Berdasarkan pada pasal 2 Bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik, menyebutkan pengertian penyelenggara pelayanan
publik sebagai berikut:
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan
publik meliputi:
- Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja
yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang
melaksanakan pelayanan publik. - Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik. - Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan belanja daerah