Elemen-elemen sistem pengendalian manajemen menurut Anthony, dkk yang diterjemahkan oleh Agus Maulana meliputi:a)Proses Pengendalian manajemen mencakup sistem pengendalian manajemen yang tediri atas tatanan organisasi, wewenang, tanggung jawab dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan untuk memproses sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuannnya.b)Manajer Pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajer. Pengendalian manajemen adalah proses yang berorientasi pada manusia, maka manajer-manajer lini menjadi titik pusat dalam pengendalian ini.c)TujuanTujuan dari proses pengendalian ditentukan dalam perencanaan strategis.d)Efisiensi dan keefektifanEfisiensi merupakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan besarnya tingkat masukan yang dipergunakan. Keefektifan berarti kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.e)KepastianManajemen membutuhkan kepastian yang konstan melalui pengendalian manajemen untuk menjamin bahwa pekerjaan memang sedang dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Proses Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)
Struktur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengendalian (skripsi, tesis, dan disertasi)
Transparansi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dimensi Akuntabilitas Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)
Macam –Macam Akuntabilitas Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)
Akuntabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Laporan keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sumber-Sumber Pendapatan Desa (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengelolaan Keuangan Desa (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Rasio Efektivitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Rasio Desentralisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kemakmuran Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut UU No. 25 tahun 1999, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakteristik Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Entitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keagenan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infreastruktur atau sarana prasarana daerah melalui cara mengatur kinerja keuangan.
Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Keuangan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti dan Saftiana,2008). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Ukuran Pemerintah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Otonomi Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Leverage (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pembagian Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tingkat Kekayaan Daerah dan Kinerja PEMDA (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja Pemerintah Daerah sangat berperan dalamkemandirian Pemerintah Daerah sehingga ada kenaikan dalam kontribusi PAD (Florida,2007 dan Nugroho, 2012). Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa faktor pendukung ekonomi makro adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang mendorong untuk memperbaiki investasi dan infrastruktur. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa ketika peningkatan PAD terjadi seharusnya peningkatan kualitas pelayanan public juga naik karena kinerja yang baik akan menghasilkan publik yang baik
Ukuran PEMDA dan Kinerja PEMDA (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Sudarsana dan Rahardjo (2013), tingkat kekayaan daerah berpengaruh positifskor kinerja Pemda kabupaten/Kota sehingga secara parsial belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena dinilai Pemda belum bisa mengelola aset dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga PEMDA yang memiliki total aset baik maupun kecil memiliki probablitas dalam skor kinerja yang sama.
Dana Alokasi Umum (skripsi, tesis, dan disertasi)
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang setiap pertumbuhannya harus ditingkatkan. Tujuan Pemda adalah memberikan wewenang kepada Pemda untuk mendanai sebagai wujud desentralisasi sesuai dengan potensi daerah. Dalam menilai tingkat kemandirian daerah PAD dapat dijadikan indicator sehingga semakin tinggi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah.Kewenangan daerah dalam memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya selalu dihubungkan dengan PAD, padahal Pendapatan Asli Daerh berasal dari hasil pengelolaan perusahaan yang memegang hasil cukup relative kecl. PAD terdiri dari Pajak Daerah, hasil pengelolaan daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UUD no. 33 thn 2004 Pemda tidak bisa memungut jenis pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Keuangan Daerah Faktor keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)
merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemda adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai denganketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, dalam Susantih dan Saftiana, 2008).
Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Temuan Audit BPK (skripsi, tesis, dan disertasi)
Ukuran Legislatif (skripsi, tesis, dan disertasi)
Belanja Modal (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tingkat Kekayaan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Ukuran Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kinerja keuangan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat berupa uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui satu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016)
Teori Kontinjensi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori kontinjensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat (Fisher, 1998). Kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Pendekatan kontinjensi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal yang selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan, akan tetapi faktor-faktor situasional yang ada dalam organisasi pun ikut mempengaruhi. Hakikat teori kontinjensi adalah bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan akan tetapi tidak ada satu cara yangterbaik (Andirfa dkk, 2014). Penelitian yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang mempengaruhi perancangan. Hakikat teori kontinjensi adalah tidak ada satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan. Tujuan akhir sebuah organisasi dalam beroperasi menurut teori kontinjensi adalah agar bisa bertahan (survive) dan bisa tumbuh (growth) atau disebut juga keberlangsungan (viability). Teori kontinjensi memberi penekanan pada perlunya memfokuskan pada perubahan dengan asumsi tidak ada satu aturan atau hukum yang memberi solusi terbaik untuk setiap waktu, tempat, semua orang atau semua situasi (Mulyani dan Wibowo, 2017).
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Susanto (2012), indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajakdaerah antara lain : 1.Realisasi penerimaan pajak daerah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.2.Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPTPD. 3.Semakin Bertambahnya jumlah wajib pajak baru.4.Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak. 5.Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlahpelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
Pengertian Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Jatmiko (2006), kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaianpositif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ketentuan Pidana Wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Keberatan dan Banding Wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak Kabupaten/Kota (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak Provinsi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Pembagian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Ciri-Ciri Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Suandy (2011) ciri-ciri pajak sebagai berikut : 1.Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 2.Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 3.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya konraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 4.Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.5.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.6.Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. 7.Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung
Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya: Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”.Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai :“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Indikator kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
1.Ketetapan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)Dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketetapan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar, menghitung membayar jumlah pajak yang terutang dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan.
Pemenuhan kewajiban perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:121) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaranpemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut :1.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
Proses penetapan wajib pajak patuh (skripsi, tesis, dan disertasi)
Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Elemen-elemen kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Supadmi (2010:46) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi Self Assessment Systemdapat docapai apabila elemen-elemen kunci telah ditetapkan secara efektif. Elemen –elemen kunci tersebut adalahsebagaiberikut:1.Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.2.Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.3.Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Standart Operating ProceduresTata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan Pajak Penghasilan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Standart Operating Procedurestata cara pendaftaran NPWP (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Kualitas Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian kualitas pelayanan pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikankepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak.Menurut Diana Sari (2013:52) Kualitas Pelayanan Pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak.Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengancara membandingkan persepsi para wajib pajak ataspelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayananpada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Pengertian Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Heizerdan Render (2016:71) menjelaskan kualitas adalah persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata (intangible)serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultanatau bersamaan.Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:83) menjelaskan kualitas adalah sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas dapat dikatakan oleh peneliti yaitu kondisidimana tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi wajib pajak, dan umumnya harapan wajib pajakdibentuk oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan
Pengaruh kebijakan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator kebijakan administrasi perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian administrasi perpajakan (Tax Administration) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian kebijakan perpajakan (Tax Policies) (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. MenurutRay M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang –undangan tanpa mendapatkan imbalanyang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yangmempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil danstabilitas.
Kewajiban dan hak wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifatmemaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.Menurut Mardiasmo(2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:a.Mendaftarkan diriuntuk mendapatkan NPWP.b.Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).c.Menghitung dan membayar sendiri pajakdengan benar. d.Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktuyang telah ditentukan.e.Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:a.Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.b.Menerima tanda bukti pemasukan SPT.c.Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.d.Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.e.Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
Syarat subjektif dan objektif wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Jenis –jenis wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan
Sumber penerimaan pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai olehpajak.1.PajakPenghasilan (PPh).2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN).3.Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).4.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).5.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).6.Penerimaan cukai
Ciri –ciri pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator pemahaman peraturan perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pemahaman Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas danbagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.Jatmiko (2006)menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.Irianto (2005)dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayarpajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.Pertama, kesadaran bahwapajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Denganmenyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan daripemungutan pajak yang dilakukan.Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaranpajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak maumembayar pajakkarena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak danpengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapatmengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.Ketiga, kesadaran bahwa pajakditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayarkarena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakankewajiban mutlak setiap warga negara
Kesadaran Membayar Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)
MenurutE. Eliyani dalamJatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikansebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan,mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunyatanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidakterpenuhi.Pendapatlain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novakdalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto dalam Jatmiko (2006) denganmodifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah :a)Kewajiban kepemilikan NPWPb)Mengisi formulir pajak dengan benarc)Menghitung pajak dengan jumlah yang benard)Membayar pajak tepat pada waktunyaDari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwasemakin tinggi tingkatkebenaran menghitung danmemperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi danmemasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggitingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.
