Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Safri Nurmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ”(Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111).

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana 2016).

 Menurut Rohmawati dan Rasmini (dalam Fernando dsn Arisman, 2012) sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Sosialiasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.penelitian yang dilakukan oleh Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Fernando, dan Arisman (2017) menemukan bahwa sosialisasi pajak dpengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mardiasmo (dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang –undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) menemukan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fernando, dan Arisman (2017) meneliti bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan merupakan cara untuk membantu mengurus atau menyiapkan suatu keperluan yang dibutuhkan sedangkan. Pelayanan dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, dalam Tanilasari, dan Gunarso, 2017). Selama ini banyak ditemukan wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Pada kenyataannya masih ada wajib pajak merasa menemui hambatan. Dalam proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan yaitu petugas yang lambat, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai sehingga menimbulkan keluhan, komplain, dan enggannya mereka menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada gilirannya nanti berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Apabila kualitas pelayanan sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat dan pelayanan yang baik juga dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Nugraheni dan Purwanto (2015) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Tanilasai dan Gunarso (2017) kualitas pelayanan menunjukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkang menurut Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Self assessment system menyebabkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem assessmentmenuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, pada kenyataan-nya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Yusnidar, dalam Subarkah dan Dewi, 2017).Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dankeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Wilda, dalam Tanilasari, dan Gunarso, 2017). Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.Penelitian dari Nugraheni dan Purwanto (2015) bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Tanilasai dan Gunarso (2017) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) meneliti bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nugraheni dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (Tax Reform) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem official assestment system dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi selfassestment system. Self assestment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, dalam Nugraheni dan Purwanto,2015).Menurut Tiraada (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015) menyatakan adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compli)Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pegetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Zain (dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.Menurut Nugraheni dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut
Subarkah, Widyana, dan Dewi (2017) menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rohmawati dan Rasmini (dalam Fernando dan Arisman, 2012) Sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Sosialiasi perpajakan merupakan upaya Dirjen Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana Gerakan ini melibatkan para pejabattinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media massa, dansebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan yang diadakan tahun 2006. “Orang Bijak Taat Pajak” , “Pajak, Pembayaran Anda Jaminan Akan Kesejahteraan” adalah slogan-slogan yang menjadi pemenang
lomba ini dan yang merupakan pemenang lomba slogan tahun 2006 adalah “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya”. “Jelek-jelek Bayar Pajak” sebagai slogan yang selalu dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dan masih banyak lagi yang lainnya dalam upaya penghimbauan kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh-contoh diatas merupakan peringatan guna mendorong kalangan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosalisasi perpajakan keseluruh Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan

Sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (dalam Pusparini, 2013)sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agarwajib pajak tidakmelanggar norma perpajakan.Menurut Siti Resmi (dalam Pusparini, 2008)sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum
denganindikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut Waluyo (dalam Pusparini, 2011)sanksi Pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan cara yang dilakukan agar para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma serta kewajiban perpajakan.Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rajif, dalam Subarkah dan Dewi, 2017).Menurut Resmi (dalam Subarkah dan Dewi, 2017), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.
Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah,bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai

16dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu: 1.Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.2.Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan danapabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.3.Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk
lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.4.Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.5.Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

Kesadaran (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah adalah kerelaan memenuhi kewajibananya, termassuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Yulsiati, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Jumlah pendapataan dari sumber pajak tergantung dari kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak, tingkat kesadaran yangtinggi dibutuhkan dalam membantu pendapatan negara. Kesadaran adalah keadaan mengetahui,sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, dalam Subarkah dan Dewi, 2017). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untukpelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut Nurmantu, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana, 2016) kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan
dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak

Pemahaman (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalammemenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajibanuntuk membayar pajak. Melantri, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana,2016) menjelaskan proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitandengan pajak. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, ataucara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.Berikut definisi pemahaman diambil dari berbagai referensi, diantaranya adalah :Menurut Mardiasmo, (dalam Pusparini, 2011)pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Carolina, (dalam Pusparini, 2009)pemahaman wajibpajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.Menurut Waluyo, (dalam Pusparini, 2011)pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Teori Agensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Agency Teory mimiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan pricipal dan agent (Halim, Meiden, dan Tobing, dalam Primasari 2016dalam Nugraheni dan Purwanto 2015).Hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak antara principal (Pemerintah) dengan agent (Wajib Pajak). Dalam hubungan keagenan (Agency Rellationship) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Saleh, 2004 dalam Primasari 2016).Pemerintah sebagai pihak agent memiliki otoritas untuk memaksimumkankesejahteraan suatu Negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagaipricipal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi danpsikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik darisuatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dariPrincipal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan Agent.

Teori Atribusi (Atribution Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori atribusipertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley,1972 (dalam Nugraheni dan Purwanto 2015). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktorsituasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwanmanusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku oranglain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yangbersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, jugadapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal). Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampumenjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajibpajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun
kesan yang terbentuk dari lingkungansekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadappajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melaluitindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik untuk tarif pajak yang akan mereka bayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya. Pengetahuan perpajakan penting untuk diberikan sejak dini. Hal ini berarti bahwa
edukasi perpajakan ditanamkan dalam diri masyarakatyang merupakan wajib pajakdengan harapan bahwa pemahaman perpajakanyang terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan pembangunan negara berjalanefektif dan efisien. Menurut Noormala (2008) dalam penelitian Wahyu Utomo (2011)semua wajib pajaksetuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.Menurut Asih & Salman (2011), “seseorang yang berpendidikan pajak tentu akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan”. Secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang pajak. Pendidikan perpajakan terdiri dari pendidikan formal dan informal. Pendidikan perpajakan formal dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, keikutsertaan anggota arisan ibu-ibu PKK, dan dapat juga dilakukan melalui media massa dan elektronik, seperti koran dan televisi atau radio. Melalui pendidikan perpajakan formal dan informal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakandalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Sehingga, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran perpajakan merupakan kepedulian sukarela wajib pajak untukmemenuhi kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Menurut Priantara(2009: 126), kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu “kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah”. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajakdengan menyikapi perkembangan dalam dunia perpajakan, misalnya penerapan tarif pajak yang berlaku, mekanisme pengenaan pajak, regulasiatau peraturan secara umum, dan benturan praktek di lapangan serta perluasan subjek atau objekpajak.Berdasarkan penelitian Ramadiansyah, Nengah, dan Dwiatmojo (2014), “kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi”. Kesadaran perpajakan berkonsentrasi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Hubungan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut SuandyErly (2008: 122), sikap wajib pajak adalah “suatu pernyataan perimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa”. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa mereka diperlakukan secara adil, maka setiap wajib pajak cenderung berperilaku patuh(Wahyu Utomo, 2011). Sikap wajib pajak berawal dari niat dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai penjelasan diatas, terbukti adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan adalah hasil dari pembelajaran manusiatentang suatu hal, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan(Wahyu Utomo, 2011). Menurut Asih dan Salman (2011), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain, khususnya penyimpangan yang besar. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara karena wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Keadaan yang seperti ini dikenal dengan istilah normative constraint dimana orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang para anggotanya tergolong patuh akan kewajiban perpajakan. Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif kepatuhan wajib pajak harus berawal dari adanya pengetahuan tentang pajak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam hal membayar pajak. Selain itu, pendidikan pajak merupakan salah satu carayang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaaan yang bersifat mengharuskan diri seseorang untuk mengerti terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai sikap kerelaan untuk memenuhikewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Wahyu Utomo, 2011). Secara teoritis, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak (Ramadiansyah, Nengah,& Dwiatmojo, 2014).Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak dengan tepat waktu, maka dapat meningkatkan kepatuhanwajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara sukarela dan tulus ikhlas tanpa adanya rasa paksaan.

Sikap Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sikap wajib pajak merupakansebuah tanggapan atau respon langsung dari wajib pajak terhadap isu-isu, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang mempengaruhi tindakan wajib pajak. Menurut SuandyErly(2008: 122)sikap wajib pajak adalah “pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak,baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa”. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Sehingga, semakin tinggi niat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu, maka hal itu menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum, kepatuhan berarti patuh atau mengikuti segala aturan dalam dunia perpajakan, dapat diartikan ketaatan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang selalu mentaati dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Handayani & Dwi, 2008). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak diharuskan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003: 148). Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau diharuskan agar dilaksanakan. Kegiatan kepatuhan wajib pajak, meliputi mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajibannya dengan benar. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini berati apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak berhak mendapatkan haknya. Adapun kewajiban wajib pajak menurut (Waluyo, 2005: 146)adalah:1.Kewajiban untuk mendaftarkan diri2.Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan3.Kewajiban membayar dan menyetor pajak.
4.Kewajiban melakukan pembukuan/pencatatan.5.Kewajiban dalam hal diperiksa.Sedangkan hak wajib pajak menurut (Waluyo, 2005:147) adalah:1.Hak atas kelebihan pembayaran pajak.2.Hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, serta peninjauan kembali.3.Hak kerahasiaan Wajib Pajak.4.Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).5.Hak untuk mendapatkan insentif perpajakanFaktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut Kusumawati(2006)adalah sebagai berikut:1.Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.2.Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.3.Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.4.Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

Theory Planned Behaviour (TPB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)dalam penelitian (Salman & Bayu, 2013).Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (attitude) terhadap perilaku itu. Kedua adalah normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

 dikenakan berdasarkan “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan (MenKeu) dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Penetapan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penentuan tersebut telah ditetapkan dengan memperhatikan berbagai kondisi ekonomi yang ada di suatu negara berdasarkan surat ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak (Mardiasmo, 2011: 317).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen dengan nilai jual objekpajak (NJOP) sebesar 20 persen dan 40 persen. Namun, ketika pajak bumi dan bangunan dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 adalah maksimal 0,3 persen.

Subjek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Subjek pajak menurut Mardiasmo (2011: 316) adalah sebagai berikut : a.Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.b.Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.c.Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diatasdapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib terhadap objek pajak yang dimaksud.
d.Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) terdiri dari bumi dan bangunan sebagai objek pajak. Bumi dan bangunan dapat dikelompokkan berdasarkan nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman (Waluyo, 2005: 144). Faktor-faktor yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian bumi dan bangunan adalah:1.Letak2.Peruntukan dan pemanfaatannya jelas3.Kondisi lingkungan Sedangkan objek pajak yang meliputi bumi dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan(PBB) adalah sebagai berikut:1.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:a.Bidang ibadah, misalnya : masjid, gereja, vihara, pura.b.Bidang sosial, misalnya : panti asuhan, tanah wakaf.c.Bidang kesehatan, misalnya : rumah sakit pemerintahan.d.Bidang pendidikan, misalnhya: sekolah/madrasah, pondok pesantren.e.Bidang kebudayaan nasional, misalnya: candi, museum.2.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu adalah:
a.Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak lain.b.Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik ataukonsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Apabila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), begitupun perlakuannya sama dengan tanah atau gedung negara.c.Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (MenKeu)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pengganti (Mardiasmo, 2011: 12). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:1.Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan membandingkan objek pajak lain yang memiliki jenis yang sama, letak dan fungsinya juga sejenis serta harga jualnya telah diketahui sebelumnya.2.Adanya Nilai Perolehan Baru adalah suatu pendekatan/metode untuk mentukan harga jual objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan objek yang telah diketahui kondisi fisiknya.3.Sedangkan Nilai Jual Pengganti adalah pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang dinilai dari hasil produksinya.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :1.Objek pajak sektor pedesaan.2.Objek pajak sektor perkebunan.
3.Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri.4.Objek pajak sektorpertambangan minyak dan gas bumi.5.Objek pajak sektor energi panas bumi.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, menurut Waluyo (2005: 146)Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah “surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan
objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pengelompokan Dalam Pengertian Bangunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik pendirian untuk perumahan (tempat tinggal), tempat usaha, dan yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Mardiasmo (2011: 312)adalah : a.Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan.b.Jalan tol, galangan kapal, dermaga.c.Tempat olahraga, kolam renang.d.Pagar mewah, taman mewah.e.Tempatpenampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak.f.Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 310) bumi adalah “permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia”. Sedangkan, pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah atau
perairan(Mardiasmo, 2011: 311). Sehingga yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang ternilai berdasarkan sifat atau jenis dari kebendaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak pribadi dan ataupun badan usaha. Sedangkan, definisi lain mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak dan hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan(Muljono, 2010: 140). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan meliputi bumi dan bangunan yang terdiri dari tanah dan perairan (rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala konstruksi bangunan yang sengaja dibangun secara permanen pada tanah atau perairan dengan melakukan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna kesejahteraan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pemungutan pajak dapat disebut sebagai metodeatau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Hal tersebut penting diketahui oleh wajib pajak agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan proses pembangunan dapat berjalan lancar. Menurut Mardiasmo (2011: 7)sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain : 1.Official Assessment SystemOfficial Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus). Dengan begitu, sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (aparat pajak).b.Wajib pajak bersifat pasif.c.Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (aparat pajak).2.Self Assessment SystemSelf Assessment Systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dengan begitu, sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b.Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.c.Fiskus (aparat pajak) tidak ikut campur dan tugasnya hanya mengawasi.3.With Holding SystemWith Holding Systemadalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri, yakni wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus(aparat pajak) dan wajib pajak

Jenis –Jenis Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya adalah sebagai berikut: 1.Menurut Golongana.Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah pajak penghasilan.b.Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.2.Menurut SifatPajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Pajak Daerah terdiri dari : 1.Pajak Propinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.2.Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, seta pajak bumi dan bangunan.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pandapatan negara yang dipergunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Dalam buku yang berjudul “Perpajakan Teori dan Kasus” karangan (Resmi, 2013: 3), ada 2 (dua) fungsi diantaranya adalah sebagai berikut: 1.Fungsi Anggaran (Budgetair Function)Pajak mempunyai fungsi anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknyauntuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2.Fungsi Mengatur (Regulerend Function)Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum, pajak merupakaniuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa melihat dari jasa berupa timbal balik langsung. Penerimaan pajak sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahandalam suatu negara.Menurut Rochmat Soemitro dalam buku yangberjudul “Perpajakan” karangan Mardiasmo (2011: 1)pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public savingyang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) berdasarkan undang-undang, (3) tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan (4) untuk membiayai rumah tangga negara.

Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang pribadi dengan keadaan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan

pemungutan pajak karena mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakuakan oleh Wajib Pajak karena pajak sangat penting untuk pembiayaan pembangunan Negara. Kesadaran merupakan kunci utama supaya seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berbagai macam upaya yang dilakukan agar dapat memaksimal kesadaran diri Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Wajib Pajak akan membentuk sikap positif dan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi jika kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya maka akan membentuk sikap negatif yang akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang dilakukan olehKalsumummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkanbahwa kesadaran Wajib Pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Analisis faktor-faktor yang diuji

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemahaman tentang perpajakan adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui kontribusi kepada suatu negara yang telah ditentukan oleh aturan-aturan kekerasan yang tidak memiliki layanan timbal balik langsung. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam
kaitannya dengan aturan pajak ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi, menunjukkan bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara.Wajib Pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang bagus akan meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku. Berlaku juga sebaliknya, jika Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang buruk maka akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan.Wajib Pajak harusmemahami tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan diharapkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian yang dilakukan olehKalsumummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkanbahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Pengaruh sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Sistem tersebut merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan mudah. Jika Wajib Pajak melihat bahwa sistem e-filingini memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, itu akan membentuk
sikap positif dari pembayar pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan dengan wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini diterapkan sebaliknya, jika pembayar pajak melihat bahwa sistem e-filingtidak memberinya manfaat, ini akan menciptakan sikap negatif dari pembayar pajak, yang tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan persyaratan laporan SPT.Inovasi Direktorat Jenderal Pajak di hadapan sistem e-filing diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian deklarasi pajak kepada wajib pajak dan mungkin berguna bagi wajib pajak dalam mengajukan pengembalian pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Agustiningsih Wulandari (2016)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-filingberpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsing (2011:6), adalah:
1.Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, meliputi :a.Offical assessment SystemYaitu sistem pemungutanyang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.b.Self Assessment SystemYaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang.c.WithHolding SystemYaitu pajak retribusi yang memungkinkan pihak ketiga (dan bukan pemerintah, bukan pembayar pajak) untuk menentukan jumlah wajib pajak yang terutang kepada pembayar pajak.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang No.16tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indikator Kepatuhan Wajib Pajaksebagai berikut:a.Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yangwilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempatkegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkanNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakansebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajibannya.
b.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajakterutang.Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kasnegara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakanformulir Surat Setoran Pajak.c.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belumdilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggalpengenaan denda.d.Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi danmenyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktupenyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan palinglambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabilaterlambat atau tidak menyampaikan SPT

Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana (2013:199) sebagai berikut:a.SPTMasa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir periode pajak kecuali untuk periode SPT Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dikumpulkan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah mingguan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir dari minggu berikutnya , dan masa pengembalian pajak Pasal 22, PPN, PPnBM, dikumpulkan oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah periode pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa periode pajak dalam satu
Periode SPT, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak terakhir.b.SPT Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, selambat-lambatnya tigabulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Pajak Penghasilan Tahunan wajib pajak badan, maksimal 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.4.Perpanjangan Waktu Penyampaian SPTPemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan harus disertai dengan perhitungan sementara atas pajak terutang dalam satutahun pajak dan setoran pajak sebagai bukti pembayaran kurang bayar pembayaran pajak kurang bayar, dan harus diajukan sebelum batas waktu kedaluwarsa (Diana, 2013: 203). Penyampaian perpanjangan waktu pengajuanSPT asalkan:a.Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu pengajuan SPT.b.Menemani alasan keterlambatan pengajuan SPT Tahunan.c.Wajib pajak menempel pernyataan tentang perhitungan sementara dari pajak terutang dalam satu tahunpajak.d.Lampirkan bukti pembayaran kurang bayar pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan sementara.e.Diusulkan dalam 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas akhir pengajuan SPT.
f.Perpanjangan jangka waktu pengembalian pajak tahunan hanya diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.g.Jika SPT tidak diserahkan dalam batas waktu atau batas waktu untuk perpanjangan pengiriman SPT mengeluarkan surat peringatan.2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak1. Pengertian Kesadaran Wajib PajakMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaanmengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaranseseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenalhukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atausekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkahlaku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaranseseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggotamasyarakat.Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib pajak adalah orang pribadiatau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak.Menurut Abdul Rahman (2010:32) Seorang wajib pajak adalah orang pribadiatau hukum yang, sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak, bertekad untuk memenuhi kewajiban
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potongan pajak tertentu.Seorang wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah individu dengan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, karena mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak Indikator menurut Irianto (2010 : 36), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1.Persepsi Wajib Pajak2.Pengetahuan Perpajakan3.Karakteristik Wajib Pajak4.Penyuluhan PerpajakanMenurut Irianto (2010 : 36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut : 1. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak, karena mereka tidak akan menderita pemungutan pajak.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat berbahaya bagi negara.Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka memahami bahwamenunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak mempengaruhi kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menyebabkan perlambatan dalam pembangunan negara.3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat diberlakukan. Wajib pajak akan dibayarkan, karena pembayaran pajak akan direalisasikan untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara

Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Diana (2013: 197) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain:a.Mengambil SPTFormulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.b.MengisiSetiap Wajib Pajak harusmengisidengan benar, lengkap dan jelas dengan pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupee dan penandatanganan dan penyerahan ke Direktorat Jenderal Pajak, yang dikonfirmasi oleh wajib pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.c. TandaTanganSPT harus diisi dengan lengkap, jelas, benardan harus ditandatangani oleh orang lain selain WP, harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus.d. MenyampaikanMenyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap yang telah ditandatangani, dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut penelitian Wulandari (2016), Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain:1.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)a.Pengertian NPWP
Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Adapun ketentuan dan prosedur perpajakan, nomor identifikasi wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda identifikasi diri atau identifikasi pembayar pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.b.Pendaftaran NPWPUU No.16 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak terdaftar di Layanan Pajak Utama, yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat tinggal pembayar pajak, dan nomor tersebut diberikan nomor identifikasi wajib pajak.c.Penghapusan NPWPMenurut Isroah (2012: 14) penghapusan NPWP adalah menghilangkan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak pada saat pemeriksaan harus mengeluarkan keputusan tentang permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu enam bulan untuk WajibPajak orang pribadi atau dua belasbulan untuk Wajib Pajak Badan dari tanggal penerimaan dari aplikasi lengkap.Penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak Dilakukan dengan syarat:
a)Mempromosikan penerapan penghapusan wajib pajak oleh pembayar pajak dan / atau ahli warisnya jika wajib pajak belum memenuhi persyaratan subjektif danobyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak.b)Wajib Pajak Tubuh yang dilikuidasi adalah karena penghentian atau kombinasi bisnis.c)Wajib Pajak pendirian tetap akan menghentikan kegiatan usahanya di Indonesiad)Dirasakan perlu oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengeluarkan nomoridentifikasi wajib pajak (NPWP) dari wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektifdan obyektif sesuai dengan undang-undang danperaturan pajak

Definisi Pemahaman Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan makna dari materi yang dipelajarinya, yang diungkapkan dengan
menggambarkan subjek membaca atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) Pemahamanadalah kemampuan seseorang untuk memahami atau memahami sesuatu ketika sesuatu diketahui dan diingat.Dengan demikian, pemahamanyaitumemahami sesuatu dan dapat melihatnya dalam banyak cara.Bedasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2),bahwa : Pajak adalah iuran bagi Negara (yang mungkin diberlakukan) yang harus dibayarkan kepada mereka sesuai dengan peraturan, tanpa pengembalian segera, yangdapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai totalbiaya yang terkait dengan negara untuk mengelola pemerintahan.

Dasar Hukum E-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar hukum untuk e-filingadalah:1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26 / PJ / 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemrosesan SPT Tahunan.2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 dalam kaitannya dengan prosedur untuk mengisi formulir deklarasi pajak tahunan bagi seorang wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir elektronik1770 S atau 1770 SS melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).3. Penerapan Sistem E-FillingPemahaman tentang penerapanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan berlaku; instalasi; pemanfaatan. E-fillingadalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk mengirim pengembalian pajak online secara real time ke pemeriksaan pajak.Dengan demikian, penerapan sistem pengisianadalah proses atau cara menggunakan sistem yang digunakan untuk mengirimkan pajak onlinesecara real time, yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengenalansistem pengisian elektronik memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs web DJP :
1.Pengiriman SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena jaringan internet.2.Biaya pelaporan SPT lebih murah karena mengakses situs web DJP gratis.3.Perhitungan dilakukan dengancepat karena menggunakan komputer.4.Lebih mudah karena SPT pingisian dalam bentuk wizard.5.Data yang diserahkan oleh Wajib Pajak lengkap, karena ada pemeriksaan pengisian SPT.6.Lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan penggunaan kertas.7.Dokumen Tambahan (Fotokopi Formulir 1721 A1 / A2 atau BuktiPajak Penghasilan, SSP.Pajak Penghasilan Pasal Ketiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk Wajib Pajak dan / atau NPWP sendiri, Salinan Zakat Bukti Pembayaran) tidak perlu mengirim ulang kecuali diminta KPPmelalui perwakilan Rekening.

Pengertian e-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Fidel (2010: 56), e-filingadalah cara untuk mengirim SPT melalui sistem onlinedan secara real time.E-Filingadalah sarana pengiriman SPT Tahunan atau Pembaruan Tahunan Pembaruan Tahunan yang dibuat onlinesecara real time melalui Application Service Provider(ASP). (Www.pajak.go, id).Berdasarkan pemahaman di atas, e-filingadalah pengiriman SPT secara elektronik untuk Personaldan Agencymelalui situs web Direktorat Jenderal Pajak secara online.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak ada tiga jenis cara, yaitu:1.Official Assesment SystemAdalah sistem pengumpulan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak.a.Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang adalah pada otoritas pajak.b.Wajib Pajak bersifat pasif.c.Kewajiban pajak muncul setelah surat penilaian pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.2.Self Assement SystemAdalahsistem pengumpulan pajak, yang memberi wewenang kepada pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak.
a.Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.b.Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak mereka sendiri yang harus dibayar.c.Otoritas tidak campur tangan hanya mengawasi.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Abdul Rahman (2010, 21-22) ada beberapa fungsi pajak, yaitu:a.Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajakberfungi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara danuntuk melaksanakan pembangunan.b.Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.c.Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
d.Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang dikumpulkan oleh negara dari publik akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, serta untuk membiayai pembangunan sehingga membuka peluang kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan publik.

Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Bedasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2),bahwa : Pajak adalah pungutan atas negara (yang dapat diberlakukan) yang harus dibayar oleh mereka yang harus membayarnya sesuai dengan aturan tanpa pertimbangan langsung, yang dapat ditunjuk secara langsung dan yang tujuannya adalah pengeluaran umum sehubungan dengan administrasi negara untuk membiayai.Sedangkan definisi menurut Soemitro dalam resmi (2014: 1) bahwa: Pajak adalah kontribusi orang untuk perbendaharaan negara di bawah hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa layanan timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan secara langsung membayar biaya umum.Djajadiningrat dalam Resmi (2014: 1), pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan posisi
tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat diberlakukan, tetapi bukan layanan timbal balik dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan umum.Berdasarkan beberapa definisi definisi pajak di atas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah kewajiban publik terhadap kas negara yang diatur oleh hukum karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan posisi tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman dipaksa tetapi tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara.

Pengertian UMKM (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Untuk Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi poduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi poduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atu badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran itu berfungsi untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak, dan mentaati ketentuan perpajakan. Manik Asri (2009) menguraikan beberapa indikator wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila :1.Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.2.Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.3.Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan keentuan yang berlaku.4.Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.Apabila wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak bukan sebuah paksaandan telah ditetapkan dalam UU perpajakan, maka akan muncul rasa kesadaran para wajib pajak yang tinggi dan memberikan arah positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009). Indikator sanksi perpajakan dapat diukur dengan :1.Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.2.Sanksi administrasi yangdikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.3.Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.4.Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.5.Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak bisadinegosiasikan.Jika para pelaku UMKM memahami sanksi-sanksi perpajakan, hal tersebut akan memberikan arah positif dan pelaku UMKM akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak

Pengetahuan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Handayani (2012) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahuiperaturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak ialahinformasi yangbisa dimanfaatkanwajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibanding perpajakannya (Carolina, 2009:7).Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Disini peran pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak bisamengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengetahui tentang fungsi pajak,dan mengetahui tentang sistem perpajakan (Siti Kurnia, 2010).Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM,maka akan semakin patuh dan berpengaruh positif dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mardiasmo (2009) dalam Hendry (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ialahsuatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tecermin dalam situasi dimana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria-kriteria wajib pajak yang patuh, antara lain sebagai berikut :1.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yan telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.3.Laporan Keuangan diaudit oleh Auntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Pengertian Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian Wajib Pajak ialahorang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy,2008).Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2007, pengertian wajib pajak ialahorang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peratran perundang-undangan perpajakan.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2014), sistem pemungutan pajak ada tiga macam, antara lain:

 1. Sistem Official AssessmentSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.2. Sistem Self AssessmentSistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, komitmenkepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.3. Sistem WithholdingSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak

Asas-Asas Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2014) mengatakanbahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :
1. EqualityPemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.2. CertaintyPenetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelasdan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu penbayaran.3. ConvenienceKapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.4. EconomySecara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Pembagian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Golongan, Sifat, dan PemungutannyaMenurut Waluyo(2014), pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, antara lain:1. Menurut golongan atau pembebanan, terdiri dari :a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkanpihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

 b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya bisadilimpahkan kepada pihak lain.2. Menurut sifat, terdiri dari :a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.b.Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.3. Menurut pemungut dan pengelolanya, terdiri dari :a. Pajak pusat, ialahpajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkanuntuk membiayai rumah tangga negara.b. Pajak daerah, ialahpajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkanuntuk membiayai rumah tangga daerah.

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2014), ada dua fungsi pajak, yaitusebagai berikut:1.Fungsi Penerimaan (Budgeter)Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakanbagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.2.Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Brotodiharjo dalam Waluyo (2014) pajak ialahiuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tanpa memperolehprestasi kembali, yang langsung bisaditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk mendanaipengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.Menurut Feldmann dalam Waluyo (2014) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetappkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata dimanfaatkanuntuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Teori Perilaku Manusia (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kozier (1995), perilaku manusia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Perilaku manusia dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Perilaku manusia adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu

Theory of Planned Behavior (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori perilaku yang timbul oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini seringkali digunakan dalam berbagai penelitian tentang perilaku. Biasanya teori ini digunakan sebagai variael intervening untuk menjelaskan intention (niat) seseorang yang kemudian menjelaskan perilaku orang tersebut. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan olehtiga faktor (Mustikasari, 2007, antara lain:a.Behavioral BeliefsBehavioral Beliefsmerupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.b.Normative BeliefsNormative Beliefsyaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
c.Control BeliefsControl Beliefsmerupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995:1013 dalam Rahayu (2010: 138), kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku. Dalam perpajakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak (WP) yang patuh adalah Wajib Pajak (WP) yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dikemukakan oleh Zain:2004 sebagaimana dikutip (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:1.Wajib Pajak (WP) paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan 4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Safri Nurmantu dalam (Rahayu,2010:138), menyatakan bahwa: Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Sedangkan menurut Nasucha dalam (Rahayu,2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (WP) dapat diidentifikasi dari:1.Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri,2.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 3.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan 4.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Menurut (Rahayu, 2010:139) dalam Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi menyatakan bahwa: Kepatuhan Wajib Pajak (WP), yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak (WP) atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung,

dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah, (Nasucha). Menurut Rahayu, (2010:138), menyatakan bahwa: ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 1.Kepatuhan formal adalah suatu kkeadaan di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2.Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Sebagai contoh kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahuna sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak (WP) telah memenuhi ketentuaan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ,ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat meliputi kepatuhan formal. Wajin Pajak (WP) yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak (WP) yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan
menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak (WP) patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah:1.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. 2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; 4.Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak (WP) pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,5.Wajib Pajak (WP) yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, seorang Wajib Pajak (WP) dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seoarang Wajib Pajak (WP)meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT. Masalah kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak (WP) tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian perpajakan. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak: 1.Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum patuh. Adapun kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program ini, antara lain: a.Melanjutkan kampanye sadar dan peduli pajak kepada berbagai pihak, seperti partai politik, perguruan tinggi, asosiasi usaha, LSM, Wajib Pajak (WP), Pemda, tokoh agama, dan masyarakat profesi.b.Meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media masa dan media lainnya (misalnya, cafe pajak, panggung terbuka, dan wawancara perpajakan lainnya).c.Pemasangan billboard perpajakan di tempat-tempat strategis.
d.Melakukan sosialisasi program reformasi perpajakn sebagai bagian good governance framework.e.Mengusulkan materi pendidikan perpajakan pada pendidikan kedinasan instansi-instansi pemerintah.f.Mengusulkan materi pendidikan pengetahuan dasar perpajakan dengan menyisipkannya dalam materi kurikulum pendidikan menengah, dan pengetahuan dasar perpajakan melalui penayangan kartun anak-anak.g.Mengusulkan aturan tentang keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu. h.Memanfaatkan media internet untuk sosialisasi perpajakan. 2.Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Kegiatan untuk program pengembangan pelayanan perpajakan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.Mengembangkan call canter (dengan nomor telepon khusus dan didukung dengan knowledge base yang baku) pada setiap Kanwil untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat, yang dilayani oleh petugas khusus yang mampu. b.Menyediakan staf khusus di TPT yang mampu melayani pertanyaan dan konsultasi masalah perpajakan (help desk) sesuai KEP- 27/PJ/2003. c.Menyediakan media informasi perpajakan berbasis komputer (misalnya touch screen) pada setiap TPT.
d.Menyempurnakan dan selalu memutakhirkan informasi yang tersedia pada website D J P.3.Meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah dengan menerangi ketidakpatuhan (combatting noncompliance) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment. Dalam sistem self asessment Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Pelayanan Fiskus (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Jatmiko, 2006 dalam Arum (2012: 19), Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh Wajib Pajak (WP) seputar masalah perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana pelayan fiskus atau petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu pelayan fiskus harus memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat menciptakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak (WP). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak (WP) adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak (WP) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak(WP)dalam menjalankan kewajibannya. Jadi, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh Wajib Pajak (WP), sehingga Wajib Pajak (WP) bersemangat dalam membayar pajak

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penghasilan Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolah Wajib Pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Resmi (2014:80). 1.Penghasilan yang Termasuk Objek PajakBerdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:a.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;c.Laba usaha;d.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;e.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan lain sebagainya.2.Penghasilan yang tidak Termasuk Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:a.Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; b.Warisan;c.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi (OP) sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;d.Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; e.Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;f.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak (WP) tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain.2.1.7. Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Wajib Pajak Badan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, Waskito, (2011: 7). Sedangkan menurut TMbooks (2013:1) Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan.1.Wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah Wajib Pajak (WP)yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.2.Wajib Pajak (WP) Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, Suharsono, (2015:8).Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada Wajib Pajak(WP) Orang Pribadi (OP) dalam negeri. Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (WP), kemudian Wajib Pajak (WP) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP)yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp.15.840.000,00 per tahun. Namun kini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000,00 per tahun sejak 1 Januari 2013

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasialan (PPh) Resmi (2014:74). 1. Termasuk Subjek Pajak Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: a.Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) yaitu orang pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi(OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia b.Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.c.Subjek Pajak BadanBadan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,
atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.d.Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1)Tempat kedudukan manajemen; 2)Cabang perusahaan;3)Kantor perwakilan; 4)Gedung kantor; 5)Pabrik; 6)Bengkel;7)Gudang; 8)Ruang untuk promosi dan penjualan; 9)Pertambangan dan penggalian sumber alam;10)Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;11)Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan; 12)Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
2.Tidak Termasuk Subjek Pajak Yang tidak termasuk subjek pajak berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.Kantor perwakilan negara asing; b.Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yan g bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;c.Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;d.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.e.Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut
memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; f.Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuaan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang perjanjian internasional

Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Resmi (2014:8-11) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, dan berikut penjelasannya. 1.Stelsel Pajaka.Stelsel Nyata (Rill)Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak
diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga: 1)Wajib Pajak (WP) akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan2)Semua Wajib Pajak (WP) akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. b.Stelsel Anggapan (Fiktif)Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak (WP)
memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak tidak menjadi akurat. c.Stelsel CampuranStelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak (WP) harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika bessarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.2.Asas Pemungutan Pajaka.Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam

 maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak (WP) yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. b.Asas SumberAsas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. c.Asas Kebangsaaan atau Asas NasionalitasAsas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas kebangsaan). Di sini, asas muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.
 Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan atau domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.3.Sistem Pemungutan Pajaka.Official Assesment System (OAS)Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
b.Self Assesment System (SAS)Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) dianggap bisa menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk; 1)Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2)Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 3)Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 4)Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan5)Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak (WP) sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak (WP)).c.With Holding System (WHS)Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua
pengeluaraan termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam Resmi (2014:3) menunjukan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi pengatur (regularend ). 1.Fungsi sumber keuangan negara (Budgetair) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Partambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.2.Fungsi Mengatur (Regularend )Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah: a.Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang
mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).b.Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.c.Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.d.Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).e.Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. f.Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Negara Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial untuk meningkatkan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun, maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah 9
pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dipungut pemerintah daerah di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Menurut Sambodo (2015:4), terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak, diantaranya:1.Andriani, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”2.Soemitro” Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 3.Herschel” Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 4.Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:1.Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. 2.Tanpa kontraprestasi secara langsung.3.Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4.Berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. 5.Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran masyarakat.6.Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (butgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Menurut Resmi (2014:2) Pungutan tersebut anatara lain:

 1.Bea meterai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan mengunakan benda meterai ataupun benda lain. 2.Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/ nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.3.Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.4.Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain.5.Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. 6.Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar teori yang digunakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun
pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Dasar teori yang digunakan dalam sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak melakukan pengamatan terhadap Dirjen Pajak apakah Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki relevansi
dengan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Warouw., dkk (2015), Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Warouw., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Ananda., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Dasar teori yang digunakan dalam sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak melakukan pengamatan terhadap Dirjen Pajak apakah Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki relevansi
dengan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Warouw., dkk (2015), Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Warouw., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Ananda., dkk (2015) menunjukan bahwa sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Nurmantu Dalam Setiana., dkk (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015). Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu :a)Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b)Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Muliari dan Setiawan) di bawah ini: 1)Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 2)Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 3)Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. 4)Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu 5)Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.
Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Menurut Munari (2005) dalam Safri (2013) Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber peneriman negara terbesar, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

Sosialisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi menurut Ananda., dkk (2015) merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya Dirjen Pajak memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan sehingga wajib pajak yang masih belum mengerti atau paham mengenai perpajakan akan menjadi paham dan wajib pajak yang telah paham mengenai perpajakan akan menjadi lebih paham dan membantu sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan mereka.Dirjen Pajak memberikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan :1.Penyuluhan Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan media masa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. 2.Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya. 3.Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajakPetugas pajak memberikan informasi langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.4.Pemasangan BillboardPemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami. 5.Website Dirjen PajakMedia sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, dan mudah, serta informasi yang lengkap dan up to date

Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak terdiri dari 2 jenis yaitu :
1)Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang dimaksud wajib pajak orang pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI, dan lain sebagainya sesuai peraturan prundang-perundangan perpajakan yang berlaku. 2)Wajib Pajak Badan (WP Badan) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP). Kewajiban Sebagai Wajib Pajak didalam melaksanakan perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 : a.Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. b.Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c.Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannyake kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. d.Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. e.Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. f.Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. g.Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. h.- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
– Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau -Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Teori Pelayanan Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004) bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan barang dan jasa. Dari uraian di atas pelayanan publik dapat di artikan sebagai aktivitas pemberian jasa baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal dengan begitu tercipta suatu kepuasan barang dan jasa. Dalam Sinambela (2010:6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : a)TransparanPelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

 b)AkuntabilitasPelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c)KondisionalPelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. d)PartisipatifPelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. e)Kesamaan Hak Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. f)Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 3.Pengertian Pajak Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2016), pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar penegeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016), pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung unruk memelihara kesejahteraan secara umum

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori Pembelajaran sosial
berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Menurut Robbins (2008) dalam Julianti (2014) terdapat empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu : 1.Proses perhatian Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur – fitur pentingnya. 2.Proses penyimpanan Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada. 3.Proses reproduksi motoric Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motoric menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut. 4.Proses penguatan Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau penghargaan. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak yang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila dengan cara pembelajaran melalui pengamatan kepada Dirjen Pajak dengan sosialisasi yang dilakukan yaitu
memberikan inforrmasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakaan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak

e-Billing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran tau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini dkk, 2017). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran segala jenis pajak dengan sistem
pembayaran pajak secara elektronik kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller (unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem Billingdan menerbitkan Kode Billing) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

e-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

E-filling adalah salah satu penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP). E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online real time, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektrik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektrik. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak, untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT

e-SPT (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian e-SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan. Untuk Wajib Pajak harus mengisi SP dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Mardiasmo (2011:29) Jenis jenis dari SPT menurut saat pelaporannya, dibedakan menjadi dua, yaitu: a)Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. b)Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahunan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

e-Registration (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam buku Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (Pandiangan, 2007:34), e-Registration atausistem pendaftaran Wajib pajak secara on-line ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara on-linesistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak
Menurut Pandiangan (2007:35) Wajib Pajak yang terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem e-Registration, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakes sistem e-Registration atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku

Sistem Elektronik Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan e-System. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa aplikasi sistem elektronik perpajakan yang dapat dimanfaatkan yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filing, dan e-Billing (Pandiangan, 2007:34).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Membayar Pajak Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan (Lingga, 2013). Menurut pengamatan Norman D.Nowak sebagaimana dikutip oleh Zain (2007:31), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1.Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahamisemua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut: 1.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; a.Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu; b.Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c.Seluruh surat pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan d.Seluruh Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksdu pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3.Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir. Menurut Nurmantu (2005:148) terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. a.Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. b.Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Novita dkk, 2014).

Technology Acceptance Model (TAM) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dikembangkan oleh Davis 1985 yaitu suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 1985). Dalam penelitian ini, pengguna yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi yang dimaksud adalah sistem elektronik perpajakan. Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna menggunakan sistem informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:
1.Persepsi Kegunaan (Usefulness Perceived) Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “the degree to which a person believes that using a particular system would enchance his or her job performance.” Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem elektronik perpajakan tersebut akan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi dalam persepsi kegunaan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem tersebut atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tapi jika sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak akan digunakan lagi. 2.Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from dificulty or great effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort”. Jika diaplikasikan untuk sistem elektronik perpajakan, maka maksudnya pengguna meyakini kalau sistem elektronik perpajakan tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasil penelitian Davis (1985) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan
sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh penggunanya.

Teori Atribusi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori hubungan (attribution theory) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan eksternal dianggap sebagai akibat sebab-sebab luar, seperti: individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins dan Judge, 2008:177). Menurut Robbins dan Judge (2008:177), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internalatau eksternal tersebut bergantung pada tiga faktor: 1.Kekhususan Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.2.Konsensus Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka
perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaiknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 3.Konsistensi Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internalseperti pemahaman perpajakan maupun eksternalseperti pemeriksaan pajak.

Subjek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Abdul Rahman (2010) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012) yang menjadi subjek pajak antara lain: 1) Orang Pribadi 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 3) Badan 4) Bentuk Usaha tetap

Objek Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat sistem-sistem yang ditetapkan di Indonesia sebagai berikut : 1.Offical Assessment System Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan diterapkan oleh aparetur pajak. Selanjutnya,wajib paka membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Jadi, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini berlaku sebelum reformasi pajak tahun 1983. 2.Self Assessment System.Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajakterutang yang kemmudian diserahkan kepada aperatur pajak. Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara aperatur pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 3.With Holding SystemMerupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (Selain wajib pajak dan Aperatur pajak). Contohnya
pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sitem ini karyawan tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak.

Fungsi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Siti Masruroh (2013). Pajak juga memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Perpajakan Definisi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung. Pengertian Pajak menurut para ahli dan UU : Menurut P.J.A Adriani (2012), Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Sedangkan menurut Rachmat Soemitro (2012), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengenaan Sanksi Administrasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi administrasiadalah Pengenaan denda, bunga ataukenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajakdalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib pajakagar lebih teliti dan berhati-hati.(Suhartono, 2010 dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa adanya sanksi administrasi : a.Keterlambatan Pembayaran Pajak Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.b.Bunga 2% per bulan Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidakdisengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan.c.Pengenaan Sanksi Administrasi Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan
pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. d.Pengenaan Sanksi Denda Pengenaan sanksi administrasi yang berupadenda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.e.Pajak sebagai iuran rakyat Pajak dianggap sebagai iuran yang berasal dari rakyat dan akan digunakan untuk rakyat itu sendiri, dalam hal pembangunan serta kesejahteraan rakyat. f.Perhitungan Sanksi Denda Sanksi denda dapat dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.g.Tujuan Sanksi Administrasi Adapun tujuan dari sanksi adminitrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Pengertian sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006 dalam Ummah, 2015). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi Menurut (Mardiasmo, 2011 dalam Ilhamsyah dkk, 2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaatidan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi
sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. (Mardiasmo, 2011 dalam Susilawati dan Budiartha, 2013),juga menjelaskan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kualiatas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan dapat meningkatkan melalui peningkatan kualiats dan kuantitas pelayanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajibpajak.Menurut (Kotler 2005dalam Ilhamsyah dkk, 2016) ada lima dimensi yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu :1.Tangible, meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi.2.Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.3.Responsiveness, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.4.Reliability, kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, handal, dan memuaskan.5.Assurance, mencangkup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya,resiko, dan keragu-raguan).

Bentuk-bentuk sosialisasi perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut (Winerunga, dalam Irwansyah, 2010) mengemukakan beberapa bentuk starategi sosialisasi perpajakan sebagai berikut:a.Publikasi (publication)Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.b.Kegiatan (event)Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraanaktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.c.Pemberitahuan (news)Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.d.Keterlibatan komunitas (community involvement)Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.e.Pencantuman identitas (identity)Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.f.Pendekatan pribadi (lobbying) Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informaluntuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013):a.Sosialisasi langsungSosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.b.Sosialisasi tidak langsungSosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah,
tabloid, buku, brosurperpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak

Pengertian sosialisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sosialisasi adalahsuatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu informasi untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan(Rohmawati dan Rasmini, 2012)

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009 dalam Susilawati dan budiartha 2013).Menurut (Nasution, 2003dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Menurut (Boediono, 2011dalam Amalia dkk, 2016). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangakan perpajakn adalah perihal pajak.
Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Suhartono 2010 dalam Amalia dkk, 2016):a.Kegunaan pajak Gunapajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara, namun terkadang kegunaan pajak adalah untuk membayar hutang negara. Maka dari itu, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang.b.Ketepatan Pembayaran PajakKesadaran Wajib Pajak dapat dilihat sebagai ketepatan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dankewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.c.Pengisian Formulir Pajak Formulir pajak harus diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa adanya jujur serta teliti, ha tersebut harus diperhatikan agar saat perhitungan pajak tidak terjadi kesalahan. d.Sanksi Pembayaran Pajak Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Di Indonesia sanksi pajak adalah berupa denda. Sanksi dendaini ditemukan di dalam Undang-undang Perpajakan, terkait besarnya denda saat ini ditentukan sebesar 2% perbulannya. e.Fungsi Pajak Fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.
f.Prosedur Pembayaran Pajak Dalam proses dan prosedur pembayaran pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut dimungkinkan agar wajib pajak tidak melakukan penyimpangan prosedur pembayaran pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessmentdi mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:1.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.2.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.3.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.4.Dalam 2tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajakyang terutang paling banyak 5%.

 5.Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajaka (Hariyanto, 2012).

Pengertian kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

 menurut para ahli :1.Menurut Nurmantu yang dikutip oleh (Alviansyah 2011, dalam Ilhamsyah dkk, 2016), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajak yang dia dapat.2.Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.3.Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (2006) seperti dikutip oleh Suhartono (2010) dalam Amalia dkk (2016), yang menyatakan adanya kepatuhan wajib pajak adalah :a.Kedisiplinan membayar pajakTingkat kedisiplinan wajib pajak sangat erat halnya dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak maka semakin mengingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak.b.Tingkat Pengetahuan terhadap Pajak Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.
c.Sosialisasi tentang Pajak Sosialisasi tentang pajak akan membuat wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung serta memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.d.Sosialisasi tentang Sanksi Administrasi Pajak Sosialisasi ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak menganggap enteng tentang sanksi administrasi pajak dan akan membuat wajib pajak sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak.e.Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU PerpajakanWajib pajak yang paham dan memiliki kesadaran terhadap pajak harus mengetahui secara jelas apa saja peraturan yang mengatur pajak terutama UU Perpajakan. f.Patuh terhadap Pajak Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.4.Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuha Wajib Pajakmemiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:a.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.b.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelasc.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.d.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.5.Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.
6.Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya