Keberatan dan Banding Wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : 1.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 2.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 3.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 4.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) 5.Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.2.Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut

Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem self assessment, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan :
1.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal : a.Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar b.Jika SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. c.Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 2.SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap. 3.SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila : 1.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar2.Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung 3.Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Dalam perhitunganya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi aministrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

Pajak Kabupaten/Kota (skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.2.Pajak restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 3.Pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi
atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 4.Pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 5.Pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 6.Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dll. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
7.Pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).8.Pajak air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). 9.Pajak sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10.Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 11.Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pajak Provinsi (skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor terdiri dari :
a.Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), dan Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). b.Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, socialkeagamaan,lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).c.Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 2.Bea balik nama kendaraan bermotor. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
a.Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan b.Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).Sedangkan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a.Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); danb.Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) 3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 4.Pajak air permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 5.Pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Pajak Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga Suandy (2011) yaitu : 1.Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya : a.Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.   b.Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. 2.Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya : a.Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialya. b.Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. 3.Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :a.Pajak Pusat/Negara Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini sebagai berikut :

1)Pajak Penghasilan 2)Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 3)Bea Materai4)Bea Masuk5)Cukai b.Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu : 1)Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut: a)Pajak Kendaraan Bermotor b)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d)Pajak Air Permukaan e)Pajak Rokok 2)Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut: a)Pajak Hotel b)Pajak Restoran c)Pajak Hiburan d)Pajak Reklame e)Pajak Penerangan Jalan

f)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g)Pajak Parkir h)Pajak Air Tanah i)Pajak Sarang Burung Waletj)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan k)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Suandy (2011) Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem official assessmentdan sistem self assessment. 1.Sistem official assessmentPemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau suatu sistem pemungutan pjak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 2.Sistem self assessmentPada sistem self assessment ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

Ciri-Ciri Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Suandy (2011) ciri-ciri pajak sebagai berikut : 1.Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 2.Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 3.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya konraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 4.Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.5.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.6.Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah. 7.Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

 Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya: Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”.Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai :“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Indikator kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Ketetapan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)Dikatakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketetapan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar, menghitung membayar jumlah pajak yang terutang dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:121) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaranpemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut :1.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Proses penetapan wajib pajak patuh (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penetapan Wajib Pajak Patuhdiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4, yaitu:1.Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:a)Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; ataub)Berdasarkan kewenanganDirekturJenderal Pajak secara jabatan.2.Bebas waktu pengajuan permohonansebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.3.Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:a)Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonanWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; ataub)Memberikan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakanpermohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan.4.Penerbitankeputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.5.Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud padaayat 4) Direktur Jenderal pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pajak, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalamkepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:a.Membuat program dan kegiatanyang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.b.Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.c.Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

Elemen-elemen kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Supadmi (2010:46) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi Self Assessment Systemdapat docapai apabila elemen-elemen kunci telah ditetapkan secara efektif. Elemen –elemen kunci tersebut adalahsebagaiberikut:1.Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.2.Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.3.Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutKeputusan Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.MenurutKamusBesar Bahasa Indonesia (2016:113) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.Dalam perpajakan kita dapat

 memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Safri Nurmantu dalam buku Siti Kurnia (2010:148) mengemukakanbahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu :1.Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhikewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.2.Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang –undang perpajakan.Menurut Chaizidalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:151)Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut:1.Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.2.Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkankembali SPT.3.Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajakterutang.4.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi oleh petugas pajak, tentusaja wajib pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.Aparat pemerintah hendaknyamampumemberikan pelayanan umum yangberkualitas pada masyarakat.Muhammad Yusril(2016) juga berpendapatbahwa pelayanan yang berkualitas adalahsejumlah keistimewaan produk, baiklangsung maupun tidak langsung yangmemenuhi keinginan masyarakat danmemberi kepuasan atas penggunaanproduktersebut.

Standart Operating ProceduresTata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan Pajak Penghasilan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Tata Cara Pnerimaan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sebagai berikut:a)Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak.b)Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap dan kepadawajib pajak diberikan tanda terima. c)Apabila SPT tidak lengkap maka Petugas Penerima SPT membuat lembar penelitianSPT Tahunan dan selanjutnya lembar penelitian beserta SPT-nya dikembalikan kepadaWajib Pajak.d)Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitiankelengkapan formal terlebih dahulu

 atas SPT tahunan yang disampaikan secaralangsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT.e)ApabilaSPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah SPT Pembetulan, makaPetugasPenerima SPT mengarahkan Wajib Pajak kepada Account Representative.f)Account Representative menerima SPT Tahunan Pembetulan dari WajibPajak danmelakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan,g)Account Representative mengarahkan Wajib Pajak yang SPT Pembetulannya telahdinyatakan sebagai SPT lengkap untuk menyerahkan SPT Pembetulan tersebut kepadaPetugas Penerima SPT.h)Petugas PenerimaSPT memberikan tanda terima kepadaWajib Pajakdan memisahkan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sendiri dan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP lain, serta berdasarkan status SPT (Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar).i)PetugasPenerima SPTdi akhir masa tugas penerimaan SPTTahunan membuat beritaacara serah terima berkas penerimaan, serta menandatanganinyalalu menyerahkan berita acara serah terima berkas penerimaan,SPT yang disampaikan Wajib Pajak, Tanda Terima yang tidak terpakai, serta arsip tanda terima terpakai

Standart Operating Procedurestata cara pendaftaran NPWP (skripsi, tesis, dan disertasi)

a.Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran npwp dengan menggunakan formulirpendaftaran dan perubahan data wajib pajak beserta persyaratannya kepada petugastempat pelayanan terpadu.b.Petugas tempat pelayanan terpadu menerima formulir pendaftaran danperubahan datawajib pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.c.Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak.d.Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP.e.Kepala seksi Pelayanan mendatangani Surat Keterangan Terdaftar.f.Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani kemudian memisahkan dokumen untuk arsip.g.Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak.

Indikator Kualitas Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Bukti langsung (tangibles)Bukti langsung adalah tersedianya tampilan gedung,fasilitas fisikpendukung, perlengkapan dan sarana komunikasi.2.Jaminan dan Kehandalan (reliability)Kehandalan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yangdijanjikandengan tepat, memberikan pelayanan yang dibutuhkan konsumen dengan tanggap dan kemampuan dapat dipercaya,
terutama dalam memberikan pelayanan secara tepat dengan cara yang sesuai denganjadwal yang telah dijanjikan dan memberikan jaminan bahwa petugas pajak bisa memberikan layanan dengan baik.

Pengertian kualitas pelayanan pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikankepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak.Menurut Diana Sari (2013:52) Kualitas Pelayanan Pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak.Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengancara membandingkan persepsi para wajib pajak ataspelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayananpada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pengertian Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harusterus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh stakeholderperpajakan terhadap DJP.Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:1.Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.2.Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif).
3.Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalampembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas

Pengertian kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Heizerdan Render (2016:71) menjelaskan kualitas adalah persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata (intangible)serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultanatau bersamaan.Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:83) menjelaskan kualitas adalah sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas dapat dikatakan oleh peneliti yaitu kondisidimana tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi wajib pajak, dan umumnya harapan wajib pajakdibentuk oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan

Pengaruh kebijakan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Carolina (2011:87) dan Hadiningsih (2006:39) menemukan bahwa administrasi pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar sedangkan kemampuan membayar dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan.Semakin lengkap instruksi yang termuat dalam formulir dan kemudahan dalam mengakses E-filling dan E-SPT, maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkankepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin kurang lengkap intruksi yang disajikan, maka wajib semakin tidak patuh. Penjelasanyang dipaparkan secara lengkap pada formulir pajak akan memudahkan wajib pajak untuk memahami isi dan melaksanakannya. Instruksi yang disajikan secara lengkap dan mudah dimengerti akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan Pajak harus mensosialisasikan sanksi administrasi kepadawajib pajak agar wajib pajak jera terhadap administrasi perpajakan.Menurut Suandy (2013:90), Nasucha (2013:54) dalamGunadi (2013:72) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur-unsur perpajakan yang dapat menimbulkan tax gapdan perencanaan pajak, yaitu administrasi pajak dan kualitas layanan. Hal tersebut menjelakan administrasi pajak,kualitas layanan memiliki peran pentingdalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan adanya administrasi perpajakan yang baik dan mudah di pahami maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Indikator kebijakan administrasi perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Sanksi Administrasi:a.Sanksi administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan.b.Sanksi administrasi berupa bunga,Sanksi administrasi berupabunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkanutang pajak menjadi lebih besar
c.Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dan 100% (progresif) sanksi yang jumlah pajaknya harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung denganangka persentase tertentu

Pengertian administrasi perpajakan (Tax Administration) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Gunadi (2016:131) administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:1.Wajib pajak tidak terdaftar (unregistered taxpayers).Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.
2.Wajib Pajak yang tidakmenyampaikan SPT (stop filling taxpayers)Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa..3.Penyelundup pajak (tax evaders).Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistemself assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidakmudah untukmengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.4.Penunggak pajak (delinquent tax payers).Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnyasemakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelasdan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia(2010:93) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihanpajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: “Poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration mor difficult”.Menurut Jantscher (1997:48) menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (tax police)yang dianggap baik (adildan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.Menurut Toshiyuki dalam buku Siti Kurnia(2010 : 95) menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyarakatkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara adalah sebagai berikut ini:1.Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.2.Harus berdasarkan perundang –undangan transparan.3.Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenang –wenangan, arogansi, danperilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.4.Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.5.Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan administrasi perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak dan administrasi yang baik akan mempermudah wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen administrasi pajak yangterdiri darikelengkapan instruksi dan kemudahan dalam E-SPT, E-Filling, E-billing, E-registrationakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakinbanyak yang mengakses DJP Online situs milik Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap instruksi yang disajikan, maka wajib pajak semakin tidak patuh

Pengertian kebijakan perpajakan (Tax Policies) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. MenurutRay M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang –undangan tanpa mendapatkan imbalanyang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yangmempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil danstabilitas.

Kewajiban dan hak wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang bersifatmemaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.Menurut Mardiasmo(2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:a.Mendaftarkan diriuntuk mendapatkan NPWP.b.Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).c.Menghitung dan membayar sendiri pajakdengan benar. d.Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktuyang telah ditentukan.e.Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:a.Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.b.Menerima tanda bukti pemasukan SPT.c.Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.d.Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.e.Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

Syarat subjektif dan objektif wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya dipenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP, berikut definisinya :1.Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
2.Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan ataupemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya

Jenis –jenis wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Wajib Pajak terdiri atas:1.Wajib Pajak Orang PribadiWajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atasusaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebasseperti karyawan atau pegawaiyang hanya memperoleh passive incomeyang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00dan setiapwajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomorpokok wajib pajak (NPWP).Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadidapat di bagi menjadi delapan yaitu :1)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS.2)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha took emas, Pengusaha Industri Mie Kering.3)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris,Akuntan, Konsultan.4)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.5)Wajibpajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.6)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.
7)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dariluar negeri.Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24.8)Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.2.Wajib Pajak BadanSelain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orangdan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badanusaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma , kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pengertian wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan

Sumber penerimaan pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai olehpajak.1.PajakPenghasilan (PPh).2.Pajak Pertambahan Nilai (PPN).3.Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).4.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).5.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).6.Penerimaan cukai

Ciri –ciri pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:1.Iuranrakyat ke Negara.2.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.3.Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secaralangsungoleh pemerintah.4.Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah.5.Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.6.Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajaksebagai berikut:1.Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.2.Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ali dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Nega4a (pemungut pajak/administrasi pajak).3.Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.4.Tidak dapa ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakn oleh para wajib pajak.
5.Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajakjuga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, dalam buku Perpajakan EdisiRevisi 2011 (2011:25) menjelaskan ciri –ciri Pajak adalah1.Iuran dari rakyat kepada Negara.2.Berdasarkan undang-undang.3.Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.4.Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yaknipengeluaran –pengeluaran yang bermanfaat bagimasyarakat

Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuranyang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yangmasuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebutdigunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3).Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajaksecara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumberpenerimaan yang dapat diperoleh secara terus –menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalambuku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untukmembiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred.Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayarbiaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunaka untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Indikator pemahaman peraturan perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajakmengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :a.Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajibuntuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untukpengadministrasian pajak.b.Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, makamereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.c.Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu danpaham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan pahampula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibanperpajakan mereka.
d.Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak.e.Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasiyang dilakukan oleh KPP.Penelitian Yadnyana dan Sudiksa (2011) tentang“Pengaruh Undang-undang danperaturan perpajakan dan sikap wajib pajak pada Kepatuhanwajib pajak Koperasi di KotaDenpasar”.Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang dan peraturan pajak sertasikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajakkoperasi di Kota Denpasar.Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh signifikanpada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Indikator yang membentukundang-undang dan peraturan pajak adalah tingkat kesulitan peraturan pajak, keadilanperaturan pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan frekuensi perubahan peraturan pajak.Undang-undang dan peraturan pajak merupakan komponen. penting dalam meningkatkankepatuhan wajib pajak. Dengan Penelitian Ghoni(2012) tentang”Pengaruh Motivasi danPengetahuan Wajib Pajak tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah”.Hasil dari penelitianini adalah Hasil uji statistik regresi berganda pada penelitian ini meghasilkan kesimpulansebagai berikut: (1) Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajakdaerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Haltersebut didukung denganpersepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajibpajak daerah itu sendiri; (2) Penggunaanofficial assessment systemdalam pemungutanpajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajakdaerah dalam membayar pajaknya; (3) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruhsignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanyakemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajibpajak daerah tidak merasa dirugikan

Pemahaman Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimanawajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
membayar pajak. Suryadi dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnyapengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadapkesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.Gardina dan Hariyanto dalamHardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkanoleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masihrendah.Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selainitu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihanpajak.Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajakmemahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata caraperpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayarpajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telahmemahami dan mengertitentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan denganpemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambilcontoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana caramembayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya.Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahamiperaturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasanterhadap peraturan perpajakan

Indikator Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas danbagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.Jatmiko (2006)menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.Irianto (2005)dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayarpajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.Pertama, kesadaran bahwapajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Denganmenyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan daripemungutan pajak yang dilakukan.Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaranpajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak maumembayar pajakkarena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak danpengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapatmengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.Ketiga, kesadaran bahwa pajakditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayarkarena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakankewajiban mutlak setiap warga negara

Kesadaran Membayar Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaanmengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorangmaupun kelompok.Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badanatau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaranwajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap,2004). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepadanegaraguna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung daricarapemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaiwajibpajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapatdihilangkan (Tunggal,2005)Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimanacara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia
kesadaran dalam diri, akan diri sesama,masa silam, dan kemungkinan masa depannya(Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui ataumengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajibpajak terhadap pelaksanaanfungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkanmasyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).(Irianto, 2005) dalam (Widayati dan Nurlis, 2010), menguraikan beberapa bentukkesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajakuntuk membayar pajak.Menurut Ritongga (2011) kesadaranmerupakanperilaku atau sikap terhadap suatuobjek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindaksesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajakdalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaanyang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untukbertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut

Kesadaran Membayar PajakMenurut Kamus Bahasa Indonesia (2005), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaanmengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorangmaupun kelompok.Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badanatau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaranwajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap,2004). Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepadanegaraguna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung daricarapemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaiwajibpajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapatdihilangkan (Tunggal,2005)Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimanacara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia
kesadaran dalam diri, akan diri sesama,masa silam, dan kemungkinan masa depannya(Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui ataumengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajibpajak terhadap pelaksanaanfungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkanmasyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004).(Irianto, 2005) dalam (Widayati dan Nurlis, 2010), menguraikan beberapa bentukkesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajakuntuk membayar pajak.Menurut Ritongga (2011) kesadaranmerupakanperilaku atau sikap terhadap suatuobjek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindaksesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajakdalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaanyang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untukbertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutE. Eliyani dalamJatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikansebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan,mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunyatanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidakterpenuhi.Pendapatlain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novakdalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto dalam Jatmiko (2006) denganmodifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah :a)Kewajiban kepemilikan NPWPb)Mengisi formulir pajak dengan benarc)Menghitung pajak dengan jumlah yang benard)Membayar pajak tepat pada waktunyaDari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwasemakin tinggi tingkatkebenaran menghitung danmemperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi danmemasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggitingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikansebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan danmelaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktifwajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannyaMenurut Simon James et.al,yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (WahyuSantoso,2008), pengertian kepatuhan pajak(tax compliance)adalah wajib pajakmempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yangberlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau punancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat dibagi menjadi 2 subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayaradalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankanuangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurutNJ. Taylordalam Waluyo(2007) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara danterhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-matadigunakan untuk menutup pengeluaran umum.Suhardito dan Sudibyo (1999) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilanperpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penerimaanpajak ataucollection rates.Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkatkepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajibpajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilanpenerimaan pajak, dan akanmengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan.

 Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secaraluas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhansukarela merupakan tulang punggung sistemself assessmentdi mana wajib pajakbertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akuratdan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan perpajakan yangdikemukakan oleh Norman D.Nowak sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaranpemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110)sebagaiberikut ; 1)Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semuaketentuanperaturanperundang-undangan perpajakan, 2)Mengisi formulir pajak denganlengkapdan jelas, 3)Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, 4)Membayar pajakyang terutang tepat pada waktunya.Kepatuhan sebagai fondasiself assessmentdapat dicapai apabila elemen-elemenkunci telah diterapkan secara efektif.Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83)tersebut adalah sebagai berikut.a)Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.b)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajakdimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagaiberikut.1)Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenispajak dalam dua tahun terakhir.2)Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telahmemperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.3)Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.4)Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernahdilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutangpaling banyak 5%.5)Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit olehakuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapatdengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporanauditnya harusdisusun dalam bentuk panjang (long form report) yangmenyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal wajib pajak

Kepatuhan (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutMahon (2001) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukansegala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yangmembuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya seseorangdapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengankesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan

Pengaruh Penerapan E-SamsatTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Elektronik samsat(E-samsat)merupakan fasilitas pelayanan bayar pajak onlinemelalui aplikasi samsat online nasional (Samolnas) yang dibayarkan melalui e-bankingatau ATM Bank yang telah ditentukan. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Penelitian yang dilakukan oleh Yolani, Djatikusuma, & Sugara (2012) mengungkapkan bahwa pembayaran pajak secara onlineberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Rumiyatun, 2017). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah ingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).Penelitian yang dilakukan olehCakoro, Susilo, & Zahroh(2015),Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016), dan Putra, Kusuma, & Dewi (2019). menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo, & Obazee (2016), menunjukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan adalah suatu proses adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2014). Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajakadalah kondisi wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa paksaan dari pihak lain. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terjadi jika wajib pajak telah menyadari pentingnya dan manfaat dari membayar pajak. (Fitriani, 2018:21).Dalam penelitian Wardani & Rumiyatun (2017),Ilhamsyah, Endang, & Dewantara(2016), Wardani & Asis (2017), Sania, & Yudianto (2018), hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dewi & Rumiyatun (2017). Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Cakoro, Susilo, & Zahroh (2015), mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secarasignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitianIlhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) dan penelitian oleh Oladipupo & Obazee, (2016) mengungkapkan, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan E-Samsat (skripsi, tesis, dan disertasi)

Elektronik samsat (E-samsat)merupakan suatu fasilitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang digunakan melalui aplikasi Samsat
OnlineNasional (Samolnas) dan dibayarkan melalui ATM Bank ataupun e-bankingyang telah ditentukan. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mempengaruhi penerimaan pajak.Penggunaan layanan elektronik samsat melalui aplikasi Samsat OnlineNasional (Samolnas) dapat dilakukan sebagai berikut:a.Unduh aplikasi Samsat OnlineNasional (Samolnas) di Play Store Androidb.Pilih menu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan klik menu pendaftaranc.Kemudian akan muncul pemberitahuan, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan stiker pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Disini selanjutnya wajib pajak diminta untuk mengambil keputusan, apakah setuju atau tidak setuju, kemudian klik tombol setujud.Kemudian akan muncul formulir yang harus diisi yakni nomor polisi kendaraan, Nomor Induk Keluarga (NIK), lima digit terakhir nomor rangka, nomor telepon, dan email.e.Isi formulir dengan teliti dan data yang benar, kemudian klik lanjutkan. Sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih satu menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan Anda bayarkan pajaknya sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan.f.Klik tombol setuju untuk mendapatkan kodebayar. Kode tersebut nantinya digunakan untuk membayar pajak melalui E-Channelperbankan (e-bankingatau ATM).

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Madiasmo dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016)). Mengungkapkan, sanksi pajak merupakan jaminan dan/ atau pencegahan (preventif) agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. dalam artian, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang ada. Menurut Syafirudin dalam Desi dkk. (2019). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Menurut Resmi dalam Bayu, (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010:15).Menurut Samudra (2015) Sanksiperpajakan bermotor terdapat dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi akan dikenakan apabila wajib pajak terlambat dalam memenuhi pendaftaran melebihi waktu jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidanaSanksi perpajakan menurut Handayani (2009) terdapat 4 indikator, yaitu: (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, (4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi.

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi kualitas pelayanan menurut Desi dkk (2019) “adalah suatu bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dankeberhasilan”. Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).Menurut Aryobimo dalam (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015). Persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
1.Kualitas interaksi: bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya2.Kualitas lingkungan: bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak3.Hasil kualitas pelayanan: pelayanan dari fiskusdapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Menurut Kotler dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Terdapat 5 aspek yang menjadi perhatian jika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu: (1) Tangible, mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi, (2) Empathy, mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan, (3) Responsiveness, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap, (4) Reliability, kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, handal, dan memuaskan, (5) Assurance, mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan)

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam Wardani & Rumiyatun (2017). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi mengtahui dan mengeri perihal pajak tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam Nasution (2003:62) dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua
penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak seperti pandangan atau perasaan yang menyangkut pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kecenderungan guna bertindak sesuai peraturan yang ada dalam sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011).Kesadaran wajib pajak memiliki indikator (Manik Asri 2009), (1) Pengetahuan terdapat Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, (2) Pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, (3) Pemahaman kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Pemahaman fungsi pajak guna pembiayaan negara, (5) Secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, (6) Secara benar menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.Menurut Mutia dalam Wardani dan Asis (2017). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Widayanti dalam (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016)mengungkapan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajibpajak adalah sebagai berikut:a.Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. b.Kepemilikan NPWP, merupakan suatu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajaknya.c.Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan. d.Mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. Sehingga mereka akan mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajkannya dengan benar dan baik.e.Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.
Menurut Carolina (2009). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang pajak.Dalam Wardani dan Rumiyatun (2017). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman awal wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar. Menurut Rahayu dalam (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019). Konsep pengetahuan pajak ada 3 (tiga) yaitu, a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak Wajib Pajak (WP), Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu self-assessment system: c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.Pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu proses wajib pajak memiliki pemahaman tentang aturan dan/ atau Undang-Undang serta tata cara perpajakan serta dapat mengaplikasikannya guna memenuhi kewajiban perpajakannya seperti, pembayaran pajak, pelaporan SPT. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. (Adiasa dalam Fitriana 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Nurmatu dalam jurnal (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban pajaknya. Menurut Siti Kurnia dalam jurnal Desi dkk. (2019). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Puri dalam jurnal Desi dkk. (2019). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya.Pendapat Simon James dalam Fitriani “Kepatuhan pajak (Tax Compliance) merupakan wajib pajak yang memiliki kemauan guna melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi), peringatan, maupun ancaman, dalam penerapan sanksi dalam hukum maupun administrasi. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. (Agustin & Putra, 2019).Pendapat Ilhamsyah dkk (2016) dalam Wardani & Rumiyatun (2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya,dan pelaporan pajaknya tidak terlambat.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;b.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semu jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;c.Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dand.Tidak pernah dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator (Handayani, 2009), yaitu: (1) Pengisian formulir SPT dengan isian yang benar, lengkap, dan jelas (2) Perhitungan dilakukan dengan benar (3) Pembayaran dilakukan tepat waktu (4) Tidak pernah mendapat surat teguran

Pajak Kendaraan Bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang tergolong ke dalam jenis perpajakan provinsi.Objek kendaraan pajak bermotor adalah wajib pajak yang memiliki penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Adapun pengertian kendaraan bermotor adalah: 1.Semua jenis kendaraan beroda dan gandengan nya atau tidak, yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang dikendalikan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik (motor atau peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi-energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen).2.Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengan nya dan di air dengan ukuran isi kotor lima Gross Tonnage(GT 5) sampai dengan tujuh Gross Tonnage(GT 7).Subjek pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak pribadi atau instansi yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atas kendaraan bermotor. Adapun cara menghitung tarif kendaraan bermotor:a.Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.b.Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.c.Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.d.Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.
Terhitung mulai pendaftaran kendaraan bermotor secara berturut-turut pajak kendaraan bermotor akan dikenakan masa pajak satu tahun atau dua belas bulan.(Zuraida, 2012)

Pajak Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan-peraturan daerah, dan wewenang pemungutan nya dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah serta pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Resmi (2014), pajak memiliki dua fungsi yaitu pertama adalah fungsi budgetair (sumber keuangan negara), dan kedua adalah fungsi regulerend (pengatur). Fungsi budgetairatau sumber keuangan negara artinya pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah maupun pembangunan. Upaya pemerintah untuk dapat memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya yang ditempuh ditempuh pemerintah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.Fungsi regulerendatau pengatur berarti pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan peraturan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan yang ditetapkan di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dll.

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2009).Menurut Djajadiningratdalam(Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016). Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan yang berlaku atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dalam pemungutan nya bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Ritonga (2011:15)Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsanan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku

Pemahaman Peraturan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari kata pahamyang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal) Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undamg-Undang, dengan tidak emndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sedangkan menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara
dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan atau pandangan masyarakat atas kewajibanperpajakannya untuk memberikan iuran atau kontribusi kepada negara yang digunakan untuk membiayai penegeluaran pemerintah guna tercapainya keadilan soasial dan kemakmuran yang merata.Sedangkan menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012) Pemahaman peraturanperpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakanmaka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran
atau aturan. Sedangkan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakanbahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.Dalampajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun2000 tentang Ketentuan Umum danTata Cara perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:“ (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. (2) Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurutketentuan perundang-undangan perpajakan …”Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu tidak melewati15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlakuMenurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan SitiKurnia Rahayu (2006 : 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifiaksi dari :a.Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
b.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuanc.Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutangd.Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assesment systemmenurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 :82-84) yaitu sebagai berikut :1.Mendaftrkan Diri ke KantorPelayanan PajakWajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register(media cetak elektronik) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).2.Menghitung Pajak oleh Wajib PajakMenghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan dalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dengan tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak(prepayment.)3.Membayar Pajak Dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Pembayaran pajak dapat dilkaukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP)yang dapat diambil di KPP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik(e-payment)4.Pelaporan Dilakukan Wajib PajakSurat Pemberitahuan(SPT) memiliki fungsi sebagai sutau sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baikyang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemunguta yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang tela dilakukan.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan daei penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari pengahsilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan. Sedangkan besarnyabiaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000sebula

Dasar Hukum Pajak Penghasilan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:a.Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan c.Pemotongan Pajak Atas Pengahsilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.d.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.e.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per –57/Pj/2009 tetntang perubahan atas Peraturan Direktur Jendeal Pajak Nomor Per—31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengahsasilan Pasal 21Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.f.Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Waluyo (2007:17) Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu official assesment system, self assesment system dan with holding system . yang uraiannya sebagai berikut :a.Official Assesment System, merupakansistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) umtuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment System:
b.Self Assesment System, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitngkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.c.With Holding System,merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi :a.Fungsi BudgetairFungsi budgetairini merupakanfungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.(Siti, 2006:26)b.Fungsi RegulerendFungsiregulerend disebut juga fungsi mengatur. Yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. (Siti, 2006:28)

Pengertian Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan adalah konribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Menurut Mardiasmo (2011:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.a.Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.b.Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.c.Tidak ada timbal balik jasa (Kontraprestasi) secara langsungd.Pajak diperuntukkan bagi pengeluran-pengeluaran pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.Kepatuhan kewajiban pajak tercermin dalam situasi sebagai berikut:1.Wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.Menurut (Jatmiko, 2006) indikator-indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:1.Memahami Undang-undang Perpajakan,2.Formulir pajak diisi dengan benar,3.Menghitung pajak dengan jumlah benar,4.Membayar pajak tepat waktu, dan5.Pengawasan yang dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adalah tindakan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan berupa hukuman. Menurut (Mardiasmo 2016, 62), sanksi pajak adalah jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan.Sanksi Pajak sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan. Maka wajib pajak dapat dihukum dengan indikasi kebijakan pajak dan Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhnya
kewajiban perpajakan. Di dalam undang-undang perpajakan ada dua jenis sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.a. Sanksi AdministrasiSanksi administrasi meliputi sanksi bunga, denda, dan kenaikan.1.Sanksi BungaSanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan paling lama 24 bulan. Beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya pengenaan sanksi administrasi bunga antara lain, yaitu pembetulan sendiri SPT, pengangsuran dan penundaan pembayaran, penundaan penyampaian SPT, hasil penelitian SPT angsuran tidak/kurang dibayar atau terdapat kesalahan tulis/hitung, pidana setelah lampau 10 tahun, pemeriksaan atau keterangan lain, pembayaran melewati saat jatuh tempo.Menurut (Pohan 2017, 170) berbeda dengan bunga utang pada umumnya yang menghitung bunga secara harian dan menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga), menghitung bunga secara bulanan atau dihitung 1 bulan penuh dan menerapkan bunga tunggal. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, artinya
jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh misalnya 22 Juni s.d. 5 Juli dihitung 1 (satu) bulan.2.Sanksi DendaMenurut (Pohan 2017, 170) sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sesuai jumlah, persentase, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi denda dikenakan sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut (Komara 2012, 121), bentuk sanksi administrasi denda terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yakni:1.Lump-sumpatau besaran tertentu yang tetap nilainya (misal: Rp 1.000.000,-untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan),2.Persentase dari jumlah tertentu (misal: 2% dari Dasar Pengenaan Pajak), dan3.Kelipatan tertentu (misal: 2 kali jumlah pajak yang terutang).Sejumlah pelanggaran dalam sanksi denda akan ditambah dengan sanksi pidana.3. Sanksi KenaikanMenurut (Komara 2012, 121-122) sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang kurang dibayar, tidak atau kurang dipotong,
dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentasi dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200%.Menurut (Komara 2012, 122) beberapa kondisi yang menyebabkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan antara lain adalah:1.Kekurangan bayar akibat penerbitan SKPKBT2.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya setelah ditegur tertulis3.Kompensasi PPN/PPnBM yang tidak seharusnya4.PPN/PPnBM tidak seharusnya menggunakan tarif 0%5.Kewajiban Pasal 28 & 29 tidak dipenuhi6.SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.b. Sanksi PidanaHukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan kejahatan. Dalam perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealapan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang memerhatikan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Menurut (Pohan 2017, 171) sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak memerhatikan
kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian penerimaan negara.Menurut (Komara 2012, 122) berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana dapat dikelompokan kedalam dua bagian besar sebagaiberikut:1.Hukum Pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.2.Hukuman Tambahan, terdiri dari pencabutan atas beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.Menurut (Mardiasmo (2016, 63), menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 (tiga) jenis sanksi pidana, yaitu:1.Denda pidanaSanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar aturan. Tindak pidana yang bersifat melanggar maupun bersifat kejahatan dapat dikenakan denda pidana.2.Pidana kurunganTindak pidana yang bersifat pelanggaran dikenakan ancaman pidana kurungan. Dapat ditujukan kepada pelapor, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
3.Pidana penjaraSama dengan pidana kurungan, pidana penjara adalah hukuman perampasan kemerdekaan. Diancamkan terhadap kejahatan. Ancamannya tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.Menurut (Jatmiko, 2006), dan (Arum, 2012) indikator-indikator dari Sanksi Pajak, yaitu:1.Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak,2.Sanksi tegas untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran,3.Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan,4.Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan5.Keterlambatan membayar pajak dapat dikenakan bunga

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi pelayanan pajak sebagaimana dikutip oleh (Bayu Caroko, 2015) adalah proses bantuan yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan dengan cara tertentu.
Menurut (I Gede Putu Pranadata, 2014) untuk meningkatkan minat dalam memenuhi kewajiban perpajakan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.Menurut (Andre Tandino, 2017), dan (Kusuma, 2016) indikator-indikator dari Kualitas Pelayanan yaitu:1.Informasi dari pelayanan fiskus,2.Mengetahui peraturan-peraturan dari pelayanan fiskus,3.Sangat membantu dalam perpajakan,4.Memberikan pengalaman dalam perpajakan, dan5.Membantu dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fiskus memang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Wajib Pajak. Namun, kesadaran harus muncul terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Karena Wajib Pajak berperan besar dalam penerimaan pajak. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana
peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya.Menurut (Jatmiko, 2006), dan (Arum, 2012), ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:1.Pajak untuk dana pembangunan,2.Pajak untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan dan tugas pemerintah,3.Pajak sebagai sumber penerimaan negara,4.Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, dan5.Pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan.Kesadaran masyarakat belum sepenuhnya dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang imbalan nyata dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah penerimaan pajak dari masyarakat. Kesadaran atas perpajakan sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajiban pajak

Indikator Sosialisasi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setelah mengetahui makna sosialisasi perpajakan, menurut (Arya Yogatama, 2014), mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator:1)Tata cara SosialisasiSosialisasi perpajakan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai, ditujukan kepada wajib pajak.2)Frekuensi SosialisasiSosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak,juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga wajibpajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajaknya jika terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.
3)Kejelasan Sosialisasi PajakSosialisasi perpajakan yang dilakukan harus dapat menyaampaikan semua informasi kedalam wajib pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.4)Pengetahuan PerpajakanSosialisasi pajak bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.Menurut (Pedricco, 2018) indikator Sosialisasi Perpajakan adalah sebagai berikut:1.Peraturan perpajakan,2.Media,3.Penyuluhan dan seminar,4.Informasi langsung, dan5.Talkshowdan wawasan

Sosialisasi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono 2012, 80) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang
berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.Menurut (Kamaruddin, Sutanti, dan Suprapti, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Menurut (Puspita, dan Widyawati, 2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat, dengan diadakan berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Pengelompokan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengelompokan pajak seperti yang ditulis (Abdul Halim 2016, 5-6) dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu:
a.Menurut golongannya1)Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.2)Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.b.Menurut sifatnya1)Pajak subjektif, adalah pajak yang bermula atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri dari wajib pajak.2)Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.c.Menurut lembaga pemungutnya1)Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.2)Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota..

Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut (Mardiasmo 2016, 4) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:a. Fungsi anggaran (budgetair)Pajak berfungsisebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.b.Fungsi mengatur (regulerend)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berlandaskanundang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.Pajak memilikiberbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama. Beberapa pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:Menurut (Rochmat Soemitro 2016, 1)yaitu:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”Menurut (P. J. A. Adriani 2014, 2):“Pajak adalah iuran kepadanegara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:1.Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanya negara. Dapat berupa uang (bukan barang).
2.Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasar pada kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.3.Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya balasjasa timbal secara individu oleh pemerintah.4.Digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.Dengan demikian, pajak bagi negara adalah penerimaan yang strategis untuk biaya pengeluaran negara dan ntuk secara bersama memikul pembiayaan negaradengan tiadamendapat jasa timbal (kontraprestasi) untuk pengeluaran umum

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Nugroho (2012)berpendapat bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidangperpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak (Rohmawati dkk, 2013). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Hubungan Kesadaran dengan Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Arum (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak

 dapat dijaring. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak(Rohmawati dkk, 2013). Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannyasangatlahdiperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Hipotesis ini juga didukungpenelitian Putri dan Jati(2012)yang menunjukkanbahwa kesadaran wajib pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi pekerjaan bebas (Independent Personal Service) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pekerjaan bebas yaitupekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yangtidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris,notaris, dokter dan arsitek. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas harus mengadakan pencatatan atau pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitungPenghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang(Arum, 2012). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka (www.pajak.go.id)

Pendapatan (Kondisi Keuangan) Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2008Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan atau pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajakadalah tingkat penghasilan (Ernawati, 2014).Menurut Turmudi dkk, (2014)perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah.Jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaannya baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya.

Niat Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia niat adalah kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Menurut Ajzen(1991) bahwaperilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku.Implementasi niatditentukan oleh tiga determinan, yakni sikap(pendapat diri sendiri tentang perilaku), norma subjektif (pendapat orang laintentang perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan, dimana sikap adalah suatu evaluasi keseluruhan dari perilaku, norma subjektif adalah penilaian orang dari tekanan sosial untuk melakukantarget perilaku, dan kontrol perilaku yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang merasa mampuuntuk memberlakukan perilaku.Dengan sikap dan norma subjektif yang baik,serta kontrol perilaku yang dirasakan besar maka niat yang diimplementasikan kedalam kehidupan kerja semakin kuat.Pangestu dan Rusmana(2012)berpendapat bahwa niat seseorang dapat diwujudkan dalamperilaku tergantung pada ada atau tidaknya kendali yang nyata di lapangan. Sehingga untuk memunculkan niat tersebut diperlukan sistem pengawasan yang intensif oleh aparat pajak serta penerapan aturan perpajakan secara tegas dan adil kepada seluruh wajib pajak.

Sanksi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Sanksi perpajakanmenurut Mardiasmo (2011:59) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventive)agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2011:59)menjelaskan bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannyabila memandang sanksi perpajakan yanglebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Kualitas Pelayanan Fiskus (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus secara konsisten dan kontinyu. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Hardiningsihdan Yulianawati2011).
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukanoleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan :1.Kewajiban untuk membina wajib pajak 2.Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (pasal 17BUU KUP).3.Kewajiban merahasiakan data wajib pajak (pasal 34UU KUP).4.Kewajiban melaksanakan Putusan (pasal 88UU KUP).

Efektivitas Sistem Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Efektivitasmenurut Siagian (2011:20) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu
tepat pada waktunya. Hal–hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain(Widayati dan Nurlis, 2010):1.Adanya sistem penyampaian SPT melalui e-Filling sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.2.Pembayaran pajak melalui e-Billingyang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cepat, mudahdan fleksibel.3.Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4.Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdatar.5.Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu(Surajiyo, 2005:62).Pengetahuan dapat diartikan sebagsi hasil kerja fikir ( penalaran ) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara(Widayati dan Nurlis, 2010):. Pengetahaun akanperaturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentangperpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Ditjen
Pajak.Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama,kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajakyang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua,pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga,pengetahuan dan pemahaman mengenaisanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik. Keempat,pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dantarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenambahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Suraatmaja dan Wihardit(1999:3.3) arti dari kesadaran sendiri adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul daridalam diri kita sebagai cetusan nurani. Jika dikaitkan dengan perspektif global maka kesadaran adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara tetapi juga warga dunia, yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional dan global. Dengan kesadaran itu muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu dipelajari, dipahami dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sehingga dalam berpikir, berucap dan bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan dan kemanfaatan(Suraatmaja dan Wihardit, 1999:3.3). Torgler (2008) berpendapatbahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajakbagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik,juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajibanperpajakan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka wajib pajak cenderung tidak patuh. Menurut Fikriningrum (2012)kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.
Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentukkesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama,kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Denganmenyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua,kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga,kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Hambatan Pemungutan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8) yaitu: 1.Perlawanan pasif Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: a.Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.b.Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.c.Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksankan dengan baik. 2.Perlawanan aktif a.Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. b.Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

  Pemahaman Tentang Fungsi Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah berkewajiban menjelaskan kemana uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakansumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu:

1)Fungsi penerimaan (budgetair)Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.2)Fungsimengatur(reguler)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi

Pemahaman Tentang Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakandisebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Feldmann dalam Resmi (2011:2) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur –unsur:5.Iuran dari rakyat kepada negaraYang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).6.Berdasarkan undang –undang.Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang –undang serta aturan pelaksanaannya. 7.Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.8.Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Indikator KesadaranWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:1)Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajibanperpajakan,2)Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnyamemahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajibanperpajakan,3)Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajibanperpajakannya.Hal senada dikemukakan oleh Safri Nurmantu (2005:103) indikatorkesadaran wajib pajak yaitu:1)Mengetahui adanya undang –undang dan ketentuanperpajakan2)Memahami pajak merupakan sumber pembiayaannegara3)Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlakuSelain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya:
1)Sosialisasiperpajakan2)Kualitaspelayanan3)Kualitas individu wajibpajak4)Tingkat pengetahuan wajibpajak5)Tingkat ekonomi wajibpajakBerdasarkanindikator–indikatordiatas,makaindikatordarikesadaranwajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191) sebagaiberikut:1)Sosialisasiperpajakan2)Kualitaspelayanan3)Kualitas individu wajibpajak4)Tingkat pengetahuan wajibpajak5)Tingkat ekonomi wajibpajak

KesadaranWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelaksanaan pemenuhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain diterapkannya sanksi perpajakan diperlukan juga kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

Indikator Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:1)Sanksi yang diberikan harus jelas dantegas.2)Sanksi sesuai dengan ruang lingkupperundang-undangan.3)Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaranpajak harus dilakukan dalamundang-undang.4)Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, danwilayah.5)Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan artiganda.Adapun indikator sanksi pajak menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :
1)Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harusjelas2)Sanksiperpajakantidakmengenalkompromi(notarbitrary),tidak adatoleransi3)Sanksi yang diberikan hendaklahseimbang4)Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efekjera.Sedangkan menurut Suryo Wibowo Pusponegoro (2013) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:1)Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukupberat.Sanksiperpajakanyangcukupberatdigunakansebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang –Undnag yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya2)Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebiih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yangsama3)Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yangsama.Berdasarkan indikator –indikator diatas, maka indikator dari sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:63) sebagai berikut:1)Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harusjelas2)Sanksi yang diberikan tidak adatoleransi3)Sanksiyangdiberikanakanmembuatefekjerabagiwajibpajakyang melanggar4)Sanksi yang diberikan harusseimbang.

Tujuan Pemberian Sanksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajkan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:1)Tercipanya tertib administrasi dibidangperpajakan2)Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban –kewajibanperpajakannya

Jenis Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

DalamUndang–Undangperpajakandikenalduamacamsanksiyaitusanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dansanksi
pidana. Adapun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2016:63) adalah sebagai berikut:“Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Pengertian Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) adalah sebagai berikut:“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.Hal senada dikemukakan oleh Erly Sunandy (2008:155-157), dimanapengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :
“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. DalamUndang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.Sanksi perpajakan didefinisikan juga oleh Diana Sari (2016:272) adalah sebagai berikut:“Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:59) pengertian Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut:“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penegakan hukum pajak merupakan upaya agar tegaknya danberfungsinya hukum perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan undang –undangyangberlaku.Penegakanhukumpajaksalahsatunyaadalahdenganadanya sanksi perpajakan agar wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran dan Pelayanandapat menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pemberian pelayanan secara profesional dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan yang baik dapat menjadi modal utama Ditjen
Pajak dalam menarik perhatian wajib pajak. Pelayanan disini bisa berupa fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia bagi wajib pajak dan yang terpenting adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia (aparatur pajak) profesional yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dan transparansi. Jika hal-hal tersebut dapat diberikan oleh instansi pajak diharap dapat memberi kesan yang baik dan menciptakan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak, sehingga wajib pajak tidak enggan lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong sikap patuh wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pajak Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan sistem dan ketentuan perpajakan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap pajak dan kesadaran akan pentingnya kegunaan pajak dalam roda pembangunan negara diharapkan akan lahir masyarakat yang peduli pajak, yang kemudian secara suka rela berkenan mendaftarkan diri mereka menjadi wajib pajak dan ikut melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya paksaan, dengan demikian maka akan terciptalah sebuah kepatuhan wajib pajak

Kriteria Penilaian Pelayanan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman mengemukakan hasil penelitian bahwa ada sepuluh kriteria yang dapat digunakan untuk menilai pelayanan publik yaitu ten dimention of SERVQUAL : 1)Tangible (dapat dirasakan) yaitu yang terkait dengan fasilitas fisik yang dapat dirasakan pelanggan, misal ketersediaan ruangan yang nyaman, ketersediaan
fasilitas bagi pengunjung (tempat duduk, komputer layanan, formulir dll), tempat parkir dan sebagainya. 2)Reability (keandalan), hal ini terkait dengan kinerja (performance) dan kepercayaan (dependability). 3)Responseveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk memberikan layanan kepada pelanggan, meliputi ketanggapan petugas dalam menangani masalah, ketersediaan petugas menjawab pertanyaan konsumen dan sebagainya. 4)Competency (kemampuan) artinya seorang petugas atau pegawai harus memiliki kecakapan dan kemampuan yang sesuai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 5)Courtecy (tata karma) yaitu terkait dengan perilaku petugas dalam melayani pelanggan, contoh : sopan santun, keramahan, respek dan perhatian terhadap pelanggan. 6)Credibility (kredibilitas) yaitu mencakup nama baik instansi, reputasi dan interaksi dengan para pelanggan. 7)Security (keamanan) yaitu dapat memberikan rasa aman dari bahaya, resiko atau ketidak pastian. 8)Acces (akses) yaitu terkait dengan kemudahan untuk dicari, dihubungi atau ditemui. 9)Communication (komunikasi) yaitu terkait dengan kemampuan penyampaian pesan sehingga dapat dipahami oleh pelanggan dan bersedia mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan.

10)Understanding of the customers (perhatian pada pelanggan) yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan serta dapat memberikan saran dan pendapat terkait kondisi pelanggan (Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Pandapotan Ritonga. 2011: 28-29). Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan pemerintah, wajib pajak merasa mempunyai kewajiban patuh terhadap hukum, termasuk hukum pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelayanan pajak akan menentukan kadar kepatuhan wajib pajak (Pandapotan Ritonga, 2011: 29).

Pengertian Pelayanan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 Tahun 1993 mengartikan: Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 134). Menurut Boediono “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan” (Boediono dalam Pandapotan Ritonga, 2011:28). Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat dimaksudkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak dalam hal ini Ditjen Pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2006: 134) menyatakan bahwa “pelayanan perpajakan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak.”

Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15). Suryadi (2006 :107) mengemukakan 4 aspek yang membentuk kesadaran wajib pajak yaitu : a.Persepsi Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat timbul persepsi positif terhadap pajak. Kebanyakan masyarakat memandang pajak sebagai beban, sehingga banyak masyarakat yang berusaha untuk menghindar dari pajak. Di sisi lain, masyarakat akan menilai pengelolaan pajak yang mereka bayar. Jika masyarakat merasa pemungutan pajak tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan tidak memberikan manfaat yang setimpal terhadap masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh (Suryadi, 2006:106). Menurut Maria Karanta et.al bahwa “Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” (Maria Karanta et.al dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Ketika wajib pajak mempunyai persepsi positif tentang hal-hal tersebut maka wajib pajak akan mempunyai kesadaran dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. b.Pengetahuan Perpajakan Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dapat meliputi tata cara pembayaran, penghitungan tarif, prosedur-prosedur yang harus dilakukan wajib pajak seperti melakukan pembukuan atau pencatatan, dan ketentuan-ketentuan lain. Jika wajib pajak tidak memahami ketentuan-ketentuan perpajakan dengan jelas, wajib pajak cenderung tidak akan taat pajak dan menghindari pajak (Suryadi, 2006:106). Fallan menyatakan pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 141). c.Karakteristik Wajib Pajak Karakteristik wajib pajak yang tercermin oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak ( Siti Kuria Rahayu, 2010: 141). Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental ekonomi
makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara juga akan kuat. Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi Indonesia masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, ketergantungan dan kerusakan lingkungan. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelangan dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktifitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Kondisi pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan menabung rendah dan kemampuan membayar pajak juga rendah (Soeharsono Sagri dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 116). d.Penyuluhan Perpajakan Sebagian besar masyarat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pajak, oleh karena itu sangat perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pajak. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dan secara perlahan akan mengubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan perpajakan mempunyai signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak (Suryadi, 2006:107).

Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : 1)Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2)Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 3)Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. 4)Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111). Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam self assessment system: 1)Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Palayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2)Menghitung pajak oleh wajib pajak. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. 3)Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. a)Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. b)Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau melalui e-payment.4)Pelaporan dilakukan wajib pajak. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta
melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 83-84). Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah : a.Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir. b.Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir. d.Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemerikasaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. e.Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 1)Kepatuhan formal 8
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2)Kepatuhan material Kepatuahan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138)