Indikator dari Digital Marketing

Adapun indikator dari digital marketing dari sisi promosi sebagai
bagian dari bauran pemasaran (4Ps) menurut Ryan (2014: 25) yaitu:
1. Website
Website adalah penghubung dengan dunia digital secara
keseluruhan dan mungkin bagian yang paling penting dalam
keseluruhan strategi pemasaran digital, dimana kegiatan online
akan terarah langsung ke calon konsumen.
2. Optimasi Mesin Pencari (SEO)
Salah satu bagian penting dari webisite adalah SEO (search engine
optimation), atau proses pengaturan konten dari website agar
mudah ditemukan oleh pengguna internet yang sedang mencari
konten yang relevan dengan yang ada di website, dan juga
menyajikan konten agar dapat dengan mudah ditemukan oleh
mesin-mesin pencari.
3. Periklaan berbasis klik pencarian berbayar (PPC advertaising)
Periklanan PPC (pay per clik) memungkinakan pemasar membeli
halaman hasil pencarian internet berdasarkan kata kunci-kata kunci
dan kalimat- kalimat yang dipilih.
4. Pemasran afiliasi dan kemitraan strategis (affiliate marketing and
strategic partnership)
Kegiatan bermitra dengan organisasi perusahan lain dari website- website untuk mencapai keuntungan bersama dari sebuah
kerjasama untuk mempromosikan produk atau layanan.
5. Hubungan masyarakat online (Onlline PR)
Menggunakan saluran komunikasi online seperti press release,
sindikasi artikel (RSS), dan blog untuk menciptakan persepsi
positif atas merek dan/atau untuk menempatkan
organisasi/perusahaan sebagai pihak yang berwenang di bidang
tertentu.
6. Jejaring sosial (sosial network)
Sebuah peluang pemasaran, namun saat ini belum ada
seseorangpun yang bias menawarkan sistem periklanan dengan
sangat focus ke kelompok masyarakat yang sangat kecil (niche)
atas dasar informasi profil yang didapatkan dari situs-situs jejaring
sosial.
7. E-mail pemasaran (e-mail marketing)
Surat elektronik (e-mail) masih menjadi alat yang penting untuk
kegiatan pemasaran digital, yang dikirimkan dengan tujuan untuk
menjaga hubungan antara konsumen yang sudah ada maupun calon
konsumen yang bersedia menerima informasi lewat e-mail.
8. Manajemen hubungan konsumen (Customer Relationship
Management)
Menjaga konsumen yang sudah ada dan membangun kerjasama
yang saling menguntungkan dengan mereka adalah salah satu
elemen penting dari kegiatan pemasaran digital.

Manfaat Digital Marketing

Menurut Meyliana (2011) mengatakan e-marketing merupakan bagian
dari e-commerce yang merupakan sistem perdagangan melalui internet,
dimana internet akan terus memberikan sifat yang up to date, maka
perusahaan dapat memberikan layanan informasi produk yang ditawarkan
secara jelas dan mudah. Sebagian besar digital marketing bertujuan untuk
mencapai berbagai tujuan, seperti:
a. Meningkatkan pangsa pasar;
b. Meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website;
c. Meningkatkan pendapatan penjualan;
d. Mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi;
e. Mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek;
f. Meningkatkan ukuran database;
g. Mencapai tujuan Customer Relationship Management, seperti
meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat
referensi pelanggan;
h. Memperbaiki manajemen rantai suplai, seperti dengan meningkatkan
koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat
persediaan.

Pengertian Digital Marketing

Menurut Urban (2004:2), Digital marketing menggunakan fasilitas
internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi
marketing tradisional. Definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing
tradisional. Menurut Coviello, Milley & Marcolin (2001:26), Digital
marketing ialah penggunaan fasilitas internet dan penggunaan teknologi
interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan
dan konsumen yang telah teridentifikasi. Menurut Heidrick & Struggless
(2009:1), Perkembangan digital marketing melalui sebuah situs web, telepon
genggam dan perangkat games, menawarkan akses baru periklanan yang
tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh.
Menurut Teresa Piñeiro-Otero and Xabier Martínez-Rolán (2016),
pemasaran digital mendefinisikannya sebagai proyeksi pemasaran
konvensional, alat dan strateginya, di Internet. Namun, kekhasan dunia digital
dan peruntukannya untuk pemasaran telah mendorong perkembangan saluran,
format, dan bahasa yang telah menghasilkan alat dan strategi yang tidak
terpikirkan. Menurut website Digital Marketer, pemasaran digital adalah tindakan
mempromosikan dan menjual produk dan jasa dengan memanfaatkan taktik
pemasran online seperti pemasaran lewat media sosial, pemasaran lewat
internet, dan pemasran lewat email. Purwana et al (2017) menyatakan bahwa digital marketing adalah kegitan
promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan
memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial. Dunia maya kini tak
lagi hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, namun juga
orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan pernyataan
diatas kegiatan pemasaran dapat menjangkau lapisan masyarakat tanpa
mengenal batasan ruang dan waktu.

GAMBARAN UMUM SMK MUHAMMADIYAH 1 PLAYEN GUNUNGKIDUL

  • Lokasi SMK Muhammadiyah 1 Playen

SMK Muhammadiyah 1 Playen berada di Jl. Jogja – Wonosari No.Km 38, Siyono Wetan, Logandeng, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861

  • Sejarah Singkat SMK  Muhammadiyah 1 Playen

SMK  Muhammadiyah 1 Playen yang terletak di Jalan Wonosari – Yogya KM. 03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen berdiri pada tanggal 29 Juli 1982 (berdasarkan surat keputusan Kepala kantor Wilayah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY Nomor 193/I.13.1/I.82, Tanggal 22 Desember 1982), tanggal itu selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal berdirinya SMK Muhammadiyah 1 Playen. Sekolah ini semula bernama STM Muhammadiyah Wonosari karena pada tahun 1982 – 1987 terletak di pusat kota Wonosari (Kompleks masjid Agung Al Iklas Wonosari). Pada tahun 1988 sekolah ini pindah ke Lokasi baru di Dusun Siyono Wetan, Logandeng, Playen, (lokasi sekarang ini) dengan gedung milik sendiri.

Berdasarkan SK Mendikbud RI tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Kanwil Depdikbud DIY Nomor : 8/I13/OT/ED/1997, tanggal 26 Mei 1997 tentang Nomerklatur, maka STM Muhammadiyah Wonosari berubah menjadi SMK Muhammadiyah 1 Playen (sesuai lokasinya di Wilayah Kecamatan Playen). Dan masuk kelompok teknologi Industri Rumpun mesin Tenaga dengan program Studi Mekanik Umum. Pada tahun 2000 berubah kembali dan masuk rumpun Teknik mesin Program studi Mekanik Otomotif dan Mesin pembentukan.

Kemudian berdasarkan SK Dirjend Dikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008, tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, SMK Muhhammadiyah 1 Playen  mengalami perubahan sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN KOMPETENSI KEAHLIAN
Teknik Otomotif – Teknik Kendaraan Ringan
– Teknik Sepeda Motor
Teknik Mesin – Teknik Fabrikasi Logam
– Teknik Pemesinan
Teknik Elektronika – Teknik Audio Video
Teknik Komputer dan informatika – Teknik Komputer dan Jaringan

Dengan modal tekad, kemauan dan kerja keras serta kerjasama yang erat antara Yayasan Muhammadiyah, masyarakat serta dukungan pemerintah, maka SMK Muhammadiyah 1 Playen berhasil memperoleh sertifikai ISO 9001 – 2008 dari lembaga sertfikasi VEDCA-IQS pada tanggal 21 Maret 2012.

Perkembangan sekolah SMK Muhammadiyah I Playen yang pada awalnya hanya memiliki 3 jurusan yakni Teknik Otomotif, Teknik Mesin dan Teknik Elektronika saat ini telah melakukan pengembangan, Jurusan Teknik Otomotif mengembangkan program keahlian menjadi Teknik Kendaran Ringan dan Teknik Sepeda Motor, Teknik Mesin mengembangkan jurusannya menjadi Teknik Fabrikasi Logam dan Pemesinan. Teknik Elektronika menjadi Teknik Audio Video dan Teknik Komputer Jaringan yang kesemua jurusan tersebut telah terakreditasi “A”.

Dengan semangat profesionalisme dan rasa tanggungjawab yang tinggi, SMK Muhammadiyah I Playen yang memiliki jumlah siswa sebesar 1075 siswa, telah menggandeng beberapa perusahaan ternama di Indonesia, diantaranya PT. Astra Honda Motor (AHM), PT. Astra Daihatsu Motor (ADM), PT. Hartono Istana Teknologi (HIT), dan PT. Mabito Karya (Axioo), untuk mendukung pengembangan sekolah dan pembelajaran peserta didik dengan adannya Kelas Honda kerjasama PT. AHM,  program Pintar Bersama Daihatsu (PBD) kerjasama dg PT. ADM,  Axioo Class Program (ACP)  kerjasama dengan PT. Mabito Karya dan Kelas Polytron kerjasama dengan PT. HIT. Adapun lulusan SMK Muhammadiyah I Playen, sesuai dengan tekat sekolah “Lulus langsung kerja!”, telah banyak yang bekerja di beberapa perusahaan, di antaranya PT. Yamaha, PT Nusa Hadi Citraharmonis, PT. Hartono Istana Teknologi, PT. Honda Prospect Motor dan lain-lain. Selain ada yang bekerja setelah lulus, para siswa SMK Muhammadiyah I Playen juga ada yang memilih melanjutkan ke Perguruan Tinggi, ada yang di UGM, UNY, UAD, UIN, UST dan lain-lain.

Sampai sekarang SMK Muhammadiyah 1 Playen masih tetap konsisten dalam mengemban amanat Persyarikatan Muhammadiyah dan tetap berjuang dalam mencapai visi dan misi yang ditujukan demi terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi dilandasi Iman dan taqwa. Dengan menumbuhkan semangat keunggulan akademis dan non-akademis, meningkatkan iman dan taqwa dan budi pekerti luhur, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang aktif, kreatif, dan kompeten

  • Visi dan Misi SMK Muhammadiyah 1 Playen

VISI
Terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi dilandasi Iman dan taqwa.

MISI

  1. Menumbuhkan semangat keunggulan akademis dan non-akademis.
  2. Meningkatkan iman dan taqwa dan budi pekerti luhur.
  3. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang aktif, kreatif, dan kompeten.

 

 

 

 

 

  • Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah 1 Playen

 

SMK Muhammadiyah 1 Playen dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Bendahara membawahi 6 bidang yaitu Ketangaan, Kurikulum, Humas, Sarpras dan Ismuba. Keenam bidang tersebut masig-masing dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepala Sekolah juga. Kepala Sekolah juga membawahi semua guru dan tiga Program Studi yaitu Otomotif, Mesin dan AV & TI.

 

 

 

 

  • Jumlah Siswa dan Rombel SMK Muhammadiyah 1 Playen

Sampai dengan Tahun Ajaran 2020/2021 SMK Muhammadiyah 1 Playen memiliki siswa sebanayak 862 siswa yang terbagi dalam 31 Romboangan Belajar (Rombel)

Tingkat Jumlah Siswa Laki-Laki Perempuan Jumlah Rombel
10 324 281 43 11
11 228 198 30 9
12 310 268 42 11
Total 862 747 115 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Yang Membentuk Digital Marketing

Dalam buku Digital Marketing Wati, Martha, & Indrawati (2020) mengukapkan
ada beberapa komponen yang dapat membentuk digital marketing dalam suatu
bisnis, antara lain :
1. Know your business (Ketahui bisnis anda)
Pelaku usaha wajib mengetahui kompetensi inti dari bisnis yang dijalankan.
Pelaku usaha harus memastikan bahwa bisnisnya cocok untuk masuk ke dunia
pemasaran digital dan memastikan produk yang dihasilkan cocok untuk
dipromosikan menggunakan media promosi online, serta pelaku usaha harus
memiliki kemampuan, ketrampilan, dan teknologi yang tepat untuk melakukan
digital marketing.
2. Know the competition (Ketahui kompetisinya)
Pelaku usaha harus mengetahui siapa pesaing utama dalam bisnis yang
dijalankan. Apakah pesaing sama-sama menerapkan pemasaran digital?
Apakah mereka sudah menggunakan strategi pemasaran dengan benar?
Apakah kita ingin Amati-Tiru-Modifikasi? Apakah ada peluang pasar untuk
bisnis yang saya jalankan? , persaingan di dunia digital bisa berasal dari mana
saja dan datang kapan saja. Karena, teknologi sangat memungkinkan untuk
menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, pasar yang luas dan sangat
memungkinkan perusahaan besar menjangkau pasar lokal. Maka dari itu, perlu
ditingkatkan riset tentang analisis kompetitor dan menjalankan strategi yang
tepat untuk melakukan penetrasi pasar.
3. Know your customer (Kenali pelanggan anda)
Kenali pelanggan dari bisnis yang dijalankan. Sebagai pelaku bisnis harus
mengetahui siapa pelanggan atau calon pelanggan dari bisnis yang dijalankan,
mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, memastikan mereka siap dilayani
dengan promosi online dan memastikan bahwa perusahaan bisa memanfaatkan
pengetahuan dan teknologi untuk terlibat dalam hubungan yang berkelanjutan
dengan konsumen.
4. Know what you want to achieve (Ketahui apa yang ingin anda capai)
Pelaku bisnis wajib mengetahui apa yang ingin dicapai perusahaannya. Jika
tidak tahu kemana arah perusahaan pergi, maka perusahaan yang dijalankan
tidak akan berkembang. Pelaku bisnis harus memastikan perusahaan ingin
menerapkan pemasaran digital dan menentukan tujuan jangka panjang
perusahaan dengan menggunakan strategi yang tepat dalam menjalankan
pemasaran digital. Dengan mengetahui apa yang diinginkan perusahaan, maka
arah dan tujuan perusahaan bisa terukur dengan jelas sehingga kemampuan
perusahaan akan terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
5. Know how you’re doing (Tahu yang anda lakukan)
Keuntungan menggunakan pemasaran digital yaitu hasilnya lebih terukur.
Perusahaan dapat melakukan tracking dan dapat membandingkan kemajuan
yang telah digunakan sudah tepat sasaran apa belum, sudah sesuai dengan
indikator (Key Performance Indicators) yang telah diberikan apa belum. Jika
belum sesuai, pelaku bisnis bisa mengukur, mengubah, dan memperbaiki
karena pemasaran digital adalah proses berkelanjutan dan berulang

Kelebihan dan Kekurangan Digital Marketing

Dalam melakukan pemasaran digital (digital marketing) terdapat beberapa
kelebihan dan kekurangannya antara lain :
Kelebihan atau keuntungan dalam menggunakan pemasaran digital (digital
marketing) :
1. Efisiensi biaya dan waktu: dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang
harus menyebarkan brosur dan lainnya, pemasaran digital memiliki biaya yang
lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih jauh lebih besar
tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara
langsung (offline).
a. Interaktif: pengguna online dapat memilih kapan untuk memulai
pemasarannya, dengan siapa, dimana saja dan berapa lama nya tidak
terbatas oleh waktu.
b. Kesempatan untuk penetrasi dan jangkauan pasar lebih luas. Jadi sangat
berpeluang untuk suatu bisnis.
c. Konten menarik: pemasaran digital menawarkan banyak konten menarik,
praktis dan tidak terbatas.
d. Mudah diukur: teknologi digital memungkinkan pengukuran. Jadi, pemilik
usaha dapat mengetahui seberapa jauh konten yang dibuat dapat
berdampak pada penjualan.
e. Pemirsa tak terbatas: kunjungan pada platform online yang dibuat oleh
pemilik usaha tak terbatas. Misalnya kunjungan pada web, media sosial
dan akun lainnya.
2. Kekurangan atau kelemahan dalam menggunakan pemasaran digital (digital
marketing) :
a. Koneksi internet: mungkin beberapa kasus muncul ketika melakukan
promosi online misalnya koneksi internet. Ketika koneksi internet lambat,
pengunjung pun sulit untuk mengakses konten yang telah diupload.
b. Masalah pembayaran: banyak orang yang masih belum mengerti tentang
metode pembayaran secara online.

Manfaat Digital Marketing

Digital marketing sebagai sarana pemasaran yang banyak diminati di dunia usaha
memiliki beberapa manfaat diantaranya :
1. Meningkatkan Penjualan
Pemanfaatan media digital untuk beriklan bisa meningkatkan penjualan
produk ataupun jasa. Jangkauan konsumen dan target pasar yang meluas akan
membuat produk anda semakin dilihat banyak orang
2. Lebih dekat dengan konsumen
Menjalin komunikasi dengan konsumen melalui media digital akan membuat
konsumen menjadi lebih dekat dengan anda. Memberikan pelayanan terbaik
agar konsumen mantap membeli produk atau jasa yang anda sediakan.
Konsumen biasanya menyukai penjual yang memberikan respon cepat dan
pelayanan yang ramah. Sehingga bisa memunculkan konsumen baru dan
pelanggan setia.
3. Meningkatkan Pendapatan
Tujuan utama dari berbisnis adalah meraih pendapatan, keuntungan dan
loyalitas pelanggan. Dengan berkembangnya jaringan konsumen yang
dimiliki, maka pendapatan juga ikut bertambah. Pendapatan yang meningkat
juga bisa mendorong pertambahan profit untuk bisnis.

GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT PEMDA GUNUNGKIDUL

 

 

  • Profil Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 49 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala  yang  dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

  1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
  2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik
  3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
  4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dari peningkatan kemampuan teknis dan managerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
  5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya daerah silih asah, silih asih, silih asuh serta budaya kerja yang tinggi.

Proyeksi tersebut, selain memberikan ukuran dalam pencapaian tujuan sebagaimana uraian dalam penjelasan-pejelasan program dan indikasi kegiatan, juga akan memberikan landasan pada penetapan kebijakan sebagai Suatu Prosedur Operasional (standard operating procedures) untuk meningkatkan efektivitas kinerja seluruh unit kerja.

Dengan proyeksi tersebut ditekankan pula adanya sistem pengawasan yang lebih diarahkan pada pola pengawasan yang efektif dengan pendekatan preventif, dalam arti bukan menjawab pertanyaan “siapa yang salah” tetapi menemukan “apa yang tidak selaras dalam sistem yang berlaku”, yang pada akhirnya akan diperoleh sistem penilaian yang membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyata dalam rangka pencapaian proyeksi-proyeksi yang telah ditetapkan.

  • Visi Dan Misi Organisasi
  1. Visi Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus mampu untuk dapat mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat dan kemajuan sistem informasi serta teknologi dengan menciptakan suatu pola organisasi yang efektif.

Sebagai konsekuensi kondisi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah perlu menyelaraskan kegiatan-kegiatannya sebagai bagian dari tahapan-tahapan guna mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan fungsi organisasi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang diarahkan untuk proporsional dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan adanya suatu arah atau fokus yang jelas untuk menumbuhkan komitmen yang berorientasi pada masa yang akan datang.

Mengacu kepada beberapa gagasan hasil kajian/analisis lingkungan internal dan eksternal Sekretariat  Daerah serta tanggapan yang berkembang, dirumuskan VISI Sekretariat Daerah, yaitu :

 

 

 

“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEBAGAI ORGANISASI YANG PROPORSIONAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran mengenai keadaan internal yang diharapkan pada masa yang akan datang serta sejalan dengan kebijakan pengembangan daerah. Rumusan visi tersebut harus tersosialisasikan dan diharapkan mendapat tanggapan berupa masukan kearah perbaikan untuk dapat diwujudkan serta dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada akhirnya memperlihatkan suatu keunggulan yang menyeluruh pada setiap kegiatan.

  1. Misi Organisasi

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka perlu dijabarkan dengan uraian tugas utama yang harus dilakukan organisasi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dimana diperlukan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi Sekretariat Daerah, yaitu :

  1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam perumusan kebijakan yang efektif dan integral;
  2. Meningkatkan pembinaan kesejahteraan dan perekonomian serta pengendalian kegiatan program pembangunan daerah;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan di bidang kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

 

  • Tugas Pokok Dan Fungsi
    1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 49 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sedangkan fungsinya adalah :

  1. Menyusun kebijakan pemerintah daerah.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
  3. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
  4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan rumusan tersebut akan berkaitan dengan apa dan bagaimana harus dilakukan untuk mencapainya serta harus memberikan dampak pada tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pemerintahan

  1. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, hukum, organisasi dan  hubungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pemerintahan umum;
  1. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hukum;
  2. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang organisasi;
  3. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat.
  4. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang tata pemerintahan umum, otonomi daerah dan keagrariaan. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang tata pemerintahan umum;
    3. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang pemerintahan otonomi daerah;
    4. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan bidang keagrariaan.
  5. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan evaluasi dokumentasi hukum. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, keputusan bupati dan produk hukum lainnya;
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan perundang-undangan;
    4. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaan bantuan hukum.
    5. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumentasi hukum.
  6. Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan pemerintah daerah;
    3. Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
    4. Pelaksanaan kegiatan analisa formasi dan jabatan.
  7. Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi serta pengelolaan pemberitaan. Sedangkan fungsinya adalah :
  8. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  9. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi;
  10. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi;
  11. Pengelolaan kegiatan pemberitaan.

 

Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Pembangunan

  1. Asisten Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan kegiatan bidang perekonomian, pengendalian program dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perekonomian;
    3. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengendalian program;
    4. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat.
  2. Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi daerah dan ketahanan pangan. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi daerah;
    3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan.
  3. Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengelolaan kegiatan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah :

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
  3. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
  4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
  1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi aspek bina keagamaan dan kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsinya adalah :
    1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    2. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang bina keagamaan;
    3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan di bidang kebudayaan;
    4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan bina kesejahteraan sosial.

 

Tugas Pokok dan Fungsi Lingkup Asisten Administrasi

  1. Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang perlengkapan, umum dan tata usaha. Sedangkan fungsinya adalah :
  2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perlengkapan;
  4. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang umum;
  5. Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang tata usaha.
  6. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan perlengkapan meliputi : analisa kebutuhan dan pengadaan serta pendistribusian. Sedangkan fungsinya adalah :
  7. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  8. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  1. Pelaksanaan kegiatan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.
    1. Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan administrasi umum yang meliputi : rumah tangga dan protokol serta sanditel. Sedangkan fungsinya adalah :
    2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    3. Pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan rumah tangga;
    4. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
    5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanditel.
    6. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan dan pengendalian urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi : keuangan dan kepegawaian serta kearsipan. Sedangkan fungsinya adalah:

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;
  3. Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;
  4. Pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan;
  5. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi keuangan dan kepegawaian serta kearsipan.

Uraian tugas dan fungsi tersebut akan dijadikan landasan dalam penyusunan dan penetapan tujuan dari masing-masing unit kerja, dimana ukuran pencapaiannya akan terukur dari implementasi Rencana Kerja dengan pola-pola evaluasi yang obyektif berupa pengukuran indikator-indikator program yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

  • Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam susunan organisasi agar mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi Sekretariat Daerah beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi mekanisme kondisi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul membentuk  Struktur Organisasi, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah perlu terus dibenahi dan disesuaikan dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menyadari hal tersebut perlu disusun suatu strategi yang dapat memberikan fokus yang jelas terhadap isu-isu yang akan dihadapi serta memberikan antisipasi yang cukup memadai terhadap perubahan-perubahan strategis lain yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Strategi tersebut hendaknya tercantum dalam suatu perumusan perencanaan kerja yang memadai.

Perencanaan kerja diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan kerja merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses penyusunan perencanaan dibuat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi. Perencanaan kerja memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi, serta memfokuskan perhatian kepada isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Perencanaan kerja membantu untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang diinginkan, serta dengan perhitungan konsekuensi ke masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

 

Dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Rencana Kerja melalui proses pembahasan secara komprehensif  yang melibatkan unsur Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dimana dalam pembahasannya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh beberapa referensi.

Jenis-jenis Digital Marketing

Memanfaatkan digital marketing sebagai sarana pemasaran online memudahkan
pelaku usaha dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan menggunakan
media digital. Dalam EBook Digital Marketing DomaniNesia (2019:1-20)
mengungkapkan beberapa jenis digital marketing diantaranya :
1. SEO (Search Engine Optimization)
SEO merupakan sebuah proses untuk mengoptimalkan website yang dimiliki
agar masuk ranking yang lebih tinggi pada kolom pencarian Google.
Fungsinya adalah menarik lebih banyak traffic (jumlah orang yang
mengunjungi website) yang masuk secara organik atau gratis. Media yang
memperoleh manfaat dari kegiatan digital marketing ini adalah Website, Blog,
Infografis. Dengan memanfaatkan SEO memungkinkan website memiliki
rangking tertinggi di Google, hal ini tidak hanya mendatangkan traffic cumacuma. Namun hal ini akan meningkatkan kredibilitas sebuah website dimata
pengunjungnya.
2. Content Marketing
Content Marketing merupakan sebuah usaha untuk membuat dan
mempromosikan konten dengan tujuan untuk membuat sebuah kesadaran
terhadap merek tertentu (brand awareness). Tidak hanya itu hal ini juga dapat
meningkatkan traffic yang masuk dan para customer yang potensial.
3. Social Media Marketing
Kegiatan social media marketing ini secara sederhana adalah mempromosikan
brand melalui konten di media sosial. Tujuannya adalah meningkatkan
penjualan, brand awareness, traffic dan leads (orang yang sudah terpengaruh
oleh produk dan jasa yang ditawarkan) untuk bisnis yang anda dijalankan.
Pemasaran dengan menggunakan media sosial berfungsi untuk memangkas
jarak antara customer dan brand. Terutama untuk merk-merk yang tidak
membutuhkan mesin pencari untuk menemukannya atau memiliki tingkat
persaingan yang cukup tinggi di mesin pencari atau juga merupakan sebuah
produk visual dimana calon pembeli cenderung memilih setelah melihat
produknya. Media yang terlibat dalam kegiatan pemasaran ini diantaranya;
Facebook, Instagram, Tik-tok, Twitter, dan media sejenis lainnya.
4. PPC (Pay-Per-Click)
PPC merupakan sebuah metode untuk mendatangkan traffic ke suatu website
dengan cara membayar publisher untuk setiap kali iklan yang diklik atau
dibuka orang lain. Salah satu tipe PPC yang paling umum digunakan adalah
Google AdWords, yang bisa memberikan slot paling atas dalam mesin pencari
Google. Selain PPC Google, masih ada beberapa contoh PPC yang lain
misalnya; iklan di Facebook Ads, Instagram Ads, Tik-tok Ads dan sebagainya.
5. Affiliate Marketing
Jenis pemasaran yang satu ini adalah dengan memberikan komisi pada
seseorang yang memasarkan produk atau jasa yang ada di website anda.
Affiliate marketing ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Youtube Partner
Program dan membuat sebuah link affiliasi khusus yang dibagikan melalui
account media sosial.
6. Marketing Automation
Marketing automation atau pemasaran secara otomatis biasanya merujuk pada
penggunaan software untuk membantu seorang marketer. Software yang
digunakan biasanya untuk mengulang sebuah strategi pemasaran atau
melakukannya secara masif tanpa dijalankan secara manual. Contoh
penggunaan software ini biasanya pada bagian; Mengirim email, posting
media sosial dengan jadwal tertentu, mengupdate daftar kontak, tracking dan
report sebuah strategi yang sedang berjalan.
7. Email Marketing
Email marketing adalah hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam digital
marketing. Email dapat digunakan sebagai media untuk mengirimkan
promosi, diskon, atau event yang akan berlangsung. Secara garis besar bentuk
email marketing yang sering digunakan adalah Email berbentuk follow up
ketika mendownload sesuatu dari Internet, ucapan selamat datang atau selamat
bergabung dan promosi pada saat liburan hingga program khusus member.
8. Native Advertising
Konsep native advertising ini berupa tulisan artikel atau video. Native
advertising dibuat seakan-akan menjadi konten reguler yang setiap hari
disampaikan. Contoh native advertising adalah video di youtube,instagram,tik
tok dan tweet di twitter mengenai review produk
9. Online PR (public relations)
Online PR adalah praktek memperoleh aset online melalui media digital
misalnya publikasi secara online, blog, atau berbagai konten yang diposting di
website. Hampir mirip dengan PR (public relations) secara tradisional, namun
dilakukan secara online. Untuk memaksimalkan kegiatan online PR dapat
menggunakan reporter yang menyampaikan berita melalui media sosial,
menanggapi setiap review secara online untuk perusahaan dan menanggapi
komentar-komentar yang ada di website dan media digital lainnya.

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 

 

  • Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul atau yang biasa disingkat DKK Medan terletak di Jl. Kolonel Sugiyono No.17, Purbosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas ini membawahi 39 Puskesmas Induk (13 Puskesmas Rawat Inap dan 26 Puskesmas Rawat Jalan) dan 41 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di 21 Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu DKK Medan mempunyai Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu Gudang Farmasi Laboraturium dan Kesehatan Lingkungan Berikut ini akan dijelaskan visi, misi dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

  1. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang merupakan gambaran organisasi yang ingin diwujudkan di masa depan yaitu : “Kesehatan Mantap (Mandiri, Tanggap dan Profesional)”

  1. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
    1. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
    2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
    3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar hidup produktif secara optimal.
    4. Mendukung pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang berwawasan kesehatan.
    5. Menggalang potensi dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
    6. Menyediakan sistem informasi kesehatan yang baik.
  2. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yaitu :
    1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
  4. Melaksanakan pelayanan umum bidang kesehatan;
  5. Melaksanakan pemberian perizinan bidang kesehatan;
  6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

 

  • Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menunjukkan hubungan pada suatu organisasi atau perusahaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang dibebankan terhadap suatu posisi/jabatan tertentu untuk menjamin kelancaran kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi dilandasi dengan adanya pembagian tugas dari tiap satuan kerja pada organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

  1. Bentuk organisasi garis, pada organisasi ini semua kekuasaan berjalan dari atas ke bawah menurut garis lurus menuju ke bawah, sebaliknya garis tanggung jawab berjalan dari bawah ke atas.
  2. Bentuk organisasi fungsional, pada organisasi ini kekuasaan tidak langsung, tiap atasan mempunyai bawahan masing-masing, bawahan di sini menunggu perintah atasan dan bertanggung jawab pada atasan tersebut.
  3. Bentuk organisasi garis dan staf, pada organisasi ini merupakan golongan antara garis dan staf, dimana bawahan hanya menerima perintah dari atasan saja sehingga dengan demikian sangat diperlukan struktur organisasi.

Secara umum, struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul adalah organisasi garis, yaitu kekuasaan mengalir dari atas ke bawah. Pada pegawai bertanggung jawab langsung atas suatu kegiatan/pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bidangnya masing-masing.

  • Uraian Pekerjaan

Adapun tugas dan tangggung jawab dari struktur organisasi di atas adalah:

  1. Kepala Dinas Kesehatan
  2. a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
  3. b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang kesehatan

  1. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pokok di bidang kesehatan,

dan

  1. d) Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan Bupati sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya

  1. Secretariat
  2. a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan

meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan

penyusunan program.

  1. b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
  2. c) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan

  1. d) Pelaksanaa monitoring, evaluasi pelaporan kesekretariatan
  2. Sub Bagian Umum
  3. a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian

Umum

  1. b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

umum

  1. c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata

naskah dinas, penataan kearsipan, urusan rumahtangga,

hukum, hubungan masyarakat

  1. d) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
  2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  3. a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,

pengusulan, dan verifikasi

  1. b) Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan

administrasi keuangan

  1. c) Penyusunan laporan keuangan Dinas
  2. d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan
  3. Sub Bagian Penyusunan Program
  4. a) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan

rencana dan program Dinas

  1. b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas
  2. c) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian
  3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
  4. a) Penyelenggaraan upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan

jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji,

kesehatan gigi dan mulut

  1. b) Penyelenggaraan upaya kesehatan perkotaan, kesejahteraan

indera, dan usia lanjut

  1. c) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan
  2. Seksi Kesehatan Dasar
  3. a) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

kesehatan dasar sesuai urusan pemerintah kota

  1. b) Penyiapan bahan pelaksanaan registrasi, akreditas, dan

sertifikasi sarana pelayanan kesehatan dasar

  1. c) Penyiapan bahan pembinaan upaya kesehatan dasar perkotaan
  2. Seksi Kesehatan Rujukan
  3. a) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kesehatan rujukan
  4. b) Penyiapan bahan dan data pengelolaan upaya kesehatan

rujukan perkotaan

  1. c) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

kesehatan rujukan sesuai urusan pemerintahan kota

  1. Seksi Kesehatan Khusus
  2. a) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan upaya kesehatan

khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan

kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan

indera, dan lanjut usia

  1. b) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan upaya kesehatan

pada daerah perbatasan dan kerjasama lintas batas

  1. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
  2. a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang

pengendalian masalah kesehatan

  1. b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan

pemberantasan penyakit, wabah, bencana, dan kesehatan

lingkungan

  1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
  2. a) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan

pemberantasan penyakit

  1. b) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan pengendalian

surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit tidak menular,

immunisasi, kesehatan mata, dan penyelidikan kejadian luar

biasa (KLB)

  1. Seksi Wabah Bencana
  2. a) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian

wabah dan bencana

  1. b) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi wabah dan

bencana

  1. c) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan pengendalian

wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan

  1. Seksi Kesehatan Lingkungan
  2. a) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan pengendalian

kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan

kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat,

sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah

  1. b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian

kesehatan lingkungan

  1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
  2. a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi perencanaan

dan pendayagunaan

  1. b) Penyiapan bahan dan data pemberian rekomendasi tenaga

kesehatan strategis

  1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
  2. a) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan registrasi dan akreditasi,

pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan

  1. b) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan

  1. Seksi Registrasi dan Akreditas
  2. a) Penyiapan bahan dan data proses penyelenggaraan registrasi

dan skreditas serta perijinan lingkup tenaga medis, tenaga para

medis, dan tenaga non medis / tradisional terlatih sesuai urusan

pemerintahan kota

  1. b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup registrasi dan

akreditas

  1. Bidang Kefarmasian Jaminan dan Sarana Kesehatan
  2. a) Penyelenggaraan jaminan kesehatan
  3. b) Pelayanan sarana dan peralatan kesehatan
  4. c) Pelaksanaan proses pelayanan petijinan dan pelayanan lainnya

lingkup kefarmasian, jaminan, sarana, dan peralatan kesehatan

sesuai urusan pemerintahan kota

  1. Seksi Kefarmasian
  2. a) Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat, reagensia,

vaksin, ketersediaan obat, dan perbekalan kesehatan rumah

tangga (PKRT)

  1. b) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

kefarmasian sesuai urusan pemerintah kota

  1. Seksi Jaminan Kesehatan
  2. a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi jaminan

kesehatan

  1. b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup jaminan kesehatan
  2. c) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan jaminan kesehatan

meliputi kepersertaan, pemeliharaan kesehatan, dan pembiayaan

  1. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
  2. a) Penyiapan bahan dan data penyelenggaraan registrasi,

akreditas, dan peralatan kesehatan

  1. b) Pelaksanaan proses rekomendasi ijin Pedagang Besar Alat

Kesehatan (PBAK)

  1. c) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

sarana dan peralatan kesehatan

  1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
  2. a) Pembentukan dan tugas pokok Unit Pelaksanaan Teknis akan

ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Bupati

Strategi Digital Marketing

Strategi pemasaran digital merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
terencana untuk mencapai kebutuhan dan tujuan perusahan. Dalam buku
Marketing Era Digital Saragih, Manulang, & Hutahaean (2020:3)
mengungkapkan bahwa strategi pemasaran digital adalah strategi yang digunakan
pemilik bisnis untuk memaksimalkan potensi mereka untuk kegiatan pemasaran
digital. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi pemasaran digital
yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Strategi
pemasaran digital secara sederhana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Pengembangan Aset Digital, langkah pertama yang dilakukan adalah
mengatur identitas digital suatu bisnis. Aktivitas ini termasuk dalam
membangun situs web dan menyiapkan akun sosial media (contoh : Facebook,
Instagram, Tik-Tok, YouTube, dan sejenisnya)
2. Meningkatkan lalu lintas situs web, hal ini dapat dilakukan dengan
memanfaatkan SEO (Search Engine Optimization), penempatan iklan melalui
Google Adsense, dan sejenisnya.
3. Melakukan optimalisasi akun media sosial merupakan upaya untuk
meningkatkan interaksi dengan pengguna media sosial dengan mengatur dan
menerbitkan konten yang menarik. Selain mengoptimalkan cara pelaku bisnis
beriklan di media sosial juga harus dipertimbangkan.
4. Melakukan kegiatan pemasaran Email. Email sebagai alat komunikasi digital
terkenal yang memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan suatu bisnis.
Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pengguna smartphone diharuskan
memiliki akun email untuk memanfaatkan fitur-fitur smartphone sepenuhnya.
Kondisi ini merupakan potensi besar untuk digunakan dengan baik.
5. Melakukan pesan siaran, kegiatan ini merupakan bagian dari pemasaran
digital yang masih dapat kita temukan. Saat ini sudah jarang sekali
mendapatkan pesan siaran seperti pesan singkat (SMS), Whatsapp, dan pesan
langsung di media sosial. Meskipun rentan terhadap pemblokiran akun, pada
kenyataannya pesan siaran masih memiliki tingkat konversi yang baik.

GAMBARAN UMUM Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Gunung Kidul

 

 

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam beralamatkan di Kantor Sekretaris Daerah Dan Badan Kepegawaian Gunung Kidul Jalan Brigjen Katamso No. 1, Kepek, Wonosari merupakan bagian di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.  Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan industri dan jasa, sumber daya alam, pertanian dan kelautan. Berikut adalah struktur organisasi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bersama bagian lain di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  2. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang industri, jasa, sumber daya alam, pertanian, dan kelautan;
  3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri, jasa, sumber daya alam, pertanian, dan kelautan;
  4. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang industri, jasa, sumber daya alam, pertanian, dan kelautan; dan
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari : a) Subbagian Industri dan Jasa; b) Subbagian Sumber Daya Alam; c) Subbagian Pertanian dan Kelautan;

  1. Subbagian Industri dan Jasa mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Industri dan Jasa;
    2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    3. menyusun kebijakan teknis di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    5. menyusun rencana operasional di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    6. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    7. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah;
    9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang industri, jasa, perhubungan, pariwisata, kebudayaan, permukiman, prasarana wilayah, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta badan usaha milik daerah; dan
    10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Industri dan Jasa.
  2. Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Sumber Daya Alam;
    2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    3. menyusun kebijakan teknis bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    5. menyusun rencana operasional bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    6. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    7. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup;
    10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Sumber Daya Alam
  3. Subbagian Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Pertanian dan Kelautan;
    2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    3. menyusun kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    5. menyusun rencana operasional bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    6. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    7. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
    9. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan; dan
    10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Pertanian dan Kelautan

Digital Marketing

Digital Marketing (Pemasaran Digital) adalah suatu teknik pemasaran
yang memanfaatkan media digital sebagai alat bantu dalam memasarkan sebuah
merek atau produk secara online. Pada penelitian Kusuma & Sugandi (2018:18-
33) mengungkapkan bahwa pemasaran digital merupakan sebuah sarana dan
proses dimana pelaku usaha, menginformasikan, mempersuasif, dan
mengingatkan kepada konsumen mengenai produk dan jasa yang dijual melalui
media digital, seperti internet dan media sosial. Menurut Wati, Martha, &
Indrawati (2020) digital marketing merupakan istilah untuk pemasaran barang
atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi
digital. Sedangkan menurut Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan (2020)
Digital Marketing atau bisa disebut pemasaran digital adalah suatu usaha atau
metode untuk memasarkan sebuah merek atau produk dengan menggunakan
media pendukung dalam bentuk digital.

Marketing Mix

Marketing Mix (Bauran Pemasaran) merupakan bagian yang sangat berpengaruh
dalam menentukan strategi pemasaran kegiatan ini mengkombinasikan empat
variabel yaitu produk (product), harga (price), distribusi (place) dan promosi
(promotion). Menurut Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan, (2020)
Marketing mix adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing,
agar tercipta kombinasi maksimal sehingga memunculkan hasil paling
memuaskan. Marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang
merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan
distribusi. Dengan kata lain marketing mix adalah kumpulan dari variabel yang
dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan
konsumen.
1. Product/Produk. Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar
untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang
dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan”. Produk tidak hanya selalu berupa
barang tetapi bisa juga berupa jasa maupun gabungan dari keduanya.
2. Price/Harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk
mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Setelah
produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan
menentukan harga dari produk tersebut.
3. Place/Tempat. Tempat disebut dengan saluran distribusi, saluran dimana
produk tersebut sampai kepada konsumen. Saluran distribusi adalah saluran
yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari
produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai.
4. Promotion/Promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang
merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada
produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

GAMBARAN UMUM UPTD PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

 

 

  • Sejarah

UPTD PPA Kabupaten Bantul dibentuk pada tahun 2009 dengan nama P2TP2A dan berlokasi di rumah dinas Bupati Bantul. UPTD PPA Kabupaten Bantul mengalami beberapa perubahan nama dan lokasi perkantoran. Pada tahun 2013, berganti nama menjadi PPT Arum Dalu dan berlokasi di rumah dinas wakil Bupati Bantul. Tahun 2016, PPT Arum Dalu berganti nama menjadi UPT PPT KKPA dan berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 76 Bantul. Dua tahun kemudian, pada tahun 2018 berganti nama menjadi UPT P2TP2A dengan lokasi yang sama.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2019, UPT P2TP2A resmi berganti menjadi UPTD PPA Kabupaten Bantul pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Nama menjadi UPT P2TP2A dengan lokasi yang sama. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2019, UPT P2TP2A resmi berganti menjadi UPTD PPA Kabupaten Bantul pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

 

 

  • Visi dan Misi

VISI :

“Terselenggaranya Layanan Perlindungan Terpadu Serta Pemenuhan Hak Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul”

MISI :

  1. Memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul;
  2. Memberikan psikoedukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian;
  3. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.
  • Struktur Organisasi

Susunan organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, terdiri atas:

  1. Kepala UPTD;

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

  1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Tugas sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  • menyusun rencana Sub Bagian;
  • melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang;
  • melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
  • melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
  • melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
  • melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan be ban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

  • Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah :

“Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”

 

Dasar Hukum Pembentukan UPTDF PPA Kabupaten Bantul adalah

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
  6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Bantul No 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul
  8. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.
  9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.

Tugas UPTD PPA:

Adalah untuk melaksanakan kegiatan tekhnis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Fungsi UPTD PPA:

  1. Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman;
  2. Bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk Pelaksanaan Fungsi UPTD PPA:

  1. Pengaduan masyarakat
  2. Penjangkauan korban
  3. Pengelolaan kasus
  4. Penampungan Sementara
  5. Mediasi
  6. Pendampingan Korban
  7. Kesehatan
  8. Bantuan Hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya.
  9. Layanan pemulihan / psikologi

Unsur Pokok Konsep Pemasaran

Dalam melakukan pemasaran terdapat tiga unsur pokok didalamnya. Menurut
Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan (2020) tiga unsur pokok pemasaran
antara lain :
1. Orientasi pada Konsumen
Perusahaan harus menentukan kebutuhan pokok dari konsumen, menentukan
kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan, menentukan produk
dan program pemasarannya, mengadakan penelitian pada konsumen, dan
menentukan serta melaksanakan strategi yang paling baik.
2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral
Hal ini bertujuan agar perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang
terkoordinir untuk memberikan kepuasan pada konsumen, sehingga tujuan
perusahaan dapat terealisasi. Selain itu harus dilakukan penyesuaian dan
koordinasi antara produk, harga, saluran distribusi, dan promosi untuk
menciptakan hubungan pertukaran yang kuat dengan konsumen.
3. Kepuasan Konsumen
Banyak sedikitnya konsumen yang puas akan suatu produk adalah faktor
terpenting yang akan menentukan apakah suatu perusahaan akan mendapatkan
laba dalam jangka panjang. Bukan berarti perusahaan harus berusaha
memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus mendapatkan
laba dengan cara memberikan kepuasan pada konsumen.

Definisi Marketing

Pada saat ini kegiatan marketing (pemasaran) mempunyai peran yang
sangat penting dan sangat berpengaruh dalam dunia usaha. Dalam buku Basic
Marketing Perreault, Cannon, & McCarthy (2014) mengungkapkan bahwa
pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
organisasi dengan memperhitungkan kebutuhan konsumen dan mendistribusikan
barang dan jasa dari produsen ke konsumen sesuai kebutuhan. Menurut Swastha
& W Sukotjo (2007) pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada
pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Sedangkan menurut Musnaini,
Suherman, Wijoyo, & Indrawan (2020) mengungkapkan secara singkat bahwa
pemasaran adalah kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia
dan sosial.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data dan sebagainya. Penelitian data dalam penelitian ini, digunakan peneliti untuk menggambarkan mengenai tingkat kepemimpinan inovatif. Salah satu caranya yang digunakan adalah menggunakan distribusi frekuensi (Santoso, 2014). Distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun data mentah (raw data) yang diperoleh dari penelitian, dengan didasarkan pada distribusi (penyebaran) nilai variabel dan frekuensi (banyaknya) individu yang terdapat pada nilai variabel tersebut. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut (Winarsunu, 2006):

  1. Urutkan data dari yang terkecil ke data terbesar.
  2. Hitung rentang yaitu data tertinggi dikurangi data terendah yaitu:

R = Data tertinggi – Data terendah

  1. Hitung banyak kelas dengan aturan Sturges yaitu:

Banyak Kelas = 1 + 3,3 Log N

N = banyak data, hasil akhirnya dibulatkan. Banyak kelas paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih menurut keperluannya.

  1. Hitung panjang kelas interval dengan rumus:

P = Rentang/ Panjang kelas

  1. Tentukan ujung bawah kelas interval pertama. Biasanya diambil data terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah didapat.
  2. Selanjutnya kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan p tadi dikurangi 1. Demikian seterusnya.
  3. Setelah kelas interval terbentuk kemudian skor setiap responden di kelompokkan berdasarkan kelas interval tersebut.

Definisi Digital

Perkembangan teknologi informasi atau teknologi digital sangat
berkembang pesat. Teknologi digital mempunyai kaitan erat dengan media, karena
media berkembaang beriringan dengan majunya teknologi dari media lama sampai
media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang
berkaitan dengan digital. Dalam penelitian Danuri (2019:119) mengungkapkan
bahwa teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih
mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan
menggunakan tenaga manusia. Danuri mengungkapkan bahwa digital pada
dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua
bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Perkembangan teknologi ini
membawa perubahan pada kualitas dan efisiensi kapasitas data yang dibuat dan
dikirimkan, seperti gambar menjadi semakin jelas karena kualitas yang lebih baik,
kapasitas menjadi lebih efisien dan proses pengiriman yang semakin cepat.
Teknologi digital menggunakan sistem bit dan bite, untuk menyimpan data dan
memproses data, sistem digital mempekerjakan sejumlah besar switch listrik
mikroskopis hanya memiliki dua keadaan atau nilai (Biner 0 dan 1). Dari system
ini dihasilkan berbagai perkembangan yang sangat signifikan seperti bidang
komunikasi, transformasi informasi, pengolahan data, keamanan data dan
penanganan kegiatan yang semakin komplek.
Menurut Musnaini, Suherman, Wijoyo, & Indrawan (2020) teknologi
digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau
manual. Tetapi cendrung pada sistem pengoprasian yang otomatis dengan sistem
komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Musnaini, Suherman,
Wijoyo, & Indrawan mengungkapkan bahwa digital adalah sebuah metode yang
kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam
kehidupan manusia.

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu.

Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan

Hasibuan, (2007) menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan  atau  organisasi.  Kinerja  yang  baik  merupakan  langkah  untuk tercapainya  tujuan  organisasi.  Sehingga  perlu  diupayakan  usaha  untuk meningkatkan  kinerja.  Tetapi  hal  ini  tidak  mudah  sebab  banyak  faktor  yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  kinerja  seseorang.  As’ad,  (2004)  menyatakan kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan  yang  bersangkutan.  Dharma,  (2001)  menyatakan  sesuatu  yang dikerjakan  atau  produk/jasa  yang  dihasilkan  atau  diberikan  seseorang  atau sekelompok orang.

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar kerjayang berasal dari terjemahan kata performance dalam bahasa inggris yang berartiprestasi atau hasil kerja. Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,menyatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yangtelah atau hendak dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dankualitas terukur. Menurut Tim AKIP BPKP dalam Wahid (2016), menyatakan bahwa :Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikankepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaianhasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatuorganisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatukebijakan operasional yang dimiliki.

Menurut Agusta (2013) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita jugabisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan kinerja periode berikutnya.

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu prestasimaupun hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja khususnya dilingkungan instansi pemerintah daerah diperlukan sebagai alat dalam pengambilankeputusan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) merupakan usaha pemerintah dalam rangka melindungi perempuan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dibentuk badan/lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan yang dibentuk di tiap pemda kabupaten/kota. Kita mengenal adanya posisi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Di pemerintah provinsi dibentuk wadah semacam Forum Komunikasi Pemberdayaan Perempuan. Forum ini merupakan wadah untuk berurun rembug dalam membuat gagasan, melakukan koordinasi serta rekomendasi-rekomendasi dalam membuat suatu kebijakan program kegiatan pemberdayaan perempuan.

Pusat Pelayanan Terpadu merupakan suatu unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pelayanan medis, psikososial dan bantuan hukum yang dilaksanakan secara lintas fungsi dan lintas sektoral. Pusat ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama tiga menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menkes & Mensos) serta Kepolisian Negara RI pada tanggal 23 Oktober 2002 (Supramu).

Tugas dari Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis kesekretariatan dalam bentuk pelayanan psikososial dan pelayanan hukum, yang meliputi : rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan. PPT memiliki visi memberikan perlindungan terhadap korban dan atau saksi tindak pidana perdagangan orang dan tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak (Rokhmah, 2011).

Sedangkan menurut Prosedur Standar Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang selanjutnya disebut PSO, adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu:

  1. Penanganan Pengaduan,

Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat

  1. Pelayanan Kesehatan,

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek . promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

  1. Rehabilitasi Sosial,

Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk . memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorangyang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakanfungsi sosialnya secara wajar.

  1. Penegakan dan Bantuan Hukum,

Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberikewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturanperundang-undangan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan olehpendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses . pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

 

 

  1. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan . dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titikdebarkasi/entry point, atau dari’ daerah penerima ke daerah asal. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban

Berdasarkan uraian di atas kinerja Pos Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual adalah hasil kerja  nyata  yang  dicapai  Pos Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam  memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan

 

TEORI KOMUNIKASI PEMASARAN DIGITAL (Model AISAS)

Teori AISAS model perilaku komunikasi digital yang diciptakan oleh
dentsu, seorang agen periklanan di jepang pada tahun 2005. Teori AISAS terdiri
dari Attention (perhatian), Interest (ketertarikan), Search (pencarian), Action
(aksi), dan Share (berbagi).AISAS menjelaskan mengenai terjadinya perubahan
yang signifikan terhadap pola perilaku konsumen semenjak hadirnya teknologi
komunikasi dan imformasi atau media baru yaitu internet. Sehingga efek yang
diusulkan diera media baru sebagai berikut :
a. Attention ialah calon konsumen memperhatikan produk yang diiklankan
melalui berbagai media seperti media elektronik dan media social.
b. Interest adalah ketertarikan terhadap produk yang bersifat pasif,
diartikan seperti suatu cara untuk memotivasi khalayak untuk mencari
informasi mengenai produk, service dan iklan.
c. Search adalah ditahap pencarian dalm memperoleh informasi terkait
produk, ini sebagai tahap peralihan ialah peralihan dari proses
individual ke sosial yang mana konsumen telah bertanya dan masuk
dalam kategori zona aktif.
d. Action adalah interaksi tidak sebatas dilevel informasi namun telah
masuk keranah physical interaction.
e. Share ialah tahapan terakhir yang menandakan produk atau brand telah
berhasil dipasarkan yaitu saat konsumen menyebarluaskan serta
merekomendasikan brand kepada orang lain.

Pendamping Korban Kekerasan Rumah Tangga

Menurut Achie (2000), korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan yang sangat beragam baik fisik, materil, maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Perlindungan korban ini diberikan berdasarkan hak yang dimilikinya. Pasal 10 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Korban berhak mendapatkan :

  1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan; dan
  5. pelayanan bimbingan rohani. UU PKDRT juga membagi perlindungan menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan.

Berdasarkan (Aroma, 2003) diketahui bahwa perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

  1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari, dan dalam waktu 1 x 24 sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintahperlindungan dari pengadilan. Perlindunagn sementara oleh kepolisisan ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.
  2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku melalui mediasi, dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
  3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
  4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
  5. Pelayanan pekerja sosial diberikan melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
  6.        Pelayanan relawan pendamping diberikan berupa menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
  7. Pelayanan pembimbing rohani dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

DIGITAL MARKETING

Marketing ialah aktivitas suatu perusahaan dalam menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan dan bertukar penawaran yang memiliki
nilai bagi konsumen atau masyarakat.Sedangkan Internet merupakan media yang
diciptakan secara digital.Dalam kehidupan, internet sangat mudah dalam
mencari informasi yang dibutuhkan, pembelian barang, dan masih banyak lagi
yang dapat dilakukan melalui media internet.Sehingga kini internet menjadi
sebuah media yang penting bagi perusahaan atau pelaku bisnis dalam bertukar
penawaran. Dari penjelasan tersebut nama digital marketing telah hadir di era
digital saat ini (Muljono, 2018). Jadi digital marketing merupakan pemasaran
melalui media digital dalam menawarkan brand yang dimiliki oleh suatu
perusahaan.
Digital marketing merupakan kegiatan dibidang pemasaran yang
memanfaatkan platform yang ada di internet dalam menjangkau para target
konsumen, selain itu digital marketing diartikan sebagai pemasaran produk atau
jasa melalui internet atau disebut dengan pemasaran-i, web marketing, online
marketing, e-marketing, atau e-commerce (Hermawan , 2012). Kegiatan digital
marketing dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sehingga penerapan media internet
dipasaran meningkat.Adapun dua manfaat digital marketing (Hermawan , 2012):
1. Biayanya relatif murah adalah pemasaran menggunakan digital marketing
jauh lebih murah dan mudah menjangkau calon konsumen begitu luas
dibandingkan periklanan konvensional. Sifat digital marketing
memungkinkan konsumen memeriksa dan membandingkan produk satu
dengan yang lainnya lebih nyaman.
2. Muatan informasi yang besar adalah penggunaan digital marketing
menyediakan sejumlah informasi yang besar dan begitu luas dibandingkan
dengan media konvensional seperti media cetak, radio dan televisi. Digital
marketing juga mampu menyimpan data secara akurat yang dibutuhkan
oleh perusahaan.
Penggunaan digital marketing merupakan cara untuk mempermudah
dalam memahami persoalan tujuan komunikasi yang bisa dicapai perusahaan
melalui penggunaan internet sebagai berikut (Morissan, 2010) :
1. Penyebaran informasi, salah satu tujuan penting penggunaan situs web
ialah menyediakan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai
produk suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan digital
marketing mempunyai peluang banyak untuk mendapatkan konsumen.
Bisa dikatakan bahwa dengan penggunaan media internet dalam
pemasaran merupakan hal yang paling tepat untuk menyampaikan
informasi secara lengkap kepada masyarakat luas.
2. Menciptakan kesadaran, digital marketing terkadang lebih bermanfaat
dalam menciptakan kesadaran terhadap perusahaan bahkan terhadap
barang dan jasa yang dihasilkan. Bagi perusahaan dengan biaya promosi
terbatas, digital marketing menawarkan kesempatan untuk menciptakan
kesadaran yang lebih efektif disbanding media tradisional.
3. Tujuan riset, perusahaan memanfaatkan digital marketing tidak hanya
dalam urusan pemasaran saja, namun digunakan untuk melakukan riset
pasar dan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan pesaing serta
target konsumen.
4. Menciptakan persepsi, perusahan mengimplementasikan digital marketing
yang dirancang berguna untuk menciptakan persepsi atau image baik
perusahaan terhadap khalayak.
5. Percobaan produk, perusahaan menggunakan digitl marketing untuk
menawarkan produk yang dimiliki kepada pengunjug dalam upaya
mendorong konsumen supaya bersedia mencoba produk perusahaan.
6. Meningktkan pelayanan, peran digital marketing mampu memberikan
informasi serta menjawab berbagai keluh kesah dan pertanyaan
pelanggannya. Kemampuan digital marketing juga bisa memperbaiki
pelayanan dan membangun hubungan baik antara perusahaan dan
konsumennya.
7. Meningkatkan distribusi, digital marketing mempunyai berbagai cara
dalam melakukan pemasaran, mempromosikan dan menampilkan produk.
Salah satunya melalui website yang dimaksudkan untuk melakukan
kerjasama dengan nama afiliasi. Afiliasi merupakan hubungan kerjasama
diantara sejumlah situs. Sehingga perusahaan mampu memperluas
distribusi produk melalui kerjasama website tersebut.
Digital marketing merupakan pemasaran dengan pemanfaatan teknologi
digital. Peran digital marketing menjadi hal penting sesuai perkembangan
teknologi digital dan mengembangkan rencana untuk menarik pelanggan serta
mengarahkannnya pada perpaduan antara komunikasi elektronik maupun
konvensional (Chaffey D, 2009).Strategi pelaku bisnis dengan memanfaatkan
digital marketing terutama melalui media sosial dapat memberikan bagaimana
cara dan langkah memperbanyak jaringan konsumen dalam memasarkan
produknya sehingga pelaku bisnis dapat meningkatkan keunggulan pesaingnya.

Korban Kekerasan Rumah Tangga

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli, peraturan perundang-undangan, dan juga dari konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya ialah: Ralph de Sola Korban (victim) adalah ”… person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attemped criminal offense committed by another.…”

Sedangkan menurut Muladi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan barang-barang atau kematian yang merupakan akibat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan orang lain….) Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian,termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985 Korban (victims) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering,economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal abuse of power.  Korban ialah orang baik perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan termasuk penderitaan fisik dan mental, emosi, ekonomi atau hak-hak asasi mereka yang lain melalui dilakukan atau tidaknya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan).

PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat dan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban ialah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

 

Semiotika Charles Sander Peirce dalam Komunikasi

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji anda. Tanda adalah
perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah
manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan
(humanity) memaknai hal-hal. Memaknai berarti bahwa objekobjek tidak hanya membawa
informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi
sistem terstruktur dari tanda (Sobur, 2006: 15). Menurut Sobur, Charles Sander Peirce seringkali
disebut sebagai ‘grand theory’ dalam semiotika. Hal tersebut disebabkan gagasan dari Peirce
bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Adapun model yang
dikenalkan oleh Peirce menurut Fiske & Littlejohn (dikutip dari Kriyantono 2006:265) yaitu teori
segitiga makna atau triangle of meaning. Menurut Littlejohn & Foss (2009: 54) kebanyakan
pemikiran semiotik melibatkan ide dasar triangle of meaning tersebut. Triangle of meaning atau
segitiga makna tersebut adalah representamen, objek, dan interpretant. Segitiga makna tersebut
memiliki hubungan satu sama lainnya, represetamen atau tanda memiliki hubungan dengan objek
yang dirujuknya dan hubungan tersebut membuahkan interpretant.
● Representamen: Menurut Kriyantono (2006:267) tanda adalah sesuatu yang
berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan
sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri.
● Acuan tanda/benda (Objek): menurut Kriyantono (2006:267) acuan tanda adalah
konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.
● Pengguna Tanda (Interpretant) : menurut Kriyantono (2006:267) konsep pemikiran
dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu
atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah
tanda.

Jenis dan Ruang Lingkup Kekerasan Rumah Tangga

Mengacu kepada pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

  1. kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
  2. kekerasan seksual yaitu yaang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup. rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
  3. penelantaran rumah tangga yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut (Harianto 2001) rumah tangga sendiri sendiri memiliki perbedaan pada ruang lingkupnya namun secara umum yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi yaitu :

  1. suami, isteri, dan anak;
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dimensi Brand Identity

Menurut David A. Aaker dan Erich (2002:43) brand identity terbentuk dari dua puluh
dimensi yang digabung menjadi empat perspective, yaitu : brand as product, brand as
organization, brand as person, dan brand as symbol.
1. Brand as Product
Asosiasi yang berhubungan dengan produk tetap penting sebagai bagian dari
identitas merek, atribut secara langsung berhubungan dengan pembelian atau
penggunaan produk yang dapat memberikan keuntungan fungsional maupun
emosional bagi konsumen. Atribut yang berhubungan dengan sebuah produk dapat
menciptakan proporsi nilai melalui penawaran yang lebih baik.
● Product Scope
Product scope berkaitan dengan “dengan produk apakah sebuah brand
diasosiasikan?”. Kuatnya hubungan sebuah produk dengan asosiasinya
dapat diartikan sebagai brand yang akan diingat kembali apabila terdapat
sebuah tanda kategori produk disebutkan.
● Product attribute
Product attribute berkaitan dengan pembelian atau penggunaan sebuah
produk yang dapat memberikan manfaat fungsional dan manfaat emosional.
Hal tersebut didukung dengan adanya penawaran akan sesuatu yang lebih
baik atau sesuatu yang extra seperti service atau pelayanan.
● Quality/ value
Quality/ value berkaitan dengan situasi pentingnya suatu produk brand
dikhususkan apabila dibandingkan dengan produk brand lainnya
berdasarkan kualitas yang menempel pada brand tersebut.
● Uses
Uses berkaitan dengan situasi dimana sebuah brand mencoba menciptakan
ciri khas dalam menjual produknya.
● Users
Users berkaitan dengan tipe pengguna brand. Users bertujuan untuk para
pengguna yang berada pada suatu interest yang berkaitan dengan brand.
● Country of Origin
Country of origin berkaitan dengan sebuah brand yang diasosiasikan
dengan negara asalnya.
2. Brand as Organization
Brand as organization memfokuskan pandangannya pada attributes of the
organization daripada terhadap produk atau jasa. Organization attributes meliputi
suatu inovasi, peningkatan kualitas, perhatian terhadap lingkungan yang diciptakan
oleh orang, budaya, nilai maupun program dari perusahaan.
● Organizational attributes
Organizational attributes berkaitan dengan sebuah brand yang lebih
mengutamakan atribut atau nilai perusahaan dibandingkan dengan produk
atau jasa.
● Local versus Global
Local versus Global berkaitan dengan sebuah kegiatan dalam organisasi
brand mengikuti aktivitas global atau menyesuaikan dengan budaya
lokalnya.
3. Brand as Person
Brand as person memberikan kesan yang lebih menarik terhadap brand identity,
karena brand as person diasumsikan seperti halnya manusia. Pribadi merek dapat
menciptakan merek yang kuat dengan berbagai cara. Pertama, membantu
menciptakan manfaat ekspresi diri sebagai sarana konsumen untuk
mengekspresikan kepribadiannya. Kedua, sifat-sifat manusiawi mempengaruhi
hubungan antar konsumen dan merek. Ketiga, pribadi merek dapat
mengkomunikasikan atribut produk dan memberikan sumbangan bagi manfaat
fungsional.
● Brand personality
Brand personality berkaitan dengan penciptaan karakter atau kepribadian
brand dalam rangka menguatkan brand.
● Brand customer relationship
Brand customer relationship berkaitan dengan kepribadian brand yang
dapat membantu mengomunikasikan manfaat fungsional.
4. Brand as Symbol
Simbol yang kuat dapat memberikan keeratan dan struktur bagi sebuah identitas
serta mempermudah produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran simbol dapat
merupakan kunci pengembangan produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran
simbol dapat merupakan kunci pengembangan merek. Simbol terdiri atas citra
visual, metafora, dan kebesaran merek. Simbol yang melibatkan pencitraan visual
memudahkan untuk diingat dan memiliki kekuatan. Simbol akan sangat bermakna
jika bermetafora dengan karakteristik simbol yang menampilkan manfaat
fungsional, emosional, atau ekspresi diri. Simbol yang kuat akan membantu strategi
merek. Apabila simbol yang digunakan perusahaan sesuai dengan karakteristik dari
pelanggan maka akan dapat memberikan nilai functional dan emotional. Identitas
dari perusahaan seperti slogan, simbol, jingle, dan lain-lain harus dapat
menciptakan pengalaman sehingga akan dapat mempermudah dalam pembentukan
brand identity.
● Visual imagery/metaphors
Visual imagery/metaphor berkaitan dengan identitas yang mempermudah
untuk memperoleh pengenalan dan pengingatan kembali akan sebuah
brand.
● Brand heritage
Brand heritage berkaitan dengan pengalaman atau peninggalan yang ingin
disampaikan sebuah brand.

Brand Identity

Merek (brand) menjadi elemen yang sangat penting bagi perusahaan. Merek (brand)
berperan sebagai value indicator bagi seluruh stakeholder perusahaan (pelanggan, karyawan, serta
investor) (Kartajaya, 2009:143). Pelanggan atau calon konsumen pasti akan lebih memilih brand
yang sudah memiliki nama besar dibandingkan brand baru yang tidak diketahui kualitasnya. Bukan
hanya konsumen, seorang karyawan pun akan lebih senang bekerja pada perusahaan yang
memiliki merek/ reputasi yang baik. Begitu pula investor, mereka akan mempertimbangkan
perusahaan dalam melakukan investasi.
Untuk membangun sebuah identitas merek, diperlukan adanya pertimbangan pasar. Maka
dari itu diperlukan adanya perencanaan berdasarkan struktur dari identitas merek tersebut.
Perbedaan antara produk dan merek menurut Susanto (2003:1) dapat dipakai sebagai panduan
untuk memperjelas tentang identitas. Produk meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan
penggunaan. Sedangkan merek meliputi simbol, kepribadian merek, segala asosiasi terhadap
organisasi, negara asal, pencitraan oleh pengguna, manfaat ekspresi diri, manfaat emosional, dan
hubungan antara merek dan pelanggan.

Komponen Brand Image

Menurut Keller (1993:3) mendefinisikan brand image sebagai persepsi mengenai sebuah
merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak konsumen.
Brand image terdiri dari komponen – komponen:
a. Attributes (atribut), yaitu fitur – fitur yang ada dalam produk atau jasa.
b. Product related attributes, bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi produk yang
dicari konsumen dapat bekerja. Berhubungan dengan komposisi fisik atau
persyaratan dari suatu jasa yang ditawarkan, dapat berfungsi.
c. Non Product Related Attributes, aspek eksternal dari suatu produk yang
berhubungan dengan pembelian dan konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari:
informasi tentang harga, kemasan dan desain produk, orang, per group atau selebriti
yang menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana produk atau
jasa itu digunakan.
d. Benefits, Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut produk
atau jasa tersebut.
1. Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah.
2. Experiential benefits : berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan
menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan
bereksperimen seperti kepuasan sensori.
3. Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan sosial
atau ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan
menghargai nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan gaya fashion merek
karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri mereka.
e. Brand Attitude, evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang dipercayai oleh
konsumen mengenai merek-merek tertentu sejauh apa konsumen percaya bahwa
produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau keuntungan tertentu, dan penilaian
evaluatif terhadap kepercayaan tersebut bagaimana baik atau buruknya suatu
produk jika memiliki atribut atau keuntungan tersebut.

Brand Image

Secara umum image dapat dideskripsikan dengan karakteristik tertentu seperti manusia,
semakin positif deskripsi tersebut semakin kuat brand image dan semakin banyak kesempatan bagi
pertumbuhan merek itu (Davis, 2000:21). Menilai baik-tidaknya suatu merek dapat dilihat dari
kriteria-kriteria mengenai merek yang baik. Menurut Setiawan (2007:2) kriteria merek yang baik
diantaranya terlindung dengan baik, mudah diucapkan, mudah diingat, mudah dikenali, menarik,
menampilkan manfaat produk, menonjolkan perbedaan produk dibanding pesaing Menurut
Simamora (2007:6) mengatakan bahwa image adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka
panjang (enduring perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk image, sehingga bila terbentuk
sulit untuk mengubahnya.
Brand image adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk
dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan
dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang
memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan
pembelian. Dijelaskan dalam bukunya, Kotler mendefinisikan brand image sebagai seperangkat
keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seorang terhadap suatu merek. Karena itu sikap dan
tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh brand image merupakan syarat
dari merek yang kuat. Sedangkan Durianto dkk (2004:4) menyatakan brand image adalah asosiasi
brand saling berhubungan dan menimbulkan suatu rangkaian dalam ingatan konsumen. Brand
image yang terbentuk di benak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan brand tertentu
cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image.
Brand image berkaitan antara asosiasi dengan brand karena ketika kesan-kesan brand yang
muncul dalam ingatan konsumen meningkat disebabkan semakin banyaknya pengalaman
konsumen dalam mengkonsumsi atau membeli brand tersebut. Konsumen lebih sering membeli
produk dengan merek yang terkenal karena merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah
dikenal, adanya asumsi bahwa merek terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah
dicari, dan memiliki kualitas yang tidak diragukan, sehingga merek yang lebih dikenal lebih sering
dipilih konsumen daripada merek yang tidak terkenal (Aaker, 1991:15).

Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2016). Pada uji validitas ini menggunakan analisis corrected item-total correlation. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item yang overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya).

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

  1. Jika r hitung > r tabel (uji dua dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
  2. . Jika r hitung < r tabel (uji dua dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Hubungan antara Brand Image dan Brand Identity

Brand adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang penggunaanya
pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan, dimana merek suatu produk berarti
memberikan nilai tambah produk tersebut. Pikiran para pelanggan dipengaruhi oleh beragam pesan
yang sampai pada angka ribuan pesan dan sering berubah. Merek tidak hanya kesan-kesannya,
tetapi brand juga harus menempati suatu posisi khusus dalam pikiran untuk benar – benar menjadi
sebuah merek.
Menurut Kotler (2009 : 172), “A brand is name, term, sign, symbol, or design, or a
combination of them, intended to identify the goods or service of one seller or group of sellers and
to differentiate them from those of competitor.” Maksudnya, merek adalah nama, istilah, tanda,
simbol, atau desain atau kombinasi dari semuanya itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi
barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual untuk untuk membedakannya dari produk
atau barang pesaing.
Aaker dan Keller (1996) Aaker, Keller, and Joachimsthaler (2000), and Keller (1993, 2003)
mengidentifikasi terdapat dua sumber utama preferensi konsumen untuk merek tertentu, yaitu
brand identity dan brand image. Preferensi merek seiring waktu dapat bergeser karena perubahan
dalam dua komponen ini (McEnally dan de Chernatony 1999). Sejalan dengan Shankar, Azar, dan
Fuller (2008:84), kemudian mengkonseptualisasikan identitas merek dan citra merek sebagai
mengandung beberapa sub komponen, dengan identitas merek yang terdiri kesadaran merek,
tujuan, diferensiasi, dan penawaran (de Chernatony 1999:2), dan citra merek yang berkaitan
dengan merek kredibilitas, karakter merek, sikap konsumen secara keseluruhan terhadap merek,
dan perasaan konsumen untuk merek (de Chernatony 1999:3). Dalam konseptualisasi, citra merek
berfungsi sebagai perantara antara identitas merek dan preferensi. Identitas merek
merepresentasikan bagaimana keinginan perusahaan untuk dirasakan sedangkan brand image
mengacu pada bagaimana audiens rasakan. Identitas merek tidak secara langsung mempengaruhi
preferensi konsumen. Sebaliknya, konsumen menafsirkan identitas perusahaan dan
menerjemahkannya ke dalam citra (Keller 2003), dan gambar, pada gilirannya, pengaruh
preferensi konsumen (Keller 1993; Martínez dan de Chernatony 2004).

Reabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu tingkatan yang mengukur konsistensi hasil jika dilakukan pengukuran berulang pada suatu karakteristik.9 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut hilang. Metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (missal 1-4, 1- 5) atau skor rentangan (missal 0-20,0-50).1

Pertimbangannya adalah karena data diambil dari instrumen dalam bentuk skala dengan beberapa pilihan seperti: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan 5) sangat setuju. Dengan rumus sebagai berikut:

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment,   bisa menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik (Duwi, 2019).

Analisis Deskriptif

Setelah dilakukan skoring dan tabulasi data, langkah selanjutnya adalah penganalisaan data yang dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan hasil tanggapan responden berdasarkan instrumen penelitian (isian pada angket) setelah dilakukan tabulasi, proses penskoran yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk prosentase setiap item instrumen. Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden dengan membuat interval, dimana banyaknya kelas interval adalah 5, dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2011) sebagai berikut.

Dimana :

Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyaknya kelas interval = 5

Sehingga panjang interval adalah =

Maka kriteria penilaian adalah sebagai berikut

Tabel 3.2  Interval Penilaian Jawaban Responden

Interval Kinerja
1,00 – 1,79

1,80 – 2,59

2,60 – 3,39

3,40 – 4,19

4,20 – 5,00

Sangat Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sangat Baik

Branded Web Series

Perusahaan yang terdiri dari pemasaran hiburan merupakan simbiosis yang sempurna
antara periklanan dan hiburan dengan tujuan utama yaitu menarik publik pada brand dengan cara
yang menarik dan sugestif. Branded web series adalah hasil dari perpaduan format iklan non
konvensional yang beragam, khas dari iklan yang ditayangkan di televisi dan komunikasi strategi
berdasarkan kombinasi dari marketing hiburan dan kebutuhan untuk proyeksi brand image
(Terceno, 2017:883). Format iklan yang disebutkan adalah: sponsor, dipahami sebagai dukungan
untuk produksi konten audio visual yang terdiri dalam bumper merek di layar eksklusif untuk
sponsor biasanya bertepatan dengan awal selama iklan dan/atau perubahan tempat iklan dan akhir
program (del Pino, 2006; Segarra-Saavedra dan del Pino, 2012) di mana merek ini muncul di
tempat kejadian dengan cara yang berbeda dan barter yang mempromosikan penciptaan lengkap
atau parsial isi editorial oleh pengiklan (Rodríguez, 2012).
Branded web series yang dijelaskan sebagai cara pemberdayaan yang baik antara users dan
pengiklan untuk membuat dan mengeluarkan konten mereka sendiri, sebuah proses yang
difasilitasi dari demokrasi teknologi. Brand story yang diceritakan melalui fiksi, jaringan sosial,
online platform adalah bagian dari meningkatkan trend dari strategi kreatif iklan. Adapun konten
bermerek, didefinisikan oleh Department of Special Solutions of Atresmedia sebagai “iklan
menghibur dan terintegrasi dalam isi, yang memungkinkan pengiklan untuk menyampaikan nilai
merek dengan cara yang lebih halus dan kurang agresif daripada konvensional publisitas yang
tujuannya adalah untuk menghasilkan pertunangan (Calder, Malthouse dan Schedel, 2009 dalam
Terceno, 2017:883) dengan lebih efektif dan pengguna potensial” (Costa-Sánchez, 2014 dalam
Terceno, 2017:883).
Oleh karena itu, branded web series muncul dari kebutuhan pengiklan untuk menceritakan
kisah iklan melalui berbagai media dan saluran, berubah menjadi narasi transmediatek yang
mendiversifikasi cerita ke dalam multimedia, platform multiarah dan hibrida (Simelio dan Ruiz,
2013 dalam Terceno, 2017:884). Semua ini dalam masyarakat yang mengkonsumsi hiburan
melalui layar yang berbeda-fenomena multi screen, yang memfasilitasi akses langsung dan di
mana-mana untuk hiburan audio visual konten.

Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas ini adalah dengan korelasi Spearman’s rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan ilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Web Series sebagai Content Marketing

Web series adalah salah satu produk penting dalam ekonomi kreatif berbasis digital. Albert
mengatakan bahwa, web series adalah bentuk audio visual di internet yang serial, fiksi, dan
memiliki struktur dasar dari sebuah narasi. Mereka adalah seri yang diproduksi secara eksklusif
untuk internet Platform dan dapat ditonton secara online (Albert, 2014:144). Sedangkan menurut
Moriarty, Mitchell dan Wells (2009:492) mengatakan bahwa Web Series adalah salah satu tipe
dari praktik internet baru. Web Series serupa dengan program televisi, dengan mengulang episode
dalam mengembangkan cerita, Web Series telah menciptakan bentuk baru dalam iklan di internet.
Web series sebagai sebuah konsep content marketing dalam periklanan yang dirilis melalui
internet seperti youtube, menjadi platform utama untuk web series produser. Komunikasi
pemasaran melalui platform youtube dinilai cukup berhasil mengingat bahwa generasi muda mulai
jarang untuk menonton televisi dan lebih sering menonton konten hiburan melalui media digital.
Gunelius (2010:4) mengungkapkan bahwa digital marketing melalui konten digital secara
pemasaran langsung dan tidak langsung membangun kesadaran, pengenalan, ingatan, dan aksi
pada brand, bisnis, produk, seseorang dan entitas. Dengan menggunakan web sosial seperti
blogging, jaringan sosial, bookmark sosial, dan konten. Pendekatan ini dapat meningkatkan nilai
emosional antara merek dan target pasar melalui Web Series. Prospek untuk web series baik karena
penonton lebih antusias untuk mengakses internet daripada menonton layar televisi. Hal ini tidak
mengherankan bahwa jika web series digunakan oleh banyak perusahaan sebagai media untuk
mempromosikan sebuah merek. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai ekonomi kreatif berbasis
digital.
Web seriessebagai content marketing telah didesain khusus sesuai dengan kebutuhan target
yang ada di media yang digunakan. Prinsip content marketing adalah menawarkan konten, di
media cetak maupun media digital, yang relevan dengan target market. Konsekuensinya, konten
harus didesain secara khusus sesuai kebutuhan target market. Situasi ini kemudian memunculkan
fenomena “media rent to media own”. Menurut J Rowley (dalam Yazdanifard dan Kee,
2015:1055), content marketing adalah manajemen yang memastikan identifikasi secara secara
pasti, dengan analisa yang kuat untuk menarik perhatian calon customer yang didistribusikan lewat
media digital.
Tak hanya itu, Webseries telah memenuhi syarat dalam membangun content marketing,
memiliki sejumlah syarat, seperti berguna (usability) dan mudah diakses (accessibility). Usability
artinya konten media digital memiliki desain yang sederhana, elegan, serta memiliki fungsi yang
jelas. Tujuannya konten dapat mendorong audiens untuk melakukan apa yang diinginkan oleh
pemilik konten secara efektif. Sedangkan accessibility adalah konten dapat diakses oleh setiap
orang secara sama, artinya tidak ada batasan atas siapa saja yang dapat dapat mengakses konten,
termasuk bagi audiens yang difabel. Itu artinya pengelola harus menyediakan konten dengan
format beragam sehingga pesan dapat dikonsumsi secara visual, dan tekstual secara interaktif.
(Ryan, 2016:380).

Content Marketing

Prinsip content marketing adalah menawarkan konten, di media cetak maupun media
digital, yang relevan dengan target market. Konsekuensinya, konten harus didesain secara khusus
sesuai kebutuhan target market. Situasi ini kemudian memunculkan fenomena “media rent to
media own”. Menurut J Rowley (dalam Wong, 2015:1055), Content Marketing adalah manajemen
yang memastikan identifikasi secara secara pasti, dengan analisa yang kuat untuk menarik
perhatian calon customer yang didistribusikan lewat media digital.
Content marketing biasanya disusun sesuai kebutuhan target market secara spesifik dan
diproduksi dengan teknik storytelling sehingga lebih mudah diterima oleh target market.
Konsekuensinya, pesan harus dirancang sedemikian agar dapat menghasilkan efek yang
diharapkan. Apalagi konten media digital semakin overloaded sehingga hanya konten yang benarbenar menarik perhatian, dan dikemas dengan baik, yang akan mendapat perhatian audience
(Gamble, 2016:158).
Ketika berbicara mengenai media digital, seorang marketer tidak bisa lepas dari content
marketing. Content marketing memungkinkan marketer melakukan kontak dengan potential
customer (Ryan, 2016:210). Oleh sebab itu content dalam perspektif media digital harus mendapat
perhatian serius dari seorang marketer sebesar apapun brand yang dimiliki. Strategi inipun sudah
dilakukan oleh sejumlah brand besar kelas dunia, sebut saja P&G, Coca-Cola, hingga American
Express. Bahkan, mereka telah mencanangkan Content 2020 yang dideskripsikan sebagai 24/7
connectivity yang menyebutkan bahwa marketer harus masuk ke ranah content untuk menciptakan
komunikasi yang lebih segar (fresh), relevan, dan kontekstual (Ryan, 2016:207).
Content marketing dianggap dapat menciptakan kedekatan dengan audiens sehingga
marketer lebih mudah mencapai tujuan kegiatan komunikasi pemasaran. Namun, syarat yang harus
dipenuhi adalah relevansi konten dengan audiens (Gamble, 2016:51). Content marketing dapat
didistribusikan (dipublikasikan) lewat beberapa medium, misalnya saja website, media sosial,
blog, vlog, dan aplikasi pada tablet maupun smartphone. Pemilihan media ini disesuaikan dengan
target market yang dituju serta karakteristik isi maupun tujuan pesan.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis ini menggunakan metode parametik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan metode uji One Sample Kolmogrov Smirnov. Metode uji One Sample Kolmogrov Smirnov ini digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Duwi, 2019).

Digital Marketing

Teknologi digital telah banyak mengubah cara kerja bisnis, termasuk aktivitas pemasaran.
Meskipun digital marketing tidak meliputi teknik dan praktek yang masuk dalam kategori
pemasaran melalui internet dengan cara-cara untuk mencapai target konsumen yang tidak
memerlukan internet (mobile technology). Digital marketing atau yang biasanya disebut dengan
Pemasaran Digital adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan atau brand dalam hal
pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan
media digital. Dengan tujuan dapat berkomunikasi dengan calon konsumen serta konsumen
dengan saluran komunikasi online.
Menurut Chakti (2019:11) digital marketing merupakan atau pemasaran digital memiliki
arti yang hampir sama dengan pemasaran elektronik (e-marketing) keduanya menggambarkan
manajemen dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media elektronik. Digital marketing adalah
penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online ke pasar (website, email, database,
digital TV dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk di dalamnya blog, feed, podcast,
dan jejaring sosial) yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Dengan bertujuan
untuk mendapat keuntungan serta membangun dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan
selain itu mengembangkan pendekatan yang terencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang
konsumen (terhadap perusahaan, perilaku, nilai dan tingkat loyalitas terhadap merek produknya).
Selanjutnya, menyatukan komunikasi yang ditargetkan dengan pelayanan online sesuai kebutuhan
masing-masing individu atau pelanggan yang spesifik. Ringkasnya, digital marketing adalah
aktivitas yang dalam mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital,
khususnya internet.
Penggunaan social media sebagai salah satu medium digital marketing yang saat ini marak
digunakan brand dan perusahaan untuk memasarkan ataupun berkomunikasi dengan konsumen
membuat persaingan semakin ketat. Di tengah riuhnya penggunaan platform digital sebagai media
komunikasi, hal yang paling harus diperhatikan dalam platform ini adalah formulasi konten atau
pesan yang akan dikomunikasikan kepada audiens. Pesan atau konten merupakan unsur
komunikasi yang sangat penting untuk keberhasilan penyampaian pesan (Hamid 2011 : 194)
termasuk dalam komunikasi pemasaran. Konten ini kemudian lazim disebut content marketing.

Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu

Pada setiap kegiatan pemasaran, komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dan
krusial. Menurut Kennedy, komunikasi merupakan proses penyampaian ataupun pengiriman
beberapa simbol tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk memberikan perubahan ataupun
feedback dalam perilaku. Sedangkan menurut Kotler (2016:27) pemasaran merupakan sebuah
proses sosial dimana terjadi proses individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dan inginkan melalui menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk dan layanan
dengan nilai bebas dengan orang lain. Dari kedua konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa
Komunikasi Pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun
kelompok yang menyampaikan pesan kepada konsumen, calon konsumen, serta pelanggan dengan
menggunakan sejumlah channel dan media dengan adanya tujuan.
Untuk mencapai tujuan komunikasi pemasaran, maka diperlukan strategi komunikasi yang
tepat. Hal yang penting untuk dipelajari brand maupun perusahaan yang melakukan pemasaran
adalah proses terciptanya sebuah komunikasi. Perusahaan dimasa lalu beranggapan bahwa
keberadaan komunikasi terpisah dari pemasaran, namun Terence A. Shrimp (2010:10) menyatakan
bahwa pemasaran yang sukses adalah pemasar yang mengkoordinasikan bauran komunikasi secara
ketat, sehingga dapat melihat dari media (periklanan) yang satu ke media yang lain, dari program
satu ke program lainnya dan secara instan dapat melihat bahwa brand tersebut berkomunikasi
dengan satu pesan.
Hal ini menjadi alasan pentingnya Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk dapat bersaing
dengan brand lain dan meraih kesuksesan. Dalam bukunya, Terence A. Shimp (2003:10) juga
mengatakan bahwa Komunikasi Pemasaran Terpadu atau Integrated Marketing Communication
(IMC) merupakan proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi
persuasif kepada konsumen dan calon konsumen secara berkelanjutan, yang mana memiliki tujuan
untuk memberikan efek langsung pada konsumen. Dengan kata lain, dengan berkembangnya jenis
– jenis media baru di antara konsumen maka dibutuhkan sebuah konsep bentuk dan metode
komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesannya.
Proses Integrated Marketing Communication (IMC) diawali dari konsumen atau calon
konsumen kemudian berbalik kepada perusahaan untuk menentukan dan mendefinisikan bentuk
dan metode yang perlu dikembangkan bagi program komunikasi yang persuasif. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Kotler & Armstrong dalam Sinamora (2003: 10) bahwa komunikasi pemasaran
terpadu (Integrated Marketing Communications) yang biasa disebut bauran promosi (Marketing
Mix) sebuah perusahaan terdiri dari perpaduan khusus antara pemasangan iklan, penjualan
personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung yang digunakan
perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasangan iklan dan pemasaran.
Saat ini sudah terdapat banyak media yang membantu dalam memasarkan produk serta jasa
yang dimiliki sebuah brand atau perusahaan. Munculnya teknologi internet melahirkan media baru
atau yang biasanya kita sebut dengan New Media. Semakin banyaknya media yang muncul dan
channel yang digunakan, maka dibutuhkan juga usaha yang lebih untuk dapat menyampaikan
pesan yang dikehendaki brand atau perusahaan kepada konsumennya. Banyaknya channel sama
dengan banyaknya noise yang terjadi, karena itu dibutuhkan komunikasi pemasaran terpadu yang
mana membantu menyesuaikan tiap channel untuk memiliki suatu pesan yang sama.
Keberadaan internet juga melahirkan upaya baru dalam pemasaran, yaitu Pemasaran
Digital atau Digital Marketing yang merupakan upaya pemasaran dengan menggunakan perangkat
yang terhubung internet dengan berbagai strategi dan media digital di saluran komunikasi online
(Chakti, 2019:11). Selain sebagai sarana marketing, tentunya keberadaan Internet sangat
membantu dalam keterbatasan branding, hingga akhirnya terdapat Digital Branding. Hal ini
merupakan satu elemen penting yang dibutuhkan dalam dunia bisnis terkini. Digital marketing
sering dimaknai sebagai satu cara promosi atau pemasaran sebuah produk maupun jasa melalui
media digital.

Definisi Operasional Pengawasan

  1. adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dihekendaki serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyeseuaikan hasil pekerjaan dengan standar pelaksanaan kegiatanDalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran yang di dasarkan pada menetapkan alat pengukur (standar), menilai (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Definisi Operasional Disiplin Kerja

  1. adalah tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin, dan mencegah berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi.

Dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan beberapa aspek yaitu kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, dan tingkat kewaspadaan tinggi, serta bekerja etis.

Aspek Disiplin Kerja

Ukuran disiplin kerja bagi karyawan menurut Rivai (2015) memiliki beberapa aspek yaitu:

  1. Kehadiran, hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan dating ketempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
  2. Ketaatan pada peraturan kerja, hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
  3. Ketaatan pada standar kerja, hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya, dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya.
  4. Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
  5. Bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan serta saling menghargai antar sesame karyawan

Indikator disiplin kerja karyawan menurut Dharma (2013) adalah:

  1. Kehadiran karyawan setiap hari: karyawan wajib hadir di perusahaannya sebelum jam kerja, dan pada biasanya digunakan saran kartu kehadiran pada mesin absensi.
  2. Ketepatan jam kerja: penetapan hari kerja dan jam kerja diatur atau ditentukan oleh perusahaan. Karyawan diwajibkan untuk mengikuti aturan jam kerja, tidak melakukan pelanggaran jam isitirahat dan jadwal kerja lain, keterlambatan masuk kerja, dan wajib mengikuti aturan jam kerja per hari.
  3. Mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal: seluruh karyawan wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan, dan mengenakan tanda pengenal selama menjalankan tugas kedinasan. Bagi sebagian besar perusahaan biasanya menyediakan pakaian seragam yang sama untuk semua karyawannya sebagai bentuk simbol dari kebersamaan dan keakraban di sebuah perusahaan.
  4. Ketaatan karyawan terhadap peraturan: adakalanya karyawan secara terangterangan menunjukkan ketidakpatuhan, seperti menolak melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. Jika tingkah laku karyawan menimbulkan dampak atas kinerjanya, para pemimpin harus siap melakukan tindakan pendisiplinan.

Beberapa aspek yang dijabarkan di atas, maka peneliti memilih untuk menggunakan aspek-aspek menurut Rivai (2005), sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja yaitu kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, dan tingkat kewaspadaan tinggi, serta bekerja etis. Aspek dalam Rivai (2005) lebih sesuai dengan kondisi penelitian dan sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat penelitian

Pengertian Disiplin Kerja

Kata disiplin berasal dari bahasa latin “disciple” yang berarti pengikut, atau pelajar dari pemimpin yang berpendidikan. Istilah disiplin berarti juga dikaitkan dengan intruksi sistematik yang diberikan kepada murid untuk melatih mereka sebagai pelajar dalam bidang perdagangan dan kerajinan atau untuk mengikuti suatu kode etik atau aturan tertentu (Wukir, 2013). Dalam pemahaman lain disebutkan bahwa disiplin merupakan tindakan manajer untuk mendorong anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata lain, pendisiplinan karyawan adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusah bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerjanya ( Siagian, 2018)

Menurut Rivai (2015) bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Hasibuan (2019), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin dapat pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa/Negara (Sulistyanti, 2011). Definisi kerja menurut Supriyadi (2013) adalah beban, kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, gengsi, aktualisasi diri, dan lain lain. Pendapat lain dari Brown (dalam Anoraga, 2018) mengatakan bahwa kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.

Pengertian lain juga mengenai disiplin kerja menurut Sinambela (2012) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Nitisemito (dalam Darmawan, 2013) bahwa disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak.

Berdasarkan perdapat-pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa disiplin kerja adalah bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Pada hakikatnya, pendisplinan merupakan tindakan yang dilakukan karyawan dengan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin, dan mencegah berkembangnya kesalahan yang mungkin terjadi.

Fungsi Pengawasan

Menurut (Griffin, 2003) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan antara lain :

  1. Adaptasi Lingkungan

Tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal sehingga fungsi pengawasan tidak saja di lakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan yang disebabkan terjadinya berbagai perubahan dilingkungan yang dihadapi perusahaan.

  1. Meminimalkan Kegagalan

Tujuan ini dapat dilihat ketika melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan tetap berharap agar kegagalan yang terjadi seminimal mungkin. Sehingga fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan.

  1. Meminimumkan Biaya

Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dapat diminimumkan biaya dalam melakukan produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja yaitu adanya kasus korupsi. Korupsi disini dapat berupa korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas yang bukan untuk kepentingan perusahaan dan penggelapan uang.

  1. Mengantisipasi Kompleksitas dari Organisasi

Fungsi pengawasan dapat juga mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi.

Aspek Pengasawan

Menurut Handoko (2018) indikator – indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

  1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil.

  1. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah

  1. Pengamatan
  2. Laporan – laporan hasil lisan atau tertulis
  3. Metode – metode otomatis
  4. Pengujian atau dengan pengambilan sample
  1. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

  1. Tindakan koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawasan.

Adapun dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengawasan  empat macam fungsi pengawasan yangdari diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga berkaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dipahami (Griffin, 2013)

  1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Idealnya tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis maupun perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Dan yang ketiga adanya kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termaksud juga dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standart yang telah ditetapkan. Maka penetapan standar kerja mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian dari hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan. Adapun penetapan stndart kerja dapat berupa perusahaan yang memiliki gambaran tugas yang jelas, rencana kerja yang jelas, serta adanya proses/usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

  1. Menilai (Evaluasi)

Penilaian kerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standart yang telah ditetapkan semula. Penilaian kerja merupakan proses yang berkelanjutan atau terus-menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pengerjaannya pada akhir kegiatan tersebut. Pada tahap ini focus pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan lebih kepada penentuan dengan cara bagaimana atau bentuk penilaian akan dilakukan, waktu yang diberikan untuk menilai pekerjaan memang tidak ditentukan berapa lama namun biasanya yang terjadi di lapangan jangka waktu penilaian yang dilakukan tentunya pada saat itu juga artinya penilaian pekerjaan dilakukan setiap harinya, serta hal-hal yang dinilai pun merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

  1. Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective action)

Melalui perbandingan kinerja dengan standar, kita mendapat informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada diatas standar, sama dengan standar, atau dibawah standar. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah itu dapat terjadi yaitu ketika kinerja karyawan berada dibawah standar, kemudian perusahaan melakukan tindakan koreksi terhadap masalah tersebut. Tindakan koreksi dapat berupa tindakan membandingkan hasil dengan standar kerja, kemudian melakukan koreksi terhadap pekerjaan, serta menentukan strategi / langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi maslah yang ada didalam perusahaan.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan ,baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal – hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2017 )   bahwa Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut Harold Koontz (2019) “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Pendapat ahli lain menurut menjelaskan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan (Handoko, 2018 )

Suatu sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Karena pengawasan bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan adalahkegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan (Hadibroto,2014).

Definisi Operasional Kinerja

adalah kemampuan karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun etika perusahaan. Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek sesuai dengan pernyataan Lazer (2017) yang meliputi Kemampuan teknis, Kemampuan konseptual serta Kemampuan hubungan interpersonal

Definisi Operasional Literasi Digital

  1. adalah perpaduan dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, berfikir kritis, keterampilan bekerja sama (kolaborasi) dan kesadaran social dengan kata lain, literasi digital bertautan dengan keterampilanketerampilan fungsional yang bertautan dengan pengetahuan dan penggunaan teknologi digital secara efektif kemampuan menganalisis, dan mengevaluasi informasi digital, mengetahui bagaimana bertindak secara aman dan tepat di ruang maya. Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek sesuai dengan pernyataan Paul Gilster (dalam Bella, 2018) yaitu meliputi aspek Pandu Arah Hypertext, Evaluasi Konten Informasi dan Penyusunan Pengetahuan

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Mangkuprawira dan Hubeis (2017) menguraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

  1. Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu,
  2. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan,
  3. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota team,
  1. d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur kinerja    dalam organisasi,
    1. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Aspek Kinerja

Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek yaitu:

  • Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.
  • Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja,
  • Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul
  • Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.
  • Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
  • Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.

Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer (2017):

  •   Kemampuan teknis
  1. a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
  2. b) Kemampuan menggunakan metode.
  3. c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
  4. d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
  5. e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan yang sejenis
  6. f) Pelatihan yang diperoleh karyawan.
  •  Kemampuan konseptual
    1. Kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan.
    2. Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.
    3. Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
  • Kemampuan hubungan interpersonal
  1. kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
  2. memotivasi karyawan
  3. melakukan negosiasi.

Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut Munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Menurut Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Nurhayati (2018) Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Menurut Hasibuan (2016: ) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”. Menurut Prawirosentono (2018)  bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai (Mangkuprawira dan Hubeis, 2017).

Langkah-Langkah Literasi Digital

Langkah-langkah Literasi Digital Literasi yang dirubah secara fundamental untuk mencerdaskan masyarakat perlu juga membuat kebijakan akselerasi literasi dengan beberapa tahapan yaitu:

  1. Literasi tidak sebatas membaca dari bahan bacaan berupa buku melainkan harus lebih jauh yaitu berupa bahan digital. Literasi tidak melulu sebuah aktivitas baca dan tulis, tetapi juga keahlian berasumsi memakai bahan-bahan pengetahuan berjenis buku cetak, bahan digital dan auditori. Pemahaman pola literasi ini perlu diberikan kepada masyarakat.
  2. Memberikan penelusuran internet diseluruh daerah. Walaupun saat ini adalah eranya ”dunia maya” tetapi tidak sedikit daerah di nusantara ini yang tidak dapat menelusuri melalui piranti komputer dan internet, sehingga literasi akan semakin gampang.
  3. Membangkitkan cinta dan rasa memiliki terhadap fakta, kebeneran, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut wajib 14 terlaksana dalam aktivitas baca tulis yang diselaraskan dengan verifikasi, baik membaca bahan digital atau pun manual. 4. Masyarakat wajib memperbaharui pola kehidupannya yang dimulai dari kebiasaan tutur kata menjadi kebiasaan membaca. Banyak dari masyarakat tidak memiliki budaya baca disebabkan alasan sibuk mencari harta, tidak gemar membaca dan belum menemukan bahan dibaca. Bahkan mereka belum mengetahui bahan bacaan yang bermutu itu seperti apa. (Mustofa, 2019 )

 

Komponen Literasi Digital

Komponen utama literasi digital adalah berkenaan dengan keahlian apa saja yang wajib dimiliki dalam menggunnakan komunikasi dan teknologi informasi. Ada delapan komponen utama dalam dunia literasi digital, yaitu :

  1. Social networking, muncul berbagai macam media social merupakan salah satu gambaran yang terdapat pada social networking atau sering disebut juga fenomena social online. saat ini setiap manusia yang bersinggungan dalam kehidupan maya akan selalu bertemu dengan fasilitas tersebut. Gadget yang dimiliki oleh seseorang bisa dipastikan mempunyai berbagai macam akun social media, misalnya :google, instagram, path, linkedin, twitter, facebook. Menggunakan fasilitas social media diharapakan memiliki sifat selektif dan berhati-hati. Literasi digital menunjukan bagaimana cara untuk menggunakan media social dengan baik. 2. Tramsliteracy. Trasliterasy dimaknai sebagai keahlian menggunakan semua yang berlainan terutama untuk menciptakan konten, menghimpun, menyebarluaskan sampai membicarakan lewat beberapa media social, kelompok diskusi, gadget, dan semua fasilitas online yang ada.
  2. Maintaning, privacy. Hal utama dari literasi digital yaitu tentang menjaga diri dalam kehidupan online. Mempelajari dari semua cubercrime seperti kejahatan didunia maya melalui ATM, kartu kredit, memahami karakteristik situs yang tidak nyata (palsu) kejahatan melalui email dan lain sebagainya.
  3. Managing digital identity, ini berhubungan dengan bagaimana prosedur memakai tanda pengenal yang sesuai dibeberapa situs media social.
  4. Organizing and sharing content, yaitu mengelolah dan mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang dibagikan.
  5. Reusing/repurposing content, mampu bagaimana menciptakan isi dari berbagai jenis informasi yang tersedia sehingga memproduksi konten baru dan bisa dipakai kembali untuk beberapa kebutuhan.
  6. Filtering and selecting content, keahlian menelusuri, memilah dan menyaring berita secara pas sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan, seperti melalui berapa situs di URL disitus internet.
  7. Selfbroadcasting, ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan gagasan-gagasan yang baru atau ide personal dan isi multimedia, seperti lewat wkis, forum atau blog. Hal tersebut merupakan jenis partisipasi di dunia maya. (Mustofa, 2019).

Paul Gilster (dalam Bella, 2018) mengelompokkannya ke dalam empat kompetensi inti yang perlu dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan berliterasi digital antara lain:  a) Pencarian di Internet (Internet Searching) Kompetensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yakni kemampuan untuk melakukan pencarian informasi diinternet dengan menggunakan search engine, serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya.

  1. Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation)

Kompetensi ini sebagai suatu keterampilan untuk membaca serta pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan hypertext. Jadi seseorang dituntut untuk memahami navigasi (pandu arah) suatu hypertext dalam web browser yang tentunya sangat berbeda dengan teks yang dijumpai dalam buku teks. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen anatara lain: pengetahuan tentang hypertext dan hyperlink beserta cara kerjanya, pengetahuan tentang perbedaan antara membaca buku teks dengan melakukan browsing via internet, pengetahuan tentang cara kerja web meliputi pengetahuan tentang bandwidth, http, html, dan url, serta kemampuan memahami karakteristik halaman web.

  1. Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation)

Kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara online disertai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi keabsahan dan kelengkapan informasi yang direferensikan oleh link hypertext. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen antara lain: kemampuan membedakan antara tampilan dengan konten informasi yakni persepsi pengguna dalam memahami tampilan suatu halaman web yang dikunjungi, kemampuan menganalisa latar belakang informasi yang ada di internet yakni kesadaran untuk menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan pembuat informasi, kemampuan mengevaluasi suatu alamat web dengan cara  memahami macam-macam domain untuk setiap lembaga ataupun negara tertentu, kemampuan menganalisa suatu halaman web, serta pengetahuan tentang FAQ dalam suatu newsgroup/group diskusi.

 

  1. Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly)

Kompetensi ini sebagai suatu kemampuan untuk menyusun pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Hal ini dilakukan untuk kepentingan tertentu baik pendidikan maupun pekerjaan. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yaitu: kemampuan untuk melakukan pencarian informasi melalui internet, kemampuan untuk membuat suatu personal newsfeed atau pemberitahuan berita terbaru yang akan didapatkan dengan cara bergabung dan berlangganan berita dalam suatu newsgroup, mailing list maupun grup diskusi lainnya yang mendiskusikan atau membahas suatu topik tertentu sesuai dengan kebutuhan atau topik permasalahan tertentu, kemampuan untuk melakukan crosscheck atau memeriksa ulang terhadap informasi yang diperoleh, kemampuan untuk menggunakan semua jenis media untuk membuktikan kebenaran informasi, serta kemampuan untuk menyusun sumber informasi yang diperoleh di internet dengan kehidupan nyata yang tidak terhubung dengan jaringan

Pengertian Literasi Digital  

Konsep literasi digital sendiri pertama kali dikenalkan oleh Paul Gilster. Paul Gilster pertama kali mengemukakan istilah literasi digital (digital literacy) di bukunya yang berjudul sama (Gilster, 1997 dalam Riel, et. al. 2012: 3). Ia mengemukakan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari (Riel, et. al. 2012: 3). Pendapat Gilster tersebut seolah-olah menyederhanakan media digital yang sebenarnya terdiri dari berbagai bentuk informasi sekaligus seperti suara, tulisan dan gambar. Eshet (2004) menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan sebentuk cara berpikir tertentu. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis namun juga masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebarluas pada dekade 1990an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat menjadikan adanya kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan literasi digital itu sendiri.Salah satu kesenjangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Hargittai, 2003; Dewan dkk, 2005).

Dalam kesenjangan digital, terdapat tiga aspek utama yang saling berhubungan dan merupakan fokus yang perlu diperhatikan, sebagai berikut (Camacho, 2005):

  1. Akses/ infrastruktur (access/ infrastructure)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur TIK yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi.

  1. Kemampuan (skill & training)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan atau menggunakan akses dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan TIK yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur TIK.

  1. Isi informasi (content/ resource)

Perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya

Definisi Operasional Etika Birokrasi

adalah nilai-nilai, asas-asas atau norma-norma etika yang mengatur perilaku moral para aparatur birokrasi di dalam menjalankan tugas dan jabatan, yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneltian ini mengunakan enam landasan etika birokrat menurut Adler (2014) yaitu: (1) kebenaran (truth), yang mempertanyakan esensi dari nilai-nilai moral beserta pembenarannya dalam kehidupan sosial, (2) kebaikan (goodness), yaitu sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian, (3) keindahan (beauty), yang menyangkut prinsip-prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan, (4) kebebasan (liberty), yaitu keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang, (5) persamaan (equality), yaitu adanya persamaan antar manusia yang satu dengan yang lain, dan (6) keadilan (justice), yaitu kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Institusi Pemerintah

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diharapkan dapat mengetahui informasi pengguna layanan yang terdiri dari :

  1. Profil pengguna layanan;
  2. Persepsi pengguna layanan, dan;
  3. Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa  SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

  1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
  2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

  1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
  2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
  3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
  4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
  6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
  7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
  8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
  9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Prinsip Pelayanan Publik

 

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Sinambela, dkk (2011) mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:

  1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

  1. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

  1. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

  1. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

  1. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

  1. Keseimbangan Hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu dan kemudahan.

 

Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No.25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

  1. Dasar hukum yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
  2. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
  3. Sistem, mekanisme dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
  4. Jangka waktu penyelesaian yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  5. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  6. Produk pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  7. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
  8. Kompetensi pelaksanaan. Dimana kKemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman.
  9. Pengawasan internal yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
  10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan melihat tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
  11. Jumlah pelaksana yang dilihat dari tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.
  12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan
  14. Evaluasi kinerja Pelaksana

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Dimensi Dalam Etika Birokrasi

Ada enam landasan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak, yaitu: (1) kebenaran (truth), yang mempertanyakan esensi dari nilai-nilai moral beserta pembenarannya dalam kehidupan sosial, (2) kebaikan (goodness), yaitu sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian, (3) keindahan (beauty), yang menyangkut prinsip-prinsip estetika mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan, (4) kebebasan (liberty), yaitu keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang, (5) persamaan (equality), yaitu adanya persamaan antar manusia yang satu dengan yang lain, dan (6) keadilan (justice), yaitu kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. (Adler, 2014)

Secara khusus, pelaksanaan etika birokrasi di Indonesia di atur dalam PP.No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, dan dalam undang-undang di bidang kepegawaian. Dalam PP.No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN disebutkan bahwa etika birokrasi adalah:

  1. Pemahaman terhadap norma-norma etika birokrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; yaitu tingkat pengetahuan dan pengertian aparatur terhadap norma-norma etika yang berlaku bagi aparatur birokrasi.(Widjaja 2003,)
  1. Penghayatan terhadap norma-norma etika birokrasi; yaitu tingkat kesadaran aparatur tentang arti pentingnya etika birokrasi.(Widjaja 2003,)
  2. Pengamalan terhadap norma-norma etika birokrasi; yaitu kepatuhan/ketaatan aparatur/pegawaimelaksanakan dan menerapkan norma-norma etika di dalam menjalankan tugas pekerjaan atau melakukan tindakan jabatan.(Widjaja 2003,)

Pengertian Etika Birokrasi

Etika berasal dari bahasa Yunani, Ethos yang berarti kebiasaan atau watak dan dalam bahasa prancis disebut etiquet atau etiket yang dapat diartikan sebagai kebiasaan atau cara bergaul dan berperilaku yang baik. Secara konsep, etika dipahami sebagai “suatu sistem nilai yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk dalam suatu kelompok atau masyarakat ”. Wahyudi (2018 : 8) mengemukakan bahwa etika (ethics) merupakan salah satu cabang filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis (philosophical judgement). Moral juga bisa merupakan suatu instrumen dalam suatu masyarakat, apabila suatu kelompok sosial menghendaki tuntunan bertindak untuk segala pola tingkah laku yang disebut moral. Frankena (dalam Wahyudi, 2011:78) menyampaikan bahwa etika mencakup filsafat moral atau pembenaran–pembenaran filosofis. Moralitas merupakan instrumen kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas akan serupa dengan hukum disatu pihak dan dengan etiket dipihak lain. Bedanya dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang ‘kebenaran’ dan ‘keharusan.

Pemikiran  tentang  etika  kaitannya dengan  pelayanan  publik  mengalami perkembangan  sejak  tahun  1940-an melalui  karya  Leys (dalam  Keban, 2014: 50-51). Leys berpendapat: “bahwa seorang administrator  dianggap  etis  apabila  ia menguji  dan  mempertanyakan  standard-standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan,  dan  tidak  mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan  tradisi  yang  sudah  ada”.  Terkait dengan  pernyatan di  atas,  (Wahyudi, 2011:  7) mendefinisikan  etika  pelayanan publik sebagai suatu  cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang  mengandung  nilai-nilai  hidup  dan hukum  atau  norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik..

Darwin dalam Bisri dan Asmoro, (2019 : 24) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dalam  kaitan  tersebut, (Widodo,  2011:  241)  menyebutkan  etika birokrasi adalah  merupakan wujud  kontrol  terhadap  birokrasi  dalam  melaksanakan  apa  yang menjadi  tugas  pokok,  fungsi  dan kewenangannya.   Dengan demikian apabila aparatur menginginkan sikap,  tindakan dan perilakunya  dikatakan  baik,  maka  dalam menjalankan  tugas  pokok  fungsi  dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika birokrasi

 

Definisi Konsep Kesiapsiagaan Bencana Banjir

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk mencegah menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi akibat tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah. Dalam hal ini kesiapsiagaan meliputi aspek:

  1. Pengetahuan tentang bencana,
  2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga,
  3. Rencana tanggap darurat,
  4. Parameter peringatan bencana dan Parameter mobilisasi sumber daya

Definisi Konsep Partisipasi

Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015), partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (a) Partisipasi secara fisik dan (b) Partisipasi secara non fisik.

Definisi Konsep partisipasi

 

Menurut Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan

Ukuran Kesiapsiagaan Bencana

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

  1. Pengetahuan tentang kebakaran serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya kebakaran, ciri-ciri terjadinya kebakaran, dampak terjadinya kebakaran.
  2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
  3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
  4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
  5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

  1. Pengetahuan tentang bencana serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya bencana, ciri-ciri terjadinya bencana, dampak terjadinya bencana
  2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
  3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
  4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
  5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Berdasarkan uraian di atas maka indikator kesiapsiagaan bencana masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006 yang meliputi aspek Pengetahuan tentang bencana, Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, Rencana tanggap darurat, Parameter peringatan bencana dan Parameter mobilisasi sumber daya

Pengertian Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (BPBD DKI Jakarta, 2013). Menurut BNPB (2008) kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir terdiri dari kegiatan yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk dapat bertindak dengan cepat dan efektif ketika terjadi banjir. Hal ini membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir (UNESCO, 2008). Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap ditempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi  korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (BNPB, 2008).

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengertian kesiapsiagaan adalah   serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisispasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana (Kementerian Sosial RI, 2011).

Berdasrkan uraian di atas maka kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

Jenis Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat mengakibatkan dampak bagi kehidupan manusia. Beberapa bencana alam:

  1. Gempa Bumi adalah peristiwa pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba.

Gempa bumi dapat menimbulkan terjadinya kerusakkan tanah, tanah longsor dan runtuhan batuan (Watt & Fiona, 2009).

  1. Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh gangguan implusif dari dalam laut. Gangguan impulsif yang dapat mempengaruhi terjadinya tsunami. Faktor utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut, gelombang tsunami yang terjadi besar atau kecil dapat ditentukan oleh karakteristik gempa bumi yang menyebabkan
  2. Tanah Longsor adalah bencana alam yang disebabkan oleh struktur tanah yang mengalami gangguan kestabilan. Faktor terjadinya tanah longsor dapat di akibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan gempa
  3. Banjir adalah keadaan dimana suatu wilayah tergenang air, sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba akibat tersumbatnya sungai dan curah hujan yang tinggi (Bakornas PBP, 2005).
  4. Kekeringan adalah kurangnya ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan, dampakkekeringan muncul sebagai akibat dari kekurangannya air, kekeringan dapat menganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat.
  5. Angin puting beliung adalah bencana alam yang disebabakan oleh perbedaan tekanan cuaca, pusaran angin puting beliung sangat kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis (Prahasta, E, 2003).
  6. Letusan Gunung Berapi adalah aktivitas vulkanik atau erupsi, gunung berapi berkaitan dengan zona kegempaan yang diakibatkan oleh batas lempeng. Batas lempeng dapat mengakibatkan perubahan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga dapat melelehkan material di sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan meluap ke permukaan melalui rekahan permukaan bumi. Gunung berapi memiliki karakteristik, dapat dilihat melalui muntahan yang dihasilkan (Bakornas PBP, 2005). Gunung meletus terjadi karena magma yang berada di perut bumi mengalami tekanan tinggi oleh gas sehingga terdorong keluar. Letusan gunung berapi ini dapat menyemburkan abu sejauh 60 km lebih dan lavanya dapat membanjiri daerah lereng gunung sejauh 30 km. Dampak dari letusan gunung berapi dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa (Watt & Fiona, 2009). Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bencana gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik atau erupsi, dari letusan gunung berapi akan membawa bencana bagi

Pengertian Bencana Alam

Pengertian dari bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, material, atau lingkungan yang luas melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak dan harus mereka hadapi menggunakan sumber daya yang ada pada mereka (Asian Disaster Reduction Centre (2003) dan the United Nations (1992) dalam Kusumasari (2014). Ditambahkan oleh Routela, (2006 dalam Kusumasari, 2014)  bahwa bencana merupakan sebuah kondisi kerusakan dan goncangan yang menyebabkan kehancuran pada struktur sosial serta populasi yang terkena dampak bencana tidak mampu mengatasi peristiwa tersebut dan membutuhkan bantuan pihak luar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari bencana yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan menimbulkan kerugian harta benda dan penderitaan. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah bencana disebabkan oleh alam yang dapat mengganggu penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor non alam dan faktor alam maupun faktor manusia sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berpijak dari pengertian di atas maka dapat pengertian bencana alam adalah gangguan yang  disebabkan oleh alam sehingga mengakibatkan kerugian materi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa (Bakornas PBP, 2005). Bencana alam geologis adalah bencana yang di akibatkan oleh bumi, bencana alam geologis berdampak pada kehidupan manusia (Nurjanah, et al. 2012)

Bentuk–bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Partisipasi secara fisik

Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

  1. Partisipasi secara non fisik.

Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Mubyaro dalam Ndraha (1990:102-104) bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.

  1. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.
  2. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.
  3. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta andil dalam sebuah pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
  4. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori (2013:4) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu :

  1. partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
  2. Partisipasi dalam bentuk tenaga
  3. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
  4. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
  5. Partisipasi dalam bentuk barang.
  6. Partisipasi dalam bentuk uang

Menurut Huraerah (2011:116) meyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi massyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial.

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini indikator partisipasi mengacu pada pendapat Basrowi dalam Dwiningrum (2011 ) yang menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibedakan kedalam dua bagian yaitu partisipasi fisik dan juga partisipasi non fisik. Yang mana partisipasi fisik adalah usaha kelompok masyarakat atau orangtua dalam bentuk pendidikan seperti menyelenggarakan dan mendirikan sekolah. Sedangkan partisipasi non fisik merupakan keterlibatan masyarakat dalam mementukan tujuan pendidikan guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan.

Tahapan Partisipasi Masyarakat

Mulyadi (2019 ) menyebutkan bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:

  1. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

  1. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

  1. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi,

  1. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi dalam kemanfaatan bagi pemerintah desa, dan juga partisipasi dalam keikutsertaan pada pengawasan dan memberikan penilaian pada tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan.

Pengertian Partisipasi

Zamroni (2011) mengatakan bahwa partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masayarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Selain pendapat di atas, Mulyadi (2019:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut   Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Pengertian lain tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2011), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasarkan apa yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Upaya Pemerintah Desa

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu haltersebut dilaksanakan”.Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata Pemerintah dan Pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yaitu :

  1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
  2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
  3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.” Di dalam bahsa Inggris istilah “pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna. Melaksanakan wewenang pemerintahan, Cara atau sistem memerintah, Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, Wilayah atau Negara yang diperintah, Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.”

Upaya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa tercantum dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas aparatur desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masayarakat desa. Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan. Selama ini, pemerintah pusat sudah banyak mengucurkan berbagai jenis program untuk meningkatkan pembangunan di desa.

Aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

  1. Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
  2. Sebagai katalisator ; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
  3. Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Definisi Operasional Komitmen Organisasi

adalah suatu keadaan dimana suatu individu memiliki dorongan atau keinginan untuk tetap berada di dalam suatu organisasi dan percaya pada nilai-nilai organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan tiga aspek yaitu Komitmen Afektif (Affective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) dan Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Definisi Operasional Organizational Citizenship Behavior

  1. adalah perilaku spontan (tanpa perintah) pegawai yang bersedia mengerjakan pekerjaan melebihi dari tugas mereka seperti biasa, mengusahakan kinerja melebihi apa yang diharapkan dan bermanfaat bagi organisasi. Dalam penelitian ini maka Organizational Citizenship Behavior menggunakan aspek obedience, altruism, conscientiousness, civic virtue, courtesy dan sportmanship.

Aspek dalam Komitmen Kerja

Menurut Meyer dan Allen  dalam Luthans (2018) bahwa faktor-faktor penyebab komitmen kerja mengakibatkan timbulnya perbedaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas tiga aspek, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen kontinuans (continuence commitment), dan komitmen normative (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga aspek komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) lebih memilih untuk menggunakan istilah aspek komitmen kerja daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi dalam aspek tersebut. Adapun definisi dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

  • Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, pada siapa karyawan mengidentifikasikan dirinya, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) melakukan hal tersebut (Allen dan Meyer, dalam Luthans (2018).

Menurut Morgan dalam (Ahmad, S, K. Shahzad, S. Rehman, N. A. Khan & I.U. Shad 2010) komitmen afektif merupakan perasaan pribadi karyawan dan identifikasi dirinya pada organisasi dikarenakan kepercayaan yang kuat terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Komitmen afektif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu karakteristik pribadi, karakteristik struktur, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengalaman kerja. Walaupun keempat kategori ini mempengaruhi komitmen afektif secara signifikan, kebanyakan literatur mendukung bukti bahwa pengalaman kerja mempunyai hubungan pengaruh yang lebih kuat (Mowder, et al., 1982 dalam Azliyanti, 2019).

  • Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment)

Komitmen kontinuans berkaitan dengan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain (Allen dan Meyer, dalam Luthans, 2018).

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2011) komitmen kontinuans merupakan persepsi seseorang terhadap kerugian yang akan dialaminya apabila meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans berdasarkan pada persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen ini pada saat awal dikembangkan dianggap sebagai aktifitas yang dianggap konsisten. Ketika individu tak melanjutkan lagi aktifitasnya pada suatu organisasi, maka akan timbul di hatinya suatu perasaan kehilangan. Oleh sebab itu selanjutnya komitmen ini disebut juga dengan exchanged oriented commitment atau komitmen yang berorientasi pada pertukaran atau biasa juga disebut komitmen komulatif (Dewayani, 2017).

  • Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi (Allen dan Meyer, dalam Luthans , 2018). Wiener (dalam Luthans, 2018) mendefinisikan aspek komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi.

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2010) komitmen normatif adalah perilaku yang ditunjukkan karyawan atas pertimbanan moral dan apa yang benar untuk dilakukan. Chang, C. C., M. C. Tsai dan M. S. Tsai (2011), menyatakan bahwa komitmen normatif mengacu kepada perasaan pekerja bahwa mereka berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Sedangkan Dewayani (2017) mengatakan bahwa komitmen normatif ini juga disebut sebagai komitmen moral, merefleksikan persepsi individu terhadap norma, perilaku yang dapat diterima, yang timbul sebagai akibat perlakuan organisasi terhadap karyawan. Misalnya dengan gaji yang mereka terima serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Perasaan wajib ini terus tumbuh sampai mereka merasa impas dan tidak mempunyai kewajiban lagi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) berpendapat bahwa setiap aspek memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan aspek afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan aspek continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki aspek normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Pengertian Komitmen Kerja

Komitmen kerja yang pertama dikemukakan oleh Potter, et al. (2012). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Potter, et al. (2012) ini bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Dalam pernyataan lain, disebutkan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan tiga hal, yaitu : kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilainilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi (Dessler, 2014).

Menurut Jewell dan Siegall (dalam Sutrisno, 2011) komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya dalam organisasi tertentu. Robbins (dalam Sutrisno, 2010) mengatakan bahwa komitmen terhadap organisasi adalah salah satu sikap di tempat kerja, karena komitmen merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka )terhadap organisasi dimana ia bekerja. Selanjutnya menurut Kreitner (2018) komitmen organisasi mencerminkan tingkat bagi perorangan mengidentifikasikan dengan suatu organisasi dan merasa terikat dengan tujuannya.

Aspek dalam Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Menurut Organ 1988 ( dalam Yuniar, Dkk 2011) OCB terdiri dari lima dimensi:

  1. Altruism, yaitu perilaku membantu meringankan pekerjaan yang ditujukan kepada individu dalam suatu organisasi.
  2. Courtesy, yaitu membantu teman kerja mencegah timbulnya masalah sehubungan dengan pekerjaannya dengan cara memberi konsultasi dan informasi serta menghargai kebutuhan mereka.
  3. Sportmanship, yaitu toleransi pada situasi yang kurang ideal di tempat kerja tanpa mengeluh.
  4. Civic virtue, yaitu terlibat dalam kegiatan –kegiatan organisasi dan peduli pada kelangsungan hidup organisasi.
  5. Conscientiousness, yaitu melakukan hal-hal yang menguntungkan organisasi seprti mematuhi peraturan-peraturan di organisasi.

Perilaku organizational citizenship behavior yang dikemukakan oleh dan Farh, dkk (2003) dapat diukur melalui lima faktor, yaitu:

  1. Sikap senang untuk membantu atau menolong orang lain dalam menyelesaikan pekerjaannya.
  2. Kesadaran dalam berorganisasi yaitu suatu perilaku yang sadar dalam melaksanakan pekerjaan yang diisyaratkan, seperti kehadiran, mematuhi peraturan, dan lain-lain.
  3. Sikap sportifitas, yaitu kemauan untuk bersikap toleran dengan keadaan sekitar tanpa mengeluh.
  4. Sikap sopan-santun, yaitu sikap yang cendrung menghindari masalah dengan rekan kerja.
  5. Mendahulukan kepentingan umum (kebaikan), yaitu melakukan sesuatu aktifitas diluar tugasnya, yang mengindikasikan bahwa karyawan turut bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktifitas organisasi dan memiliki kepedulian terhadap organisasi, dan tidak ketinggalan informasi tentang berbagai kejadian dalam organisasi serta perubahan yang terjadi.

Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Konsep organizational citizenship behavior (OCB) pertama kali diperkenalkan oleh Bateman & Organ et al. dan telah dibahas secara detail oleh Organ tahun 1988. Namun jauh sebelum tahun tersebut Barnard mempergunakan konsep OCB dan menyebutnya sebagai kerelaan bekerja sama (willingness to coorporate). Pada tahun 1964, Katz menggunakan konsep serupa dan menyebutnya sebagai inovatif dan perilaku spontan (innovative and spontaneous behaviours) (Triyanto, 2009).Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang melampaui persyaratan formal dari pekerjaan dan bermanfaat untuk organisasi (Spector, 1996).

Organ (dalam Podsakoff, 2010) mendefenisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas memilih, tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi yang efektif.Johns (dalam Triyanto, 2019) mengemukakan bahwa organizational citizenship behavior (OCB) memiliki karakteristik perilaku sukarela/extra-role behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. Organizational citizenship behavior (OCB) juga sering diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal (ekstra role) yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seseorang yang memiliki organizational citizenship behavior (OCB) tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun organizational citizenship behavior (OCB) lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan, seperti membantu rekan disaat jam istirahat dengan sukarela (Ahdiyana, 2010).  Menurut Ehrhart (dalam Triyanto, 2009) organizational citizenship behavior (OCB) didefinisikan sebagai perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan.

Upaya Pemerintah Desa

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu haltersebut dilaksanakan”.Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata Pemerintah dan Pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yaitu :

  1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
  2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
  3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.” Di dalam bahsa Inggris istilah “pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna. Melaksanakan wewenang pemerintahan, Cara atau sistem memerintah, Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, Wilayah atau Negara yang diperintah, Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.”

Upaya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa tercantum dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas aparatur desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masayarakat desa. Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan. Selama ini, pemerintah pusat sudah banyak mengucurkan berbagai jenis program untuk meningkatkan pembangunan di desa.

Aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

  1. Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
  2. Sebagai katalisator ; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
  3. Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan “bahwa pengertian dari upaya pemerintah desa adalah suatu kegiatan atau usaha pemerintah desa dengan seluruh perangkatnya dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam kewenangannya untuk mengatasi suatu masalah”

 

Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2018 ). Jawaban yang didapat dari pertanyaan yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Agar dapat dianalisis secara kuantitatif maka jawaban tersebut diberi skor sebagai berikut:

  1. 5 : Setuju
  2. 4 : Cukup setuju
  3. 3 : Kurang setuju
  4. 2 : Tidak setuju
  5. 1 : Sangat tidak setuju

 

Definisi Operasional Kinerja

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Pengukuran kinerja pegawai dalam penelitian ini merujuk pada pernyataan Robbins (2017), yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja

 

Definisi Operasional Pemberdayaan

Pemberdayaan atau empowerment adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya. Aasek pemberdayaan pegawai sesuai yang disampaikan oleh Khan (2017) yaitu Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, Comunication

Definisi Operasional Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu ketika seorang pemimpin melakukan proses pemecahan masalah serta pembuatan keputusan. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (2017), kepemimpinan dapat dibedakan berdasarkan tipe Gaya Kepemimpinan Instruksi (Telling-Directing), Gaya Kepemimpinan Konsultasi (Selling-Coaching), Gaya Kepemimpinan Partisipasi (Partisipasi-Supporting), Gaya Kepemimpinan Delegasi (Delegating)

Aspek Dalam Pemberdayaan Pegawai

Beberapa kondisi dasar yang harus diciptakan oleh organisasi yang dapat mendukung dilakukannya pemberdayaan pegawai dalam organisasi, yaitu (Luthan, 2016) :

  1. Partisipasi Karyawan diharapkan mempunyai kemauan untuk memeperbaiki hubungan dan proses kerja sehari- hari. Suatu pelatihan dalam pemberdayaan akan sangat berguna bagi karyawan agar mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dan mempunyai pandangan yang lebih luas. Pengurangan proses birokrasi perlu dilakukan oleh organisasi agar karyawan tidak terhambat dalam meningkatkan inisiatifnya.
  2. Inovasi Pemberian semangat dan keleluasaan karyawan terhadap inovasi untuk perbaikan dalam organisasi. Pemberian semngat untuk selalu membawa ide dan pemikiran baru untuk perbaikan dalam organisasi
  3. Perhatian terhadap informasi Ketika karyawan mempunyai perhatian terhadap suatu informasi, mereka mempunyai keinginan untuk mempelajari dan menggunakan di dalam usaha meningkatkan pemberdayaan. Organisasi perlu untuk memberikan kemudahan untuk mengakses informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Perhatian terhadap informasi merupakan dasar keinginan untuk tahu sesuatu.
  4. Pertanggungjawaban Diharapkan pegawai lebih berperan dalam organisasi dan bertanggungjawab terhadap hasil keputusannya

Pada konsep model pemberdayaan oleh Khan (2017) dapat diambil dimensi dan indikator dari pemberdayaan karyawan itu, di antaranya:

  1. Desire – pemberian kesempatan mengidentifikasi masalah – keterlibatan pekerja diperluas
  2. Trust – kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. – mendapat pelatihan untuk kebutuhan kerja – dihargai dalam pebedaan pandangan dan kesuksesan yang diraih
  3. Confident – di mintakannya ide dan saran – jaringan antar departemen terbangun luas
  4. Credibility – merasa sebagai partner dari pemimpin – terdapat target disetiap bagian pekerjaan
  5. Accountability – mendapat tugas dan ukuran yang jelas – dilibatkan dalam menentukan penentuan standar dan ukuran – mendapat bantuan oleh pemimpin dalam menyelesaikan beban kerja – mendapatkan feed back dalam pekerjaan
  6. Comunication – pemimpin menyediakan waktu untuk mendiskusikan masalah – terdapat kebijakan open door communication

Dalam penelitian ini akan mengunakan asek pemberdayaan pegawai sesuai yang disampaikan oleh Khan (2017) yaitu Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, Comunication

Pengertian Pemberdayaan Pegawai

 

Pemberdayaan sebenarnya memiliki banyak definisi, tetapi jika didefinisikan secara umum maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemberian kemampuan kepada karyawan untuk berfikir, bertindak, bersikap, bereaksi dan mengontrol semua pekerjaan mereka tersendiri dan nantinya dapat menimbulkan keterkaitan dan saling kepercayaan antara pihak-pihak yang berada di organisasi tersebut yang tentunya tetap dalam koridor dan pengawasan agar tidak melenceng dari tujuan organisasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Lodjo (2013: 748-749), di mana pemberdayaan merupakan pemberian suatu tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan, dan pemberdayaan itu sendiri merupakan sarana untuk membangun kepercayaan antara sesama karyawan dan pihak manajemen

Pemberdayaan bertujuan menghapus hambatan-hambatan sebanyak mungkin guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya melepaskan mereka dari halanganhalangan yang memperlambat reaksi dan merintangi aksi mereka. Pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang dari atasan kepada pegawai, yang melibatkan adanya sharing informasi dan pengetahuan untuk memandu dan mengembangkan pegawai dalam bertindak sesuai dengan tujuan organisasi yang dinyatakan dalam satuan skor sebagai tolok ukurnya (Hasibuan, 2015).

Conger & Kanungo (2018) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses meningkatkan keyakinan diri (self efficacy) antara anggota-anggota. Pemberdayaan atau empowerment adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya.

Pemberdayaan adalah pemberian tanggungjawab dan wewenang dari manajer kepada karyawan, yang melibatkan adanya sharing informasi dan pengetahuan untuk memandu karyawan dalam bertindak sesuai dengan tujuan organisasi (Baron dan Rue, 2017). Menurut Sudarusman (2014) bahwa pemberdayaan  adalah proses mendorong individu dalam organisasi untuk menggunakan inisiatif, kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ditambahkan oleh Mulyadi dan Setyawan (2019) bahwa pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Selain itu pemberdayaan merupakan suatu usaha yang secara signifikan dapat menguatkan keyakinan wewenang untuk membuat keputusan dalam area kegiatan operasi tanpa harus memperoleh pengesahan orang lain (Luthan, 2016).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah pelibatan pegawai yang benar-benar berarti, sehingga pegawai benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan serta dalam pemecahan masalah.

Aspek Dalam Kepemimpinan Situasional

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (2017), seorang pemimpin harus memahami kematangan bawahannya sehingga dia akan tidak salah dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Tingkat kematangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Gaya Kepemimpinan Instruksi (Telling-Directing)

Kepemimpinan instruktif adalah untuk pengikut yang rendah kematangannya. Orang yang tidak mampu dan tidak mau (R1) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan, dengan demikian gaya pengarahan (S1) memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. Pengawasan yang ketat memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi. Sekali lagi perlu ditingkatkan bahwa gaya ini dirujuk sebagai instruksi karena dicirikan dengan peran pemimpin yang menginstruksikan bawahan tentang apa, bagaimana, dan dimana harus dilakukan suatu tugas.

  1. Gaya Kepemimpinan Konsultasi (Selling-Coaching)

Kepemimpinan konsultasi untuk tingkat kematangan rendah ke sedang. Orang yang tidak mampu tapi berkeingingan (R2) untuk mengikuti tanggung jawab dan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki ketrampilan. Dengan demikian gaya konsultasi (S2) yang memberikan perilaku dukungan untuk memperkuat kemampuan dan antusias, tampaknya merupakan gaya yang sesuai dipergunakan bagi individu pada tingkat kematangan seperti ini. Gaya kepemimpinan ini disebut sebagai konsultasi karena hampir seluruh pengarahan masih dilakukan oleh pemimpin namun melalui komunikasi dua arah dan penjelasan pemimpin melibatkan pengikut mencari saran dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Komunikasi ini membantu mempertahankan tingkat motivasi pengikut, untuk kontrol dan pembuat keputusan tetap ada pada pemimpin.

  1. Gaya Kepemimpinan Partisipasi (Partisipasi-Supporting)

Gaya kepemimpinan partisipasi adalah bagi bawahan dengan tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan (R3) untuk melakukan suatu tugas yang diberikan . Ketidakinginan mereka itu sering disebabkan oleh kurangnya keyakinan. Gaya mendukung, tanpa mengarahkan, partisipatif (S3) mempunyai tingkat keberhasilan tinggi untuk diterapkan bagi individu dengan tingkat kematangan seperti ini. Pemimpin atau pengikut saling menukar ide dalam pembuatan keputusan.

  1. Gaya Kepemimpinan Delegasi (Delegating)

Gaya kepemimpinan delegasi adalah bagi bawahan dengan tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau (R4). Dengan demikian delegasi yang berprofil rendah (S4) yang memberikan sedikit pengarahan dan sedikit dukungan memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dalam individu tingkat kematangan seperti ini.

Secara singkat maka aspek dari kepemimpinan adalah

  1. Telling (gaya intruksi pemimpin) yaitu sebagai berikut:
  2. a) Menjelaskan peran masing-masing
  3. b) Komunikasi dua arah yang efektif
  4. c) Pemimpin membuat keputusan
  5. d) Intruksi tambahan untuk memperjelas
  6. Selling (gaya konsultasi pemimpin)
  7. a) keputusan dan peluang untuk klarifikasi
  8. b) Tingkat kemampuan pengikut
  9. c) Dorongan untuk meningkatkan kinerja bawahan
  10. Participating (gaya partisipasi pemimpin)
  11. a) Pendengar yang aktif
  12. b) Mendukung bawahan dalam mengambil resiko
  13. c) Memberi pujian atas keberhasilan tugas bawahan
  14. d) Membangun rasa percaya diri
  15. Delegating (gaya delegasi pemimpin)
  16. a) Memberi gambaran umum tentang tugas
  17. b) Memantau kegiatan bawahannya
  18. c) Mendorong pencapaian tujuan

 

Kepemimpinan Situasional

Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Heresy,yang merupakan penyempurnaan dari studi gaya kepemimpinan sebelumnya. Menurut Heresy dalam Arifin Dkk (2013), pada teori situasional, walaupun seluruh variabel situasional (yaitu manajer, bawahan, atasan, ikatan kelompok organisasi, tuntutan kerja, dan waktu) yang terlibat, akan tetapi penekanan tetap terletak pada hubungan antara pimpinan dan bawahannya. Para bawahan dalam situasi tertentu amat berperan, bukan karena eksistensinya sebagai penerima dan penolak pemimpin, lebih dari itu para bawahan sebagai kelompok sebenarnya menentukan otoritas pribadi apapun yang dimiliki pemimpin.

Menurut  Hersey dan Blanchard (Thoha, 2013) adalah kepemimpinan yang didasarkan atas hubungan saling mempengaruhi antara lain :

  1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan,
  2. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan,
  3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu.

Hersey dan Blanchard dalam Thoha (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu ketika seorang pemimpin melakukan proses pemecahan masalah serta pembuatan keputusan

Aspek Kinerja

Mangkunegara (2011) menjelaskan pengukuran kinerja menggunakan aspek sebagai berikut :

  1. Kualitas kerja

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

  1. Kuantitas kerja

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

  1. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

  1. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan/instansi.

Beberapa indikator lain yang berkaitan terhadap penelitian ini antara lain menurut Robbins (2017), mengemukakan bahwa aspek untuk mengukur kinerja pegawai secara individu sebagai berikut:

  1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

  1. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

  1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

  1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

  1. Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya

  1. Komitmen kerja

Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:

  1. Kuantitas

Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.

  1. Kualitas

Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

  1. Waktu

Waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

  1. Biaya

Biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas untuk mengukur kinerja pegawai dalam penelitian ini merujuk pada pernyataan Robbins (2017), yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja

Pengertian Kinerja Pegawai

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2015). Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut Munandar (2018), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2011). Kemudian Robbins (2017) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang  perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang  perindustrian dan perdagangan;
  4. Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;
  6. Pengawasan produk dan pengendalian perindustrian;
  7. Pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
  8. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
  9. Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan;
  10. Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik e-commerce;
  11. Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
  12. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  13. Pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat;
  14. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  15. Pelaksanaan operasi pasar;
  16. Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  17. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  18. Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
  19. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
  20. Pelaksanaan monitoring bidang perindustrian dan perdagangan;
  21. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perindustrian dan perdagangan;
  22. Penyusunan dan penerapan norma, standar, dan petunjuk operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
  23. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
  24. Pengelolaan UPT.
  • Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari

  1. Kepala : Johan Eko Sudarto, S.Sos., M.H.
  2. Sekretaris: Drs. Virgilio Soriano
  3. Kepala Sub. Bagian Umum : Sasongko HP, SE
  4. Kepala Sub. Bagian Perencanaan : Hartini, SE
  5. Kepala Sub. Bagian Keuangan : Tri Suryani, SE
  6. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar : Ari Setiawan, S.IP., M.Si.
  7. Kepala Seksi Bina Pedagang : Wasana, SE
  8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : Sukarman, ST
  9. Kepala Seksi Pendapatan : R.Ramelan Supama, SE
  10. Kepala Bidang Perdagangan : Ir. Yuniarti Ekoningsih, M.Si.
  11. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha : Hery Sulistyo, SE., M.Ec.Dev.
  12. Kepala Seksi Distribusi : Sigit Haryanto, SP
  13. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian : Sri Andarwati, SH.
  14. Kepala Bidang Perindustrian : Wibawanti Wulandari, SP
  15. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia : Ninin Kristanti, ST
  16. Kepala Seksi Industri Sandang , Kulit, Logam dan Aneka : Kun Muryono, ST., M.M.
  17. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan : Retna Dewi Wuspada, SP., M.Si.
    • Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Industri

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha dan sarana industri. Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perindustrian;
  2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Perindustrian;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha, dan sarana industri;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perindustrian;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Perindustrian; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

  1. Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia  mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi  Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  2. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  4. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  6. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  7. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri makanan, minuman, dan kimia;
  8. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  9. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  11. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri makanan, minuman, dan kimia;
  12. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri makanan, Minuman dan kimia;
  13. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia;
  14. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia; dan
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia.
    1. Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka mempunyai tugas :
  16. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam, dan Aneka;
  17. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  18. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  19. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  20. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  21. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  22. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
  23. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  24. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  25. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  26. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  27. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  28. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  29. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  30. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka.
    1. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas:
  31. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  32. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  33. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  34. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  35. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  36. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  37. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri hasil hutan dan perkebunan;
  38. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  39. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  40. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  41. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri hasil hutan dan perkebunan;
  42. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
  43. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  44. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  45. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana perdagangan serta perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perdagangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
  4. Pelaksanaan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha;
  2. Merumuskan kebijakan teknis promosi dan pengembangan usaha;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian  kinerja promosi dan pengembangan usaha;
  4. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
  5. Melaksanakan kampanye pencitraan produk;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
  8. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan;
  9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
  10. Melaksanakan monitoring kepemilikan legalitas usaha di bidang perdagangan;
  11. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha;
  12. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang promosi dan pengembangan usaha; dan
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi dan Pengembagan Usaha.
    1. Seksi Distribusi  mempunyai tugas :
  14. Menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi;
  15. Merumuskan kebijakan teknis distribusi;
  16. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja distribusi;
  17. Melaksanakan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  18. Melaksanakan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  19. Melaksanakan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok;
  20. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  21. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  22. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  23. Melaksanakan pendataan produk ekspor, produk impor dan produk potensial ekspor;
  24. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Distribusi;
  25. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang distribusi; dan
  26. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Distribusi.
    1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai fungsi :
  27. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
  28. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  29. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  30. Melaksanakan pendataan dan pemetaan penyebaran alat ukur dan layanan informasi kemetrologian;
  31. Memfasilitasi kerjasama metrologi legal;
  32. Melaksanakan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  33. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya;
  34. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kemetrologian;
  35. Melaksanakan penyuluhan dan pengamanan penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, serta satuan internasional;
  36. Melakukan pembinaan operasional reparatir ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  37. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
  38. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  39. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengelolaan pasar;
  4. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengelolaan pasar;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pengelolaan pasar; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

  1. Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana;
  2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Prasarana dan Sarana;
  4. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan saran pasar serta pedagang kaki lima;
  5. Melaksanakan analisis dan penyajian data pengelolaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
  6. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi prasaran dan sarana;
  7. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang prasarana dan sarana; dan
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana.
    1. Seksi Pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut:
  9. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan;
  10. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  11. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pendapatan;
  12. Melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar;
  13. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pendapatan;
  14. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
  15. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk dan operasional di bidang pendapatan; dan
  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendapatan.
    1. Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :
  17. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  18. Memyusun kebijakan teknis di bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertiban;
  19. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  20. Melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
  21. Melaksanakan pengelolaan data pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
  22. Melaksanakan pemeliharaan  keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
  23. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  24. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertiban; dan
  25. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban.

 

 

Analisis Deskriptif

Setelah dilakukan skoring dan tabulasi data, langkah selanjutnya adalah penganalisaan data yang dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan hasil tanggapan responden berdasarkan instrumen penelitian (isian pada angket) setelah dilakukan tabulasi, proses penskoran yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk prosentase setiap item instrumen. Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden dengan membuat interval, dimana banyaknya kelas interval adalah 5, dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2011) sebagai berikut.

Dimana :

Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyaknya kelas interval = 5

Sehingga panjang interval adalah =

Maka kriteria penilaian adalah sebagai berikut

Tabel 3.2  Interval Penilaian Jawaban Responden

Interval Kinerja
1,00 – 1,79

1,80 – 2,59

2,60 – 3,39

3,40 – 4,19

4,20 – 5,00

Sangat Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sangat Baik

 

Reabilitas

Menurut Arikunto (2015) suatu instrumen dikatakan mempunyai taraf kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, artinya ajeg memberikan data sesuai dengan kenyataan. Alat pengukur yang reliabel, kalau hasil pengukuran dengan alat tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau oleh orang yang berlainan dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Jadi yang dimaksud reliabilitas suatu alat pengukur adalah sejauh mana alat pengukur tersebut memiliki ketetapan, keajegan terhadap hasil pengukuran, walaupun pengukuran itu dilakukan dalam waktu yang berlainan oleh orang yang berbeda.

Selanjutnya untuk mengetahui instrumen yang telah disusun tersebut reliabel atau tidak maka akan dilakukan uji reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas dengan teknik Cronbach’s Alpha. Pertimbangannya adalah karena data diambil dari instrumen dalam bentuk skala dengan beberapa pilihan seperti: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan 5) sangat setuju. Dengan rumus sebagai berikut:

Menurut Sekaran (2016) bahwa pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ditentukan sebagai berikut:

(1) Cronbach’s Alpha < 0,60 berarti reliabilitas buruk,

(2) Cronbach’s Alpha 0,60 – 0,79 berarti reliabilitas diterima, dan

(3) Cronbach’s Alpha > 0,80 berarti reliabilitas baik.

Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Pengertian valid menurut Sugiyono (2018:348) adalah, “Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”. Untuk mengetahui instrumen yang telah disusun tersebut valid atau tidak maka perlu dilakukan uji validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas konstruk (construct validity) yaitu “validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya” (Siregar, 2013).

Untuk menguji validitas kontruk, langkah yang ditempuh adalah meminta pendapat dari ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tetang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli dalam hal ini dosen pembimbing. Setelah pengujian konstruk dari dosen pembimbing selesai, maka diteruskan dengan uji coba (try out) instrumen kepada responden di luar anggota sampel.

Langkah berikutnya setelah data ditabulasikan adalah pengujian validitas konstruk dengan cara mengkorelasikan antara jumlah skor setiap butir instrumen dengan total skor semua butir instrumen. Teknik korelasi yang digunakan untuk melakukan uji validitas konstruk adalah korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut:

Menurut Siregar (2013:77) adalah “suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila koefisien korelasi product moment (rhitung) > 0,30 dan rhitung > rtabel”.

Aspek dalam Komitmen Kerja

Komitmen kerja yang pertama dikemukakan oleh Potter, et al. (2012). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Potter, et al. (2012) ini bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Menurut Meyer dan Allen  dalam Luthans (2018) bahwa faktor-faktor penyebab komitmen kerja mengakibatkan timbulnya perbedaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas tiga aspek, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen kontinuans (continuence commitment), dan komitmen normative (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga aspek komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) lebih memilih untuk menggunakan istilah aspek komitmen kerja daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi dalam aspek tersebut. Adapun definisi dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

  • Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, pada siapa karyawan mengidentifikasikan dirinya, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) melakukan hal tersebut (Allen dan Meyer, dalam Luthans (2018).

Menurut Morgan dalam (Ahmad, S, K. Shahzad, S. Rehman, N. A. Khan & I.U. Shad 2010) komitmen afektif merupakan perasaan pribadi karyawan dan identifikasi dirinya pada organisasi dikarenakan kepercayaan yang kuat terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Komitmen afektif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu karakteristik pribadi, karakteristik struktur, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengalaman kerja. Walaupun keempat kategori ini mempengaruhi komitmen afektif secara signifikan, kebanyakan literatur mendukung bukti bahwa pengalaman kerja mempunyai hubungan pengaruh yang lebih kuat (Mowder, et al., 1982 dalam Azliyanti, 2019).

  • Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment)

Komitmen kontinuans berkaitan dengan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain (Allen dan Meyer, dalam Luthans, 2018).

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2011) komitmen kontinuans merupakan persepsi seseorang terhadap kerugian yang akan dialaminya apabila meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans berdasarkan pada persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen ini pada saat awal dikembangkan dianggap sebagai aktifitas yang dianggap konsisten. Ketika individu tak melanjutkan lagi aktifitasnya pada suatu organisasi, maka akan timbul di hatinya suatu perasaan kehilangan. Oleh sebab itu selanjutnya komitmen ini disebut juga dengan exchanged oriented commitment atau komitmen yang berorientasi pada pertukaran atau biasa juga disebut komitmen komulatif (Dewayani, 2017).

  • Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi (Allen dan Meyer, dalam Luthans , 2018). Wiener (dalam Luthans, 2018) mendefinisikan aspek komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi.

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2010) komitmen normatif adalah perilaku yang ditunjukkan karyawan atas pertimbanan moral dan apa yang benar untuk dilakukan. Chang, C. C., M. C. Tsai dan M. S. Tsai (2011), menyatakan bahwa komitmen normatif mengacu kepada perasaan pekerja bahwa mereka berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Sedangkan Dewayani (2017) mengatakan bahwa komitmen normatif ini juga disebut sebagai komitmen moral, merefleksikan persepsi individu terhadap norma, perilaku yang dapat diterima, yang timbul sebagai akibat perlakuan organisasi terhadap karyawan. Misalnya dengan gaji yang mereka terima serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Perasaan wajib ini terus tumbuh sampai mereka merasa impas dan tidak mempunyai kewajiban lagi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018berpendapat bahwa setiap aspek memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan aspek afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan aspek continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki a) spek normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Dalam penelitian ini maka pengukuran di dasarkan pada aspek Allen dan Meyer (1990) dalam Luthans (2018) yang membagi komitmen kerja menjadi Komitmen Afektif (Af ective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Pengertian Komitmen Kerja

Robbins (2010) mendefinisikan komitmen kerja sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Salancik (1977) dalam Tsai, et al. (2011) menganggap bahwa komitmen organisasi adalah prilaku dari seorang individu dalam ketergantungannnya pada organisasi. Mowday, et al. (1982) dalam Anggi (2008) mendefinisikan komitmen kerja sebagai kekuatan relatif identifikasi individu dengan dan keterlibatan khusunya dalam organisasi, melibatkan kepercayaan dan penerimaan dari sebuah tujuan organisasi dan nilai-nilai, kemauan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi, dan keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Porter dan Smith (Temaluru, 2011) mendefinisikan komitmen kerja ksebagai sifat hubungan antara pekerja dan organisasi yang dapat dilihat dari keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut, kesediaan untuk menjadi sebaik mungkin demi kepentingan organisasi tersebut dan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai–nilai dan tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian komitmen kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi sehingga menimbulkan ketergantungan antara individu dan organisasi tersebut.

Aspek dalam Etos Kerja

Tasmara (2012) mendefinisikan etos kerja kedalam 4 aspek antara lain:

 

 

  1. Menghargai waktu

Etos kerja yang tinggi ditandai dengan sikap menghargai waktu. Dalam hal ini waktu dipandang sebagai suatu hal yang sangat bermakna sekaligus berkaitan dengan produktivitasnya.

  1. Tangguh dan pantang menyerah

Individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi cenderung suka bekerja keras, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan maupun dalam sebuah tekanan.

  1. Keinginan untuk mandiri

Etos kerja ditandai dengan upaya individu untuk berusaha mengatualisasikan seluruh kemampuannya dan berusaha memperoleh hasil dari usahanya sendiri tanpa menunjukkan ketergantungan pada pihak lain.

  1. Penyesuaian diri

Etos kerja ditandai dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja maupun dengan atasan ataupun bawahan, tanpa menimbulkan permasalahan individual maupun masalah bagi lingkungannya.

Husni (2014) membagi aspek etos kerja sebagai berikut:

  1. Mempunyai perilaku seperti kerja keras

Seseorang yang memiliki etos kerja akan menunjukkan perilaku bekerja dengan semaksimal mungkin tanpa merasa mengeluh.

  1. Disiplin, jujur dan tanggung jawab

Sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab ini merupakan gambaran dari seseorang yang memiliki etos kerja tinggi. Dicerminkan dari kebiasaannya ketika mendapatkan tugas dalam pekerjaannya.

  1. Rajin dan tekun

Sikap rajin dan tekun ini dapat dilihat dari kinerjanya ketika menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya tanpa pantang menyerah sebelum selesai.

  1. Menggunakan waktu secara tepat

Dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, seseorang yang memiliki etos kerja akan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia- sia ketika menyelesikan suatu pekerjaan.

Pengertian Etos Kerja

Menurut Yousef (2011), etos kerja memandang bekerja adalah sebuah kebajikan, bekerja dilakukan dengan kerjasama, dan konsultasi merupakan cara untuk mengatasi masalah dan mengurangi melakukan kekeliruan dalam bekerja. Hubungan sosial di tempat kerja dapat terjalin dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok. Sebagai tambahan, bekerja merupakan sumber mendapatkan kebebasan dan juga berarti memberikan ruang tumbuh pribadi, respon pribadi, kepuasan dan kebermanfaatan/keberperanan.

Sinamo (2011) etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Etos kerja yang tinggi seyogyanya harus dimiliki oleh setiap pegewai karena setiap organisasi sangat membutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi setiap pegawai, kalau tidak organisasi akan sulit berkembang, dan memenangkan persaingan dalam merebut pangsa pasarnya. Setiap organisasi yang selalu ingin maju, akan melibatkan anggota untuk kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki etos kerja. Individu atau kelompok masyarakat dapat dinyatakan memiliki etos kerja yang tinggi.

Siagian (Tampubolon, 2017) menambahkan bahwa etos kerja ialah norma- norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek- praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan para anggota suatu organisasi. Karyawan yang memiliki etos kerja dalam pekerjaannya mampu meningkatkan komitmen organisasional mereka, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yushak, et al., (2011), Yousef (2001) dan Sulistyo (2010) bahwa variabel Etos kerja secara langsung dan positif mempengaruhi komitmen organisasional. Selain mampu meningkatkan komitmen organisasional, karyawan yang memiliki etos kerja   di dalam tempat mereka bekerja maka kinerja karyawan tersebut akan meningkat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian etos kerja tersebut peneliti menyimpulkan bahwa etos kerja adalah suatu sikap atau pandangan serta cara seseorang memandang sesuatu hal secara positif dan bermakna sehingga kemudian diwujudkan dengan sebuah perilaku kerja yang maksimal

 

Indikator Motivasi Kerja

Menurut Bangun (2012:316) menyatakan bahwa dalam diri manusia
terdapat hirarki dari lima kebutuhan, yaitu sebagai berikut :
1) Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar pada orang adalah
kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya
secara fisik. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minuman, tempat
tinggal. Dalam susunan organisasi kebutuhan fisiologis tercermin dalam
kebutuhan-kebutuhan akan gairah kerja seperti fasilitas dan gaji pokok
untuk menjamin kelangsungan hidup.
2) Kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan akan keselamatan dan
perlindungan atas kerugian fisik. Kebutuhan akan rasa aman mencerminkan
kebutuhan akan pekerjaan yang aman dan perlindungan kerja.
3) Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, diterima dengan baik dalam
kelompok tertentu. Dalam organisasi kebutuhan-kebutuhan ini
mempengaruhi keinginan untuk memiliki hubungan baik dengan sesame.
4) Kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan-kebutuhan ini berkenaan dengan
keinginan akan kesan diri yang positif dan untuk menerima perhatian,
pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi kebutuhan akan
penghargaan mencerminkan motivasi untuk mendapatkan pengakuan,
peningkatan tanggung jawab dan pujian atas kontribusi bagi organisasi.
5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang mendorong agar
seseorang yang sesuai ambisinya yang mecakup pencapaian potensi dan
pemenuhuan diri

Metode Motivasi Kerja

Motivasi kerja memiliki dua metode dimana yaitu motivasi langsung dan
motivasi tidak langsung, kedua metode ini dijelaskan dalam Hasibuan (2013:149)
sebagai berikut :
1) Motivasi Langsung (Direct motivation), adalah motivasi (materiil dan
nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada individu karyawan untuk
memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian,
penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa.
2) Motivasi Tidak Langsung (Indirect motivation), adalah motivasi yang
diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta
menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah
dan semangat dalam melakukan pekerjaan.