Informasi umum terkait pajak kendaraan bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Subjek pajakPasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.b.Wajib pajakWajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

 c.Objek pajakBerdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).d.Pengecualian objek pajakdari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:1.Kereta Api2.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluarpertahanan dan keamanan negara.3.Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.4.Objek pajak lainya yang di tetapkan dalam peraturan Daerah.e.Dasar pengenaan pajakMenurut undang-undang No 7 pasal 6 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :1.Nilai jualkendaraan bermotor2.Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.f.Tarif pajakMenurut undang-undang No 51 Tahun 2008 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam pasal 18 dibagi menjadi 4 yaitu :1.1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bukan umum.2.1 % (satu persen) untuk kendaraan umum.
1 % (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel.4.0,5 % (nol koma liam persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak

Pajak kendaraan bermotor (skripsi, tesis, dan disertasi)

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan  energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak daerah (skripsi, tesis, dan disertasi)

Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mahesar 2014). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013, dalam Ilhamsyah dkk, 2016).

Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Djajadiningrat, (Amin 2014 dalam Ilhamsyahdkk, 2016) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang tata cara perpajakan yang berbunyai: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang berbunyi PajakDaerah,yang selanjutnya disebut Pajakadalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat

Teori Kepentingan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori ini merupakan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintah ( yang bermanfaat baginya ), termasuk jugaperlindungan atas jiwa orang-orang itu harus bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut (Mardiasmo, 2009)

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap KepatuhanWajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak. Melalui Kualitas Pelayanan (X1)Sanksi Perpajakan (X2)Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)Pengetahuan Perpajakan(X5)Biaya Kepatuhan Pajak(X3)Penerapan E-Filing(X4)
kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan(Veronica Carolina,2009:7)Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :1)Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan2)Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia3)Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yangdianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak.

Penerapan E-Filing (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-filingadalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line danrealtimemelalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) atau penyedia jasa Aplikasi atau Application Service Provider(ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. E-filingdijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkankeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER  251/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:1)Berbentuk badan.2)Memiliki ijin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP).3)Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.4)Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.Menurut Gita (2010)e-filingini sengaja dibuat agar tidakada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dankontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya.E-filingbertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filingdiharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajakdalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datingke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengankemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasiperpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhanWajib Pajak. E-filingjuga dirasakan
manfaatnya oleh KantorPajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebihmudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, danpengarsipan laporan SPT.Berikut ini proses untuk melakukane-fillingdan tatacarapenyampaian SPT Tahunan secarae-filing:1)Mengajukan permohonanEletronik Filling Identification Number(e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing.Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atauKPP terdekat.2)Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filingpaling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh usernamedan password, tautan aktivitas akun e-filingmelalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificateyang berfungsisebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing.3)Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:a.Mengisie-SPT pada aplikasie-fillingdi situs DJP.b.Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.c.Mengirim SPT secara onlinedengan mengisikan kode verifikasi.d.Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.
Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filingmerupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untukmenyampaikan SPT secaraonlineyangrealtimekepada kantorpajak. Jadi, penerapan sistem e-filingadalah suatu proses ataucaramemanfaatkan sistemyang digunakan untukmenyampaikan SPT secaraonlineyangrealtimeyangditerapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Penerapan systeme-fillingmemilikibeberapa keuntunganbagi Wajib Pajak yaitu:1)Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukandimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 haridalam seminggu karena memanfaatkan jaringaninternet.2)Biaya pelaporan SPT lebih murahkarena untukmengakses situs DJP tidak dipungut biaya.3)Penghitungan dilakukan secara cepat karenamenggunakan sistem komputer.4)Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentukwizard.5)Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkapkarena terdapat validasi pengisian SPT.6)Lebih ramah lingkungan karena meminimalisirpenggunaan kertas.7)Dokumen pelengkap tidakperlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melaluiAccount representative

Biaya Kepatuhan Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1.) Biaya Uang (Money Cost), 2.) Biaya Waktu (Time Cost), 3.) Biaya Pikiran (Psychological Cost). Semakin tinggi tax compliance cost(biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakanpembayaran pajak.Sandford V. Berg (2005:15) menyatakan Tax Compliance Costdidefinisikan sebagai seluruh biaya yang diluar pajak terutang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari aspek perpajakan dalam investasinya hingga saat menerima putusan banding danmelunasi pajak terutangnya. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalamberbagai literatur disebut compliance cost.Idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun tidak
memberatkan Wajib Pajak faktor ini perlu untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.1)Jenis-Jenis Biaya Kepatuhan PerpajakanTax Compliance Costdibagi menjadi 3 (tiga) menurut Sandford V. Berg (1989:15), yaitu sebagai berikut :a.Direct Money CostDirect Money Costadalah biaya yang spesifik yang terjadi dimana kita bisa secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan seperti membeli buku b.Opportunity Cost of TimeOpportunity cost of timeadalah kerugian yang diderita wajib pajak akibat penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.Opportunity Cost Of Timediantaranya adalah :a)Waktu yang terpakai untuk mempelajari ketentuan perpajakan.b)Waktu untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).c)Waktu perjalanan untuk menyetorkan pajak.d)Waktu perjalanan untuk melaporkan pajak.
e)Waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak.f)Waktu untuk pengadministrasian dokumen pajaknya.c.Psychological Cost Psychological costadalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karenamelakukan taxevasion. Psychological costmeliputi ketidakpuasan rasa frustasi, serta keresahan WajibPajakdalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak

Sanksi Perpajakan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadikarena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud
yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undangtidak dilanggar. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2008:57).1)Sanksi administrasiSanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.2)Sanksi pidana
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:43).a.Denda PidanaSanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.b.Pidana KurunganPidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.c.Pidana PenjaraPidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga,adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Kualitas Pelayanan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkansegala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segalahal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014).Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan DirektoratJendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Sedangkan menurut Rahayu (2010:28) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan
tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam Kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparatpajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (Wajib Pajak).

Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil: 1)Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2)Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang. Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:1)Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :a.Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.b.Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampaiNovember tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
c.Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masapajak berikutnya.2)Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.3)Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.1)Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiMenurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:a.Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.b.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.c.Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.d.Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakanIdentifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment systemyaitu:
a)Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajakuntuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan(KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register(media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).b)Menghitung pajak oleh wajib pajaksesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.c)Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan dibank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil diKPP atau KP2KPterdekat atau e-payment.d)Pelaporan dilakukan wajib pajaksesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak

Pengertian Pajak (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat. Menurut Mujiyati (2017:2) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu a) Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. b) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut. 1)Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua. yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajaktanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah (PPnBM). sertaPajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2)Sistem Pemungutan PajakMenurut Mujiyati dan Abdul Aris (2014: 15), menyatakan bahwa secara garis besar dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem yaitu Official Assesment System, Self Assessment System dan With Holding System. Di Indonesia pernah melakukan penerapan beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:a.Official Assesment SystemWewenang pengmungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dengan demikian keberhasilan pemungtan pajak tergantung peran aktif fiskus.b.Self Assessment System
Sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggung jawabkan pajak terutang ada padawajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. c.With Holding System Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Theory of Planned Behavior (skripsi, tesis, dan disertasi)

Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atautidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Puspa, Harjanti dan Zulaikha, 2012), yaitu:a.Behavioral BeliefsBehavioral beliefsmerupakan keyakinan individu akanhasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. b.Normative BeliefsNormative beliefsyaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. c.Control BeliefsControl beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power)

Thin Capitalization (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kayis –Kumar (2019)Thin Capitalization Rulessecara luas dapat dikatakansebagai mekanisme anti penghindaran yang membatasitax base erosion dari aktivitas cross-border intercompany.Sedangkan,menurut Taylor & Richardson (2012)Thin Capitalizationmerupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal. Mekanisme pembentukan struktur modal melalui mekanisme Thin Capitalizationmenyebabkan berbagai dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan pelakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakkan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner et al., 2012). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance ) melalui pemanfaatan bunga. Dalam dunia internasional, beberapa negara telah mengatur aturan Thin Capitalization ini yang disebut dengan Thin Capitalization Rule(TCR). Aturan ini dapat menjadi solusi bagi masalah thin capitalization dengan membatasi jumlah beban pengurang pajak (Buettner,et al.,2012). Dikutip dari laman online-pajak.com (2020), di Indonesiaupaya pemerintah untuk meminimalisir
perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui skema thin capitalizationini terdapat dari pasal 18 ayat 1 UU PPhyang menyebutkan dimana Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak.Adapun besar perbandingan ini kemudian telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (Debt to equity ratio). Besarnya perbandingan utang dan modalmenurut ketentuan tersebut maksimal sebesar 4:1.

Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Demi memenuhi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan, perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang.Namun, hutang akan Total saham institusionalKepemilikan institusional=Total saham yang beredar
menimbulkan beban tetap berupa bunga. Karena besarnya insentif pajak atas bunga hutang, maka semakin besar hutang membuat laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan timbulnya keterkaitan mengenai meningkatnya penggunaan hutang bagi perusahaan (Zuesty,Aisha,2016). Semakin besarjumlah hutang yang dimiliki perusahaan makasemakin besar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian Kim, Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

Ngadiman dan Puspitasari, Christianty (2014) menyatakanbahwa “kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi.Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan berbentuk perseroan (PT), perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, jugainstitusi lainnya”.Peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan didorong oleh adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Penjualan tahun ini –Penjualan tahun laluSales growth=Penjualan tahun lalu
Besaran investasi yang dimiliki oleh investor institusional akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Semakin besar pihak institusional mendominasi saham daripada pemegang saham lain, maka pengawasan dapat dilakukan terhadap kebijakanmanajemen yang lebih besar pula, sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjauhi sikap yang mungkin merugikan para pemegang saham(Ngadiman dan Puspitasari, Christianty, 2014).Zuesty, Aisha (2016) mengatakan jika pemilik institusional memiliki fungsi yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusionalmenganggap dapat mengendalikan manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri dan fokus pada kinerja ekonomi berdasarkan hak suara yang dimiliki.Keberadaan investor institusional juga menunjukkanadanya desakan dari parainvestorinstitusionalterhadap pihak manajemen untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk investor institusional

Sales Growth (skripsi tesis dan disertasi)

Penjualan memiliki pengaruh yangstrategis terhadap perusahaan.Sales growthmenunjukkan perkembangan tingkat penjualan setiap tahun. Kapasitas operasi perusahaan dapat meningkat apabila pertumbuhan perusahaan juga lebih ditingkatkan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun,perusahaan akan memiliki kendala dalam peningkatan kapasitas operasi perusahaan(Andriyanto, Hermawan Noor, 2015).Menurut Andriyanto, Hermawan Noor(2015) perusahaan dengan penjualan yang cenderungstabilmenanggung beban tetap yang lebih tinggi juga lebih aman dalam memperoleh lebih banyak pinjaman bila dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.Pertumbuhan penjualanperusahaan dapat dilihat melalui peluang bisnis yang ada dipasar.Total hutangDebt to assetratio=Total aset
Menurut Fahmi, I.(2014) “sales growth merupakan rasio antara penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya,sales growth mempunyai peran strategis didalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan”. Menurut Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery (2016) sales growthmenunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat, hal ini diikuti dengan kenaikan beban pajak perusahaan. Kemungkinan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya dapat dipengaruhi olehpertumbuhan penjualan yang juga meningkat, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula.Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yangbesar, maka dari itu perusahaan akan mengarahpada tindakan penghindaran pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yangbesarpula sedangkan perusahaan berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Solvabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

“Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi”(Sunyoto, 2014:101).Menurut Kasmir (2014:150-153) solvabilitas merupakan rasioyang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk menilaikemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifattetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.Solvabilitas yaknisuatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakinbesar penggunaan hutang oleh perusahaan, Pembayaran pajakCash effective tax rate=Laba sebelum pajak
maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan, 2018). Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio. Menurut Kasmir (2014:156) debt to asset ratioadalah rasio hutang yang digunakan untuk menghitungperbandingan antara total hutang dengan total aktiva.

Penghindaran pajak (skripsi tesis dan disertasi)

“Penghindaran pajak ialah teknik pengendalian tindakan supaya terhindar dari akibatpengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini usaha yang dilakukan supaya terhindar dari pengenaan pajak yakni dengan mengendalikan segala macam tindakan yang menghindari aplikasi pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat satupun pelanggaran hukum yang dilakukan”(Zain, Muhammad, 2008:49).Menurut Pohan, Chairil Anwar(2014:41) “tax avoidancemerupakan teknik pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan serta undang-undang demi memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan dilakukan secara aman dan legal oleh wajib pajakjuga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.Menurut Suandy, Erly (2001:8) Penghindaran pajak merupakan rekayasa perpajakan yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dari pengertian penghindaran pajak tersebut, menunjukkan bahwa penghindaran pajakmerupakanupaya perusahaan untukmengurangipembayaran pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakansecara legal. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan cash effectivetax rate. Cash effective tax rateadalahjumlahkas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih
menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dyreng,S., dkk. (2010) cash effective tax ratebaik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena cash effective tax ratetidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase cash effective tax ratemengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajakperusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase cash effective tax ratemengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan

Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuranyang dapat dipaksakan dan wajib dibayarguna untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Suandy, Erly (2001:5) mengemukakan definisi pajak oleh James dan Nobes (1985) bahwa pajak digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik yang berasal dari pungutan berdasarkan undang-undang pemerintah.Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung guna untuk memenuhi pengeluaran negara. Ada dua fungsi dalam pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi kedua adalah regulerenddimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomimaupun sosia

Teori Pemegang Saham (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Sutedi, Andrian (2011) “Teori pemegang saham menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus
mempertimbangkan kepentingan pemegang saham untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilaipemegang saham”.Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham ini memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi para pemegang saham. Dalam penciptaan nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan para pemegang saham

Teori Trade-off (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Bringham danHouston (2006) “Teori trade-offmenjelaskan bahwa perusahaan akanberhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan ialahbiaya kebangkrutan (bankruptcy costs) dan biaya keagenan (agency costs) yang meningkatakibatdari turunnya kredibilitas suatu perusahaan”.Teori trade-offdalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan,tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric informationsebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Trade-off theorymempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak(Bringham danHouston, 2006)

Teori Agensi (skripsi tesis dan disertasi)

“Teori agensi merupakanteori yang menjelaskan hubungan atau kontakantara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingannya termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer)bertindak sebagai agen.Agen dipekerjakan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal”(Anthony dan Govindarajan, 2011).
Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktualantara prinsipal dan agen.Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral danprofesional untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin danmengoptimalkan operasi serta laba perusahaan. Sebagai imbalannyamanajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengankontrak yang ada. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrolterhadapkinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik,agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal (Sukandardan Rahardja, 2014).Prinsipal akan memberikan kewajiban kepada agen untukmelaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.Laporan yang diberikan tersebut dapat berupa pengungkapan informasiakuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai saranaprinsipal untuk mengawasi kinerja agen dan memastikan modal yangditanam berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen tidak dapatmemuaskan prinsipal maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuaidengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.Adanya permasalahtersebut membuat para agen berusaha untuk memberikan informasi sesuaidengan keinginan para prinsipal. Sukandar dan Rahardja (2014)mengatakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebutdengan agency problem. Salah satu penyebab agency problem adalahasymmetric information. Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Agenmemiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitasdiri, lingkungan kerja dan perusahaan secara

Teori Biaya Politik (skripsi tesis dan disertasi)

Teori biaya politik menyatakan tingkat visibilitas perusahaan yang tinggi dari perusahaan sukses atau perusahaan yang besar membuat perusahaan tersebut menjadi korban transfer kekayaan dan korban peraturan, sehingga perusahaan besar akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan perpajakan yang berlaku yang menandakan bahwa perusahaan besar akan menghindari untuk melakukan tindakan tax avoidance(Zimmerman, 1983).

Teori Agensi (Agency Theory) (skripsi tesis dan disertasi)

Teori agensi menjelaskan penyebab timbulnya asimetri informasi antara agen dan (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Konflik antara principal danagent dapat ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan perusahaan terkena dampak buruk. Konflik antara principal dan agent ini biasa dikenal dengan nama agency problem. Gitman (2007:20) mengemukakan bahwa agency problem merupakan permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya aktivitas manajer yang lebih mengutamakan dalam hal pemenuhan tujuan pribadinya jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Agency problem dapat diatasi dengan dua cara sebagai berikut yaitu dengan market forces dan agency cost. Market forces merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi terjadinya agency problem dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan
dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Agency cost merupakan seluruh biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya agency problem serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, seperti penerapan good corporate governanceoleh perusahaan.

Komite Audit (skripsi tesis dan disertasi)

Winata (2014), menyebutkan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal (Sandy dan Lukviarman, 2015).Komite audit melakukan pengawasan pada pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir kecenderungan penekanan pada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh manajer terutama biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan mencegah perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Komite Audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate govenance jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

Tarjo (2008), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham instiusional adalah prosentase saham
yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan Kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Sandy dan Lukviarman 2015). Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), di Indonesia kepemilikan institusional cenderung lebih besar daripada kepemilikan manajerial. Proksi kepemilikan institusional lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia daripada kepemilikan manajerial (Ongkowidjojo, 2015). Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung di awasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006), menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009), yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (short-term Shareholder) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran
pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (longterm shareholder) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Sandy dan Lukviarman, 2015).Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana, 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapkan yang transparan (transparancy) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi
dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2009). Dalam penelitian Setiana dan Setyowati (2014), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big Four atau tidak. Variabel ini diukur dengan variable dummy, angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four dan angka nol untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four.

Proporsi Dewan Komisaris Independen (skripsi tesis dan disertasi)

Dijelaskan dalam (Pohan 2009), bahwa proporsi dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham
yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penelitian Maria dan Kurniasih (2013), dijelaskan bahwa komisaris independen memiliki fungsi pengawasan untuk membuat laporan keuangan lebih objektif dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik. Kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan pihak manajemen perusahaan yang dilaporkan, dipercaya akan berkurang dengan adanya komisaris independen. Komisaris independen memiliki tanggung jawab kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen harus memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan agar dapat mencegah praktik tax avoidance (Harto dan Puspita, 2014). Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Mayangsari (2003), pengukuran variabel proporsi komisaris independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris.

Klasifikasi Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Klasifikasi ukuran perushaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Berikut pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut: 1.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2.Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menajdi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perushaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4.Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengertian Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Febria dan Halmawati (2014) ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya. Putranto dan Darmawan (2018) mengartikan ukuran perusahaan sebagai skala berapa besarnya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal antara lain total dari penjualan dan total dari harta (aktiva). Menurut Suryandani (2018) ukuran perusahaan merupakan besarnya kekayaan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan menurut Tendean (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu pengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya total aset, total penjualan dan kapitalisasi pasar

Manfaat Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Ratnasari dan Budiyanto (2016) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dari profitabilitas, antara lain sebagai berikut :1.Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. 2.Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahan. 3.Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggamberkan korelasi antra laba dan jumlah modal yang ditanamkan. 4.Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasilpelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

Definisi Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Hanafi dan Halim (2016) profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Selanjutnya menurut Ratnasari dan Budiyanto (2016) profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (pemegang obligasi dan saham). Sedangkan menurut Mar’ati dan Purnomo (2011) profitabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk memperoleh laba bersih. Laba bersih ini merupakan ukuran pokok keberhasilan perusahaan. Laba atau berkurangnya laba, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah.Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba.

Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Sadi (2016) pelaksanaan good corporate governanceyang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :a.Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di pasar global.b.Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang.c.Memperkuat sektor finansial.d.Memajukan manajemen yang bertanggungjawab dan kinerja yang solid.Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:a.mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;b.mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
c.mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;d.meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;e.meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Berikut prinsip-prinsip Good Corporate GovernancePeraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 :
a.Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; b.Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; c.Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; d.Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; e.Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Pengertian Good Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.Sedangkan menurut Franita (2018) good corporate governance adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usahayang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholderstanpa
mengabaikan kepentingan stakeholdersyang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.Selanjutnya menurut Zarkasyi (2018) good corporate governancemerupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.Pahlevi dkk (2016) mengartikan Good Corporate Governance(GCG) adalah sebuah prinsip yang diterapkan didalam sebuah organisasi, yang ditujukan untuk mengatur hubungan diantara orang-orang yang terlibat demi terbentuk kinerja yang baik, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari dari organisasi tersebut.Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governanceadalah suatu pedoman berlandaskan undang-undang yang digunakan untuk mengelola perusahaan sehingga terbentuk kinerja yang baik dan dapat tercapainya tujuan perusahaan.

Skema Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut :1.Transfer pricing Transfer pricingmenurut Tampubolon dan Alfarizi (2019) diartikan sebagai transaksi pertukaran produk atau jasa yang
terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grub perusahaan dengan tujuan tertentu.2.Thin CapitalizationLathifa (2019) mendefinisikan thin capitalizationsebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.3.Treaty Shopping Menurut Dahlan (2018) treaty shoppingadalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.4.Controlled foreign corporation (CFC)Controlled foreign corporation(CFC) menurut Lathifa (2019) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (tax haven country) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax avoidance).

Karakter Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) dalam Suandy (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut :a.Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajakb.Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.c.Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Pengertian Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau tax avoidanceadalah upaya mengefisienkan beban pajak yang dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak merupakan rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Sedangkan menurut Putri (2018) penghindaran pajak adalah salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.Dari berbagai pengertian tersebut dapatdisimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan teknik alternatif, masih dalam bingkai perpajakan dan legal.

Fungsi Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :1.Fungsi Anggaran (Budgetair)Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2.Fungsi Mengatur (Regulerend)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Pajak dapat dibagimenjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya. Berikut pengelompokkan pajak menurut Agoes (2013) :1.Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:a.Pajak langsungPajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).b.Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2.Menurut objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua :a.Pajak subjektifPajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat
objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPhb.Pajak objektifPajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPN, dan PPnBM.3.Menurut pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua :a.Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB.b.Pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahdaerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor.

Unsur Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

 Menurut Mardiasmo (2018) pajak memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut : a.Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).b.Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c.Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d.Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Pengertian Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak diartikan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Supramono dan Damayanti (2010) mengartikan pajak sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayarpengeluaran-pengeluaran umum. Selanjutnya pengertian pajak menurut Agoes (2013) merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban orang pribadi maupun badan usaha untuk membayar sejumlah uang kepada negara, bersifat memaksa tanpa mendapat imbal jasa.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

 Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, insitusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham yang menjadikan pemilik institusional memiliki intensif untuk memastikan manajemen perusahaan sudah membuat keputusan yang baik untuk mensejahterakan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih besar memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan, dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Damayanti dan Susanto, 2015). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahan akan mendorong meningkatnya pengawasan yang lebih optimal tehadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya

dapat melakukan pengawasan terhadap kebijkan manajemen yang lebih besar juga, sehingga besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan

Komisaris Independen (skripsi tesis dan disertasi)

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya
menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal. (Ardyansah, 2014) Menurut Suyanto (2012) . semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung Jawab Komisaris Independen sesuai dengan pasal 114 1.Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan. 2.Setiap anggota Komisaris wajib dengan itikad baik,kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. 3.Setiap anggota Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dlaam menjalankan tugasnya. 4.Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Komisaris atau lebih, tanggung jawab Komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. (Prasetya, 2013:36). Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang: 1.Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
2.Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; 3.Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisars, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik 4.Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dillihat dari nilai equility, nilai penjulaan, jumlah karyawan dan nilai total aset dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Jadi , ukuran
perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki kecenderungan perusahaan untuk membutuhkan dana yang juga lebih besar dibanding dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil, hal ini menjadikan perusahaan dengan ukuran yang besar akan memperoleh pendapatan yang tinggi. (Ardyansah, 2014). Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, mediumfirm and small firm. Tahap kedewasaan perusahan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Sari, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula manajemen dan sumber dana yang dimiliki. Hal ini menjadikan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebgai upaya atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan tax planning yang baik. Namun tidak selalu perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning dikarenakan perusahaan bisa saja menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Putra dan Putri (2017) menyebutkan bahwa Rasio profiabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan memungkinkan bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing diantara perusahaan lain. Perusahaan dengan profit yang tinggi tentu akan membuka cabang baru, yang kemudian dapat memperbesar investasi yang dilakukan perusahaan atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. (Agusti, 2014) Menururt Maharani dan Suardana (2014) Profitabilitas adalah salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, total aset dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu: profit margin, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). (Hanafi dan Halim, 2014:81). Perusahaan dengan tingkat profitbilitas tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak (tax avoidance ), karena pada dasarnya semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayar atau ditanggung juga semakin tinggi.

Tax Avoidance (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Milhanudin (2017) menyebutkan bahwa tax avoidance adalah penghindaran beban pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar dari ketentuan perpajakan. Dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Tax Avoidance adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang
ditimbulkannya. Tax Avoidance bukan merupakan pelanggaran undang – undang perpajakan atau hal ilegal karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang sudah di tentukan oleh Undang – Undang pajak yang berlaku. (Kurniasih & Sari, 2013). Menururt Barr, dkk penghindaran pajak (tax avoidance) adalah manipulasi penghasilan secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Anderson menyebutkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance ) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. (Zain, 2007:50). Penghindaran pajak bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara yang telah dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak dan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole ) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. (Ngadiman dan Puspitasari, 2014.) Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memeperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).
Dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara: 1.Menahan Diri Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bias dikenai pajak., contoh tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau. 2.Pindah Lokasi Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. 3.Penghindaran Pajak Secara Yuridis Melakukan sesuatu yang tidak terkena pajak, biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Dalam melakukan penghindran pajak komite urusan fiscal OECD (Organization For Economic Corporation and Development) menyebutkan ada tiga karakter tax avoidance, yaitu: 1.Adanya unsur artifisial berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak. 2.Skema semacam ini sering dimanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 3.Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

 Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untukmembiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Santoso,1991:2).Menururt Adriani dalam Zain (2007:11) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung di tunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya (Swingly dan Sukartha, 2015) Dalam sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama sehingga pajak yang menggali dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. (B Ilyas dkk., 2001:6). Menurut Suandy (2009) pada umumnya pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (badgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Disamping kedua fungsi tersebut, disebutkan juga pajak memiliki fungsi retribusi pendapatan dan sebagai alat untuk menanggulangi inflamasi. a.Fungsi Budgetair Pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara yang utama untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran belanja maupun pengeleuaran pembangunan. Sebagai sumber penerimaan utama, pemerintah berupaya membenahi berbagai aspek yang dapat mendukung dalam hal memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak.
b.Fungsi Regulend Pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat disegala bidang ekonomi, social, dan politik untuk mencapai tujuan tertentu. c.Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran guna menjalankan fungsi sebgai Negara, pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin dan pengeluaran pembangunan, yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sarana distribusi keuangan negara. Menurut Halim et. al., (2016: 7) menyebutkan bahwa sistem pengumutan pajak di bagi menjadi 3 diantaranya: a.Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. b.Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c.With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam melakukan pencanaan pajak harus mempertimbangkan beberapa bentuk dari perencanaan pajak berikut ini:
1.Substantive tax planning, yang terdiri atas:a.Memindahkan objek pajak (transfer of tax subject) ke Negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau Negara yang memberikan perlakukan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. b.Memindahkan objek pajak (itransfer of tax subject) ke Negara-negara yang dkategorikan sebagai tax haven atau Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (transfer of tax subject and of tax object) ke Negara-negara yang dikategorikan sebagai tax havenatau Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. 2.Formal Tax PlanningMelakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substasnsi ekonomi dan suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formasi jenis transaksi yang membuktikan beban pajak paling rendah

Teori Agency (skripsi tesis dan disertasi)

 Pada teori agensi kontrak kerja antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent) sangat diperlukan mengingat ketika seorang atau beberapa orang (principal) menyewa agent untuk melakukan beberapa jasa dan menugaskan kewenangan berupa pembuatan keputusan kepada agent yang bersangkutan (Putri, 2018) Teori agensi juga membahas kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan manajer untuk mengelola sebuah peusahaan dimana manajer harus bertanggungjawab secara penuh atas keberhasilan perusahaan yang sedang ditanganinya. Namun apabila manajer gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka manajer harus merelakan jabatan dan segala fasilitas yang diterima untuk menjadi taruhannya. Oleh karena itu beberapa manajer melakukan segala cara untuk mempertahankan keberhasilan perusahaan yang dikelolanya, salah satunya dengan manajemen laba yang bersifat negatif untuk melindungi diri dan dapat merugikan banyak pihak. (Ardyansah, 2014). Teori agensi muncul karena adanya hubungan kerjasama antara satu orang atau lebih (principal) dengan manajer (agent) untuk menjalankan atau mengelola perusahaan yang telah principal amanahkan kepada agent. Dalam hal ini manajer (agent) yang lebih mengetahui keadaan perusahaan di bandingkan dengan pemilik
perusahaan (principal) oleh karena itu manajer wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada pemilik perusahaan mengenai keadaan perusahaan yang dikelolanya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan kondisi perusahaan sebaimana mestinya. Hal itu menjadi salah satu alasan terjadinya konflik antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajer (agent). Untuk mengatasi konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) salah satunya dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan, karena komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar berjalan dengan baik

Deffered Tax Expense (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Harmanto (2003:115) dalam Pindiharti (2011), beban pajaktangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara labaakuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal(laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).Adanya perbedaanpengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersialdan fiskalmenimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak,Meiza (2009).FASB Statement No. 109, Beamset all(2009 : 360 ), akuntansi untuk pajakpenghasilan adalah sumber utama prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum(GAAP) bagi akuntansi untuk pajak penghasilan. Tujuannya adalah untukmengakui jumlah utang pajak atau yang dapat di danai kembali selama tahunberjalan dan mengakui kewajiban serta aktiva pajak yang ditangguhkan ataskonsekuensi pajak di masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan
keuangan atau SPT pajak. Peristiwa yang memiliki konsekuensi pajak di masamendatang disebut sebagaiperbedaan sementara (temporary differences) untukmemisahkannya dari peristiwa yang tidak memiliki konsekuensi pajak, sepertibunga atas koperasi kotapraja. Konsekuensi pajak dari perbedaan sementara harusdilibatkan dalam pengukuran laba selama satu periode

Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokan berdasarkan besarkecilnya perusahaan, Santoso (2014). ukuran perusahaan merupakan suatuindikator yang dapat menunjukkan kondisi ataukarateristik perusahaan dimanaterdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran(besar kecilnya) perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakanperusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualanperusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, jumlah aktiva yangdimiliki perusahaan dan jumlah saham yang beredar, Sonya (2009).Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), menurut penelitiansebelumnya, ada dua teori yang dapat digunakansebagai dasar analisis pengaruhukuran perusahaan terhadap TPE yaitu :1.Teori biaya politik (political cost) : teori ini menyatakan bahwa tingkatvisibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan merekamenjadi korban peraturan dantransfer kekayaan, karena pajak merupakan salahsatu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehinggaperusahaan besar akan cenderung memiliki TPE yang besar (Zimmerman danWatts, 1983 dalam Lestari, 2010). Contohnya adalah ketika supply minyakmentah di amerika terbatas dan harga meningkat, pemerintah meresponnya
dengan mengenakan pajak khusus untuk menarik kelebihan laba tersebut(Scott, 2009 dalam Lestari, 2010).2.Kebalikan dari teori yang pertama,teori kekuasaan politik (political power orclout theory) menyatakan bahawa perusahaan besar memiliki sumber dayayang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan merekatemasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapaipenghematan pajak yang optimal

Return On Asset (skripsi tesis dan disertasi)

ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperolehkeuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaansehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan, Dendawijaya (2003:120)dalamPrakosa (2014). ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaanPajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.Semakin tinggi ROA, semakintinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktivaperusahaan.Sehingga hal tersebut akan menyebabkanperencanaan pajakperusahaanyang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehinggakecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.Pengukuran kinerjadengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalamkeseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersihpajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkatpengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkanlaba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkankemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum
mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidakmelakukantax avoidancekarena mampu mengatur pendapatan dan pembayaranpajaknya, Maharani dan Ketut (2014).

Leverage (skripsi tesis dan disertasi)

Leveragedalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaanassetdansumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaanasset(aktiva) atau danatersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi parapemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. Leverage merupakan rasio yangmengukur seberapa jauhperusahaan menggunakan utang.Semakin besar utangmaka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bungautang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaanutang oleh perusahaan. Penelitian Ozkan (2001)dalamPrakosa (2014)memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akanmemilih untuk berutang agar mengurangi pajak.Sawir (2004) dalam Darmadi(2013) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan bebantetap keuangan,yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat labaperusahaan.Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponendari deductible expense dan bisa di biayakan atau menjadi pengurang penghasilankena pajak, Surbakti (2012).Manajemenperusahaan harus dapat mengatur hutangdalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugianakibat timbulnya hutang. Hutang dalam perusahaan dapat dihitung denganmenggunakan rasioleverageatau tingkat hutang dalam perusahaan.rasiohutangdibagi menjadi dua, yaitu:a)Rasio hutangRasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaanyang dibiayai oleh hutang.
b)Rasio pengganda hutangRasio ini menggambarkan bagaimana menghitung hutang dengan melihatperbandingandari aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika asetperusahaan tidak bertambah tetapi jumlah ekuitas menurun, maka dapatdisimpulkan bahwa adanya penambahan hutang untuk menyeimbangkan antarakepemilikan aset yang ada dan ekuitas yang tersediadi perusahaan

Penerapan Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungandirektur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasokterhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012). CadburyCommittee, seperti dikutip oleh Forumfor Corporate Governance in Indonesia(FCGI), mengartikanCorporate Governanceatau Tata Kelola Perusahaan sebagaiseperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta parapemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur danmengendalikan perusahaan.Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik danmanajer perusahaandalam menentukan arah kinerja perusahaan disebutcorporategovernance(Annisa dan Kurniasih, 2012) dalam Darmawan dan I Made (2014).PenerapanCorporate governancebertujuan untuk meminimumkan konflikkeagenan.Pada penelitian ini, konflik tersebut terjaditerhadap kepentingan labaperusahaan antara fiskus (pemungut pajak) dengan pembayar pajak (manajemenperusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya daripemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwaperusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yangsignifikan dengan beban pajak yang rendah.Dua sudut pandang berbeda inilahmenyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihakmanajemen perusahaan sebagai pembayar pajak, Prakosa(2014)Menurut Komite Nasional KebijakanGovernance(KNKG) prinsip-prinsipgood corporate governance adalah :a. Transparansi (transparency)Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harusmenyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudahdiakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.b. Akuntabilitas (accountability)Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengankepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratanyang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.c. Responsibilitas (responsibility)Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan sertamelaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehinggadapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatpengakuan sebagaigood corporate citizen.d. Independensi (independency)Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secaraindependen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasidan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.e. Kewajaran danKesetaraan (fairness)Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasamemperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnyaberdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.Implementasi prinsip-prinsipgood corporate governancedalam pengelolaanperusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baikdan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnyakepercayaan publik sehingga perusahaan yang telahgo publicsahamperusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positifterhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham

Tarif Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalamperaturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajakterhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.Tarif PPh wajib pajak di atur dalam pasal 17 UU PPh no. 36 Tahun 2008, Harti (2011 : 112 ):1.Tarif proporsionalTarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding atautarif sepadan,yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenaipajak.2.Tarif progresifTarif ini meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.Menurut kenaikan persentase tarifnya.3.Tarif degresifTarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yangdikenai pajak semakin besar.4.Tarif tetapTarif ini berupa jumlah yang tetap untuk berapapun jumlah yang dikenaipajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilainominal di atasRp. 1.000.000,00 dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,00.
Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajakadalah :1)Tarif pajakstatutory (statutory tax rate)yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu,2)Tarif pajak rata-rata(Average Tax rate)yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasarpengenaan pajak (laba kena pajak).3)Tarif pajak marjinal(marjinal tax rate)yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarifpajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajakdan perbedaan laba kena pajak.4)Tarif pajak efektif (TPE)yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajakyang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.2.1.4 Penghindaran PajakPenghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkanberkurangnya penerimaan kas negara.Tax Avoidanceselalu diartikan sebagaikegiatan yang legal, Bambang (2009) dalam Fadhillah (2009).Tax avoidanceadalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukanoleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpamelanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan
peraturan (Hutagaol, 2007) dalam Swingly dan I made (2015). Selanjutnya Zain(2005) dalam Pohan (2009) mendefenisikanPenghindaran pajak adalah prosespengendalian tindakan agarterhindar dari konsekwensi pengenaan pajak yangtidak dikehendaki. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namundilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yangditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy:2008) dalam Fadhillah (2009). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yanglegal yang berbedadengan penyeludupan pajak. Zain(2005) dalam Pohan (2009)dalam bukunya Manajemen Perpajakan, mengutip beberapa defenisi dari para ahlitentang Penyelundupan pajak dan Penghindaran pajak.Harry Graham Balter(1983), menyatakan bahwa penyelundupan pajakadalah usaha yang dilakukan wajib pajak apakah berhasil atau tidak untukmengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuanyang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.Penghindaran Pajak merupakan usaha yang sama , yang tidak melanggarketentuan perundang-undang perpajakan.Ernest R.Mortenson(1958), menyatakan bahwa penyelundupan pajakadalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajakuntuk lari atau menghindar diri dari dari pengenaan pajak. Penghindaran Pajakberkenaan dengan pengaturan sesuatuperistiwa sedemikian rupa untukmeminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada
atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaranpajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undang perpajakan atausecara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untukmengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengancara–cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.N.A.Barr, S.R James, A.R..Prest(1977), menyatakan bahwapenyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara illegal ataspenghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaranpajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkeciljumlah pajak yang terutang.Robert H.Anderson, menyatakan bahwa penyelundupan pajak adalahpenyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penghindaran pajakadalah cara mengurangi pajak yang masih dalambatas ketentuanperaturan/undang-undang perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melaluiperencanaan pajak.Tax avoidancetidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usahameminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telahdimungkinkan oleh undang-undangpajak. Meskipun telah di upayakan denganmenciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atauhambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, Purwono (2010:16).Perlawanan tersebut dapat berupa :
a.Perlawanan PasifPerlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannyaberkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual,dan teknik pemungutan pajak.b.Perlawanan AktifPerlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secaralangsung ditujukan terhadap fiskusdengan tujuan menghindari pajak melalui:penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, danmelalaikanpajak.Berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan penghindaran terhadap pajak( Merks, 2007) dalam Prakosa (2014):a)Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yangmemberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak(tax havencountry)atas suatu jenis penghasilan(substantive tax planning)b)Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomidari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajakyang paling rendah(formal tax planning)c)Ketentuan Anti Avoidance atas transaksitransfer pricing, thincapitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyaisubstansi bisnis(General Anti Avoidance Rule).Komite urusan fiskal dariOrganization for Economic Cooperation andDevelopment(OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :
a)Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapatdi dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktorpajak.b)Memanfaatkanloopholesdari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnyadimaksudkan oleh pembuat undang-undang.c)Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaranpajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council ofExecutive Secretaries of Tax Organization, 1991).Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatantax avoidanceantara lain:denda, publisitas dan reputasi (Friese: 2006) dalam Fadhillah (2009) yangberimbas pada kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Jenis Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajakdan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PajakPenghasilan.2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankanatau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya.Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajibpajak, yangselanjutnya dicari syaratvobjektifnya. Contoh: pajak penghasilan(PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikankeadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpamemfokuskan pada diri wajib pajak. Contoh:pajak pertambahan nilai, karena pengenaan pajak pertambahan nilaiadalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yangmeningkatkan nilai barang.Pajak bumi dan bangunan (PBB), karena PajakBumi dan Bangunandikenaan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaanpemiliknya.

Pengertian Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan dengantidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membayarpengeluaran-pengeluaran umum, Supramono dan Theresia ( 2005 : 7 ). Defenisipajak lainnya seperti yang dinyatakan oleh Titus (2014) Pajak merupakan suatukewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baikorang pribadi maupun perusahaan.Pajak merupakan suatu kewajiban atau bebanyang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orangpribadi maupunperusahaan.Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007,Purwono (23: 2010)“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pertumbuhan Penjualan (skripsi tesis dan disertasi)

Pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi tax avoidance. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam (Wastam, 2018)menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannhya tidak stabil.

Kepemilikan Institusional (skripsi tesis dan disertasi)

Kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling
sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. (Wijayani, 2016)kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegangsaham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Leverage (skripsi tesis dan disertasi)

Leverageadalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Laverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. Laverage juga menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba menurut (Ngadiman & Christiany, 2014). Laveage dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan persahaan menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Dari definisi –definisi tersebut maka laverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan mnimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Variabel laverage di ukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan.

Pengukuran Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Penelitian ini memfokuskan pada return on assets (ROA), karena ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya
yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva prusahaan. Rasio profitabilitas ini diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total asset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Tujuan dan Manfaat Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut (Kasmir, 2017) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :
a.Untuk mengukur dan menghitung laba yang di peroleh perusahaan dalam satu periode tertentu.b.Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.c.Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.d.Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.e.Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.f.Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana prusahaan yang digunakan baik modal sendiri.Menurut (Kasmir, 2017) manfaat yang di peroleh bagi perusahaan adalah untuk :a.Mengetahui besarnya tingkat laba yang di peroleh perusahaan dalam satu periode.b.Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya, dengan tahun sekarang.c.Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.d.Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.e.Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalammendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Seringkali rasio profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi maupun investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan satu –satunya tolak ukur perubahan nilai efek suatu perusahaan. Bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumberpembayaran bunga dan pokok pinjaman (Wijayani, 2016).Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.

Ukuran Perusahaan (skripsi tesis dan disertasi)

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata –rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.(Jasmine, 2017)menyatakan bahwa “ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan.”Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan total asset yang kecil.

Tax Avoidance(Penghindaran Pajak) (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Erly dalam (Jasmine, 2017)Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan –ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan –pemotongan yang diperkenankan maupun
manfaat hal –hal yang belum diatur dan kelemahan –kelemahan yang aada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah –celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang –undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan beban pajak yang dimungkinkan oleh undang –undang pajak.Menurut (Wijayani, 2016)Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang –undang yang ada. Menurut (Sinambela, 2019)Tax avoidance (peanghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang –undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Pada penelitian ini tax avoidance diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR merupakan jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan dalam hal pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh
perusahaan (Ngadiman & Christiany, 2014). Pengukuran tax avoidance ini digunakan untuk memprediksi adanya tindakan tax avoidance karena nilai CETR ini tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentse CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tax avoidance perusahaan.Menurut komite fiskal dari Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) terdapattiga karakteristik dalam penghindaran pajak yaitu :1.Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah –olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.2.Memanfaatkan loopholes dari undang –undang atau menerapkan ketentuan –ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang –undang.3.Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak, penghindaran pajakdapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :a.Memindahkan subyek pajak dan/atau objek pajak ke negara –negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax heaven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
b.Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (formal tax planning)

Pengertian Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Undang –Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelakasanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk semua pengeluaran pembiayaan (Putri & Putra, 2017).Menurut (Resmi, 2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).a.Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.b.Fungsi Regulared (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan –tujuan diluar bidang keuangan.
Seperti : tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Resmi, 2014), yaitu :1.Menurut Golongana.Pajak Langsung adalah pajak yang harus di pikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.b.Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.2.Menurut Sifata.Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau memerhatikan keadaan subjekya. Contoh : Pajak Penghasilan.b.Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.3.Menurut Lembaga Pemunguta.Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara padaumumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.
b.Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing –masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.Terdapat sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2014) yaitu :a.Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang –undangan perpajakan yang berlaku.b.Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang –undangan perpajakan yang berlaku.c.With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang –undangan perpajakan yang berlaku.

Corporate Social Responsibility (skripsi tesis dan disertasi)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat CSR merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para stakeholdernya untuk menjalankan operasional
perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholdernya.Kegiatan CSR diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal turut mendukung kewajiban dalam kegiatan CSR, yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawabsosial perusahaan”. Undang-Undang yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan perusahaan berhubungan dengan lingkungan dan sosial mereka guna keberlangsungan hidup perusahaan

Kepemilikan Keluarga (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Pratama (2013), struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan.Pemilik saham keluarga berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa berkenaan dengan dua karakteristik yaitu perhatian keluarga pada kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang dan reputasi keluarga perusahaan. Karakteristik pertama, keluarga pedulipada kemampuan perusahaan bertahan pada jangka panjang. Kepedulian ini timbul karena umumnya pemilik saham keluarga tidak mendifersifikasikan portofolionya dan mereka ingin
mewarisi perusahaan tersebut kepada keturunannya. Mereka lebih mementingkan maksimalisasi nilai perusahaan (firm value) dibandingkan nilai pemegang saham(shareholder value). Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. Kepedulian ini terkait konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik. Karena investasi keluarga bersifat jangka panjang, pihak eksternal akan berhadapan dengan pengelola perusahaan yang sama dalam jangka panjang. Pihak eksternal akan berekspektasi pengelola perusahaan bertindak konsisten di masa depan. Karena itu, jika perusahaan melakukan tindakan eksploitasi, pihak eksternal akan beranggapan perusahaan akan melakukan eksploitasi lagi di masa depan karena pengelola perusahaan tidak berubah

Profitabilitas (skripsi tesis dan disertasi)

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adala return on assets. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.Dasar penelitian profitabilitas adalah lapaoran keuangan yang terdiri dari laproran neraca dan laba-rugi. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengaukur kemampuanperusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan,assets, maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan suatu indikator
manjemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, Sudarmadji dan Sularto (2007).Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas : Profit Margin, Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan labayang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, atau biaya tinggi untuk penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah menunjukan ketidakefisienan manajemn, Hanafi dan Halim (2009). Sehingga kemungkinan ada manjemen melakukan manajemen laba pada perusahaanya, hal ini berkaitan dengan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan.

Corporate Governance (skripsi tesis dan disertasi)

Penerapan Good Corporate Goverancebermanfaat untuk mengurangi agency costyaitu biaya ditanggung oleh pemgang saham akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen, menurunkan cost of capitalsebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan
nilai saham perusahaan serta menciptakan dukungan stakeholdersterhadap perusahaan. Konsep corporate governance didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders), CGPI (2008).Konsep good corporate governance sudah lama diterapkan dinegara maju. Namun isu mengenai corporate governancemulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun1998ketikaIndonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance.Dengan demikian, penerapancorporate governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Hastuti (2005) mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholder, yang termasuk dalamnya adalah shareholder, lenders,employees, executive, govermen, costumers dan stakeholder lainnya.Secara umum, prinsip-prinsip good corporate governance terdiri yaitu:1.Fairness (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, seta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2.Transparancy (transparasi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.3.Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukungusaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegan saham, sebagaimnan yang di awasi oleh Dewan Komisaris.4.Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Penghindaran Pajak (skripsi tesis dan disertasi)

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).Menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147)penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful).Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) sebagai berikut: a)Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negarayang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country)atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning)
b)Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomidari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning) c)Ketentuan Anti Avoidanceatas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan bahwadi negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuatbasis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Guire et al, (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya tax avoidanceadalah untuk memperbesar tax savingyang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash flow.

Teori Keagenan (skripsi tesis dan disertasi)

Pemikiran penghindaran pajak bertumpu pada teori keagenan, yaitu Pada penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.Teori keagenanpadacorporate governance yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan prinsip.
Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga lebih efisien karena masalah agensinya lebih kecil akibat berkurangnya konflik antara principaldan agent, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi tindakan manajemen yang oportunis dapat dibatasi. Di sisi lain, pada saat tertentu kepemilikan keluarga ini akan menjadi pemegang saham mayoritas dan akan muncul pemegang saham minoritas yang kemudian akan timbul masalah keagenan baru yaitu konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan pemilik minoritas.Lebih lanjut, struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya.Sedangkan kepemilikan yang menyebar adalah kepemilikan saham yang menyebar relatif merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar (Alfrilia, 2010).Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2003) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan menjadi perusahaan keluarga dan non-keluarga. Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti: lembaga investasi, reksadana, asuransi, dana pensiun, bank, koperasi) dan publik (individu yang
kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

Leverage (skripsi tesis dan disertasi)

Leveragemerupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2011:31). Hal ini berarti leverageakan menunjukkan
perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan hutang dengan menggunakan modal sendiri. Sartono (2015:88) menyatakan bahwa leveragediartikan sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Sumber dana yang memiliki beban tetap ini merupakan hutang jangka panjang yang menghasilkan bunga atas pembayaran hutang (beban tetap).Perusahaan menggunakan leveragedengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya leveragejuga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyatamendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverageakan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep leveragetersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat trade off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2015:95). Leverageadalah penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki
hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat.Leveragedapat diukur dengan analisis rasio keuangan yaitu rasio leverage(hutang). Rasio leverage(hutang) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2011:33). Rasio ini membandingkan antara dana sendiri (ekuitas) dengan dana pinjaman. Makin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, makin besar kreditur mempunyai kendali terhadap perusahaan. Dari sisi perusahaan, rasio leveragemerupakan strategi maupuninformasi dalam menentukan manfaat uang. Apabila suku bunga pinjaman lebih kecil dari Return On Investment(ROI), maka perusahaan lebih baik menambah hutang dibanding menambah modal sendiri atau sebaliknya. Menurut Kasmir (2011:35) keuntungan dengan mengetahui leverageratio adalah:1)Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.2)Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.3)Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.Perhitungan rasio leverage(hutang) bisa menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan melalui neraca dan laporan rugi laba. Pendekatan melalui neraca menginformasikan seberapa besar hutang digunakan untuk aktiva. Pendekatan melalui laporan laba rugi menginformasikan seberapa besar
hutang bisa ditutup dengan laba operasional.Rasio tersebut digunakan untukmemberikan gambaran mengenai struktur modalperusahaan. Semakin tinggi leveragesebuah perusahaan,berarti semakin tinggi pula ketergantunganperusahaan tersebut kepada krediturnya.Akibat utama penggunaan dana pinjaman(hutang jangka panjang) menyebabkan perusahaanharus menanggung beban tetap berupa bunga ataspembayaran hutang. Penggunaan dana yang menyebabkanbeban tetap ini dapat mengurangi pendapatankena pajak perusahaan melalui pembebananbunga hutang sebagai biaya. Pembebanan bungahutang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangibeban pajak, sehingga penggunaan hutangakan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan.

Risiko bisnis (skripsi tesis dan disertasi)

Risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwayang dapat menimbulkan kerugian. Namun dalam analisis investasi,risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang yang diperolehmenyimpang dariyang diharapkan (Pramana, 2011:99).Menurut Farahdan Aditya (2010:119)risiko bisnis adalahtingkat risiko yang inheren di dalam operasi perusahaan, jika perusahaantidak mempergunakan hutang, perusahaan akan memiliki risiko bisnisyang kecil jika permintaan akan produk yang dihasilkannya stabil, jikaharga-harga input dan produknya tetap relatif konstan, jika perusahaandapat menyesuaikan harga-harganya dengan bebas jika terjadipeningkatan biaya, dan jika sebagian besar biayanya adalah biaya variable sehingga akan turun jika penjualan menurun. Hal-hal yang lain diangap sama, semakin rendah risikobisnis sebuah perusahaan, maka semakin tinggi rasio utang optimalnya.Risiko bisnis tergantung pada sejumlah faktor, yaitu :1.Variabilitas permintaan2.Variabilitas harga jual,3.Variabilitas biaya input,

4.Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahan-perubahan pada biaya input,5.Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktuyang tepat dan efektif dalam hal biaya, eksposur risiko asing,6.Komposisi biaya tetap: leverageoperasi (leverageoperasi adalahtingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalamoperasi sebuah perusahaan)Risiko bisnis merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaanketika menjalani kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidak mampuanperusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya (Primantara, 2016:6). Risiko bisnisperusahaan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis usaha perusahaandan kemampuan perusahaan membayar hutangnya tingkat risikobisnisperusahaan juga mempengaruhi minat pemodal untuk menanamkan danapada perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untukmemperoleh dana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Friska, 2011:119).Perusahaan dan risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindaripendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan denganperusahaan yang memiliki risiko bisnis lebih rendah. Risiko perusahaanyang tinggi pada umumnya lebih mengutamakan penggunaan danainternal daripada penggunaan utang maupun penerbitan saham.Menurut Dewidan Jati(2014) Semakin tinggi risiko suatu perusahaan , maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah
risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. Jenis karakter individu (executive) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan risk takeratau risk averse tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yangada (Budiman dan Setiyono, 2016).Hampir senada dengan Paligorova (2016) mengartikanrisiko perusahaan merupakan volatilitas earningperusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earningbaik penyimpangan itu bersifat downside riskatau upside potential, semakin besar deviasi earningperusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Lewellen (2017) menyebutkan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter risk takerdengan eksekutif yang memiliki karakter risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk takertidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari hutang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari hutang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan sedangkan bagi eksekutif yang memiliki karakter risk averseakan lebih berhati-hati dalam menentukan komposisi hutangnya agar tidak terlalu besar untuk menghindari risiko kebangkrutan yang tinggi.Perusahaan melakukan tax avoidanceuntuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan loopholesdalam ketentuan pajak agar laba yang
dihasilkan maksimal.Keputusan untuk melakukan tax avoidancebergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dalam mengambil keputusan,eksekutifbiasanya memiliki dua karakter yaitu risk takerdan risk averse . Semakin eksekutif bersifat risk taker,nilai CashETR akan semakin rendah yang mengindikasikan tax avoidancemakin tinggi.Untuk mengukur seberapa berani eksekutif perusahaan dalam mengambil risiko digunakan pengukuran menurut Paligorova (2016). Paligorova (2016) menyatakan bahwa standar deviasi dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (earningbefore interest, tax, depreciation and amortization/EBITDA) dibagi dengan total aset akan menunjukan penyimpangan terhadap laba. Semakin besar standar deviasidari EBITDA/total aset menunjukkan semakin besar penyimpangan terhadap laba. Besarnya penyimpangan terhadap laba menunjukkan risiko perusahaan (corporate risk) yang besar pula atau dengan kata lain eksekutif perusahaan semakin berani mengambil risiko

Penghindaran Pajak(Tax Avoidance) (skripsi tesis dan disertasi)

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2011:27)
menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya denganpenghindaran pajak(tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan tax shelters. Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegaladalah tax evasionatau dapat juga dianggap penggelapan pajak,
yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tax avoidancedan tax evasionadalah bahwa tax evasionadalah illegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidancetindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.Faktor yang mempengaruhi wajibpajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2013:45) adalah sebagai berikut:1)Kesempatan (opportunities)Adanya sistem self assessmentyang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.2)Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholesyang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (lawfull).
3)Manfaat dan biaya (level of penalty)Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.4)Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”Tax avoidancebukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam Saputra(2017) adalah:1)Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
2)Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning).3)Ketentuan anti avoidanceatas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation(spesifikanti avoidance rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti avoidance rule).Simarmata (2016) menyatakan ada tiga karakter dari tax avoidanceyaitu adanya unsur artificial arrangement, seringkali memanfaatkan loopholes(celah) dari undang-undang dan terdapat unsurkerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak.Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.Pengukuran penghindaran pajak(tax avoidance)menurutDyreng et al (2016), proksi tax avoidanceadalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak.

Perencanaan Pajak(Tax planning) (skripsi tesis dan disertasi)

Tax planningadalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planningdikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang PerpajakanNo. 36 tahun 2008(Carolina et al, 2014).Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidanceyang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yudiris sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidanceadalah upaya pengurangan hutang pajak secara konstitusional (Larking,2016:54).Tax planningmerupakan upaya legal yang biasadilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Pada umumnya tax planningadalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat3. Dapat disimpulkan bahwa tax planningbermanfaat untuk:1.Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.2.Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka dilakukan dengan caramemanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Untuk merealisasikan tax planningyang tidak melanggar peraturan perpajakan, maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena peratura perpajakan yang membuat manusia dimungkinkan adanya celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa melanggar Undang-Undang.
Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa tax planningbagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku(Suandy, 2014:15).Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yangdiharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.Darikedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu
perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatanilegalatau perbuatan melanggar hukum.Pengertian penyelundupanpajak menurutRahayu (2010:147)adalah:“usaha aktif Wajib Pajak dalamhal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutangmenurut aturan perundang-undangan.”Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut Zain(2011:50) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang palingminimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut Hidayat (2013:17) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.
Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurutZain (2011:50) adalah sebagai berikut:“Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang dilakukan dengan caramelanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.Menurut Suandy(2014:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:a.Perencanaan pajak nasional (national tax planning)b.Perencanaan pajak internasional (international tax planning)
Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic.Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.Adapun beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya adalah:a.Tax SavingTax savingmerupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan, perusahaan dapata melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.b.Tax avoidanceTax avoidancemerupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalkan, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan merupakan objek pajak.c.Menunda pembayaran kewajiban pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan
ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini panjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Padadasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest ruleyaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax savingsepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pembebanan Suku Bunga Kredit (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kasmir (2012 :160) Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan,
sangat memengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang akan dibayar akan memengaruhi jumlah angsuran per bulan, di mana jumlah angsuran terdiri dari utang/pinjaman pokok dan bunga.Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud menurut Kasmir (2012 : 160) adalah sebagai berikut :1.Flat ratePembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamanya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehinggaangsuransetiap bulanjuga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pemeblian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnyaContoh Perhitungan :PT Waghete telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Cartenz senilai Rp90.000.000,-. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan). Bunga dibebankan sebesar 24% setahun. Disamping itu PT Waghete juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 400.000,-. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya.Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode flate rate, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal inijuga berarti jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya.

Pengertian Bunga Bank (skripsi tesis dan disertasi)

Bunga merupakan biaya modal. Besar kecilnya jumlah bunga yang merupakan
modal terhadap peminjam (debitor) sangat tergantung pada waktu jumlah pinjaman dan tingkat bunga yang berlaku. Menurut, Kasmir (2012:154) dapat di artikan bunga bank sebagai bank memberi balas jasa yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yangmembeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang hrus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).Menurut, Kasmir (2012:154) Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:a.Bunga simpanan Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simapanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.b.Bunga pinjamanMerupakan bunga yang dibebankan kepada para pemimpin (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam ekpada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Jenis –Jenis Kredit Bank (skripsi tesis dan disertasi)

biasanya menyediakanbeberapa fasilitas pinjaman dengan plafon (besarnya uang yang dipinjamkan) tertentu. Kredit bank banyak diminati karena pengajuannya cenderung mudah dan uang pinjaman cepat cair. Dengan berbagai ragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan kemunculan berbagairagam
kebutuhan akan jenis kreditnya. Dari hal tersebut bank menyediakan beberapa jenis kredit yang berbeda sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu, mengingat jenis usaha memiliki berbagai karakter tertentu. Menurut Kasmir (2014 : 90) Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut: 1.Dilihat dari Segi Kegunaan a.Kredit investasi Merupakan kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Seperti pembangunan pabri yang baru atau pembelian mesin-mesin baru. b.Kredit modal kerja Merupakan kredit yang biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Seperti untuk pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi. 2.Dilihat dari Segi Tujuan Kredit a.Kredit produktif Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan suatu usaha atau produksi atau investasi. Yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti pembangunan pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau kredit pertanian akan menghasilkan produkpertanian.
b.Kredit konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga tidak dapat menambah suatu barang atau jasa. Seperti contohnya kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. c.Kredit perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, yang bisanya digunakan untuk membeli barang dagangannya. Dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. jenis kredit ini sering diberikan kepada suplieratau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Seperti contohnya kredit ekspor dan impor. 3.Dilihat dari Segi Jangka Waktu a.Kredit jangka pendekMerupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama selama 1 tahun. Kredit ini biasanya untuk keperluan modal kerja. b.Kredit jangka menengahMerupakan kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk investasi. c.Kredit jangka panjangMerupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang lama. Yaitu antara 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya jenis kredit ini untuk kredit
investasi jangka panjang. 4.Dilihat dari Segi Jaminan a.Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan menggunakan suatu jaminan, jaminan tersebut bisa berupa jaminan berwujud, jaminan tidak berwujud atau jaminan orang. Yang berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. b.Kredit tanpa jaminanMerupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Kredit ini disediakan bank untuk berbagai keperluan,diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja dan untuk kebutuhan lainnya. Biasanya pada kredit tanpa jaminan ini di berikan kepada pegawai negeri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.5.Dilihat dari Segi Sektor Usahaa.Kredit pertanin Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian ini dapat bjangka pendek dan jangka panjang. b.Kredit pertenakan Dalam hal ini untuk jangka pndek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
c.Kredit IndustriMerupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.d.Kredit Pertambangan Jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.e.Kredit pendidikanMerupakan kredit yang digunakan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa. f.Kredit ProfesiKredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. g.Kredit perumahanKredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.h.Dan sektor-sektor lainnya.Ada rujukan lain yang memiliki pendapat lain tentang jenis-jenis kredit, namun ada perbedaan diantara pendapat Kasmir (2014:90) dengan pendapat dari Ikatan Bankir Indonesia (2014:118). Berikut merupakan jenis-jenis kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:118). Berbagai jenis dana/atau penggolongan kredit yang telah dikembangkan perbankan sehingga saat ini cukup banyak dan sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa diantaranya.
1.Berdasarkan Jangka Waktu Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini. b.Jangka Pendek Apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi kredit tidak lebih dari satu tahun. Contohnya: kredit modal kerja perdagangan, industri, dan sektor lainnya. c.Jangka Menengah Apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh: kredit investasi untuk pembelian kendaraan, KMK untuk konstruksi. d.Jangka Panjang Apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contoh: kredit investasi untuk pembangunan pabrik hotel, jalan tol. 3.Berdasarkan Sifat Penggunaan Berdasarkan sifat penggunaan, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini. a.Kredit Konsumtif Apabila kredit yang diberikan tersebut oleh nasabah (biasanya perorangan) dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya: pemebelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain.Kartu kredit , Kredit perumahan, Kredit mobil, Kredit multiguna
b.Kredit Komersal Merupakan kredit yang oleh nasabahnya (perorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayainya itu. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit komersial adalah. Kredit mikro, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro; Kredit usaha kecil, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiaya kegiatan usaha kecil; Kredit usaha menengah, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah; 3. Berdasarkan Keperluan Berdasarkan keperluannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini. a. Kredit Modal Kerja Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk oprasional lainnya.b. Kredit Investasi Kredit jangka menengah atau ja gka panjang untuk memberikan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, moderenisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek yang akan datang.
c.Kredit Pembiayaan Proyek (Project Financial) Kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

Unsur-unsur Kredit (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kasmir (2014: 86) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :a.KepercayaanYaitu suatu keyakinanpemberi kredit (bank) dimanabahwa kredit yang diberikankepada debiturakanbenar-benar diterima kembali pada waktutertentuyang telah disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baiksecara interen maupun eksteren.
b.KesepakatanKesepakatanantara si pemberi kredit dengan si penerima kreditini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.c.Jangka waktu Jangka waktu merupakanmasa pengembalian kredityang telah disepakatioleh debitur dan kreditur. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.d.Risiko Resiko ini muncul karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit.Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin besar pula resikonya.Begitu pula sebaliknya.Resiko ini ditanggung oleh pihak bank yang dilakukan oleh nsabahnya, baik disengaja maupun tidak disengaja.e.Balas jasa Keuntunganyang didapatkan oleh bankatas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang biasanya dikenal dengan nama bunga.

Manfaat Kredit (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Widayati, Ratna, and Donna Eka Putri(2019)manfaat yang diperoleh dari pemberian kredit oleh perbankan,dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :1.DebiturDilihat dari sudut debitur manfaat kredit sebagai berikut :a.Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sector produksi.b.Kredit bank relative mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani.c.Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya.d.Rahasia keuangan debitur terlindungi.2.PemerintahDilihat dari sudut pemerintah manfaat kredit sebagai berikut :a.Sebagai pemacu pertumbuan ekonomi secara umum
b.Sebagai pengendali kegiatan usahac.Untuk menciptkan lapangan usahad.Dapat meningkatkan pendapatan Negarae.Untuk menciptakan dan memperluas pasar3.BankDilihat dari sudut bank manfaat kredit adalah sebagai berikut :a.Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bankb.Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnyac.Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debiturd.Dapat rentabilitas bank membalik dan memperoleh laba meningkate.Untuk merebut pangsa pasar dalam industry perbankan4.MasyarakatDilihat dari sudut masyarakat manfaat kredit sebagai berikut :a.Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian.b.Mampu mengurangi tingkat pengangguran.c.Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.d.Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.Menurut Kasmir (2014 : 95) ada beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :1.Manfaat kredit bagi debitura.Untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan dana kredit sebagai
upayauntuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai factor produksi, seperti : tambahan modal, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dan perluasan pasar.b.Relative mudah diperolehnya kredit bank apabila usaha calon debitur layak dibiayai. c.Perbankan menyediakan berbagai macam jenis kredit yang disediakan. Sehingga calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. d.Rahasia keuangan debitur terlindungi. e.Jumlah bank di Republik ini relative banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.f.Calon debitur dapat sekaligus mendapatkan kesempatan untuk memperoleh fasilitas produk dan jasa lainnya. Seperti :transfer bank, jaminan bank, pembukaan letter of credit (L/C), dan lain-lain. 2.Manfaat kredit bagi bank a.Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. b.Dapat memasarkan sekaligus produk-produk dan jasa layanan bank lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. c.Dengan diperoleh pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercemin dalam perolehan laba yang meningkat.d.Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank tersebut dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih
mengenal secara rinci kegiatan usaha secara rill di berbagai sector ekonomi.a.Manfaat kredit bagi pemerintah a.Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja. b.Dapat meningkatkan pendapatan negara secara tidak langsung yangberasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya. c.Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja. d.Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar, dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkatkan dan hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.e.Pemberian kredit bank yang sahamnya di miliki dan pemerintah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan. 4.Manfaat kredit bagi masyarakat luasa.Dengan adanya kredit bankakan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
b.Memberikan rasa aman dan ketenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu. c.Para pemilik dana yang menyimpan dana di bank, berharap agar kredit bank berjalan dengan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkanmanfaat kredit yang telah dikemukakan oleh Widayati, Ratna, and Donna Eka Putri (2019) Kasmir (2014 : 95) maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kredit banyak dampak positif yang diterima oleh masyarakat luas. Manfaat kredit pun tidak hanya diberikan kepada debitur saja, namun pihak bank,pemerintahdan masyarakat luas lainnya juga dapat merasakan manfaat dari adanya kredit tersebut.

Tujuan dan Fungsi Kredit (skripsi tesis dan disertasi)

Tujuan kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut, adapun tujuan pemberian kredit Menurut Kasmir (2014:88)adalah sebagai berikut : a.Mencari keuntunganYaitu bank bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang diterima dari nasabahnya dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yangdibebankan kepada nasabahnya.b.Membantu usaha nasabah Bank bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Baik dana investasi maupun dana untuk menambah modal usahanya. Agar usaha nasabahnya bisa berkembang dan semakin luas.c.Membantu pemerintah Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik. Mengingat semakin banyakkredit yang disalurkan berarti akan ada peningkatan diberbagai sektor. Kemudian disamping tujuan diatas, fasilitas kredit memiliki fungsi kredit sebagai berikut :1.Untuk meningkatkan daya guna uang.Dengan adanya kredit yang diberikan maka daya guna uang akan semakin meningkat. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak digunakan maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berbeda jika uang tersebut disalurkan oleh penerima kredit maka nanti akan menghasilkan suatu barang atau jasa.
2.Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.Dengan adanya kredit ini maka daerah yang memiliki kekurangan dana akan bisa memperoleh tambahan dana dari suatu wilayah yang lainnya. . 3.Untuk meningkatkan daya guna barang Dengan adanya kredit yang diberikan oleh bank ini, debiturdapat menggunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.4.Meningkatkan peredaran barang Dengan adanya kredit yang diberikan ini dapat menambah dan memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.Sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bisa meningkat.5.Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. 6.Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. 7.Untuk meningkatkan pemerataan pendapatanSemakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama
dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebutakan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. 8.Untuk meningkatkan hubungan internasionalDalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Pengertian Kredit (skripsi tesis dan disertasi)

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credereyang berarti kepercayaan. Untuk itu istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang atau penundaan pembayaran.Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu jika seseorang telah mendapatkan kredit berarti orang tersebut mendapatkan kepercayaan.Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan usaha bank, antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas dalam mengelola kredit dan
bagaimana mengendalikan resiko disamping kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha bank dalam pemberian kredit. Suatu pemberian kedit akan terjadi apabila didalamnya terkandung unsur kepercayaan. Orang pemberi kredit (kreditur) harus percaya kepada orang yang menerima kredit (debitur).Dan debitur harus membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa:“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”Menurut Yulianto (2016)pengertian kredit adalah sebagai berikut:“Kemampuan dalam melakukan pembayaran sesuai janji yang telah disepakati dengan ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu dalam mengadakan suatu pembelian atau pinjaman.”Menurut Irfan fahmi (2014:2) pengertian kredit adalah sebagai berikut:“Dari bahasa latin yaitu “credere” yang artinya kepercayaan. Kredit dan kepercayaan (trust) ibarat sekeping mata logam yang tidak dapat dipisahkan. Suatu pemberian pinjaman diperlukan adanya kepercayaan, karena kepercayaan itu sangat mahal harganya.”Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah penyerahan barang maupun uang dengan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara debitur dengan kreditur dimana peminjam wajib untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telat ditentukan.

Prosedur Analisis (skripsi tesis dan disertasi)

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah: 1.Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode; 2.Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat; 3.Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat; 4.Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat; 5.Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan; 6.Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.
Saat ini analisis laporan keuangan juga mulai dilakukan kepada lembaga-lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana masyarakat. Analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada. Salah satunya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek-aspek yang dinilai dalam Peraturan ini ialah sebagai berikut: 1.Permodalan (bobot 15) Cara penilaian: a.Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total Aset ditetapkan sebagai berikut: 1)Untuk rasio antara modal sendiri dengan total Aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0. 2)Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. 3)Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. 4)Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tujuan dan Manfaat Analisis (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Kasmir (2013:68), secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah: 1.Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode; 2.Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan; 3.Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4.Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini; 5.Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal; 6.Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Pengertian Analisis Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam Buku Panduan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sertifikasi Profesi Bank Perkreditan Rakyat pada bagian Pengendalian dan Pengawasan Intern menyatakan analisis artinya memecah dan menguraikan suatu permasalahan atau kondisi ke dalam beberapa bagian dan memisahkannya, kemudian menghubungkan atau membandingkan dengan bagian yang lainnya (CERTIF, 2012:24). Menurut Subramanyam (2014:23), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Menurut Hery (2014:140) analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai analisis, yaitu:a.Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. b.Rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan rumit. c.Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industri. d.Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
e.Dengan rasio, lebih mudah untuk membandingkan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik (time series). f.Dengan rasio, lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula.

Pemakai Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

 Laporan keuangan merupakan data perusahaan yang penting dan bermanfaat bagi para pemakainya, karena dengan melihat laporan keuangan maka banyak informasi mengenai kondisi keuangan yang didapat. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah seta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan pemakai laporan keuangan meliputi: 1.Investor Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi
yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi yang membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 2.Karyawan Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 3.Pemberian pinjaman Pemberian pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada satu jatuh tempo. 4.Pemasok dan kreditur usaha lainnya Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada prusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
5.Pelanggan Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 6.Pemerintah Pemerintah dengan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 7.Masyarakat Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangn terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas (Standar Akuntansi Keuangan, 2009). Sedangkan Kasmir (2013:18) menunjukkan bahwa, laporan keuangan dibuat dan disusun untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak baik itu pihak intern maupun ekstern perusahan. Pihak yang paling
berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sedangkan pihak luar ialah pihak yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 1.Pemilik Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah: a.Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. b.Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan perkembangan Aset perusahaan. c.Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. 2.Manajemen Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen: a.Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode,
apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. b.Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini. c.Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan atau kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. d.Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai. 3.Kreditor Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentinga pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman dan pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut: a.Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).
b.Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. c.Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan. 4.Pemerintah Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan, bahkan pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah: a.Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya; b.Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. 5.Investor Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

 Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Tujuan umum laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) terdiri dari lima tujuan, masing-masing adalah sebagai berikut:1.Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 2.Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu
perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 3.Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4.Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan investasi. 5.Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Secara umum laporan keuangan koperasi disusun dengan tujuan: 1.Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal suatu koperasi. 2.Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban maupun modal karena
adanya aktivitas usaha dalam rangka memperoleh Sisa Hasil Usaha suatu koperasi. 3.Membantu para pemakai informasi keuangan dalam rangka mengestimasi potensi koperasi dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha dimasa akan datang. 4.Mengungkapkan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut oleh koperasi (Sudarwanto, 2013:8). Tujuan lain penyusunan laporan keuangan pada koperasi ialah terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa: a.Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: 1)Anggota; 2)Pemerintah; 3)Masyarakat. b.Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi mengenai: 1)Jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas; 2)Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal;
3)Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya; 4)Cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; 5)Kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 6)Usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan anggota. c.Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban penggurus atas penggelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Komponen Laporan Keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/IX/2015, yang termasuk komponen dari laporan keuangan yaitu: a.NeracaNeraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas; b.Laporan Perhitungan Hasil UsahaLaporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban; c.Laporan Perubahan EkuitasLaporan Perubahan Ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu. d.Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
e.Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Demikian pula yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), laporan keuangan entitas meliputi: a)Neraca; Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: a.Kas dan setara kas; b.Piutang usaha dan piutang lainnya; c.Persediaan; d.Properti investasi; e.Aset tetap; f.Aset tidak berwujud; g.Utang usaha dan utang lainnya; h.Aset dan kewajiban pajak; i.Kewajiban diestimasi; j.Ekuitas.
b)Laporan Laba Rugi; Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a.Pendapatan; b.Beban keuangan; c.Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; d.Beban pajak; e.Laba atau rugi neto. c)Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: i.Seluruh perubahan ekuitas, atau ii.Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a.Laba atau rugi untuk periode; b.Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c.Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan; d.Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: i.Laba atau rugi;
ii.Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; iii.Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. d)Laporan Arus Kas; Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: a.Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; b.Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; c.Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d.Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e.Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f.Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang
sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: a.Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; b.Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; c.Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); d.Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); e.Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; f.Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: a.Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b.Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
c.Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; d.Pelunasan pinjaman; e.Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. e)Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pengertian Laporan keuangan (skripsi tesis dan disertasi)

Laporan keuangan merupakan salah satu dasar dari suatu organisasi dalam hal pendanaan. Laporan keuangan harus mampu menunjukkan kondisi keuangan suatu organisasi dengan sebenar-benarnya. Sedangkan menurut Kamaludin (2011:34) laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2013 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Laporan keuangan sendiri menurut Fahmi (2012:22) merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana
selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan

Ekuitas Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

 Menurut Rudianto (2010:6) Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan
wajib, modal penyetaraan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi:1.Modal Anggota Memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran yaitu: a.Simpanan Pokok Simpanan jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. b.Simpanan Wajib Jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. c.Simpanan Sukarela Adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.
2.Modal Sumbangan Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. 3.Modal Penyertaan Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. 4.Cadangan Bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. 5.Sisa Hasil Usaha (SHU) Selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana cadangan.

