Pengendalian manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutRobert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) sistem pengukuran dimulai dari proses perencanaan. Masing-masing unit operasional sebuah devisi bisnis atau devisi operasi mengembangkan rencana tahunan dalam jangka panjang. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manejer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. pengendalian manajemen satu-satunya perangkat manejer yang digunakan dalam mengimlementasikan strategi yang diinginkan.Suatu organisasi juga harus di kendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai.Akan tetapi, mengendalikan
organisasi tentunya tidaklah semudah mengendalikan mobil.disinilah elemen-elemen pendukung dalam pengendalian diperlukan.Elemen-elemen sistem pengendalian:1.Pelacak (detector) atau sensor-suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang di kendalikan.2.Penilai (assessor) –suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspestasi dari apa yang seharusnya terjadi.3.Effector –suatu perangkat (sering di sebut “umpan balik’) yang mengubah prilaku jika assessormengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.4.Jaringan komunikasi –perangkat yang meneruskan informasi antara detector dan assessordan antara assessor dan effectorProses Hubungan Atasan dalam Pengendalian Manajemen :1.Komunikasi, Agar bawahan bertindak secara efektif, maka mereka harus tahu apa yang harus di Kinerja kan. 2.Motivasi, Bawahan diberi motivasi untuk menyelesaikantugasnya.3.Evaluasi, Efisien dan efektifnya bawahan dalam melakukan tugasnya harus dievaluasi oleh manajer.

Pengendalian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian menurut Hansen dan Mowen (1995) adalah proses penetapan standardengan menerima umpan balikberupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005).Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan

Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Sistem Pengendalian Manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik.Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi.Menurut Edy Sukarno (2000:2) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan sehagai pengetahuan teoritis-praktis dan dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Dikatakan pengetahuan teoritis-praktis, karena akan lebih mudah mencerna kalau dalam mempelajarinya senantiasa membayangkan dan mengaitkannya dengan perilaku manusia dalam kehidupan organisasi/perusahaan. Dikatagorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan, karena pada dasarnya sistem ini berisi tuntunan mengenai cara mengendalikan perusahaan dengan baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu.Sitem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengandalian yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Pengendalian manajemen merupakan proses denganmana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen ini terdiri dari beberapa kegitan :1.Merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi.2.Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi3.Mengkomunikasikan informasi4.Mengevaluasi informasi5.Memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada.6.Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka (perilaku yang tidak sesuai)Menurut Sunarto (2007) sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Proses sistem pengendalian manajemen terdiri dari enam tahap: sistem perumusan strategi, sistem perumusan rencana strategic, sistem penyusunan program, sistem implementasi, dan sistem pemantauan. Kebanyakan proses pengendalian manajemen melibatkan komunikasi dan interaksi informal dikalangan menejer dan karyawan. Komunikasi ini terjadi melalui rapat, percakapan,memo bahkan melalui isyarat-isyarat. Sedangkan komunikasi formal, hampir semua perusahaan memilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Edy Sukarno (2002) sebagai berikut:
1.Pemrograman (Programming).2.Penganggaran (Budgeting).3.Operasi dan Akuntansi(Operating andAccounting).4.Laporan dan Analisis (Reporting and Analysis)2.1.1SistemMenurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005) Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memilikikarakteristik berupa rangkaian langkah langkah yang berirama, terkordinasi, dan berulang; yang di maksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Beberapa tindakan manajemen tidak sistematis. Para manejer pada umumnya menghadapi situasi di mana aturan tidak terdefenisikan dengan baik sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka di dalam memutuskan tindakan apa yang akan di ambil. Efektifitas tindakan mereka oleh kepiawaian mereka dalam berhadapan dengan orang-orang, dan bukan oleh aturan yang ditentukan dalam sistem (meskipun sistem mungkin memberikan gambaran umum dari respons yang wajar).Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak di perlukan.Menurut Marcelino, ada dua sistem yang berlaku yakni sistem formal dan informal.Sitem formal adalahsistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas dimana sistem formal memperjelas struktur, kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi.Pendokumentasian struktur, kebijakan dan rosedursecara formal ini membantu anggota organisisi dalam menjalankan tugas-
tugasnya.Sistem struktur, prosedur dan respon yang terpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengolah strategi dalam memenuhi tujuan organisasi dengan tetap memperlihatkan faktor lingkungan yang ada.Sedangkan system informal adalah system yang lebih berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam struktur formal

Pengaruh Kinerja kualitas terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Studi terkini dalam akuntansi juga mengalamatkan pengaruh kinerja kualitas atas kinerja keuangan.Pada penelitian akuntansi akhir-akhir ini, telah menunjukkan adanya dampak kinerja kualitas (quality performance) terhadap kinerja keuangan. Nagar dan Rajan (2001) dalam Salman Jumaili dan Godono (2006) menguji hubungan antara penjualan masa datang dan ukuran current non-keuangan (produk cacat dan on time delivery) dan keuangan (internal dan external failure loss) dari kualitas untuk suatu perusahaan manufaktur.Mereka menemukan bahwa baik ukuran keuangan dan non-keuangan secara signifikan memprediksi penjualan satu kuartal kedepan; bagaimanapun, ukuran non-keuangan mendominasi pengaruh dari ukuran keuangan ketika keduanya dimasukkan dalam analisis. Untuk penjualan empat kuartal kedepan, kedua ukuran memiliki kekuatan penjelas dalam suatu kombinasi regresi, menyatakan bahwa mereka melengkapi satu dengan lain. Meskipun didalam literaturmengenai hubungan antara kinerja kualitas (quality performance) dengan kinerja keuangan tidak dapat diputuskan, diduga perusahaan akan memulai meningkatkan kinerja kualitas, jika mereka mengaharapkan kinerja kualitas dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan biaya terkait(Salman dan Gudono, 2006). Kinerja kualitas yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan keunggulan dalam berkompeten. Perusahaan yang semakin baik dalam mengelola, melibatkan dan memberdayakan karyawan, maka semakin baik kualitas keluaran
dengan mengakibatkan pengaruh pada tingkat kinerja keuangan (Daniel, dkk, 2009) dalam (Nur, dkk 2013).

Pengaruh Quality Incentive terhadap Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Dessler (1986:432) “tujuan suatu insentif hendaknya untuk mendorong timbulnya yang baik yaitu dengan mengaitkan kualitas pekerjaan”. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan kualitas pekerjaannya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitasnya (Hasibuan, 2000:218).Pangabean (2002:89) “Insentif merupakan jenis penghargaan bagi pekerja secara proposional mempengaruhi terhadap peningkatan output yang berkualitas tinggi”. Mulyadi (2007:363) menyatakan bahwa:“Penghargaan meningkatkan motivasi personel dalam mewujudkan kinerja, sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu, perhatian dan usaha mereka. Hanya dengan mengatakan kepada personel bahwa kualitas adalah penting tidakakan berdampak terhadap perilaku terhadap kualitas. Namun, jika dikatakan kepada personel kualitas merupakan kinerja yang diukur dan hasil pengukuran ini menjadi faktor penting dalam menentukan kenaikan gaji/upah, bonus, dan kenaikan pangkat, maka hal iniakan meyakinkan mereka tentang pentingnya kualitas dalam pekerjaan mereka. Sebagian personel memerlukan insentif untuk melakukan usaha ekstra dlam melaksanakan tugasnya dengan baik.”Kemudian Govindarajan dan Gupta (2002:78) menyatakan bahwa:“Ketika penghargaan yang diterima terkait dengan ukuran kinerja secara spesifik, maka perilaku seseorang akan berpedoman atas keinginan untuk mengoptimalkan ukuran kinerja tersebut.Ukuran yang dimaksud tersebut adalah kinerja kualitas.”

Pengaruh Quality Feedback terhadap Kinerja Kualitas Feedback (skripsi, tesis, dan disertasi)

merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan secara kontinu.Feedbackkinerja dipikirkan untuk memenuhi beberapa fungsi dan biasanya menunjukkan pada informasi mengenai
sebuah tingkatan kinerja atau cara dan efisiensi dimana proses kinerja dilakukan (bertha, dkk. 2009).Dengan adanya evaluasi dan koreksi secara rutin berdasarkan feedbackyang diterima oleh semua pihak, maka semua program yang telah direncanakan akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan operasional perusahaan dimasa yang akan datang. Salman, dkk (2009) menjelaskan bahwa feedback terhadap kinerjadiperlukan untuk memungkinkan para karyawan menentukan hubungan antara perilaku mereka sendiri dengan outcomes dari kegiatan operasional.Manajer sebaliknya memberikan feedback atau umpan balik harian atau tahunan kepada para karyawannya, sehingga karyawanyang kinerjanya tidak sesuai dengan standar dapa segera memperbaiki kinerjanya.Dalam hubungan feedbackdengan kinerja kualitas produk jasa dan pelayanan dapat dilihat dalam pemberian informasi yang dapat memberikan suatu dasar untuk mendeteksi kesalahan dan petunjuk untuk perbaikan kualitas.MenurutAgus Dharma (2003:190) “umpan balikyang didasarkan pada kualitas (quality feedback)bertujuanuntukmeningkatkan kualitas pekerjaan. Umpan balik menyediakan informasi yang membantu upaya mengubah atau memperbaiki bentuk proses dalam mencapai kualitas keluaran yang lebih baik atau lebih tinggi”. Adanya kecenderungan yang tinggi pada manajer untuk memberikan kepada karyawan, suatu informasi sebagai umpan balik mengenai operasional perusahaan maupun kinerja individu dan kelompok. Dengan umpan balik, diharapkan para karyawan akan menggunakannya untuk memecahkan
permasalahan kinerja (Dean dan Evans, 1994; Lawler, 1998) dalam Yuli Chomsatu (2006:47).Umpan balik kinerja dari para karyawan sangat dibutuhkan, hal ini untuk memungkinkan mereka dalam menentukan hubungan antara perilaku yang ditujukan oleh karyawan dengan produksi yang dihasilkan (Barker, 1988) dalam (salman dan Gudono, 2006). Para pekerja akan menerima dan menggunakan sejumlah umpan balik yang menajdi pokok pemeriksaan terbaru (Renn dan Fedor, 2001) dalam (Yuli Chomsatu, 2006:48). Dalam kaitannya dengan pengaruh perilaku karyawan, umpan balik dapat memotivasi secara ekslusif. Berdasarkan informasi mengenai kinerja karyawan, akan memberikan kejelasan peran atas tugas yang harus dilakukannya (Kluger dan De Nisi (1996); Earley et al. (1990); Bandura (1986) dalam (Salman dan Gudono, 2006). Pada beberapa penelitian mengenai perilaku organisasional, ditunjukkan bahwa umpan balik akan membantu mempromosikan tugas yang berorientasi pada perilaku (Ashford dan Cummings 1983; Ilgen et, al. 1979) dalam (Salman dan Gundono, 2006). Ketepatan nonkeuangan dari kualitas umpan balik pada manejemen manufaktur menurut Kaplan (1983); Howell dan Soucy (1987) dalam (Yuli Chomsatu,2006:48), dinyatakan bahwa ketepatan waktu dan relevansi umpan balik operasi, merupakan hal penting bagi kualitas manajemen dari waktu kewaktu.Renn dan Fedor (2001) menjelaskan bahwa:“Para pekerja akan menerima dan menggunakan sejumlah umpan balik yangmenjadi pokok pemeriksaan terbaru.Pokok pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan mengenai kinerja kualitas yang dihasilkan para pekerja”

Pengaruh Quality Goal terhadap Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada umumnya perusahaan menggunakan ukuran keuangan dan non keuangan untuk memotivasi para manajer memenuhi quality goal.Untuk pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja Locke dan Somer (1987) dalam Yuli Chomsatu (2006:46) memberikan argument bahwa komunikasi merupakan sasaran utama yang diharapkan untuk mempengaruhi pengaturan karyawan dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.Pada studi sebelumnya oleh Wexley dan Yulk dalam Salman, dkk (2006) untuk sasaran teori merekomendasikan bahwa pegawai harus memiliki sasaran kinerja spesifik untuk memandu perilaku.Pada studi eksperimen, Harell dan Tuttle (2001) dalam Salman dan Gudono (2006) menggunakan mahasiswa yang berperan sebagai pegawai, dalam aturan pekerjaan (role of workers) dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan memberikan komunikasi sasaran prioritas kepada pekerja dapat mempengaruhi prioritas mereka dalam mencapai pemenuhan sasaran tersebut. Praktik manufaktur terkini menyandarkan padapekerjaan untuk proses perbaikan, dan usaha mereka bisa memandu komunikasi pada quality goal.Komunikasi dari kualitas produk unit bisameningkatkan sasaran tujuandiharapkan dapat mempengaruhi arah dari usaha yang dilakukan pekerja selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pekerjaanmereka.Praktek terkini menyandarkan pada pekerja untuk proses perbaikan dan usaha mereka bisa memandu komunikasi pada quality goal

Pengukuran Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengkuran kinerja keuangandapat dilihat pada analisis laporan keuangan.Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.Menurut Irham Fahmi (2012:15) analisi rasio tersebut diantaranya adalah:“1.Rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemapuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya.Meliputi cash ratio, current ratio, acid test ratioatau quick ratio.2.Rasioleverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa dana kebutuhan perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi debt to total asset ratio, debt to equity ratio, dan time interest earned.3.Rasio aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, dan other asset turnover.4.Rasio profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Meliputi profit margin, return on investment (ROI), return on equity(ROE), return on asset(ROA), Earning Per share(EPS).Kinerja keuangan merupakan suatu cara untuk melihat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dan investasi (profit and investment center). Kinerjakeuangan dalam satu unit organisasi, pendapatan dan pengeluaran diukur berdasarkan moneter atau yang disebut sebagai pusat laba (Tjiptono dan Diana, 2002).Penetapan pusat laba pada suatu perusahaan, ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan pada tingkatan yang lebih rendah dan memiliki informasi relevan dalam membuat trade-off pengeluaran pendapatan.Penetapan pusat laba tersebut dapat meningkatkan kecepatan dalam pembuatan keputusan. Peningkatan kualitas
keputusan, memusatkan perhatian yang lebih besar untuk profitabilitas dan akan memberikan pengukuran yang lebih luas atas kinerja manajemen. Kinerja dari pusat laba (Tjiptono dan Diana, 2002) dapat dievaluasi berdasarkan ukuran profitabilitas.Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Tahapan-Tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Analisis terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan peusahaan lain dalam industri yang sama dengan mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Menurut Irham Fahmi (2011:3) ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan sebagai berikut:“1.Melakukan review terhadap data laporan keuangan.2.Melakukan perhitungan.3.Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.4.Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap permasalahan yang ditemukan.5.Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan”.Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1.Melakukan Review terhadap Data Laporan KeuanganReview dilakukan dengan tujuan agar laopran keuangan yang sudah di buat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. 2.Melakukan PerhitunganPenerapan meotde perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perihutungan akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3.Melakukan Perbandingan terhadap Hasil Hitung yang Telah DiperolehMetode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan sebagai berikut:1)Time series analysis,yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan yang nantinya akan terlihat secara grafik.2)Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. 4.Melakukan Penafsiran (Interpretation) terhadap Permasalahan yang DitemukanPenafsiran pada tahap analisis kinerja keuangan dilakukan untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami.5.Mencari dan Menberikan Pemecahan Masalah (Solution) terhadap Berbagai Permasalahan yang DitemukanMencari dan memberikan pemechan masalah terhadap permasalah yang ditemukan guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat terselesaikan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Munawir (2010:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“1.Likuiditas,yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.2.Solvabilitas,yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang.3.Rentabilitasatau profitabilitas,yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengahsilkan laba selama periodetertentu.4.Stabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemapuan perusahaan untuk membayar beban bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan”.

Tujuan Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Juminang (2009:239) tujuan kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“a.Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan.Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.b.Untuk mengetahui kemapuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam mengahsilkan profit secara efiisien”

Definisi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja keuangan adalah suatuanalisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan mengggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2010:142).Sedangkan menurut Sutrisno (2009:53) “Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Pengukuran Kinerja kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengukuran kinerja kualitas pada suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran keuangan (kinerja keuangan) dan ukuran nonkeuangan (kepuasan pelanggan) (Maiga dan Jacob, 2005) dalam (Yuli Chomsatu, 2006:34).Menurut Irham Fahmi (2011:2) definisi mengenai kinerja keuangan adalah sebagai berikut:“ Kinerja keuangan adalah suatu alanalisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.
Selain ukuran keuangan, pencapaian kualitas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran non keuangan, yang menitikberatkan pada kepuasan penagggan. Menurut Zulian Yamit (2005:77) terdapat 3 (tiga) jenis pelanggan yaitu:“1.Pelanggan Internal (internal customer)2.Pelanggan perantara (intermediate customer)3. Pelanggan eksternal (external customer)”.Penjelasan mengenai ketiga jenis pelanggan tersebut sebagai berikut:1.Pelanggan Internal (Internal Customer)Pelanggan internal adalah setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau organisasi. Adapun yang diperlukan oleh pelanggan internal adalah kerja kelompok dan kerjasama, struktur dan sistem yang efisien, pekerjaan yang berkualitas dan pengiriman yang teapat.2.Pelanggan Perantara (Intermediate Customer)Pelanggan perantara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak konsumen atau pelanggan eksternal.Pelanggan perantara ini bukan sebagai pemakai akhir.3.Pelanggan Eksternal (External Customer)Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata (real customer). Beberapa hal yang diperlukan pelanggan eksternal adalah: kesesuaian dengan kebutuhan
akan produk, harga yang kompetitif, kualitas dan reabilitas, pengiriman yang tepat waktu dan pelayanan yang memuaskan.Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode dan teknik.Menurut Kotler, (1994) dalam Zulian Yamit (2005:80) cara yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan sebagai berikut:“1.Sistem pengaduan2.Survey pelanggan3.Panel pelanggan”.Penjelasan mengenai cara yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:1.Sistem PenganduanIndustri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan kotak saran bagi pelanggan untuk memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidak puasan lainnya. Selain itu dapat berupa formulir ataupun telepon pengaduan bagi pelanggan.Alur informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan industri dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah.2.Survey Kepuasan PelangganIndustri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Dengan demikian industri pun mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survey berkala melalui surat pos, telepon, atau wawancara secara langsung dengan pelanggan.
3.Panel PelangganIndustri dapat mengundang pelanggan yang setia dan pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah berpindah menjadi pelanggan perusahaan lainuntuk mengetahui untuk mengetahui penyebab apakah harganya tinggi, pelayanan kurang baik dan produknya kurang dapat diandalkan sehingga dapat diketahui tingkat kehilangan pelanggan.

Langkah-langkah Peningkatan Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam peningkatan kinerja terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan menurut Mangkunegara (2010:22) adalah sebagai berikut:”1.Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:a.Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan terus menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis.b.Mengidentifikasi melalui pegawai.c.Memperhatikan masalah yang ada.2.Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki langkah tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain:
a.Mengidentifikasi masalah secepat mungkinb.Menentukan tingkat keseriusan masalah3.Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan individu itu sendiri.4.Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan kayrawan itu sendiri.5.Melakukan rencana tindakan tersebut.6.Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum.7.Mulai dari awal bila perlu.

Dimensi Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Buyung (2007:23) dalam Yehezkiel (2013) dimensi-dimensi kinerja tergantung pada pengertian kinerja itu sendiri. Jika kinerja itu adalah hasil kerja yang berupa fisik (hard product) maka dimensinya dapat ditentukan sebagai berikut:“1.Kualitas hasil kerja : untuk kepuasan konsumen dan kualitas pekerja2.Kuantitas hasil kerja : dimaksudkan untuk mengukur tingkat kuanitas hasil pekerjaan3.Kemampuan bekerja sendiri tepat waktu : dapat diandalkan dan tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan 4.Pengetahuan, keterampilan kerja, dan kemandirian : dimaksud untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualitas dan melakukan fungsi pekerjaan tanpa bimbingan5.Tanggung jawab/ efektivitas : dimaksudkan tanggungjawab seorang karyawan terhadap peralatan dan proses penggunaan sumber daya organisasi, material, dan keselamatan kerja bagi orang lain6.Hubungan interpersonal: karyawan mamapu bekerja sama dengan baik antara rekan kerja dan unit kerja”.

Aspek –Aspek Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut T.R Mitchell dalam Sedarmayanti (2009:51) bahwa kinerja memiliki beberapa aspek, yaitu:“1. Kualitas kerja (Quality of work)2.Ketepatan Waktu(Promptness)3.Inisiatif (Initiative)4.Kemampuan (Capability)5.Komunikasi (Communication).”Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1.Kualitas kerja (Quality of work)Kualitas terdiri darisejumlah keistimewaaan hasil kerja yang memenuhi keinginan dan tanggung jawab yang merupakan bagian dari tujuan organisasi dan dengan demikian memberikan kepuasan
dan penggunaan hasil kerja tersebut.Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.2.Ketepatan Waktu (Promptness)Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak menganggu pada pekerjaan yang lain.3.Inisiatif (Initiative)Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan mempunyai kebebasan berinisiatif agar individu aktif dalam menyelesaikan pekerjaannya.4.Kemampuan (Capability)Kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual (yakni kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, dan keterampilan) dan kemampuan fisik.5.Komunikasi (Communication)Komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerja sama yang harmonis.Menurut Willem Kana (2008:8) kinerja dihasilkan oleh adanya tiga hal, yaitu:
“1.Kemampuan (ability) dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk berprestasi (capability to perform)2.Kemampuan, semangat, hasrat atau motivasi dalam wujudnya sebagai kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform)3.Kesempatan untuk berprestasi (opportunity to perform)”.

Pengertian Kinerja Kualitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kualitas merupakan suatu istilah relatifyang sangat bergantung pada situasi. Menurut W. Edward Deming dalam Zulian Yamit (2005:7) mendefinisikan “kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen”. Sedangkan menurut Philip B. Crosby dalam Zulian Yamit (2005:7) mempersepsikan “kualitas sebagai nilai cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan”.Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa “quality (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wison dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”.Menurut Dunk, (2002) dalam Dita (2011:29) pengertian kinerja kualitas adalah sebagai berikut:“ Tingkat kualitas yang hendak dicapai perusahaan. Dalam kinerja kualitas, didalamnya merefleksikan biaya kualitas untuk menghasilkan kualitas dan kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut”.Kinerja kualitas dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang disesuaikan dengan rancangan kualitas pada biaya produksi yang ekonomis (Crosby, 1996; Maiga dan Jacob, 2005; dalam Yuli Chomsatu, 2006:32).

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas.Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok.
Menurut Moeheriono (2009:60) kinerja sebagai berikut:“Kinerja atau performancemerupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”.Menurut Irham Fahmi (2010:2) “kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit orienteddan non profit orientedyang dihasilkan selama satu periode”. Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.Mulyadi (2011:337) mendefinisikan kinerja sebagai berikut:“Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran startegik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yangdiharapkan”.Pengertian kinerja menurut Moh Pandubu Tika dalam Yuda Kususmah (2014:31) adalah:“Hasil-hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu”.

Keterbatasan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Patut disadari sebaik apapun manajemen merancang suatu sistem pengendalian manajemen dalam organisasi, kelemahan atau keterbatasan dapat terjadi.Kunci utamanya ada pada manusia.Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan menurut Thomas Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:“1.Kurang Matangnya Suatu PertimbanganEfektivitas pengendalian selalu dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan.Suatu keputusan diambil oleh manajer umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia. Keterbatasan waktu dan beberapa variabellain baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan yang diharapkan.Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alami yang dihadapi oleh para manajer.2.Kegagalan Menjalankan PerintahSekalipun,sistem pengendalian manajemen telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan
adanya pegawai yang salah menjalankan perintah dari pimpinan (salah komunikasi).Kesalahan dalam menjalankan sautu perintah dapat di sebabkandari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan.Kegegalan dapat menjadi lebih serius jika kesalahan komunikasi (miscommunication) dilakukan oleh seorang pimpinan.3.Pengabaian ManajemenSistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektifjika semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga karyawan terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki sistem pengendalian yang memadai, pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau bahkan seorang pimpinan mengabaikan pengendalian. Istilah “pengendalian manajemen” ditunjukan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan untuk kepentinganpribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan.4.Adanya KolusiKolusi merupakan ancaman besar dari pengendalian yang efektif. Pemisahan tugas (segregation of duties) telah dilakukan namun jika manusianya melakukan suatu kerja sama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, konsultan pengawas atas suatu kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit melakukan kolusi dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pembangunan dengan cara memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi. Hal ini dapat terjadijika staf dalam pabrik tersebut tidak komitmen sehingga melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan mungkin fatal untuk rekan kerja yang lain, karena pemakaian bahn bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi”

Keunggulan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kegiatan utama perusahaan adalah mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer,memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost effective serta memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Agar efektif tiga kegiatan utama tersebut harus direncanakan dengan baik, sehingga diperlukan sistem perencanaan menyeluruh tentang tiga kegitan utama tersebut dan pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.Salah satunya dengan sistem pengendalian manajemen.
Menurut Mulyadi (2007:4) dengan menyebut istilah sistem perencanaan dan pengendalian manajemen memiliki beberapa keunggulan adalah sebagai berikut: “1.Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen menyediakan struktur yang memungkinkan proses perencanaan serta pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan sehingga rencana dapat dijalankan.2.Sistem perencanaa dan pengendalian manajemen juga menyediakan berbagai sistem untuk melaksanakan proses perencanaan serta pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan kerja.3.Melalui sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, keseluruhan kegiatanutama untuk menjadikan perusahaan sebagai institusi pencipta kekayaan dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal dan terpadu, sehingga menjadikan tercapainya tujuan perusahaan-pelipatgandaan kekayaan perusahaan”

Manfaat Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:3) yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala setiap sistem pengendalian manajemen memiliki 4 (empat) manfaat sebagai berikut:“1.Pelacak (detector) atau sensor-suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.2.Penilai (assessor)-suatu peangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.3.Effector-suatu perangakat (yang sering disebut dengan “umpan balik”) yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.4.Jaringan komunikasi-perangakat yang meneruskan informasi antara detectordan assessordan antara assessordengan effector”.2.1.1.9.Keunggulan Sistem Pengendalian Manajemen Kegiatan utama perusahaan adalah mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan customer,memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost effective serta memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif kepada customer. Agar efektif tiga kegiatan utama tersebut harus direncanakan dengan baik, sehingga diperlukan sistem perencanaan menyeluruh tentang tiga kegitan utama tersebut dan pengimplementasian dan pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.Salah satunya dengan sistem pengendalian manajemen.

Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fred David (2010:12)menjelaskan bahwa secara garis besar, adanya sistem pengendalian manajemen dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:“1.Keselarasan tujuan (goal congruence)2.perangkat penerapan startegi3.Tekanan finasial dan non finansial4.Bantuan dalam mengembangkan strategi baru”.Secara rinci keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan berikut ini:1.Keselarasan Tujuan (Goal Congruence)Meskipun sistematis, proses pengendalian manajementidak bersifat mekanis. Proses ini meliputi ineraksi antara individu, dimana tidak dapat digambarkan dalam cara mekanis. Para manajer memiliki tujuan pribadi sebagaimana halnya dengan tujuan organisasi.Masalah pengendalian yang terutama adalah bagaimana mempengaruhi mereka dalam bertindak demi pencapaian tujuanpribadi mereka sedemikian rupa sekaligus dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.Sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Adanya sistem pengendalian manajemen akan membantu perusahaan dalam mengawal tujuan yang akan dicapai, sekaligus menjadi control dalamaktivitas manajemen perusahaan.2.Perangkat Penerapan Strategi
Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi kearah tujuan strategisnya.Sehingga, pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategy.Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan.3.Tekanan Finansial dan Non FinansialSistem pengendalian manajemen meliputi ukuran kinerja finansial dan nonfinansial. Dimensi finansial memfokuskan pada moneter yang menekankan pada net income, return on equity, dan lainnya. Manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaandalam menerapkan sistem pengendalian manajemen secara finasial akan berepengaruh pada kualitas produk, pangsa pasar dan lainnya. Sehingga dengan adanya pengendalian manajemen benar-benar memberikan value addedbaik finasial maupun nonfinansial. 4.Bantuan Dalam Mengembangkan Strategi BaruPeranan utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih.Dalam industriyang tunduk pada perubahan lingkungan yang cepat, yang terutama adalah bagaimana manajemen mengendalikan informasi terutama yang bersifat nonfinansial, juga dapat menyediakan dasar bagi pertimbangan strategi baru.Dengan adanya sistem pengendalian manajemen dapat melahirkan
sebuah strategi baru yang akan dilakukan oleh manajemen sebagai hasil dari aktivitas controlling.

Proses Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Proses pengendalian manajemen melibatkan hubungan atasan-bawahan. Pengendalian dilaksanakan oleh atsan terhadap bawahannya. MenurutAnthony dan Govindarajan (2005:19)yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala proses pengendalian manajemen melibatkan 4 (empat)aktivitas yaitu:“1.Perencanaan strategis2.Persiapan anggaran3.Pelaksanaan4.Evaluasi kinerja”Penjelasan rinci mengenai hal di atas sebagai berikut:1.Perencanaan StrategisPerencanaan strategis merupakan awal dalam siklus pengendalian manajemen.dalam perusahaan yang menggunakan kalender tahunan, perencanaan biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang mendahului tahun anggaran. Pada waktu itu keputusan yang mempertimbangkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak perencanaan strategis terakhir dibuat.2.Persiapan AnggaranProses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer setiap pusat tanggungjawab dengan atasannya. Produk akhir dari negosiasi ini adalah suatu pernyataan persetujuan atas biaya yang diantisipasi untuk tahun
yang akan datang, atau laba yang direncanakan atau akspetaso dari tingkat pengembalian investasi.3.PelaksanaanDalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari satu program yang menjadi tanggungjawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjasi sebagai tanggungjawabnya. Lapotan atas pusat tanggungjawab akan menunjukkan informasi yang dianggarkan dan informasi actual, ukuran kinerja finansial dan non finansial.4.Evaluasi KinerjaProses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban actual dan yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Jika keadaaan yang diasumsikan dalam proses anggaran berubah, maka terdapat perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual. Jika keadaan berubah, maka perubahan ini diperhitungkan.Pada kahirnya, analisis mengarah ke kritik yang konstruktifbagi para manajer dari pusat tanggungjawab.Menurut Mulyadi (2007:404) proses pengendalian manajemenadalah sebagai berikut:“1.Perumusan strategi (strategi formulation)2.Perencanaan strategik(strategic planning)3.Penyusunan program (programming)4.Penysunan anggaran (budgeting)5.Implementasi (implementation)6.Pemantauan (monitoring)”.

Struktur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban.Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai tujuan individual yang pada gilirannya diharapkan dapat membantu
pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan yang diputuskan dalam proses perencanaan strategik.Menurut Mulyadi (2011:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen sebagai berikut:“struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem.”Menurut mulyadi (2011:9) struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen terdiri atas tiga komponen sebagai berikut:“1.Struktur organisasi 2.Jejaring organisasi3.Sistem penghargaan”Penjelasansecararinci mengenai hal di atas sebagai berikut:1.Struktur OrganisasiStruktur organisasi adalah komponen utama dalam struktur sistem pengendalian manajemen.struktur organisasi merupakan sarana untuk mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuanorgansasi. Pada waktu organisasi menghadapi lingkungan stabil dan kompetisi tidak begitu tajam, kekuasaan dalam organisasi terpusat ditangan manajemen puncak, dan delegasi wewenang kepada manajemen tingkat bawah dilaksanakan secara terbatas.Struktur yang sesuai dengan lingkungan bisnis pada zaman itu adalah struktur organisasi fungsional hirarkhis. Untuk menghadapi lingkungan bisnis turbulen (perubahan menjadi
konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasive), yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis (sehingga kompetisi memperebutkan pilihan customermenjadi sangat tajam), diperlukan struktur organisasi yang berorientasi kepada customer , yang secara cepat mampu merespon kebutuhan customer, dan yang mendorong inovasi. 2.JejaringOrganisasiJejaring informasi dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaringorganisasi (organization network) untuk kepentingan penyediaan layanan bernilai tambah bagi customer.Teknologi informasi menjadi pemampu (enabler) untuk membangun jejaring informasi yang memungkinkan terjadinya hubungan yang berkualitas (quality relationship) antar karyawan, antar manajer dengan manajer, antara perusahaan dengan pemasok dan mitra bisnisnya, dan antara perusahaan dengan customernya. Untuk menghadapi lingkungan bisnis stabil, organisasi perusahaan mampu menghadapi perusahaan sendiri secara independen, tanpa harus membangun jejaring organisasi dengan organisasi lain. Untuk menghadpi lingkungan bisnis kompetitif dan turbulen, organisasi harus kohesif-bersatusangat erat diantara manajemen dan karyawan.Disamping itu, untuk menghadapi persaingan yang tajam, organisasi harus berupa jejaring organisasi yang terpadu.Oleh karena itu, kemapuan manajemen dalam membangun jejaring iformasi yang menyatukan berbagai komponen jejaring organisasi merupakan penentu
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya menghasilkan nilai terbaik bagi customer.Untuk membangun struktur sistem pengendalian manajemen yang sesuai dengan tuntuan lingkungan bisnis turbulen, diperlukan jejaring informasi mengikat secara erat melalui hubungan berkualitas.3.Sistem PenghargaanKomponen struktur sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah sistem penghargaan, suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi.Pada waktu organisasi hirarkis fungsional digunakan oleh perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis stabil, penghargaan didistribusikan ke manajemen puncak, karena merekalah yang running the businessperusahaan.Pada waktu lingkungan bisnis berubah menjadi turbulen, manajemen puncak tidak lagi mampu menjalankan sendiri seluruh bisnis perusahaan.Beban tanggungjawab untuk running the business perusahaan perlu didistribusikan kepada karyawan.Timbullah kebutuhan untuk memberdayakan karyawan dalam rangka membangun responsibility-based organization suatu organisasi yang seluruh personelnya (manajemen dan karyawan) bertanggungjawab atas beroperasi perusahaan.Diperlukan sistem penghargaan yang tidak didasarkan pada posisi (position-based reward), namun telah didasarkan pada kinerja (performance-based reward).Disamping itu, kinerja personel tidak hanya dinilai dari perspektif keuangan, namun lebih dari itu, perlu dinilai dari
berbagai perspektif non keuangan, sehingga kinerja personel bersifat komperhensif.

Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda pula. Walaupun penerapan sistem pengendalian manajemen dalam setiap organisasi berbeda satu sama lain karena tergantung dari situasi masing-masing, namun semua sistem pengendalian manajemen memiliki karakteristik yang sama. Ada beberapa karakteristik dari sistem pengendalian manajemen menurut Edy Sukarno (2000:6) terdiri dari:“1.Fokus sistem pengendalian manajemen adalah program dan pusat-pusat tanggungjawab.2.Jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan data actual. Data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar. Data actual mengenaiapa yang telah atau yang sedang terjadi baik di dalam ataupun di luar organisasi.3.Sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua aspek-aspek operasi organisasi.

Quality Incentive (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap karyawan di suatu perusahaan pasti memerlukan motivasi untuk mendukung kinerjanya.Oleh kerena itu diperlukan sistem penghargaan yang digunakan perusahaan untuk memacu para karyawan dalam melaksanakan kinerjanya.Penghargaan yang diterima oleh para karyawan, akan terikat dengan ukuran kinerja secara spesifik, sehingga perilaku seseorang cenderung akan berpedoman atas keinginan untuk mengoptimalkan ukuran kinerja tersebut. Pada saat ukuran insentif kualitas tercakupdidalam kontrak antara manajemen dan pemilik perusahaan, maka para pekerja akan lebih mendekatkan diri pada dimensi yang telah ditekankan dalam ukuran itu, yang diharapkan hal ini akan menghasilkan peningkatan kinerja (Banker et al. 2000) dalam (Salman dan Gudono, 2006).Menurut Ittner dan Lacker (1995) dalam Yuli Chomsatu (2006) Insentif kualitas (quality Incentive) sebagai berikut:“Insentif kualitas (quality incentives), adalah sebagai sistem pengakuan dan penghargaan terhadap peningkatan kualitas individu maupun kelompok”.Mulyadidan Setyawan (2001:227) mengatakan bahwa:“Sistem penghargaan adalah salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan (bukan tujuan personelsecara individu) dengan perilaku sesuai dengan tujuan diharapkan oleh perusahaan (bukan perilaku yang disukai oleh personel pribadi)”.Mangkunegara (2010) berpendapat pengertian insentif sebagai berikut:“Suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata lain, insentif kerja merupakan pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengukur terhadap prestasi kerja dan kontribusi terhadap organisasi”.Menurut Mulyadi (2007:365) penghargaan digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:“1)Kenaikan gaji berbasis kinerja2)Insentif jangka pendek3)Insentif jangka panjang”

Quallity Feedback (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kluger dan Denisi (1996) dalam Salman dan Gudono (2006) quality feedback adalah sebagai berikut:“Umpan balik kualitas (quality feedback), dikatakan sebagai pemenuhan beberapa fungsi dan biasanya mengacu pada informasi atas pencapaian tingkatan kerja atau cara yang menggambarkan bahwa efisiensi pencapaian kinerja telah dilaksanakan”.Supriyono (2000:19) mengemukakan bahwa quality feedbackadalah:“Umpan balik (quality feedback) penyebarluasan informasi dari detektor, melalui selektor, ke efektor.”Menurut wardani dan Ja’far (2009) pengertian dari quality feedback adalah sebagai berikut:“Quality feedback adalah informasi yang digunakan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana.”Robert Kreitner dan Angelo Kinici (2005) dalam Dita (2011:17) menyebutkan bahwa quality feedback adalah sebagai berikut:“Feedback yang berkualitas adalah yang mampu memberi seseorang umpan balik kolektif dari berbagai tingkat dan golongan teman kerja yang berbeda.”
Menurut Agus Dharma (2003:85) umpan balik merupakan hal yang sangat penting untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan karyawan. Karyawan akan terus memberikan umpan balik hanya jika anda mau dan mampu melakukan sesuatu dengan informasi yang anda peroleh. Cara-cara mendapatkan umpan balik yaitu:1)Meminta langsung dengan meminta karyawan untuk bertemu dengananda untuk membahas hal-hal yang ingin anda ketahui.2)Meminta karyawan untuk mengajukan pendapat atau gagasan secara tertulis.3)Karyawan sering meras tidak enak dalam suasana tatap muka. Cara menghindarinya adalah dengan menyuruh mereka mengajukan pendapat atau saran secara anonim.Dari beberapa literatur diatas dapat disimpulkan bahwa feedback(umpan balik) adalah suatu penyebaran informasi mengenai output yang telah dibandingkan dengan sesuatu yang diharapkan. Umpan balik diperlukan agar dapat terjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawannya.Para manajer akan memberikan kepada karyawan suatu informasi sebagai umpan balik mengenai operasional perusahaan maupun kinerja individu dan kelompok mengenai pencapaian kualitas. Dengan umpan balik ini, diharapkan para karyawan akan menggunakannya untuk mencegahkan permasalahan kinerja. Umpan balik kinerja dari para karyawan memungkinkan mereka untuk menetukan hubungan antara perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan dengan produksi yang dihasilkan.Selain itu umpan balik kualitas juga dapat memotivasi secara eksklusif para karyawan serta memberikan kejelasan peran atas tugas yang harus dilakukan. Menurut Agus Dharma (2003:191) karakteristik dari quality feedbackadalah sebagai berikut:
“1)Kesesuaian2)Terfokus3)Tepat waktu

Quality Goal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sasaran kualitas (quality goal) bisa dilihat sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang individu atau organisasi harus capai. (Locke dkk, 1981) (dalam Salman dan Gudono, 2006). Suatu perusahaan harus memiliki sasaran yang ingin dicapai mengapa perusahaan tersebut didirikan.MenurutWardani dan Ja’far (2009) pengertian quality goalsebagai berikut:“Quality goal merupakan tujuan atau tingkatan kinerja yang harus dicapai oleh suatu individu atau organisasi.”Menurut Mulyadi (2007:458) pengertian quality goal adalah sebagai berikut:“Pernyataan luas tentang apa yang akan di wujudkan perusahaan”.Mulyadi (2007:458) menjelaskan bahwa:“Manajer perusahaan harus dapat menentukan tujuan paling tidak satu sasaran yang dikuantitatifkan dan diukur, serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.Manajer juga harus dapat mengomunikasikan tujuan tersebut kepada karyawan. Jika manajer memilih untuk menetapkan target perusahaan yang dikuantitatifkan, kemudian sasaran korporasi dan unit bisnis harus ditetapkan dan disusun prioritas pencapaian hasil utama yang mendorong perusahaan. Perusahaan yang berfokus ke internal dan persaingan biasanya menetapkan tujuan khusus seperti pendapatan (ROI), memaksimalkan nilai pemegang saham dan kualitas produk jasa.Tujuan yang lebih komprehensif mencakup pula kepuasan customer, kualitas, posisi teknologidan pengembangan karyawan”.Menurut Supriyono (2000:9) goal adalah“Tanpa batasan waktu, goal ada sampai dengan goalitu diubah, dan goaljarang sekali diubah. Suatu organisasi dapat memiliki satu atau beberapa goal”.
Menurut Agus Dharma (2003:364) sasaran kualitas (quality goal) adalah sebagai berikut:“Mutu sasaran yang harus dihasilkan (baik tidaknya)” Dalam penetapan sasaran kualitas perusahaan, diharapkan individu dapat termotivasi untuk berusaha mancapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dengan mengetahui, memahami dan menerima sasaran tersebut. Adapun cara menentukan sasaran kualitas menurut Yuli Chomsatu (2006:32) adalah sebagai berikut:“1)Menetapkan standar yang akan dicapai2)Mengevaluasi apakah standar tersebut dapat dicapai3)Mengevaluasi apakah standar tersebut sesuai dengan sasaran pribadi mereka4)Apabila standar diterima, maka sasaran dapat ditetapkan”.Munurut Agus Dharma (2003:365) quality goal (sasaran kualitas) memliki karakteristik sebagai berikut:“1)Dapat diukur2)Dapat dicapai3)Relevan4)Dapat dikendalikan”Penjelasan secara rinci mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:1)Dapat DiukurSetiap sasaran harus memungkinkan adanya beberapa bentuk pengukuran yang dapat dipercaya.Jika batasan sasaran cukup spesifik, itu berarti bahwa sasaran itu juga dapat diukur.Namun, adakalanya sasaran yang menggunakan istilah-istilah khusus yang menimbulkankeraguan dalam mengukurnya.Misalnya, yaitu
“mengadakan program pelayanan pelanggan sebelum tanggal 15 Oktober”. Agar sasaran itu dapat diukur, maka harus mencakup cara mengukur “kepuasan pelanggan” yang barangkali dapat diperoleh melalui survey (angket).2)Dapat DicapaiSasaran harus disusun secara rasional dan diperkirakan dapat tercapai. Namun, sasaran juga tidak seharusnya tidak terlalu mudah sehingga tidak memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk mencapainya, akan tetapi juga jangan terlalu sulit untuk dapat dilakukan. Untuk menguji suatu sasaran yang realistis, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a.Kinerja di waktu lalu. Adakah sasaran yang sekarang melompat terlalu jauh atau hanya berubah sedikit.b.Hasil yang dicapai karyawan lain dalam situasi yang sama. Adakah sasaran itu memerlukan upaya lebih besar atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang telah dilakukan orang lain.c.Adakah kondisi khusus yang mengharuskan untuk meminta upaya lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, karyawan yang bersangkutan masih baru dan belum berpengalaman. 3)RelevanSasaran harus memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian tujuan perusahaan atau unit kerja.
4)Dapat DikendalikanPencapaian sasaran masih dalam batas yang dapat dikendalikan karyawan. Sasaran akan terlihat tidak fair jika karyawan diharapkan mencapai sesuatu sedangkan karyawan yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan hasil yang diupayakan.

Komponen Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk memonitor ataumengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Anthony dan Govindarajan (2004) dalam Dita (2011:14) menyatakan komponen sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut:“Quality goal, Quality Feedback, Quality Incentive”

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:1) unsur-unsur sistem pengendalian manajemen meliputi:“1.Perencanaan Strategis2.Pembuatan anggaran3.Alokasi sumberdaya4.Pengukuran5.Evaluasi6.Penghargaan atas kinerja7. Alokasi pusat tanggungjawab8.Penetapan harga transfer”Menurut Thomas Sumarsan (2013:9) bahwa suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan (reliable) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:“1.Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggungjawabnyaFaktor yang paling penting dalam pengendalian adalah adanya karyawan yang dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik.Karyawan dikatakan ideal apabila tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawabnya.Tingkat perputaran karyawan yang terlalu tinggi sering menimbulkan permasalahan dalam pengendalian manajemen.karyawan baru yang belum berpengalaman memiliki potensi membuat kesalahan dibandingkan dengan karyawan lama yang telah berpengalaman. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu karyawan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal.2.Pemisahan TugasPemisahaan tugas/fungsi bertujuan supaya tidak ada seorang karyawan yang merangkap untuk mengendalikan dua atau tiga tanggungjawab tugas/fungsi sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian bagiorganisasi.3.Sistem pemberian wewenang, tujuandan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harta, utang, penerimaan dan pengeluaran.Setiap manajemen bertanggungjawab untuk menentukan pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan di lingkungan organsasinya.Demikian juga setiap manajemen bertanggungjawab
untuk menentukan, melaksanakan dan memelihara serta meningkatkan sistem pengendalian manajemennya.Manajemen harus menentukan ukuran besaran tertentu secara bertingkat untuk setiap jenjang dalam sistem pencatatannya dan prosedur pengawasan untuk persetujuannya.Sistem pemberian wewenang tersebut dapat bersifat umum dan dapat didelegasikan ke tingkat manajemen yang lebih rendah.Tetapi wewenang yang sifatnya sangat penting masih perlu dipegang oleh manajemen tertinggi.4.Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang pentingPengendalian atas harta, catatan dan dokumen organisasi memiliki tujuan menghindari adanya kesalahan dan ketidak beresan dari karyawan yang tidak bertanggungjawab.Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pembatasan wewenang pada karyawan tertentu.Sedangkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dilakukan dengan melaksanakan penyimpangan secara baik terhadap formulir-formulir yang sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan.5.Periksa fisik harta dengan catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada dan mengadakan tindakan korelasi jika dijumpai adanya perbedaan.Periksa fisik merupakan salah satu bentuk teknik pengendalian, oleh sebab itu manajemen harus selalu mengadakan perbandingan secara periodikdengan bukti yang independen tentang kebenaran fisik dan kewajaran penilaian atas transaksi yang telah dicatat. Pencatatan secara periodikini dapat meliputi: penghitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank, dan teknik lainnya untuk menentukan apakah catatan telah sesuai dengan fisik.”

Definisi Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasidan memanfaatkan informasi tersebut serta tindakan-tindakan lain untuk melakukan pengendalian.Sistem pengendalian manajemen memegang peranan sangat penting di dalam sebuah perusahaan, karena pada dasarnyasistem pengendalian manajemen didesain untuk mewujudkan tujuan organisasi.Anthony dan Govindarajan yang dialihbahasakan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala (2007:9) mendefinisikansistem pengendalian manajemensebagai berikut:“Suatu mekanisme baik secara formal maupun informal yang di desain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil (output) yang diinginkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan”.Maciariello dan Kibry (1994) dalam Supriyono (2000:26) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah:“Seperangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memungkinkan pengolahan informasi untuk tujuan membantu para
manajer dalam pengkoordinasian bagian-bagian dan pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.”Lili Sugeng dan Arifin Sabeni (2007) menyatakan sistem pengendalian manajemen adalah:“Alat untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar.”Menurut Mulyadi (2011:3) pengertian sistem pengendalianmanajemen sebagai berikut:“Suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi, merencanakan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telahditetapkan.”Menurut Supriyono (2000:27) sistem pengendalian manajemen sebagai berikut:“Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk memengaruhi anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses”

Dampak Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Penerapan sistem pengendalian manajemen sangat bermanfaat bagi perusahaan, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategi pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat tanggung jawab, setiap pusat tanggung jawab mempunyai masukan dan keluaran. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara masukan dan keluaran. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubunganini bersifat timbal balik dan langsung.Untuk efisiensi biaya produksi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu. Suatu biaya dikatakan efisien apabila hasil kelurannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Semakin besar keluaran suatu pusat tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efisien kegiatan tanggung jawab tersebut

Pengertian Efisiensi Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Karena setiap perusahaan bertujuan untuk mencari laba, maka efisiensi merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Laba yang maksimal bisa diperoleh atau dicapai melalui penggunaan sumber daya

 yang efisien.Salah satu pengertian efisiensi berkaitan dengan pengukuran suatu kinerja terhadap sesuatu yang dianggap standar, baik itu berkaitan dengan mesin, operasi, individu maupun organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu usaha pemanfaatan sumber daya dengan hasil yang diperoleh.Efisiensi biaya produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara meminimalkan penyimpangan biaya produksi yang terjadi, baik selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja maupun selisih biaya overhead pabrik. Supriyono (2000) menyatakan bahwa: “Penyimpangan biaya produksi merupakan perbedaan antara anggaran dengan realisasi dan jika penyimpangan cukup signifikan maka penyimpangan tersebut diselidiki lebih lanjut”.Sedangkan Mulyadi (2005) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya selisih yang merugikan”.Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya akan terjadipenyimpangan biaya produksi dan penyimpangan ini akan diselidiki jika penyimpangan tersebut cukup signifikan. Perbedaan antara anggaran dan realisasinya akan menimbulkan selisih. Menurut Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) pengertian seisih adalah sebagai berikut: “Selisih antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan atau selisih antara biaya aktual dengan biaya standar”.Sedangkan menurut Mulyadi (2005): “Selisih (variance) adalah penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar”. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dalam penetapan biaya produksi akan menimbulkan selisih apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya. Pengertian selisih biaya bahan baku menurut Jayaatmadja (2006) adalah sebagai berikut: “Selisih yang diakibatkan terjadinya perbedaan antara biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya”.Sedangkan menurut Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) adalah: “Selisih biaya bahan baku adalah suatu selisih yang dihitung dengan membandingkan jumlah aktual bahan baku yang digunakan dengan jumlah standar yang diperbolehkan”.Pengertian selisih biaya tenaga kerja langsung menurut Jayaatmadja (2006) yaitu: “Selisih yang diakibatkan terjadinya perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung standar dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya”.Sedangkan Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya tenaga kerja langsung adalah selisih antara jumlah jam kerja aktual dengan jumlah jam kerja standar yang diperbolehkan”.Pengertian selisih biaya overhead pabrik menurut Jayaatmadja (2006) yaitu: “Selisih biaya overhead pabrik adalah perbedaan jumlah biaya overhead pabrik menurut standar dengan biaya overhead sesungguhnya”.Hammer dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004) mengemukakan bahwa: “Selisih biaya overhead pabrik adalah selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan biaya overhead pabrik yang dapat dibebankan ke barang dalam proses di periode tersebut”.

Pengertian Efisiensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian efisiensi menurut Anthony dan Govindarajan (2003) adalah: “Efficiency is the ratio of output to input or the amount of output per unit of input”.Indra Bastian (2001) mengemukakan bahwa: “Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu”.Sedangkan menurut Arief Suadi (2002): “Efisiensi menunjukkan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input)”.Jadi efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran tertentu. Unit organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat menghasilkan sejumlah keluaran dengan penggunaan masukan minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia.Dalam banyak pusat pertanggung jawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Suatu pusat pertanggung jawaban akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat.

Unsur-unsur Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Carter dan Usry (2002): “There are three major element in cost manufacture product:1)Direct materials. All materials that are physically observable as being identified with the finished goods and that may be traced to the finished goods in an economically feasible manner.2)Direct labour. All labour that is physically traceable to finished goods an economically feasible manner.3)Indirect manufacturing cost. All cost other than materials an direct labour that are associated with manufacturing process”. Di bawah ini akan diuraikan ketiga unsure biaya tersebut.1.Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)Biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam kegiatanpengolahan produk. Bahan baku adalah berbagai macam bahan yang diolah menjadi produk akhir dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan secara langsung atau diikuti jejak manfaatnya pada produk tertentu.Pengertian biaya bahan baku langsung menurut Horngren, dkk (2006): “Direct Materials cost are the acquisition cost of al materials that eventually become part of the cost object (work in process and then finished goods) and that can be traced to the cost object in an economically feasible way”.Mulyadi (2005),mendefinisikan biaya bahan baku langsung adalah: “Semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langung dalam perhitungan biaya produk”.Sedangkan menurut Garrison dan Noreen yang diterjemahkan oleh Totok (2000) adalah: “Biaya bahan baku langsung adalah bahan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut”.Biaya bahan baku langung merupakan biaya seluruh bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi yang dapat langsung diperhitungkan ke dalam harga pokok dari produk tersebut. Dalam menentukan harga pokok bahan baku, seluruh biaya yang menyangkut perolehan bahan tersebut ditambah ke dalam harga beli bahan baku.2.Biaya tenaga kerja langsung (Direct Labour)Pengertian biaya tenaga kerja langsung menurut Horngren, dkk (2006) adalah sebagai berikut: “Direct labor cost include the compensation of all manufacturing labor that can be traced to the cost object (work in process and then finished goods) but they cannot be traced to that cost object in an economically feasible way”.Henry Simamora (2002), menyatakan bahwa: “Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke dalam pembuatan produkdan bisa ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan banyak biaya”.Menurut Supriyono (2000) biaya tenaga kerja langsung adalah: “Semua balas jasa (teken prestasi) yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan”.Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai proses produksi termasuk gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara langsung memproses bahan baku menjadi barang jadi dan dapat diidentifikasikan secara langsung kepada produk tersebut.Menurut Mulyadi (2005), biaya tenaga kerja langsung dapat digolongkan menjadi:a.Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan yaitu pabrik, pemasaran dan administratif. Oleh karena itu perlu adanya penggolongan dan perbedaan antara tenaga kerja pabrik dan bukan pabrik. Hal itu harus dilakukan karena gaji dan upah tenaga kerja pabrik merupakan unsur harga pokok produksi. Sedangkan gaji dan upah tenaga kerja bukan pabrik merupakan biaya yang dibebankan dalam periode yang bersangkutan.
b.Penggolongan menurut kegiatan departemen yang ada dalam perusahaan. Agar lebih mudah mengendalikannya, kepala departemen bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan yang ada dalam departemennya serta upah yang dibayarkan kepada mereka.c.Penggolongan menurut jenis pekerjaan sebagai dasar penetapan perbedaan upah dan standarnya.d.Penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yaitu penggolongan tenaga kerja menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja pabrik yang mengerjakan proses produksi termasuk ke dalam tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja bukan pabrik atau yang tidak langsung mengerjakan produk termasuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung merupakan bagian dariproduksi tidak langsung. Nilai biaya tenaga kerja yang dibebankan ke dalam biaya produksi dihitung dengan mengalikan tarif upah dengan jam kerja atau hari kerja karyawan.3.Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead)Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat dibebankan ke dalam produk. Muyadi (2005) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik adalah:1.Biaya bahan penolong.Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut.2.Biaya reparasi dan pemeliharaan.
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan.3.Biaya tenaga kerja tidak langsung.Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari upah, tunjangan dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut.4.Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap.Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah biaya depresiasi emplasemen pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.5.Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.Biaya-biaya yang termasuk dalam keompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan dan biaya amortisasi kerugian trial run.6.Biaya produksi tidak langsung lainnya yang memerlukan pengeluaran uang tunai.Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrikPLN dan sebagainya.

Pengertian Biaya Produksi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Biaya produksi merupakan biaya yang timbul dari kegiatan manufaktur. Kegiatan manufaktur merupakan proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi melalui penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik.

 Menurut Mulyadi (2005): “Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual”.Hammer, dkk (2002) mendefinisikan biaya produksi sebagai berikut: “Manufacturing cost also called production cost or factory cost is usually defined as the sum of three cost element: direct materials, direct labour and factory overhead”.Sedangkan menurut Supriyono (2009): “Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai”.

Pengertian Biaya (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam akuntansi manajemen terdapat pemisahan antara biaya (cost) dan beban (expense). Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan beban adalah biaya yang secara langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan sesuatu dalam satu periode atau sudah tidak memberi manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya.Mulyadi (2005) menyebutkan biaya dalam arti luas adalah: “Pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.Sedangkan pengertian beban (expense) menurut Stice, dkk yang diterjemahkan oleh Barlev (2004) adalah: “Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut”

Biaya (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam rangka menghasilkan laba yang merupakan tujuan perusahaan, biaya merupakan unsur penting yang harus dikorbankan perusahaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya biaya harus dikendalikan dengan baik agar setiap pengeluarannya memberikan manfaat bagi perusahaan

Dampak Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Proses Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan bagian proses manajemen yang berhubungan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sistem pengendalian manajemen berhubungan dengan aspek kebijakan administratif, fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.Menurut Supriyono (2000) aspek kebijakan administratif tersebut pada dasarnya berhubungan dengan tahap-tahap sebagai berikut:a)“Merencanakan tujuan organisasi beserta unit-unitnya selama jangka waktu tertentu.b)Mengkoordinasikan rencana dan aktivitas-asktivitas semua bagian dalam organisasi agar menjamin bagian-bagian tersebut bekerja ke arah tujuan yang sama.c)Mengelola informasi dalam setiap bagian dan di antara bagian dalam organisasi untuk tujuan pembuatan keputusan.d)Mengevaluasi informasi dan membuat keputusan mengenai tindakan koreksi yang harus dilakukan, jika situasi mengharuskannya.e)Mengarahkan perilaku manusia agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan”

Elemen-elemen Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Elemen-elemen sistem pengendalian manajemen menurut Anthony, dkk yang diterjemahkan oleh Agus Maulana meliputi:a)Proses Pengendalian manajemen mencakup sistem pengendalian manajemen yang tediri atas tatanan organisasi, wewenang, tanggung jawab dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan untuk memproses sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuannnya.b)Manajer Pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajer. Pengendalian manajemen adalah proses yang berorientasi pada manusia, maka manajer-manajer lini menjadi titik pusat dalam pengendalian ini.c)TujuanTujuan dari proses pengendalian ditentukan dalam perencanaan strategis.d)Efisiensi dan keefektifanEfisiensi merupakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan besarnya tingkat masukan yang dipergunakan. Keefektifan berarti kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.e)KepastianManajemen membutuhkan kepastian yang konstan melalui pengendalian manajemen untuk menjamin bahwa pekerjaan memang sedang dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Proses Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam bentuk unit organisasi dan sifat informasi yang mengalir di antara unit-unit tersebut. Sedangkan proses merupakan seperangkat tindakan yang dilaksanakan oleh manajer atas dasar informasi yang mereka terima. Informasi yang digunakan dalam proses sistem pengendalian manajemen adalah formal dan informal. Informasi formal meliputi tahap-tahap yang terstruktur yang saling terkait. Informasi informal dilakukan dengan menggunakan alat berupa memoranda, rapat-rapat, pembicaraan dan ekspresi wajah.Proses sistem pengendalian manajemen menurut Supriyono (2000) meliputi tahap-tahap:
1)Penyusunan programPenyusunan program adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program utama yang akan dilaksanakan oleh prganisasi untuk mengimplementasikan strategi-strategi dan penaksiran jumlah sumber-sumber yang akan digunakan untuk setiap program. Penyusunan program merupakan bagian dari pengendalian manajemen yaitu perencanaan strategi dan pengendalian manajemen. Penyusunan program dalam suatu perusahaan melibatkan beberapa macam aktivitas, seperti merencanakan apa yang seharusnya dilakukandalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dengan beberapa bagian yang ada dalam perusahaan untuk kepentingan pencapaian tujuan perusahaan. Setelah koordinasi dilaksanakan kemudian mengkomunikasikan program tersebutkepada semua tingkatan manajemen yang ada dalam perusahaan. Pada setiap periode dilakukan efisiensi dan keefektifan sebagai alat pengendalian agar semua strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan. Keputusan pemrograman yang diambil yaitu: apakah akan melaksanakan strategi ini dengan melakukan akuisisi atau dengan membangun operasi baru, apa lini produk yang akan diutamakan, apakah produk ini harus dibeli atau dibuat sendiri dan apa sauran pemasaran yang akan digunakan.2)Penyusunan anggaranPenyusunan anggaran adalah proses pembuatan ketuputusan mengenai peran para manajer pusat pertanggung jawaban dalam melaksanakan program atau bagian program. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, perusahaan-

 perusahaan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dengan jenis kegiatan dan volume kegiatan yang meningkatkan. Keadaan ini menjadikan proses perencanaan dan pengendalian menjadi tidak sederhana. Untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan maka perusahaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun biaya produksi. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Definisi anggaran menurut Saputra dan Asri (2006), adalah: “Suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan”.Menurut Christina, dkk (2001): “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang”.Sedangkan menurut Horngren, dkk (2006) adalah sebagai berikut: “A budget is the quantitative expression of a proposed plan of action by management for a specified period and an aid to coordinating what needs to be done to implement that plan”.Dari definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa anggaran merupakan perencanaan formal dari keseluruhan kegiatan perusahaan termasuk di dalamnya anggaran biaya produksi dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam unit kuantitatif. Anggaran merupakan suatu perencanaan yang disusun secara formal di dalam perusahaan tersebut yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan tanpa ada pengecualian. Dengan demikian penggunaan anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen untuk
penyusunan perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan perusahaan.3)Pelaksanaan pengendalian anggaranSetelah menyusun anggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengendalian anggaran. Untuk pelaksanaan anggaran diperlukan pengendalian agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Untuk itu harus diselidiki adanya perbandingan antara anggaran biaya produksi dengan realisasi anggaran biaya produksi. Apabila terdapat perbedaan maka perusahaan harus menganalisis sebab-sebab terjadinyaperbedaan tersebut kemudian dilakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi.4)Pengukuran kinerjaPenyusunan program dan anggaran yang telah ditetapkan dijadikan alat untuk menilai kinerja manajer dan memotivasi manajer dalam mengendalikan unit-unit pusat pertanggung jawaban. Dalam tahap ini anggaran dilaksanakan oleh manajer pusat pertanggung jawaban dan akuntansi bertanggung jawab mencatat masukan yang sesungguhnya diperoleh oleh pusat pertanggung jawaban. Data yang dikelompokkan menurut program digunakan sebagai dasar pemrograman yang akan datang, sedangkan data yang dikelompokkan menurut pusat pertanggung jawaban digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajer pusat pertanggung jawaban.5)Pelaporan dan analisisTahap terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah pelaporan dan analisis. Laporan memuat informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan anggarannya atau programnya. Pelaporan
adalah proses untuk menyususn dan menyajikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan disusun untuk setiap pusat pertanggung jawaban dan program. Laporan pusat pertanggung jawaban menunjukkan informasi sesungguhnya dibandingkan dengan anggarannya, dalam ukuran-ukuran kinerja keauangan maupun nonkeuangan, serta informasi internal maupun eksternal. Laporan pusat pertanggung jawaban harus disajikan secara tepat waktu. Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada para manjaer mengenai apa yang sedang berlangsung dalam pusat pertanggung jawaban yang mereka pimpin dan juga untukmenjamin koordinasi kegiatan antar pusat pertanggung jawaban. Laporan atas kinerja pusat pertanggung jawaban juga digunakan sebagai dasar untuk pengendalian. Pengendalian ini berupa analisis terhadap penyimpangan dari pelaksanaan anggaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan. Atas dasar hasil analisis, manajer pusat pertanggung jawaban dapat segera merumuskan tindakan perbaikan berupa perbaikan pelaksanaan, perbaikan anggaran, perbaikan program atau perumusan kembali strategi untuk pencapaian tujuan perusahaan

Struktur Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Struktur pengendalian manajemen adalah elemen-elemen yang membentuk sistem pengendalian manajemen. Menurut Supriyono (2000) struktur pengendalian manajemen berisi:1)“Struktur organisasi,2)Otonomi yang didelegasikan oleh para manajer,3)Pembentukan pusat-pusat pertanggung jawaban”.Struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam penerapan sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi menetapkan peranan, hubungan pelaporan dan pembagian tanggung jawab yang membentuk pengambilan keputusan

dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hierarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan bagian tertentu kepada manajemen yang lebih bawah agar dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat.Pengertian organisasi menurut Anthony dan Govindarajan (2003) adalah: “An organization is a group of people work together for one or more purpose”.Sedangkan menurut Carter dan Usry (2004) yang diterjemahkan oleh Krista mengemukakan pengertian organisasi sebagai berikut: “Organisasi menyangkut pengaturan dari berbagai bagian dan unit-unti yang saling berkaitan menjadi suatu keseluruhan”.

Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengendalian manajemen meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha guna mencapai tujuan organisasi, maupun tindakan untuk mengoreksi unjuk kerja yang tidak efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda. Menurut Anthony, dkk yang diterjemahkan oleh Maulana (1992) sistem pengendalian manajemen mempunyaikarakteristik sebagai berikut:1)“Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat pertanggung jawaban.2)Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari 2 macam yaitu:a.Data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar.b.Data aktual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi, baik di
dalam maupun di luar organisasi.3)Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. Fungsinya adalah membantu manajemen menjaga keseimbangan organisasi sebagai suatu kesatuan yang terkoordinasi.4)Sistem pengendalian manajemen biasanya berkaitan erat dengan struktur keuangan, di mana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam satuanuang atau moneter.5)Aspek-aspek perencanaan dari sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu.6)Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terpadu dan terkoordinir di mana data yang terkumpul untuk berbagai kegunaandipadukan untuk saling dibandingkan setiap saat pada unit organisasi”

Definisi Sistem Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Suatu sistem diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan strategik adalah proses untuk merumuskan kegiatan jangka panjang yang mencakup penetapan tujuan maupun kebijakan pengarah dan strategik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategik mencakup rencana akuisisi dan diposisi fasilitas, divisi, kegiatan riset dan struktur organisasi. Sekali keputusan dan perencanaan strategik ditetapkan, pengendalian manajemen bertugas memastikan agar kebijakan dan strategik ini dilaksanakan, maka dari itu manajemen memerlukan suatu sistem untuk mengalokasikan penggunaan berbagai sumber ekonomi perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu sistem pengendalian manajemen meliputi struktur dan proses. Struktur adalah pengaturan organiasasi dan konsepsi informasi yang memungkinkan proses berjalan sedangkan proses adalah seperangkat tindakan yang dilaksanakan oeh manajer atas dasar informasi yang mereka terima.Horngren, dkk (2006) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai berikut: “Management control system is means of gathering data to aid and coordinate the process of making decisions throughout the organization”.Menurut Anthony dan Govindarajan yang diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan (2005) adalah sebagai berikut: “Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi”.Sedangkan menurut Supriyono (2004): “Sistem pengendalian manajemenadalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategik pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Aktivitas sistem pengendalian manajemen meliputi aktivitas untuk merencanakan, mengendalikan dan mengarahkan operasi organisasi sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategiknya secara efektif dan efisien melalui para manajernya

Pengendalian Manajemen (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Anthony dan Govindarajan yang diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan (2005) menyatakan bahwa: “Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi”.Pengendalian manajemen juga merupakan suatu proses untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan unjuk kerja yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Karena fokusnya adalah pada manusia dan implementasi rencana, pengendalian manajemen membutuhkan pertimbangan psikologi yang kuat. Kegiatan seperti komunikasi, menasehati, memberi semangat dan mengkritik merupakan bagian penting dari proses ini. Pengendalian manajemen memanfaatkan pengendalian tugas untuk memastikan unjuk kerja yang efektif dan efisien. Efisien menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran sedangkan keefektifan diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unit organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat menghasilkan sejumlah keluaran dengan penggunaan masukan minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia.Pada perusahaan yang relatif kecil, pimpinan perusahaan dapat melaksanakan pengolahan kegiatan perusahaannya secara langsung. Pimpinan dapat secara langsung merencanakan dan mengendalikan pelaksanaannya. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, pimpinan tidak akan mampu lagi mengelola perusahaan sendirian. Untuk itu diperlukan bantuan staf lain untuk melaksanakan sebagian fungsinya dengan cara mendelegasikan wewenang kepada staf tersebut. Untuk memastikan bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana
maka diperlukan pengendalian manajemen.Pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan melibatkan beberapa macam aktivitas, seperti merencanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dengan beberapa bagian yang ada dalam perusahaan untuk kepentingan pencapaian tujuan perusahaan. Setelah koordinasi dilaksanakan kemudian mengkomunikasikan informasi kepada semua tingkatan manajemen yang ada dalam perusahaan. Pada setiap periode dilakukan evaluasi dan strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Dengan demikian pengendalian manajemen dilakukan untuk menjamin bahwa semua strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan.Definisi pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan (2003) adalah sebagai berikut: “Management control is the process by which managers influence other members of the organization strategis”.Arief Suadi (2001) menyatakan bahwa: “Pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalamsebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu”.Sedangkan menurut Supriyono (2000): “Pengendalian manajemen adalah meliputi metode, prosedur dan cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi”.

Pengertian Pengendalian (skripsi, tesis, dan disertasi)

Di dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang bekerja bersama-sama yang perlu dimotivasi dan dituntut agar melakukan apa yang diinginkan pimpinan dan harus dikoreksi apabila menyimpang dari arah pencapaian tujuan.Sehubungan dengan fungsi manajemen Supriyono (2001) menyatakan sebagai berikut:1)“Perencanaan yaitu proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa datang.2)Koordinasi yaitu proses yang bertujuan agar kegiatan berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dapat mencapai tujuan.3)Pengendalian merupakan proses yang digunakan manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.Fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, yaitu penetapan tujuan perusahaan secara umum. Langkah selanjutnya adalah menentukan langkah apa dan bagaimana hal tersebut dapat dilkasanakan. Kebijakan yang harus diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan disebut dengan strategi. Setelah strategi ditetapkan, manajemen membutuhkan keyakinan bahwa operasi perusahaan telah diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan dilaksanakan dengan
menggunakan strategi yang tepat. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien manajemen harus melakukan suatu proses yang disebut dengan pengendalian.Horngren, dkk (2006) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: “Controlling comprises taking actions that implement the planning decisions, deciding how to evaluate performance, and providing feedback that will help future decision making”.Menurut Carter dan Usry (2002) adalah: “Control is a management systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan”.Sedangkan menurut Suadi(2001) adalah: “Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya”.Dengan demikian pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar sasaran dapat dicapai dengan tepat.Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Proses pengendalian meliputi tiga langkah yaitu menentukan standar, mengevaluasi pelaksanaan kerja dan melakukan tindakan koreksi. Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana dan beroperasi secara efektif dan efisien.

Transparansi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Krina (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil –hasil yang dicapai.
Menurut Dwiyanto (2015) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.Menurut Andrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.
Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi -informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan –keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan publik dari setiap kebijakan tersebut. Krina (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukurmelalui sejumlah indikator seperti :1.Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi darisemua proses-proses didalam sektor publik.2.Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publiktentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.3.Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalamkegiatan melayani

Dimensi Akuntabilitas Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Akuntabilitas publikyang harus dilakukan oleh organisasi sektor publikterdiri atas beberapa dimensi. Elwood (1993) yang dikutip mardiasmo (2002), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :1.Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukumAkuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dan penggunaaan sumber dana publik.
2.Akuntabilitas prosesAkuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.3.Akuntabilitas program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yangoptimal dengan biaya yang minimal.4.Akuntabilitas kebijakanAkuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

Macam –Macam Akuntabilitas Publik (skripsi, tesis, dan disertasi)

Macam-macam akuntabilitas publik menurut mardiasmo (2002) terdiri dari dua macam yaitu :
1.Pertanggungjawaban vertikalPertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.2.Pertanggungjawaban horizontalPertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

Akuntabilitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2002) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban.
Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjaditanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno, (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah financial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamya. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelasksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daera tersebut. Mahmudi (2010) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi cirri-ciri berikut :1.Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
2.Andal. Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesat dan mengandung unsure manipulasi.3.Dapat dibandingkan. Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.4.Dapat dipahami. Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan

Laporan keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi laporan keuangan menurut Harahap (2004:2001) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalm proses pengambilan keputusan.Sedangkan menurut Horngrendan Harrison (2007) laporan keuangan adalah dokumen perusahaan yang melaporkan sebuah perusahaan dalam istilah moneter. Orang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis. Menurut Subramanyam (2010) laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standardan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan.Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah produk dari prosespelaporan keuangan yang berisi berbagai informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu perusahaan.Laporan keuangan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan perusahaan
dengan para pemakainya yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan.Menurut Mardiasmo (2009) akuntansi sektor publik memiliki peran utama menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem organisasi.Menurut Harrahap (2000), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut : a.Tujuan khusus Tujuan laporan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan laporan keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP (general accepeted accounting princible).b.Tujuan umum 1.Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
a.Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.b.Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.c.Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. d.Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. 2.Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud : a.Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham.b.Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, pengumpulan dana untuk pelunasan.c.Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.d.Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
3.Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4.Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. 5.Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan

Sumber-Sumber Pendapatan Desa (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Dalam UU. No.6/2014 tentang Desa pasal 72 dan ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desaberasaldari :1.Pendapatan Asli Daerah terdiri dari atas hasil usah, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.2.Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.3.Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.4.Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.5.Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.6.Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga , dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desaBerdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang
pengelolaankeuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu tahun setelah akhir tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Desember. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administrative. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran
yang tercermin dari konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas

Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (Luthfi Widagdo Eddyono,16-17:2010). Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasan kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat

Rasio Efektivitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah di bandingkan dengan target yang ditetapkan. pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap
efektivitasperencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Rasio Efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. apabila organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif, maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektifitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmono, 2004)

Rasio Desentralisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Desentralisasi menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Tujuan desentralisasi di Indonesia adalah untuk mempromosikan penyampaian informasi yang lebih baik dari layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Rusmin et al., 2014)Implikasi yang penting dari model birokratik adalah bahwa rasio desentralisasi bisa membantu dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik
dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan masyarakatnya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian.Lahirnya otonomi merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten /Kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kemakmuran Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Abdullah (2004), kemakmuran pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daeah di Indonesia (sekitar 1% -16%%). PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah daerah tertentu. selain itu, dari semua jenis pendapatan (PAD, pendapatan antar pemerintah, dan pendapatan lainnya). Kemakmuran merupakan dimana segala aspek material dan spiritual keadaan telah mencukupi, dan kecukupan tersebut telah tercapai. kemakmuran pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2003) bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik (Adi, 2006).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja merupakan suatu pencapaian atas apa yang telah direncanakan,baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan dan Hertianti, 2011). Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan
pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008). Matei dan Savulescu (2009) menjelaskan bahwa efisiensi mempunyai dua makna yaitu: a)Kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik. b)Dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan. Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya net income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini (Hassanudin, 2009). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Anwar Nasution. Beliau menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang masih buruk berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut UU No. 25 tahun 1999, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan yang dikelola tersebut. Penelitian yang dilakukan Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan
sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan data dari laporan keuangan, dapat dilihat capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:a)Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahb)Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
c)Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomid)Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannyae)Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnyaf)Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahang)Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a)Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaranb)Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:a)Laporan Realisasi Anggaran
Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.b)Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.c)Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang

 diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.d)Laporan OperasionalLaporan Operasional menyajikan pos-pos seperti pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. e)Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. f)Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Karakteristik Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu serta yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatuyang lain. Karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari
otoritas administratif. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lesmana, 2010). Pada penelitian-penelitian, karakteristik pemerintahan diproksikan dalam item-item yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Patrick (2007) telah melakukan penelitian dengan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik dalam penelitian tersebut terdiri dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Suhardjanto (2010) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan model Roger dalam mengemukakan karakteristik. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto (2010) mengacu pada Patrick (2007) dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan mengambil dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan size daerah, wealth, functional differentiation, age,dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan municipality debt financingdan intergovernmental revenue

Teori Entitas (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori entitas yang dikemukakanoleh Paton menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi (Suwardjono, 2005). Berdasarkan pandangan tersebut, akuntansi merupakan bentuk pelaporan keuangan dari suatu kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggung jawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya (Santoso dan Pambelum, 2008).
Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan ini terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka entitas pelaporan dan entitas akuntansi dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Berdasarkan PSAP, berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan:Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Teori Keagenan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Moe (1984), bahwa terdapat berbagai hubungan keganenan dalam penganggaran di pemerintahan, yakni antara pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Gilardi (2001) dan Strom (2000), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi.Secara umum dapat dikatakan bahwa delegation is certainly problematic and entails danger (Lupia & McCubbins, 2000). Dalam demokrasi modern, setidaknya terdapat empat ciri pendelegasian (Lupia & McCubbins, 2000), yakni: (1) adanya prinsipal dan agen,(2) kemungkinan terjadinya konflik kepentingan,
(3) adanya asimetri informasi, dan (4) prinsipal kemungkinan dapat mengurangi masalah keagenan.Oleh karena itu, Kasper & Streit (2001:324) mengingatkan bahwa the agent of government, apakah aturan turun-temurun yang ada, anggota legislatif, menteri atau pejabat yang ditunjuk, senantiasa menghadapi godaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya. Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang memiliki automatic checks berupa persaingan. Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, legislatif, dan publik (voters) (Fozzard, 2001; Moe, 1986). Legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai expert agent untuk melaksanakan suatu tindakan (action) (Lupia & McCubbins, 1994). Legislatif juga berposisi sebagai agen dari pemilih atau publik (Andvig et al., 2001; Lupia & McCubbins, 2000) karena mereka adalah representasi dari publik yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-dana publik (Von Hagen, 2002). Oleh karena publik adalah prinsipal bagi eksekutif dan legislatif, maka publik disebut juga the ultimate principals (Mitchell, 2000). Dalam konteks pembuatan kebijakan publik di pemerintahan termasuk penganggaran, oportunitas agen dapat berupa rent-seeking ataupun korupsi (Andvig et al., 2001). Apabila aktivitas tersebut dilaksanakan selama proses pengalokasian sumberdaya maka keputusan yang mendominasi adalah keputusan politik, bukan ekonomi atau administratif, sehingga disebut korupsi politis (political corruption) dan ketika dilakukan
setelah anggaran ditetapkan atau saat anggaran dilaksanakan, maka keputusan ekonomi atau administratif lebih dominan daripada keputusan politik sehingga oportunitas ini disebut korupsi administratif (administrative corruption) (Garamfalvi, 1997; Martinez-Vasquez et al., 2004). Dalam hubungan keagenan diantara politisi dan public servants, masalah keagenan terkait pengalokasian sumberdaya muncul ketika pendekatan partisipatif diimplementasikan. Pejabat publik yang dipilih (elected) memiliki bawahan (subordinates) sebagai pelaksana yang ditunjuk atau ditempatkan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi. Penganggaran partisipatif merupakan pendekatan yang menghasilkan penetapan target output dan outcome berdasarkan pelibatan bawahan dan masyarakat

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infreastruktur atau sarana prasarana daerah melalui cara mengatur kinerja keuangan.

Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Lohman (2013) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi, menjelaskan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh hasil kegiatan dibandingkan dengan maskud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan kinerja keuangan menurut Fahmi (2012) adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar Pengukuran kinerja menurut Halim (2008) dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD, rasio yang dimaksud yaitu rasio kemandirian, rasio
efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektifitas (Halim:2000). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada targetnya

Keuangan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti dan Saftiana,2008). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ukuran Pemerintah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Ukuran pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya apabalia ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz,2016). Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki daerah tersebut, untuk dapat memberika pelayanan yang optimal untuk masyarakat maka harus didukung oleh aset yang memadai. Semakin besar ukurn pemerintah daerah tersebut maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah akan semakin besar juga, apabila pemerintah dapat memanfaatkan potensi yang berasal dari daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah tersebut.

Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Djaenuri (2012), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Menurut permendagri nomor 32 tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follow function. Tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tenatang anggaran pendapatan dan belanja negara, dana perimbangan adalah sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Berikut macam-macam sumber dana perimbangan: 1.Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber DBH ini berasal dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah telah menentukan besar DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH menjadi hak daerah atas hasil dari pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Sari and etc, 2017)

Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang
sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap pemerintah daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution,2003). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang ini juga pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut penjelasan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah : 1.Pajak Daerah Menurut Adisasmita dan Rahardjo (2014) pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang priadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Sedangan menurut Undang-undang nomer 34 tahun 2000 menjelaskan bawah pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2011:6) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: a)Pajak Provinsi 1.Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 2.Pajak bea balik nama 3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) 4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 5.Pajak rokok
b)Pajak Kabupaten/Kota 1.Pajak hotel 2.Pajak restoran 3.Pajak hiburan 4.Pajak reklame 5.Pajak penerangan jalan 6.Pajak mineral bukan logam dan batuan 7.Pajak parkir 8.Pajak air tanah 9.Pajak sarang burung walet 10.Pajak bumi dan banggunan perdesaan dan perkotaan 11.Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 2.Retribusi Daerah Menurut Yani (2008) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap daerah akan diberi kesempatan untuk dapat mencari sumber keuangan dengan cara menambah jenis retribusi yang telah ada, menurut keinginan masyarakatnya dan kriteria yang sudah ditetapkan. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan retribusi daerah yang selanjutanya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam Undang-udang ini retribusi dibagi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah jenis-jenis retribusi daerah dan bagian-bagiannya : A.Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ada 15 bagian yang termasuk retribusi jasa umum yaitu : Retribusi pelayanan Kesehatan Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat Retribusi pelayanan parkir Retribusi pelayanan pasar Retribusi pengujian kendaraan bermotor Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus Retribusi pengolah limbah cair Retribusi pelayanan tera/tera ulang Retribusi pelayanan Pendidikan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Retribusi pengendalian lalu lintas B. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian yaitu Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan Retribusi tempat pelelangan Retribusi terminal Retribusi tempat khusus parkir Retribusi tepat penginapan/pesanggrahan/vila Retribusi rumah potong hewan Retribusi pelayanan kepelabuhan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Retribusi penyebrangan di air Retribusi penjualan produk usaha daerah C. Retribusi perizinan tertentu merupaka pungutan yang diberlakukan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang
penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini ada 6 bagian meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Retribusi izin gangguan Retribusi izin trayek Retribubsi izin usaha perikanan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Peningkatan penerimaan dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan maka akan meningkatnya penerimaan retribusi daerahnya atau sebaliknya jika penerimaan retribusi daerah menurun disebabkan adanya penurunan dari ketiga jenis penerimaan retribusi daerahnya. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah, hal tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memajukan perekonomian daerah. Menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 jenis pendapatan ini dapat dilihat secara objek pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Sedangkan
menurut Novalistia dan Rizka (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu, PAD, bagian hasil pajak dan bukan pajak serta bagian sumbangan dan bantuan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pemasukan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah lain yang sah sebagai berikut : a)Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b)Jasa giro c)Pendapatan bunga d)Tuntutan ganti rugi e)Komis f)Potongan g)Keuntungan selisih kurs h)Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan i)Pendapatan denda pajak dan retribusi j)Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan k)Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum l)Pendapatan dari penyelenggaran Pendidikan dan pelatihan

Otonomi Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut UU Nomor 23 pasal 1 tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaran pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan keperluan
masyarakat daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan sumber keuangan daerah seperti pajak dan retribusi daerahan ataupun berupa dana perimbangan itu konsekuensi dari adanya penyerahan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain ini merupakan kebijakan untuk perencanaan nasional dan pengendalian untuk pembangunan nasional secara makro. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk melakukan desentralisasi harus diikuti adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Menurut Bastian (2006) ada beberapa indikator ekonomi dalam keberhasilan sautu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. 1.Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riel, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. 2.Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing ataupun domestik. 3.Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah. 4.Andanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat Menurut Suparmoko (2002) pengembangan otonomi daerah tujuan nya adalah : 1.Memberdayakan masyarakat 2.Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas 3.Meningkatkan peran serta masyarakat

Leverage (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kusumawardani (2012) leverageadalah perbandingan antara hutang dan modal. Semakin besar leverage, maka akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, sehingga akan menunjukkan kinerjayang rendah. Dalam sektor publik, rasio hutang atau leveragesangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutangnya. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang.Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Minarsih, 2015). Leverageyang diterapkandalam pemerintah daerahposisinya tidak dapat disamakan dengan kondisi pada suatu unit usaha, karena pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Pemerintah daerah yang
memiliki leverageyang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. Lebih lanjut, Perwitasari (2010), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki leveragetinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal

Pembagian Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:
1)Dana Bagi Hasil (DBH)Dana Bagi Hasil(DBH)merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana bagian daerah terdiri atas:a)Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negaradari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.b)Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:1.16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.2.64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.c)Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Umum adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang diberikan setiap tahunnya yang diambil dari dana APBN, dimana besarnya dana yang diberikan tersebut ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah. Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan antar daerah karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda–beda. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Dengan kata lain daerah yang mempunyai potensi PBB dan SDA yang besar akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya kecil tentu akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga. Pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian sebaliknya (Susanti, 2018).
3)Dana Alokasi Khusus (DAK)Menurut Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dasar hukum yang mengatur mengenai DAK adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomr 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 2007tentang Pedoman Penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan untuk DAK agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi Dana Perimbangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Djaenuri, 2012).Menurut Armaja (2015) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan system pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab(akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:
1. Pajak DaerahMardiasmo (2016) berpendapat bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untukmembiayai rumah tangga daerah. Selain itu, Resmi (2017:7) mengatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.2) Retribusi DaerahRetribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang pendapatan daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah.Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah.Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dinikmati pembayar retribusi.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahUndang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2014) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:a.Penerimaan jasa girob.Penerimaan bunga depositoc.Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerahd.Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pendapatan asli daerah(PAD)merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri (Halim,2014). Selain itu, Pendapatan asli daerah(PAD)diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan derah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat diengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu manghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Sebastiana dan Cahyo, 2016).
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahandan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin..Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Pemerintah Daerahmenyatakanbahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Konsep agency theorymenurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent.Principalmempekerjakanagentuntuk melakukan tugas untuk kepentingan principal,termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principalkepada agent. Teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik pemerintah daerah yang berperan sebagai principalmerupakan pihak legeslatif (perwakilan rakyat) dan agentmerupakan pihak eksekutif(pemerintah daerah).Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.Padaorganisasisektor publik,hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyusun anggaran,kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat. Setelah adanya pengesahan dari pusat, pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah disusun. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat.Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agent, sedangkan legislatif adalah principal(Halim, 2014). Legislator merupakanpihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di
legislatif untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau ditolak.Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.Pemerintah pusat pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebihefektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat,sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar–dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah(Kawedar, 2011). Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (vertical imbalances) serta kesenjangan antar daerah (horizontal imbalances).
Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan leverage pemerintah daerah.

 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah (skripsi, tesis, dan disertasi)

DaerahMenurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah manjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.Mahsun (2013: 25) mengatakan bahwa:“Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi.Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):1.Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.2.Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3.Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakatdan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014).Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan.Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2011):1.Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.2.Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.3.Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakanpendapatan daerahnya.4.Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.5.Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Definisi Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemerintah DaerahKinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25).Menurut Sari (2016)kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Tingkat Kekayaan Daerah dan Kinerja PEMDA (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja Pemerintah Daerah sangat berperan dalamkemandirian Pemerintah Daerah sehingga ada kenaikan dalam kontribusi PAD (Florida,2007 dan Nugroho, 2012). Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa faktor pendukung ekonomi makro adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang mendorong untuk memperbaiki investasi dan infrastruktur. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa ketika peningkatan PAD terjadi seharusnya peningkatan kualitas pelayanan public juga naik karena kinerja yang baik akan menghasilkan publik yang baik

Ukuran PEMDA dan Kinerja PEMDA (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sudarsana dan Rahardjo (2013), tingkat kekayaan daerah berpengaruh positifskor kinerja Pemda kabupaten/Kota sehingga secara parsial belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena dinilai Pemda belum bisa mengelola aset dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga PEMDA yang memiliki total aset baik maupun kecil memiliki probablitas dalam skor kinerja yang sama.

Dana Alokasi Umum (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dijelaskan dalam UU no. 33 thn 2004 bahwa tujuan alokasi APBN untuk pemerataan, dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Inti dari DAU adalah merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiscal dan juga memberikan pembiayaan untuk daerah. Hal ini membuktikan DAU diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai fiskal yang rendah.
Porsi DAU menetapkan 26% ( dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam Negeri yang sudah ditetapkan oleh APBN dan disebutkan dalam UU no. 33 thn 2004. Sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/Kota. “Block Grant”yang artinya sifat DAU dalam penggunaannya sesuai prioritas dankebutuhan daerah yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan otonomi daerah.

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut UU No. 33 thn 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, demokrasi, efisien, dan transparan dalam pelaksanaan tugas dekonsentarsi dan pembantuan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah.Kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang telah dibiayai dari APBN. Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain adalah sumber dari pendanaan Pemda yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang setiap pertumbuhannya harus ditingkatkan. Tujuan Pemda adalah memberikan wewenang kepada Pemda untuk mendanai sebagai wujud desentralisasi sesuai dengan potensi daerah. Dalam menilai tingkat kemandirian daerah PAD dapat dijadikan indicator sehingga semakin tinggi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah.Kewenangan daerah dalam memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya selalu dihubungkan dengan PAD, padahal Pendapatan Asli Daerh berasal dari hasil pengelolaan perusahaan yang memegang hasil cukup relative kecl. PAD terdiri dari Pajak Daerah, hasil pengelolaan daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UUD no. 33 thn 2004 Pemda tidak bisa memungut jenis pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Daerah Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi(Susantih dan Saftiana, 2008). Pengukuran kinerja (performance measurenment) adalah suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya (Florida, 2006). Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat
bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga (Rusydi, 2010). Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna (Suprapto, 2006). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,dalam Susantih dan Saftiana, 2008).Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007)
yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, dalam Susantih dan Saftiana, 2008). 1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.2. Kemampuan aparatur Pemerintah DaerahAparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.4. Kemampuan keuangan daerahPemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu
kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Keuangan Daerah Faktor keuangan (skripsi, tesis, dan disertasi)

merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemda adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai denganketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, dalam Susantih dan Saftiana, 2008).

Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, merupakan penyelenggara pemerintah daerah otonomi. Oleh karena wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota maka pemerintah daerah terdiri atas gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing beserta perangkatnya (Halim, 2007). Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yanganggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, danWalikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis (Wikipedia, 2009). Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Wikipedia, 2009).

Temuan Audit BPK (skripsi, tesis, dan disertasi)

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan. Menurut Hall (2007) dalam Sudarsana (2013) menyatakan bahwa audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Berdasarkan Undang-Undang No 15. tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berpendapat bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan keuanagn Negara dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Ukuran Legislatif (skripsi, tesis, dan disertasi)

Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah memebagi sistem pemerintahan Negara dalam tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga lembaga itu memiliki peran masing-masing. Konsep  pembagian kekuasaan diterapkan sampai di tingkat daerah dimana roda pemerintahan dikendalikan oleh lembaga eksekutif (Gubernur, Walikota, Bupati), lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga yudikatif (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi). Pembagian tugas ini memberikan ruang bagi setiap lembaga untuk menjalankan tugasnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, lembaga-lembaga tersebut juga melakukan pengawasan terhadap lembaga lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didaya gunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia.com, 2009). Dalam struktur pemerintah daerah, DPRD berada di tiga wilayah administratif, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, tingkat kabupaten disebut DPRD Kabupaten, dan tingkat Kota disebut DPRD Kota, berkedudukan Kota.

Belanja Modal (skripsi, tesis, dan disertasi)

Halim (2004) berpendapat bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah, 2006). Belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri dari atas belanja tanah, belanja modal dan jembatan, belanja irigasi, belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat persenjataan dan keamanan, menurut (Ardhini, 2011). Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasaranana yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastrukutur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnyapun akan semakin banyak (Manik, 2015).

Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat BlockGrant yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Tingkat Kekayaan Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selau sama karena setiap orang memliki pandangan hidup sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga berbeda (Armaja dkk, 2015). Mustikarini dan fitriasari (2012) berpendapat bahwa salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2017, pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah Santosa dan Rahayu, (2005). Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi daerah yang berasal dari masyarakat masing masing daerah. Dengan demikian, semakin besar PAD maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah, sehingga pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel Setyaningrum dan Syafitri, (2012). Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semkin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan

Ukuran Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan utama dari program Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Ukuran pemerintah daerah merupakan skala yang digunakan untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu pengukuran dalam bidang ekonomi. Sedangkan menurut Gamayuni (2016) berpendapat bahwa di organisasi pemerintah, untuk mengukur kinerja keuangan terdapat rasio ketergantungan, rasio efektifitas, rasio efisiensi, pertumbuhan rasio, dan kesesuaian rasio. Di sektor publik kegiatan ini dikatakan efektif jika aktivitas memiliki besar pada kemampuan untuk menyediakan layanan umum yang merupakan target yang ditentukan sebelumnya. Dalam bidang ekonomi ukuran pemerintah daerah menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas. Ukuran dalam penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Hubungan dengan teori keagenan muncul ketika pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah untuk kepentingan publik. Hal ini tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah jika memiliki aset yang besar (Manik, 2015). Pemerintah yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan dari publik lebih besar dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Berdasarkan penelitian Sumarjo, (2010) ditemukan bukti secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini proksi untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah adalah total aset.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja keuangan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat berupa uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui satu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, 2016)

Teori Kontinjensi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori kontinjensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat (Fisher, 1998). Kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Pendekatan kontinjensi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal yang selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan, akan tetapi faktor-faktor situasional yang ada dalam organisasi pun ikut mempengaruhi. Hakikat teori kontinjensi adalah bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan akan tetapi tidak ada satu cara yangterbaik (Andirfa dkk, 2014). Penelitian yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang mempengaruhi perancangan. Hakikat teori kontinjensi adalah tidak ada satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan. Tujuan akhir sebuah organisasi dalam beroperasi menurut teori kontinjensi adalah agar bisa bertahan (survive) dan bisa tumbuh (growth) atau disebut juga keberlangsungan (viability). Teori kontinjensi memberi penekanan pada perlunya memfokuskan pada perubahan dengan asumsi tidak ada satu aturan atau hukum yang memberi solusi terbaik untuk setiap waktu, tempat, semua orang atau semua situasi (Mulyani dan Wibowo, 2017).

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer sebagai teori keagenan. Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak utuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori principal-agent menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Berdasarkan agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2014 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap Pemda yang itu artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak cukup baik, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan tingginya pengetahuan mengenaiperpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak.Menurut Lovihan (2014), pengetahuan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat
baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Indikasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Susanto (2012), indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajakdaerah antara lain : 1.Realisasi penerimaan pajak daerah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.2.Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPTPD. 3.Semakin Bertambahnya jumlah wajib pajak baru.4.Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak. 5.Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlahpelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaianpositif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan Pidana Wajib pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan