan (help desk) sesuai KEP- 27/PJ/2003. c.Menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer (misalnya touch screen) pada setiap TPT.
d.Menyempurnakan dan selalu memutakhirkan informasi yang tersedia pada website D J P.3.Meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan menerangi ketidakpatuhan (combatting noncompliance) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment. Dalam sistem self asessment Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Pelayanan Fiskus (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Jatmiko, 2006 dalam Arum (2012: 19), Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh Wajib Pajak (WP) seputar masalah perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana pelayan fiskus atau petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu pelayan fiskus harus memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak (WP). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak (WP) adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak (WP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak(WP)dalam menjalankan kewajibannya. Jadi, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh Wajib Pajak (WP), sehingga Wajib Pajak (WP) bersemangat dalam membayar pajak

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penghasilan Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolah Wajib Pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Resmi (2014:80). 1.Penghasilan yang Termasuk Objek PajakBerdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:a.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;c.Laba usaha;d.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;e.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan lain sebagainya.2.Penghasilan yang tidak Termasuk Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:a.Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; b.Warisan;c.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi (OP) sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;d.Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; e.Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;f.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak (WP) tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain.2.1.7. Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Wajib Pajak Badan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, Waskito, (2011: 7). Sedangkan menurut TMbooks (2013:1) Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan.1.Wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah Wajib Pajak (WP)yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.2.Wajib Pajak (WP) Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, Suharsono, (2015:8).Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada Wajib Pajak(WP) Orang Pribadi (OP) dalam negeri. Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (WP), kemudian Wajib Pajak (WP) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP)yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp.15.840.000,00 per tahun. Namun kini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000,00 per tahun sejak 1 Januari 2013

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasialan (PPh) Resmi (2014:74). 1. Termasuk Subjek Pajak Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: a.Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) yaitu orang pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi(OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia b.Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.c.Subjek Pajak BadanBadan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,
atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.d.Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1)Tempat kedudukan manajemen; 2)Cabang perusahaan;3)Kantor perwakilan; 4)Gedung kantor; 5)Pabrik; 6)Bengkel;7)Gudang; 8)Ruang untuk promosi dan penjualan; 9)Pertambangan dan penggalian sumber alam;10)Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;11)Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan; 12)Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
2.Tidak Termasuk Subjek Pajak Yang tidak termasuk subjek pajak berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.Kantor perwakilan negara asing; b.Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yan g bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;c.Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;d.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.e.Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut
memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; f.Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuaan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang perjanjian internasional

Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Resmi (2014:8-11) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, dan berikut penjelasannya. 1.Stelsel Pajaka.Stelsel Nyata (Rill)Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak
diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga: 1)Wajib Pajak (WP) akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan2)Semua Wajib Pajak (WP) akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. b.Stelsel Anggapan (Fiktif)Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak (WP)
memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak tidak menjadi akurat. c.Stelsel CampuranStelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak (WP) harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika bessarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.2.Asas Pemungutan Pajaka.Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam

 maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak (WP) yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. b.Asas SumberAsas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. c.Asas Kebangsaaan atau Asas NasionalitasAsas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas kebangsaan). Di sini, asas muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.
 Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan atau domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.3.Sistem Pemungutan Pajaka.Official Assesment System (OAS)Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
b.Self Assesment System (SAS)Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) dianggap bisa menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk; 1)Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2)Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 3)Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 4)Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan5)Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak (WP) sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak (WP)).c.With Holding System (WHS)Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaraan termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam Resmi (2014:3) menunjukan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi pengatur (regularend ). 1.Fungsi sumber keuangan negara (Budgetair) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Partambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.2.Fungsi Mengatur (Regularend )Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: a.Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang
mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).b.Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.c.Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.d.Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).e.Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. f.Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Negara Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun, maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah 9
pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dipungut pemerintah daerah di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Sambodo (2015:4), terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak, diantaranya:1.Andriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”2.Soemitro” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 3.Herschel” Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 4.Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:1.Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. 2.Tanpa kontraprestasi secara langsung.3.Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4.Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. 5.Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat.6.Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (butgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Menurut Resmi (2014:2) Pungutan tersebut anatara lain:

 1.Bea meterai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan mengunakan benda meterai ataupun benda lain. 2.Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/ nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.3.Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.4.Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.5.Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. 6.Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar teori yang digunakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun
pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Dasar teori yang digunakan dalam sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak melakukan pengamatan terhadap Dirjen Pajak apakah Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki relevansi
dengan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Warouw., dkk (2015), Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Warouw., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Ananda., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Dasar teori yang digunakan dalam sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak melakukan pengamatan terhadap Dirjen Pajak apakah Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki relevansi
dengan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Warouw., dkk (2015), Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Warouw., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Ananda., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Nurmantu Dalam Setiana., dkk (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015). Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu :a)Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b)Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Muliari dan Setiawan) di bawah ini: 1)Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 2)Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 3)Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. 4)Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu 5)Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.
Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Menurut Munari (2005) dalam Safri (2013) Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber peneriman negara terbesar, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

Sosialisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi menurut Ananda., dkk (2015) merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Dirjen Pajak memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan sehingga wajib pajak yang masih belum mengerti atau paham mengenai perpajakan akan menjadi paham dan wajib pajak yang telah paham mengenai perpajakan akan menjadi lebih paham dan membantu sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan mereka.Dirjen Pajak memberikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan :1.Penyuluhan Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan media masa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. 2.Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya. 3.Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajakPetugas pajak memberikan informasi langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.4.Pemasangan BillboardPemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami. 5.Website Dirjen PajakMedia sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, dan mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date

Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri dari 2 jenis yaitu :
1)Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI, dan lain sebagainya sesuai peraturan prundang-perundangan perpajakan yang berlaku. 2)Wajib Pajak Badan (WP Badan) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP). Kewajiban Sebagai Wajib Pajak didalam melaksanakan perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 : a.Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. b.Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c.Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannyake kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. d.Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. e.Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. f.Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. g.Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. h.- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
– Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau -Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Teori Pelayanan Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa. Dalam Sinambela (2010:6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : a)TransparanPelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

 b)AkuntabilitasPelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c)KondisionalPelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. d)PartisipatifPelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. e)Kesamaan Hak Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. f)Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 3.Pengertian Pajak Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2016), pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar penegeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016), pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung unruk memelihara kesejahteraan secara umum

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial
berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Menurut Robbins (2008) dalam Julianti (2014) terdapat empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu : 1.Proses perhatian Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur – fitur pentingnya. 2.Proses penyimpanan Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada. 3.Proses reproduksi motoric Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motoric menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut. 4.Proses penguatan Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau penghargaan. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila dengan cara pembelajaran melalui pengamatan kepada Dirjen Pajak dengan sosialisasi yang dilakukan yaitu
memberikan inforrmasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakaan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak

e-Billing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran tau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini dkk, 2017). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran segala jenis pajak dengan sistem
pembayaran pajak secara elektronik kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller (unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem Billingdan menerbitkan Kode Billing) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

e-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

E-filling adalah salah satu penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP). E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online real time, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektrik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektrik. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak, untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT

e-SPT (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian e-SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan. Untuk Wajib Pajak harus mengisi SP dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Mardiasmo (2011:29) Jenis jenis dari SPT menurut saat pelaporannya, dibedakan menjadi dua, yaitu: a)Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. b)Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahunan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

e-Registration (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam buku Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (Pandiangan, 2007:34), e-Registration atausistem pendaftaran Wajib pajak secara on-line ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara on-linesistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak
Menurut Pandiangan (2007:35) Wajib Pajak yang terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem e-Registration, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakes sistem e-Registration atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku

Sistem Elektronik Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan e-System. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa aplikasi sistem elektronik perpajakan yang dapat dimanfaatkan yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Billing (Pandiangan, 2007:34).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Membayar Pajak Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan (Lingga, 2013). Menurut pengamatan Norman D.Nowak sebagaimana dikutip oleh Zain (2007:31), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1.Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahamisemua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut: 1.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; a.Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu; b.Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c.Seluruh surat pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan d.Seluruh Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksdu pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3.Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir. Menurut Nurmantu (2005:148) terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. a.Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. b.Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Novita dkk, 2014).

Technology Acceptance Model (TAM) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dikembangkan oleh Davis 1985 yaitu suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 1985). Dalam penelitian ini, pengguna yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi yang dimaksud adalah sistem elektronik perpajakan. Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna menggunakan sistem informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:
1.Persepsi Kegunaan (Usefulness Perceived) Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “the degree to which a person believes that using a particular system would enchance his or her job performance.” Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem elektronik perpajakan tersebut akan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi dalam persepsi kegunaan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem tersebut atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tapi jika sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak akan digunakan lagi. 2.Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from dificulty or great effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort”. Jika diaplikasikan untuk sistem elektronik perpajakan, maka maksudnya pengguna meyakini kalau sistem elektronik perpajakan tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasil penelitian Davis (1985) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan
sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh penggunanya.

Teori Atribusi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori hubungan (attribution theory) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan eksternal dianggap sebagai akibat sebab-sebab luar, seperti: individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins dan Judge, 2008:177). Menurut Robbins dan Judge (2008:177), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internalatau eksternal tersebut bergantung pada tiga faktor: 1.Kekhususan Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.2.Konsensus Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka
perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaiknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 3.Konsistensi Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internalseperti pemahaman perpajakan maupun eksternalseperti pemeriksaan pajak.

Subjek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Abdul Rahman (2010) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012) yang menjadi subjek pajak antara lain: 1) Orang Pribadi 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 3) Badan 4) Bentuk Usaha tetap

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat sistem-sistem yang ditetapkan di Indonesia sebagai berikut : 1.Offical Assessment System Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan diterapkan oleh aparetur pajak. Selanjutnya,wajib paka membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Jadi, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini berlaku sebelum reformasi pajak tahun 1983. 2.Self Assessment System.Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajakterutang yang kemmudian diserahkan kepada aperatur pajak. Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara aperatur pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 3.With Holding SystemMerupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (Selain wajib pajak dan Aperatur pajak). Contohnya
pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sitem ini karyawan tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak.

Fungsi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Siti Masruroh (2013). Pajak juga memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Perpajakan Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung. Pengertian Pajak menurut para ahli dan UU : Menurut P.J.A Adriani (2012), Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (2012), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengenaan Sanksi Administrasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi administrasiadalah Pengenaan denda, bunga ataukenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajakdalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib pajakagar lebih teliti dan berhati-hati.(Suhartono, 2010 dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa adanya sanksi administrasi : a.Keterlambatan Pembayaran Pajak Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.b.Bunga 2% per bulan Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidakdisengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan.c.Pengenaan Sanksi Administrasi Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan
pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. d.Pengenaan Sanksi Denda Pengenaan sanksi administrasi yang berupadenda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.e.Pajak sebagai iuran rakyat Pajak dianggap sebagai iuran yang berasal dari rakyat dan akan digunakan untuk rakyat itu sendiri, dalam hal pembangunan serta kesejahteraan rakyat. f.Perhitungan Sanksi Denda Sanksi denda dapat dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.g.Tujuan Sanksi Administrasi Adapun tujuan dari sanksi adminitrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Pengertian sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006 dalam Ummah, 2015). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi Menurut (Mardiasmo, 2011 dalam Ilhamsyah dkk, 2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaatidan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi
sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. (Mardiasmo, 2011 dalam Susilawati dan Budiartha, 2013),juga menjelaskan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kualiatas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan dapat meningkatkan melalui peningkatan kualiats dan kuantitas pelayanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajibpajak.Menurut (Kotler 2005dalam Ilhamsyah dkk, 2016) ada lima dimensi yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu :1.Tangible, meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi.2.Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.3.Responsiveness, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.4.Reliability, kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, handal, dan memuaskan.5.Assurance, mencangkup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya,resiko, dan keragu-raguan).

Bentuk-bentuk sosialisasi perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut (Winerunga, dalam Irwansyah, 2010) mengemukakan beberapa bentuk starategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut:a.Publikasi (publication)Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.b.Kegiatan (event)Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraanaktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.c.Pemberitahuan (news)Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.d.Keterlibatan komunitas (community involvement)Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.e.Pencantuman identitas (identity)Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.f.Pendekatan pribadi (lobbying) Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informaluntuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013):a.Sosialisasi langsungSosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.b.Sosialisasi tidak langsungSosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah,
tabloid, buku, brosurperpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak

Pengertian sosialisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi adalahsuatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu informasi untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan(Rohmawati dan Rasmini, 2012)

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009 dalam Susilawati dan budiartha 2013).Menurut (Nasution, 2003dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Menurut (Boediono, 2011dalam Amalia dkk, 2016). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangakan perpajakn adalah perihal pajak.
Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Suhartono 2010 dalam Amalia dkk, 2016):a.Kegunaan pajak Gunapajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun terkadang kegunaan pajak adalah untuk membayar hutang negara. Maka dari itu, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang.b.Ketepatan Pembayaran PajakKesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai ketepatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dankewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.c.Pengisian Formulir Pajak Formulir pajak harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa adanya jujur serta teliti, ha tersebut harus diperhatikan agar saat perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan. d.Sanksi Pembayaran Pajak Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Di Indonesia sanksi pajak adalah berupa denda. Sanksi dendaini ditemukan di dalam Undang-undang Perpajakan, terkait besarnya denda saat ini ditentukan sebesar 2% perbulannya. e.Fungsi Pajak Fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.
f.Prosedur Pembayaran Pajak Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessmentdi mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:1.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.3.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.4.Dalam 2tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajakyang terutang paling banyak 5%.

 5.Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajaka (Hariyanto, 2012).

Pengertian kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

 menurut para ahli :1.Menurut Nurmantu yang dikutip oleh (Alviansyah 2011, dalam Ilhamsyah dkk, 2016), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajak yang dia dapat.2.Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.3.Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (2006) seperti dikutip oleh Suhartono (2010) dalam Amalia dkk (2016), yang menyatakan adanya kepatuhan wajib pajak adalah :a.Kedisiplinan membayar pajakTingkat kedisiplinan wajib pajak sangat erat halnya dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak maka semakin mengingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.b.Tingkat Pengetahuan terhadap Pajak Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.
c.Sosialisasi tentang Pajak Sosialisasi tentang pajak akan membuat wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung serta memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.d.Sosialisasi tentang Sanksi Administrasi Pajak Sosialisasi ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak menganggap enteng tentang sanksi administrasi pajak dan akan membuat wajib pajak sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak.e.Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU PerpajakanWajib pajak yang paham dan memiliki kesadaran terhadap pajak harus mengetahui secara jelas apa saja peraturan yang mengatur pajak terutama UU Perpajakan. f.Patuh terhadap Pajak Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.4.Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuha Wajib Pajakmemiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:a.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.b.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelasc.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.d.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.5.Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
6.Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Informasi umum terkait pajak kendaraan bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Subjek pajakPasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.b.Wajib pajakWajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

 c.Objek pajakBerdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).d.Pengecualian objek pajakdari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:1.Kereta Api2.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluarpertahanan dan keamanan negara.3.Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.4.Objek pajak lainya yang di tetapkan dalam peraturan Daerah.e.Dasar pengenaan pajakMenurut undang-undang No 7 pasal 6 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :1.Nilai jualkendaraan bermotor2.Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.f.Tarif pajakMenurut undang-undang No 51 Tahun 2008 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam pasal 18 dibagi menjadi 4 yaitu :1.1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bukan umum.2.1 % (satu persen) untuk kendaraan umum.
1 % (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel.4.0,5 % (nol koma liam persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak

Pajak kendaraan bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan  energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mahesar 2014). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013, dalam Ilhamsyah dkk, 2016).

Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Djajadiningrat, (Amin 2014 dalam Ilhamsyahdkk, 2016) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang tata cara perpajakan yang berbunyai: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang berbunyi PajakDaerah,yang selanjutnya disebut Pajakadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat

Teori Kepentingan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori ini merupakan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintah ( yang bermanfaat baginya ), termasuk jugaperlindungan atas jiwa orang-orang itu harus bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut (Mardiasmo, 2009)

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap KepatuhanWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak. Melalui Kualitas Pelayanan (X1)Sanksi Perpajakan (X2)Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)Pengetahuan Perpajakan(X5)Biaya Kepatuhan Pajak(X3)Penerapan E-Filing(X4)
kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan(Veronica Carolina,2009:7)Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :1)Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan2)Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia3)Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yangdianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak.

Penerapan E-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-filingadalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line danrealtimemelalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) atau penyedia jasa Aplikasi atau Application Service Provider(ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. E-filingdijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkankeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER  251/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:1)Berbentuk badan.2)Memiliki ijin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).3)Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.4)Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.Menurut Gita (2010)e-filingini sengaja dibuat agar tidakada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dankontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya.E-filingbertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filingdiharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajakdalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datingke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengankemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasiperpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhanWajib Pajak. E-filingjuga dirasakan
manfaatnya oleh KantorPajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebihmudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, danpengarsipan laporan SPT.Berikut ini proses untuk melakukane-fillingdan tatacarapenyampaian SPT Tahunan secarae-filing:1)Mengajukan permohonanEletronik Filling Identification Number(e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing.Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atauKPP terdekat.2)Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filingpaling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh usernamedan password, tautan aktivitas akun e-filingmelalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificateyang berfungsisebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing.3)Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:a.Mengisie-SPT pada aplikasie-fillingdi situs DJP.b.Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.c.Mengirim SPT secara onlinedengan mengisikan kode verifikasi.d.Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.
Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filingmerupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untukmenyampaikan SPT secaraonlineyangrealtimekepada kantorpajak. Jadi, penerapan sistem e-filingadalah suatu proses ataucaramemanfaatkan sistemyang digunakan untukmenyampaikan SPT secaraonlineyangrealtimeyangditerapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Penerapan systeme-fillingmemilikibeberapa keuntunganbagi Wajib Pajak yaitu:1)Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukandimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 haridalam seminggu karena memanfaatkan jaringaninternet.2)Biaya pelaporan SPT lebih murahkarena untukmengakses situs DJP tidak dipungut biaya.3)Penghitungan dilakukan secara cepat karenamenggunakan sistem komputer.4)Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentukwizard.5)Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkapkarena terdapat validasi pengisian SPT.6)Lebih ramah lingkungan karena meminimalisirpenggunaan kertas.7)Dokumen pelengkap tidakperlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melaluiAccount representative

Biaya Kepatuhan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1.) Biaya Uang (Money Cost), 2.) Biaya Waktu (Time Cost), 3.) Biaya Pikiran (Psychological Cost). Semakin tinggi tax compliance cost(biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakanpembayaran pajak.Sandford V. Berg (2005:15) menyatakan Tax Compliance Costdidefinisikan sebagai seluruh biaya yang diluar pajak terutang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari aspek perpajakan dalam investasinya hingga saat menerima putusan banding danmelunasi pajak terutangnya. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalamberbagai literatur disebut compliance cost.Idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun tidak
memberatkan Wajib Pajak faktor ini perlu untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.1)Jenis-Jenis Biaya Kepatuhan PerpajakanTax Compliance Costdibagi menjadi 3 (tiga) menurut Sandford V. Berg (1989:15), yaitu sebagai berikut :a.Direct Money CostDirect Money Costadalah biaya yang spesifik yang terjadi dimana kita bisa secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan seperti membeli buku b.Opportunity Cost of TimeOpportunity cost of timeadalah kerugian yang diderita wajib pajak akibat penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.Opportunity Cost Of Timediantaranya adalah :a)Waktu yang terpakai untuk mempelajari ketentuan perpajakan.b)Waktu untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).c)Waktu perjalanan untuk menyetorkan pajak.d)Waktu perjalanan untuk melaporkan pajak.
e)Waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak.f)Waktu untuk pengadministrasian dokumen pajaknya.c.Psychological Cost Psychological costadalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karenamelakukan taxevasion. Psychological costmeliputi ketidakpuasan rasa frustasi, serta keresahan WajibPajakdalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadikarena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud
yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undangtidak dilanggar. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2008:57).1)Sanksi administrasiSanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.2)Sanksi pidana
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:43).a.Denda PidanaSanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.b.Pidana KurunganPidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.c.Pidana PenjaraPidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga,adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkansegala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segalahal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014).Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan DirektoratJendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Sedangkan menurut Rahayu (2010:28) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan
tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam Kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparatpajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (Wajib Pajak).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil: 1)Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2)Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang. Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:1)Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :a.Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.b.Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampaiNovember tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
c.Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masapajak berikutnya.2)Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.3)Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.1)Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiMenurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:a.Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.b.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.c.Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.d.Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakanIdentifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment systemyaitu:
a)Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajakuntuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan(KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register(media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).b)Menghitung pajak oleh wajib pajaksesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.c)Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan dibank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil diKPP atau KP2KPterdekat atau e-payment.d)Pelaporan dilakukan wajib pajaksesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat. Menurut Mujiyati (2017:2) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu a) Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. b) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut. 1)Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua. yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajaktanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (PPnBM). sertaPajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2)Sistem Pemungutan PajakMenurut Mujiyati dan Abdul Aris (2014: 15), menyatakan bahwa secara garis besar dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem yaitu Official Assesment System, Self Assessment System dan With Holding System. Di Indonesia pernah melakukan penerapan beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:a.Official Assesment SystemWewenang pengmungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dengan demikian keberhasilan pemungtan pajak tergantung peran aktif fiskus.b.Self Assessment System
Sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggung jawabkan pajak terutang ada padawajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. c.With Holding System Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Theory of Planned Behavior (skripsi, tesis, dan disertasi)

Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atautidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Puspa, Harjanti dan Zulaikha, 2012), yaitu:a.Behavioral BeliefsBehavioral beliefsmerupakan keyakinan individu akanhasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. b.Normative BeliefsNormative beliefsyaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. c.Control BeliefsControl beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power)

Thin Capitalization (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kayis –Kumar (2019)Thin Capitalization Rulessecara luas dapat dikatakansebagai mekanisme anti penghindaran yang membatasitax base erosion dari aktivitas cross-border intercompany.Sedangkan,menurut Taylor & Richardson (2012)Thin Capitalizationmerupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Mekanisme pembentukan struktur modal melalui mekanisme Thin Capitalizationmenyebabkan berbagai dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan pelakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakkan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance ) melalui pemanfaatan bunga. Dalam dunia internasional, beberapa negara telah mengatur aturan Thin Capitalization ini yang disebut dengan Thin Capitalization Rule(TCR). Aturan ini dapat menjadi solusi bagi masalah thin capitalization dengan membatasi jumlah beban pengurang pajak (Buettner,et al.,2012). Dikutip dari laman online-pajak.com (2020), di Indonesiaupaya pemerintah untuk meminimalisir
perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui skema thin capitalizationini terdapat dari pasal 18 ayat 1 UU PPhyang menyebutkan dimana Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak.Adapun besar perbandingan ini kemudian telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (Debt to equity ratio). Besarnya perbandingan utang dan modalmenurut ketentuan tersebut maksimal sebesar 4:1.

Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Demi memenuhi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan, perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang.Namun, hutang akan Total saham institusionalKepemilikan institusional=Total saham yang beredar
menimbulkan beban tetap berupa bunga. Karena besarnya insentif pajak atas bunga hutang, maka semakin besar hutang membuat laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan timbulnya keterkaitan mengenai meningkatnya penggunaan hutang bagi perusahaan (Zuesty,Aisha,2016). Semakin besarjumlah hutang yang dimiliki perusahaan makasemakin besar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian Kim, Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

Ngadiman dan Puspitasari, Christianty (2014) menyatakanbahwa “kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi.Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan berbentuk perseroan (PT), perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, jugainstitusi lainnya”.Peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan didorong oleh adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Penjualan tahun ini –Penjualan tahun laluSales growth=Penjualan tahun lalu
Besaran investasi yang dimiliki oleh investor institusional akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Semakin besar pihak institusional mendominasi saham daripada pemegang saham lain, maka pengawasan dapat dilakukan terhadap kebijakanmanajemen yang lebih besar pula, sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjauhi sikap yang mungkin merugikan para pemegang saham(Ngadiman dan Puspitasari, Christianty, 2014).Zuesty, Aisha (2016) mengatakan jika pemilik institusional memiliki fungsi yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusionalmenganggap dapat mengendalikan manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri dan fokus pada kinerja ekonomi berdasarkan hak suara yang dimiliki.Keberadaan investor institusional juga menunjukkanadanya desakan dari parainvestorinstitusionalterhadap pihak manajemen untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk investor institusional

Sales Growth (skripsi tesis dan disertasi)

Penjualan memiliki pengaruh yangstrategis terhadap perusahaan.Sales growthmenunjukkan perkembangan tingkat penjualan setiap tahun. Kapasitas operasi perusahaan dapat meningkat apabila pertumbuhan perusahaan juga lebih ditingkatkan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun,perusahaan akan memiliki kendala dalam peningkatan kapasitas operasi perusahaan(Andriyanto, Hermawan Noor, 2015).Menurut Andriyanto, Hermawan Noor(2015) perusahaan dengan penjualan yang cenderungstabilmenanggung beban tetap yang lebih tinggi juga lebih aman dalam memperoleh lebih banyak pinjaman bila dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.Pertumbuhan penjualanperusahaan dapat dilihat melalui peluang bisnis yang ada dipasar.Total hutangDebt to assetratio=Total aset
Menurut Fahmi, I.(2014) “sales growth merupakan rasio antara penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya,sales growth mempunyai peran strategis didalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan”. Menurut Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery (2016) sales growthmenunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat, hal ini diikuti dengan kenaikan beban pajak perusahaan. Kemungkinan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya dapat dipengaruhi olehpertumbuhan penjualan yang juga meningkat, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula.Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yangbesar, maka dari itu perusahaan akan mengarahpada tindakan penghindaran pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yangbesarpula sedangkan perusahaan berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Solvabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

“Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi”(Sunyoto, 2014:101).Menurut Kasmir (2014:150-153) solvabilitas merupakan rasioyang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk menilaikemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifattetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.Solvabilitas yaknisuatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakinbesar penggunaan hutang oleh perusahaan, Pembayaran pajakCash effective tax rate=Laba sebelum pajak
maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan, 2018). Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio. Menurut Kasmir (2014:156) debt to asset ratioadalah rasio hutang yang digunakan untuk menghitungperbandingan antara total hutang dengan total aktiva.

Penghindaran pajak (skripsi tesis dan disertasi)

“Penghindaran pajak ialah teknik pengendalian tindakan supaya terhindar dari akibatpengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini usaha yang dilakukan supaya terhindar dari pengenaan pajak yakni dengan mengendalikan segala macam tindakan yang menghindari aplikasi pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat satupun pelanggaran hukum yang dilakukan”(Zain, Muhammad, 2008:49).Menurut Pohan, Chairil Anwar(2014:41) “tax avoidancemerupakan teknik pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan serta undang-undang demi memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan dilakukan secara aman dan legal oleh wajib pajakjuga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.Menurut Suandy, Erly (2001:8) Penghindaran pajak merupakan rekayasa perpajakan yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dari pengertian penghindaran pajak tersebut, menunjukkan bahwa penghindaran pajakmerupakanupaya perusahaan untukmengurangipembayaran pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakansecara legal. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan cash effectivetax rate. Cash effective tax rateadalahjumlahkas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih
menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dyreng,S., dkk. (2010) cash effective tax ratebaik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena cash effective tax ratetidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase cash effective tax ratemengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajakperusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase cash effective tax ratemengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan

Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuranyang dapat dipaksakan dan wajib dibayarguna untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Suandy, Erly (2001:5) mengemukakan definisi pajak oleh James dan Nobes (1985) bahwa pajak digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik yang berasal dari pungutan berdasarkan undang-undang pemerintah.Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung guna untuk memenuhi pengeluaran negara. Ada dua fungsi dalam pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi kedua adalah regulerenddimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomimaupun sosia

Teori Pemegang Saham (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Sutedi, Andrian (2011) “Teori pemegang saham menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus
mempertimbangkan kepentingan pemegang saham untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilaipemegang saham”.Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham ini memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi para pemegang saham. Dalam penciptaan nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan para pemegang saham

Teori Trade-off (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Bringham danHouston (2006) “Teori trade-offmenjelaskan bahwa perusahaan akanberhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan ialahbiaya kebangkrutan (bankruptcy costs) dan biaya keagenan (agency costs) yang meningkatakibatdari turunnya kredibilitas suatu perusahaan”.Teori trade-offdalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan,tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric informationsebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Trade-off theorymempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak(Bringham danHouston, 2006)

Teori Agensi (skripsi tesis dan disertasi)

“Teori agensi merupakanteori yang menjelaskan hubungan atau kontakantara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingannya termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer)bertindak sebagai agen.Agen dipekerjakan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal”(Anthony dan Govindarajan, 2011).
Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktualantara prinsipal dan agen.Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral danprofesional untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin danmengoptimalkan operasi serta laba perusahaan. Sebagai imbalannyamanajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengankontrak yang ada. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrolterhadapkinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik,agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal (Sukandardan Rahardja, 2014).Prinsipal akan memberikan kewajiban kepada agen untukmelaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.Laporan yang diberikan tersebut dapat berupa pengungkapan informasiakuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai saranaprinsipal untuk mengawasi kinerja agen dan memastikan modal yangditanam berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen tidak dapatmemuaskan prinsipal maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuaidengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.Adanya permasalahtersebut membuat para agen berusaha untuk memberikan informasi sesuaidengan keinginan para prinsipal. Sukandar dan Rahardja (2014)mengatakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebutdengan agency problem. Salah satu penyebab agency problem adalahasymmetric information. Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Agenmemiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitasdiri, lingkungan kerja dan perusahaan secara

Teori Biaya Politik (skripsi tesis dan disertasi)

Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi dari perusahaan sukses atau perusahaan yang besar membuat perusahaan tersebut menjadi korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan besar akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku yang menandakan bahwa perusahaan besar akan menghindari untuk melakukan tindakan tax avoidance(Zimmerman, 1983).

Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi tesis dan disertasi)

Teori agensi menjelaskan penyebab timbulnya asimetri informasi antara agen dan (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Konflik antara principal danagent dapat ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan perusahaan terkena dampak buruk. Konflik antara principal dan agent ini biasa dikenal dengan nama agency problem. Gitman (2007:20) mengemukakan bahwa agency problem merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Agency problem dapat diatasi dengan dua cara sebagai berikut yaitu dengan market forces dan agency cost. Market forces merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi terjadinya agency problem dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan
dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Agency cost merupakan seluruh biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya agency problem serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, seperti penerapan good corporate governanceoleh perusahaan.

Komite Audit (skripsi tesis dan disertasi)

Winata (2014), menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal (Sandy dan Lukviarman, 2015).Komite audit melakukan pengawasan pada pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir kecenderungan penekanan pada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh manajer terutama biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan mencegah perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Komite Audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate govenance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

Tarjo (2008), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham instiusional adalah prosentase saham
yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan Kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Sandy dan Lukviarman 2015). Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), di Indonesia kepemilikan institusional cenderung lebih besar daripada kepemilikan manajerial. Proksi kepemilikan institusional lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia daripada kepemilikan manajerial (Ongkowidjojo, 2015). Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung di awasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006), menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009), yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran
pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Sandy dan Lukviarman, 2015).Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana, 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang transparan (transparancy) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi
dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2009). Dalam penelitian Setiana dan Setyowati (2014), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak. Variabel ini diukur dengan variable dummy, angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four dan angka nol untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four.

Proporsi Dewan Komisaris Independen (skripsi tesis dan disertasi)

Dijelaskan dalam (Pohan 2009), bahwa proporsi dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penelitian Maria dan Kurniasih (2013), dijelaskan bahwa komisaris independen memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik. Kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan pihak manajemen perusahaan yang dilaporkan, dipercaya akan berkurang dengan adanya komisaris independen. Komisaris independen memiliki tanggung jawab kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen harus memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat mencegah praktik tax avoidance (Harto dan Puspita, 2014). Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Mayangsari (2003), pengukuran variabel proporsi komisaris independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris.

Klasifikasi Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Klasifikasi ukuran perushaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Berikut pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut: 1.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2.Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menajdi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perushaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4.Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengertian Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Febria dan Halmawati (2014) ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya. Putranto dan Darmawan (2018) mengartikan ukuran perusahaan sebagai skala berapa besarnya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal antara lain total dari penjualan dan total dari harta (aktiva). Menurut Suryandani (2018) ukuran perusahaan merupakan besarnya kekayaan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan menurut Tendean (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu pengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya total aset, total penjualan dan kapitalisasi pasar

Manfaat Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Ratnasari dan Budiyanto (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dari profitabilitas, antara lain sebagai berikut :1.Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. 2.Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahan. 3.Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggamberkan korelasi antra laba dan jumlah modal yang ditanamkan. 4.Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasilpelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

Definisi Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Hanafi dan Halim (2016) profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Selanjutnya menurut Ratnasari dan Budiyanto (2016) profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (pemegang obligasi dan saham). Sedangkan menurut Mar’ati dan Purnomo (2011) profitabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk memperoleh laba bersih. Laba bersih ini merupakan ukuran pokok keberhasilan perusahaan. Laba atau berkurangnya laba, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah.Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba.

Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Sadi (2016) pelaksanaan good corporate governanceyang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :a.Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di pasar global.b.Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang.c.Memperkuat sektor finansial.d.Memajukan manajemen yang bertanggungjawab dan kinerja yang solid.Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:a.mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;b.mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
c.mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;d.meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;e.meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Berikut prinsip-prinsip Good Corporate GovernancePeraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 :
a.Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; b.Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; c.Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; d.Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; e.Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Pengertian Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.Sedangkan menurut Franita (2018) good corporate governance adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usahayang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholderstanpa
mengabaikan kepentingan stakeholdersyang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.Selanjutnya menurut Zarkasyi (2018) good corporate governancemerupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.Pahlevi dkk (2016) mengartikan Good Corporate Governance(GCG) adalah sebuah prinsip yang diterapkan didalam sebuah organisasi, yang ditujukan untuk mengatur hubungan diantara orang-orang yang terlibat demi terbentuk kinerja yang baik, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari dari organisasi tersebut.Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governanceadalah suatu pedoman berlandaskan undang-undang yang digunakan untuk mengelola perusahaan sehingga terbentuk kinerja yang baik dan dapat tercapainya tujuan perusahaan.

Skema Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut :1.Transfer pricing Transfer pricingmenurut Tampubolon dan Alfarizi (2019) diartikan sebagai transaksi pertukaran produk atau jasa yang
terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grub perusahaan dengan tujuan tertentu.2.Thin CapitalizationLathifa (2019) mendefinisikan thin capitalizationsebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.3.Treaty Shopping Menurut Dahlan (2018) treaty shoppingadalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.4.Controlled foreign corporation (CFC)Controlled foreign corporation(CFC) menurut Lathifa (2019) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (tax haven country) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax avoidance).

Karakter Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) dalam Suandy (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut :a.Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajakb.Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.c.Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Pengertian Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau tax avoidanceadalah upaya mengefisienkan beban pajak yang dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak merupakan rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Sedangkan menurut Putri (2018) penghindaran pajak adalah salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.Dari berbagai pengertian tersebut dapatdisimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan teknik alternatif, masih dalam bingkai perpajakan dan legal.