Prinsip Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

Undang-undang No. 17 tahun 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa prinsip koperasi meliputi: 1.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2.Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis 3.Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi 4.Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 5.Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi 6.Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional 7.Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota Sejalan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015,
menyatakan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari: a.Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka b.Pengelolaan dilakukan secara demokratis c.Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e.Kemandirian f.Pendidikan perkoperasian g.Kerjasama antar koperasi Menurut Supriyanto (2015:23) koperasi kredit mempunyai tiga prinsip utama yaitu: 1.Asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), 2.Asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan 3.Asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain

Fungsi Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

 Fungsi dan peran koperasi menurut Muljono (2012:5) antara lain sebagai berikut: 1)Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; 2)Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3)Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakagurunya; 4)Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Macam-macam Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

Pada dasarnya tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi berdiri sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan didasari asas kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, usaha koperasi selalu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Menurut Muljono (2012:4) jenis koperasi dibedakan menurut hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi: 1.Koperasi Konsumen. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi. 2.Koperasi Produsen. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. 3.Koperasi simpan-pinjam. Koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota. Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi: 1.Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan di bidang pertanian. 2.Koperasi Pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.
3.Koperasi Sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru. 4.Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri. Sedangkan yang lain ialah koperasi berdasarkan kondisi anggotanya dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 terdiri dari: 1.Koperasi Primer Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. 2.Koperasi Sekunder Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakakn koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Karakteristik Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

 Karakteristik utama koperasi adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna. Oleh karena itu karakteristik koperasi menurut Rudianto (2010:2-3): a.Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. b.Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetiakawanan, persamaan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. c.Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. d.Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. e.Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
Sejalan dengan penjelasan diatas, memahami nilai-nilai dasar koperasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 25/1992, maka koperasi di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.Koperasi memiliki nilai-nilai komitmen sebagai pedoman bagi anggotanya, yang meliputi nilai-nilai seperti: a.Kesetiakawanan b.Percaya diri c.Keadilan d.Kejujuran e.Keterbukaan f.Daya tanggap g.Kepedulian h.Tanggung jawab social i.Kemandirian 2.Anggota koperasi memiliki kepentingan ekonomi yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungan di mana koperasi berada 3.Semua aktivitas usaha koperasi dijalankan dan diawasi oleh anggota koperasi 4.Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka badan usaha sebagai wadah dan alat dalam menjalankan aktivitas usaha koperasi 5.Kelebihan atas kemampuan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Pengertian Koperasi (skripsi tesis dan disertasi)

 Pengertian koperasi sendiri secara harafiah yaitu kata koperasi berasal dari Bahasa Latin “coopere”, yang dalam Bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Maka dapat dikatakan bahwa koperasi ialah melakukan kegiatan/ pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Dengan kata lain koperasi yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melalaikan tujuan utama yaitu menyejahterakan para anggotanya.
Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia). Dengan demikian, koperasi merupakan sakaguru perekonomian nasional. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi, namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran, keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tidak terlepas dari partisipasi anggota dan pengelolaan secara profesional. Menurut Muljono (2012:28) ada beberapa langkah penyusunan strategi dalam rangka menyejahterakan anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan ukuran finansial dilakukan seperti berikut: 1.Berapa besar tambahan aset Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang diinginkan, berapa yang berupa berbagai cadangan yang akan digunakan untuk pendidikan dan untuk menyejahterakan anggota, dan berapa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada
anggota merupakan acuan yang harus diusahakan untuk dapat dicapai. 2.Berdasarkan prediksi tambahan aset, besarnya cadangan yang bisa dibentuk dan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ingin dibagikan kepada anggota, maka besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) total yang diinginkan untuk pembentukannya harus dapat diprediksi. 3.Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) total tersebut dapat dihitung dari Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang mungkin dapat dicapai dengan mengerahkan segenap kemampuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. 4.Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang harus diperoleh untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diinginkan sangat bergantung pada Pinjaman yang Diberikan (PYD) dan juga berbagai variabel yang berkaitan dengan bunga kredit, seperti metode perhitungan bunga kredit, tingkat suku bunga kredit, periode angsuran kredit dan jangka waktu kredit, kelancaran angsuran dan kelancaran peluncuran kredit. 5.Pinjaman yang Diberikan (PYD) sangat bergantung pada modal kerja, di mana modal kerja pun sangat bergantung pada kecepatan perputaran modal (turn over). 6.Turn over juga sangat bergantung pada berbagai variabel berkaitan bunga kredit, seperti metode perhitungan bunga kredit, tingkat suku bunga kredit, periode angsuran kredit dan jangka waktu kredit, seperti besarnya bunga yang akan diperoleh.
7.Modal kerja dapat berasal dari modal sendiri atau modal luar, berapa modal sendiri yang dibutuhkan dan berapa modal luar yang dibutuhkan untuk membentuk modal kerja dengan tingkat turn over yang mungkin dicapai. 8.Modal sendiri, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, berkaitan dengan hak anggota, berupa kesejahteraan, pendidikan, pelatihan, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 9.Modal luar berkaitan dengan penghasilan bunga simpanan atau bunga hutang atau jasa modal penyertaan. Apakah bunga dan jasa tersebut cukup menarik bagi seseorang yang akan memberikan modal luar bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)? 10.Bunga simpanan, bunga hutang dan jasa modal penyertaan merupakan komponen biaya yang biasanya besarnya adalah nomor dua setelah gaji pengelola dan pengurus. Berapa besarnya bunga maupun jasa dapat diprediksi berdasarkan modal luar yang diinginkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Melihat hal tersebut maka keberadaan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.
Pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi yang berkembang saat ini telah banyak meninggalkan peran tersebut, mengingat koperasi juga perlu berkembang demi kelanjutannya, anggota juga harus sejahtera dan pengurus harus bisa mengupayakannya. Berpijak pada pokok pemikiran mengenai pengertian koperasi tersebut, maka pemahaman yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut menurut Sudarwanto (2013:19) adalah: 1.Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya 2.Karena merupakan suatu perkumpulan, maka bentuk kerjasama yang dibangun koperasi bersifat sukarela, dan masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama 3.Mengingat tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka masing-masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan serta mengawasi usaha koperasi 4.Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka dibentuk badan usaha yang memiliki aktivitas usaha yang dikelola secara demokratis 5.Sebagai konsekuensi atas peran atau partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi, maka resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil.
Maka dari itu, sesuai dengan tujuan dan landasan berdirinya koperasi dapat disimpulkan bahwa di dalam koperasi terdapat orang-orang yang saling bekerjasama khususnya dalam hal pendanaan, baik itu mencari dana (pinjaman) maupun menampung dana (simpanan). Setiap pihak yang berada dalam koperasi selalu berhubungan walaupun itu secara tidak langsung.

Net Interest Margin (skripsi tesis dan disertasi)

Dalam melaksanakan pengalokasian dana dalam bentuk kredit,tentu bank mengharapkan keuntungan yang besar karena pengalokasiandana terbesar yang dilakukan bank adalah melalui pemberian pinjaman/
kredit kepada nasabah. Keuntungan yang diperoleh bank dari penempatandana dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit disebut dengan pendapatanbunga. Rasio yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapabesar pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank adalah denganmenggunakan rasio Net Interest Margin (NIM).Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal16 Desember 2011 yang dimaksud Net Interest Margin adalahperbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktivaproduktifnya. Frianto Pandia (2012:71) mengemukakan bahwa NetInterest Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukurkemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untukmenghasilkan pendapatan bunga bersih. Sedangkan menurut Riyadi(2013:21), Net Interest Margin merupakan perbandingan prosentase hasilbunga terhadap total asset. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, makadapat disimpulkan bahwa Net Interest Margin adalah kemampuanmanajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih diukurdengan membandingkan pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktivaproduktifnya.

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah (skripsi tesis dan disertasi)

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelummemutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit daricalon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan ataskredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukananalisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidakada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah,karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar.Menurut Ismail (2013:127) upaya penyelesaian kredit bermasalah yaitudengan cara: 1.ReschedulingMerupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kreditbermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali
dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapitidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupunangsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalankembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayarkembali kewajibannya.2.ReconditioningMerupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubahseluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengannasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikandengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankanusahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkanbahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. 3.RestructuringMerupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkankredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yangmendasari pemberian kredit.4.KombinasiUpaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengancara kombinasi antara lain :a.Rescheduling dan RestructuringUpaya gabungan dua cara ini dilakukan misalnya, bankmemperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit.Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapatdiselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambahmodal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuranperbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.b.Resheduling dan ReconditioningBank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu denganmemperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan
perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akanmenurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayarkewajibannya.c.Restructuring dan ReconditioningUpaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga ataupembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhanusaha nasabah.d.Rescheduling, Restructuring dan ReconditioningUpaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimalyang bisa dilakukan oleh bank, seperti jangka waktu yang diberikandiperpanjang, kredit ditambah dan tunggakan bunga dibebaskan.5.EksekusiMerupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untukmenyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualanagunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukanuntuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjamanpokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akandikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan hasil penjualanagunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untukmembayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagihlagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasilpenjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugiantersebut ke dalam kerugian bank.

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah (skripsi tesis dan disertasi)

Menurut Ismail (2013:125) faktor penyebab kredit bermasalahdisebabkan oleh 2 faktor yaitu :1.Faktor Intern Banka.Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yangakan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingganasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihikemampuan.b.Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dannasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnyadiberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilaiagunan.c.Keterbatasan dalam pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usahadebitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat danakurat.d.Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris,direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskankredit.e.Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kreditdebitur.2.Faktor Ekstern Banka.Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah1)Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsurankepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalammemenuhi kewajibannya.2)Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yangdibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadapkeuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
3)Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakandana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (sidestreaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredituntuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kreditdicairkan digunakan untuk modal kerja.b.Unsur ketidaksengajaan1)Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akantetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidakdapat membayar angsuran.2)Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehinggavolume penjualan menurun dan perusahaan rugi.3)Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampakpada usaha debitur.4)Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur