Pengertian Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

SDM bagi organisasi merupakan hal yang vital karena menjadi
daya yang membuat sumber daya lainnya berdaya guna. Jika SDM
(karyawan) dalam organisasi merasa bahagia, mereka akan melakukan
yang terbaik untuk organisasi. Karena itu sangatlah penting mengelola
SDM. Organisasi berusaha untuk memuaskan dan mendukung
karyawannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penilaian kinerja
adalah salah satu fungsi utama dari manajemen SDM. Karyawan dalam
organisasi akan bekerja dengan lebih baik ketika kinerja mereka dinilai.
Mereka akan merasa terdukung dan puas dengan kerja mereka (Saeed, et.
al. 2013).
Penilaian kinerja adalah evaluasi atas kinerja individu agar sampai
pada keputusan-keputusan personal yang objektif. Proses penilaian ini
dilaksanakan dengan melibatkan atasan maupun karyawan yang dinilai,
dengan cara mengisi kuesioner. Selanjutnya hasil penilaian keduanya
disatukan dan menjadi nilai akhir. Sedangkan karyawan yang dinilai
adalah karyawan tetap, yang mana masa kerjanya sudah lebih dari dua
tahun. Penilaian kinerja juga merupakan proses mendapatkan,
menganalisis, dan mendokumentasikan informasi tentang nilai (worth)
relatif dari karyawan (Dowling, et. al., 1999; Moorhead and Griffin, 1992).
Jadi penilaian kinerja adalah sebuah interaksi antara karyawan dan
supervisor selama mulai penilaian kinerja sampai akhir untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan pandangan untuk
meningkatkan kinerja di masa datang (Akuoko, 2012).
Penilaian kinerja secara langsung dihubungkan dengan kinerja
karyawan. Jika tidak ada penilaian terhadap kinerja karyawan atas kinerja
baik mereka, maka mereka tidak akan melakukan itu lagi dalam berbagai
pekerjaanya. Dalam hubungan antara penilaian kinerja dengan kinerja, bisa
ada suatu moderator yang disebut motivasi. Motivasi dapat meningkatkan
hubungan tersebut (Saeed, et. al. 2013). Hal ini juga dinyatakan oleh
Mehta (2014). Menurut Mullins (2002), tujuan utama penilaian kinerja
adalah untuk meningkatkan kinerja individu, yang pada gilirannya akan
membawa kinerja organisasi seluruhnya. Penilaian kinerja merupakan
salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja secara
efektif, dalam hal menyediakan data untuk elemen-elemen lain pada proses
pengelolaan kinerja. Sebagaimana dicatat oleh Mathis dan Jackson (2008),
penilaian kinerja selalu dikaitkan dengan gaji tambahan dan reward yang
diterima karyawan. Penilaian kinerja dapat meningkatkan semangat untuk
bekerja. Mullins (2002) juga menggambarkan penilaian kinerja secara
komprehensif yakni sebagai ukuran standar untuk menilai kinerja individu,
melihat potensi individu untuk pengembangan karier, dan yang paling
penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian kinerja
melibatkan pengetahuan karyawan mengenai apa yang diharapkan darinya
dan tetap fokus dengan bantuan supervisor, yang menyampaikan kepada
mereka seberapa baik hasil kinerja yang telah mereka capai yang akan
memacu karyawan untuk mencapai kinerja yang baik (Cascio, 2003)
Penilaian kinerja adalah penting untuk mengelola kinerja karyawan
secara efektif (Iqbal, et. al.2013). Grubb (2007) mengatakan penilaian
kinerja merupakan suatu prosedur untuk mengevaluasi bagaimana personil
individual berkinerja dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja
mereka dan berkontribusi untuk kinerja organisasi. Penilaian kerja tidak
sekadar menilai kekurangan dan kelebihan karyawan, tetapi lebih berupaya
untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan organisasi
dan berorientasi pada pengembangan karyawan (Nurholis, 2010).
Ullah Khan (2013) menyebutkan penilaian kinerja merupakan
suatu sistem formal yang mengevaluasi kualitas kinerja seorang karyawan.
Sebuah penilaian tidak harus dilihat sebagai tujuan di dalam dirinya
sendiri, melainkan lebih sebagai suatu proses yang penting dalam sebuah
sistem manajemen kinerja yang lebih luas. Masih menurut Ullah Khan
(2013) secara sederhana penilaian kinerja bisa dipahami sebagai penilaian
terhadap kinerja individual dalam suatu cara yang sistematis. Penilaian
tidak hanya didasarkan pada kinerja masa lalu saja, berbagai potensi
karyawan dalam kinerja di masa datang juga harus dinilai. Menurut Rivai
(2005) penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk penetapan
pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan suatu pendekatan
untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan
dimana peningkatan itu tidak akan dicapai di dalam waktu yang singkat.
Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang dikemudikan oleh
manajemen untuk mengatur kinerja dari karyawan mereka, tapi juga
melalui suatu pendekatan ke arah mengelola dan mengembangkan orang
yang memungkinkan mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja
mereka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar yang telah
disetujui dengan para penyelia mereka. Menurut Mathis dan Jackson
(2006) penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik
karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan
seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut
kepada karyawan. Menurut Handoko (1994) penilaian kinerja merupakan
cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi.
Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat
kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedang menurut Hariandja

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Cascio (2013) manajemen kinerja seperti halnya sebuah
kompas, sesuatu yang menunjukkan arah aktual maupun arah yang
diharapkan seseorang. Seperti kompas, tugas manajer adalah menunjukkan
dimana posisi seseorang saat ini, dan membantu memusatkan perhatian
dan usaha pada arah yang diharapkan. Sayangnya konsep manajemen
kinerja dipahami terlalu spesifik dan sempit bagi banyak manajer. Mereka
cenderung menyamakannya dengan penilaian kinerja pada sebuah laporan
administratif yang mereka buat satu tahun sekali untuk mengidentifikasi
dan mendiskusikan kekuatan dan kelemahan individu maupun team dalam
kaitannya dengan pekerjaan (Cascio, 2013).
Sebenarnya seandainya manajemen kinerja mudah untuk
dilaksanakan, banyak perusahaan akan melaksanakannya. Salah satu
alasan mengapa manajemen kinerja sulit dilaksanakan adalah bahwa
manajemen kinerja itu harus dilakukan setiap hari, bukan satu tahun sekali,
dan menuntut perhatian dari setiap manajer. Ini merupakan suatu proses
pengembangan yang berlangsung sepanjang waktu (Cascio, 2013).
Di sini terlihat bahwa Cascio (2013) memetakan posisi penilaian
kinerja dalam kerangka manajemen kinerja. Penilaian kinerja adalah
penting, tetapi belumlah cukup. Penilaian kinerja merupakan bagian dari
manajemen kinerja. Penilaian kinerja biasanya dilakukan satu tahun sekali,
atau di beberapa perusahaan setiap satu kuartal. Sedangkan manajemen
kinerja menuntut adanya suatu kemauan dan komitmen untuk fokus pada
peningkatan kinerja baik pada level individu maupun team setiap hari.
Proses pelaksanaan manajemen kinerja meliputi tiga hal, yakni:
a. Menentukan kinerja: menetapkan tujuan
b. Memfasilitasi kinerja: menyediakan sumber-sumber
c. Mendorong kinerja: memberikan reward
Sementara penilaian kinerja secara umum memiliki dua tujuan,
yakni:
a. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan membantu mereka
menyadari dan menggunakan secara penuh potensi mereka dalam
mencapai misi perusahaan
b. Menyediakan informasi kepada karyawan dan manajer yang akan
digunakan untuk membuat keputusan-keputusan terkait dengan kerja.
Di sini tampak bahwa penilaian kinerja memainkan peran penting
dalam manajemen kinerja. Namun perlu diketahui bahwa penilaian kinerja
memiliki banyak aspek: sebagai bahan untuk observasi dan penilaian,
sebagai suatu proses umpan balik, dan juga sebagai suatu intervensi
organisasional. Ia merupakan suatu proses pengukuran sekaligus proses
emosional.
Mello (2015) melihat perbedaan manajemen kinerja dan penilaian
kinerja sebagai berikut. Manajemen kinerja yang efektif menuntut
kerjasama antara karyawan dan supervisor untuk bersama-sama
menentukan performance expectations (kinerja yang diharapkan), review
result (mendiskusikan hasil), assess organizational and individual needs
(melihat kebutuhan organisasional dan individual), dan plan for the future
(merencanakan masa depan). Sementara dalam peniaian kinerja
menggunakan pendekatan satu arah penilaian, dimana pihak karyawan
kurang dilibatkan.

Metode Skala Penilaian Grafik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Metode skala penilaian grafik menurut Mathis&Jackson
(2006:393) merupakan skala yang memungkinkan penilai untuk
menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan, karena
kesederhanaannya sehingga metode ini sering digunakan. Penilai
menandai nilai yang sesuai pada skala tersebut untuk setiap tugas
yang tercantum. Kelebihan dari metode ini: 1). Metode ini sederhana
sehinga sering digunakan, 2). Metode ini dalam berbagai bentuk
digunakan secara luas karena mudah untuk dikembangkan. 3).
Penilaian ini merupakan penilaian yang paling cepat untuk
dilakukan. Namun ada pula kekurangan dari penilaian ini: 1). Seiring
kali, sifat atau faktor yang berbeda dikelompokkan bersama dan
penilai hanya diberikan satu kotak untuk ditandai. 2). Kata-kata
penjelasan yang sering digunakan dalam skala mempnyai arti yang
berbeda untuk penilai yang berbeda. Istilah-istilah seperti
berinisiatif, keandalan, dan kemampuan bekerja sama dapat
diinterpretasikan secara berbeda, khususnya jika digunakan
bersamaan dengan kata-kata seperti menonjol, rata-rata, dan buruk.
Menurut Dessler (2015:338) Skala penilaian grafik (graphic
rating scale) adalah metode yang paling sederhana dan paling
populer untuk menilai kinerja. Skala penilaian grafis menyebutkan
beberapa dimensi pekerjaan (seperti “komunikasi” atau “kerja tim”)
dan kisaran nilai kinerja (“di bawah harapan” hingga “teladan” atau
“tidak memuaskan” hingga “bagus sekali”) untuk setiap ciri.
Penyelia menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memberi
tanda pada nilai yang paling mendeskripsikan kinerja bawahan untuk
setiap ciri, dan menjumlahkan nilainya.

Unsur – Unsur yang Dinilai (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2015), terdapat lima alasan untuk menilai
kinerja bawahan:
1. Sebagaian besar peber kerja mendasarkan keputusan bayaran,
promosi dan retensi pada penilaian karyawan.
2. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen
kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus
menerus memastikan bahwa kierja setiap karyawan sesuai
dengan sasaran keseluruhan perusahaan.
3. Penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya
mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi,
dan untuk menguatkan kekuatan bawahan.
4. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana
karier karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan yang ditampilkan.
5. Penilaian memungkinkan penyelia untuk mengindetiikasi
adanya kebutuhan akan pelatihan, dan langkah – langkah
perbaikan yang dibutuhkan.

Proses Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2015), penilaian kinerja selalu melibatkan
proses penelitian tiga langkah: (1) menetapkan standar kerja; (2)
menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar (ini
biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian); dan (3)
memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan
membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau utuk
terus berkinerja di atas standar.
Menurut Mondy (2008), titik awal proses penilaian kinerja
adalah pengidentifikasian sasaran – sasaran kinerja. Sebuah sistem
penilaian mungkin tidak dapat secara efektif memenuhi setiap tujuan
yang diinginkan, sehingga manajemen harus memilih tujuan –
tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan secara
realistis bisa dicapai. Langkah berikutnya dari siklus yang terus
menerus ini berlanjut dengan menetapkan kriteria – kriteria kinerja
dan mengkomuniksikan ekspektasi – ekspektasi kinerja tersebut
kepada mereka yang berkepentingan. Kemudian pekerjaan
dijalankan dan atasan menilai kinerja. Pada akhir periode penilaian,
penilai dan karyawan bersama – sama menilai kinerja dalam
pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar – standar
kinerja yang telah ditetapkan.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam bukunya menurut Wibowo (2014:92), penilaian
kinerja dapat dipergunakan untuk:
a. Memperkenalkan perubahan, termasuk perubahan dalam budaya
organisasi.
b. Mendefinisikan tujuan, target dan sasaran untuk periode yang
akan datang.
c. Memberi orang target yang tidak dapat mungkin dicapai, sebagai
alat untuk memecat di kemudian hari.
d. Memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menantan
pekerja untuk memberikan kinerja tinggi.
e. Meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk
mengevaluasi dan mengaitkan dengan pengupahan.
f. Melobi penilai untuk kepentingan politis, dan bahkan akhir yang
meragukan.
g. Mendapatkan kesenangan khusus.
h. Menyepakati tujuan pembelajaran.
i. Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan.
j. Mengidentifikasi dan merencanakan menghilangkan kelemahan.
k. Membangun dialog konstruktif tentang kinerja yang dapat
dilanjutkan setelah diskusi penilaian.
l. Membangun dialog yang sudah ada antara manajer dengan anak
buahnya
m. Menjaga perusahaan atau pemegang saham utama senang tetapi
tanpa maksud menggunaan penilaian menjalankan perusahaan.
Menurut Sulistiyani (2003:225), manfaat penilaian kinerja
bagi organisasi adalah:
a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
b. Perbaikan Kinerja
c. Kebutuhan latihan dan pengembangan
d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi,
pemecatatan, pemberhentian dan perenccanaan tenaga kerja
e. Untuk kepentingan penelitian kepegawaian
f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai.

Pengertian Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (2014), Penilaian kinerja (performance
appraisal) berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang
dan/ atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya.
Pada intinya, penilaian kinerja selalu melibatkan proses penilaian
kinerja (performance appraisal process) tiga langkah: (1)
menetapkan standar kerja; (2) menilai kinerja aktual karyawan
secara relatif terhadap standar (ini biasanya melibatkan
beberapa formulir penilaian); dan (3) memberikan umpan balik
kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk
menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas
standar.
Menurut Sastrohadiwiryo (2002), penilaian kinerja adalah
suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/penyelia penilai untuk
menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja
atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode
tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mengukur
Menurut Mondy (2008), penilaian kinerja adalah sistem
formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau
tim. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya
manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu
unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena
mencermikan secara langsung rencana stratejik organisasi.
Menurut Mathis&Jacson (2006:382), penilaian kinerja
(performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik
karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan
seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi
tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut
pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja,
evaluasi kinerja dan penilaian hasil.

Teori Desentralisasi (skripsi, tesis, disertasi)

Sejalan dengan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat akibat praktik sistem pemerintahan dengan sistem perencanaan ekonomi tersentralisasi, memasuki akhir dekade 1990-an, semakin banyak pemerintahan di negara-negara berkembang menerapkan agenda desentralisasi yang dipilih sejalan dengan proses reformasi di negara-negara tersebut. Kajian sejumlah ahli administrasi publik, seperti ditulis Odd-Helge Fjeldstad157 menjelaskan, pelaksanaan agenda desentralisasi bertujuan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam konteks kepemerintahan yang demokratis. Melalui agenda desentralisasi, pemerintah daerah diasumsikan lebih dekat menjangkau masyarakat sehingga diharapkan mudah mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya agar memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan.158 Rondinelli, seperti dikutip Mugabi,159 mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan atau transfer kewenangan politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan mengelola fungsi-fungsi publik. Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada lembaga-lembaga pelaksana lain di lapangan, yang mencakup: unit lembaga subordinatif pemerintah (sub-ordinate units of government), lembaga publik semiotonom (semi-autonomous public corporations), otoritas pengembangan sebuah wilayah (area wide or regional development authorities), otoritas lembaga fungsional (functional authorities), pemerintah daerah otonom (autonomous local government), atau organisasi non pemerintah (non governmental organizations). Desentralisasi juga didefinisikan sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer) atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Berdasarkan atas kajian Rondinelli dan UNDP, Mugabi membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan divestasi (privatisasi), yang dijelaskan lebih rinci pada  Konsep desentralisasi, menurut Hoessein, pada hakekatnya sama dengan proses otonomisasi lebih luas ke daerah yang diberikan kepada masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi menjadi sebuah daerah otonom sehingga instrumen desentralisasi dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

Teori Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan telah menjadi fenomena global sejak awal dekade 1970-an, ketika para ilmuwan mengangkat hal tersebut menjadi agenda internasional penting untuk mendapatkan solusi. Ditinjau dari pendekatan teori governance yang mengkaji secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintahan, krisis disebabkan akibat kuatnya hegemoni atau pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pelayanan publik yang berkembang semakin kompleks.   Model pemerintahan tradisional yang menggambarkan pendekatan paradigma administrasi publik lama, seperti diuraikan Wahab, dicirikan dengan struktur pemerintahan vertikal, birokrasi yang kental, dan wataknya yang intervensionis. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan gagal mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat. Fenomena tersebut kemudian mendorong para ilmuwan administrasi publik melaksanakan berbagai kajian untuk menghasilkan sejumlah model pemerintahan baru agar dapat mengkoreksi model pemerintahan tradisional tersebut. Melalui buku: “The Spirit of Public Administration”, Frederickson tercatat sebagai salah seorang pelopor yang menekankan pendekatan administrasi publik tidak boleh bebas nilai tetapi harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pendekatan administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity), masalah kewarganegaraan (citizenship), dan etika (ethics) sehingga mengubah pola pikir lama yang menghambat terciptanya keadilan sosial.  Sejumlah pakar ilmu administrasi sebelumnya telah mengembangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, antara lain dengan membentuk Comparative Administration Group (CAG) pada tahun 1960 dengan tujuan melaksanakan studi perbandingan administrasi publik. Anggota CAG terdiri atas para pakar administrasi publik, antara lain: John D. Montgomery, William J. Siffin, Dwight Waldo, George F. Grant, Edward W. Weidner, dan Fred W. Riggs. Dari CAG inilah kemudian muncul konsep administrasi pembangunan (development administration), sebagai bidang kajian baru, yang salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan pembangunan administrasi di negara-negara berkembang.   Pemikiran baru administrasi publik terus berkembang akibat pengaruh nilai-nilai demokrasi, antara lain konsep partisipasi seperti dikemukakan Montgomery dalam Kartasasmita117, yang menempatkan administrasi tidak terisolasi melainkan tetap berada di tengah-tengah masyarakatnya. Selain menempatkan administrasi publik sebagai instrumen demokrasi, pemikiran ini menggunakannya sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat termasuk masyarakat bawah dan termarginalisasi. Sistem administrasi publik sekaligus memiliki dimensi ruang dan waktu dimana penyelenggaraannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Sejak dekade 1980-an, seperti hasil kajian Dahrendorf, World Development Report,120 dan Wahab,  ada tuntutan politik yang menghubungkan pemberian pelayanan publik yang semakin baik kepada sebagian besar masyarakat merupakan salah satu tolok ukur legitimasi kredibilitas sekaligus kapasitas politik pemerintah di mana pun.  Di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya misalnya, ada kecenderungan sikap skeptis yang mempertanyakan peran pemerintah dalam menjalankan kegiatan akivitas pelayanan publik.  Upaya-upaya reformasi administrasi pemerintahan di AS terus dilaksanakan secara luas, baik menyangkut masalah struktural maupun berkaitan dengan masalah perubahan kinerja. Hal ini terus berlanjut memasuki dekade 1990, baik di level nasional, negara bagian, dan pemerintah daerah. Ukuran organisasi kepemerintahan terus mengalami pengurangan yang dilaksanakan seiring kegiatan privatisasi. Fenomena di Amerika Serikat tersebut antara lain dijelaskan oleh Osborne dan Gabler dalam buku: “Reinventing Government,” yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan; serta Osborne dan Plastrik melalui buku: “Banishing Bureaucracy. The Five Strategies for Reinventing Government.

Strategi Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Berbeda dengan Caiden yang meletakkan dasar-dasar konseptual reformasi administrasi, Dror menjelaskan aspek strategi adanya berkelanjutan antara perbaikan administrasi (administrative improvement) dengan reformasi administrasi (administrative reforms). Dror mengartikan reformasi administrasi sebagai: “Directed change of main features of administrative system.” Batasan ini berguna sebagai landasan implementasi reformasi administrasi dalam kebijakan publik.  Sejumlah perubahan kebijakan publik dikategorikan reformasi administrasi, menurut Dror, jika merupakan upaya pembangunan strategi secara sadar terhadap sejumlah faktor utama dalam sebuah sistem administratif. Penekanan terhadap ‘kesadaran’ inilah yang membedakan reformasi administrasi dengan perubahan administrasi secara inkrimental sebagai jawaban atas perubahan sosial. Batasan reformasi administrasi dengan perubahan administrasi lebih berkaitan dengan adanya perubahan karakteristik utama (main features) dari sistem administrasi. Reformasi administrasi secara umum diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik berkaitan dengan sejumlah karakteristik sistem administrasi yang berlaku. Dror  menjelaskan masing-masing karakteristik sistem administrasi tersebut memiliki efektivitas dan efisiensi berbeda jika dikaitkan dengan maksud untuk meraih tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan atas tujuan yang akan dicapai dalam proses reformasi administrasi,  Dror membuat enam kluster strategi reformasi administrasi.  Pertama, menghasilkan efisiensi administrasi, dapat diukur dari aspek penghematan nilai uang, misalnya melalui penyederhanaan prosedur, perubahan prosedur, pengurangan duplikasi proses, dan pendekatan yang sama dalam organisasi dan metodenya. Kedua, mengurangi praktik yang memperlemah reformasi administrasi (seperti: korupsi, kolusi, favouritism dan lain-lain). Ketiga, merubah komponen utama sistem administrasi untuk menghasilkan kondisi ideal, misalnya menerapkan merit system dalam kepegawaian, menerapkan sistem anggaran berbasis program, membangun bank data, dan sebagainya. Keempat, menyesuaikan sistem administrasi untuk mengantisipasi efek perubahan sosial akibat modernisasi atau peperangan. Kelima, membagi secara jelas antara pegawai pada sistem administrasi dengan sistem politik, misalnya mengurai kekuasaan birokrat atau aparat pemerintah pada level senior sehingga lebih patuh pada proses politik. Keenam, merubah hubungan antara sistem administrasi dengan seluruh atau sebagian dari komponen masyarakat, misalnya melalui strategi desentralisasi, demokratisasi, dan partisipasi. Pemilihan strategi reformasi administrasi di atas membutuhkan sebuah sistem pembuatan kebijakan yang berkualitas tinggi. Ada tiga alasan utama. Pertama, reformasi administrasi membutuhkan pegawai berkualitas sehingga potensi melakukan kesalahan dikurangi. Kedua, reformasi administrasi memerlukan kemampuan untuk memilih strategi yang tepat di antara banyaknya alternatif strategi yang ada, yang masing-masing dilandasi dengan perbedaan nilai (value), kepentingan (interest) organisasi, dan kepribadian (personalities). Pilihan strategi tersebut erat kaitannya dengan penghitungan biaya politik, mencakup bagaimana mempertahankan koalisi, bagaimana mendapatkan dukungan proses rekrutmen, partisipasi dan sebagainya. Ketiga, reformasi administrasi cenderung mendorong terjadinya kekakuan sistem yang lebih besar (over rigidity) kecuali jika strategi yang dipilih tersebut benar-benar flexible, antara lain dengan kemampuan membangun rencana kontigensi secara jelas Pelaksanaan agenda reformasi administrasi publik diharapkan mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan dengan aspek pemerataan pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan menciptakan perdamaian dan stabilitas di tengah masyarakat karena administrasi publik dijadikan sebagai wahana untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.107 UNDP108 lebih jauh menjelaskan: “Reformasi administrasi adalah perubahan yang sangat komprehensif pada berbagai bidang, meliputi struktur organisasi, desentralisasi, manajemen pegawai, keuangan publik, manajemen berbasis hasil, reformasi peraturan dan sebagainya. Juga mencakup reformasi perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik.” Berkaitan dengan perubahan kajian administrasi publik mulai dekade 1980-an, ada kecenderungan untuk mengarahkan administrasi publik tidak semata-mata menghasilkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik oleh negara tetapi juga menjamin adanya distribusi kesempatan yang lebih setara (baik politik, ekonomi, sosial dan budaya) di masyarakat serta mendorong tercapainya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan. Disimpulkan bahwa strategi reformasi administrasi tidak hanya bertujuan untuk mendorong tercapainya modernisasi institusi sehingga mengefisienkan biaya pelayanan publik, namun lebih jauh mendorong kemitraan dinamis antara negara, masyarakat sipil, dan sektor bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu tercapai dengan adanya sistem yang meningkatkan tanggungjawab dan menjamin adanya partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian mekanisme umpan balik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kajian administrasi publik adalah multi disiplin dan kompleks. Dror mengeksplorasi sejumlah batasan (boundaries) yang dijadikan cara untuk memahami pengembangan strategi reformasi administrasi. Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi reformasi administrasi mencakup empat hal.  Pertama, aspek politisi dan institusi politik, artinya untuk mencapai sasaran reformasi administrasi dalam proses kebijakan publik maka antara pejabat administrasi dan politisi perlu memiliki kesamaan kemampuan dan kesepahaman untuk mencapai perubahan yang dituju secara keseluruhan. Kedua, keterbatasan menyangkut kesiapan institusi akademis berkaitan dengan kemampuan institusi tersebut untuk menyediakan dan membangun pejabat publik yang berkualitas. Ketiga, keterbatasan institusi hukum (legal), untuk mengontrol kepatuhan administrasi, khususnya berkaitan dengan jaminan hak-hak individual, dan menegakkan aturan berkaitan dengan norma, nilai dan etika, misalnya sanksi kriminal berkaitan dengan praktik korupsi. Terakhir, keterbatasan pada pembangunan institusi publik, misalnya kekosongan sistem data pengumpulan pajak, kekosongan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan sebagainya. Berkaitan dengan pilihan strategi reformasi yang tepat untuk dilaksanakan di sebuah negara, Hahn-Been Lee mengkategorisasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) reformasi prosedural yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan kemasyarakatan, 2) reformasi teknik yang bertujuan untuk meningkatkan metode administrasi, dan 3) reformasi programatis yang bertujuan meningkatkan kinerja administrasi. Reformasi administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat (improved order) biasanya terjadi di negara-negara yang baru saja mengalami pergantian pemerintahan secara cepat dan drastis akibat pergantian rezim, misalnya negara yang baru merdeka dari proses kolonisasi, sehingga perlu adanya tatanan administrasi pemerintahan baru yang dapat menjamin tatanan masyarakat lebih stabil. Untuk memperbaiki tatanan masyarakat tersebut maka jenis reformasi administrasi yang dilaksanakan berupa reformasi prosedural dengan merancang prosedur rutin pemerintahan untuk menjalankan pembangunan.

Dimensi Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Reformasi administrasi memiliki pengertian berbeda tergantung sistem politik yang berlaku di tiap negara. Di negara maju, reformasi administrasi bermakna proses perubahan struktur dan prosedur administrasi dalam pelayanan publik, karena organisasi yang melaksanakan pelayanan publik memiliki batasan yang jelas dengan lingkungan sistem sosial dan politik yang ada. Di negara berkembang, reformasi administrasi mencakup konteks yang lebih luas karena bisa berarti proses modernisasi dan perubahan kemasyarakatan akibat proses transformasi nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat.93 Akibat luasnya arti reformasi administrasi, untuk mengkajinya, Chau94 membatasi perspektif kajian sistem dalam tiga dimensi, yaitu: 1) organisasi, 2) institusi, dan 3) sumberdaya manusia (human resources). Mengkaji reformasi administrasi dari sudut pandang organisasi95 artinya proses perubahan administrasi pemerintahan didekati melalui perubahan organisasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Instrumen reorganisasi administrasi publik antara lain melalui desentralisasi, privatisasi, atau contracting out. Tugas pemerintah lebih diarahkan dalam fungsi kontrol dan koordinasi dibandingkan tugas pengelolaan sehari-hari tugas pelayanan publik. Peter dalam Farazmand96 mengasumsikan pendekatan model lingkungan sebagai model bottom-up, jika pemerintah dan sistem administrasinya (strukturnya), harus beradaptasi secara dinamis dengan lingkungan (ekonomi, politik, dan sosial), sehingga dapat dijamin eksistensinya secara berkelanjutan. Dari sudut pandang pembangunan institusi,97 reformasi administrasi mencakup tujuan dan instrumen secara simultan. Reformasi administrasi akan terlaksana jika ada proses institusionalisasi antar kelompok penyusun organisasi. Model institusional, menurut Farazmand98 mencakup sejumlah kelompok berbeda yang bersama-sama melaksanakan perubahan. Konsep ini menekankan gerakan perubahan organisasi melalui perubahan dan modifikasi nilai-nilai internal dan budaya organisasi selain struktur organisasi. Model institusional menekankan pentingnya nilai kolektif, budaya dan struktur agar organisasi dapat beradaptasi dengan kondisi yang dinamis.99 Peter dalam Farazmand menjelaskan reformasi administrasi dari perspektif institusional memiliki bobot politis dan perlu menjalankan nilai-nilai yang lebih significant dari yang biasa diterima. Model institusional menekankan pentingnya institusionaliasi nilai dan budaya dari lingkungan ke organisasi sekaligus menginstitusionalisasikan nilai-nilai dan budaya organisasi ke lingkungan. Jelaslah bahwa hubungan antara lingkungan dan organisasi bersifat mutualisme, sehingga budaya pemerintahan dan nilai-nilai yang melingkupinya juga mewakili nilai-nilai sosial dan politik yang berlaku di masyarakat. Untuk melembagakan nilai-nilai tersebut, Chau100 menekankan perlunya pembangunan instrumen, kerangka hukum, dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan agar dapat bekerja dengan baik. Dimensi terakhir kajian administrasi publik menekankan pentingnya sumberdaya manusia (human resources)101 yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kerja yang tinggi. Untuk meningkatkan skill pegawai perlu adanya serangkaian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Peter dalam Farazmand  mendekatinya melalui model purposif (top – down) yang menekankan pentingnya peran aktor tertentu sebagai pemimpin dalam proses reformasi administrasi sektor publik. Para elit lokal dan individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas inilah yang membangun ide mereformasi serta mereorganisasi sektor publik

Pengertian Reformasi Administrasi (skripsi, tesis, disertasi)

Konsep reformasi administrasi memiliki pengertian yang luas sehingga tidak dapat dijelaskan dalam satu definisi tunggal. Sebagian ahli mendekatinya dari sisi konseptual-normatif (misalnya Montgomery dan Caiden77) dan pakar lainnya melihat dari sudut pandang strategis dan teknis (misalnya: Dror78, Lee dan UNDP). Kebutuhan reformasi administrasi muncul sebagai akibat fungsi proses perubahan administrasi yang tidak dapat berjalan dengan benar (malfunction). Gerakan reformasi dimulai dari adanya keinginan untuk menghilangkan tantangan yang menghambat proses perubahan atau untuk meningkatkan hasil dari proses perubahan yang telah diputuskan.  Seperti dijelaskan Effendi, konsep reformasi administrasi memiliki pengertian lebih luas dari konsep reformasi birokrasi publik yang hanya mencakup aspek organisasi. Dalam berbagai konteks, reformasi administrasi dikenal dengan istilah penyempurnaan administrasi, perubahan administrasi dan modernisasi administrasi.80 Caiden adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan konsep reformasi administrasi menjadi satu konsep komprehensif, yaitu: “The artificial inducement of administrative transformation against resistance.”81 Berdasarkan definisi tersebut, reformasi administrasi adalah sesuatu yang disengaja, artinya adanya mandat, kehati-hatian, dan perencanaan; bukan sesuatu yang alami dan otomatis. Reformasi administrasi adalah sesuatu yang dibuat (to induce) karena melibatkan persuasi, argumentasi dan sanksi. Ada tiga aspek yang dapat dijadikan petunjuk utama sebuah reformasi administrasi, yaitu: 1) adanya tujuan pengembangan moral, 2) adanya proses transformasi yang disengaja, dan 3) adanya resistensi administrasi.82 Dari sudut pandang tujuan moral, reformasi administrasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi yang ada dengan menghilangkan praktik-praktik administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, misalnya akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks transformasi yang disengaja, reformasi administrasi menghasilkan sejumlah strategi, kegiatan, dan program yang inovatif. Martin dalam Caiden83 mengemukakan reformasi adalah proses yang berlangsung secara radikal, bukan sekadar perubahan secara incremental atau proses penyesuaian yang hanya terjadi pada periferi organisasi dan tidak menyentuh inti organisasi. Dari aspek resistensi administrasi, maka faktor inilah yang membedakan antara reformasi dengan perubahan. Akibat adanya resistensi, proses reformasi embutuhkan dukungan kekuasaan (power) sehingga esensi reformasi administrasi merupakan proses politik.84 Konsep Caiden tersebut sejalan dengan konsep reformasi administrasi yang dikemukakan oleh Montgomery, yang menguraikan reformasi administrasi sebagai: “As a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and other element in a society, or within the bureaucracy itself……..both the purposes of reforms and the evils addressed vary with their political circumstances.”85 Faktor penting dalam melaksanakan reformasi administrasi adalah adanya inovasi dan kemampuan menghasilkan kemakmuran (wealth creation). Hal tersebut tercapai melalui sejumlah ide dan aktor baru di dalam kombinasi tugas dan hubungan dalam proses administrasi dan kebijakan. Ndue menjelaskan reformasi administrasi terjadi melalui dua kondisi, yaitu: 1) adanya konflik nilainilai yang terjadi antara birokrasi, pegawai publik dan nilai-nilai yang berkembang di publik, dan 2) adanya kesadaran dari para politisi dan masyarakat umum bahwa struktur birokrasi yang ada tidak mampu atau gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.86 Definisi reformasi administrasi Caiden, berguna sebagai acuan untuk melaksanakan strategi reformasi kebijakan publik mulai dari tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Reformasi administrasi pada dasarnya adalah kegiatan perbaikan terus menerus yang memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar upaya pada periode tertentu dan sporadis. Adapun tujuan akhir yang akan dicapai dari reformasi administrasi adalah bagaimana meningkatkan kinerja sektor publik.87 Chau menguraikan reformasi administrasi dilaksanakan melalui tiga proses, yaitu: 1) menganalisis situasi dan sistem administrasi yang sedang berlaku, 2) merumuskan strategi reformasi yang akan ditempuh, dan 3) melaksanakan reformasi administrasi. Ketiga proses reformasi administrasi tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kinerja administrasi publik yang efektif dan efisien, mengurangi kelemahan (antara lain: praktik korupsi, kolusi dan sebagainya)

Kebijakan Pariwisata (skripsi, tesis, disertasi)

Wisata dapat didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi untuk merelaksasikan pikiran dari pekerjaan rutin. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intlektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Keindahan alam baik secara fisik maupun keanekaragaman hayati merupakan hal 39 penting untuk keberlangsungan aktivitas pariwisata. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia, yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Goeldner menemukan, arti kebijakan pariwisata sering diabaikan dalam memastikan keberhasilan tujua pariwisata, dibandingkan kegiatan memasarkan pariwisata, karena kebijakan pariwisata bertujuan menciptakan iklim di mana kolaborasi diantara banyak pemangku kepentingan di bidang pariwisata didukung dan difasilitasi. Dalam istilah Goeldner, kebijakan pariwisata memenuhi enam fungsi, yaitu: Pertama, mendefinisikan aturan permainan, istilah-istilah dimana operator pariwisata harus berfungsi; Kedua, menetapkan kegiatan dan perilaku yang dapat dterima bagi pengunjung; Ketiga, memberikan arahan dan panduan umum untuk semua pemangku kepentingan pariwisata dalam suatu tujuan; Keempat, memfasilitasi konsensus di sekitar strategi dan tujuan khusus untuk tujuan tertentu; Kelima, menyediakan kerangka kerja untuk diskusi publik/swata tentang peran dan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi dan masyarakat secara umum; dan Keenam, memungkinkan pariwisata untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan sektor ekonomi lainya (Nugroho,2018:74). Sektor pariwisata terus menunjukkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dnia. Menurut Forbes (2019), sektor ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengans eua sektor lain dan menymbang 8,8 triiun dolar Amerika Serikat pada ProdukDomestik Bruto (PDB) global tahu 2018. Selain itu, ada 319 juta pekerjaan baru tercipta di sektor ini pada tahun yang sama. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara. Bahkan, pada akhir tahun 2019, 40 pendapatan sektor ini diperkirakan mencapai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, pariwisata akan melampaui sektor unggulan di atasnya, yaitu kelapa sawit. Menurut Menteri Pariwisata periode 2014-2019, dulu ketika migas berjaya pada era 1980-an, kita menyebut dua sumber devisa terbesar adalah migas dan non migas. Sekarang, kita ubah istilahnya menjadi sumber devisa pariwisata dan non pariwisata. The World Travel and Tourism Council (WTTC) menyatakan pertumbuhan pariwisata Indonesia tertinggi ke-9 di dunia pada 2017. Dibandingkan dengan Malaysia (4%), Singapura (5,8%), dan Thailand (8,7%), pertumbuhan Indonesia di sektor ini jauh lebih tinggi, yaitu 22%. Namun, Vietnam lebih moncer lagi dengan 29% karena banyak melakukan deregulsi. Para pelaku industri pariwisata sebenarnya menghadapi tantangan yang sangat besar pada abad ke-21. Konsumen membutuhkan produk-produk wisata yang lebih berkualitas. Mereka menginginkan tujuan wisata yang baru dan beda, lebih beragam, dan lebih fleksibel. Mereka mendambakan lingkungan yang bersih, pengalaman berwisata alam, kegiatan wisata petualangan, dan produk-produk wisata yang mencakup budaya, pusaka, dan sejarah (Edgell, 2016). Akibatnya, semakin banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan produk wisata yang berkualitas lebih tinggi dan memberi perhatian lebih besar pada lingkungan alam dan lingkungan binaan, termasuk situs sejarah dan budaya. Lebih jauh lagi, pengusaha dan pemerintah semestinya memperhatikan kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik wisata, bukan semata-mata mengeksploitasi untuk kepentingan sesaat. Pengelolaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dimaksudkan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi penerus. Paradigma pariwisata berkelanjutan muncul seiring dengan perkembangan sektor pariwisata sejak lebih dari setengah abad lalu (Weaver, 2006) dan berkembang 41 sejak tahun 1990-an (Swarbrooke, 1998). Ini merupakan salah satu sektor dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Degan kata lain, semua kalangan yang terlibat di dalamnya secara bijaksana menggunakan dan melestarikan sumber daya yang ada, agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Dampak negatif dari kegiatan wisata ditekan sampai sekecil-kecilnya, sedangkan dampak positifnya dioptimalkan sebesarbesarnya.

Tantangan Dinamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna dynamic governance itu sendiri (oxymoron). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalam jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa Institutional culture can support or hinder, facilitate of impede dynamism in policymaking and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision-making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action. Dynamic governance sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial 28 dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya dynamic governance adalah ktidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan dynamic governance? Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kapabilitas think ahead pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan 29 pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplitasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan thinking ahead melibatkan: a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan, b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada, c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33). Kapabilitas think again menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan thinking again melibatkan: a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik, b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang, c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak, d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan 30 e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37). Kapabilitas think across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas think across melibatkan proses: a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa, b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman, c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat; d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inofatif untuk masalah yang muncul, dan e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan lokal dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp.41-42). Untuk dapat memiliki kapabilitas dynamic governance, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. Governance system sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13). Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (policy adaptation) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang 31 datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yanglebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13). Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata kelembagaan dan kebiasaan – akan mempengaruhi perilaku. Kearifan lokal ini termanifestasi dalam norma-norma dan konvensi informal. Pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam proses perubahan dan adaptasi berbagai kebijakan. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa asumsi mengenai keutamaan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pertingnya relevansi global dan peran penting Negara dalam menciptakan kondisi untuk pertumbuhan, mempengaruhi pemikiran dan pendekatan terhadap pemerintahan. Pilihan kebijakan yang dibuat dibentuk oleh nilai-nilai budaya tentang integritas, meritokrasi, kemandirian, pragmatism, dan kehati-hatian pengelolaan keuangan (Neo & Chen, 2007, p. 14). Dalam mewujudkan dynamic governance, peran pemimpin menjadi sangat penting. Dalam melakukannya, tidak hanya sekedar mengandalkan charisma dan upayanya sendiri saja, akan tetapi dengan membangun kapabilitas organisasi sehingga pengetahuan dan sumberdaya dapat secara sistematis dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan (effective action). Yang dibutuhkan untuk mewujudkan dynamic governance adalah proses belajar dan berpikir yang baru, desain beragam pilihan kebijakan, pengambilan keputusan yang analitis, seleksi rasional atas polihan kebijakan, dan efektif implementasi kebijakan. Disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berpikir kreatif dan 32 inovatif serta bekerja keras untuk memberikan setting yang tepat untuk mewujudkan dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 14). Upaya memperbaiki kinerja lembaga perlu diinisiasi oleh pemimpin organisasi. Untuk dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat membutuhkan pemimpin organisasi yang memiliki “necessary motivation, attitude, values, intellect, knowledge and skills to envision the future, develop strategic options and select paths that give the institution the greatest scope for survival and success.”(Neo & Chen, 2007, p. 16). Dynamic governance merupakan hasil dari niat kuat an ambisi pemimpin untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis dengan kemampuan untuk mengelola berbagai elemen secara terintegrasi di tengah perubahan yang terus-menerus melalui strategi yang jelas, manajemen yang cerdas, belajar terus-menerus, dan mencari jalan yang adaptif dan relevan, serta eksekusi kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan juga proses untuk menjamin bahwa ide-ide baru yang inovatif terakomodasi dalam kebijakan, proyek dan program yang realistis, serta secara konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007, p. 30). Pada intinya, dynamic governance terjadi manakala “policy-makers constantly think ahead to perceive changes in the environment, think again to reflect on what they are currently doing, and think across to learn from others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their beliefs, rules, policies and structures to enable them to adapt to environmental change.”(Neo & Chen, 2007, p. 15). Kapabilitas dinamis inilah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Singapura selama lebih dari empat dekade. Dynamic governance bisa 33 terwujud secara berkelanjutan ketika: “there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole.” Perlu digarisbawahi pula bahwa “[t]he interdependent, interacting and reinforcing flows” merupakan detak jantung dari dynamic governance. Tanpa itu, tidak akan pernah ada dynamic governance.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah (skripsi, tesis, disertasi)

Perubahan paradigma pemerintahan pasca era reformasi hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan pemerintah yang selama ini lebih cenderung pada adanya kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekarang ini berubah menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia didirikan ialah untuk kemasalahatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan memiliki kewajiban untuk kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai panduan dan konsep dalam penatakelolaan peerintahan yang baik dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik, di pusat maupun di daerah, termasuk dengan konsep good governance. Maslan Rikun dkk (2018), mengemukakan bahwa Good Governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan good governance di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta  nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip good governance di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Terjadinya krisis nasional dan berbagai persoalan di Indonesia antara lain disebabkan dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Akibatnya timbul berbagai masalah seperti kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance), yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Namun perkembangan teori good governance mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman yang pesat. Berbagai pandangan para ahli mengenai tata kelola pemerintahan seperti sound governance, dynamic governance, dan, sound governance. Konsep-konsep tersebut ditawarkan para ahli untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia konsep sound governance, dynamic governance, dan open government belum terlalu popular didegungkan, walaupun sebenarnya elemen-elemen konsep tersebut telah diimplementasikan ke dalam tata laksana pemerintahan di Indonesia. Bila dilihat dalam perbandingan ketiga konsep tersebut, Dynamic Governance lebih sesuai untuk menjelaskan perubahan penyelenggaraan pemerintahan akibat perubahan lingkungan. Dinamisme (dynamism) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif. Atau Dengan kata lain bahwa, kondisi yang dinamis tersebut mendeskripsikan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan untuk beragam aktivitas yang 25 berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007:1). Kemudian Neo dan Chen (2007:7) lebih lanjut menjelaskan bahwa governance menjadi dinamis manakala pilihan-pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terbaru dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (onetime change) atau proses recovery dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “on-going sustained change for longterm survival and prosperity.” Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien. Dynamic governance menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Mudiyati Rahmatunnisa; 2019). Syafri, W, (2012:184) menjelaskan kerangka dasar Dynamic Governance dan elemen-elemennya adalah sebagai berikut: 1) Thinking Ahead Thinking ahead berarti kemampuan mengidentifikasikan faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dapaknya terhadap sosio ekonomi masyarakat. Proses berfikir kedepan meliputi: 26 1. Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang meiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan 2. Merasakan dampak pembangunan trehadap pencapaian tujuan pembanunan sedang berjalan dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan 3. Menentukan pilihan-pilihan yangakan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru 4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/tanggapan yang akan diambil. 2) Thinking Again Thinking again merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan. Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan kecocokan kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan dengan kondisi yangsedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat. 3) Thinking Across Proses berfikir thinking across atau melewati batas ini meliputi: 1. Mencari praktek-praktek implementasi suatu kegiatan yang kurang lebih sama 2. Menggambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, serta mengambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan 3. Mengevaluasi apa yang diterapkan pada local value yang ada 4. Mengungkapkan ide-ide baru 27 5. Menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat.

Pemerintahan Daerah (skripsi, tesis, disertasi)

Lahirnya pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan yang awalnya untuk mengawal eksistensi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tunduk pada kekuasaan yang ada. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan negara yang semakin mengikuti perkembangan global sehingga kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat, maka peran pemerintah yang menganut demokrasi, mengalami perubahan paradigma menjadi pelayanan kebutuhan masyarakat. Paradigma pemerintahan yang demokratis dan modern, lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendukung kekuasaan pemerintahan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi 19 yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Semakin banyaknya kebutuhan dan semakin luasnya wilayah kekuasaan membuat negara membagi kekuasaan dengan pemerintahan yang lebih kecil. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang lebih kecil diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pelayanan dan mendekatkan jangkauan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa negara-negara, baik yang berbentuk kerajaan, federasi maupun republik membagi wilayahnya berdasarkan tujuan kondisi sosial politik dan letak geografi suatu negara. Pembagian negara merupakan pembagian wilayah suatu negara berdasarkan sistem tertentu dengan maksud untuk mempermudah administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang sehubungan dengan itu. Hasil dari pembagian tersebut dikenal dengan sebutan umum “subdivisi negara” atau pembagian negara. (Setiawan, 2018, 51) Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah. Syafiie (2011: 178-179) menguraikan asas-asas pemerintahan daerah tersebur sebagai berikut: a) Asas Desentralisasi Asas Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah karena tidak semua urusan dapat diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, misalnya penyerahan urusan pertahanan dan keamanan, karena akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan Pemerintah Pusat secara separatis, penyerahan urusan moneter akan membuat perbedaan dan kesenjangan pada mata uang, penyerahan urusan peradilan akan 20 membuat pemberontak yang dijatuhi hukuman oleh Pemerintah Pusat malahan menjadi pahlawan dalam peradilan di daerahnya. Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga Pemerintah Daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan. Sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan legislative daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mereka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. b) Asas Dekonsentrasi Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat Pemerintah Pusat atau pejabat di atasnya (misalnya pada wilayah provinsi) jadi begitu suatu departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten/kota, maka terkadang muncul egoisme sektoral karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya. Misalnya dalam hal kemungkinan munculnya tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya misalnya antara pembangunan bongkar pasang jalan karena pemasangan pipa air minum, kabel telepon dan jaringan listrik. c) Asas Tugas Pembantuan Di satu pihak Pemerintah Pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi di pihak lain Pemerintah Daerah curiga karena Pemerintah Pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarikulur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak pernah selesai dari dulu. Seperti diketahui desentralisasi pemerintahan pada zaman penjajahan sangat dibatasi, 21 sehingga aparat dekonsentrasi sangat kewalahan, misalnya dalam keuangan sangat kecil, yaitu sekedar membiayai tugas yang tidak penting, oleh karena itu dalam urusan pemerintahan tertentu Pemerintah Daerah diikutsertakan. Kata lain dari tugas pembantuan ini adalah Medebewind. Mede, dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan “bewind” juga dalam bahasa Belanda artinya berkuasa atau memerintah. Jadi, Pemerintah Daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) asas, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Keadaan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, maka keseimbangan dari ketiga asas tersebut senantiasa menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan daerah. Oleh karena itu, masalah pemerintahan daerah akan muncul ke permukaan sebagai salah satu isu yang banyak menarik perhatian untuk dibicarakan oleh kalangan luas, walaupun sekarang ini pelaksanaan pemerintahan daerah (otonomi daerah) lebih menunjukkan sebagai harapan daripada kenyataan. Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah

Pemerintahan (skripsi, tesis, disertasi)

Kata “pemerintahan” berasal dari kata “perintah”, kata perintah tersebut mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga menjadi kata benda “pemerintah” dan pemerintahan. Pemaknaan pemerintahan oleh Sadjijono (2008:41) menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni penyelenggaraan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Pemerintah merupakan organ (perlengkapan atau alat-alat) yang memerintah atau kekuasaan untuk memerintah, sedangkan pemerintahan lebih mengacu pada perbuatan memerintah. Pemerintah di sini juga menunjukkan arti badan atau lembaganya dan pemerintahan menunjukkan arti fungsinya. (Wasistiono, 2009:1.5) Sementara, Menurut Suhady (2009:197), pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs  of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya Kemudian Ermaya Suradinata (1998) mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut: government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority artinya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan. Berdasarkan uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pemerintahan mempunyai dua makna, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Makna kata “pemerintahan” dalam arti luas berarti pelaksanaan tugas orang, badan, lembaga yang bertindak untuk dan atas nama negara dan diberikan wewenang dalam mencapai tujuan dari negara tersebut. Sementara dalam arti sempit berarti organisasi yang berfungsi sebagai pemerintah atau pelaksana eksekutif Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Ada dua pihak yang terlibat, 2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, 3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011: 61). 15 Kemudian Setiawan (2020:4) memaknai kata pemerintahan tersebut ke dalam dimensi-dimensi pemerintahansebagai berikut: a. orang atau sekelompok orang yang diperintah dalam suatu negara (rakyat) b. sekelompok orang yang memerintah dalam suatu negara (pemerintah) c. adanya perintah yang diterima dan dipatuhi (kebijakan/peraturan dan implementasinya) d. kewenangan yang diberikan kepada sekelompok orang yang memerintah (kewenangan) e. membantu memenuhi kebutuhan (pelayanan) S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni: 1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. 2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan. 3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. 4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Peranan pemerintahan dalam proses kehidupan manusia diakui oleh dunia dalam perjalanan sejarah manusia. Pemerintah mempunyai peranan penting guna menciptakan keamanan, pengaturan dalam urusan keagamaan dan mengontrol perkembangan ekonomi serta menjamin terlaksananya proses kehidupan sosial.   Bilamana masyarakat berkembang dan menjadi lebih kompleks, pemerintahan juga berkembang menjadi lebih kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks kybernology, Ndraha (2008) berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu: 1) meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru sebagai peran SubKultur Ekonomi (SKE); 2) mengontrol SKE, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK); 3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP) Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10): “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”. Berdasarkan tujuan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas beberapa fungsi-fungsi dalam proses tersebut. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan sebagaimana yang diutarakan para ahli pemerintahan, maka Istianto (2011:22) mengemukakan fungsi pemerintah antara lain: 17 1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya Pemerintah yang berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pamong, diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat; 2. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya; 3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan bermasyarakat; 4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan; 5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orangorang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya dengan benar mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik. Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang 18 mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. (Wasistiono, 2009: 1.13)

Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Gambhir Bhatta mengemukakan bahwa konsep Governance adalah hubungan antara pemerintah dan warga negara yang memungkinkan kebijakan publik dan program akan dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi mengacu pada aturan, lembaga, dan jaringan yang menentukan bagaimana sebuah negara atau fungsi organisasi.  Oleh karena itu penyelenggara negara yang kredibel, akuntabel, dan transparan mutlak diperlukan dalam upaya pengembangann suatu negara. Sebagaimana dipaparkan oleh World Bank bahwa kurang berfungsinya lembagalembaga sektor publik dan lemahnya pemerintahan adalah kendala utama bagi pertumbuhan dan pembangunan yang adil di banyak negara berkembang.  Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia, pengembangan profesionalisme manajemen penyelenggaraan haji seringkali terhambat oleh kurang berfungsinya lembaga-lembaga publik khususnya pemerintahan. Dynamic Governance adalah kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dicapai. Kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (skripsi, tesis, disertasi)

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2003), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; b. tersedia waktu dan sumber daya; c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan; d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; i. komunikasi dan koordinasi yang baik; Menurut Grindle dalam Wibawa (1994 : 64) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasidengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Menurut Hogwood dan Gunn, dalam wahab (1997 : 70-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: 1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ; 2. tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu; 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan; 4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal; 5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain; 6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; 7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna; 10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain. Menurut teori George C. Edwards III dalam Subarsono (2005 : 90- 92), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1. Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber dayauntuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Pengertian Implementasi Kebijakan (skripsi, tesis, disertasi)

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Menurut Webter’s yang berasal dari bahasa Latin “implementum” dari kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”, to fill in”, yang artinya mengisi penuh;melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to full” yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan(2003 : 64) mengatakan implementasi kebijakan publik “merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi. Metter dan Horn dalam Nugroho(2003 : 169-170) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik

Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) (skripsi, tesis, disertasi)

Konsep Dynamic Governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi serta lahirnya berbagai konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan persaingan global Konsep teori Dynamic Governance mencerminkan upaya pemimpin yang dengan sengaja untuk membentuk masa depan mereka. Adapun konsep dasar Dynamic Governance adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa satu konsep Dynamic Governance merupakan kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan dimana diadasarkan pada Budaya yang menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan Peraturan dan struktur pemerintahan adalah pilihan yang dibuat oleh masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan dari para pemimpinnya, hal ini lah yang menempatkan bahwa dasar kepercayaan (Trust) menjadi tujuan dan harapan tertinggi dari pemerintah yang didapat dari masyarakatnya Kepercayaan kepada pemimpin dalam membentuk aturan, normanorma informal dan mekanisme penegakan yang dilembagakan kemudian menjadi satu kebijakan. Dalam konsep Dynamic Governance, seorang pemimpin harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan cara mengartikulasikan ide-idenya dalam pola penyelenggaran orgnasisasi dalam hal ini penyelenggaraan orgnasasi pemerintahan.yang diawali dari berpikir ke depan (think ahead) yang diartikan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya, dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru dan mencegah potensi ancaman. Dapat diartikan bahwa maksud berpikir ke depan adalah untuk mendorong satu lembaga dalam menilai risiko strategi dan kebijakan saat ini, me-refresh tujuan, dan konsep inisiatif kebijakan baru untuk mempersiapkan masa depan. Adapun dalam kerangka konseptual Dynamic Governance terdiri dari Budaya, Kemampuan dan perubahan, dimana ketiganya dapat dimaksimalkan ketika mampu bekerja secara interaktif dan sinergis sebagai bagian dari sistem dinamis. Kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi dan berpikir lintas batas juga seharusnya tidak hanya sekadar menjadi satu keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai proses independen namun kemampuan ini terdapat hubungan yang saling berkaitan dan jika mereka terhubung secara interdependen bekerja sebagai sebuah sistem, efek potensi mereka dapat diperkuat dan dampak keseluruhan diperkuat. Konsep ini menyangkut penentuan cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut, Wirman Syafri mengutip Boon, dan Geraldine (2007) menjelaskan governance sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik

Strategi Pemerintahan (skripsi, tesis, disertasi)

Terdapat beberapa definisi terkait pengertian strategi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam bidang strategi dalam buku karya mereka masing-masing. Adapun menurut Marrus (2002:31) strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana dari para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, serta dengan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dan terlaskana sesuai dengan rencana, disamping itu terdapat pula definisi dari Quinn (1999:10) yang mengartikan konsep strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuantujuan utama, dari kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta adanya satu kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak atau tataran inti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif, atau dalam lingkup organisasi pemerintahan lebih kepada pemberian layanan terbaik bagi masyarakat. Menjadi satu kewajiban diperlukanya satu kepastian untuk bisa menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik dengan cara meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, sebagaimana Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuknya bahwa satu strategi harus konsiten dengan lingkungan pada dasaranya, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat yang ada terlebih perubahan konsep dan dinamika pemerintahan yang terjadi dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.

Tantangan Dalam Praktek Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna dynamic governance itu sendiri (oxymoron). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi 7 pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalam jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa Institutional culture can support or hinder, facilitate of impede dynamism in policy-making and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision- making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action. Dynamic governance sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya dynamic governance adalah ktidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan dynamic governance? Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kapabilitas think ahead pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplitasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan thinking ahead melibatkan: a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan, b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada, c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33). Kapabilitas think again menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan thinking again melibatkan: a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik, b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang, c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak, d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37). Kapabilitas think across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi   internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas think across melibatkan proses: a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa, b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman, c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat, d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp. 41– 42). Untuk dapat memiliki kapabilitas dynamic governance, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. Governance system sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13). Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (policy adaptation) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yanglebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13). Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata k

Manfaat Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Saat ini, semua Negara di dunia menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi. Kemajuan yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. Bisa jadi, seperangkat prinsip, kebijakan dan praktek-praktek yang pada awalnya baik, governance yang statis dan mempertahankan status quo pada akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada perencanaan yang hati-hati akan menjamin relevansi dan efektivitas governance, jika lembaga-lembaga pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk belajar, berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1). Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (obsolescence) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (well-educated) dan berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk 6 terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara. Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif dan koordinasi dari multi-agency (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6–8). Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura, Neo dan Chen meyakini bahwa untuk menghadapi beragam tantangan tersebut, Pemerintah menjadi elemen sentral. Pemerintah lewat lembaga-lembaganya memainkan peran dalam menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis, serta kondisi untuk dapat memfasilitasi atau sebaliknya, menghambat keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meski Pemerintah tidak secara langsung menciptakan persaingan industri, namun dapat berperan sebagai “a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that stimulates business to gain competitive advantages.”(Neo & Chen, 2007, pp. 2– 3). Di sinilah perlunya dinamisme Pemerintah. Pemerintah melalui lembagalembaganya yang dinamis menurut Neo dan Chen (2007, p. 1), “can enhance the development and prosperity of a country by constantly improving and adapting the socio-economic environment in which people, business and government interact.” Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi secara terus- menerus merupakan kapasitas mendasar yang perlu dimiliki oleh Pemerintah (baca: lembaga-lembaga Pemerintah) jika ingin memiliki sustained economic development and prosperity.

Makna Dynamic Governance (skripsi, tesis, disertasi)

Dinamisme (dynamism) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, 3 maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan untuk beragam aktivitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007, p. 1). Sementara itu, konsep governance telah diartikan sangat beragam oleh para ahli. Bahkan keberagaman pemaknaan konsep tersebut telah mengakibatkan konsep governance termasuk ke dalam kelompok konsep yang tidak terdefinisi secara jelas, seperti dikemukakan oleh Pierre dan Peters (2000: 7, dalam Chhotray & Stoker, 2009) bahwa konsep governance merupakam konsep yang “notoriously slippery”. Namun demikian, Schneider mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut justru menjadi “[the] secret of its success” sehingga menjadi sebuah konsep yang mengglobal. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, Crook dan Manor (1995, dalam Rahmatunnisa, 2010, p. 1) mengatakan bahwa governance dimaknai sebagai “ways of governing”. Secara substantif, Chhotray dan Stokker (2009, p. 3) memaknai governance sebagai “the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations”. Definisi ini memberikan catatan penting terkait empat hal yang menjadi prinsip atau elemen dasar dari konsep governance. Yang pertama terkait “the rules”, di mana yang dimaksud adalah beragam aturan baik formal maupun informal seperti konvensi dan kebiasaan lainnya (customs) dalam proses pengambilan keputusan (what to decide, how to decide, and who shall decide). Elemen yang kedua terkait makna “collective”, dimana beragam keputusan dibuat oleh “a collection of individuals”, yang melibatkan “issues of mutual influence and control”. Ketiga, menyangkut makna “decision-making”, dimana dalam konsep governance proses memutuskan sesuatu secara koletif 4 dapat dilakukan baik untuk skala yang besar menyangkut masyarakat luata, atau berskala kecil menyangkut proses internal organisasi. Keempat, menyangkut makna “no formal control system can dictate” yang merujuk pada kondisi dimana governance menekankan pada collective governing, bukan monocratic government. Pemaknaan serupa juga dikemukakan oleh Bhatta (2005, p. 252), yang menyatakan bahwa governance merupakan “the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions.” Pemaknaan Bhatta tersebut secara substantif juga mengandung elemen-elemen kunci sebagaimana dimaksudkan oleh Chhotray dan Stokker. Dari kedua konsep tersebut – dinamis dan governance – Neo dan Chen (2007, p. 7) mengatakan bahwa governance menjadi dinamis manakala pilihan- pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (onetime change) atau proses recovery dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “on-going sustained change for long-term survival and prosperity.” Dalam konteks tersebut, konsep good governance menjadi elemen strategis lainnya yang tidak terpisahkan. Pentingnya memiliki dan mempraktekkan good governance dan lembaga-lembaga pemerintah yang jujur dan kompeten menjadi syarat penting untuk kemajuan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi ini dikemukakan secara tegas oleh Daniel Kaufmann, Direktur Global Governance dari Bank Dunia, bahwa “Poorly functioning public sector institutions and week governance are major constraints to growth and equitable development in many developing countries.” (dikutip dalam Neo & Chen, 2007, p. 7). Namun demikian, Neo dan Chen (2007, pp. 7–8) berpendapat bahwa sekedar mempraktekkan good governance saja tidaklah cukup untuk 5 mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bangunan governance yng dibuat pada kurun waktu tertentu, dapat menjadi tidak berfungsi ketika lingkungan berubah. Untuk bisa relevan dan efektif, praktek good governance perlu dinamis. Governance yang dinamis memerlukan proses pembelajaran yang terus- menerus, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masa depan yang dapat mempengaruhi Negara, kesediaan untuk meninjau beragam kebijakan yang kadaluarsa karena perubahan keadaan, dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan pengetahuan global yang disesuaikan dengan konteks unik Negara. Oleh karena itu, dynamic governance dapat dimaknai sebagai “the ability of government to continually adjust its public policies and programs, as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nations are achieved.”

Aspek Pemasaran (skripsi, tesis, dan disertasi)

Suliyanto (2010:82-91) mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar (dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen) dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Suliyanto (2010) secara spesifik analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan untuk :a)Menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan

b)Menganalisis penawaran atas produk sejenisc)Menganalisis ketersidiaan renanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkand)Menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan.Pengertian pemasaran menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:47) adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untukmenciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Kegiatan pemasaran disebut strategi bauran pemasaran (marketing mix strategy) yang terdiri atas : 1)Produk (Product)Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani,

agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:52) adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.2)Harga (Price)Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar.3)Lokasi dan Distribusi (Place)Penentuanlokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa

yang aman dan nyaman kepada seluruh konsumennya. Hal –hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :a.Dekat dengan kawasan industryb.Dekat dengan lokasi perkantoranc.Dekat dengan lokasi pasard.Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakate.Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasif.Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain)

Aspek Lingkungan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Umar (2005:268) dalam bukunya mengutip competitive strategyyang dikemukakan oleh Michael E. Porter, dimana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yaitu :1)Persaingan sesama perusahaan dalam industriPersaingan dalam industry sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :a.Jumlah kompetitorb.Tingkat pertumbuhan industryc.Karakteristik produkd.Biaya tetap yang besare.Kapasitasf.Hambatan keluar2)Kemungkinan masuknya pendatang baruMasuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Faktor –faktor yang menghambat masuknya pendatang baru kedalam industry adalah sebagai berikut:a.Skala ekonomi

b.Diferensiasi produkc.Kecukupan modald.Biaya peralihane.Akses ke saluran distribusif.Ketidakunggulan biaya independeng.Peraturan pemerintah3)Potensi pengembangan produk penggantiPerusahaan –perusahaan yang berada dalam suatu industri akan bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang pengganti dapat memberikan fungsi yang sama.4)Kekuatan tawar menawar pembeli (buyers)Pembeli dapat mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan serta membandingkan perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang perlu dihadapi perusahaan antara lain :a.Pembeli membeli dalam jumlah besarb.Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukanc.Sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasokd.Switching costpemasok adalah kecile.Produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil presentase yang besar bagi biaya produksi pembeli

f.Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servisg.Produk perusahaan tidak terlalu penting sehingga pembeli dengan mudah mencari subtitusinya5)Kekuatan tawar menawar pemasok (suppliers)a.Jumlah pemasok yang sedikitb.Produk/layanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching costyang besarc.Tidak tersedia produk subtitusid.Pemasok mampu melakukan intregasi kedepan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaane.Perusahaan hanya membeli dalam jumlah kecil dari pemasok

Aspek Hukum (skripsi, tesis, dan disertasi)

Suliyanto (2010:15-20) mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.Menurut Suliyanto (2010:33) ijin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin tempat usaha setempat.

Aspek Manajemen dan Sumber Daya manusia (skripsi, tesis, dan disertasi)

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut (Subagyo, 2007):1.Job Analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu.2.Job Specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan.

3.Mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban.4.Job Description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu.5.Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional.6.Sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktifitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis (skripsi, tesis, dan disertasi)

Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian tentang akan didirikan atau perluasan suatu proyek untuk mengetahui apakah layak atau tidak bisnis tersebut didirikan.Pengertian studi kelayakan menurut Husein Umar (2005;8) merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya
menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.Kemudian menurut Kasmir dan Jakfar (2003;17) studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, dan bisnis dijalankan.Selanjutnya menurut Husnan dan Suwarsono (2002;4) studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian ini bisaditafsirkan berbeda-beda. Ada yang dalam artian terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah, atau lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relative.Dan menurut Suliyanto (2010), Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mdmutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilakukan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stakeholder) dibanding dampak negatif yang ditimbulkan

Bentuk –Bentuk Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Fahmi dan Hadi (2009: 7) dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu :a.Real Investment(Investasi Nyata)Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin –mesin atau pabrik.b.Financial Investment(Investasi Keuangan)
Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond).Menurut Gunawan (2007:41), ada 6 (enam) macam bentuk kegiatan investasi antara lain : pendirian usaha baru, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan, merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya, membangun kembali mesin –mesin (rebuilding), mengubah saluran distribusi, dari distribusi lewat perantara menjadi distribusi melalui agen/cabang milik perusahaan sendiri, melakukan penelitian –penelitian untuk : menemukan proses yang lebih efisien, menciptakan produk –produk baru, dan memperbaiki sistem informasi manajemen.

Tujuan Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Fahmi dan Hadi (2009;6) tujuan investasi yaitu :a.Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut,b.Terciptanya profityang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual),c.Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,d.Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Pengertian Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian investasi menurut Tandellin (2010;2) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.
Sedangkan menurut Jogiyanto (2007;5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang ditentukan.

Keputusan Investasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk sewaktu –waktu yang akan datang.

Keputusan Pengelolaan Aktiva (skripsi, tesis, dan disertasi)

Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka asset –asset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer –manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari asset –asset yang ada. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu asset yang didanai.

Fungsi –Fungsi Manajemen Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya Dasar –Dasar Manajemen Keuangan mengatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manajer keuangan.Menurut Martono dan Harjito (2008) ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, antara lain sebagai berikut :a.Keputusan PendanaanKeputusan pendanaan menyangkut tentang sumber –sumber dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan penetapan tentang perimbangan pembelanjaanyang terbaikatau sering disebut struktur modal yang optimum.

Manajemen Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian manajemen keuangan menurut James C.Van Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012;2) manajemen keuangan (Financial Management) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset.Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012;4) manajemen keuangan dapar diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan dan pengelolaan asset-asset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen asset. Dan menurut Irham Fahmi (2013;2) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangandapat mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberi profitatau kemakmuran bagi para
pemegang saham dan suistainability(keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Fungsi –Fungsi Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun fungsi –fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :menurut G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajememen, yaitu:a.Planning(perencanaan)Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta –fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan –perkiraan atau asumsi –asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan –kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.b.Organizing(pengorganisasian)Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam –macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang –orang (pegawai), terhadap kegiatan –kegiatan ini, penyediaan faktor –faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya denganpelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.c.Actuating(pelaksanaan)
Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha –usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. d.Controlling (pengawasan)Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan –perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard(ukuran).Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.Dan menurut Henry Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Pengertian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan –tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.Handoko (2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha –usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya –sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Sedangkan menurut Hasibuan (2013;1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sistem Akuntansi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan (TMBooks, 2015:105) 1.Fungsi – Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian a.Fungsi Gudang Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi
persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang – barang yang langsung pakai (tidak diselenggarakan persediaan barang di gudang), permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. b.Fungsi Pembelian Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. c.Fungsi Penerimaan Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. d.Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber (bukti kas keluar) yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Lain halnya dengan fungsi
pencatat persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. 2.Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah :a.Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali (reorder point). b.Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. c.Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. d.Total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. e.Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. f.Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. 3.Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah : a.Surat Permintaan Pembelian Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, satu lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang.
b.Surat Permintaan Penawaran Harga Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. c.Surat Order Pembelian Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan sebagai berikut : 1)Surat order pembelian 2)Tembusan pengakuan oleh pemasok 3)Tembusan bagi unit peminta barang 4)Arsip tanggal penerimaan 5)Arsip pemasok 6)Tembusan fungsi penerimaan 7)Tembusan fungsi akuntansi d.Laporan Penerimaan Barang Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. e.Surat Perubahan Order Pembelian Surat perubahan order pembelian dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian.
f.Bukti Kas Keluar Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. 4.Catatan Akuntansi yang Digunakan a.Register bukti kas keluar (voucher register) adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. b.Jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian. c.Kartu utang adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok. d.Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli.

Tujuan Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Kumaat (2011:76) menyatakan bahwa tujuan yang harus dicapai oleh prosedur pengendalian intenal pembelian adalah : a.Semua transaksi diotorisasi. b.Semua transaksi yang dicatat adalah sah atau benar – benar terjadi. c.Semua transaksi yang diotorisasi dicatat. d.Semua transaksi dicatat dengan akurat. e.Aktiva seperti kas, persediaan dan data dijaga agar terhindar dari kehilangan atau pencurian.

Sistem Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian Pada dasarnya bagian pembelian berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan seperti bagian gudang, bagian produksi. Karena bagian pembelian melaksanakan fungsi berdasarkan permintaan dari bagian lain, dengan kata lain bagian pembelian tidak memiliki wewenang dalam menentukan jenis, jumlah ataupun kualitas barang tetapi bagian pembelian memiliki wewenang dalam menentukan leveransir dan tingkat harga barang yang dibeli.

Fungsi Pembelian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Diana dan Setiawati (2011:165), beberapa fungsi dari bagian pembelian adalah sebagai berikut :a.Menyusun rencana pembelian dengan tingkat harga perolehan pada batas – batas yang menguntungkan. b.Mencatat rencana pembelian dari bagian – bagian yang memerlukan. c.Membuka order pembelian. d.Mencatat akibat material dan finansial dari aktivitas pembelian. e.Menyusun daftar harga dan daftar langganan. f. Menyusun daftar harga statistik pembelian. g.Menyusun laporan pembelian yang telah dilaksanakan.

Pengertian Pembelian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian digunakan untuk pengadaan yang diperlukan oleh perusahaan, contohnya pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan industri. Pembelian adalah suatu proses yang dalam arti luas merupakan suatu istilah yang mencakup penentuan kebutuhan, pemilihan pemasok, negosiasi harga, syarat – syarat dan ketentuan transaksi, penerbitan kontrak dan pengawasan untuk meyakinkan barang yang diterima adalah benar. Secara sederhana elemen – elemen dasar yang mencakup dalam fungsi pembelian adalah kegiatan mendapatkan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan jasa –jasa yang dibutuhkan dengan kualitas benar, pada saat yang tepat dan dari tempat yang benar (TMBooks, 2015:98).

Pembelian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembelian merupakan salah satu aktivitas utama di perusahaan selain penjualan dan proses produksi. Kegiatan pembelian terdiri dari transaksi pembelian barang atau jasa secara tunai dan kredit. Pada dasarnya setiap perusahaan tidak lepas dari aktivitas pembelian baik pembelian barang maupun jasa

Keterbatasan Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Walaupun pengendalian internal telah diselenggarakan dan disusun secara memadai, namun tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, sebab pada dasarnya pengendalian internal memiliki keterbatasan. Faktor – faktor yang memperlemah sistem pengendalian internal adalah :
a)Kolusi (collusion), berupa kerjasama yang tidak sehat. b)Mental, pegawai yang bermental tidak baik. c)Biaya, yaitu biaya tenaga dan alat- alat yang mungkin akan memberatkan perusahaan di dalam sistem pengendalian internal. d)Kesalahan dalam pertimbangan, manajemen dan personil melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam mengambil keputusan karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya. e)Gangguan, dapat disebabkan karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Sedangkan dalam IAI (2001,319.6) disebutkan bahwa keterbatasan pengendalian internal meliputi : “Pengendalian manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian. Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.”

Prinsip – Prinsip Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan (informasi) akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan 5 (lima) prinsip pengendalian internal tertentu. Tentu saja, ukuran dan luasnya pengendalian internal disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat/jenis bisnis perusahaan, termasuk filosofi manajemen perusahaan. Menurut Hery (2014:191), masing – masing prinsip pengendalian internal akan dijelaskan sebagai berikut : 1.Penetapan Tanggung Jawab. Penetapan tanggung jawab disini agar supaya masing – masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas –tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayakan kepadanya.
Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas/pekerjaan tertentu tersebut. 2.Pemisahan Tugas. Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada 2 (dua) bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu: a.Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. b.Harus ada pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional). Sesungguhnya, rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas/pekerjaan dari seorang karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan seorang karyawan dapat diperiksa silang (cross check) kebenarannya oleh karyawan lainnya. Ketika seorang karyawan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan, biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu, sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula. 3.Dokumentasi. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tanda tangan (atau inisial) ke dalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi
dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi. Dokumen juga seharusnya bernomor urut tercetak (preprinted & prenumbered) dan seluruh dokumen tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang bernomor urut sangat membantu untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda serta juga membantu untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak dicatat. Sedangkan dokumen yang bernomor urut tercetak dilakukan untuk menghindari terjadinya dokumen atas transaksi fiktif. Dokumen ini sebagai sumber bukti (pendukung) transaksi seharusnya dapat dengan segera diteruskan ke bagian/departemen akuntansi untuk menjamin pencatatan transaksi secara tepat waktu, akurat dan memenuhi kriteria kehandalan catatan akuntansi. Dokumen juga sesungguhnya sangat berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi. Dokumen haruslah dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aset telah dikendalikan dengan pantas dan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Dokumen ini mencakup berbagai macam unsur, seperti faktur penjualan, surat permintaan pembelian, jurnal penjualan, termasuk kartu absen dan sebagainya. 4.Pengendalian Fisik, Mekanik dan Elektronik. Penggunaan pengendalian fisik, mekanik dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aset. Pengendalian mekanik dan
elektronik juga mengamankan aset. Berikut ini adalah beberapa macam contoh dari penggunaan pengendalian fisik, mekanik dan elektronik : a.Uang kas dan surat – surat berharga sebaiknya disimpan dalam safe deposits box. b.Catatan – catatan akuntansi yang penting juga harus disimpan dalam filling cabinet yang terkunci. c.Tidak semua atau sembarang karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagang. d.Penggunaan kamera dan televisi monitor. e.Adanya sistem pemadam kebakaran atau alarm yang memadai. f.Penggunaan password system, dll. 5.Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal. Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka: a.Verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan. b. Verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen. c.Ketidakcocokan/ketidaksesuaian dan kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan korektif secara tepat.
Kebutuhan akan pengecekan independen meningkat karena struktur pengendalian internal cenderung berubah setiap saat kalau tidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering. Pegawai mungkin akan menjadi lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, atau menjadi ceroboh jika tidak ada orang yang meninjau ulang dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Salah saji baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin dapat saja terjadi tanpa melihat kualitas dari sistem pengendalian yang selama ini telah dijalankan. Cara yang paling murah untuk melakukan verifikasi internal adalah dengan menerapkan pemisahan tugas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam perusahaan besar, pengecekan independen sering dilakukan oleh auditor internal. Auditor internal disini adalah karyawan perusahaan yang bertugas secara terus – menerus untuk melakukan evaluasi mengenai keefisienan dan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan.

Unsur – Unsur Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mulyadi (2008:164) mengatakan bahwa unsur pokok sistem pengendalian intern adalah : 1.Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit – unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip – prinsip berikut ini : a)Harus dipisahkan tiga fungsi pokok berikut ini : fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi/pencatatan. b)Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dua prinsip pokok sistem pengendalian intern tersebut dijabarkan sebagai berikut :
a)Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. b)Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. c)Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. d)Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. 2.Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.
Dalam melaksanakan transaksi pembelian, sistem wewenang diatur sebagai berikut : a)Surat permintaan pembelian diotorisasi olehpejabat yang lebih tinggi, untuk barang yang disimpan dalam gudang. b)Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang lebih tinggi. c)Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh pejabat yang lebih tinggi. d)Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. e)Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. 3.Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara – cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah : a)Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi. b)Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
c)Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. d)Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. e)Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. f)Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. g)Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur – unsur sistem pengendalian yang lain. 4.Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh : a)Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat – syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut.
b)Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawanperusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. c)Misalnya untuk menjamin transaksi pembelian dilaksanakan oleh karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi karyawan untuk mengisi jabatan masing – masing kepala fungsi pembelian, kepala fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi, manajemen puncak membuat uraian jabatan (job description) dan telah menetapkan persyaratan jabatan (job requirements). Dengan sedemikian pada seleksi karyawan untuk jabatan – jabatan tersebut telah digunakan persyaratan jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi.

Kegiatan Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sujarweni (2015:74) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian adalah suatu tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini antara lain menetapkan pelaksanaan prosedur kebijakan yang sudah dibuat serta memastikan apakah tindakan untuk mengatasi risiko sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. a.Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pembelian barang baru maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan. b.Pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan. c.Dokumen yang akan digunakan sebaiknya dirancang terlebih dahulu. Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.
d.Perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Perlindungan yang ketat ini meliputi : 1.Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya. 2.Otorisasi, yaitu setiap pengeluaran uang harus diotorisasi pihak–pihak berwenang. 3.Pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik. 4.Penyelenggaraan catatan dan penyajian informasi yang akurat. 5.Tersedia tempat penyimpanan yang baik. 6.Pembatasan akses ruang – ruang penting. 7.Pengawasan yang ketat. e.Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut : 1.Membuat rekonsiliasi / pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun membuat rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah atau berbeda mengenai suatu rekening. 2.Melakukan stock opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan. 3.Menyelenggarakan double entry book keeping, yaitu metode pencatatan yang selalu melibatkan setidak – tidaknya dua rekening untuk mencatat satu transaksi. 4.Menjumlah berbagai hitungan dengan batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.

Klasifikasi Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan berupa pengawasan (Sujarweni, 2015:76). 1.Pengawasan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua yaitu : a)Pengawasan Akuntansi Pengawasan akuntansi adalah menjamin bahwa semua transaksi yang ada di perusahaan dilaksanakan sesuai otorisasi manajemen. Transaksi sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi dan sudah sesuai dengan transaksi yang ada. Pengawasan akuntansi juga meliputi pengawasan pada harta berwujud dan tidak berwujud. Untuk harta berwujud perlu direncanakan tempat penyimpanan yang aman, membuat catatan keluar masuk aktiva yang jelas. Untuk harta tak berwujud yaitu dengan mematenkan hak cipta, hak logo. b)Pengawasan Manajemen Pengawasan manajemen dibuat untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengawasan manajemen mencakup pada semua departemen yang ada dalam perusahaan. Misalnya untuk mencapai visi dan misi perusahaan perlu kedisplinan karyawan, inovasi produk, penjaminan mutu. Kesemuanya itu perlu diijinkan hanya jika sesuai dengan kriteria manajemen. c.Tagihan dari pemasok harus akurat serta segera diklasifikasikan, diringkas dan dilaporkan.
pengawasan dari manajemen secara ketat dengan cara pembuatan aturan – aturan yang jelas dan aturan tersebut harus dipatuhi. 2.Pengawasan berdasarkan sebuah lingkungan dibagi menjadi dua yaitu : a)Pengawasan Umum Pengawasan umum adalah pengawasan yang berlaku secara keseluruhan dan untuk semua lapisan, baik tingkat bawah sampai tingkat atasan. Misalnya: penerapan kedisiplinan, pemberian kode pada dokumen, setiap transaksi sekurang-kurangnya melibatkan tiga karyawan pada bagian terpisah agar terhindar dari penggelapan. b)Pengawasan Aplikasi Pengawasan yang diterapkan pada prosedur tertentu, misalnya pengawasan pada prosedur pembelian, pengawasan pada prosedur penjualan. Pengawasan ini meliputi pengawasan dari input penjualan/pembelian, proses, keluaran, penyimpanan dan basis datanya. 3.Pengawasan berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi tiga yaitu : a)Pengawasan Preventif Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Misalnya menggunakan passworddalam software akuntansi dan memasang cctv. b)Pengawasan Detektif Jika sudah menemukan adanya kesalahan dan penyelewengan maka pengawasan detektif perlu dilakukan. Contoh: Jika ditemukan
kejanggalan pada laporan keuangan segera melakukan pengawasan detektif. c)Pengawasan Korektif Pengawasan yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan. Contoh: mengadakan pengawasan pada catatan penggolongan rekening –rekening, apakah sudah tepat atau belum menggolongkannya, kalau belum tepat perlu dikoreksi.

Pengendalian internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (control objective). Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas. Sekali tujuan entitas ditetapkan, manajemen dapat menentukan potensi risiko yang dapat menghambat tujuan tadi. Dengan informasi ini, manajemen dapat menyusun jawaban yang tepat, termasuk merancang pengendalian internal. Setiap stakeholder, seperti pemegang saham, manajer, pelanggan dan karyawan, mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham mungkin hanya peduli dengan tujuan yang berkaitan dengan nilai saham. Manajer pemasaran mungkin hanya tertarik dengan tujuan yang berkaitan dengan pangsa pasar, penjualan dan kepuasan pelanggan. Karyawan lebih berfokus pada kenaikan gaji dan bonus tahunan. Sementara pelanggan barangkali lebih mengejar discountdan layanan cepat. Menurut TMBooks (2015:49), tujuan pengendalian internal meliputi : a.Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan pengendalian internal yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas operasi ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan
sumber daya yang tidak efisien. Efisiensi dan efektivitas operasi berhubungan dengan struktur organisasi yang merupakan rerangka pembagian tugas kepada unit – unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. b.Reliabilitas pelaporan keuangan. Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya manajemen memerlukan informasi yang akurat, oleh karena itu dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan data yang dapat dipercaya, sebab dengan adanya data atau catatan yang andal memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan. c.Kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Tujuan pengendalian internal adalah memastikan bahwa segala peraturan dan hukum yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan ditaati oleh karyawan perusahaan itu.

Pengertian Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan baik oleh manajer, user sistem akuntansi, perancang sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi. Para manajer harus mampu memahami sistem pengendalian internal karena mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal pelaporan keuangan perusahaan. User sistem juga harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga mereka dapat menerapkannya dengan tepat. Sebagai contoh, kebijakan manajemen mensyaratkan bahwa rincian faktur harus diverifikasi dengan bukti penerimaan barang dan order pembelian. Pengendalian tersebut menjadi efektif hanya jika orang yang bertanggung jawab merekam faktur tersebut memahami dan melakukan verifikasi. Perancang sistem juga penting untuk memahami pengendalian internal perusahaan karena mereka harus menilai risiko perusahaan, apakah dapat mencapai tujuan perusahaan serta menerapkan pengendalian internal yang dapat menurunkan risiko tersebut. Evaluator, baik auditor internal atau eksternal harus memahami sistem pengendalian internal. Auditor internal memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun laporan manajemen yang menilai pengendalian internal. Auditor eksternal perlu memahami

 pengendalian internal sehingga mereka dapat melalukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan (TMBooks, 2015:63).

Pengendalian Internal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada perusahaan yang relatif kecil dengan karyawan yang masih sedikit dan operasi yang masih terbatas pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan, tetapi jika perusahaan telah berkembang menjadi suatu organisasi yang besar dimana pimpinan tidak dapat mengawasi secara langsung operasi perusahaan dikarenakan keadaan organisasi yang luas, maka pimpinan perusahaan memerlukan suatu pengendalian untuk membantu pimpinan di dalam melakukan pengawasan yaitu pengendalian internal.

Inovasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Myers dan Marquis (2003) dalam Soleh (2008) bahwa inovasi berangkat pada sesuatuyang sudah ada sebelumnya,kemudian diberi nilai tambah, inovasi bermula dari hal yang tampak sepele dengan membuka mata dan telinga mendengarkan aspirasi konsumen, karyawan,lingkungan dan masyarakat. Subyek penerapan inovasi sendiri adalah individu, kelompok atau perusahaan. artinya dalam perusahaan ada individu atau kelompok yang brilian dan inovatif.Perusahaan yang ideal dapat menjadi tempat yang terlembagakan bagi orang-orang yang terkumpul untuk mengeksploitasi ide-ide baru.Menurut Regis Calbral (2003), Inovasi adalah elemen baru yang diperkenalkan dalam jaringan yang dapat
mengubah, meskipun hanya sesaat, baik harganya, pelakunya,. elemen-nya atau simpul dalam jaringan,Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan dengan barang, jasa atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Menurut Larsen, P dan Lewis, A (2007) yang dikutip dalam Ernani Hadiyati, (2011:11) menyatakan bahwa : “Salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah kemampuannya berinovasi ” .Hal yang sama dikemukakan dengan Hills (2008) yang ditulis pada penelitian Ernani Hadiyati (2011:11) menyatakan bahwa : “ inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seorang individu atau pengguna lainnya.” . Sedangkan Ernani Hadiyati (2011:11) menulis bahwa Suryana (2003) manyatakan “ inovasi yaitu sebagai kemampuan untuk menerapkan dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan.” Perusahaan dapat melakukan inovasi dalam bidang :Inovasi produk (barang, jasa, ide dan tempat), danInovasi manajemen (proses kerja, proses produksi, keuangan pemasaran, dll).Menurut Ancok (2012). Ada dua jenis perubahan inovasi yaitu suatu bentuk perubahan yang bersifat inkremental dan perubahan radikal.Perubahan okremental yaitu suatu perubahan yang dilakukan berbenah/memperbaiki yang sudah ada sedangkan perunahan radikalyaitu perubahan secara menyeluruh, serta totalitas yang sebelumnya pernah dilakukan contoh pemakaian sistem baru, penciptaan produk baru.Berikut terdapat delapan jenis inovasi
1.Inovasi prosesSebuah proses dalam pembuatan suatu produk, atau penyampaian sebuah layanan kepada pelanggan. Dalam kegiatan operasional sebuah organisasi harus menyederhankan proses kerja untuk memproleh efisiensi, atau menerapkan pola proses yang lama dengan menemukan atau mengunakan proses yang baru, kegiatan ini adalah inovasi proses.2.Inovasi metodeInovasi yang dilakukan dengan mengantikan metode/cara-cara lama dengan cara baruagar lebih efektif.3.Inovasi struktur organisasiInovasi juga dilakukan melalui prubahan struktur organisasi yang akhir-akhir ini ditemukan macam-macam model organisasi baru yang merupakan hasil inovasi seperti organisasi lintas fungsi (cross funcional organization)dan organisasi jaringan (network organization).4.Inovasi dalam hubunganHubungan bisnis yang semula mengabaikan peran para pelanggan (costumer)dan pemasok (vendor)membuat biaya bisnis menjadi tinggi, sekarang beralih kepada betapa pentingnya peran konsumen dan pemasok terhadap kelangsungan perusahaan dan berusaha menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dalam inovasi hubungan ini sejalan dengan pendapat Chen dalam Gallo (2009).
Factor utama kesuksesan untuk setiap orang yang berada dalam posisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan penuh hasrat, kejelasan dan keringkasan.5.Inovasi strategiInovasi strategi adalah suatu perubahan strategi yang dilakukan perusahaan dengan melihat perkembangan-perkembangan, sebagai contoh dahulu orang melihat kedalam dirinya sendiri (inward looking)sekarang beralih ke (outward looking).6.Inovasi pola fikir (mindset)Pola pikir menetukan tindakan apa yang kita ambildalam mengahdapi suatu masalah. Pola pikir bahwa karyawan adalah orang yang malas, tidak bertanggung jawab, hanya mau dapat upah dengan bekerja seadanya adalah sebuah pola pikir lama yang dianut dalam ilmu manajemen menurut (Gregor) dengan teori X, kemudian berkembang berkembang pola pikir kearah positif sebagai teori Y, pekerja dianggap orang yang menyukai pekerjaan, rajin, dan bertanggung jawab, inovasi pola pikir ini telah banyak membawa perubahan terhadapimagepekerja.7.Inovasi produkPenguna produk menginginkan produk multiguna sebagai contoh handphone diawal hanya sebagai alat telepon kini berkembangan sebagai alat bermacam-macam fungsi.

 8.Inovasi pelayananPelayanan adalah bagian yang sangat penting dari pemasaran produk atau jasa, karena pelayananmenyangkut emosi, waktu, prilaku. Perusahaan akan selalu berinovasi agar pelayanan dapat lebih maksimal salah satu inovasi adalah one stop service

Pengukuran Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mahsun,dkk(2007:157) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planningsuatu organisasi. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi.Bastian(2006).MenurutMangkunegara (2009:8) Kinerja karyawan adalah hasil kerjasecara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Menurut Bambang guritno dan Waridin (2005). Kinerjamerupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawandengan standar yang telah ditentukan.Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya. Dengan kata lain, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periodetertentu.
Menurut Robbins(2009). Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh Karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu Kinerja.Menurut Robbins (2009).Untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada beberapa indikator, yaitu :1.KualitasKualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.2.KuantitasMerupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.3.Ketepatan waktutingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain4.EfektivitasMerupakan tingkat penggunaaan sumber daya organisasi ( tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5.KemandirianMerupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan taanggung jawab karyawan terhadap kantor Simamora (2006; 339). Mengemukakan tentang kinerja dimana secara umum Kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :1. Faktor individual, yang mencakup kemampuan, keahlian, latar belakang dan demografi.2. Faktor psikologis terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi.3. Faktor organisasi terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design

Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) manajemen adalah Suatu organisasi yangterdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi dipimpin oleh satu hirarki manejer, dengan chief executive officerdi posisi puncak, dan para manejer unit bisnis, departemen,dan bagian. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manejer memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang di maksudkan. Metodologi Pengendalian manajemen diantaranya; Menentukan tujuan, pengukuran prestasi, evaluasi prestasi dan kinerja.1.Proses manajemenProses Manajemenadalah daur beberapagugusan kegiatan dasar yangberhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis.Sesungguhnya keempat proses itu merupakan hasil ikhtisar dari berbagai pendapat praktisi dan ahli mengenai manajemen. Proses manajemen di defenisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Proses manajemen mendeskripsikan fungsi-fungsi yangdi jalankan oleh manejer dan pekerja yang di berdayakan.2.Fungsi manajemenBlocher, Chen, Cokins dan Lin (2005) menyatakan bahwa Akuntansi manajemen mengembangkan informasi manajemen biaya bagi CEO dan para menejer lainya untuk digunakan dalam mengelola perusahaan atau organisasi agar lebih kompetitif dan sukses. Informasi
manajemen biaya disediakan untuk tiap-tiap fungsi dari keempat fungsi manajemen yaitu:1.Manajemen strategis, merupakan pengembangan dari posisi komperatif yang saling berkesinambungan di nama keunggulan komperatif perusahaan dapat menyebabkan kesuksesan yang berkesinambungan. Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan spesifik, yang apabila dapat dicapai, akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Manajmen strategis meliputi pengidentifikasian dan pengimplemantasian tujuan dan rencana tindakan2.Perencanaan dan pengambilan keputusan, meliputi pembuatan anggaran dan perencanaan laba, manajmen arus kas, dan keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan opersi perusahaan, seperti keputusan kapan perusahaan harus menyewa atau membeli fasilitas, kapan peralatan harus diganti atau diperbaiki, kapan harus dilakukan perubahan rencana pemasaran, dan kapan harus memulai pengembangan produk baru.3.Penegendalian manajemen dan operasional, pengendalian manajemen merupakan evaluasi terhadap para manajer tingkat menengah oleh para manajer di atasnya (controleratau CFO) sebaliknya pengendalian operasional
berlangsung ketika para manajer tingkat menengah (misalnya manajer pabrik, manajer produk, dan manajer regional) memonitor aktivitas para manajer tingkat oprasional dan karyawan (misalnya supervisior produksi dan para kepala departemen)4.Penyusunan laporan keuangan, manajemen harus mengikuti persyaratan pelaporan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkepentingan, misalnya dewan standar akuntansi keuangan, pemerintah federal yang berwenang. Peran penyusunan laporan keuangan belakangan ini kembali menjadi fokus karna skandal akuntasi telah menujukan seberapa penting lapoaran keuangan yang akurat bagi para investor.3.Manajemen StrategisMenurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebuah Formulasi dalam strategi merupakan salah satu proses memutuskan tujuan organisasi. Strategi merupakan perencanaan yang besar dan penting dimana dalam sebuah strategi akandilakukan penetapan secara umum arah tujuan pergerakan yang di inginkan manajemen baik itu dalam waktu dekat ataupun tujuan jangka panjangnya. Menurut Blocher.Chen, Cokins dan Lin(2005). Manajemen strategis yang efektif sangat
penting bagikesuksesan prusahaan atau organisasi. Terksnsn ysng semakin bertambah dengan adanya kometisi global, inovasi teknologi, dan perubahan perubahan lain dalam bisnis telah menyebabkan manajemen dalam segi pembiayaan menjadi sanggat penting dan dinamis dari pada sebelumnya. Untuk itu para menejer dan pemimpin harus berfikir kompetitif; dan untuk melakukan hal tesebut maka di perlukan sebuah strategi

Pengendalian keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian keuangan merupakan tahap dimana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Dalam hal ini pimpinan menggunakan serangkaian metode dan sistem pengendalian untuk menangani berbagai masalah dan elemen organisasi yang berbeda.Metode dan sistem dapat mempunyai banyak bentuk dan dapat ditujukan pada berbagai kelompok. Akan tetapi, pengendalian keuangan karena uang akan lebih mudah diukur dan juga dihitung.

Pengendalian tugas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005:) Pengendalian tugas adalah Proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh penerima tugas. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi hal tersebut melibatkan kinerja dan tugas individual sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Pengendalian tugas selalu terdiri dari pengawasan aturan-aturan ini diikuti, suatu fungsi yang dalam beberapa kasus bahkan tidak membutuhkan kehadiran manusia Pengendalian tugas.

Pengendalian manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutRobert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) sistem pengukuran dimulai dari proses perencanaan. Masing-masing unit operasional sebuah devisi bisnis atau devisi operasi mengembangkan rencana tahunan dalam jangka panjang. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manejer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. pengendalian manajemen satu-satunya perangkat manejer yang digunakan dalam mengimlementasikan strategi yang diinginkan.Suatu organisasi juga harus di kendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai.Akan tetapi, mengendalikan
organisasi tentunya tidaklah semudah mengendalikan mobil.disinilah elemen-elemen pendukung dalam pengendalian diperlukan.Elemen-elemen sistem pengendalian:1.Pelacak (detector) atau sensor-suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang di kendalikan.2.Penilai (assessor) –suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspestasi dari apa yang seharusnya terjadi.3.Effector –suatu perangkat (sering di sebut “umpan balik’) yang mengubah prilaku jika assessormengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.4.Jaringan komunikasi –perangkat yang meneruskan informasi antara detector dan assessordan antara assessor dan effectorProses Hubungan Atasan dalam Pengendalian Manajemen :1.Komunikasi, Agar bawahan bertindak secara efektif, maka mereka harus tahu apa yang harus di Kinerja kan. 2.Motivasi, Bawahan diberi motivasi untuk menyelesaikantugasnya.3.Evaluasi, Efisien dan efektifnya bawahan dalam melakukan tugasnya harus dievaluasi oleh manajer.

Pengendalian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian menurut Hansen dan Mowen (1995) adalah proses penetapan standardengan menerima umpan balikberupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005).Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan

Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Sistem Pengendalian Manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik.Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi.Menurut Edy Sukarno (2000:2) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan sehagai pengetahuan teoritis-praktis dan dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Dikatakan pengetahuan teoritis-praktis, karena akan lebih mudah mencerna kalau dalam mempelajarinya senantiasa membayangkan dan mengaitkannya dengan perilaku manusia dalam kehidupan organisasi/perusahaan. Dikatagorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan, karena pada dasarnya sistem ini berisi tuntunan mengenai cara mengendalikan perusahaan dengan baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.Sitem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengandalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Pengendalian manajemen merupakan proses denganmana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen ini terdiri dari beberapa kegitan :1.Merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi.2.Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi3.Mengkomunikasikan informasi4.Mengevaluasi informasi5.Memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada.6.Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka (perilaku yang tidak sesuai)Menurut Sunarto (2007) sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Proses sistem pengendalian manajemen terdiri dari enam tahap: sistem perumusan strategi, sistem perumusan rencana strategic, sistem penyusunan program, sistem implementasi, dan sistem pemantauan. Kebanyakan proses pengendalian manajemen melibatkan komunikasi dan interaksi informal dikalangan menejer dan karyawan. Komunikasi ini terjadi melalui rapat, percakapan,memo bahkan melalui isyarat-isyarat. Sedangkan komunikasi formal, hampir semua perusahaan memilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Edy Sukarno (2002) sebagai berikut:
1.Pemrograman (Programming).2.Penganggaran (Budgeting).3.Operasi dan Akuntansi(Operating andAccounting).4.Laporan dan Analisis (Reporting and Analysis)2.1.1SistemMenurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memilikikarakteristik berupa rangkaian langkah langkah yang berirama, terkordinasi, dan berulang; yang di maksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Beberapa tindakan manajemen tidak sistematis. Para manejer pada umumnya menghadapi situasi di mana aturan tidak terdefenisikan dengan baik sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka di dalam memutuskan tindakan apa yang akan di ambil. Efektifitas tindakan mereka oleh kepiawaian mereka dalam berhadapan dengan orang-orang, dan bukan oleh aturan yang ditentukan dalam sistem (meskipun sistem mungkin memberikan gambaran umum dari respons yang wajar).Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak di perlukan.Menurut Marcelino, ada dua sistem yang berlaku yakni sistem formal dan informal.Sitem formal adalahsistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas dimana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi.Pendokumentasian struktur, kebijakan dan rosedursecara formal ini membantu anggota organisisi dalam menjalankan tugas-
tugasnya.Sistem struktur, prosedur dan respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengolah strategi dalam memenuhi tujuan organisasi dengan tetap memperlihatkan faktor lingkungan yang ada.Sedangkan system informal adalah system yang lebih berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal

Pengaruh Kinerja kualitas terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Studi terkini dalam akuntansi juga mengalamatkan pengaruh kinerja kualitas atas kinerja keuangan.Pada penelitian akuntansi akhir-akhir ini, telah menunjukkan adanya dampak kinerja kualitas (quality performance) terhadap kinerja keuangan. Nagar dan Rajan (2001) dalam Salman Jumaili dan Godono (2006) menguji hubungan antara penjualan masa datang dan ukuran current non-keuangan (produk cacat dan on time delivery) dan keuangan (internal dan external failure loss) dari kualitas untuk suatu perusahaan manufaktur.Mereka menemukan bahwa baik ukuran keuangan dan non-keuangan secara signifikan memprediksi penjualan satu kuartal kedepan; bagaimanapun, ukuran non-keuangan mendominasi pengaruh dari ukuran keuangan ketika keduanya dimasukkan dalam analisis. Untuk penjualan empat kuartal kedepan, kedua ukuran memiliki kekuatan penjelas dalam suatu kombinasi regresi, menyatakan bahwa mereka melengkapi satu dengan lain. Meskipun didalam literaturmengenai hubungan antara kinerja kualitas (quality performance) dengan kinerja keuangan tidak dapat diputuskan, diduga perusahaan akan memulai meningkatkan kinerja kualitas, jika mereka mengaharapkan kinerja kualitas dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan biaya terkait(Salman dan Gudono, 2006). Kinerja kualitas yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan keunggulan dalam berkompeten. Perusahaan yang semakin baik dalam mengelola, melibatkan dan memberdayakan karyawan, maka semakin baik kualitas keluaran
dengan mengakibatkan pengaruh pada tingkat kinerja keuangan (Daniel, dkk, 2009) dalam (Nur, dkk 2013).

Pengaruh Quality Incentive terhadap Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (1986:432) “tujuan suatu insentif hendaknya untuk mendorong timbulnya yang baik yaitu dengan mengaitkan kualitas pekerjaan”. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan kualitas pekerjaannya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitasnya (Hasibuan, 2000:218).Pangabean (2002:89) “Insentif merupakan jenis penghargaan bagi pekerja secara proposional mempengaruhi terhadap peningkatan output yang berkualitas tinggi”. Mulyadi (2007:363) menyatakan bahwa:“Penghargaan meningkatkan motivasi personel dalam mewujudkan kinerja, sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu, perhatian dan usaha mereka. Hanya dengan mengatakan kepada personel bahwa kualitas adalah penting tidakakan berdampak terhadap perilaku terhadap kualitas. Namun, jika dikatakan kepada personel kualitas merupakan kinerja yang diukur dan hasil pengukuran ini menjadi faktor penting dalam menentukan kenaikan gaji/upah, bonus, dan kenaikan pangkat, maka hal iniakan meyakinkan mereka tentang pentingnya kualitas dalam pekerjaan mereka. Sebagian personel memerlukan insentif untuk melakukan usaha ekstra dlam melaksanakan tugasnya dengan baik.”Kemudian Govindarajan dan Gupta (2002:78) menyatakan bahwa:“Ketika penghargaan yang diterima terkait dengan ukuran kinerja secara spesifik, maka perilaku seseorang akan berpedoman atas keinginan untuk mengoptimalkan ukuran kinerja tersebut.Ukuran yang dimaksud tersebut adalah kinerja kualitas.”

Pengaruh Quality Feedback terhadap Kinerja Kualitas Feedback (skripsi, tesis, dan disertasi)

merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan secara kontinu.Feedbackkinerja dipikirkan untuk memenuhi beberapa fungsi dan biasanya menunjukkan pada informasi mengenai
sebuah tingkatan kinerja atau cara dan efisiensi dimana proses kinerja dilakukan (bertha, dkk. 2009).Dengan adanya evaluasi dan koreksi secara rutin berdasarkan feedbackyang diterima oleh semua pihak, maka semua program yang telah direncanakan akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan operasional perusahaan dimasa yang akan datang. Salman, dkk (2009) menjelaskan bahwa feedback terhadap kinerjadiperlukan untuk memungkinkan para karyawan menentukan hubungan antara perilaku mereka sendiri dengan outcomes dari kegiatan operasional.Manajer sebaliknya memberikan feedback atau umpan balik harian atau tahunan kepada para karyawannya, sehingga karyawanyang kinerjanya tidak sesuai dengan standar dapa segera memperbaiki kinerjanya.Dalam hubungan feedbackdengan kinerja kualitas produk jasa dan pelayanan dapat dilihat dalam pemberian informasi yang dapat memberikan suatu dasar untuk mendeteksi kesalahan dan petunjuk untuk perbaikan kualitas.MenurutAgus Dharma (2003:190) “umpan balikyang didasarkan pada kualitas (quality feedback)bertujuanuntukmeningkatkan kualitas pekerjaan. Umpan balik menyediakan informasi yang membantu upaya mengubah atau memperbaiki bentuk proses dalam mencapai kualitas keluaran yang lebih baik atau lebih tinggi”. Adanya kecenderungan yang tinggi pada manajer untuk memberikan kepada karyawan, suatu informasi sebagai umpan balik mengenai operasional perusahaan maupun kinerja individu dan kelompok. Dengan umpan balik, diharapkan para karyawan akan menggunakannya untuk memecahkan
permasalahan kinerja (Dean dan Evans, 1994; Lawler, 1998) dalam Yuli Chomsatu (2006:47).Umpan balik kinerja dari para karyawan sangat dibutuhkan, hal ini untuk memungkinkan mereka dalam menentukan hubungan antara perilaku yang ditujukan oleh karyawan dengan produksi yang dihasilkan (Barker, 1988) dalam (salman dan Gudono, 2006). Para pekerja akan menerima dan menggunakan sejumlah umpan balik yang menajdi pokok pemeriksaan terbaru (Renn dan Fedor, 2001) dalam (Yuli Chomsatu, 2006:48). Dalam kaitannya dengan pengaruh perilaku karyawan, umpan balik dapat memotivasi secara ekslusif. Berdasarkan informasi mengenai kinerja karyawan, akan memberikan kejelasan peran atas tugas yang harus dilakukannya (Kluger dan De Nisi (1996); Earley et al. (1990); Bandura (1986) dalam (Salman dan Gudono, 2006). Pada beberapa penelitian mengenai perilaku organisasional, ditunjukkan bahwa umpan balik akan membantu mempromosikan tugas yang berorientasi pada perilaku (Ashford dan Cummings 1983; Ilgen et, al. 1979) dalam (Salman dan Gundono, 2006). Ketepatan nonkeuangan dari kualitas umpan balik pada manejemen manufaktur menurut Kaplan (1983); Howell dan Soucy (1987) dalam (Yuli Chomsatu,2006:48), dinyatakan bahwa ketepatan waktu dan relevansi umpan balik operasi, merupakan hal penting bagi kualitas manajemen dari waktu kewaktu.Renn dan Fedor (2001) menjelaskan bahwa:“Para pekerja akan menerima dan menggunakan sejumlah umpan balik yangmenjadi pokok pemeriksaan terbaru.Pokok pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan mengenai kinerja kualitas yang dihasilkan para pekerja”

Pengaruh Quality Goal terhadap Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada umumnya perusahaan menggunakan ukuran keuangan dan non keuangan untuk memotivasi para manajer memenuhi quality goal.Untuk pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja Locke dan Somer (1987) dalam Yuli Chomsatu (2006:46) memberikan argument bahwa komunikasi merupakan sasaran utama yang diharapkan untuk mempengaruhi pengaturan karyawan dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.Pada studi sebelumnya oleh Wexley dan Yulk dalam Salman, dkk (2006) untuk sasaran teori merekomendasikan bahwa pegawai harus memiliki sasaran kinerja spesifik untuk memandu perilaku.Pada studi eksperimen, Harell dan Tuttle (2001) dalam Salman dan Gudono (2006) menggunakan mahasiswa yang berperan sebagai pegawai, dalam aturan pekerjaan (role of workers) dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan memberikan komunikasi sasaran prioritas kepada pekerja dapat mempengaruhi prioritas mereka dalam mencapai pemenuhan sasaran tersebut. Praktik manufaktur terkini menyandarkan padapekerjaan untuk proses perbaikan, dan usaha mereka bisa memandu komunikasi pada quality goal.Komunikasi dari kualitas produk unit bisameningkatkan sasaran tujuandiharapkan dapat mempengaruhi arah dari usaha yang dilakukan pekerja selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pekerjaanmereka.Praktek terkini menyandarkan pada pekerja untuk proses perbaikan dan usaha mereka bisa memandu komunikasi pada quality goal

Pengukuran Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengkuran kinerja keuangandapat dilihat pada analisis laporan keuangan.Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.Menurut Irham Fahmi (2012:15) analisi rasio tersebut diantaranya adalah:“1.Rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemapuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.Meliputi cash ratio, current ratio, acid test ratioatau quick ratio.2.Rasioleverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa dana kebutuhan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi debt to total asset ratio, debt to equity ratio, dan time interest earned.3.Rasio aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, dan other asset turnover.4.Rasio profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Meliputi profit margin, return on investment (ROI), return on equity(ROE), return on asset(ROA), Earning Per share(EPS).Kinerja keuangan merupakan suatu cara untuk melihat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dan investasi (profit and investment center). Kinerjakeuangan dalam satu unit organisasi, pendapatan dan pengeluaran diukur berdasarkan moneter atau yang disebut sebagai pusat laba (Tjiptono dan Diana, 2002).Penetapan pusat laba pada suatu perusahaan, ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan pada tingkatan yang lebih rendah dan memiliki informasi relevan dalam membuat trade-off pengeluaran pendapatan.Penetapan pusat laba tersebut dapat meningkatkan kecepatan dalam pembuatan keputusan. Peningkatan kualitas
keputusan, memusatkan perhatian yang lebih besar untuk profitabilitas dan akan memberikan pengukuran yang lebih luas atas kinerja manajemen. Kinerja dari pusat laba (Tjiptono dan Diana, 2002) dapat dievaluasi berdasarkan ukuran profitabilitas.Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Tahapan-Tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Analisis terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan peusahaan lain dalam industri yang sama dengan mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Menurut Irham Fahmi (2011:3) ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan sebagai berikut:“1.Melakukan review terhadap data laporan keuangan.2.Melakukan perhitungan.3.Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.4.Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap permasalahan yang ditemukan.5.Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan”.Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1.Melakukan Review terhadap Data Laporan KeuanganReview dilakukan dengan tujuan agar laopran keuangan yang sudah di buat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. 2.Melakukan PerhitunganPenerapan meotde perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perihutungan akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3.Melakukan Perbandingan terhadap Hasil Hitung yang Telah DiperolehMetode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan sebagai berikut:1)Time series analysis,yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan yang nantinya akan terlihat secara grafik.2)Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. 4.Melakukan Penafsiran (Interpretation) terhadap Permasalahan yang DitemukanPenafsiran pada tahap analisis kinerja keuangan dilakukan untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami.5.Mencari dan Menberikan Pemecahan Masalah (Solution) terhadap Berbagai Permasalahan yang DitemukanMencari dan memberikan pemechan masalah terhadap permasalah yang ditemukan guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat terselesaikan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Munawir (2010:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“1.Likuiditas,yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.2.Solvabilitas,yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.3.Rentabilitasatau profitabilitas,yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengahsilkan laba selama periodetertentu.4.Stabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemapuan perusahaan untuk membayar beban bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan”.

Tujuan Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Juminang (2009:239) tujuan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“a.Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan.Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.b.Untuk mengetahui kemapuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam mengahsilkan profit secara efiisien”

Definisi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja keuangan adalah suatuanalisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan mengggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2010:142).Sedangkan menurut Sutrisno (2009:53) “Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Pengukuran Kinerja kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengukuran kinerja kualitas pada suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran keuangan (kinerja keuangan) dan ukuran nonkeuangan (kepuasan pelanggan) (Maiga dan Jacob, 2005) dalam (Yuli Chomsatu, 2006:34).Menurut Irham Fahmi (2011:2) definisi mengenai kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“ Kinerja keuangan adalah suatu alanalisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.
Selain ukuran keuangan, pencapaian kualitas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran non keuangan, yang menitikberatkan pada kepuasan penagggan. Menurut Zulian Yamit (2005:77) terdapat 3 (tiga) jenis pelanggan yaitu:“1.Pelanggan Internal (internal customer)2.Pelanggan perantara (intermediate customer)3. Pelanggan eksternal (external customer)”.Penjelasan mengenai ketiga jenis pelanggan tersebut sebagai berikut:1.Pelanggan Internal (Internal Customer)Pelanggan internal adalah setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi. Adapun yang diperlukan oleh pelanggan internal adalah kerja kelompok dan kerjasama, struktur dan sistem yang efisien, pekerjaan yang berkualitas dan pengiriman yang teapat.2.Pelanggan Perantara (Intermediate Customer)Pelanggan perantara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak konsumen atau pelanggan eksternal.Pelanggan perantara ini bukan sebagai pemakai akhir.3.Pelanggan Eksternal (External Customer)Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata (real customer). Beberapa hal yang diperlukan pelanggan eksternal adalah: kesesuaian dengan kebutuhan
akan produk, harga yang kompetitif, kualitas dan reabilitas, pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan yang memuaskan.Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode dan teknik.Menurut Kotler, (1994) dalam Zulian Yamit (2005:80) cara yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan sebagai berikut:“1.Sistem pengaduan2.Survey pelanggan3.Panel pelanggan”.Penjelasan mengenai cara yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:1.Sistem PenganduanIndustri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan kotak saran bagi pelanggan untuk memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidak puasan lainnya. Selain itu dapat berupa formulir ataupun telepon pengaduan bagi pelanggan.Alur informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan industri dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah.2.Survey Kepuasan PelangganIndustri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Dengan demikian industri pun mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survey berkala melalui surat pos, telepon, atau wawancara secara langsung dengan pelanggan.
3.Panel PelangganIndustri dapat mengundang pelanggan yang setia dan pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah berpindah menjadi pelanggan perusahaan lainuntuk mengetahui untuk mengetahui penyebab apakah harganya tinggi, pelayanan kurang baik dan produknya kurang dapat diandalkan sehingga dapat diketahui tingkat kehilangan pelanggan.

Langkah-langkah Peningkatan Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam peningkatan kinerja terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan menurut Mangkunegara (2010:22) adalah sebagai berikut:”1.Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:a.Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan terus menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis.b.Mengidentifikasi melalui pegawai.c.Memperhatikan masalah yang ada.2.Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki langkah tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain:
a.Mengidentifikasi masalah secepat mungkinb.Menentukan tingkat keseriusan masalah3.Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan individu itu sendiri.4.Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan kayrawan itu sendiri.5.Melakukan rencana tindakan tersebut.6.Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum.7.Mulai dari awal bila perlu.

Dimensi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Buyung (2007:23) dalam Yehezkiel (2013) dimensi-dimensi kinerja tergantung pada pengertian kinerja itu sendiri. Jika kinerja itu adalah hasil kerja yang berupa fisik (hard product) maka dimensinya dapat ditentukan sebagai berikut:“1.Kualitas hasil kerja : untuk kepuasan konsumen dan kualitas pekerja2.Kuantitas hasil kerja : dimaksudkan untuk mengukur tingkat kuanitas hasil pekerjaan3.Kemampuan bekerja sendiri tepat waktu : dapat diandalkan dan tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan 4.Pengetahuan, keterampilan kerja, dan kemandirian : dimaksud untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualitas dan melakukan fungsi pekerjaan tanpa bimbingan5.Tanggung jawab/ efektivitas : dimaksudkan tanggungjawab seorang karyawan terhadap peralatan dan proses penggunaan sumber daya organisasi, material, dan keselamatan kerja bagi orang lain6.Hubungan interpersonal: karyawan mamapu bekerja sama dengan baik antara rekan kerja dan unit kerja”.

Aspek –Aspek Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut T.R Mitchell dalam Sedarmayanti (2009:51) bahwa kinerja memiliki beberapa aspek, yaitu:“1. Kualitas kerja (Quality of work)2.Ketepatan Waktu(Promptness)3.Inisiatif (Initiative)4.Kemampuan (Capability)5.Komunikasi (Communication).”Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1.Kualitas kerja (Quality of work)Kualitas terdiri darisejumlah keistimewaaan hasil kerja yang memenuhi keinginan dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari tujuan organisasi dan dengan demikian memberikan kepuasan
dan penggunaan hasil kerja tersebut.Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.2.Ketepatan Waktu (Promptness)Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak menganggu pada pekerjaan yang lain.3.Inisiatif (Initiative)Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan berinisiatif agar individu aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya.4.Kemampuan (Capability)Kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual (yakni kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, dan keterampilan) dan kemampuan fisik.5.Komunikasi (Communication)Komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerja sama yang harmonis.Menurut Willem Kana (2008:8) kinerja dihasilkan oleh adanya tiga hal, yaitu:
“1.Kemampuan (ability) dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk berprestasi (capability to perform)2.Kemampuan, semangat, hasrat atau motivasi dalam wujudnya sebagai kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform)3.Kesempatan untuk berprestasi (opportunity to perform)”.

Pengertian Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kualitas merupakan suatu istilah relatifyang sangat bergantung pada situasi. Menurut W. Edward Deming dalam Zulian Yamit (2005:7) mendefinisikan “kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen”. Sedangkan menurut Philip B. Crosby dalam Zulian Yamit (2005:7) mempersepsikan “kualitas sebagai nilai cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan”.Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa “quality (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wison dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”.Menurut Dunk, (2002) dalam Dita (2011:29) pengertian kinerja kualitas adalah sebagai berikut:“ Tingkat kualitas yang hendak dicapai perusahaan. Dalam kinerja kualitas, didalamnya merefleksikan biaya kualitas untuk menghasilkan kualitas dan kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut”.Kinerja kualitas dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang disesuaikan dengan rancangan kualitas pada biaya produksi yang ekonomis (Crosby, 1996; Maiga dan Jacob, 2005; dalam Yuli Chomsatu, 2006:32).

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas.Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok.
Menurut Moeheriono (2009:60) kinerja sebagai berikut:“Kinerja atau performancemerupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”.Menurut Irham Fahmi (2010:2) “kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit orienteddan non profit orientedyang dihasilkan selama satu periode”. Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.Mulyadi (2011:337) mendefinisikan kinerja sebagai berikut:“Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran startegik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yangdiharapkan”.Pengertian kinerja menurut Moh Pandubu Tika dalam Yuda Kususmah (2014:31) adalah:“Hasil-hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”.

Keterbatasan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Patut disadari sebaik apapun manajemen merancang suatu sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, kelemahan atau keterbatasan dapat terjadi.Kunci utamanya ada pada manusia.Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan menurut Thomas Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:“1.Kurang Matangnya Suatu PertimbanganEfektivitas pengendalian selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan.Suatu keputusan diambil oleh manajer umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia. Keterbatasan waktu dan beberapa variabellain baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan yang diharapkan.Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alami yang dihadapi oleh para manajer.2.Kegagalan Menjalankan PerintahSekalipun,sistem pengendalian manajemen telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan
adanya pegawai yang salah menjalankan perintah dari pimpinan (salah komunikasi).Kesalahan dalam menjalankan sautu perintah dapat di sebabkandari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan.Kegegalan dapat menjadi lebih serius jika kesalahan komunikasi (miscommunication) dilakukan oleh seorang pimpinan.3.Pengabaian ManajemenSistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektifjika semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga karyawan terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang memadai, pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau bahkan seorang pimpinan mengabaikan pengendalian. Istilah “pengendalian manajemen” ditunjukan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentinganpribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan.4.Adanya KolusiKolusi merupakan ancaman besar dari pengendalian yang efektif. Pemisahan tugas (segregation of duties) telah dilakukan namun jika manusianya melakukan suatu kerja sama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, konsultan pengawas atas suatu kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit melakukan kolusi dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pembangunan dengan cara memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi. Hal ini dapat terjadijika staf dalam pabrik tersebut tidak komitmen sehingga melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan mungkin fatal untuk rekan kerja yang lain, karena pemakaian bahn bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi”

Keunggulan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kegiatan utama perusahaan adalah mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer,memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost effective serta memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Agar efektif tiga kegiatan utama tersebut harus direncanakan dengan baik, sehingga diperlukan sistem perencanaan menyeluruh tentang tiga kegitan utama tersebut dan pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.Salah satunya dengan sistem pengendalian manajemen.
Menurut Mulyadi (2007:4) dengan menyebut istilah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen memiliki beberapa keunggulan adalah sebagai berikut: “1.Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen menyediakan struktur yang memungkinkan proses perencanaan serta pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan sehingga rencana dapat dijalankan.2.Sistem perencanaa dan pengendalian manajemen juga menyediakan berbagai sistem untuk melaksanakan proses perencanaan serta pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan kerja.3.Melalui sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, keseluruhan kegiatanutama untuk menjadikan perusahaan sebagai institusi pencipta kekayaan dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal dan terpadu, sehingga menjadikan tercapainya tujuan perusahaan-pelipatgandaan kekayaan perusahaan”

Manfaat Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3) yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala setiap sistem pengendalian manajemen memiliki 4 (empat) manfaat sebagai berikut:“1.Pelacak (detector) atau sensor-suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.2.Penilai (assessor)-suatu peangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.3.Effector-suatu perangakat (yang sering disebut dengan “umpan balik”) yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.4.Jaringan komunikasi-perangakat yang meneruskan informasi antara detectordan assessordan antara assessordengan effector”.2.1.1.9.Keunggulan Sistem Pengendalian Manajemen Kegiatan utama perusahaan adalah mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer,memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost effective serta memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Agar efektif tiga kegiatan utama tersebut harus direncanakan dengan baik, sehingga diperlukan sistem perencanaan menyeluruh tentang tiga kegitan utama tersebut dan pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.Salah satunya dengan sistem pengendalian manajemen.

Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fred David (2010:12)menjelaskan bahwa secara garis besar, adanya sistem pengendalian manajemen dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:“1.Keselarasan tujuan (goal congruence)2.perangkat penerapan startegi3.Tekanan finasial dan non finansial4.Bantuan dalam mengembangkan strategi baru”.Secara rinci keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan berikut ini:1.Keselarasan Tujuan (Goal Congruence)Meskipun sistematis, proses pengendalian manajementidak bersifat mekanis. Proses ini meliputi ineraksi antara individu, dimana tidak dapat digambarkan dalam cara mekanis. Para manajer memiliki tujuan pribadi sebagaimana halnya dengan tujuan organisasi.Masalah pengendalian yang terutama adalah bagaimana mempengaruhi mereka dalam bertindak demi pencapaian tujuanpribadi mereka sedemikian rupa sekaligus dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.Sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Adanya sistem pengendalian manajemen akan membantu perusahaan dalam mengawal tujuan yang akan dicapai, sekaligus menjadi control dalamaktivitas manajemen perusahaan.2.Perangkat Penerapan Strategi
Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi kearah tujuan strategisnya.Sehingga, pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategy.Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan.3.Tekanan Finansial dan Non FinansialSistem pengendalian manajemen meliputi ukuran kinerja finansial dan nonfinansial. Dimensi finansial memfokuskan pada moneter yang menekankan pada net income, return on equity, dan lainnya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaandalam menerapkan sistem pengendalian manajemen secara finasial akan berepengaruh pada kualitas produk, pangsa pasar dan lainnya. Sehingga dengan adanya pengendalian manajemen benar-benar memberikan value addedbaik finasial maupun nonfinansial. 4.Bantuan Dalam Mengembangkan Strategi BaruPeranan utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih.Dalam industriyang tunduk pada perubahan lingkungan yang cepat, yang terutama adalah bagaimana manajemen mengendalikan informasi terutama yang bersifat nonfinansial, juga dapat menyediakan dasar bagi pertimbangan strategi baru.Dengan adanya sistem pengendalian manajemen dapat melahirkan
sebuah strategi baru yang akan dilakukan oleh manajemen sebagai hasil dari aktivitas controlling.

Proses Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Proses pengendalian manajemen melibatkan hubungan atasan-bawahan. Pengendalian dilaksanakan oleh atsan terhadap bawahannya. MenurutAnthony dan Govindarajan (2005:19)yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala proses pengendalian manajemen melibatkan 4 (empat)aktivitas yaitu:“1.Perencanaan strategis2.Persiapan anggaran3.Pelaksanaan4.Evaluasi kinerja”Penjelasan rinci mengenai hal di atas sebagai berikut:1.Perencanaan StrategisPerencanaan strategis merupakan awal dalam siklus pengendalian manajemen.dalam perusahaan yang menggunakan kalender tahunan, perencanaan biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang mendahului tahun anggaran. Pada waktu itu keputusan yang mempertimbangkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak perencanaan strategis terakhir dibuat.2.Persiapan AnggaranProses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer setiap pusat tanggungjawab dengan atasannya. Produk akhir dari negosiasi ini adalah suatu pernyataan persetujuan atas biaya yang diantisipasi untuk tahun
yang akan datang, atau laba yang direncanakan atau akspetaso dari tingkat pengembalian investasi.3.PelaksanaanDalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari satu program yang menjadi tanggungjawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjasi sebagai tanggungjawabnya. Lapotan atas pusat tanggungjawab akan menunjukkan informasi yang dianggarkan dan informasi actual, ukuran kinerja finansial dan non finansial.4.Evaluasi KinerjaProses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban actual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Jika keadaaan yang diasumsikan dalam proses anggaran berubah, maka terdapat perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual. Jika keadaan berubah, maka perubahan ini diperhitungkan.Pada kahirnya, analisis mengarah ke kritik yang konstruktifbagi para manajer dari pusat tanggungjawab.Menurut Mulyadi (2007:404) proses pengendalian manajemenadalah sebagai berikut:“1.Perumusan strategi (strategi formulation)2.Perencanaan strategik(strategic planning)3.Penyusunan program (programming)4.Penysunan anggaran (budgeting)5.Implementasi (implementation)6.Pemantauan (monitoring)”.

Struktur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban.Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai tujuan individual yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu
pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan yang diputuskan dalam proses perencanaan strategik.Menurut Mulyadi (2011:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen sebagai berikut:“struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem.”Menurut mulyadi (2011:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri atas tiga komponen sebagai berikut:“1.Struktur organisasi 2.Jejaring organisasi3.Sistem penghargaan”Penjelasansecararinci mengenai hal di atas sebagai berikut:1.Struktur OrganisasiStruktur organisasi adalah komponen utama dalam struktur sistem pengendalian manajemen.struktur organisasi merupakan sarana untuk mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuanorgansasi. Pada waktu organisasi menghadapi lingkungan stabil dan kompetisi tidak begitu tajam, kekuasaan dalam organisasi terpusat ditangan manajemen puncak, dan delegasi wewenang kepada manajemen tingkat bawah dilaksanakan secara terbatas.Struktur yang sesuai dengan lingkungan bisnis pada zaman itu adalah struktur organisasi fungsional hirarkhis. Untuk menghadapi lingkungan bisnis turbulen (perubahan menjadi
konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasive), yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis (sehingga kompetisi memperebutkan pilihan customermenjadi sangat tajam), diperlukan struktur organisasi yang berorientasi kepada customer , yang secara cepat mampu merespon kebutuhan customer, dan yang mendorong inovasi. 2.JejaringOrganisasiJejaring informasi dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaringorganisasi (organization network) untuk kepentingan penyediaan layanan bernilai tambah bagi customer.Teknologi informasi menjadi pemampu (enabler) untuk membangun jejaring informasi yang memungkinkan terjadinya hubungan yang berkualitas (quality relationship) antar karyawan, antar manajer dengan manajer, antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, dan antara perusahaan dengan customernya. Untuk menghadapi lingkungan bisnis stabil, organisasi perusahaan mampu menghadapi perusahaan sendiri secara independen, tanpa harus membangun jejaring organisasi dengan organisasi lain. Untuk menghadpi lingkungan bisnis kompetitif dan turbulen, organisasi harus kohesif-bersatusangat erat diantara manajemen dan karyawan.Disamping itu, untuk menghadapi persaingan yang tajam, organisasi harus berupa jejaring organisasi yang terpadu.Oleh karena itu, kemapuan manajemen dalam membangun jejaring iformasi yang menyatukan berbagai komponen jejaring organisasi merupakan penentu
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya menghasilkan nilai terbaik bagi customer.Untuk membangun struktur sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan tuntuan lingkungan bisnis turbulen, diperlukan jejaring informasi mengikat secara erat melalui hubungan berkualitas.3.Sistem PenghargaanKomponen struktur sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah sistem penghargaan, suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi.Pada waktu organisasi hirarkis fungsional digunakan oleh perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis stabil, penghargaan didistribusikan ke manajemen puncak, karena merekalah yang running the businessperusahaan.Pada waktu lingkungan bisnis berubah menjadi turbulen, manajemen puncak tidak lagi mampu menjalankan sendiri seluruh bisnis perusahaan.Beban tanggungjawab untuk running the business perusahaan perlu didistribusikan kepada karyawan.Timbullah kebutuhan untuk memberdayakan karyawan dalam rangka membangun responsibility-based organization suatu organisasi yang seluruh personelnya (manajemen dan karyawan) bertanggungjawab atas beroperasi perusahaan.Diperlukan sistem penghargaan yang tidak didasarkan pada posisi (position-based reward), namun telah didasarkan pada kinerja (performance-based reward).Disamping itu, kinerja personel tidak hanya dinilai dari perspektif keuangan, namun lebih dari itu, perlu dinilai dari
berbagai perspektif non keuangan, sehingga kinerja personel bersifat komperhensif.

Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda pula. Walaupun penerapan sistem pengendalian manajemen dalam setiap organisasi berbeda satu sama lain karena tergantung dari situasi masing-masing, namun semua sistem pengendalian manajemen memiliki karakteristik yang sama. Ada beberapa karakteristik dari sistem pengendalian manajemen menurut Edy Sukarno (2000:6) terdiri dari:“1.Fokus sistem pengendalian manajemen adalah program dan pusat-pusat tanggungjawab.2.Jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan data actual. Data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar. Data actual mengenaiapa yang telah atau yang sedang terjadi baik di dalam ataupun di luar organisasi.3.Sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua aspek-aspek operasi organisasi.

Quality Incentive (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap karyawan di suatu perusahaan pasti memerlukan motivasi untuk mendukung kinerjanya.Oleh kerena itu diperlukan sistem penghargaan yang digunakan perusahaan untuk memacu para karyawan dalam melaksanakan kinerjanya.Penghargaan yang diterima oleh para karyawan, akan terikat dengan ukuran kinerja secara spesifik, sehingga perilaku seseorang cenderung akan berpedoman atas keinginan untuk mengoptimalkan ukuran kinerja tersebut. Pada saat ukuran insentif kualitas tercakupdidalam kontrak antara manajemen dan pemilik perusahaan, maka para pekerja akan lebih mendekatkan diri pada dimensi yang telah ditekankan dalam ukuran itu, yang diharapkan hal ini akan menghasilkan peningkatan kinerja (Banker et al. 2000) dalam (Salman dan Gudono, 2006).Menurut Ittner dan Lacker (1995) dalam Yuli Chomsatu (2006) Insentif kualitas (quality Incentive) sebagai berikut:“Insentif kualitas (quality incentives), adalah sebagai sistem pengakuan dan penghargaan terhadap peningkatan kualitas individu maupun kelompok”.Mulyadidan Setyawan (2001:227) mengatakan bahwa:“Sistem penghargaan adalah salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan (bukan tujuan personelsecara individu) dengan perilaku sesuai dengan tujuan diharapkan oleh perusahaan (bukan perilaku yang disukai oleh personel pribadi)”.Mangkunegara (2010) berpendapat pengertian insentif sebagai berikut:“Suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain, insentif kerja merupakan pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengukur terhadap prestasi kerja dan kontribusi terhadap organisasi”.Menurut Mulyadi (2007:365) penghargaan digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:“1)Kenaikan gaji berbasis kinerja2)Insentif jangka pendek3)Insentif jangka panjang”

Quallity Feedback (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kluger dan Denisi (1996) dalam Salman dan Gudono (2006) quality feedback adalah sebagai berikut:“Umpan balik kualitas (quality feedback), dikatakan sebagai pemenuhan beberapa fungsi dan biasanya mengacu pada informasi atas pencapaian tingkatan kerja atau cara yang menggambarkan bahwa efisiensi pencapaian kinerja telah dilaksanakan”.Supriyono (2000:19) mengemukakan bahwa quality feedbackadalah:“Umpan balik (quality feedback) penyebarluasan informasi dari detektor, melalui selektor, ke efektor.”Menurut wardani dan Ja’far (2009) pengertian dari quality feedback adalah sebagai berikut:“Quality feedback adalah informasi yang digunakan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana.”Robert Kreitner dan Angelo Kinici (2005) dalam Dita (2011:17) menyebutkan bahwa quality feedback adalah sebagai berikut:“Feedback yang berkualitas adalah yang mampu memberi seseorang umpan balik kolektif dari berbagai tingkat dan golongan teman kerja yang berbeda.”
Menurut Agus Dharma (2003:85) umpan balik merupakan hal yang sangat penting untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan karyawan. Karyawan akan terus memberikan umpan balik hanya jika anda mau dan mampu melakukan sesuatu dengan informasi yang anda peroleh. Cara-cara mendapatkan umpan balik yaitu:1)Meminta langsung dengan meminta karyawan untuk bertemu dengananda untuk membahas hal-hal yang ingin anda ketahui.2)Meminta karyawan untuk mengajukan pendapat atau gagasan secara tertulis.3)Karyawan sering meras tidak enak dalam suasana tatap muka. Cara menghindarinya adalah dengan menyuruh mereka mengajukan pendapat atau saran secara anonim.Dari beberapa literatur diatas dapat disimpulkan bahwa feedback(umpan balik) adalah suatu penyebaran informasi mengenai output yang telah dibandingkan dengan sesuatu yang diharapkan. Umpan balik diperlukan agar dapat terjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawannya.Para manajer akan memberikan kepada karyawan suatu informasi sebagai umpan balik mengenai operasional perusahaan maupun kinerja individu dan kelompok mengenai pencapaian kualitas. Dengan umpan balik ini, diharapkan para karyawan akan menggunakannya untuk mencegahkan permasalahan kinerja. Umpan balik kinerja dari para karyawan memungkinkan mereka untuk menetukan hubungan antara perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan dengan produksi yang dihasilkan.Selain itu umpan balik kualitas juga dapat memotivasi secara eksklusif para karyawan serta memberikan kejelasan peran atas tugas yang harus dilakukan. Menurut Agus Dharma (2003:191) karakteristik dari quality feedbackadalah sebagai berikut:
“1)Kesesuaian2)Terfokus3)Tepat waktu

Quality Goal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sasaran kualitas (quality goal) bisa dilihat sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang individu atau organisasi harus capai. (Locke dkk, 1981) (dalam Salman dan Gudono, 2006). Suatu perusahaan harus memiliki sasaran yang ingin dicapai mengapa perusahaan tersebut didirikan.MenurutWardani dan Ja’far (2009) pengertian quality goalsebagai berikut:“Quality goal merupakan tujuan atau tingkatan kinerja yang harus dicapai oleh suatu individu atau organisasi.”Menurut Mulyadi (2007:458) pengertian quality goal adalah sebagai berikut:“Pernyataan luas tentang apa yang akan di wujudkan perusahaan”.Mulyadi (2007:458) menjelaskan bahwa:“Manajer perusahaan harus dapat menentukan tujuan paling tidak satu sasaran yang dikuantitatifkan dan diukur, serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.Manajer juga harus dapat mengomunikasikan tujuan tersebut kepada karyawan. Jika manajer memilih untuk menetapkan target perusahaan yang dikuantitatifkan, kemudian sasaran korporasi dan unit bisnis harus ditetapkan dan disusun prioritas pencapaian hasil utama yang mendorong perusahaan. Perusahaan yang berfokus ke internal dan persaingan biasanya menetapkan tujuan khusus seperti pendapatan (ROI), memaksimalkan nilai pemegang saham dan kualitas produk jasa.Tujuan yang lebih komprehensif mencakup pula kepuasan customer, kualitas, posisi teknologidan pengembangan karyawan”.Menurut Supriyono (2000:9) goal adalah“Tanpa batasan waktu, goal ada sampai dengan goalitu diubah, dan goaljarang sekali diubah. Suatu organisasi dapat memiliki satu atau beberapa goal”.
Menurut Agus Dharma (2003:364) sasaran kualitas (quality goal) adalah sebagai berikut:“Mutu sasaran yang harus dihasilkan (baik tidaknya)” Dalam penetapan sasaran kualitas perusahaan, diharapkan individu dapat termotivasi untuk berusaha mancapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengetahui, memahami dan menerima sasaran tersebut. Adapun cara menentukan sasaran kualitas menurut Yuli Chomsatu (2006:32) adalah sebagai berikut:“1)Menetapkan standar yang akan dicapai2)Mengevaluasi apakah standar tersebut dapat dicapai3)Mengevaluasi apakah standar tersebut sesuai dengan sasaran pribadi mereka4)Apabila standar diterima, maka sasaran dapat ditetapkan”.Munurut Agus Dharma (2003:365) quality goal (sasaran kualitas) memliki karakteristik sebagai berikut:“1)Dapat diukur2)Dapat dicapai3)Relevan4)Dapat dikendalikan”Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1)Dapat DiukurSetiap sasaran harus memungkinkan adanya beberapa bentuk pengukuran yang dapat dipercaya.Jika batasan sasaran cukup spesifik, itu berarti bahwa sasaran itu juga dapat diukur.Namun, adakalanya sasaran yang menggunakan istilah-istilah khusus yang menimbulkankeraguan dalam mengukurnya.Misalnya, yaitu
“mengadakan program pelayanan pelanggan sebelum tanggal 15 Oktober”. Agar sasaran itu dapat diukur, maka harus mencakup cara mengukur “kepuasan pelanggan” yang barangkali dapat diperoleh melalui survey (angket).2)Dapat DicapaiSasaran harus disusun secara rasional dan diperkirakan dapat tercapai. Namun, sasaran juga tidak seharusnya tidak terlalu mudah sehingga tidak memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapainya, akan tetapi juga jangan terlalu sulit untuk dapat dilakukan. Untuk menguji suatu sasaran yang realistis, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a.Kinerja di waktu lalu. Adakah sasaran yang sekarang melompat terlalu jauh atau hanya berubah sedikit.b.Hasil yang dicapai karyawan lain dalam situasi yang sama. Adakah sasaran itu memerlukan upaya lebih besar atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang telah dilakukan orang lain.c.Adakah kondisi khusus yang mengharuskan untuk meminta upaya lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, karyawan yang bersangkutan masih baru dan belum berpengalaman. 3)RelevanSasaran harus memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian tujuan perusahaan atau unit kerja.
4)Dapat DikendalikanPencapaian sasaran masih dalam batas yang dapat dikendalikan karyawan. Sasaran akan terlihat tidak fair jika karyawan diharapkan mencapai sesuatu sedangkan karyawan yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan hasil yang diupayakan.

Komponen Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk memonitor ataumengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Anthony dan Govindarajan (2004) dalam Dita (2011:14) menyatakan komponen sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut:“Quality goal, Quality Feedback, Quality Incentive”

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:1) unsur-unsur sistem pengendalian manajemen meliputi:“1.Perencanaan Strategis2.Pembuatan anggaran3.Alokasi sumberdaya4.Pengukuran5.Evaluasi6.Penghargaan atas kinerja7. Alokasi pusat tanggungjawab8.Penetapan harga transfer”Menurut Thomas Sumarsan (2013:9) bahwa suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan (reliable) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:“1.Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggungjawabnyaFaktor yang paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan yang dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik.Karyawan dikatakan ideal apabila tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawabnya.Tingkat perputaran karyawan yang terlalu tinggi sering menimbulkan permasalahan dalam pengendalian manajemen.karyawan baru yang belum berpengalaman memiliki potensi membuat kesalahan dibandingkan dengan karyawan lama yang telah berpengalaman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu karyawan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal.2.Pemisahan TugasPemisahaan tugas/fungsi bertujuan supaya tidak ada seorang karyawan yang merangkap untuk mengendalikan dua atau tiga tanggungjawab tugas/fungsi sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagiorganisasi.3.Sistem pemberian wewenang, tujuandan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan dan pengeluaran.Setiap manajemen bertanggungjawab untuk menentukan pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan di lingkungan organsasinya.Demikian juga setiap manajemen bertanggungjawab
untuk menentukan, melaksanakan dan memelihara serta meningkatkan sistem pengendalian manajemennya.Manajemen harus menentukan ukuran besaran tertentu secara bertingkat untuk setiap jenjang dalam sistem pencatatannya dan prosedur pengawasan untuk persetujuannya.Sistem pemberian wewenang tersebut dapat bersifat umum dan dapat didelegasikan ke tingkat manajemen yang lebih rendah.Tetapi wewenang yang sifatnya sangat penting masih perlu dipegang oleh manajemen tertinggi.4.Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang pentingPengendalian atas harta, catatan dan dokumen organisasi memiliki tujuan menghindari adanya kesalahan dan ketidak beresan dari karyawan yang tidak bertanggungjawab.Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pembatasan wewenang pada karyawan tertentu.Sedangkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dilakukan dengan melaksanakan penyimpangan secara baik terhadap formulir-formulir yang sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan.5.Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada dan mengadakan tindakan korelasi jika dijumpai adanya perbedaan.Periksa fisik merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian, oleh sebab itu manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodikdengan bukti yang independen tentang kebenaran fisik dan kewajaran penilaian atas transaksi yang telah dicatat. Pencatatan secara periodikini dapat meliputi: penghitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank, dan teknik lainnya untuk menentukan apakah catatan telah sesuai dengan fisik.”

Definisi Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasidan memanfaatkan informasi tersebut serta tindakan-tindakan lain untuk melakukan pengendalian.Sistem pengendalian manajemen memegang peranan sangat penting di dalam sebuah perusahaan, karena pada dasarnyasistem pengendalian manajemen didesain untuk mewujudkan tujuan organisasi.Anthony dan Govindarajan yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala (2007:9) mendefinisikansistem pengendalian manajemensebagai berikut:“Suatu mekanisme baik secara formal maupun informal yang di desain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil (output) yang diinginkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan”.Maciariello dan Kibry (1994) dalam Supriyono (2000:26) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah:“Seperangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memungkinkan pengolahan informasi untuk tujuan membantu para
manajer dalam pengkoordinasian bagian-bagian dan pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.”Lili Sugeng dan Arifin Sabeni (2007) menyatakan sistem pengendalian manajemen adalah:“Alat untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar.”Menurut Mulyadi (2011:3) pengertian sistem pengendalianmanajemen sebagai berikut:“Suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telahditetapkan.”Menurut Supriyono (2000:27) sistem pengendalian manajemen sebagai berikut:“Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk memengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses”

Dampak Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penerapan sistem pengendalian manajemen sangat bermanfaat bagi perusahaan, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategi pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat tanggung jawab, setiap pusat tanggung jawab mempunyai masukan dan keluaran. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara masukan dan keluaran. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubunganini bersifat timbal balik dan langsung.Untuk efisiensi biaya produksi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu. Suatu biaya dikatakan efisien apabila hasil kelurannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semakin besar keluaran suatu pusat tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efisien kegiatan tanggung jawab tersebut

Pengertian Efisiensi Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Karena setiap perusahaan bertujuan untuk mencari laba, maka efisiensi merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Laba yang maksimal bisa diperoleh atau dicapai melalui penggunaan sumber daya

 yang efisien.Salah satu pengertian efisiensi berkaitan dengan pengukuran suatu kinerja terhadap sesuatu yang dianggap standar, baik itu berkaitan dengan mesin, operasi, individu maupun organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu usaha pemanfaatan sumber daya dengan hasil yang diperoleh.Efisiensi biaya produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara meminimalkan penyimpangan biaya produksi yang terjadi, baik selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja maupun selisih biaya overhead pabrik. Supriyono (2000) menyatakan bahwa: “Penyimpangan biaya produksi merupakan perbedaan antara anggaran dengan realisasi dan jika penyimpangan cukup signifikan maka penyimpangan tersebut diselidiki lebih lanjut”.Sedangkan Mulyadi (2005) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya selisih yang merugikan”.Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya akan terjadipenyimpangan biaya produksi dan penyimpangan ini akan diselidiki jika penyimpangan tersebut cukup signifikan. Perbedaan antara anggaran dan realisasinya akan menimbulkan selisih. Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) pengertian seisih adalah sebagai berikut: “Selisih antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan atau selisih antara biaya aktual dengan biaya standar”.Sedangkan menurut Mulyadi (2005): “Selisih (variance) adalah penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar”. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dalam penetapan biaya produksi akan menimbulkan selisih apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya. Pengertian selisih biaya bahan baku menurut Jayaatmadja (2006) adalah sebagai berikut: “Selisih yang diakibatkan terjadinya perbedaan antara biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya”.Sedangkan menurut Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) adalah: “Selisih biaya bahan baku adalah suatu selisih yang dihitung dengan membandingkan jumlah aktual bahan baku yang digunakan dengan jumlah standar yang diperbolehkan”.Pengertian selisih biaya tenaga kerja langsung menurut Jayaatmadja (2006) yaitu: “Selisih yang diakibatkan terjadinya perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung standar dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya”.Sedangkan Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya tenaga kerja langsung adalah selisih antara jumlah jam kerja aktual dengan jumlah jam kerja standar yang diperbolehkan”.Pengertian selisih biaya overhead pabrik menurut Jayaatmadja (2006) yaitu: “Selisih biaya overhead pabrik adalah perbedaan jumlah biaya overhead pabrik menurut standar dengan biaya overhead sesungguhnya”.Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya overhead pabrik adalah selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan biaya overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses di periode tersebut”.

Pengertian Efisiensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian efisiensi menurut Anthony dan Govindarajan (2003) adalah: “Efficiency is the ratio of output to input or the amount of output per unit of input”.Indra Bastian (2001) mengemukakan bahwa: “Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu”.Sedangkan menurut Arief Suadi (2002): “Efisiensi menunjukkan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input)”.Jadi efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu. Unit organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat menghasilkan sejumlah keluaran dengan penggunaan masukan minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia.Dalam banyak pusat pertanggung jawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Suatu pusat pertanggung jawaban akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat.

Unsur-unsur Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Carter dan Usry (2002): “There are three major element in cost manufacture product:1)Direct materials. All materials that are physically observable as being identified with the finished goods and that may be traced to the finished goods in an economically feasible manner.2)Direct labour. All labour that is physically traceable to finished goods an economically feasible manner.3)Indirect manufacturing cost. All cost other than materials an direct labour that are associated with manufacturing process”. Di bawah ini akan diuraikan ketiga unsure biaya tersebut.1.Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)Biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam kegiatanpengolahan produk. Bahan baku adalah berbagai macam bahan yang diolah menjadi produk akhir dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan secara langsung atau diikuti jejak manfaatnya pada produk tertentu.Pengertian biaya bahan baku langsung menurut Horngren, dkk (2006): “Direct Materials cost are the acquisition cost of al materials that eventually become part of the cost object (work in process and then finished goods) and that can be traced to the cost object in an economically feasible way”.Mulyadi (2005),mendefinisikan biaya bahan baku langsung adalah: “Semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langung dalam perhitungan biaya produk”.Sedangkan menurut Garrison dan Noreen yang diterjemahkan oleh Totok (2000) adalah: “Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut”.Biaya bahan baku langung merupakan biaya seluruh bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi yang dapat langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok dari produk tersebut. Dalam menentukan harga pokok bahan baku, seluruh biaya yang menyangkut perolehan bahan tersebut ditambah ke dalam harga beli bahan baku.2.Biaya tenaga kerja langsung (Direct Labour)Pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut Horngren, dkk (2006) adalah sebagai berikut: “Direct labor cost include the compensation of all manufacturing labor that can be traced to the cost object (work in process and then finished goods) but they cannot be traced to that cost object in an economically feasible way”.Henry Simamora (2002), menyatakan bahwa: “Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke dalam pembuatan produkdan bisa ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan banyak biaya”.Menurut Supriyono (2000) biaya tenaga kerja langsung adalah: “Semua balas jasa (teken prestasi) yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan”.Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai proses produksi termasuk gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara langsung memproses bahan baku menjadi barang jadi dan dapat diidentifikasikan secara langsung kepada produk tersebut.Menurut Mulyadi (2005), biaya tenaga kerja langsung dapat digolongkan menjadi:a.Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan yaitu pabrik, pemasaran dan administratif. Oleh karena itu perlu adanya penggolongan dan perbedaan antara tenaga kerja pabrik dan bukan pabrik. Hal itu harus dilakukan karena gaji dan upah tenaga kerja pabrik merupakan unsur harga pokok produksi. Sedangkan gaji dan upah tenaga kerja bukan pabrik merupakan biaya yang dibebankan dalam periode yang bersangkutan.
b.Penggolongan menurut kegiatan departemen yang ada dalam perusahaan. Agar lebih mudah mengendalikannya, kepala departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan yang ada dalam departemennya serta upah yang dibayarkan kepada mereka.c.Penggolongan menurut jenis pekerjaan sebagai dasar penetapan perbedaan upah dan standarnya.d.Penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yaitu penggolongan tenaga kerja menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja pabrik yang mengerjakan proses produksi termasuk ke dalam tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja bukan pabrik atau yang tidak langsung mengerjakan produk termasuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung merupakan bagian dariproduksi tidak langsung. Nilai biaya tenaga kerja yang dibebankan ke dalam biaya produksi dihitung dengan mengalikan tarif upah dengan jam kerja atau hari kerja karyawan.3.Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead)Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat dibebankan ke dalam produk. Muyadi (2005) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik adalah:1.Biaya bahan penolong.Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut.2.Biaya reparasi dan pemeliharaan.
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan.3.Biaya tenaga kerja tidak langsung.Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut.4.Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap.Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplasemen pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.5.Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.Biaya-biaya yang termasuk dalam keompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan dan biaya amortisasi kerugian trial run.6.Biaya produksi tidak langsung lainnya yang memerlukan pengeluaran uang tunai.Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrikPLN dan sebagainya.

Pengertian Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Biaya produksi merupakan biaya yang timbul dari kegiatan manufaktur. Kegiatan manufaktur merupakan proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi melalui penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik.

 Menurut Mulyadi (2005): “Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual”.Hammer, dkk (2002) mendefinisikan biaya produksi sebagai berikut: “Manufacturing cost also called production cost or factory cost is usually defined as the sum of three cost element: direct materials, direct labour and factory overhead”.Sedangkan menurut Supriyono (2009): “Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai”.

Pengertian Biaya (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam akuntansi manajemen terdapat pemisahan antara biaya (cost) dan beban (expense). Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan beban adalah biaya yang secara langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan sesuatu dalam satu periode atau sudah tidak memberi manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya.Mulyadi (2005) menyebutkan biaya dalam arti luas adalah: “Pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.Sedangkan pengertian beban (expense) menurut Stice, dkk yang diterjemahkan oleh Barlev (2004) adalah: “Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut”

Biaya (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam rangka menghasilkan laba yang merupakan tujuan perusahaan, biaya merupakan unsur penting yang harus dikorbankan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya biaya harus dikendalikan dengan baik agar setiap pengeluarannya memberikan manfaat bagi perusahaan

Dampak Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Proses Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan bagian proses manajemen yang berhubungan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sistem pengendalian manajemen berhubungan dengan aspek kebijakan administratif, fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.Menurut Supriyono (2000) aspek kebijakan administratif tersebut pada dasarnya berhubungan dengan tahap-tahap sebagai berikut:a)“Merencanakan tujuan organisasi beserta unit-unitnya selama jangka waktu tertentu.b)Mengkoordinasikan rencana dan aktivitas-asktivitas semua bagian dalam organisasi agar menjamin bagian-bagian tersebut bekerja ke arah tujuan yang sama.c)Mengelola informasi dalam setiap bagian dan di antara bagian dalam organisasi untuk tujuan pembuatan keputusan.d)Mengevaluasi informasi dan membuat keputusan mengenai tindakan koreksi yang harus dilakukan, jika situasi mengharuskannya.e)Mengarahkan perilaku manusia agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan”