Kepatuhan (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutMahon (2001) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukansegala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yangmembuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya seseorangdapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengankesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan

Pengaruh Penerapan E-SamsatTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Elektronik samsat(E-samsat)merupakan fasilitas pelayanan bayar pajak onlinemelalui aplikasi samsat online nasional (Samolnas) yang dibayarkan melalui e-bankingatau ATM Bank yang telah ditentukan. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Penelitian yang dilakukan oleh Yolani, Djatikusuma, & Sugara (2012) mengungkapkan bahwa pembayaran pajak secara onlineberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Rumiyatun, 2017). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah ingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).Penelitian yang dilakukan olehCakoro, Susilo, & Zahroh(2015),Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016), dan Putra, Kusuma, & Dewi (2019). menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo, & Obazee (2016), menunjukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan adalah suatu proses adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2014). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajakadalah kondisi wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa paksaan dari pihak lain. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terjadi jika wajib pajak telah menyadari pentingnya dan manfaat dari membayar pajak. (Fitriani, 2018:21).Dalam penelitian Wardani & Rumiyatun (2017),Ilhamsyah, Endang, & Dewantara(2016), Wardani & Asis (2017), Sania, & Yudianto (2018), hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dewi & Rumiyatun (2017). Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015), mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secarasignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitianIlhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) dan penelitian oleh Oladipupo & Obazee, (2016) mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan E-Samsat (skripsi, tesis, dan disertasi)

Elektronik samsat (E-samsat)merupakan suatu fasilitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang digunakan melalui aplikasi Samsat
OnlineNasional (Samolnas) dan dibayarkan melalui ATM Bank ataupun e-bankingyang telah ditentukan. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mempengaruhi penerimaan pajak.Penggunaan layanan elektronik samsat melalui aplikasi Samsat OnlineNasional (Samolnas) dapat dilakukan sebagai berikut:a.Unduh aplikasi Samsat OnlineNasional (Samolnas) di Play Store Androidb.Pilih menu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan klik menu pendaftaranc.Kemudian akan muncul pemberitahuan, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan stiker pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Disini selanjutnya wajib pajak diminta untuk mengambil keputusan, apakah setuju atau tidak setuju, kemudian klik tombol setujud.Kemudian akan muncul formulir yang harus diisi yakni nomor polisi kendaraan, Nomor Induk Keluarga (NIK), lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.e.Isi formulir dengan teliti dan data yang benar, kemudian klik lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan Anda bayarkan pajaknya sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan.f.Klik tombol setuju untuk mendapatkan kodebayar. Kode tersebut nantinya digunakan untuk membayar pajak melalui E-Channelperbankan (e-bankingatau ATM).

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Madiasmo dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016)). Mengungkapkan, sanksi pajak merupakan jaminan dan/ atau pencegahan (preventif) agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. dalam artian, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang ada. Menurut Syafirudin dalam Desi dkk. (2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Menurut Resmi dalam Bayu, (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010:15).Menurut Samudra (2015) Sanksiperpajakan bermotor terdapat dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi akan dikenakan apabila wajib pajak terlambat dalam memenuhi pendaftaran melebihi waktu jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidanaSanksi perpajakan menurut Handayani (2009) terdapat 4 indikator, yaitu: (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, (4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi.

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi kualitas pelayanan menurut Desi dkk (2019) “adalah suatu bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dankeberhasilan”. Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).Menurut Aryobimo dalam (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015). Persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
1.Kualitas interaksi: bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya2.Kualitas lingkungan: bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak3.Hasil kualitas pelayanan: pelayanan dari fiskusdapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Menurut Kotler dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Terdapat 5 aspek yang menjadi perhatian jika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu: (1) Tangible, mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi, (2) Empathy, mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan, (3) Responsiveness, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap, (4) Reliability, kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, handal, dan memuaskan, (5) Assurance, mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan)

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Wardani & Rumiyatun (2017). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi mengtahui dan mengeri perihal pajak tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam Nasution (2003:62) dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua
penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak seperti pandangan atau perasaan yang menyangkut pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kecenderungan guna bertindak sesuai peraturan yang ada dalam sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011).Kesadaran wajib pajak memiliki indikator (Manik Asri 2009), (1) Pengetahuan terdapat Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, (2) Pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (3) Pemahaman kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Pemahaman fungsi pajak guna pembiayaan negara, (5) Secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, (6) Secara benar menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.Menurut Mutia dalam Wardani dan Asis (2017). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Widayanti dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016)mengungkapan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajibpajak adalah sebagai berikut:a.Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. b.Kepemilikan NPWP, merupakan suatu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajaknya.c.Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan. d.Mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. Sehingga mereka akan mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajkannya dengan benar dan baik.e.Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.
Menurut Carolina (2009). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang pajak.Dalam Wardani dan Rumiyatun (2017). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman awal wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar. Menurut Rahayu dalam (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019). Konsep pengetahuan pajak ada 3 (tiga) yaitu, a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak Wajib Pajak (WP), Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu self-assessment system: c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu proses wajib pajak memiliki pemahaman tentang aturan dan/ atau Undang-Undang serta tata cara perpajakan serta dapat mengaplikasikannya guna memenuhi kewajiban perpajakannya seperti, pembayaran pajak, pelaporan SPT. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. (Adiasa dalam Fitriana 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Nurmatu dalam jurnal (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban pajaknya. Menurut Siti Kurnia dalam jurnal Desi dkk. (2019). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Puri dalam jurnal Desi dkk. (2019). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya.Pendapat Simon James dalam Fitriani “Kepatuhan pajak (Tax Compliance) merupakan wajib pajak yang memiliki kemauan guna melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi), peringatan, maupun ancaman, dalam penerapan sanksi dalam hukum maupun administrasi. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. (Agustin & Putra, 2019).Pendapat Ilhamsyah dkk (2016) dalam Wardani & Rumiyatun (2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya,dan pelaporan pajaknya tidak terlambat.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;b.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semu jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;c.Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dand.Tidak pernah dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator (Handayani, 2009), yaitu: (1) Pengisian formulir SPT dengan isian yang benar, lengkap, dan jelas (2) Perhitungan dilakukan dengan benar (3) Pembayaran dilakukan tepat waktu (4) Tidak pernah mendapat surat teguran

Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang tergolong ke dalam jenis perpajakan provinsi.Objek kendaraan pajak bermotor adalah wajib pajak yang memiliki penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Adapun pengertian kendaraan bermotor adalah: 1.Semua jenis kendaraan beroda dan gandengan nya atau tidak, yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang dikendalikan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik (motor atau peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi-energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen).2.Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengan nya dan di air dengan ukuran isi kotor lima Gross Tonnage(GT 5) sampai dengan tujuh Gross Tonnage(GT 7).Subjek pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak pribadi atau instansi yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atas kendaraan bermotor. Adapun cara menghitung tarif kendaraan bermotor:a.Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.b.Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.c.Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.d.Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.
Terhitung mulai pendaftaran kendaraan bermotor secara berturut-turut pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak satu tahun atau dua belas bulan.(Zuraida, 2012)

Pajak Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan-peraturan daerah, dan wewenang pemungutan nya dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah serta pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Resmi (2014), pajak memiliki dua fungsi yaitu pertama adalah fungsi budgetair (sumber keuangan negara), dan kedua adalah fungsi regulerend (pengatur). Fungsi budgetairatau sumber keuangan negara artinya pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah maupun pembangunan. Upaya pemerintah untuk dapat memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya yang ditempuh ditempuh pemerintah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.Fungsi regulerendatau pengatur berarti pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan peraturan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan yang ditetapkan di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dll.

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2009).Menurut Djajadiningratdalam(Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dalam pemungutan nya bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Ritonga (2011:15)Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsanan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku

Pemahaman Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari kata pahamyang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal) Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undamg-Undang, dengan tidak emndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara
dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas kewajibanperpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada negara yang digunakan untuk membiayai penegeluaran pemerintah guna tercapainya keadilan soasial dan kemakmuran yang merata.Sedangkan menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012) Pemahaman peraturanperpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakanmaka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran
atau aturan. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakanbahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.Dalampajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun2000 tentang Ketentuan Umum danTata Cara perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:“ (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurutketentuan perundang-undangan perpajakan …”Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlakuMenurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan SitiKurnia Rahayu (2006 : 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifiaksi dari :a.Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
b.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuanc.Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutangd.Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assesment systemmenurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 :82-84) yaitu sebagai berikut :1.Mendaftrkan Diri ke KantorPelayanan PajakWajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register(media cetak elektronik) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).2.Menghitung Pajak oleh Wajib PajakMenghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan dalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dengan tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak(prepayment.)3.Membayar Pajak Dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Pembayaran pajak dapat dilkaukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP)yang dapat diambil di KPP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik(e-payment)4.Pelaporan Dilakukan Wajib PajakSurat Pemberitahuan(SPT) memiliki fungsi sebagai sutau sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baikyang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemunguta yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang tela dilakukan.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan daei penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari pengahsilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Sedangkan besarnyabiaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000sebula

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:a.Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan c.Pemotongan Pajak Atas Pengahsilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.d.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.e.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per –57/Pj/2009 tetntang perubahan atas Peraturan Direktur Jendeal Pajak Nomor Per—31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengahsasilan Pasal 21Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.f.Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2007:17) Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system . yang uraiannya sebagai berikut :a.Official Assesment System, merupakansistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) umtuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment System:
b.Self Assesment System, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitngkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.c.With Holding System,merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi :a.Fungsi BudgetairFungsi budgetairini merupakanfungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.(Siti, 2006:26)b.Fungsi RegulerendFungsiregulerend disebut juga fungsi mengatur. Yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. (Siti, 2006:28)

Pengertian Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan adalah konribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Menurut Mardiasmo (2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.a.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.b.Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.c.Tidak ada timbal balik jasa (Kontraprestasi) secara langsungd.Pajak diperuntukkan bagi pengeluran-pengeluaran pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.Kepatuhan kewajiban pajak tercermin dalam situasi sebagai berikut:1.Wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.Menurut (Jatmiko, 2006) indikator-indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:1.Memahami Undang-undang Perpajakan,2.Formulir pajak diisi dengan benar,3.Menghitung pajak dengan jumlah benar,4.Membayar pajak tepat waktu, dan5.Pengawasan yang dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adalah tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan berupa hukuman. Menurut (Mardiasmo 2016, 62), sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.Sanksi Pajak sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Maka wajib pajak dapat dihukum dengan indikasi kebijakan pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhnya
kewajiban perpajakan. Di dalam undang-undang perpajakan ada dua jenis sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.a. Sanksi AdministrasiSanksi administrasi meliputi sanksi bunga, denda, dan kenaikan.1.Sanksi BungaSanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan paling lama 24 bulan. Beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya pengenaan sanksi administrasi bunga antara lain, yaitu pembetulan sendiri SPT, pengangsuran dan penundaan pembayaran, penundaan penyampaian SPT, hasil penelitian SPT angsuran tidak/kurang dibayar atau terdapat kesalahan tulis/hitung, pidana setelah lampau 10 tahun, pemeriksaan atau keterangan lain, pembayaran melewati saat jatuh tempo.Menurut (Pohan 2017, 170) berbeda dengan bunga utang pada umumnya yang menghitung bunga secara harian dan menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga), menghitung bunga secara bulanan atau dihitung 1 bulan penuh dan menerapkan bunga tunggal. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, artinya
jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh misalnya 22 Juni s.d. 5 Juli dihitung 1 (satu) bulan.2.Sanksi DendaMenurut (Pohan 2017, 170) sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sesuai jumlah, persentase, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi denda dikenakan sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut (Komara 2012, 121), bentuk sanksi administrasi denda terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yakni:1.Lump-sumpatau besaran tertentu yang tetap nilainya (misal: Rp 1.000.000,-untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan),2.Persentase dari jumlah tertentu (misal: 2% dari Dasar Pengenaan Pajak), dan3.Kelipatan tertentu (misal: 2 kali jumlah pajak yang terutang).Sejumlah pelanggaran dalam sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana.3. Sanksi KenaikanMenurut (Komara 2012, 121-122) sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang kurang dibayar, tidak atau kurang dipotong,
dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentasi dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200%.Menurut (Komara 2012, 122) beberapa kondisi yang menyebabkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan antara lain adalah:1.Kekurangan bayar akibat penerbitan SKPKBT2.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya setelah ditegur tertulis3.Kompensasi PPN/PPnBM yang tidak seharusnya4.PPN/PPnBM tidak seharusnya menggunakan tarif 0%5.Kewajiban Pasal 28 & 29 tidak dipenuhi6.SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.b. Sanksi PidanaHukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan kejahatan. Dalam perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealapan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang memerhatikan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Menurut (Pohan 2017, 171) sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak memerhatikan
kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian penerimaan negara.Menurut (Komara 2012, 122) berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana dapat dikelompokan kedalam dua bagian besar sebagaiberikut:1.Hukum Pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.2.Hukuman Tambahan, terdiri dari pencabutan atas beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.Menurut (Mardiasmo (2016, 63), menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu:1.Denda pidanaSanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar aturan. Tindak pidana yang bersifat melanggar maupun bersifat kejahatan dapat dikenakan denda pidana.2.Pidana kurunganTindak pidana yang bersifat pelanggaran dikenakan ancaman pidana kurungan. Dapat ditujukan kepada pelapor, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
3.Pidana penjaraSama dengan pidana kurungan, pidana penjara adalah hukuman perampasan kemerdekaan. Diancamkan terhadap kejahatan. Ancamannya tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.Menurut (Jatmiko, 2006), dan (Arum, 2012) indikator-indikator dari Sanksi Pajak, yaitu:1.Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak,2.Sanksi tegas untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran,3.Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan,4.Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan5.Keterlambatan membayar pajak dapat dikenakan bunga

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi pelayanan pajak sebagaimana dikutip oleh (Bayu Caroko, 2015) adalah proses bantuan yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan dengan cara tertentu.
Menurut (I Gede Putu Pranadata, 2014) untuk meningkatkan minat dalam memenuhi kewajiban perpajakan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.Menurut (Andre Tandino, 2017), dan (Kusuma, 2016) indikator-indikator dari Kualitas Pelayanan yaitu:1.Informasi dari pelayanan fiskus,2.Mengetahui peraturan-peraturan dari pelayanan fiskus,3.Sangat membantu dalam perpajakan,4.Memberikan pengalaman dalam perpajakan, dan5.Membantu dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fiskus memang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Wajib Pajak. Namun, kesadaran harus muncul terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Karena Wajib Pajak berperan besar dalam penerimaan pajak. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana
peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya.Menurut (Jatmiko, 2006), dan (Arum, 2012), ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:1.Pajak untuk dana pembangunan,2.Pajak untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan dan tugas pemerintah,3.Pajak sebagai sumber penerimaan negara,4.Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, dan5.Pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan.Kesadaran masyarakat belum sepenuhnya dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang imbalan nyata dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah penerimaan pajak dari masyarakat. Kesadaran atas perpajakan sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajiban pajak

Indikator Sosialisasi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setelah mengetahui makna sosialisasi perpajakan, menurut (Arya Yogatama, 2014), mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator:1)Tata cara SosialisasiSosialisasi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.2)Frekuensi SosialisasiSosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak,juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajibpajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.
3)Kejelasan Sosialisasi PajakSosialisasi perpajakan yang dilakukan harus dapat menyaampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.4)Pengetahuan PerpajakanSosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.Menurut (Pedricco, 2018) indikator Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut:1.Peraturan perpajakan,2.Media,3.Penyuluhan dan seminar,4.Informasi langsung, dan5.Talkshowdan wawasan

Sosialisasi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono 2012, 80) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang
berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.Menurut (Kamaruddin, Sutanti, dan Suprapti, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Menurut (Puspita, dan Widyawati, 2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat, dengan diadakan berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Pengelompokan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengelompokan pajak seperti yang ditulis (Abdul Halim 2016, 5-6) dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu:
a.Menurut golongannya1)Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.2)Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.b.Menurut sifatnya1)Pajak subjektif, adalah pajak yang bermula atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri dari wajib pajak.2)Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.c.Menurut lembaga pemungutnya1)Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.2)Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota..

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut (Mardiasmo 2016, 4) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:a. Fungsi anggaran (budgetair)Pajak berfungsisebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.b.Fungsi mengatur (regulerend)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berlandaskanundang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.Pajak memilikiberbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama. Beberapa pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:Menurut (Rochmat Soemitro 2016, 1)yaitu:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”Menurut (P. J. A. Adriani 2014, 2):“Pajak adalah iuran kepadanegara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:1.Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanya negara. Dapat berupa uang (bukan barang).
2.Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasar pada kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.3.Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya balasjasa timbal secara individu oleh pemerintah.4.Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.Dengan demikian, pajak bagi negara adalah penerimaan yang strategis untuk biaya pengeluaran negara dan ntuk secara bersama memikul pembiayaan negaradengan tiadamendapat jasa timbal (kontraprestasi) untuk pengeluaran umum

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Nugroho (2012)berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidangperpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak (Rohmawati dkk, 2013). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Hubungan Kesadaran dengan Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Arum (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak

 dapat dijaring. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak(Rohmawati dkk, 2013). Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannyasangatlahdiperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Hipotesis ini juga didukungpenelitian Putri dan Jati(2012)yang menunjukkanbahwa kesadaran wajib pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi pekerjaan bebas (Independent Personal Service) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pekerjaan bebas yaitupekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yangtidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris,notaris, dokter dan arsitek. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas harus mengadakan pencatatan atau pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitungPenghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang(Arum, 2012). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka (www.pajak.go.id)

Pendapatan (Kondisi Keuangan) Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2008Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan atau pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajakadalah tingkat penghasilan (Ernawati, 2014).Menurut Turmudi dkk, (2014)perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah.Jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya.

Niat Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia niat adalah kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Menurut Ajzen(1991) bahwaperilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku.Implementasi niatditentukan oleh tiga determinan, yakni sikap(pendapat diri sendiri tentang perilaku), norma subjektif (pendapat orang laintentang perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan, dimana sikap adalah suatu evaluasi keseluruhan dari perilaku, norma subjektif adalah penilaian orang dari tekanan sosial untuk melakukantarget perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang merasa mampuuntuk memberlakukan perilaku.Dengan sikap dan norma subjektif yang baik,serta kontrol perilaku yang dirasakan besar maka niat yang diimplementasikan kedalam kehidupan kerja semakin kuat.Pangestu dan Rusmana(2012)berpendapat bahwa niat seseorang dapat diwujudkan dalamperilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendali yang nyata di lapangan. Sehingga untuk memunculkan niat tersebut diperlukan sistem pengawasan yang intensif oleh aparat pajak serta penerapan aturan perpajakan secara tegas dan adil kepada seluruh wajib pajak.

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Sanksi perpajakanmenurut Mardiasmo (2011:59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventive)agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2011:59)menjelaskan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannyabila memandang sanksi perpajakan yanglebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Kualitas Pelayanan Fiskus (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus secara konsisten dan kontinyu. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsihdan Yulianawati2011).
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukanoleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan :1.Kewajiban untuk membina wajib pajak 2.Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (pasal 17BUU KUP).3.Kewajiban merahasiakan data wajib pajak (pasal 34UU KUP).4.Kewajiban melaksanakan Putusan (pasal 88UU KUP).

Efektivitas Sistem Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Efektivitasmenurut Siagian (2011:20) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu
tepat pada waktunya. Hal–hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain(Widayati dan Nurlis, 2010):1.Adanya sistem penyampaian SPT melalui e-Filling sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.2.Pembayaran pajak melalui e-Billingyang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cepat, mudahdan fleksibel.3.Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4.Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdatar.5.Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu(Surajiyo, 2005:62).Pengetahuan dapat diartikan sebagsi hasil kerja fikir ( penalaran ) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara(Widayati dan Nurlis, 2010):. Pengetahaun akanperaturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentangperpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Ditjen
Pajak.Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama,kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajakyang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua,pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga,pengetahuan dan pemahaman mengenaisanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik. Keempat,pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dantarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenambahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Suraatmaja dan Wihardit(1999:3.3) arti dari kesadaran sendiri adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul daridalam diri kita sebagai cetusan nurani. Jika dikaitkan dengan perspektif global maka kesadaran adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara tetapi juga warga dunia, yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional dan global. Dengan kesadaran itu muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sehingga dalam berpikir, berucap dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan dan kemanfaatan(Suraatmaja dan Wihardit, 1999:3.3). Torgler (2008) berpendapatbahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajakbagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik,juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajibanperpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Menurut Fikriningrum (2012)kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.
Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentukkesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama,kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Denganmenyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua,kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga,kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Hambatan Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8) yaitu: 1.Perlawanan pasif Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: a.Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.b.Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.c.Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksankan dengan baik. 2.Perlawanan aktif a.Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. b.Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

  Pemahaman Tentang Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah berkewajiban menjelaskan kemana uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakansumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu:

1)Fungsi penerimaan (budgetair)Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.2)Fungsimengatur(reguler)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi

Pemahaman Tentang Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandisebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Feldmann dalam Resmi (2011:2) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur –unsur:5.Iuran dari rakyat kepada negaraYang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).6.Berdasarkan undang –undang.Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang –undang serta aturan pelaksanaannya. 7.Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.8.Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Indikator KesadaranWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:1)Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajibanperpajakan,2)Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnyamemahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajibanperpajakan,3)Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajibanperpajakannya.Hal senada dikemukakan oleh Safri Nurmantu (2005:103) indikatorkesadaran wajib pajak yaitu:1)Mengetahui adanya undang –undang dan ketentuanperpajakan2)Memahami pajak merupakan sumber pembiayaannegara3)Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlakuSelain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya:
1)Sosialisasiperpajakan2)Kualitaspelayanan3)Kualitas individu wajibpajak4)Tingkat pengetahuan wajibpajak5)Tingkat ekonomi wajibpajakBerdasarkanindikator–indikatordiatas,makaindikatordarikesadaranwajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191) sebagaiberikut:1)Sosialisasiperpajakan2)Kualitaspelayanan3)Kualitas individu wajibpajak4)Tingkat pengetahuan wajibpajak5)Tingkat ekonomi wajibpajak

KesadaranWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain diterapkannya sanksi perpajakan diperlukan juga kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

Indikator Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:1)Sanksi yang diberikan harus jelas dantegas.2)Sanksi sesuai dengan ruang lingkupperundang-undangan.3)Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaranpajak harus dilakukan dalamundang-undang.4)Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, danwilayah.5)Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan artiganda.Adapun indikator sanksi pajak menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :
1)Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harusjelas2)Sanksiperpajakantidakmengenalkompromi(notarbitrary),tidak adatoleransi3)Sanksi yang diberikan hendaklahseimbang4)Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efekjera.Sedangkan menurut Suryo Wibowo Pusponegoro (2013) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:1)Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukupberat.Sanksiperpajakanyangcukupberatdigunakansebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang –Undnag yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya2)Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebiih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yangsama3)Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yangsama.Berdasarkan indikator –indikator diatas, maka indikator dari sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:63) sebagai berikut:1)Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harusjelas2)Sanksi yang diberikan tidak adatoleransi3)Sanksiyangdiberikanakanmembuatefekjerabagiwajibpajakyang melanggar4)Sanksi yang diberikan harusseimbang.

Tujuan Pemberian Sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajkan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:1)Tercipanya tertib administrasi dibidangperpajakan2)Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban –kewajibanperpajakannya

Jenis Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

DalamUndang–Undangperpajakandikenalduamacamsanksiyaitusanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dansanksi
pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:“Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Pengertian Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai berikut:“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.Hal senada dikemukakan oleh Erly Sunandy (2008:155-157), dimanapengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :
“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. DalamUndang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.Sanksi perpajakan didefinisikan juga oleh Diana Sari (2016:272) adalah sebagai berikut:“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:59) pengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penegakan hukum pajak merupakan upaya agar tegaknya danberfungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang –undangyangberlaku.Penegakanhukumpajaksalahsatunyaadalahdenganadanya sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran dan Pelayanandapat menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pemberian pelayanan secara profesional dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan yang baik dapat menjadi modal utama Ditjen
Pajak dalam menarik perhatian wajib pajak. Pelayanan disini bisa berupa fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia bagi wajib pajak dan yang terpenting adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia (aparatur pajak) profesional yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dan transparansi. Jika hal-hal tersebut dapat diberikan oleh instansi pajak diharap dapat memberi kesan yang baik dan menciptakan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak, sehingga wajib pajak tidak enggan lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong sikap patuh wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan sistem dan ketentuan perpajakan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap pajak dan kesadaran akan pentingnya kegunaan pajak dalam roda pembangunan negara diharapkan akan lahir masyarakat yang peduli pajak, yang kemudian secara suka rela berkenan mendaftarkan diri mereka menjadi wajib pajak dan ikut melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya paksaan, dengan demikian maka akan terciptalah sebuah kepatuhan wajib pajak

Kriteria Penilaian Pelayanan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman mengemukakan hasil penelitian bahwa ada sepuluh kriteria yang dapat digunakan untuk menilai pelayanan publik yaitu ten dimention of SERVQUAL : 1)Tangible (dapat dirasakan) yaitu yang terkait dengan fasilitas fisik yang dapat dirasakan pelanggan, misal ketersediaan ruangan yang nyaman, ketersediaan
fasilitas bagi pengunjung (tempat duduk, komputer layanan, formulir dll), tempat parkir dan sebagainya. 2)Reability (keandalan), hal ini terkait dengan kinerja (performance) dan kepercayaan (dependability). 3)Responseveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk memberikan layanan kepada pelanggan, meliputi ketanggapan petugas dalam menangani masalah, ketersediaan petugas menjawab pertanyaan konsumen dan sebagainya. 4)Competency (kemampuan) artinya seorang petugas atau pegawai harus memiliki kecakapan dan kemampuan yang sesuai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 5)Courtecy (tata karma) yaitu terkait dengan perilaku petugas dalam melayani pelanggan, contoh : sopan santun, keramahan, respek dan perhatian terhadap pelanggan. 6)Credibility (kredibilitas) yaitu mencakup nama baik instansi, reputasi dan interaksi dengan para pelanggan. 7)Security (keamanan) yaitu dapat memberikan rasa aman dari bahaya, resiko atau ketidak pastian. 8)Acces (akses) yaitu terkait dengan kemudahan untuk dicari, dihubungi atau ditemui. 9)Communication (komunikasi) yaitu terkait dengan kemampuan penyampaian pesan sehingga dapat dipahami oleh pelanggan dan bersedia mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan.

10)Understanding of the customers (perhatian pada pelanggan) yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan serta dapat memberikan saran dan pendapat terkait kondisi pelanggan (Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Pandapotan Ritonga. 2011: 28-29). Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan pemerintah, wajib pajak merasa mempunyai kewajiban patuh terhadap hukum, termasuk hukum pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan pajak akan menentukan kadar kepatuhan wajib pajak (Pandapotan Ritonga, 2011: 29).

Pengertian Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 Tahun 1993 mengartikan: Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 134). Menurut Boediono “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan” (Boediono dalam Pandapotan Ritonga, 2011:28). Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat dimaksudkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak dalam hal ini Ditjen Pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2006: 134) menyatakan bahwa “pelayanan perpajakan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak.”

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15). Suryadi (2006 :107) mengemukakan 4 aspek yang membentuk kesadaran wajib pajak yaitu : a.Persepsi Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat timbul persepsi positif terhadap pajak. Kebanyakan masyarakat memandang pajak sebagai beban, sehingga banyak masyarakat yang berusaha untuk menghindar dari pajak. Di sisi lain, masyarakat akan menilai pengelolaan pajak yang mereka bayar. Jika masyarakat merasa pemungutan pajak tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan tidak memberikan manfaat yang setimpal terhadap masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh (Suryadi, 2006:106). Menurut Maria Karanta et.al bahwa “Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” (Maria Karanta et.al dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Ketika wajib pajak mempunyai persepsi positif tentang hal-hal tersebut maka wajib pajak akan mempunyai kesadaran dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. b.Pengetahuan Perpajakan Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dapat meliputi tata cara pembayaran, penghitungan tarif, prosedur-prosedur yang harus dilakukan wajib pajak seperti melakukan pembukuan atau pencatatan, dan ketentuan-ketentuan lain. Jika wajib pajak tidak memahami ketentuan-ketentuan perpajakan dengan jelas, wajib pajak cenderung tidak akan taat pajak dan menghindari pajak (Suryadi, 2006:106). Fallan menyatakan pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 141). c.Karakteristik Wajib Pajak Karakteristik wajib pajak yang tercermin oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak ( Siti Kuria Rahayu, 2010: 141). Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental ekonomi
makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara juga akan kuat. Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi Indonesia masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, ketergantungan dan kerusakan lingkungan. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelangan dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktifitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Kondisi pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan menabung rendah dan kemampuan membayar pajak juga rendah (Soeharsono Sagri dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 116). d.Penyuluhan Perpajakan Sebagian besar masyarat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pajak, oleh karena itu sangat perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pajak. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dan secara perlahan akan mengubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan perpajakan mempunyai signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak (Suryadi, 2006:107).

Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : 1)Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2)Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 3)Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. 4)Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111). Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam self assessment system: 1)Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Palayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2)Menghitung pajak oleh wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. 3)Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. a)Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. b)Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau melalui e-payment.4)Pelaporan dilakukan wajib pajak. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta
melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 83-84). Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah : a.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. b.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir. d.Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemerikasaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. e.Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 1)Kepatuhan formal 8
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2)Kepatuhan material Kepatuahan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138)

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Safri Nurmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ”(Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111).

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana 2016).

 Menurut Rohmawati dan Rasmini (dalam Fernando dsn Arisman, 2012) sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Sosialiasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.penelitian yang dilakukan oleh Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Fernando, dan Arisman (2017) menemukan bahwa sosialisasi pajak dpengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mardiasmo (dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang –undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) menemukan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fernando, dan Arisman (2017) meneliti bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan merupakan cara untuk membantu mengurus atau menyiapkan suatu keperluan yang dibutuhkan sedangkan. Pelayanan dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, dalam Tanilasari, dan Gunarso, 2017). Selama ini banyak ditemukan wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan. Dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggannya mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Apabila kualitas pelayanan sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat dan pelayanan yang baik juga dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Nugraheni dan Purwanto (2015) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Tanilasai dan Gunarso (2017) kualitas pelayanan menunjukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkang menurut Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Self assessment system menyebabkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem assessmentmenuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, pada kenyataan-nya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Yusnidar, dalam Subarkah dan Dewi, 2017).Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dankeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Wilda, dalam Tanilasari, dan Gunarso, 2017). Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.Penelitian dari Nugraheni dan Purwanto (2015) bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Tanilasai dan Gunarso (2017) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nugraheni dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (Tax Reform) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem official assestment system dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi selfassestment system. Self assestment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, dalam Nugraheni dan Purwanto,2015).Menurut Tiraada (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015) menyatakan adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compli)Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pegetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Zain (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.Menurut Nugraheni dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut
Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rohmawati dan Rasmini (dalam Fernando dan Arisman, 2012) Sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Sosialiasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana Gerakan ini melibatkan para pejabattinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media massa, dansebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan yang diadakan tahun 2006. “Orang Bijak Taat Pajak” , “Pajak, Pembayaran Anda Jaminan Akan Kesejahteraan” adalah slogan-slogan yang menjadi pemenang
lomba ini dan yang merupakan pemenang lomba slogan tahun 2006 adalah “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya”. “Jelek-jelek Bayar Pajak” sebagai slogan yang selalu dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dan masih banyak lagi yang lainnya dalam upaya penghimbauan kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh-contoh diatas merupakan peringatan guna mendorong kalangan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosalisasi perpajakan keseluruh Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan

Sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (dalam Pusparini, 2013)sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agarwajib pajak tidakmelanggar norma perpajakan.Menurut Siti Resmi (dalam Pusparini, 2008)sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum
denganindikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut Waluyo (dalam Pusparini, 2011)sanksi Pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan cara yang dilakukan agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma serta kewajiban perpajakan.Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rajif, dalam Subarkah dan Dewi, 2017).Menurut Resmi (dalam Subarkah dan Dewi, 2017), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.
Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah,bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai

16dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu: 1.Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.2.Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan danapabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.3.Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk
lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.4.Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.5.Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

Kesadaran (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah adalah kerelaan memenuhi kewajibananya, termassuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Yulsiati, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Jumlah pendapataan dari sumber pajak tergantung dari kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak, tingkat kesadaran yangtinggi dibutuhkan dalam membantu pendapatan negara. Kesadaran adalah keadaan mengetahui,sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, dalam Subarkah dan Dewi, 2017). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untukpelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Nurmantu, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana, 2016) kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan
dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak

Pemahaman (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajibanuntuk membayar pajak. Melantri, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana,2016) menjelaskan proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitandengan pajak. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, ataucara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.Berikut definisi pemahaman diambil dari berbagai referensi, diantaranya adalah :Menurut Mardiasmo, (dalam Pusparini, 2011)pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Carolina, (dalam Pusparini, 2009)pemahaman wajibpajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.Menurut Waluyo, (dalam Pusparini, 2011)pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Teori Agensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Agency Teory mimiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan pricipal dan agent (Halim, Meiden, dan Tobing, dalam Primasari 2016dalam Nugraheni dan Purwanto 2015).Hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak antara principal (Pemerintah) dengan agent (Wajib Pajak). Dalam hubungan keagenan (Agency Rellationship) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Saleh, 2004 dalam Primasari 2016).Pemerintah sebagai pihak agent memiliki otoritas untuk memaksimumkankesejahteraan suatu Negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagaipricipal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi danpsikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik darisuatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dariPrincipal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan Agent.

Teori Atribusi (Atribution Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori atribusipertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley,1972 (dalam Nugraheni dan Purwanto 2015). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktorsituasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwanmanusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku oranglain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yangbersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, jugadapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal). Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampumenjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajibpajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun
kesan yang terbentuk dari lingkungansekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadappajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melaluitindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik untuk tarif pajak yang akan mereka bayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Pengetahuan perpajakan penting untuk diberikan sejak dini. Hal ini berarti bahwa
edukasi perpajakan ditanamkan dalam diri masyarakatyang merupakan wajib pajakdengan harapan bahwa pemahaman perpajakanyang terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan pembangunan negara berjalanefektif dan efisien. Menurut Noormala (2008) dalam penelitian Wahyu Utomo (2011)semua wajib pajaksetuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.Menurut Asih & Salman (2011), “seseorang yang berpendidikan pajak tentu akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan”. Secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang pajak. Pendidikan perpajakan terdiri dari pendidikan formal dan informal. Pendidikan perpajakan formal dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, keikutsertaan anggota arisan ibu-ibu PKK, dan dapat juga dilakukan melalui media massa dan elektronik, seperti koran dan televisi atau radio. Melalui pendidikan perpajakan formal dan informal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakandalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Sehingga, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran perpajakan merupakan kepedulian sukarela wajib pajak untukmemenuhi kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Menurut Priantara(2009: 126), kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu “kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah”. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajakdengan menyikapi perkembangan dalam dunia perpajakan, misalnya penerapan tarif pajak yang berlaku, mekanisme pengenaan pajak, regulasiatau peraturan secara umum, dan benturan praktek di lapangan serta perluasan subjek atau objekpajak.Berdasarkan penelitian Ramadiansyah, Nengah, dan Dwiatmojo (2014), “kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi”. Kesadaran perpajakan berkonsentrasi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Hubungan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut SuandyErly (2008: 122), sikap wajib pajak adalah “suatu pernyataan perimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa”. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa mereka diperlakukan secara adil, maka setiap wajib pajak cenderung berperilaku patuh(Wahyu Utomo, 2011). Sikap wajib pajak berawal dari niat dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai penjelasan diatas, terbukti adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan adalah hasil dari pembelajaran manusiatentang suatu hal, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan(Wahyu Utomo, 2011). Menurut Asih dan Salman (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain, khususnya penyimpangan yang besar. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara karena wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Keadaan yang seperti ini dikenal dengan istilah normative constraint dimana orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang para anggotanya tergolong patuh akan kewajiban perpajakan. Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif kepatuhan wajib pajak harus berawal dari adanya pengetahuan tentang pajak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam hal membayar pajak. Selain itu, pendidikan pajak merupakan salah satu carayang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaaan yang bersifat mengharuskan diri seseorang untuk mengerti terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai sikap kerelaan untuk memenuhikewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Wahyu Utomo, 2011). Secara teoritis, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak (Ramadiansyah, Nengah,& Dwiatmojo, 2014).Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak dengan tepat waktu, maka dapat meningkatkan kepatuhanwajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara sukarela dan tulus ikhlas tanpa adanya rasa paksaan.

Sikap Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sikap wajib pajak merupakansebuah tanggapan atau respon langsung dari wajib pajak terhadap isu-isu, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang mempengaruhi tindakan wajib pajak. Menurut SuandyErly(2008: 122)sikap wajib pajak adalah “pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak,baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa”. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Sehingga, semakin tinggi niat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu, maka hal itu menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum, kepatuhan berarti patuh atau mengikuti segala aturan dalam dunia perpajakan, dapat diartikan ketaatan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang selalu mentaati dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Handayani & Dwi, 2008). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak diharuskan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003: 148). Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau diharuskan agar dilaksanakan. Kegiatan kepatuhan wajib pajak, meliputi mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajibannya dengan benar. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini berati apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak berhak mendapatkan haknya. Adapun kewajiban wajib pajak menurut (Waluyo, 2005: 146)adalah:1.Kewajiban untuk mendaftarkan diri2.Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan3.Kewajiban membayar dan menyetor pajak.
4.Kewajiban melakukan pembukuan/pencatatan.5.Kewajiban dalam hal diperiksa.Sedangkan hak wajib pajak menurut (Waluyo, 2005:147) adalah:1.Hak atas kelebihan pembayaran pajak.2.Hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali.3.Hak kerahasiaan Wajib Pajak.4.Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).5.Hak untuk mendapatkan insentif perpajakanFaktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut Kusumawati(2006)adalah sebagai berikut:1.Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.2.Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.3.Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.4.Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

Theory Planned Behaviour (TPB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)dalam penelitian (Salman & Bayu, 2013).Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (attitude) terhadap perilaku itu. Kedua adalah normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

 dikenakan berdasarkan “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan (MenKeu) dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Penetapan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penentuan tersebut telah ditetapkan dengan memperhatikan berbagai kondisi ekonomi yang ada di suatu negara berdasarkan surat ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak (Mardiasmo, 2011: 317).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen dengan nilai jual objekpajak (NJOP) sebesar 20 persen dan 40 persen. Namun, ketika pajak bumi dan bangunan dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 adalah maksimal 0,3 persen.

Subjek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Subjek pajak menurut Mardiasmo (2011: 316) adalah sebagai berikut : a.Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.b.Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.c.Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatasdapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib terhadap objek pajak yang dimaksud.
d.Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) terdiri dari bumi dan bangunan sebagai objek pajak. Bumi dan bangunan dapat dikelompokkan berdasarkan nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman (Waluyo, 2005: 144). Faktor-faktor yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian bumi dan bangunan adalah:1.Letak2.Peruntukan dan pemanfaatannya jelas3.Kondisi lingkungan Sedangkan objek pajak yang meliputi bumi dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan(PBB) adalah sebagai berikut:1.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:a.Bidang ibadah, misalnya : masjid, gereja, vihara, pura.b.Bidang sosial, misalnya : panti asuhan, tanah wakaf.c.Bidang kesehatan, misalnya : rumah sakit pemerintahan.d.Bidang pendidikan, misalnhya: sekolah/madrasah, pondok pesantren.e.Bidang kebudayaan nasional, misalnya: candi, museum.2.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu adalah:
a.Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak lain.b.Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik ataukonsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Apabila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), begitupun perlakuannya sama dengan tanah atau gedung negara.c.Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (MenKeu)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pengganti (Mardiasmo, 2011: 12). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:1.Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan membandingkan objek pajak lain yang memiliki jenis yang sama, letak dan fungsinya juga sejenis serta harga jualnya telah diketahui sebelumnya.2.Adanya Nilai Perolehan Baru adalah suatu pendekatan/metode untuk mentukan harga jual objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan objek yang telah diketahui kondisi fisiknya.3.Sedangkan Nilai Jual Pengganti adalah pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang dinilai dari hasil produksinya.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :1.Objek pajak sektor pedesaan.2.Objek pajak sektor perkebunan.
3.Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri.4.Objek pajak sektorpertambangan minyak dan gas bumi.5.Objek pajak sektor energi panas bumi.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, menurut Waluyo (2005: 146)Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah “surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan
objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pengelompokan Dalam Pengertian Bangunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik pendirian untuk perumahan (tempat tinggal), tempat usaha, dan yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Mardiasmo (2011: 312)adalah : a.Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.b.Jalan tol, galangan kapal, dermaga.c.Tempat olahraga, kolam renang.d.Pagar mewah, taman mewah.e.Tempatpenampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.f.Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 310) bumi adalah “permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. Sedangkan, pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah atau
perairan(Mardiasmo, 2011: 311). Sehingga yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ternilai berdasarkan sifat atau jenis dari kebendaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak pribadi dan ataupun badan usaha. Sedangkan, definisi lain mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak dan hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan(Muljono, 2010: 140). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan meliputi bumi dan bangunan yang terdiri dari tanah dan perairan (rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala konstruksi bangunan yang sengaja dibangun secara permanen pada tanah atau perairan dengan melakukan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pemungutan pajak dapat disebut sebagai metodeatau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Hal tersebut penting diketahui oleh wajib pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan proses pembangunan dapat berjalan lancar. Menurut Mardiasmo (2011: 7)sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain : 1.Official Assessment SystemOfficial Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus). Dengan begitu, sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (aparat pajak).b.Wajib pajak bersifat pasif.c.Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (aparat pajak).2.Self Assessment SystemSelf Assessment Systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dengan begitu, sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b.Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.c.Fiskus (aparat pajak) tidak ikut campur dan tugasnya hanya mengawasi.3.With Holding SystemWith Holding Systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri, yakni wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus(aparat pajak) dan wajib pajak

Jenis –Jenis Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya adalah sebagai berikut: 1.Menurut Golongana.Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah pajak penghasilan.b.Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.2.Menurut SifatPajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Pajak Daerah terdiri dari : 1.Pajak Propinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.2.Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, seta pajak bumi dan bangunan.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pandapatan negara yang dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Dalam buku yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” karangan (Resmi, 2013: 3), ada 2 (dua) fungsi diantaranya adalah sebagai berikut: 1.Fungsi Anggaran (Budgetair Function)Pajak mempunyai fungsi anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknyauntuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2.Fungsi Mengatur (Regulerend Function)Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum, pajak merupakaniuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa melihat dari jasa berupa timbal balik langsung. Penerimaan pajak sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahandalam suatu negara.Menurut Rochmat Soemitro dalam buku yangberjudul “Perpajakan” karangan Mardiasmo (2011: 1)pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public savingyang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) berdasarkan undang-undang, (3) tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan (4) untuk membiayai rumah tangga negara.

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang pribadi dengan keadaan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan

pemungutan pajak karena mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakuakan oleh Wajib Pajak karena pajak sangat penting untuk pembiayaan pembangunan Negara. Kesadaran merupakan kunci utama supaya seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berbagai macam upaya yang dilakukan agar dapat memaksimal kesadaran diri Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Wajib Pajak akan membentuk sikap positif dan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi jika kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya maka akan membentuk sikap negatif yang akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang dilakukan olehKalsumummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkanbahwa kesadaran Wajib Pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Analisis faktor-faktor yang diuji

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman tentang perpajakan adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui kontribusi kepada suatu negara yang telah ditentukan oleh aturan-aturan kekerasan yang tidak memiliki layanan timbal balik langsung. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam
kaitannya dengan aturan pajak ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi, menunjukkan bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara.Wajib Pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang bagus akan meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku. Berlaku juga sebaliknya, jika Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang buruk maka akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan.Wajib Pajak harusmemahami tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan diharapkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang dilakukan olehKalsumummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkanbahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Pengaruh sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Sistem tersebut merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan mudah. Jika Wajib Pajak melihat bahwa sistem e-filingini memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, itu akan membentuk
sikap positif dari pembayar pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan dengan wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini diterapkan sebaliknya, jika pembayar pajak melihat bahwa sistem e-filingtidak memberinya manfaat, ini akan menciptakan sikap negatif dari pembayar pajak, yang tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan persyaratan laporan SPT.Inovasi Direktorat Jenderal Pajak di hadapan sistem e-filing diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian deklarasi pajak kepada wajib pajak dan mungkin berguna bagi wajib pajak dalam mengajukan pengembalian pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Agustiningsih Wulandari (2016)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-filingberpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsing (2011:6), adalah:
1.Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, meliputi :a.Offical assessment SystemYaitu sistem pemungutanyang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.b.Self Assessment SystemYaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang.c.WithHolding SystemYaitu pajak retribusi yang memungkinkan pihak ketiga (dan bukan pemerintah, bukan pembayar pajak) untuk menentukan jumlah wajib pajak yang terutang kepada pembayar pajak.