Social Media Recruiting (skripsi dan tesis)

Social media recruiting adalah memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi, berhubungan, menginformasikan serta melakukan proses rekrut para talent di masa depan. Dengan menginformasikan para pencari kerja tentang posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan (Wazed & Ng, 2015). Media sosial menjadi pilihan alternatif bagi perusahaan untuk melaksanakan rekrutmen dengan biaya yang lebih efektif (Dessler, 2017). Salah satu contoh media recruiting yang digunakan oleh Astra Credit Companies ialah Jobstreet.com dan surveymonkey.com. kedua portal lowongan pekerjaan ini menjadi source utama ACC dalam mencari kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Jobstreet merupakan salah satu perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan terkemuka di Asia. Kami berperan sebagai fasilitator pencocokan dan komunikasi lapangan kerja antara pencari kerja dan perusahaan, di Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia dan Vietnam. Sedangkan surveymonkey sebuah layanan online yang mampu membuat penggunanya membuat survei berbasis browser web.

Online Recruitment (skripsi dan tesis)

Pengiklanan lowongan pekerjaan khususnya kepada kandidat yang berasal
dari external source recruitment, kini perusahaan kian marak menggunakan internet
sebagai recruitment tools yang baru; yang dikenal dengan istilah “online recruitment”
(Galanaki,2002, p.243). Proses perekrutan secara online ini secara garis besar dapat
dibagi menjadi 3 langkah yaitu memikat, memilih serta menghubungi kandidat;
praktik ini telah membawa perubahan radikal terhadap rekrutmen di organisasi
(Cappelli, 2001, p.139).
Teknik online recruiting mencakup penggunaan website perusahaan dengan
penambahan recruitment pages kedalamnya, penggunaan website dari pihak ke-3
yang secara khusus ditunjukan untuk merekrut karyawan seperti “online recruiters”,
“job portals”, dan “online job boards” (Galanaki, 2002, p.243). Online recruiting
membuat respon lebih cepat dan dengan biaya yang lebih sedikit daripada
menggunakan teknik lain (Dessler, 2017). Online recruitment juga dinilai memiliki
konten yang lebih kaya dan luas dalam mendeskripsikan pekerjaan,web-based ads
memiliki kekuatan yang berdampak pada kandidat daripada iklan yang dilihat secara
fisik (Dessler, 2017, p.175).
Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan media internet dalam proses
rekrutmen, perlu diingat bahwa praktik online recruiting layaknya pisau bermata dua
(Cappelli, 2001). Online Recruiting memberikan kebebasan informasi yang tersebar,
hal tersebut dapat memudahkan para pekerja untuk mencari perusahaan. Hal ini tentu
membuat referensi karyawan menjadi lebih sulit ketika organisasi pesaing
menawarkan compensation and benefit yang lebih (Cappelli, 2001, p.143). Kemudian
online recruitment juga perlu diterapkan sebagai bagian dari proses rekrutmen yang
terintegritas sehingga implementasi online recruitment dengan efektif memerlukan
waktu serta effort yang lebih besar agar memiliki sumber daya dan kemampuan teknis
yang mumpuni (Galanaki. 2002, p.245).

Recruitment (skripsi dan tesis)

Setiap organisasi perlu untuk menemukan kebutuhan akan sumber daya manusia didalamnya, perencanaan ini meliputi dilakukannya job analysis serta perkiraan kebutuhan akan tenaga kerja beserta kesediaan tenaga kerjanya (Bateman & Snell, 2007; Nickels et al., 2008; Dessler, 2017). Setelah perencanaan tersebut telah terbentuk, maka recruitment merupakan langkah awal dalam menyusun kepegawaian didalam organisasi. Kegiatan rekrutmen ini dilakukan dengan memikat para kandidat yang tersedia untuk dipilih (Bateman & Snell, 2007, p.324) bertujuan untuk menemukan serta menempatkan orang yang telah dalam mengisi pekerjaan didalam perusahaan (Dessler, 2017, p.171). Menjalankan proses recruitment yang efektif dapat menjadi tugas yang sangat menantang, hal ini disebabkan karena adanya beberapa metode rekrutmen yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan metode lainnya didalam situasi dan kondisi tertentu, adanya berbagai issue dan kebijakan non-recruitment yang dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam merekrut seseorang, serta issue legal seperti hukum ketenagakerjaan yang mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam melakukan recruitment (Dessler, 2017, p.172) Dalam melakukan rekrutmen, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengisi lowongan pekerjaannya dengan kandidat yang berasal dari dalam (internal source recruiting) maupun luar (external source recruiting) perusahaan (Bateman & Snell, 2007; Dessler, 2017, p.173). Perusahaan juga dapat mengiklankan lowongan  perkerjaannya melalui berbagai saluran komunikasi seperti sosial media, surat kabar, word of mouth, dan sebagainya (Sivertzen et al., 2013).

Tujuan Employer Branding (skripsi dan tesis)

Tujuan dari employer branding yakni agar perusahaan mampu
untuk mempertahankan karyawan yang produktivitas kerjanya
menunjang visi dan misi perusahaan serta melepaskan karyawan yang
tidak tepat. Perusahaan menaruh perhatian dan harapan yang lebih
terhadap karyawan yang memiliki talenta. Konsepnya adalah hanya
beberapa karyawan yang produktif akan mampu menggerakkan roda
ekonomi perusahaan dibandingkan dengan karyawan dengan jumlah
yang banyak namun tidak produktif (Binar, 2016).
Tujuan employer branding dalam lingkup internal adalah lebih
menghidupkan nilai-nilai perusahaan dan meningkatkan loyalitas serta
komitmen dari karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Hal ini
bertujuan agar karyawan dalam perusahaan tersebut dapat memberikan
performa yang optimal kepada perusahaan sehingga perusahaan dan
karyawan dapat bersama-sama dalam mencapai tujuan perusahaan
(Binar, 2016). Tujuan employer branding dalam lingkup eksternal adalah
meningkatkan daya tarik perusahaan, memberikan informasi yang jelas
terkait dengan perusahaan sehingga mampu mengundang dan
mendapatkan talenta yang tepat bagi perusahaan (Binar, 2016).
Pada umumnya tujuan dari employer branding menurut Estis
(2008) dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Menetapkan suatu kesan dari perusahaan dan menggambarkan
pengalaman bekerja di perusahaan tersebut. Karyawan bisa lebih
stabil dalam menentukan pilihannya serta ketertarikannya apakah
memang sesuai dengan tujuan pengembangan karirnya.
2) Memikat calon karyawan untuk posisi yang tepat sehingga menjadi
suatu sinergi yang sangat baik untuk produktivitas perusahaan

Manfaat Employer Branding (skripsi dan tesis)

Employer branding mampu mengangkat peran kunci sumber daya
manusia menjadi bekerja lebih baik lagi sehingga menghasilkan hasil
yang lebih maksimal untuk perusahaan. Berikut ini adalah keuntungan
yang akan didapatkan apabila memiliki employer branding yang efektif,
berdasarkan Corporate Leadership Council, Corporate Executive (2009):
1) Keuntungan bagi karyawan.
a) Memberikan persepsi karyawan bahwa nilai-nilai positif dari
perusahaan akan didapatkan dalam hubungan kerja.
b) Meningkatkan motivasi kerja.
c) Karyawan akan merasa terikat dan aman.
d) Membangun kerja sama yang solid.
2) Keuntungan untuk peran kunci sumber daya manusia.
a) Sebagai daya tarik untuk proses rekrutmen dan mempertahankan
karyawan terbaik dan meningkatkan rasa kebanggaan karyawan.
b) Sebagai panduan untuk meningkatkan level keterikatan karyawan.
c) Mendapatkan lebih banyak lamaran kerja dan meningkatkan level
retensi karyawan.
d) Menurunkan permintaan paket remunerasi.

Aspek Kunci Employer Branding (skripsi dan tesis)

Menurut Sullivan (dalam Kusuma, 2017) aspek kunci employer
branding yang harus diperhatikan perusahaan adalah:
1) Perusahaan mengembangkan konsep proposisi nilai yang akan
ditawarkan kepada calon karyawan dan karyawan yang sudah ada.
Mengembangkan konsep proposisi nilai dengan menggunakan
informasi mengenai budaya organisasi, gaya manajemen, gambaran
kerja saat ini, kualitas karyawan saat ini, nilai yang ditawarkan untuk
karyawan agar membuat perusahaan dipersepsikan sebagai tempat
yang baik untuk bekerja.
2) Proses melakukan penawaran kepada pihak eksternal bahwa
perusahaan memiliki proposisi nilai menarik bagi pelamar kerja yang
menjadi target melalui perekrutan.
3) Membangun janji dari brand secara internal dan melibatkannya
sebagai bagian dari budaya ogranisasi.

Pengertian Employer Branding (skripsi dan tesis)

Penerapan prinsip branding pada manajemen sumber daya manusia
dikenal dengan istilah employer branding. Figurska dan Matuska (2013)
mendefinisikan employer branding sebagai identitas perusahaan yang
mencangkup sistem nilai, kebijakan dan perilaku perusahaan sehubungan
dengan tujuan menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan
potensial. Menurut Barow dan Mosley (2009) employer branding adalah
suatu paket dari fungsi ekonomi dan juga manfaat psikologi yang
disediakan oleh perusahaan serta diidentifikasi dengan pekerjaan yang
disediakan oleh perusahaan tersebut. Tujuan utama dari employer
branding adalah pengembangan karyawan yang diwujudkan dalam
bentuk pelatihan untuk membangun citra perusahaan yang peduli pada
kepentingan dan kebutuhan karyawan. Radford (dalam Babcanova, 2010)
memaparkan employer branding sebagai alat yang paling kuat dan
ampuh dalam mendapatkan dan mempertahankan individu yang tepat
dalam membantu pemimpin dalam mengembangkan perusahaan. Pada
dasarnya employer branding adalah sebuah konsep yang bisa diterapkan
di dalam sebuah perusahaan untuk membuat para pekerja atau karyawan
nyaman dan merasa perusahaan tersebut adalah tempat yang baik untuk
bekerja (Urbanhire, 2017). Employer Branding diharapkan menekan
perputaran karyawan, meningkatkan motivasi karyawan dan rasa
memiliki, serta menyelaraskan perilaku individu sesuai dengan
kebutuhan perusahaan (Arum, 2013).
Dalam membangun employer branding merupakan hal yang mutlak
diperlukan bagi suatu perusahaan untuk memperhatikan hal berikut:
1) Perusahaan harus terfokus pada visi misinya serta dapat
menjabarkannya dengan baik pada para karyawan.
2) Perusahaan harus dapat memberikan gambaran yang baik kepada
calon karyawannya bagaimana sebenarnya budaya perusahaan,
manfaat yang akan diterima oleh calon karyawan serta apa yang dapat
diberikan untuk masa depan karyawan itu sendiri.
3) Perusahaan harus memberikan konsistensi terhadap kepribadian dari
brand perusahaan itu sendiri yang tentunya dipengaruhi oleh pemilik
atau pemimpin dari perusahaan itu sendiri serta memberikan
gambaran kepada pihak eksternal mengenai nilai tambah apa yang
diberikan oleh perusahaan.

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Molengraaff dalam Sekaran (2013:31-32) Pengertian
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terusmenerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan
cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjianperjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak
mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru
perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan
usaha.
Menurut Polak dalam Sekaran (2013:32), pengertian
perusahaan dari sudut komersil artinya baru dikatakan perusahaan
apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan
dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan laba adalah tujuan
utama dari setiap perusahaan, jika tidak demikian berarti bukan
perusahaan dan tidak mempersoalkan perusahaan sebagai badan usaha.
Sebuah perusahaan dapat diukur dari berbagai metode atau cara
antara lain dinyatakan dengan total aktiva, nilai pasar saham, total
income dan lain-lain. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur
dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan.
Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain
jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.
Pengukuran dengan menggunakan total aset digunakan sebagai proksi
ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif
lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar dan penjualan
(Dwikusumowati, 2013:2-3)

Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga
terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan asing
merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara di
Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia,
pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca,
pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan
multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi
menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang
sahamnya dimiliki oleh pihak asing menghadapi tekanan permintaan
akan informasi yang lebih banyak. Semakin besar kepemilikan saham
oleh pihak asing, semakin beragam informasi yang dibutuhkan
sehingga diperkirakan kualitas pengungkapan sukarela juga akan
meningkat. (Nitria, 2013). Pola kepemilikan di negara-negara Asia
pada umumnya terkonsentrasi, begitu juga dengan Indonesia yang
memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi, dimana terdapat pemegang
saham yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan merupakan
bagian dari manajemen perusahaan itu sendiri, sehingga pihak asing
akan lebih mudah menerapkan tata kelola perusahaan yang berasal dari
negaranya tanpa khawatir akan terjadinya agency-principal problem.
(Citra dan Daud, 2015). Entitas asing yang memiliki saham sebesar
20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam
mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham
pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam
perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih
mementingkan kesejahteraanya. (Nancy dan Anna, 2015).

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham
perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan
hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya.
Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong
peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar
kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan
dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi
manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih
besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan
menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau
steakholder (Fauziyah, 2014).
Pemegang saham institusional cenderung lebih banyak
mempunyai informasi dari pada pemegang saham individu. Pada
umumnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti
perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu
cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja
perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan
menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor
institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik
manajer (Fauziyah, 2014).
Cornett et al., (2006) dalam Fauziyah (2014) menyatakan
bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan
dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan
demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer
untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga
investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring
yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal
ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang
strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manajer
dalam manipulasi laba.

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan manajerial merupakah jumlah saham yang
dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat
diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh
manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang
beredar. Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat
digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan
kepemilkan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan
dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung
menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat
diminamalisir dengan menigkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh
manajemen perusahaan (Fauziyah, 2014).
Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan
maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan
kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan
dirinya sendiri. Jensen dan Meckling, 1976 dalam Fauziyah (2014)
menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen
dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan
kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang
saham dan manajer dapat dikurangi.
Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat
ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda
akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti
antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan
manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang
manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak
manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba
(Fauziyah, 2014)

Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia FCGI,
(2001) dalam Ningsaptiti (2010) tata kelola perusahaan adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan Cadbury Committee
dalam Ningsaptiti (2010) menyatakan tata kelola perusahaan sebagai
seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang
saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan
hak-hak dan tanggung jawab mereka.
Tata kelola perusahaan meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan dewan
komisaris), para pemegang saham dan stakeholders lainnya (OECD, 1999
dalam Kusumawardhani, 2012). Tata kelola perusahaan juga merupakan
suatu yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan
dan sebagai sarana pencapaian sasaran dan sarana menentukan teknik
monitoring kinerja. Tata kelola perusahaan harus memberikan insentif yang
tepat bagi dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran,
harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif dan mendorong
penggunaan sumber daya yang efektif (Indrianti, 2007 dalam
Kusumawardhani, 2012). Komite Nasional Kebijakan Governance atau
KNKG, (2006) dalam Perdana (2012) menyatakan bahwa setiap
perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
Prinsip GCG yang dimaksudkan tersebut meliputi:
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.
e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Penerapan good tata kelola perusahaan didasarkan pada teori agensi.
Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai
imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan
demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan
dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai mempertahankan
tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi
asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yang dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen
laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik
(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Amalia, 2011).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proporsi komisaris independen,
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai indicator tata
kelola perusahaan.
Manfaat tata kelola perusahaan menurut Forum for Corporate
Governance in Indonesia FCGI, (2001) dalam Ningsaptiti (2010) adalah :
a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders.
b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehingga dapat meningkatkan corporate value.
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia.
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen.

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba
dan posisi kas tertentu, dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat
prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari
mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Analisis kinierja keuangan
merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang
meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi,
dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu
periode tertentu (Hery, 2016). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.
Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk
mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi
(Hery, 2016).
Return on equity (ROE) adalah rasio yang membandingkan laba
bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang
saham perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012). Menurut Syamsuddin
(2007) return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur
besarnya tingkat pendapatan (income) yang tersedia bagi para pemilik
perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham
preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan,
sedangkan menurut Harahap (2015) ROE merupakan rasio yang
menunjukkan berapa persen diperoleh leba bersih bila diukur dari modal
pemilik.

Kepemilikan Asing dengan Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kepemilikan oleh pihak asing ini tidak jauh berbeda dengan kepemilikan
institusional. Dalam penelitian ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 6 yang dimaksud
dengan kepemilikan oleh pihak asing adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal
di wilayah negara Republik Indonesia. Kepemilikan asing secara tidak langsung
dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena persentase saham yang cukup besar
akan mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan manajemen perusahaan.
Selain itu, penanaman modal asing akan membawa pengaruh positif terhadap
perusahaan diantaranya dengan adanya training yang diselenggarakan oleh
perusahaan asing untuk memenuhi skilled labor, dan adanya trained labor yang
dipekerjakan para perusahaan domestic (Fanani & Hendrick, 2016)

Kepemilikan Institusional dengan Nilai perusahaan (skripsi dan tesis)

Tujuan utama para pemegang saham adalah menginginkan deviden tinggi
atau capital gain yang tinggi. Keberadaan kepemilikan institusional dalam struktur
kepemilikan di dalam perusahaan akan meningkatkan monitoring kinerja dan
membuat efisiensi pemanfaatan aset semakin tinggi. Jika efisiensi pemanfaatan aset
telah dilakukan maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berdampak
kenaikan deviden pula. Kenaikan deviden berbanding lurus dengan harga pasar
saham perusahaan yang membuat nilai perusahaan semakin tinggi (Susanti &
Mildawati, 2014).
Dengan persentase kepemilikan mayoritas, pihak institusional dapat
mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan
yang terdapat kepemilikan institusional di dalamnya dapat meningkatkan
profitabilitas dan efisiensi perusahaan dengan melakukan koalisi untuk mengontrol,
memonitor kinerja manajemen perusahaan, dan mengurangi agency problem,
dimana kondisi ini kemungkinan besar diapresiasi positif oleh investor (Fanani &
Hendrick, 2016). Penelitian yang dilakukan Nuraina (2012), Sukirni (2012), Fanani
& Hendrick (2016), dan Seifert et al. (2005) menemukan adanya hubungan yang
positif antara institusional dan nilai perusahaan.

Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Sujoko & Soebiantoro (2007) nilai perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat
dengan sahamnya. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa
aspek salah satunya adalah harga saham perusahaan, karena harga saham
mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki.
Nilai perusahaan juga dapat dianalogikan sebagai harga yang bersedia
dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual (Wahyudi &
Pawestri, 2006). Sedangkan menurut Nurlela & Islahuddin (2008),
enterprise value (EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai
perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan
indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan.
Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai
pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Fanani &
Hendrick (2016), karena dalam keputusan investor dalam berinvestasi atau
menjalankan suatu transaksi sangat dipengaruhi oleh nilai suatu perusahaan
yang merupakan cerminan persepsi investor tentang kinerja perusahaan
pada waktu yang lalu atau prospek masa depannya.
Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio
Tobin’s Q. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan
melalui potensi perkembangan harga saham, potensi kemampuan manajer
mengelola aset perusahaan, dan potensi pertumbuhan investasi (Sudiyatno
& Puspitasari, 2010). Rasio ini membandingkan nilai pasar aset perusahaan
yang tercermin pada nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang
terhadap nilai buku aset perusahaan (Fiakas, 2005)

Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing
merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau
pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.
Di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kepemilikan asing
terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Suharli (2006). Hasil
penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan asing yang
signifikan terhadap nilai perusahaan. Suharli (2006) juga menyimpulkan,
tidak adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing dan nilai
perusahaan ditengarai karena periode penelitian (2002-2003) pada waktu itu
terjadi setelah krisis ekonomi yang baru menimpa Indonesia. Keadaan
ekonomi, politik, kurs dan keamanan di Indonesia masih belum stabil,
sehingga penanaman modal di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan
kembali oleh investor asing. Penyertaan variabel kepemilikan asing dalam
penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang lebih baik dengan
periode penelitian yang berbeda.

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang
dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan reksa dana, asuransi, bank,
dan sebagainya (Sukirni, 2012). Adanya kepemilikan saham oleh institusi
lain dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Mekanisme monitoring tersebut akan mendisiplinkan pengunaan debt
(utang) dalam struktur modal dan menjamin peningkatan kemakmuran
pemegang saham (Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011). Semakin besar
prosentase saham yang dimiliki investor institusional akan menyebabkan
pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat
mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi agency cost
(Jensen, 1986).
Menurut Haruman (2008), dengan adanya kepemilikan institusional,
maka akan dapat mengawasi tim manajemen. Pengawasan yang tinggi akan
meminimalisir terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan
oleh pihak manajemen yang memungkinkan dapat menurunkan nilai
perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien
pemanfaatan aset perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai
pencegahan terhadap pemborosan dan manipulasi laba yang dilakukan
pihak manajemen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Sukirni,
2012).
Kepemilikan institusional memiliki kelebihan (Susanti &
Mildawati, 2014), antara lain :
1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat
meguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih
ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen
perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut
sebagai kepemilikan manajerial (Susanti & Mildawati, 2014). Adanya
kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu
pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.
Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen akan
mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga
manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan adalah
hubungan nonmonotonic yang muncul karena adanya insentif yang dimiliki
oleh manajer dan mereka berusaha melakukan pensejajaran kepentingan
dengan outsider ownership dengan cara meningkatkan kepemilikan saham
mereka jika nilai perusahaan meningkat (Wahyudi & Pawestri, 2006).
Menurut Haruman (2008), ketika kepemilikan manajerial rendah
maka akan cenderung terjadi perilaku opportunistic para manajer. Tindakan
ini dapat menimbulkan kerugian pemegang saham lain dan dapat
mengakibatkan turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan
sehingga permintaan terhadap saham perusahaan akan menurun dan harga
saham ikut menurun.

Teori Agency (skripsi dan tesis)

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan
adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal).
Principal adalah pemegang saham, sedangkan yang dimaksud agent adalah
manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan
adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.
Menurut Jensen & Meckling (1976), adanya masalah keagenan
memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:
1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan
yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengaawasi perilaku dari agen
dalam mengelola perusahaan.
2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang
dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang
merugikan prinsipal.
3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun
agen karena adanya hubungan agensi.

Signalling Theory (skripsi dan tesis)

Menurut Suwardjono (2005), teori pensignalan (signalling theory)
melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusahaan untuk
mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat
diminati oleh investor dan pemegang saham. Manajemen juga berminat
menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan
kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.
Salah satu jenis informasi yang bisa dijadikan sebagai signal untuk
investor adalah laporan tahunan dan laporan keuangan yang memenuhi
standar pelaporan yaitu, relevan, tepat waktu, handal, dan dapat diverifikasi.
Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi portofolio dan
kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan (Sukirni,
2012).

Hubungan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (skripsi dan tesis)

Profitabilitas diartikan sebagai sebuah kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan terkait upaya
meningkatkan nilai para pemegang saham perusahaan. Profitabilitas
memberikan gambaran mengenai kinerja manajemen perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan atas penjualan aset bersih
perusahaan maupun modal sendiri. Sehingga manajemen bebas dan
fleksibel dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial (Anggraini,
2006).
Wardhani (2011) menilai bahwa para pemegang saham
dalam sebuah perusahaan cenderung bukan hanya menginginkan
informasi tentang pendapatan suatu perusahaan apakah mengalami
kenaikan atau penurunan. Sekaligus para pemegang saham
memerlukan adanya informasi tentang sejauh mana perusahaan dapat
menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk membiayai kegiatan
operasional perusahaan, baik dari internal maupun eksternal
perusahaan. Berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh para
pemegang saham, salah satu kegiatan eksternal yang dilakukan
perusahaan adalah menyangkut dengan aktivitas sosial yang mampu
dilakukan perusahaan selama perusahaan tersebut beroperasi.
Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri
dijelaskan oleh Sembiring (2005) yaitu sebuah timbal balik sosial
yang memerlukan gaya manajerial yang sama dengan yang
dijalankan oleh pihak manajemen untuk membuat satu perusahaan
agar dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berkaitan dengan teori
legitimasi yaitu profitabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan
adalah ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka
perusahaan cenderung tidak melaporkan hal-hal yang dapat merusak
keberhasilannya suatu laporan (Hackston dan Milne, 1996). Namun
ketika tingkat profitabilitas rendah, maka manajemen berharap para
pengguna laporan keuangan dapat membaca kondisi perusahaan
dengan melihat “good news” terkait kinerja dari perusahaan itu.
Melalui ini pengguna laporan keuangan dapat melihat sejauh mana
perusahaan berhubungan dengan eksternal perusahaan yang dapat
bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan yang diungkapkan
dalam laporan tahunan perusahan (Sembiring, 2005).
Pengukuran yang dilakukan dalam mengukur profitabilitas
itu sendiri menggunakan Return On Asset (ROA). ROA mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih
berdasarkan tingkat aktiva tertentu, dengan kata lain ROA
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang
digunakan. Menurut Darsono dan Ashari (2005) dengan mengetahui
ROA perusahaan, dapat menilai apakah perusahaan tersebut efisien
dalam memanfaatkan aktiva pada kegiatan operasional perusahaan.
Jika ditinjau lebih dalam ROA memberikan ukuran yang lebih baik
atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas
manajemen dalam menggunakan aktiva dalam upaya memperoleh
pendapatan.ROA diperoleh dengan membandingkan antara laba
bersih dengan total aktiva.
Beberapa penelitian ini pernah dilakukan oleh Saripudin
(2011) menemukan keterkaitan negatif antara profitabilitas dengan
CSR. Peneliti lain yaitu Anastasia (2014) menemukan hal yang
sama, yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CSR. Namun
Sari (2012) menyatakan hal yang berbeda yaitu profitabilitas tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Purwanto (2011) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kepemilikan asing merupakan bentuk kepemilikan saham
perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara,
namun secara hukum diakui mempunyai hak untuk berusaha di
negara tersebut (Sari, 2012). Contohnya yaitu Negara di luar seperti
Eropa dan Amerika merupakan negara yang sangat memperhatikan
isu-isu sosial yang berkembang, seperti pelanggaran hak asasi
manusia, pendidikan, tenaga kerja dan isu mengenai lingkungan
seperti pemanasan global. Maka, perusahaan dengan kepemilikan
asing didalamnya akan lebih memperhatikan praktik dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Alasannya
disebabkan oleh praktik CSR di Negara Eropa dan Amerika lebih
dahulu berkembang, sehingga negara tersebut lebih memperhatikan
isu sosial dalam perusahaan.
Menurut Puspitasari (2009) perusahaan yang memiliki
kepemilikan asing cenderung memberikan laporan pengungkapan
lebih luas dibandingkan yang tidak. Hal ini disebabkan oleh
beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama di Negara
Eropa dan Amerika lebih dahulu mengenal konsep CSR. Kedua,
perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam
bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga,
perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang
lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan
perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan informasi
yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan.
Perusahaan multinasional atau yang memiliki kepemilikan
asing didalamnya cenderung melihat legitimasi dari para pemangku
kepentingan sebagai daya tarik. Legitimasi yang diperoleh
memberikan eksistensi yang tinggi bagi perusahaan dalam jangka
panjang. Salah satunya laporan tanggung jawab sosial perusahaan
sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
sekitar (Ririn, 2011).
Definisi diatas menunjukkan jika kepemilikan asing dapat
memengaruhi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini
disebabkan pengetahuan para stakeholder dalam perusahaan yang
mempunyai pengetahuan lebih baik tentang tanggung jawab sosial
perusahaan. Sehingga mereka cenderung mementingkan bentuk
legitimasi masyarakat melalui laporan tanggung jawab sosial
perusahaan sehingga mampu meningkatkan reputasi jangka panjang
bagi perusahaan tersebut.
Banyak penelitian yang menguji kepemilikan asing sebagai
variabel independen yang dapat mempengaruhi pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan
perusahaan. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari
(2009) dan Rustiarini (2010) yang menemukan bahwa faktor
kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lain
yang dilakukan oleh Tamba (2011) yang menemukan bahwa
kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan
sosial perusahaan. Sedangkan Machmud & Djaman (2008)
menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Ukuran Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu sturktur yang
ada di dalam corporate governance yang berdampak pada tanggung
jawab sosial perusahaan. Alasannya ukuran dewan komisaris dengan
integritas yang tinggi dirasa akan meningkatkan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota
dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan
CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini
akan meningkatkan berbagai pengungkapan yang seharusnya
dilakukan oleh manajemen, salah satunya pengungkapan tanggung
jawab sosial.
Anggota dewan komisaris mempunyai tugas yaitu
memberikan saran yang berguna dalam penyusunan strategi serta
penyelengaraan perusahaan.Fungsi ini yang dapat mendorong
peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Titan
(2012) ukuran dewan komisaris dalam perusahaan diukur
berdasarkan banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki
perusahaan.

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh
laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas.
Profitabilitas memberikan kebebasan kepada manajemen untuk
mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham.
Dengan kata lain, manajemen memiliki kebebasan untuk tidak
mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya saat tingkat
profit tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka
semakin rendah pengungkapan informasi sosialnya (Anastasia, 2014).

Struktur Kepemilikan dalam Perusahaan (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan adalah berbagai macam bentuk dari
kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham
yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham
eksternal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini, struktur
kepemilikan diproksikan menjadi :
a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan instituional merupakan kepemilikan saham
oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar
negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun
(Soliman dkk, 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
Kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja
manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber
kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau
sebaliknya terhadap kinerja manajemen.
b. Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing adalah bentuk kepemilikan saham
perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara
namun secara hukum perundangan mempunyai hak untuk berusaha
di negara tersebut (Puspitasari, 2009). Investor asing yang
menanamkan modalnya di Indonesia akan mendorong perusahaan
untuk melaksanakan kegiatan sosial, karena investor asing telah
lebih dahulu mengenal, memahami serta menerapkan kegiatan
sosial perusahaan dan hal tersebut seakan telah menjadi budaya
bagi mereka.Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial
dalam setiap keputusan investasinya karena menurut mereka
keberlangsungan jangka panjang perusahaan merupakan
pertimbangan yang penting dalam keputusan investasi (Angraini,
2006).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, perusahaan
di dunia tidak terkecuali di Indonesia sendiri berusaha untuk membuat
inovasi yang berbeda. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk
menarik minat investor ke dalam perusahaannya melalui aktifitas
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan pendapat
Eriandani (2013) yang menyebutkan bahwa investor cenderung
tertarik melihat aktifitas CSR pada laporan tahunan perusahaan
apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain, return
yang dihasilkan aktivitas CSR memang tidak akan terlihat dalam
jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image
perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi
blockholder (pemilik saham internal–board of director, manager, dan
dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam
jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting
dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2010).
Pemerintah di Indonesia pun turut memperhatikan aktifitas
tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud nyata dari pemerintah
dengan menerbitkan aturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja
tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali
ditentukan lain dalam perarturan-undangan. Peran mandating yang
dilakukan pemerintah juga tercermin pada peraturan menteri negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan adalah program
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh
dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang disebut
Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat
oleh BUMN. Keduanya dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN yang secara perturan menyebutkan bahwa jumlah
penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua
persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2%
(dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.Ruang
lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi bantuan korban
bencana alam, bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan, bantuan
peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/ atau
sarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam.
Pengukuran standar CSR dilakukan dengan cara content
analysis yang mengukur variasi dari CSR (Sayekti dan Wondabio,
2007). Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan,
energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja,
produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kategori ini diadopsi
dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996).
Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.
Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan
dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka
penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena
kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga
secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item
tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor
industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap
sektor berbeda-beda.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (skripsi dan tesis)

Sebuah perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang
sudah maju mempunyai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada
para stakeholders. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu
melakukan aktifitas sosial perusahaan. Aktifitas sosial tersebut
biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri merupakan bentuk
mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela
mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2006).
Definisi lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan
diungkapkan juga menurut The World Business Council For
Sustainable Development (WBCSD) yaitu sebagai komitmen bisnis
untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta
perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan
cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupu untuk
pembangunan.
Menurut Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara
signifikan untuk mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan diperlakukan
sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional.
Pendekatan alternatif kedua, meletakkan tanggung jawab sosial
perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan
masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah
menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus
merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Aktifitas sosial perusahaan akan melibatkan bentuk kemitraan
atau kerjasama antar seluruh elemen yang ada. Kemitraan dapat
berupa kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga sumber daya
masyarakat serta komunitas setempat (lokal) (Eriandani, 2013).
Hubungan kemitraan ditunjukkan dengan keaktifan dari berbagai
aspek. Kemitraan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama
secara sosial antar stakeholders (Titan, 2012). Bentuk kemitraan
tersebut dapat melalui aktifitas misalnya peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan,
pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM,
bantuan dana guna membangun atau pemeliharaan fasilitas umum,
dan turut serta dalam donasi untuk kegiatan masyarakat lainnya

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Perspektif agency theory adalah hubungan antara pihak
prinsipal dan pihak agen. Kemudian Jansen dan dan Meckling (1986)
menjelaskan bahwa teori keagenan membuat sebuah metode
kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu
pihak disebut agen dan pihak lain disebut prinsipal. Hubungan agensi
ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen)
untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, prinsipal
mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk proses
pengambilan keputusan.
Pada dasarnya agency theory, baik principal dan agen
diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Situasi
tersebut memicu konflik kepentingan antara keduanya. Agen
diasumsikan menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi
keuangan, namun juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan
agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang
menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan pihak prinsipal
diasumsikan lebih tertarik pada hasil keuangan yang bertambah dari
investasi mereka dalam perusahaan (Lande dkk, 2014).
Agency Theory menemukan adanya information gap antara
prinsipal dan agen. Hal initerjadi karena pihak manajer setiap saat
berinteraksi langsung dalam berbagai kegiatan perusahaan, sehingga
pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Oleh
karena itu agen mempunyai akses informasi yang sangat lengkap
tentang perusahaan yang dikelolanya. Di sisi lain, pemilik perusahaan
selaku prinsipal hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh
pihak manajemen karena tidak berinteraksi secara langsung pada
kegiatan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan hanya memiliki
sebagian atau lebih sedikit informasi dibanding manajer perusahaan.
Pengambilan keputusan antara pihak prinsipal dan agen secara
bersama sering menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan oleh
Jensen dan Meckling (1976), agency problem timbul karena seseorang
cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik
ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama.
Konflik ini akan menciptakan masalah (agency cost), sehingga
masing-masing pihak akan berusaha untuk mengurangi timbulnya
agency cost ini. Selain terdapat konflik eksternal, terdapat konflik
internal dalam diri agen maupun prinsipal sendiri karena pada
dasarnya orang cenderung tidak konsisten. Agency cost ini mencakup
biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang
dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang
transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian
internal.
Konflik keagenan dapat dicegah apabila struktur kepemilikan
yang tinggi terdapat dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan
merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang
sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik
keagenan (Rustiarini, 2010). Struktur kepemilikan mempunyai hak
dalam meningkatkan proses monitoring terhadap pengambilan
keputusan manajemen.
Proses monitoring yang dilakukan terhadap tindakan yang
dilakukan oleh manajemen akan menimbulkan biaya yang seharusnya
dikeluarkan. Biaya tersebut yang sering disebut sebagai biaya
keagenan (agency cost). Biaya keagenan digunakan untuk mendorong
manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham
dibanding hanya berperilaku untuk mementingkan diri sendiri. Biaya
tersebut dapat berupa biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham
dalam menghasilkan laporan keuangan termasuk didalamnya biaya
yang dikeluarkan dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang
dihasilkan perusahaan, serta biaya dalam melaksanakaan pengendalian
internal perusahaan.
Kaitan antara teori keagenan dan CSR dijelaskan dengan biaya
pengawasan, biaya kontrak serta visibilitas politis yang timbul dari
aktifitas tersebut. Biaya terkait bentuk informasi pertanggungjawaban
sosial diperlukan sebuah perusahaan. Apabila laba tahun berjalan
sebuah perusahaan rendah, maka perusahaan mengahadapi biaya
kontrak dan biaya pengawasan yang rendah serta visibilitas politis
yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial.

Legitimacy Theory (skripsi dan tesis)

Era modern saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan
legitimasi dari masyarakat di sekitarnya sehingga dapat tetap eksis.
Legitimasi salah satunya diperoleh dari bentuk timbal balik dengan
masyarakat (Hadi, 2011). Perusahaan melalui top manajemennya
mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilainilai, norma yang ada dalam masyarakat umum yang relevan atau para
stakeholders. Bentuk pengakuan dari masyarakat atau legitimasi
merupakan faktor sangat strategis bagi perusahaan dalam rangka
mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai
acuan dalam mengkonstruksi strategi-strategi perusahaan, terutama
terkait upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat.
Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi
bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan
pada stakeholders perspective (masyarakat dalam arti luas). Social
disclosure dapat dijadikan satu representasi keberpihakkan sosial atau
bentuk dari tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap pihak
eksternal. Teori legitimasi dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana
seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh
pengakuan dan kepercayaan dari stakeholders. Terlebih kaitannya
dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan
sosial. Hadi (2011) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan
hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut
dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh
dukungan legitimasi yaitu:
1. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence)
dengan sistem nilai di masyarakat.
2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan
nilai sosial.
Legitimasi ditunjukan oleh perusahaan melalui kegiatankegiatan yang dilakukan serta dapat diterima oleh masyarakat.
Barkemeyer (2007) menyatakan bahwa legitimasi digunakan sebuah
perusahaan bukan hanya memaksimalkan laba perusahaan saja, namun
kaitannya dalam mempertahankan eksistensi perusahaan untuk jangka
panjang. Hal ini sebagai wujud legalitas bagi perusahaan.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan image
positif dimata para stakeholders, sehingga dapat menunjang
keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Berkemeyer (2007)
mengungkapkan bahwa penjelasan lain tentang legitimacy theory
terhadap konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara
berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas dalam
menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran
lebih jelas tentang motivasi perusahaan dalam memperbesar tanggung
jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan
unsur budaya dalam membentuk tekanan instittusi yang berbeda dalam
konteks yang berbeda.
Hadi (2011) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan
oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi perusahaan agar
lebih efektif, yaitu dengan cara: melakukan identifikasi dan
komunikasi/ dialog dengan publik, melakukan komunikasi/ dialog
tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta
membangun persepsinya tentang perusahaan. Kemudian merumuskan
strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah
tanggung jawab sosial perusahaan

Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya
sangat ditentukan oleh keberadaan dewan direksi. Dewan direksi adalah
dewan yang bertugas menjalankan operasional harian perusahaan.
Berdasarkan code of corporate governance yang dikeluarkan oleh KNKG
(2006), fungsi pengelolaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima
fungsi yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal,
komunikasi dan tanggung jawab sosial. Semakin besar ukuran dewan
direksi maka semakin besar pula kemungkinan fungsi pengelolaan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, karena setiap anggota
dewan direksi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap fungsi
pengelolaan yang lebih terbatas, sehingga anggota dewan direksi tersebut
bisa bekerja dengan lebih fokus. Dewan direksi yang lebih besar juga akan
lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil
tersebut telah melalui tahap diskusi dan pembahasan yang lebih
komprehensif jika dibandingkan dengan dewan yang jumlah anggotanya
lebih sedikit. Keputusan yang dimaksud adalah kebijakan yang berkaitan
dengan pengelolaan perusahaan, termasuk menentukan tingkat likuiditas
perusahaan.
Dalam model hubungan keagenan, dewan direksi disebut juga
sebagai agen. Menurut teori keagenan, ukuran dewan direksi berperan
penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena dapat mengurangi
masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan, yaitu berupa kelebihan
likuiditas yang tidak perlu. Dewan direksi yang lebih besar dapat
mengurangi kemungkinan salah satu atau beberapa orang dari anggota
dewan tersebut untuk melakukan tindakan moral hazard, karena tindakan
tersebut mungkin akan diketahui oleh anggota dewan direksi lain, yang
lebih memilik integritas dan tidak mau kompromi dengan tindakan tidak
profesional tersebut.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan
komisaris dalam melakukan pengawasan atas hal-hal yang berkaitan
dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan
fungsi audit internal dan eksternal, penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
Menurut teori keagenan, jika fungsi pengawasan ini dapat
dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi masalah keagenan. Dengan
kata lain, semakin besar jumlah anggota komite audit, diharapkan dapat
menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Dengan menambah jumlah
anggota komite audit, maka akan menambah keyakinan dalam
pengawasan oleh komite audit tersebut, karena terdapat pengalaman dan
keahlian yang lebih beragam, sehingga diharapkan dapat mengurangi
masalah keagenan dalam perusahaan yaitu berupa pengelolaan likuiditas
yang kurang optimal (Karamanou dan Vafeas, 2005)
Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ukuran komite audit
dapat menekan masalah keagenan pada perusahaan, seperti penelitian oleh
Kusnadi (2003), Beasley dan Salteiro (2001), dan Ghosh, et al. (2010)
(dikutip dari Hadiprajitno, 2013).

Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali,
anggota direksi dan dewan komisaris lainnya, serta dengan perusahaan itu
sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen bertanggungjawab untuk
mengawasi tindakan manajemen, memberi nasihat kepada dewan direksi,
serta memastikan telah diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik.
Keberadaan komisaris independen ini juga didukung oleh teori keagenan,
bahwa perusahaan membutuhkan dewan yang secara independen
mengawasi kinerja agen untuk mengurangi masalah keagenan yang sering
muncul.
Kas merupakan bentuk aset yang paling mudah untuk
disalahgunakan oleh manajer. Kas juga merupakan aset dengan imbal hasil
yang paling rendah, sehingga untuk meningkatkan nilai perusahaan,
manajer seharusnya menjaga cash holding perusahaan pada tingkat yang
rendah (Bokpin et al., 2011). Karena itulah dibutuhkan komisaris
independen yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajer, dan
diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang berkaitan dengan
likuiditas tersebut. Pemikiran ini juga didukung oleh penelitian Bokpin et
al. (2011) yang menemukan bahwa komposisi dewan (proporsi dewan direksi
independen) berpengaruh negatif terhadap cash holding perusahaan.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh
keuntungan. Investor asing merupakan salah satu pelaku pasar yang aktif
di pasar saham Indonesia. Keuntungan utama yang diharapkan oleh
investor adalah kenaikan nilai saham perusahaan. Agar tujuan ini bisa
tercapai, perusahaan seharusnya menginvestasikan kekayaan yang
dimilikinya pada bentuk aset yang memberikan tingkat pengembalian yang
lebih besar. Sedangkan aset likuid berupa cash holding merupakan bentuk
aset yang memberikan imbal hasil yang paling kecil bagi perusahaan.
Pertimbangan lainnya bagi investor asing dalam melakukan
investasi adalah bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik di
negara tersebut. Dengan demikian, tingginya aktivitas investor asing di
sebuah negara, mencerminkan adanya penerapan tata kelola yang baik
oleh perusahaan di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini
memprediksikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan asing
dengan likuiditas perusahaan. Akan tetapi pemikiran ini bertentangan
dengan hasil penelitian Bokpin, et al. (2011) dan Luo dan Hachiya (2005),
yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing dengan cash
holding perusahaan.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk perusahaan
perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana atau institusi keuangan lain.
Kepemilikan oleh institusi keuangan akan menciptakan pengendalian dan
pengawasan yang lebih kuat terhadap manajer, sehingga bisa mengurangi
peluang manajer untuk bertindak mementingkan dirinya sendiri. Investor
institusional biasanya akan mengawasi portofolio investasinya secara
profesional agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang
ingin mereka capai. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemilik institusional
akan mendorong perusahaan untuk mengelola aset yang dimilikinya
dengan lebih efisien, termasuk dalam menjaga likuiditas pada tingkat yang
minimal.
Keberadaan institusi sebagai pemilik saham juga menuntut
perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka, karena
investor institusi biasanya lebih proaktif dalam pengawasan investasinya.
Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Christina dan Ekawati (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap excess cash holding perusahaan,
serta penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan arah hubungan
negatif antara kepemilikan institusi keuangan dengan cash holding
perusahaan.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan likuiditas perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat mengurangi
masalah keagenan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, akan terjadi
keselarasan antara kepentingan prinsipal dan agen, sehingga manajer
bertindak sesuai keinginan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).
Jika kepemilikan manajerial rendah, maka dorongan bagi manajer tersebut
untuk menyelewengkan aset perusahaan melalui akumulasi cash holding
akan lebih tinggi, sehingga bisa menurunkan nilai pemegang saham.
Tetapi jika manajer juga memiliki saham di perusahaan yang dikelolanya,
dia akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan lebih
bijaksana dalam penggunaan kas perusahaan.
Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Bokpin, et al. (2011)
dan Papaioannou et al. (1992) yang menemukan arah hubungan negatif
antara kepemilikan manajerial dengan cash holding perusahaan. Akan
tetapi argumen ini bertentangan dengan hasil penelitian Ozkan dan Ozkan
(2003) bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan cash holding,
dan hasil penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan bahwa
kepemilikan insider berpengaruh positif terhadap tingkat cash holding
perusahaan.

Teori Cash Holding (skripsi dan tesis)

a. Trade-Off Theory
Manajer sering menganggap keputusan utang-ekuitas perusahaan
sebagai trade-off antara perlindungan pajak bunga dan biaya masalah
keuangan. Teori trade-off ini memperkirakan bahwa rasio utang sasaran akan
bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan dengan aset
berwujud dan aman serta laba kena pajak melimpah yang harus dilindungi
sebaiknya memiliki rasio sasaran yang tinggi. Perusahaan tidak
menguntungkan dengan aset tak berwujud yang berisiko sebaiknya hanya
bergantung pada pendanaan ekuitas (Brealey, Marcus, dan Myers, 2007).
Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Trade-Off Theory menyatakan
bahwa Cash Holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan
batasan antara biaya dan manfaat (cost and benefit) yang didapatkan dari
menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola Cash Holding akan
konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Jika keputusan manajer sejalan dengan kepentingan pemegang saham, maka
biaya yang ditimbulkan hanya return dari Cash Holding yang relatif kecil
dibandingkan investasi lain dengan tingkat risiko yang setara. Jika manajer
tidak memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menggunakan Cash
Holding untuk meningkatkan aset di bawah kendali mereka, maka biaya Cash
Holding bertambah oleh adanya agency cost atas managerial discretion.
Berdasarkan Trade-Off Theory ini, titik optimal yang dapat memaksimalkan
nilai perusahaan berada saat marginal value of benefit melebihi marginal
value of cost dari tingkat Cash Holding tertentu (Jinkar, 2013).
b. Pecking Order Theory
Menurut Jinkar (2013), pecking order theory mengemukakan adanya
urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan.
Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan
pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan
investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi
tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan
menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan
kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat
perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan
cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya.
Myers dalam Keown, Martin, Petty,dan Scott (2000) dengan ringkas
mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut:
1) Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi.
2) Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang
sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari.
3) Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih
menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan
dilakukan terakhir.
Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya
kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta
kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi
yang lancar tersedia.
Menurut Gill dan Shah (2012) Cash Holding didefinisikan sebagai kas
yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik dan untuk
dibagikan kepada para investor. Semakin tinggi tingkat Cash Holding semakin
besar jumlah kas yang tersedia di perusahaan.

Motif Menahan Kas (skripsi dan tesis)

Keynes dalam Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa ada tiga
motif perusahaan untuk menahan kas, yaitu :
a. Motif Transaksi
Motif transaksi yaitu motif yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan transaksi perusahaan, seperti pembelian bahan baku, gaji
karyawan, pajak, dan lain-lain (Horne dan Machowicz, 2005). Menurut
Baumol, Miller, dan Orr dalam Syafrizalliadhi (2014) perusahaan
memegang kas untuk menghindari biaya transaksi yang timbul ketika
melikuidasi aset menjadi kas. Perusahaan akan memegang kas lebih
banyak ketika biaya transaksi yang diperlukan untuk mengkonversi aset
non-tunai menjadi kas lebih tinggi.
b. Motif Spekulasi
Motif spekulasi adalah motif yang dimaksudkan untuk
memanfaatkan peluang yang ada secara murah apabila kesempatan itu ada,
seperti penurunan tiba-tiba harga bahan baku (Horne dan Machowicz,
2005). Jika harga bahan bangunan turun, perusahaan yang menahan saldo
kas dalam jumlah yang besar mendapat keuntungan dalam pembelian
bahan baku dengan jumlah besar. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki
kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya, dan
menjualnya pada saat harganya naik (Kasmir, 2010).
c. Motif Berjaga-jaga
Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa motif berjaga-jaga
dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi
permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua
pengeluaran dan pemasukkan kas bisa diprediksi dengan sangat akurat,
maka saldo kas untuk maksud berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain
akurasi prediksi kas, apabila perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber
dana eksternal, saldo kas juga akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampak
dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal dalam penyusunan anggaran
kas.

Kebijakan Likuiditas (skripsi dan tesis)

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajiban-kewajiban jangka pendek, baik yang menyangkut kebutuhan
operasional maupun hutang kepada pihak luar (Harnanto, 1987, p.174).
Apabila perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban tersebut, maka
perusahaan akan berada pada kondisi illikuid. Keadaan tidak likuid ini dapat
mencerminkan bahwa uang yang diinvestasikan ke dalam perusahaan tidak
dikelola dengan baik. Selain itu kondisi illikuid akan membuat hutang
ditambah dengan adanya bunga semakin menumpuk dan kredibilitas
perusahaan menjadi diragukan. Ada dua faktor penting dalam mengukur
tingkat likuiditas suatu perusahaan (Harmanto, 1987, p.175), yaitu aktiva
lancar dan hutang lancar.
Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga (efek), piutang, persediaan, serta
pos-pos transitoris dan antisipasi. Dalam keadaan normal, aktiva lancar
merupakan sumber utama untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka
pendek suatu perusahaan. Kas merupakan alat ukur yang paling mewakili,
karena pada akhirnya kewajiban akan dibayar dengan kas. Sementara itu,
yang termasuk ke dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang bank
jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan hutang
pajak.
Untuk memenuhi likuiditas perusahaan terdapat cadangan kas minimum
yang perlu ditetapkan perusahaan (Saunders & Cornett, 2003). John Maynard
K. (Kasmir, 2010, p.192) mengatakan ada tiga alasan dalam menyimpan uang
ke kas yaitu, motif transaksi, motif spekulatif, motif berjaga-jaga.

Dewan Direksi (skripsi dan tesis)

Dewan direksi adalah orang yang bertanggungjawab memimpin
kegiatan dalam suatu perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenangnya. Menurut Effendi (2016) dalam penelitian
Syafitri, Nuzula dan Nurlaily (2018) Dewan direksi dalam suatu
perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang
kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional
perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang
diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan
informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukna
oleh dewan komisaris.
Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu
dipenuhi prinsip- prinsip berikut sesuai dengan Pedoman Umum Good
CorporateGovernance Indoneisa :
1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat
bertindak independen.
2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman
serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar
dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaan.
4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Mutiara Sakti (2018) direktur memiliki dua fungsi utama,
yaitu (1) berfungsi sebagai pembuat keputusan manajemen (strategi
perusahaan dalam jangka pendek, kebijakan investasi dan keuangan), (2)
berfungsi dalam mengendalikan keputusan (kompensasi manajerial,
pengawasan alokasi modal).
Dewan direksi merupakan anggota dewan yang mempunyai tanggung
jawab terhadap kinerja perusahaan serta bertugas menjalankan
manajemen perusahaan. Jumlah anggota direksi suatu perusahan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, namun tetap
mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas dalam pengambilan
keputusan menurut Effendi (2016)

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekenisme tata
kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan merupakan
salah satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang
membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen (Kristanti dan
Syafruddin, 2012). Pada umumnya dewan komisaris membentuk komitekomite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan
perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam
melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite
kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan
corporate governance (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek hanya komite audit.
Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk
mengawasi kinerja perusahaan dengan penelaahan risiko yang dihadapi
perusahaan. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai
salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance.
1. Struktur Komite Audit
Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan
KetuaBapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003
tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:
1) Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan
komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham
(RUPS).
2) Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen
bertindak sebagai ketua komite audit. Dalamhal ini komisaris
independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu
orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.
Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah penting bahwa
perusahaan harus memperhatikankarakteristik yang dimiliki oleh setiap
anggota komite auditnya. Hal inidisebabkan karakteristik komite audit
akan berpengaruh pada peran komite auditdalam pemberian bantuan
kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnyatentang
pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.
2. Independensi Komite Audit
Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern
perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang
independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen
yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk
melasanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan
utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta
pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi
yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen
cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).
3. Pertemuan Komite Audit
Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi
formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate
governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan
corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code
of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat
mempengaruhi kinerja keuangan atau nonkeuangan perusahaan,
memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan
peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal
melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance
dan temuan lainnya.

Dewan Komisaris Independen (skripsi dan tesis)

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris
yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannnya prinsip
tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui
pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Menurut Ernawati
dan Puspitasari (2010) Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat
menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan salah satu dari komisaris
independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk
menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan
berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham
publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama
pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di
dalam pembiayaan usahanya (KNKG, 2006).
Sesuai dengan ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT.
Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-399/BEJ/07-2010 tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C yang mengatur
hal-hal mengenai komisaris independen, komite audit, dan sekretaris
perusahaan, menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan perisahaan yang baik (goodcorporate governance),
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya
secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota
komisaris. Kriteria komisaris independen yang telah diatur dalam
peraturan BEJ, Kep 316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000 adalah :
1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali
(controllingshareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur
dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada
perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang
bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham
minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan
controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris
yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris lain, direksi dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya (Ernawati dan
Puspitasari, 2010).

Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Good corporate governance adalah tata kelola dalam perusahan
yang dijalankan oleh seluruh anggota perusahaan agar perusahan dapat
berjalan dengan baik untuk mencegah masalah yang bisa menyebabkan
terjadinya kesulitan keuangan karna tata kelola perusahaan yang buruk,
maka dibutuhkan mekanisme corporate governance untuk mengatur
perusahaan. Good corporate governance diharapakan dapat
meminimalkan masalah antara principal dan agent agar pemegang saham
yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Menurut
FCGI (dalam Darwis, 2009) Penerapan corporate governance memberikan
empat manfaat yaitu : (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui
terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan
efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders, (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih
murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, (3)
mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja
perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders values dan
dividen. Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006),
prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi transparan, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan keadilan sangatlah penting untuk
mencapai keberlanjutan perusahaan yang disertai ketertarikan pada
stakeholder. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1) Transparency (keterbukaan informasi), yaitu perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
pemangku kepentingan lainnya.
2) Accountability (akuntabilitas), yaitu Perusahaan harus dapat
mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk
itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu perusahaan harus mematuhi
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab
terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporatecitizen.
4) Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional secara independen tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu Dalam melaksanakan
kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.

Kepemilikan Asing (skripsi dan tesis)

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer
dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut
agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini
menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna
untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jesen and Meckling
dalam jurnal Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing
merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh
perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang
berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang
bukan berasal Indonesia.
Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan
sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan
yang diinvestasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang
menanamnkan modalnya memiliki system manajemen, teknologi dan
inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baikyang bias membawa
pengaruh positif bagi perusahaan.
Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang
menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang
tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan
antara pemegang saham dengan manajer bias dikendalikan maka kinerja
perusahaan dapat menjadi lebih baik. Semakin tinggi kepemilikan asing,
maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk
orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi,
dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja
perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang
saham asing dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai
bagian dari manajemen perusahaan.
Kepemilikan asing merupakan presentase kepemilikan saham
perusahaan oleh investor asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undangundang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah
perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki
oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank
kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014).
Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau organisasi. Kepemilikan institusional termasuk
faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan karna berfungsi
dalam monitoring, fungsi monitoring yang dilakukan institusional
membuat perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan oleh
pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat
menghindarkan perusahaan dari kesalahaan pemilihan strategi yang dapat
menyebabkan kerugian perusahaan.
Meningkatnya aktivitas institusional ownership dalam melakukan
monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham
yang signifikan oleh institusional ownership telah meningkatkan
kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang
sama, biaya untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi
semakin mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga
diskon. Kondisi ini akan memotivasi institusionalownership lebih serius
dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan
memperpanjang jangka waktu investasi (Deviacita, 2012). Jika
kepemilikan institusional dalam perusahaan itu besar, maka keadaan
tersebut akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan akan semakin
besar kepemilikan oleh institusi untuk mengawasi manajemen sehingga
kinerja perusahaan semakin baik dan meningkat.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan
sahamoleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta,perusahaan efek,
danapensiun, perusahaan asuransi, bankdan perusahaan-perusahaan
investasi.

Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh
manajemen yang mengelola perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki
manajer dalam perusahaan membuat manajer menjalankan perusahaan
sebagai pemilik perusahaan dan merangkap sebagai pengelola perusahaan.
Sehingga perusahaan yang biasanya hanya diawasi oleh pemilik
perusahaan ikut turun dalam mengelola perusahaan hingga membuat
laporan keuangan sendiri (Mutiara Sakti, 2018) Kepemilikan manajerial
adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan diukur dengan
persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.
Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan didalam
manajemen perusahaan baik sebagai kreditor maupun sebagai dewan
komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan
saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap
kebijakankebijakan yang diambil oleh manjaemen perusahaan.
Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai presentase saham yang
dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk
masing-masing periode pengamatan (Deviacita, 2012). Pemilik sebagai
pengelola menjalankan perusahaan tersebut dengan sebaik mungkin agar
dapat meningkatkan keefektifan perusahaan sekaligus mengurangi
kecurangan kerja dari manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi perusahaan.

Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang
saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada
para manajer. Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa
variable-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan
oleh jumlah utang dan equity tetapi juga boleh presentase kepemilikan oleh
manajer, institusional maupun asing. Struktur kepemilikan akan memiliki
motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan
dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan
adanya struktur kepemilikan. Strukur kepemilikan merupakan suatu
mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang
saham (Pujiningsih, 2011).
Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan,
struktur pemilik dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat
berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan
tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran
pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan.

Alur Penelitian (Road Map) (skripsi dan tesis)

Tidak dapat dipungkiri suksesi merupakan hal yang sangat krusial dalam
mempertahankan perusahaan keluarga. Kelanggengan perusahaan keluarga
memang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi, akan tetapi harus disadari
bahwa kesuksesan melaksanaka suksesi merupaka persyaratan mutak yang harus
dipenuhi. Suksesi kepemimpinan merupakan hal wajar yang menjangkau seluruh
lapisan manajerial. Suksesi pada dasarnya berkaitan dengan berbagai kebijakan
perusahaan. Dampak nyata dan signifikan dari suksesi memang terlihat jelas pada
manajemen puncak, suksesi level pucak lebih mengarah pada hal-hal strategis dan
memiliki dampak jangka panjang. Kesuksesan suksesi sanga tergantung pada
kejelasan konsep suksesi yang dijabarkan melalui perancanaan dan persiapan
suksesi yang terstruktur jelas. Disamping itu pemimpin harus mengidentifikasi
calon penerusnya apakah ia memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin perusahaan.
Berdasarkan isu seputar suksesi dalam perusahaan keluarga, penelitian akan
berfokus pada persiapan dan proses suksesi.

Perencanaan Suksesi (skripsi dan tesis)

Dalam perusahaan keluarga penting adanya sebuah perencanaan dalam
suksesi kepemimpinan karena dengan perencanaan yang baik maka suksesi
kepemimpinan perusahaan akan jatuh pada orang yang tepat sehingga dapat
mempertahankan keberadaan perusahaan dan mengembangkannya. Susanto
(2005:146) memaparkan tentang pentingnya suksesi dalam perusahaan keluarga:
1) Pertama, karena kontinuitas penting sekali disiapkan agar tidak terjadi
Prince Charles Syndrome. Pangeran Charles yang sudah berusia 50
tahun masih tetap sebagai putera mahkota, dan kita tidak tahu kapan
dia akan menjadi raja. Sedangkan ibunya, Ratu Elizabeth, sudah
berumur 70 tahun dan belum ada tanda-tanda turun dari tahta. Kalau,
misalnya, ibunya meninggal pada usia 100 tahun, apakah Pangeran
Charles harus menunggu tiga puluh tahun lagi untuk menjadi raja?
2) Kedua, kalau generasi pertama pensiun atau menghadap Tuhan,
perusahaan diharapkan tetap bagus dan berjalan lancar.
3) Ketiga adalah untuk menjaga harmoni keluarga.
Terdapat banyak struktur kepemilikan yang bisa dianut keluarga. Carlock
dan Ward (2001) dalam Susanto (2005: 205) memiliki reverensi pendistribusian
kepemilikan:
1) Semua ahli waris.
2) Anggota keluarga yang berkerja di perusahaan.
3) Anggota keluarga pada posisi eksekutif senior di perusahaan.
4) Voting untuk anggota keluarga yang berkerja diperusahaan dan nonvoting untuk anggotakeluarga lain.
5) Kelompok ahli waris pilihan, biasanya laki-laki.
6) Ahli waris tertua, biasanya laki-laki.
7) Transisi tiap generasi untuk menyeimbangkan kepemilikan di cabangcabang keluarga yang berbeda.
Apabila benar-benar sudah waktunya bagi anak-anak untuk memegang
peran utama dalam perusahaan, maka orang tua harus mau meninggalkan
perusahaan. Kalau tidak, bisnis akan menjadi stagnan, tidak bisa meledak. Yang
perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar generasi kedua dan ketiga bisa
meneruskan perusahaan keluarga dan peralihan tongkat estafet berjalan mulus.
Adapun aturan dalam suksesi kepemimpinan menurut Susanto (2005:152):
1) Semua anggota keluarga perlu berkonsentrasi pada waktu, energi dan
pengetahuan untuk memperbaiki kinerja bisnis inti.
2) Apabila terdapat bisnis sampingan, dananya sebaiknya dari milik
pribadi bukan pinjaman atau institusi keuangan lain.
3) Aktivitas-aktivitas selain bisnis inti seharusnya tidak mempengaruhi
efektivitas bisnis.
4) Prioritas harus diberikan pada bisnis inti.
5) Bisnis-bisnis bukan inti yang potensial seharusnya digabung ke dalam
satu kelompok sehingga batasan-batasan yang ada bisa dihilangkan.
6) Peran otoritas dan tanggung jawab setiap orang harus jelas, sesuai
dengan deskripsi perkerjaannya. Namun setiap anggota harus siap jika
diperlukan dalam tugas tertentu meskipun tugas tersebut tidak tertera
dalam deskripsi perkerjaan.
7) Proses pengambilan keputusan harus jelas dan meliputi aspek-aspek
penting, seperti waktu dan tanggung jawab

Karakteristik Perusahaan Keluarga (skripsi dan tesis)

Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan
keterlibatan yang signifikan dari keluarga dalam manajemen. Pengambilan
keputusan dan kebijakan, penyusunan strategi dan kegiatan bisnis sehari-hari
dilakukan oleh keluarga. Penekanan ada pada kontrol dan peran aktif. Berikut
beberapa karakteristik dari perusahaan keluarga (Susanto, 2005: 5-9):
1) Keterlibatan anggota keluarga: keterlibatan angota keluarga dimulai
apabila generasi kedua sudah mulai masuk ke managemen.
Keterlibatan yang tinggi akan menumbuhkan komitmen untuk
melambungkan bisnis keluarga.
2) Lingkungan pembelajaran yang saling berbagi: diskusi tentang bisnis
banyak dibicarakan dalam keseharian yang mengasah jiwa bisnis
generasi penerus sehingga kurva pembelajaran menjadi cepat bagi
mereka, dengan sendirinya pendekatan pribadi dan tingkat
kepercayaan menjadi tinggi sehingga memiliki komitmen jangka
panjang.
3) Tingginya saling keterandalan: perusahaan keluarga ditansai dengan
tingginya saling keterandalan di antara sesama anggota keluarga yang
ikut mengelola perusahaan,
4) Kekuatan emosi: perusahaaan keluarga dikelola secara kekeluargaaaan
sehingga ikatan emosional di dalamnya tinggi. Secara khusus para
manajer perusahaan menggunakan pendekatan pribadi dan memberi
kepercayaan kepada karyawan. Oleh karena itu perusahaan keluarga
lebih stabil dan konservatif karena keluarga memiliki komitmen
jangka panjang terhadap visi, misi dan nilai-nilai pendiri.
5) Kurang formal: seringkali dalam perusahaan keluarga orang orang
yang memiliki posisi formal seperti dewan direksi atau pemegang
saham terlibat dalam operasi perusahaan sehari-hari. Seharusnya
komisaris dan dewan direksi tidak perlu banyak mengintervensi
operasional karyawan agar tidak mengakibatkan kebingungan di pihak
karyawan. Hal ini disebabkan pemilik memiliki rasa memiliki yang
masih tinggi serta mencintai perkerjaan dan pengembangan bisnisnya.
6) Kepemimpinan ganda: meskipun sudah ada eksekutif profesional,
namun intervensi dari pihak keluarga tetap tinggi, komisaris masih
turun kebagian operasional.

Teori Perusahaan Keluarga (skripsi dan tesis)

Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol,
dan dijalankan oleh seorang anggota atau beberapa orang anggota keluarga.
Perusahaan keluarga dicirikan terutama dengan kepemilikan dan keterlibatan yang
signifikan dari keluarga dalam manajemen. Perusahaan keluarga memiliki
keanekaragaman definisi seperti yang dirangkum oleh Wawan (2012:1-6) yang
membedakan berdasarkan keinginan, keterlibatan angota keluarga, kempemilikan
dan atau manajemen dan kepemilikan saham oleh anggota keluarga terlibat seperti
berikut ini:
1) Definisi bisnis keluarga berdasarkan keinginan:
a. Mintzberg dan Waters (1985): Bisnis yang dilakukan
berdasarkan keinginan dari anggota keluarga dan direalisasikan
oleh anggota keluarga itu sendiri.
b. Chua, Chrisman dan Sharma (1999): sebuah bisnis yang
dikuasai atau dijalankan dengan keinginan untuk membentuk
dan mewujudkan visi bisnis yang didominasi oleh angota
keluarga dari satu keluarga yang sama atau dari beberapa
keluarga dan dapat diharapkan untuk diteruskan
keberlangsungannya kegenerasi selanjutnya.
2) Definisi bisnis keluarga berdasarkan keterlibatan anggta keluarga:
a. Stern (1986): bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu atau
dua anggota keluarga.
b. Daily dillinger (1992): dua atau lebih individual dengan mana
belakang yang sama bertindak sebagai pengurus dan atau
pemimpin tertinggi dan memiliki hubungan relasi dengan
pemilik bisnis tersebut.
c. Tagiuri dan Davis (1992): bisnis dimana dua atau lebih anggota
keluarga memiliki pengaruh dalam mengatur bisnis tersebut
dengan adanya pertalian keluarga, peran manajemen atau hak
kepemilikan dari bisnis tersebut.
3) Definisi bisnis keluarga berdasarkan kepemilikan dan atau
manajemen:
a. Poza (2010): dalam perusahaan keluarga tersebut juga harus ada
pengaruh anggota keluarga dalam manajemen perusahaannya,
baik secara aktif, berperan membentuk budaya perusahaan,
esbagai pemimpin, atau aktif sebagai pegang saham, selain itu
juga harus perhatian terhadap hubungan keluarga.
b. Moores dan Barrett: sekelompok orang yang bergabung dalam
sebuah bisnis yang mempunyai hubungan darah maupun terikat
perkawinan dengan yang memiliki bisnis (pendiri atau pemilik),
atau yang memiliki kapasitas sebagai manajemen yang mengatur
jalannya bisnis dalam perusahaan tersebut.
c. Carsrud (1994): bisnis yang dimiliki dan mayoritas peraturannya
dijalankan dibuat oleh anggota dari kelompok “yang terikat
secara emosional”.
4) Definisi bisnis keluarga berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh
anggota keluarga yang terlibat
a. Sculze, et al., (2001): bisnis keluarga yang merupakan
perusahaan yang terdiri dari dua atau lebih anggota keluarga
yang memiliki saham 15% atau lebih, anggota keluarga yang
dipekerjakan dalam perusahaan dan mereka bermaksud untuk
meneruskan bisnis tersebut dimasa yang akan datang.
b. Donckles dan Frohlich (1991): perusahaan yang anggota
keluarganya memiliki setidaknya 60% saham perusahaan.
c. Gallo dan Seveen (1991): bisnis dimana sebuah keluarga
memiliki saham terbanyak dan memiliki kendali penuh akan
perusahaan tersebut.
d. Leach, et al.,(1990) perusahaan yang 50% dari saham votingnya
dimiliki oleh keluarga dan atau sebuah keluarga yang secara
efektif menjalankan perusahaan, dan atau mayoritas manajemen
seniornya berasal dari satu keluarga yang sama.

Perilaku Organisasi (skripsi dan tesis)

Perkembangan perilaku organisasi semakin terasa kemajuannya baik di
kalangan akademisi, politisi dan para birokrasipun berbicara tentang perilaku
organisasi. Ini disadari karena disamping perilaku organisasi ini mudah dipahami,
juga persoalan-persoalan organisasi yang cenderung semakin rumit, ditambah
pula berbagai persoalan-persoalan manusia dengan berbagai karakter dan perilaku
berlanjut menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh setiap pimpinan
organisasi baik orgnisasi pemerintah maupun organisasi swasta dewasa ini. Oleh
sebab itu seorang pimpinan sangat dituntut peranannya untuk bagaimana
memahami perilaku organisasi (Tahir, 2014:2).
Perilaku organisasi mempelajari perilaku manusia sebagai individu,
sebagai anggota kelompok (group), dan sebagai anggota organisasi secara
keseluruhan dalam kaitannya dengan efektivitas mencapai tujuan organisasi.
Menurut Robbins (2008: 11) perilaku organisasi adalah bidang studi yang
menyelidiki pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap
perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan
semacam itu guna meningkatkan efektivitas suatu organisasi.
Menurut Thoha (2007) dalam Tahir (2014: 4), Pada abad ke 20 muncul
konsep-konsep baru tentang prilaku manusia dan organisasi antara lain Max
Waber di Jerman, Henri Fayol di Perancis dan Frederyc Taylor di Amerika
Serikat. Selanjutnya Thoha menguraikannya sebagai berikut:
1) Max Weber sebagai pemikir dalam ilmu sosial lebih banyak
orientasi pemikirannya menekankan kepada penjelasan mengenai
organisasi dibanding dari pengembangan suatu prinsip yang bisa
dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Dua aspek dari hasil kerja
Weber yang relevan dengan perilaku organisasi yakni:
Pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosial, ia tertarik untuk
menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar.
Kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan
pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas dan
bahwa manusia mempunyai rasa emosi.
Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat
dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi.
Beberapa sifat yang amat penting dapat dikemukakan sebagai
berikut :
a) Adanya spesialisasi, atau pembagian kerja.
b) Adanya hirarki yang berkembang.
c) Adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturanaturan
d) Adanya hubungan-hubungan kelompok yang
bersifat impersonalitas.
e) Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas
kecakapan.
Aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi Weber dapat
dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan dari
rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia
untuk menciptakan rasionalitas tertentu, mendapatkan informasi
yang baik, dan membuat keputusan yang obyektif. Premis
perilakunya yang nampak adalah bahwa
2) Henry Fayol, Pandangan-pandangan Fayol dianggap sebagai suatu
pemikiran tentang organisasi-administratif. Dia berpendapat bahwa
semua organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut :
a) Aspek-aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembelian
produksi dan penjualan.
b) Kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan
masalah-masalah permintaan dan pengendalian kapital.
c) Unit-unit keamanan dan perlindungan
d) Fungsi perhitungan, dan
e) Fungsi administrasi dari perencanaan, organisasi,
pengarahan, koordinasi dan pengendalian.
3) Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat mengenalkan
prinsip-prinsip manajemen ilmiah (Principle of Scientific
Manajemen). Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari
gerakannya, antara lain :
a) Untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana,
bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali
akibat karena tidak adanya efisiensi di hampir setiap usaha
pada tiap harinya.
b) Mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika
Serikat bahwa pengobatannya terletak pada manajemen
yang sistimatis bukan pada usaha mencari orang-orang
yang istimewa.
c) Untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah
suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan pada hukumhukum yang jelas, aturan-aturan dan prinsip-prinsip. Dan
untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen
ilmiah adalah bisa diterapkan pada setiap bentuk aktifitas
manusia.

Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Kepemimpian adalah proses ketika pemimpin dan pengikut berintereaksi
secara dinamis dalam lingkungan atau situasi tertentu (Hughes, at al, 2012: 35).
Kerangka interaksional (Gambar 2.1) untuk menganalisis pemimpin kerangka
menggambarkan kepemimpinan sebagai fungsi dari tiga elemen pemimpin
pengikut dan situasi. Kepemimpinan merupakan hasil dari suatu interaksi yang
kompleks antara pemimpin, para pengikut dan situasi. Kita dapat memahami
proses kepemimpinan jika kita tidak semata hanya melihat kepada pemimpin dan
pengikutnya tetapi juga memperhatikan cara pemimpin dan pengikutnya saling
memengaruhi satu dengan yang lainnya di dalam proses kepemimpinan. Dimensi
pemimpin bicara tentang apakan seorang pemimpin sebagai individi memenuhi
tuntutan yang ditentukan oleh kepribadian, posisi, keahlian dan lain-lain. Dimensi
pengikut berbicara apakah pengikut juga memenuhi tuntutan nilai-nilai dan
norma-norma yang yang dianut, kekompakan dan lain-lain. Dimensi situasi
mencakup tugas, stres, dan lingkungan yang dihadapi. Maka aspek penting dari
kerangka ini adalah kepemimpinan merupakan hasil dari kumpulan interaksi yang
kompleks antara si pemimpin, para pengikut dan situasi (Hughes, at al: 2012:16).

Strategi Mitigasi Risiko (skripsi dan tesis)

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam
mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi dan
mengkomunikasikan risiko yang berkaitan dengan segala aktivitas, fungsi atau proses
dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisir kerugian dan memaksimumkan
kesempatan (Vaughan, 2013).
Manajemen risiko merupakan pendekatan ilmiah untuk menangani risiko dengan
melakukan langkah mencegah kemungkinan terjadinya kerugian, serta mendesain dan
menerapkan prosedur-prosedur yang dapat meminimalkan terjadinya kerugian finansial.
Ada beberapa tahapan dalam mitigasi risiko, tahapan tersebut yaitu:
1. Analisis Risiko
Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko mayor dan risiko
minor, menyiapkan data dan mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu melakukan
evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko mencakup pertimbangan mengenai
sumber risiko, mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko-risiko yang dapat
dikendalikan (event risk), menentukan dampak atau pengaruh risiko (severity) dan
peluang terjadinya (occurrence) serta level-level risiko. Analisa ini harus
mempertimbangkan batasan dari dampak (consequence) yang potensial terjadi dan
bagaimana bisa terjadi dengan melakukan evaluasi dan prioritas risiko.
Adapun teknik yang dapat dilakukan untuk menganalisa risiko adalah dengan
melakukan wawancara dengan top manajemen, evaluasi individu dengan kuisioner,
pemodelan matematis, computer, penggunaan fault tree dan even tree. Analisis
risiko dimulai dengan mengukur peluang terjadinya risiko daan konsekuensi risiko,
selanjutnya dilakukan evaluasi dengan memprioritaskan risiko yang kritis melalui
berbagai metode pemilihan prioritas, untuk dievaluasi terlebih dahulu.
2. Evaluasi Risiko
Setelah tahapan analisa diatas, berikutnya ialah evaluasi risiko dengan
membandingkan risiko hasil estimasi dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan
oleh organisasi. (Siahaan, 2009) tujuan evaluasi risiko ialah dipergunakan untuk
mengambil keputusan risiko yang berpengaruh signifikan terhadap organisasi dan
apakah risiko tersebut dapat diterima atau harus dihilangkan (Rizqiah, 2017).
Tujuan evaluasi risiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan
berdasarkan hasil analisis risiko tentang risiko mana yang membutuhkan
penanganan lebih lanjut dan prioritas untuk pelaksanaan treatment. Keputusan
tersebut harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari risiko dan termasuk
pertimbangan toleransi risiko yang ditanggung oleh pihak lain (selain organisasi)
yang menguntungkan. Keputusan harus dibuat sesuai dengan hukum, peraturan dan
persyaratan lainnya.
3. Penanganan Risiko
Monitoring dan review harus menjadi bagian yang direncanakan dari proses
manajemen risiko dan melibatkan pemeriksaan biasa atau pengawasan. Hal ini dapat
secara periodik atau khusus. Tanggung jawab untuk monitoring dan review harus
didefinisikan secara jelas. Monitoring dan proses review organisasi harus mencakup
semua aspek dari proses manajemen risiko dengan tujuan:
a. Memastikan bahwa kontrol berjalan secara efektif dan efisien baik dalam desain
dan operasi.
b. Memperoleh informasi lebih lanjut untuk meningkatkan penilaian risiko;
c. Menganalisis dan belajar dari potensi risiko, perubahan, tren, keberhasilan dan
kegagalan;
d. Mendeteksi perubahan dalam konteks internal dan eksternal, termasuk
perubahan kriteria risiko dan risiko itu sendiri yang dapat memerlukan perbaikan
perawatan dan prioritas risiko; dan
e. Mengidentifikasi risiko yang muncul.
Hasil dari monitoring dan review dicatat dan dilaporkan secara internal dan eksternal
serta harus digunakan sebagai masukan bagi pengamat terhadap kerangka kerja
manajemen risiko. Manajemen risiko bisa diaplikasikan pada setiap level, baik level
strategik, level taktis dan level operasional, yang mana setiap tahap pada rekaman proses
harus disimpan untuk memungkinkan keputusan-keputusan dimengerti sebagai bagian
dari proses dengan perbaikan terus-menerus (continual improvement).

Pengertian Manajemen Operasional (skripsi dan tesis)

Manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang
menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input
menjadi output (Heizer dan Rander, 2011).
(Herjanto, 2010) manajemen operasional merupakan suatu aktivitas
yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, dan kombinasinya
melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran
yang diinginkan.
Sedangkan (Krajewsky dan Ritzman dalam Hatani, 2008)
menyebutkan manajemen operasi sebagai pengarahan dan pengawasan
proses yang mengubah bentuk input menjadi barang dan jasa output. Proses
merupakan aktivitas utama dari organisasi yang digunakan untuk bekerja dan
mencapai tujuan bersama.
Pada dasarnya manajemen operasi merupakan salah satu fungsi dalam
sebuah perusahaan, dimana perusahaan besar pada umumnya memisahkan
setiap fungsi ke dalam departemen yang terpisah, setiap fungsi memiliki
tanggung jawab tertentu sesuai dengan tugasnya. Masing-masing fungsi
dalam perusahaan saling berkesinambungan. Oleh karena itu kerja sama,
koordinasi dan komunikasi yang efektif sangatlah penting dalam sebuah organisasi untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Keputusan di dalam manajemen operasi dibedakan menjadi keputusan yang
bersifat stratejik yang memiliki konsekuensi jangka panjang dan kurang terstruktur, lebih
terfokus pada organisasi secara keseluruhan, dan lintas departemen. Kemudian
keputusan taktis lebih terstruktur, berulang, rutin, memiliki konsekuensi jangka pendek,
lebih terfokus pada departemen, tim, dan tugas. Manajemen operasi membagi keputusan
menjadi 5 kategori, yaitu:
1. Strategi choise (strategi operasional)
2. Proses (proses, manajemen, perencanaan proses bisnis, dan manajemen teknologi)
3. Quality (TQM dan statistical process control)
4. Capability, Location, and Layout
5. Operating Decisions (Supply Chain Management, Forecasting, Inventory
Management)
Dari pendapat beberapa ahli diatas, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang
signifikan mengenai definisi manajemen operasional, semuanya lebih menekankan pada
proses dan aktivitas dalam pelaksanaan transformasi dari input menjadi output berupa
barang dan jasa. Selanjutnya setiap kategori keputusan dalam manajemen operasional
diatas, memiliki peran penting untuk memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kinerja perusahaan dan keunggulan untuk bersaing.
Berdasarkan 5 kategori keputusan manajemen operasional diatas, maka peneliti
memfokuskan pada “supply chain management” yang sesuai dengan tema pada penelitian
ini. Selanjutnya peneliti akan membahas tentang pengertian supply chain

Supply Chain Management (skripsi dan tesis)

Supply chain management yang biasa kita sebut sebagai rantai pasok
dapat diartikan aktifitas dari pengadaan bahan baku dari vendor dan jasa,
mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi untuk dikirim ke pelanggan
dengan cara yang efektif dan efesien. Supply chain management secara teoritik
dapat dinyatakan sebagai filosofi secara mendasar untuk penciptaan manajemen
rantai nilai dalam membangun nilai yang difokuskan pada permintaan konsumen
(Nadhif et al., 2018) Atas rancangan yang digunakan untuk menggabungkan
supplier, pabrik, gudang, serta toko dengan efesien, sehingga barang dagangan
diproduksi dan di distribusikan dalam jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat dan
waktu yang tepat untuk meminimalkan biaya sistem yang luas sambil memenuhi
persyaratan tingkat layanan. (Larson, 2001) Dapat disimpulkan dari supply chain
management bahwa kunci utama ialah pemasok dikarenakan tanpa adanya
pemasok yang tangguh proses produksi bisa terganggu dan akhirnya kita
membuat pelanggan kecewa.

Business Continuity Management Systems (skripsi dan tesis)

Business Continutiy Management Systems (BCMS) adalah suatu
bagian dari keseluruhan sistem manajemen. BCMS adalah sekumpulan
elemen elemen yang saling berelasi dan digunakan organisasi untuk
melakukan implementasi, operasi, monitor, review, manjaga dan
meningkatkan keberlangsungan bisnis atau business continuity (BC). Elemen
elemen ini melingkupi pekerja, kebijakan, perencanaan, prosedur, proses,
struktur dan sumber daya. (International Organization for Standardization, 2012)
Business continuity management (BCM) adalah alat yang dapat
digunakan untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar output dari proses
dan layanan dapat disampaikan dalam menghadapi risiko. Ini berkaitan dengan
mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mengancam akan mengganggu
proses penting dan layanan terkait, mengurangi dampaknya risiko ini, dan
memastikan bahwa pemulihan suatu proses atau layanan dapat dicapai tanpa
disrupsi signifikan perusahaan. Bagian berikut menjelaskan pendekatan langkah
demi langkah untuk desain, implementasi dan pemantauan BCM dalam konteks
strategi informasi. (Gibb & Buchanan, 2006)

Proses dan Tahapan Business Impact Analysis (BIA) (skripsi dan tesis)

berdasarkan (ISO 22317, 2014)
Poses analisis dampak bisnis atau business impact analysis yang
terdapat pada (ISO 22317, 2014) terdapat pada Klausa 5. Proses dan
tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
1 Pengantar
2 Manajemen dan Perencanaan Proyek
3 Prioritisasi Layanan dan Produk
4 Prioritisasi Proses
5 Prioritisasi Aktivitas
6 Analisa dan Konsolidasi
7 Mendapatkan Dukungan Manajemen terhadap Hasil BIA
8 Langkah Selanjutnya – pemilihan strategi keberlangsungan bisnis

Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut (Whitfield, 2004), risiko adalah suatu kesempatan atas sesuatu
untuk terjadi yang akan memiliki dampak terhadap tujuan. Sedangkan
berdasarkan ISO 31000:2009, risiko adalah effect of uncertainty on objectives,
atau dapat dikatakan bahwa risiko adalah efek yang muncul akibat adanya
ketidakpastian dalam tujuan. Tujuan – tujuan ini bisa juga ditujukan untuk tujuan
perusahaan maupun organisasi.
Selain itu definisi risiko lainnya menurut (Alijoyo, n.d.) definisi risiko
berdasarkan dua sudut pandang, yaitu output dan proses. Menurut sudut
pandang hasil atau output, risiko adalah ―sebuah hasil atau output yang tidak
dapat diprediksikan dengan pasti, yang tidak disukai karena akan menjadi kontra
produktif‖. Sedangkan untuk sudut pandang proses, risiko adalah ―factor-faktor
yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga terjadi konsekuensi
yang tidak diinginkan‖.
Risiko (risk) memiliki perbedaan dengan ketidakpastian (uncertainty).
Semua risiko adalah suatu ketidakpastian, namun tidak semua ketidakpastian
merupakan risiko. Pemahaman ini perlu agar tidak terjadi kerancuan.

Asas Manajemen Bencana (skripsi dan tesis)

Penanggulangan bencana menjadi kegiatan yang sangat penting ketika terjadi
kejadian bencana. Pelaksanaan manajemen bencana, dilakukan berasaskan
sebagai berikut:
a. Kemanusiaan
Aspek manajemen bencana memiliki dimensi kemanusiaan yang tinggi. Korban
bencana mengalami penderitaan baik fisik, moral maupun materi sehingga
memerlukan dukungan tangan berbagai pihak lainnya agar dapat bangkit kembali.
b. Keadilan
Penanggulangan bencana tidak diskriminatif atau keberpihakan kepasa unsur
tertentu, sehingga pertolongan diberikan dengan asas keadilan bagi semua pihak
c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Dalam manajemen bencana semua pihak dapat tunduk kepada perundangan yang
berlaku dan taat akan asas yang ditetapkan
d. Keseimbangan, keselarasan, dan Keserasian
Penanganan bencana harus berdasarkan asas keseimbangan, keselarasan dan
keserasian sehingga program yang dilaksanakan untuk mengatasi bencana
memperhatikan keseimbangan alam, ekologis, sosial, budaya dan lingkungan.
e. Ketertiban dan kepastian hukum
Manajemen bencan harus berlanadaskan hokum yang berlaku dan ketertiban
anggota maasyarakat maupun komunitas lainnya.
f. Kebersamaan
Masalah bencana tidak dapat di selesaikan secara parsial atau sebagian pihak
sehingga perlu kebersamaan seluruh anggota masyarakat atau komunitas sehingga
program manajemen bencana dapat berjalan dengan baik.
g. Kelestarian Lingkungan hidup
Manajemen bencana perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup disekitarnya.
Kelestarian lingkungan harus dijaga dan di pelihara sehingga meminimalisir
terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan.
h. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Penerapan manajemen bencana dilakukan secara ilmiah dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan. Bencana sangat erat dnegan berbagai disiplin keilmuan seperti
geologi, geografi, lingkungan, ekonomi, budaya dan lainnya. Berbagai ilmu
pengetahuan harus dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sehingga
diperoleh hasil yang lebih baik

Fungsi-Fungsi Manajemen (skripsi dan tesis)

Berdasarkan pada berbagai definisi mengenai manajemen diatas, maka dapat
dikatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas manajemen, seorang manajer atau
pimpinan akan mendayagunakan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan
organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, terdapat proses atau
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer dan biasanya disebut
sebagai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan
para ahli manajemen tidak sama. Hal itu disebabkan oleh latar belakang para ahli
dan pendekatan yang dilakukan mereka tidak sama.
Hani Handoko (2003) memilih lima fungsi manajemen yang menurutnya
paling penting yaitu planning, organizing, staffing, leading dan controlling. Hani
Handoko memilih perencanaan (planning) sebagai awal dari kegiatan manajer
karena didalam kegiatan ini terdapat penetapan tujuan, strategi, kebijaksanaan,
proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi lainnya tidak akan berhasil
tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat dan sebaliknya
perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi
lain.Setelah para manajer menetapkan tujuan dan rencana maka langkah
selanjutnya adalah merancang dan mengembangkan organisasi
(pengorganisasian). Selanjutnya adalah penyusunan personalia. Disini, fungsi
staffing diuraikan terpisah karena penulis memandang bahwa perkembangan
dunia bisnis (dimana sumber daya manusia merupakan kunci sukses
perusahaan) menyebabkan fungsi tersebut menjadi semakin penting. Kemudian
fungsi selanjutnya adalah pengarahan (leading) yaitu mendapatkan para karyawan
melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan, dimana fungsi ini
melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan, kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan
disiplin. Semua fungsi tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan
(controlling). Sedangkan menurut Henry farol fungsi manajemen adalah
planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Sedangkan
fungsi-fungsi manajemen menurut george R.Terry (dalam Manullang,2009) terdiri
dari planning, organizing, actuating, dan controlling.

Pengertian manajemen (skripsi dan tesis)

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Mengatur
masalah yang akan di timbulkan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan tujuan
yang akan di capai sesuai rencana yang telah disiapkan. Manusia memiliki
kemampuan yang terbatas sehingga manusia melakukan upaya untuk mendorong
pembagian pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dengan orang lain.
Menurut Manullang (2009) menjelaskan pengertian manajemen adalah;
“manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata
mendatangkan hasil atau menfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu
berfungsi menenangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadiankejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan”
Malayu Hasibuan (2009) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni
mengatur proses pemanfatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya
secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini berarti bahwa
manajemen bukan saja diartikan sebagai suatu ilmu atau seni saja tetapi dapat
diartikan keduanya karena dalam mendayagunakan sumber daya manusia, seorang
manajer tidak hanya dituntut untuk mengerti akan ilmu manajemen, tetapi juga
diperlukan seni, ketrampilan dan keahlian untuk mendayagunakan anggotanya.
Manajemen terdiri dari kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh satu atau lebih individu untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan
orang lain untuk mencapai hasil, yang tidak bisa dicapai oleh satu orang yang
bertindak sendiri. Manajemen diperlukan ketika dua atau lebih orang
menggabungkannya
upaya dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, yang tidak bisa lakukan
sendiri.

Bencana Banjir (skripsi dan tesis)

Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam
jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang
secara tiba-tiba yang disebabkan tersumbatnya sungai maupun karena
pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah penduduk
maupun menimbulkan korban jiwa (Price, 2008). Menurut Noor (2005) bencana
banjir merupakan bencana yang sering melanda permukiman penduduk di
berbagai wilayah dan kota di dunia.
Hal yang sangat menarik dari peristiwa bencana banjir adalah mengapa
kebanyakan dari manusia bermukim di wilayah-wilayah yang berpotensi terkena
bencana banjir. Berdasarkan sejarah kehidupan manusia di muka bumi, umumnya
permukiman dan perkotaan di bangun di tepi pantai dan sungai. Hal ini dapat
dimengerti karena manusia membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara untuk meminimalkan risiko
dan menghindar dari bencana banjir yang sudah terlanjur ada di tempat hunian
manusia. Bencana banjir terjadi hampir disetiap musim hujan melanda Indonesia.
Banjir dapat terjadi dalam waktu yang cepat dan waktu genangan yang cepat.
Namun, sesuai dengan kondisi wilayahnya kondisi banjir yang terjadi dalam
waktu lama dan waktu genangan yang lama. Banjir bisa terjadi karena curah hujan
yang tinggi, luapan dari sungai, tanggul sungai yang jebol, luapaan air laut
pasang, tersumbatnya drainase atau bendungan yang runtuh (Roger dan Franziska
2006). Banjir berkembang menjadi bencana jika sudah mengangu kehidupan
manusia bahkan mengancam keselamatannya. Besarnya banjir tergantung kepada
beberapa faktor, diantaranya kondisi-kondisi tanah seperti kelembaban tanah,
vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan permukaan tanah yang tertutup rapat
oleh bangunan/batu bata, blok-blok semen, beton, pemukiman/perumahan dan
hilangnya kawasan-kawasan tangkapan air/alih fungsi lahan (Asdak, 2004).
Menurut Sebastian (2008), terdapat dua katagori penyebab banjir, yaitu
akibat alami dan akibat aktivitas manusia. Kejadian bencana banjir tersebut sangat
dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal sebagai salah
satu dampak perubahan iklim. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan
penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di daerah bantaran
sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan
sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan
sebagainya (Price, 2008). Penyebab umum terjadinya banjir diakibatkan oleh
faktor cuaca, yaitu curah hujan. Curah hujan dengan intensintas yang tinggi yang
terjadi pada waktu yang pendek biasanya merupakan penyebab utama banjir.
Limpahan air hujan tersebut tidak dapat di tampung/di serap sistem drainase yang
ada baik itu yang alami seperti sungai maupun yang buatan seperti saluran air.
Kedua faktor tersebut yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kemampuan
daya tampung dari sistem pengaliran air yang ada juga tidak selamanya sama,
terjadi perubahan berupa sedimentasi/penyempitan terhadap sistem pengairan
yang ada. Penyempitan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor alam bisa juga
diakibatkan oleh faktor ulah manusia. Ulah manusia seperti membuang sampah
sembarangan, atau pembangunan kawasan perumahan ataupun industri yang tidak
melihat kaidah-kaidah lingkungan seperti pembangunan pertokoan di daerah
resapan air dan pemukiman di sepanjang sempadan sungai mengakibatkan
terjadinya sumbatan/ penyempitan pada sistem pengairan. Selain itu
penggundulan hutan di kawasan hulu menyebabkan berkurangnya daerah
tangkapan air (catchment area), akibatnya debit/pasokan air yang masuk ke dalam
sistem aliran yang ada mengalami peningkatan sehingga melampaui kapasitas
pengaliran dan menyebabakan banjir terjadinya bahkan juga erosi. Banjir
merupakan genangan yang di timbulkan akibat meluapnya aliran sungai,
sedangkan genangan adalah tertahannya aliran air permukaan akibat tidak
berfungsiya drainase. Banjir dan genangan sama-sama melanda daerah
permukiman penduduk sehingga menimbulkan kerugian harta maupun jiwa.
Banjir yang terjadi di Kelurahan Wonosari merupakan banjir lokal dan
banjir kiriman, karena banjir lokal terjadi akibat hujan yang jatuh di daerah itu
sendiri atau hujan di wilayah hulu yang disebabkan air hujan tidak tertampung
oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Banjir
kiriman terjadi akibat di daerah lain terjadi hujan yang airnya mengalir menuju
sungai Beringin, kemudian sungai tersebut volume airnya naik hingga meluap.
Dampak bahaya banjir dari sisi ekonomi Messner (2004) membagi
kerugian/kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir menjadi dua, yang
bersifat langsung (direct) yaitu yang mengalami kontak fisik langsung dengan air
dan tidak langsung (indirect) yaitu yang tidak mengalami kontak fisik dengan air.
Kerusakan/kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir secara langsung yang
bersifat nyata dan terukur (tangibel) secara ekonomi seperti, kerusakan bangunan,
infrastruktur, hasil pertanian/peternakan, barang-barang kebutuhan pokok dan
sebagainya. Sedangkan yang bersifat tidak terukur (intangible) berupa adanya
korban luka-luka maupun korban jiwa, rusaknya kualitas lingkungan. Sedangkan
dampak dari bencana banjir secara tidak langsung terhadap daerah-daerah yang
tidak tergenang, secara nyata dapat terlihat pada berkurangnya produksi (dari
sektor pertanian maupun perdagangan/jasa), dan terganggunya sistem distribusi.
Selain itu, berkurangnya daya saing wilayah, migrasi sampai dengan
bertambahnya kerentanan ekonomi disuatu wilayah merupakan dampak yang
tidak langsung mempengaruhi perekonomian suatu wilayah yang tidak mengalami
banjir secara langsung.
Penanganan banjir terdapat dua metode pengendalian banjir, yaitu
metode struktural dan non-struktural. Metode struktural ada dua jenis yaitu
Perbaikan dan pengaturan sistem sungai yang meliputi sistem jaringan sungai,
normalisasi sungai, perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (short cut) dan
floodway; dan Pembangunan pengendali banjir yang meliputi bendungan (dam),
kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang
kemiringan sungai, groundsill, retarding basin dan pembuatan polder. Sedangkan
metode non struktural adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yaitu pengaturan
tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, peranserta masyarakat, law
enforcement, dsb. Pengelolan Daerah Aliran Sungai berhubungan erat dengan
peraturan, pelaksanaan dan pelatihan. Kegiatan penggunaan lahan dimaksudkan
untuk menghemat dan menyimpan air dan konservasi tanah.
Tindakan-tindakan non-struktural yang memerlukan perencanaan
institusional seluruh kota meliputi : peningkatan digital elevation model berbasis
real-time, prakiraan banjir dan peringatan, dan perencanaan penggunaan lahan,
termasuk zonasi banjir. Langkah-langkah mitigasi kerusakan banjir lainnya yang
dilakukan oleh individu, kelompok dan organisasi seperti penyediaan layanan
darurat dan tempat penampungan, pemeriksaan banjir, evakuasi banjir dan
rehabilitasi pasca banjir. Secara kolektif, langkah-langkah ini secara signifikan
mengurangi kerusakan banjir. Metode non-struktural memiliki peran yang sangat
penting dalam pencegahan banjir. Sebuah kombinasi yang terkoordinasi dengan
baik dan seimbang dari kedua tindakan struktural dan non-struktural
direkomendasikan sebagai strategi jangka panjang mitigasi banjir (Faisal, 2000).

Jenis Bencana (skripsi dan tesis)

Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut:
a) Bencana Alam
Bencana yang berasal dari fenomene alam seperti gempa bumi, tsunami dan
lainnya
b) Bencana non Alam
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam
yang antara lain berasal akibat kegagalan teknologi, gagal modernisasi,
epidemic dan wabah penyakit
c) Bencana Sosial
Bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa dampak dari
kegiatan manusia seperti konflik sosial antar kelompok, atau antak komunitas
dan terror.

Kajian Risiko Bencana (skripsi dan tesis)

Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih
aset penghidupan akibat suatu kejadian ancaman/bahaya. Bentuk risiko bencana
dapat
berupa kematian, luka-luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta
gangguan pada kegiatan masyarakat.
Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni:
1) Ancaman
Faktor ancaman, berupa kejadian-kejadian berpeluang menimbulkan dampak
kerugian baik kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau
gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung
api, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping
kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi
dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama,
dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara
peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.
2) Kelemahan,
Faktor kelemahan, yakni kondisi-kondisi negatif penyebab masyarakat dapat
terpapar ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham
tanda-tanda ancaman, masa bodoh, korupsi, kebijakan pembangunan tidak
sensitif bencana adalah contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia
3) Kekuatan
Faktor kekuatan, yakni bentuk-bentuk sumberdaya pada masyarakat dan para
pihak (misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk
mencegah atau mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi
kelemahan-kelemahan.
Setelah faktor-faktor tersebut diketahui kemudian dianalisa dengan cara
mengukur, membandingkan, dan menemukan hubungan-hubungan sehingga
disepakati tingkat risiko. Pola hubungan tiga faktor diatas sehingga menghasilkan
risiko bencana dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:

Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi apabila ancaman dan kelemahan
tinggi sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. Mengurangi risiko bencana
dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, kelemahan dan
kekuatan. Risiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila;
1) ancaman dikurangi atau dicegah,
2) kelemahan diturunkan atau
3) kekuatan ditingkatkan.
Tidak semua jenis ancaman dapat dicegah atau dikurangi intensitasnya.

Pengertian Bencana (skripsi dan tesis)

Menurut United Nation Development Program (UNDP) (dalam Soehatman
Ramli, 2010), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan
alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia,
harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.
Sedangkan memurut NFPA 1600 (dalam Soehatman Ramli, 2010) Bencana
adalah kejadian dimana sumber daya, personal atau material yang tersedia di
daerah bencana tidak dapat mengendalikan kejadian luar biasa yang dapat
mengancam nyawa atau sumber fisik dan lingkungan. Suatu gagasan serius
terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang
meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan
yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi
dengan menggunakan sumber daya sendiri (ISDR, 2004). Bencana adalah
gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan
dampak manusia, material, ekonomi dan lingkungan yang meluas. Kerugian dan
dampak dari bencana tersebut melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasi
penggunaan sumber daya mereka sendiri (ADRRN, 2009).
Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 menjelakan bahwa bencana
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis

Teori Dan Petersen (skripsi dan tesis)

Teori ini merupakan perluasan dari Human Factors
Theory. Teori Dan Petersen melakukan penambahan dengan
tiga faktor yang mendahului huma error yaitu faktor kurang
kecocokan ergonomic (ergonomic traps) keputusan bertindak
salah (decision to error) misalnya salah menduga besarnya
risiko dan kelebihan beban (overload). Human error selain
menyebabkan kecelakaan dapat juga menyebabkan kegagalan
system (system failure), misalnya kebijakan, tanggung jawab,
pelatihan, inspeksi, koreksi dan standar.

Toeri Ferrel (skripsi dan tesis)

Teori ini menjelaskan kesalahan manusia sebagai
pangkal dari kecelakaan. Ferrel menjelaskan bahwa kesalaha
manusia dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Kelebihan beban kerja. Beban kerja dihitung sebagai
penjumlahan dari tugas yang menjadi tanggung jawab
ditambah dengan beban lingkungan kerja (bising, tekanan
panas, dan lain-lain), dan faktor eksternal (instruksi yang
tidak jelas)
b. Respon yang tidak tepat misalnya mendeteksi adanya
bahaya tetapi tidak memperbaikinya atau mengabaikan
standar
c. Aktivitas yang tidak tepat misalnya melaksanakan tugas
tanpa pelatihan wajib, salah menilai besarnya risiko dari
suatu tugas

Penyebab Kecelakaan Kerja (skripsi dan tesis)

Kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh berbagai
penyebab, teori tentang terjadinya suatu kecelakaan adalah :
a) Teori Kebetulan Murni (Pure Chance Theory), yang
menyimpulkan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak
Tuhan, sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian
peristiwanya, karena itu kecelakaan terjadi secara kebetulan
saja.
b) Teori Kecenderungan Kecelakaan (Accident Prone Theory),
pada pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan, karena
sifat-sifat pribadinya yang memang cenderung untuk
mengalami kecelakaan kerja.
c) Teori Tiga Faktor (Three Main Factor) menyebutkan bahwa
penyebab kecelakaan peralatan, lingkungan dan faktor
manusia pekerja itu sendiri.
d) Teori Dua Faktor (Two Main Factor) kecelakaan disebabkan
oleh kondisi berbahaya (unsafe condition) dan tindakan
berbahaya (unsafe action).
e) Teori Faktor Manusia (Human Factor Theory), menekankan
bahwa pada akhirnya seluruh kecelakaan kerja tidak langsung
disebabkan karena kesalahan manusia.
Ada empat penyebab utama kecelakan kerja yaitu :
a) Peralatan kerja dan perlengkapannya
b) Tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga
kerja
c) Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat, seperti
faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang tidak diperkenankan
d) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja
dan keselamatan kerja serta kondisi fisik dan mental pekerja
yang kurang baik.

Kecelakaan Kerja (skripsi dan tesis)

World Health Organization (WHO) mendefinisikan
kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan
penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera
yang riil. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak
dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan
korban jiwa dan harta benda (Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor: 03/Men/1998).
Menurut (OHSAS 18001, 1999) dalam Shariff (2007),
kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak
diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan
harta benda atau kerugian waktu.
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan
kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga
semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang
telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian
baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan
sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke
rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
Menurut Tarwaka (2016) Kecelakaan kerja adalah suatu
kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga
semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta
benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam
suatu proses kerja indusri atau yang berkaitan dengannya.
Dengan demikian kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa
kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan
2. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa
kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun
mental
3. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurangkurangnya akan dapat menyebabkan gangguan proses kerja.

Risiko (Risk) (skripsi dan tesis)

Menurut OHSAS 18001, risiko adalah kombinasi dari
kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan
keparahan dari cidera atau gangguan kesehatan yang disebabkan
oleh kejadian atau paparan tersebut. Sedangkan manajemen
risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam
setiap kegiatan (Ramli, 2010).
Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang
negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya.
Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang
seharusnya dipahami dan dikelolah secara efektif oleh organisasi
sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah
dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.(Gabby E, 2014).
Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat
dibedakan sebagai berikut:
1) Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam
perusahaan itu sendiri.
2) Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar
perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
3) Risiko Keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktorfaktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga,
tingkat bunga, dan mata uang.
4) Risiko Operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk
risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktorfaktor manusia, alam, dan teknologi

Tinjauan Umum tentang Risiko Kecelakaan Kerja (skripsi dan tesis)

1. Hazard (Bahaya)
Menurut OHSAS 18001 tahun 2007 menyebutkan bahaya
adalah sumber, kondisi atau keadaan yang berpotensi terjadinya
kerugian dalam bentuk cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan
pada lingkungan kerja atau kombinasi antar keduanya.
Dalam terminologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
bahaya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
1) Bahaya Keselamatan Kerja (Safety Hazard)
Jenis bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja
yang mengakibatkan luka (Injury) hingga kematian, serta
kerusakan property perusahaan. Dampak dari bahaya
keselamatan kerja ini bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan
kerja adalah :
a. Bahaya mekanik, disebabkan oleh mesin atau alat kerja
mekanik seperti terjatuh, tersayat, tertindih, dan terjepit.
b. Bahaya elektrik, disebabkan peralatan yang mengandung
arus listrik.
c. Bahaya kebakaran, disebabkan oleh substansi kimia yang
bersifat flammable (mudah terbakar).
d. Bahaya peledakan disebabkan oleh substansi kimia yang
bersifat eksplosive.
2) Bahaya Kesehatan Kerja (Health Hazard)
Jenis bahaya yang menimbulkan dampak pada kesehatan,
menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja.
Dampak yang ditimbulkan bersifat kronis. Jenis bahaya
kesehatan adalah :
a. Bahaya fisik, seperti kebisingan, getaran, radiasi ion dan
non pengion, suhu ekstrim, tekanan udara, dan
pencahayaan.
b. Bahaya kimia, seperti konsentrasi uap, antiseptic, aerosol,
inteksida, dust, fumes, gas. Para pekerja dapat terpapar
oleh bahaya kimia dengan cara inhalasi, absorpsi melalui
kulit, atau dengan cara mengiritasi kulit.
c. Bahaya biologi, antara lain mahluk hidup yang berada
dilingkungan kerja seperti virus, bakteri, jamur dan
mikroorganisme. Para pekerja yang menangani atau
memproses sediaan biologis tumbuhan atau hewan,
pengolahan bahan makanan, pengangkutan sampah dan
kebersihan lingkungan kerja yang tidak memadai dapat
terpajan oleh bahaya biologi.
d. Bahaya psikologi, antara lain beban kerja yang terlalu berat,
hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman
e. Bahaya ergonomi, antara lain desain peralatan kerja,
mesin, dan tempat kerja yang buruk, aktivitas mengangkat
beban dan jangkauan yang berlebihan, gerakan berulang
secara berlebihan dengan/tanpa posisi kerja yang janggal,
dapat mengakibatkan gangguan musculoskeletal pada
pekerja (Rohim, 2016).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut ILO/ WHO (1998) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah suatu promosi, perlindungan dan peningkatan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik,
mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua
tempat kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas
dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan
atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang
pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas
kerja.
Menurut OHSAS 18001:2007, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah semua kondisi dan factor yang dapat
berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja
maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu)
di tempat kerja. Sedangkan dari sudut ilmu hukum, K3
didefinisikan sebagai salah satu upaya perlindungan agar
setiaptenaga kerja dan orang lain memasuki tempat kerja
senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamatn serta
sumber-sumber proses produkasi dapat dijalankan secara aman,
efisien dan produktif (Tarwaka, 2014).
Syarat dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam
peraturan perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian -kejadian lain yang
membahayakan
d. Memberi pertolongan pada kecelakaan
e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja
f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar
luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas,
aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran.
g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
h. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
i. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik
j. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
l. Menerapkan ergonomi di tempat kerjam.
m. Mengamankan dan mengamankan pengangkutan orang dan
barang
n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpananan barang
p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah
tingg

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut ILO/ WHO (1998) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah suatu promosi, perlindungan dan peningkatan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik,
mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua
tempat kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas
dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan
atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang
pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas
kerja.
Menurut OHSAS 18001:2007, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) adalah semua kondisi dan factor yang dapat
berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja
maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu)
di tempat kerja. Sedangkan dari sudut ilmu hukum, K3
didefinisikan sebagai salah satu upaya perlindungan agar
setiaptenaga kerja dan orang lain memasuki tempat kerja
senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamatn serta
sumber-sumber proses produkasi dapat dijalankan secara aman,
efisien dan produktif (Tarwaka, 2014).
Syarat dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam
peraturan perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian -kejadian lain yang
membahayakan
d. Memberi pertolongan pada kecelakaan
e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja
f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar
luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas,
aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran.
g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
h. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
i. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik
j. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
l. Menerapkan ergonomi di tempat kerjam.
m. Mengamankan dan mengamankan pengangkutan orang dan
barang
n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpananan barang
p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah
tingg

Kesehatan Kerja (skripsi dan tesis)

Kesehatan kerja (Occupational Health) sebagai suatu
aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan
lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun
tidak langsung dapatmempengaruhi efisiensi dan produktivitas
kerja (Tarwaka, 2014). Sedangkan menurut Santoso dalam Sayuti
(2013) pengertian kesehatan kerja adalah kesehatan jasmani dan
rohani.

. Keselamatan Kerja (skripsi dan tesis)

Keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek
keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan
sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut
dimaksudkan agar para tenaga kerjasecara aman dapat
melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan
produktivitas kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja harus
memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan
kesehatannya di dalam setiap pelaksaan pekerjaannya sehari-hari
(Tarwaka, 2014).

Review Penelitian Terdahulu (skripsi dan tesis)

Terdapat banyak sekali perbedaan teoritis dilakukan oleh peneliti terdahulu
yang disebabkan oleh situasi, kondisi dan tujuan yang berbeda. Peneliti menelaah
penelitian-penelitian terdahulu untuk membandingkan, melengkapi dan menjadi
bahan rujukan.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Kusbiantoro & Nursanti, 2019)
program studi Teknik Industri Universitas Institut Teknologi Nasional Malang
yang berjudul penerapan lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan
menurunkan waste studi kasus CV Tanara Textile. Memiliki kesamaan dalam
mengidentifikasi dan menurunkan waste yang terjadi pada proses produksi, tetapi
memiliki perbedaan pada objek yang diteliti yaitu produk kain kaos dan juga
metode yang digunakan dalam adalah Value Stream Mapping (VSM) sedangkan
metode untuk menganalisis digunakan VALSAT dan FMEA. Hasil penelitian ini
adalah adanya perbaikan proses yang sebelumnya proses produksi 16 hari 9 jam
dimana Value Added 6 hari 4 jam dan Lead Time 10 hari 4 jam, setelah perbaikan
proses produksi menjadi 14 hari 5 jam dimana Value Added 6 hari 4 jam dan
Lead Time 8 hari 1 jam, sehingga didapatkan peningkatkan process cycle
efficiency sebesar 17,19% dan menghemat lead time sebesar 2,546% dengan
penurunan waste sebesar 8,31%.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Roesmasari et al., 2018) program
studi Teknologi Industri Pangan Universitas Brawijaya Malang yang berjudul
strategi peningkatan kualitas Leather dengan menggunakan metode lean six sigma
dan Fuzzy FMEA studi kasus di Sumber Rejeki. Memiliki kesamaan untuk
mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses produksi tetapi memiliki
perbedaan pada objek penelitian yaitu produk kulit samak dan metode yang
digunakan adalah Lean Six Sigma dan metode FMEA yang diintegrasikan dengan
metode Fuzzy. Hasil penelitian ini adalah didapat 8 jenis cacat kulit samak dan 4
jenis cacat prioritas, sekaligus menjadi CTQ yaitu open grain, snei, fish eyes, dan
cracking. Metode FMEA menghasilkan nilai RPN tertinggi yaitu open grain
dengan nilai 576 dan nilai RPN tertinggi kedua 448 dari jenis cacat fish eyes. Jenis
cacat cracking juga memiliki nilai RPN sebesar 448.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Decky Antony & Munzir, 2018)
program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kepulauan yang berjudul analisis defect rate pengelasan dan penanggulangannya
dengan metode six sigma dan FMEA di PT Profab Indonesia. Memiliki kesamaan
pada metode yang digunakan yaitu Six Sigma dan FMEA, tetapi memiliki
perbedaan pada objek yang diteliti yaitu produk jasa pengelasan. Hasil penelitian
ini adalah mendapatkan peningkatan output dan mencapai quality objectives
(sasaran mutu) perusahaan berupa on time delivery dan juga mencapai target
defect rate 10% sesuai dengan KPI.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Paranhos et al., 2017) Federal
University of Goiás – Catalão Regional yang berjudul Application Of Failure
Mode And Effects Analysis For Risk Management Of A Project . Memiliki
kesamaan dalam mengidentifikasi risiko, tetapi memiliki perbedaan pada objek
yang diteliti yaitu pada perusahaan mobil dan metode yang digunakan hanya 1
saja yaitu FMEA. Hasil penelitian ini adalah penerapan FMEA pada produksi
masal untuk suatu proyek baru bisa mengurangi tingkat resiko kegagalan sehingga
terjadi penurunan biaya dari tenaga kerja dan juga waktu yang terbuang
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Trenggonowati et al., 2019)
program studi Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon yang
berjudul Usulan Pengendalian Kualitas Ggbfs Menggunakan Metode Six Sigma
Di PT. Krakatau Semen Indonesia. Memiliki kesamaan tujuan penelitian yaitu
untuk pengendalian kualitas terhadap proses produksi agar mampu meminimalisir
atau mengeliminasi penyebab kecacatan, tetapi memiliki perbedaan pada objek
yang diteliti yaitu GGBFS (Ground Granulated Blast Furnace Slag) yang
merupakan produk campuran semen dan metode yang digunakan dalam penelitian
ini hanya 1 metode yaitu six sigma. Hasil penelitian ini adalah diketahui nilai RPN
dari masing-masing faktor penyebab kegagalan dengan nilai RPN tertinggi yaitu
240 dengan penyebab kegagalan plugger tidak rapat sehingga fokus perbaikan
berdasarkan nilai RPN dengan menggunakan metode 5W+1H.
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Winati et al., 2017) program studi
Teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia yang
berjudul Peningkatan Kualitas Pada Industri Kreatif “Bakpia Pathok”
Menggunakan Metode Six Sigma. Memiliki kesamaan tujuan penelitian untuk
meminimalisir jumlah produk cacat pada proses produksi, tetapi memiliki
11
perbedaan pada objek penelitian yaitu bakpia dan metode yang digunakan dalam
penelitian ini hanya 1 metode yaitu six sigma. Hasil penelitian ini adalah terjadi
pengurangan jumlah cacat dengan menggunakan indikator DPMO dan Level
Sigma. Didapatkan bahwa nilai DPMO berkurang dari 45177,42 menjadi
17832,25. Sedangkan nilai level sigma meningkat dari 3,3 menjadi 3,6 yang
menunjukkan bahwa solusi perbaikan yang diusulkan memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah produk cacat bakpia.
Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2020) program
studi Teknik industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional
Malang yang berjudul Aplikasi Metode Six Sigma untuk Peningkatan Kualitas
dan Penjualan kerajinan Cor Kuningan Tradisional Majapahit Mojokerto yang
Ramah Lingkungan. Memiliki kesamaan tujuan penelitian untuk meningkatkan
kualitas dan meminimalisir jumlah produk cacat, tetapi memiliki perbedaan pada
objek penelitian yaitu produksi cor kuningan dan metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu six sigma dan seven tool. Hasil penelitian ini adalah terjadi
pengurangan jumlah cacat dengan menggunakan indikator DPMO dan Level
Sigma. Didapatkan bahwa nilai DPMO berkurang dari 396500 menjadi 235000.
Sedangkan nilai level sigma meningkat dari 1,7625 menjadi 3,725 yang
menunjukkan bahwa solusi perbaikan yang diusulkan memberikan pengaruh
terhadap pengurangan jumlah produk cacat cor kuningan.

Green Manufacturing (skripsi dan tesis)

Green Manufacturing pada dasarnya adalah proses/sistem yang berdampak
minimal pada lingkungan atau tidak menimbulkan dampak negatif pada
lingkungan (Amaranti et al., 2017). Green manufacturing berkaitan erat dengan
Sustainable manufacturing.
Konsep Green Sustainable Manufacturing sendiri diartikan sebagai
“penciptaan produk yang bernilai ekonomis melalui proses yang meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat energi dan sumber daya alam,
serta melestarikan sumber daya alam dan energi untuk menjamin ketersediaannya
di masa yang akan datang. Proses yang dilakukan juga harus aman bagi
karyawan, masyarakat, dan konsumen.” Sustainable Manufacturing merupakan
evolusi dari sistem manufaktur mulai dari sistem manufaktur yang tradisional,
kemudian lean manufacturing yang fokus pada pengurangan pemborosan (waste
reduction based), green manufacturing dengan 3R (Reduce, Re.use, Recycle),
hingga akhirnya pada konsep sustainable manufacturing dengan pendekatan 6R
(Re.use, Recover, Recycle, Redesign, Reduce, Remanufacture) pada siklus hidup
produk (Amaranti et al., 2017).
Konsep green meliputi proses pembuatan produk dengan penggunaan
material minimal dan proses yang meminimasi dampak negatif terhadap
lingkungan, hemat energi dan sumber daya alam, aman bagi karyawan,
masyarakat, dan konsumen, dengan tetap bernilai ekonomis. Istilah green juga
dapat digunakan untuk menunjukkan atau mengacu pada rangkaian kegiatan
untuk mengurangi dampak dari sebuah proses atau sistem manufaktur terhadap
lingkungan jika dibandingkan dengan kondisi awal, seperti pengurangan limbah
berbahaya yang dihasilkan, mengurangi penggunaan pendingin (coolant) pada
proses permesinan, atau mengubah campuran energi yang digunakan sehingga
memungkinkan untuk penggunaan sumber energi terbarukan.

Pengertian FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) (skripsi dan tesis)

FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan
mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode) (Stamatis, 2003).
FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari
suatu masalah kualitas (Aisyah, 2011). Suatu mode kegagalan adalah apa saja
yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas
spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang
menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu (Rakesh et al., 2013).
Terdapat dua penggunaan FMEA yaitu dalam bidang desain (FMEA
Desain) dan dalam proses (FMEA Proses). FMEA Desain akan membantu
menghilangkan kegagalan-kegagalan yang terkait dengan desain, misalnya
kegagalan karena kekuatan yang tidak tepat, material yang tidak sesuai, dan lainlain (Puspitasari & Martanto, 2014). FMEA Proses akan menghilangkan
kegagalan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam variabel proses,
misal kondisi diluar batas-batas spesifikasi yang ditetapkan seperti ukuran yang
tidak tepat, tekstur dan warna yang tidak sesuai, ketebalan yang tidak tepat, dan
lain-lain.

Sejarah FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) (skripsi dan tesis)

Sejarah FMEA berawal pada tahun 1950 ketika teknik tersebut digunakan
dalam merancang dan mengembangkan sistem kendali penerbangan. Sejak saat itu
teknik FMEA diterima dengan baik oleh industri luas. Standar militer Amerika,
US MIL STD 1629 (procedur for performing a failure modes effect and
criticality analysis) yang banyak dipertimbangkan menjadi referensi standar.
FMEA merupakan salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumbersumber atau penyebab dari suatu masalah kualitas.
Manfaat FMEA adalah (1) Hemat biaya, Karena sistematis maka
penyelesaiannya tertuju pada potensial causes (penyebab yang potential) sebuah
kegagalan / kesalahan (2) Hemat waktu, karena lebih tepat pada sasaran.

Aluminium Foil (skripsi dan tesis)

Aluminium foil adalah aluminium yang dibuat dalam daun logam tipis
dengan ketebalan kurang dari 0,2 mm, foil yang digunakan dalam rumah tangga
biasanya mempunyai ketebalan 0,024 mm. Foil bersifat lentur, dan dapat dengan
mudah ditekuk atau dililitkan di sekitar benda. Foil juga tipis rapuh dan kadangkadang dilaminasi ke bahan lain seperti plastik atau kertas untuk membuatnya
lebih berguna. Aluminium foil juga bertindak sebagai penghalang total terhadap
cahaya dan oksigen (yang menyebabkan lemak teroksidasi atau menjadi tengik),
bau dan rasa, kelembaban, dan kuman, dan karena itu digunakan secara luas
dalam makanan dan kemasan farmasi, termasuk paket umur panjang.
Penggunaan aluminium foil sekitar 75% digunakan untuk kemasan
makanan, kosmetik, produk kimia dan 25% aluminium foil digunakan untuk
aplikasi industri misalnya isolasi termal, kabel dan elektronik.

Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut (Darmawi, 2006), manajemen risiko adalah suatu usaha untuk
mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan
perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih
tinggi. Atau manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang
terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau
diminimalisirkan.
Tujuan manajemen risiko secara umum adalah cara yang bisa digunakan
untuk dasar memprediksikan bahaya yang akan dihadapai dengan perhitungan
yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk
menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko
adalah:
1) Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled
atau tidak dapat diterima
3) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang
berkesinambungan.
4) Memberikan rasa aman.
5) Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.
6) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi
pemilik dan pihak lain.
Manfaat manajemen resiko adalah suatu cara untuk melindungi perusahaan
atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Adapun manfaat lain
dari manajemen resiko adalah :
1) Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap
kegiatan yang mengandung bahaya.
2) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
3) Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai
kelangsungan dan keamanan investasinya.

Six Sigma (skripsi dan tesis)

Six Sigma merupakan suatu metode atau teknik pengendalian untuk
menghilangkan penyimpangan dan mengurangi pemborosan pada proses (Caiado
et al., 2018). Six sigma didefinisikan sebagai strategi perbaikan bisnis untuk
menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas buruk,
memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan (Sirine & Kurniawati, 2017). Sejak tahun 1986
perusahaan Motorola menerapkan metode atau teknik pengendalian dan
peningkatan kualitas secara dramatik, yang merupakan terobosan baru dalam
bidang manajemen kualitas.
Prinsip – prinsip pengendalian dan peningkatan kualitas six sigma motorola
mampu menjawab tantangan ini, dan terbukti perusahaan motorola selama kurang
lebih 10 tahun setelah implementasi konsep six sigma telah mampu mencapai
tingkat kualitas 3,4 DPMO (defect per million opportunities – kegagalan per
sejuta kesempatan) (Vincent, 2018).

Kualitas (skripsi dan tesis)

Kualitas suatu produk dalam manajemen mutu terpadu ada pendapat dari
empat pakar utama yang saling berbeda pendapat tetapi memiliki maksud yang
sama yaitu:
Menurut (Juran,1993 dalam (Nasution, 2015)) kualitas produk adalah
kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan
kepuasan pelanggan.
Menurut (Crosby,1979 dalam (Nasution, 2015)) menyatakan bahwa kualitas
adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau
distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar
kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses
produksi, dan produk jadi.
Menurut (Deming,1982 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah kesesuaian
dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar – benar dapat
memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan
dihasilkan.
Menurut (Feigenbaum, 1986 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk
berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu
sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.
Menurut (Garvin dan Davis, 1994 dalam (Nasution, 2015)) kualitas adalah
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja,
proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan atau konsumen.
Pendapat – pendapat tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu:
a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang
dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas
pada masa mendatang).

Implementasi Program Manajemen Risiko(skripsi dan tesis)

Manajemen risiko adalah suatu proses pengendalian yang meliputi
kegiatan tindakan medis, hukum dan administrasi dalam suatu institusi
pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan
terjadinya tuntutan hukum (R. Hatta, 2013:40). Manajemen risiko
muncul sebagai akibat adanya respons terhadap krisis malpraktik tahun
1970 dan bertambahnya jumlah klaim secara umum yang didorong oleh
kebutuhan pihak asuransi (R.Hatta, 2013:256).
Tujuan dari manajemen risiko menurut R.Hatta (2013:318) :
1) Meminimalkan potensi terjadinya kerugian.
2) Menanggapi pihak yang mengalami cedera dengan segera dan
selayaknya.
3) Mengantisipasi dan merencanakan pertanggungjawaban jika terjadi
kerugian.
Menurut R.Hatta (2013:320) program manajemen risiko di masingmasing organisasi pelayanan kesehatan sering berbeda, tergantung dari
kompleksitas, ukuran/kelas dan jenis pelayanannya. Rumah sakit yang
besar biasanya memiliki departemen/unit yang menangani manajemen
risiko. Sedangkan rumah sakit yang lebih kecil seringkali manajemen
risiko ditangani oleh seorang staf yang melakukan fungsi yang
bervariasi.
Menurut R.Hatta (2013:320) pelaksanaan fungsi manajemen risiko
pada unit rawat jalan dan bedah sentral sebaiknya dilakukan oleh satu
manajer. Dalam sistem multi pelayanan dan jaringan pelayanan terpadu
fungsi manajemen risiko apat ditangani oleh unit khusus. Catatan
manajemen risiko harus dibuat dan dipelihara dengan tegas sesuai
dengan petunjuk hukum untuk mencegah kasus pengadilan lagi di masa
yang akan datang.
Menurut R.Hatta (2013:320) informasi manajemen risiko digunakan
bagi kepentingan administratif untuk beberapa tujuan, termasuk
peningkatan proses operasional, memaksimalkan kepuasan pasien dan
staf, pencapaian hasil klinis (clinical outcomes) dan menurunkan faktorfaktor risiko. Data agregat dihasilkan melalui pemantauan organisas
secara luas, kegiatan evaluasi, pengawasan potensi bahaya (surveilance
hazard), pengawasan infeksi dan kegiatan evaluasi staf medis.
Menurut Siswati (2017:116) program manajemen risiko
berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi
cedera dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf.
Ada beberapa kategori risiko yang dapat berdampak pada rumah sakit.
Katagori ini antara lain dan tidak terbatas pada
1) strategis (terkait dengan tujuan organisasi);
2) operasional (rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
organisasi);
3) keuangan (menjaga aset);
4) kepatuhan (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan);
5) reputasi (imej dirasakan oleh masyarakat).
Rumah sakit menggunakan pendekatan proaktif dalam
melaksanakan manajemen risiko. Komponen-komponen dalam
manajemen risiko antara lain:
1). Identifikasi risiko,
2). Prioritas risiko,
3). pelaporan risiko,
4). manajemen risiko, termasuk analisis risiko,
5). manajemen terkait tuntutan (klaim).
Dalam mengelola unit rekam medis dan informasi kesehatan,
seorang perekam medis dan informasi kesehatan berperan penting
dalam mengurangi terjadinya risiko-risiko yang dapat merugikan
dirinya sendiri maupun orang lain. Risiko dengan potensi kerugian
menimbulkan beban berat bagi rumah sakit, pemerintah atau
perorangan. (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit: KARS: 2017)
Menurut Siswati (2017:119) Analisis risiko dilakukan untuk
mengetahui prioritas risiko dengan menghitung asumsi probabilitas
kejadian (peluang), besaran dampak (akibat) dan asumsi frekuensi
terjadi (frekuensi). Score/tingkat risiko adalah hasil perkalian Risiko =
P x F x A.

Peran Rekam Medis dalam Manajemen Risiko(skripsi dan tesis)

Menurut R.Hatta (2013:319) pendokumentasian rekam medis yang
lengkap dan akurat menjadi landasan yang efektif dalam manajemen
risiko. Hal ini disebabkan karena rekam medis merupakan sumber
informasi yang paling baik untuk menunjukan apakah pelayanan yang
diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan klinis / kesehatan. Para
manajer informasi kesehatan harus memperhatikan teknik manajemen
risiko. Misalnya, penyaringa terhadap berbagai kejadian (occurence
screening) dengan cara menelaah rekam medis saat ini dan data pasien
pulang untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kejadian yang
memerlukan ganti rugi. Untuk itu bagian manajemen informasi
kesehatan perlu menegakkan pedoman pendokumentasian yang
mencakup unsur kerahasiaan dan keamanan serta lengkap, akurat dan
bisa dibaca. Dokumentasi ini akan berguna sebagai alat untuk
memperoleh keluaran pelayanan kesehatan yang positif, oleh karena
pendokumentasian yang tidak lengkapdapat menghasilkan kesalahan
medis (medical eror), keterlambatan pengobatan dan kerugian pasien.
Menurut Siswati (2017:112) kesehatan dan keselamatan kerja tidak
hanya penting bagi petugas rekam medis tetapi juga dapat menunjang
produktivitas kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja petugas rekam
medis yang baik akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja
petugas rekam medis sehingga akan meningkatkan pelayanan kesehatan
dan menguntungkan bagi rumah sakit. Risiko kecelakaan kerja dapat
menimbulkan turunnya produktivitas kerja, sehingga perlu dilakukan
usaha untuk meminimalisasi terjadinya dampak risiko kecelakaan kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk mencegah,
mengurangi, melindungi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja
(zero accident). Perilaku petugas rekam medis bagian filing dalam
bekerja merupakan salah satu penyebab risiko terjadinya kecelakaan
kerja, yaitu unsafe action dan unsafe condition.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) manajemen risiko adalah
proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengeliminasi atau
mengelola risiko yang menunjukkan ancaman keamanan kepada pasien
atau ancaman finansial pada fasilitas kesehatan. Program manajemen
risiko pada faskes harus berhubungan dekat pada program manajemen
kualitas (quality management/ QM). Beberapa faskes membuat
departemen manajemen risiko secara terpisah; sisanya memasukkan
kegiatan manajemen risiko ke tugas pihak lain, seperti departemen
manajemen informasi kesehatan. Di manajemen risiko, pendekatan
finansial dan statistik digunakan untuk memfokuskan pada pasien,
perawat, dokter, profesional pelayanan kesehatan lainnya, serta pegawai
tambahan. Faskes sering mempekerjakan seorang manajer manajemen
risiko yang mengevaluasi interaksi komponen risiko dan mengasesmen
risiko pada faskes.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) program manajemen
risiko yang sukses bergantung pada komitmen dengan administrasi
faskes. Hanya dengan dukungan administrasi tingkat tinggi manajer MR
bisa terlibat pada seluruh area faskes yang mungkin mengandung atau
menghasilkan risiko. Manajer MR juga harus punya akses ke laporan
insiden, data insiden pegawai, dan seterusnya.
Menurut Keiger dalam Skurka (2003:212) profesional manajemen
informasi kesehatan membantu manajer MR dalam mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mengeliminasi atau mengelola risiko. Rekam
kesehatan merupakan alat skrining yang penting untuk mengidentifikasi
informasi yang berhubungan dengan risiko pada faskes. Faskes bisa
memilih antara skrining secara umum/ generic screening atau skrining
saat kejadian/occurrence screening untuk mengidentifikasi risiko.
Skirining saat kejadian melibatkan identifikasi konkuren atau
retrospektif pada dokter serta adanya kerugian pasien yang berhubungan
dengan faskes. Istilah skirining secara umum/ generic screening kadang
digunakan karena kriteria yang digunakan diterapkan pada seluruh
pasien dan tidak terikat pada satu diagnosa/ prosedur. Contohnya,
ketidakcocokan reaksi saat pengobatan, transfusi, dan anestesi dapat
direview.
Tiap-tiap rumah sakit mengharuskan untuk menetapkan standar
kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, simbol, singkatan, dan artinya
yang telah ditetapkan di SNARS edisi satu di bagian MIRM 12. Maksud
dan Tujuan MIRM 12 adalah dengan menggolongkan terminologi, arti,
kamus, serta nomenklatur memudahkan untuk membandingkan data dan
informasi di dalam rumah sakit dan membandingkan antar rumah sakit.
Standardisasi berguna untuk mencegah terjadi salah komunikasi dan
potensi kesalahan. Penggunaan singkatan yang digunakan rumah sakit
secara seragam kode diagnosis dan prosedur memudahkan
pengumpulan data serta analisisnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Singkatan dapat menjadi masalah dan mungkin berbahaya, terutama
berkaitan dengan penulisan resep obat. Sebagai tambahan, jika satu
singkatan dipakai untuk bermacam- macam istilah medik akan terjadi
kebingungan dan dapat menghasilkan kesalahan medik. Singkatan dan
simbol juga digunakan termasuk daftar “jangan digunakan” (do-notuse). Ketentuan ini harus sesuai dengan standar lokal dan nasional yang
diakui.
Elemen Penilaian MIRM 12 adalah terdapat regulasi standardisasi
kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi, simbol yang
digunakan dan yang tidak boleh digunakan, singkatan yang digunakan
dan yang tidak boleh digunakan, serta dimonitor pelaksanaannya.
Ketentuan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi agar mutu manajemen
informasi rekam medis terlaksana khususnya dalam mengkode
diagnosis penyakit di berkas rekam medis.

Rekam Medis (skripsi dan tesis)

Menurut Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 rekam
medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
yang telah diberikan kepada pasien.
Menurut Huffman (1994) rekam medis adalah rekaman atau catatan
mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana dan bagaimana pelayanan
yang diberikan kepada pasien selama perawatan, yang memuat
pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta
memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien,
membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.
Menurut Wijono (1999) rekam medis diartikan sebagai keterangan
baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnese,
penentuan fisik laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan
medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang rawat
inap, rawat jalan, maupun yang didapatkan di rawat darurat.
Menurut Budi (2011) rekam medis memiliki arti yang cukup luas,
tidak hanya sebatas berkas yang digunakan untuk menuliskan data
pasien tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi
(pemanfaatan sistem rekam medis elektronik) yang dapat digunakan
untuk segala informasi pasien terkait pelayanan yang diberikan di
fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat digunakan untuk berbagai
kepentingan, seperti pengambilan keputusan pengobatan kepada pasien,
bukti legal pelayanan yang diberikan, dan dapat juga sebagai bukti
tentang kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan.
Tujuan dari rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara
lain :
1) Aspek Administrasi
Rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya
menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung
jawab dari tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan
kesehatan di rumah sakit.
2) Aspek Medis
Rekam medis memiliki nilai medis karena isi yang terkandung
didalamnya dapat dipergunakan sebagai dasar atas untuk
merencanakan pengobatan atau perawatan seorang pasien.
3) Aspek Hukum
Rekam medis memiliki nilai hukum karena berisi jaminan
kepastian hukum atas dasar keadilan dan sebagai bahan bukti
untuk menegakkan keadilan.
4) Aspek Keuangan
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai uang, karena
isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan
sebagai aspek keuangan.
5) Aspek Penelitian
Suatu dokumen .rekam medis mempunyai nilai penelitian,
karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat
dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang kesehatan.
6) Aspek Pendidikan
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai pendidikan,
karena isinya menyangkut data/informasi tentang
perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang
diberikan kepada pasien, informasi tersebut dipergunakan
sebagai bahan referensi pengajaran bidang profesi pemakai.
7) Aspek Dokumentasi
Suatu dokumen rekam medis mempunyai nilai dokumentasi,
karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus
didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan
pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit

Buku Saku (skripsi dan tesis)

Buku saku adalah buku berukuran kecil yang mudah dibawa dan
dapat dimasukkan ke dalam saku (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2018). Pengertian lainnya menurut Imas Kurniasih (2014:90) adalah
suatu buku yang ukurannya 18 cm x 10 cm yang bisa dimasukkan
kedalam saku yang berisi informasi mengenai satu tema tertentu.
Menurut Sulistyani (Dalam Asyhari, 2016) mengatakan beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku saku, antara lain:
1) Konsistensi penggunaan simbol dan istilah pada buku saku,
2) Penulisan materi secara singkat dan jelas pada buku saku,
3) Penyusunan teks materi pada buku saku sedemikian rupa
sehingga mudah dipahami,
4) Memberikan kotak atau label khusus pada rumus,
penekanan materi dan contoh soal,
5) Memberikan warna dan desain yang menarik pada pocket
book,
6) Ukuran font standar isi adalah 9-10 point, jenis font
menyesuaikan isinya
7) Jumlah halamannya kelipatan dari 4 misalnya 12 halaman,
16 halaman, 20 halaman, 24 halaman, dan seterusnya. Hal
ini dikarenakan untuk menghindari kelebihan atau
kekurangan beberapa halaman kosong.
Manfaat dari buku saku antara lain :
1) Media panduan singkat
2) Informasi mengenai suatu hal tertentu
3) Mudah dibawa
4) Tidak dalam kemasan yang besar
Buku saku biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi
secara ringkas, cepat, fleksibel dan tidak memakan banyak tempat.
Dalam menentukan ukuran halaman, yang penting adalah
prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas adalah perbandingan
panjang dan lebar seimbang (kecuali untuk tujuan tertentu kita bisa
menggunakan ukuran yang tidak umum). Prinsip kedua adalah
kemudahan, bagaimana agar buku itu mudah dibawa. Ketiga,
hubungannya dengan tebal buku atau panjang naskah. Jika naskah
kita tebal, mungkin ukuran halaman bisa menggunakan format
standart. Tapi jika naskah kita terlalu tipis, kita bisa pilih ukuran
buku yang lebih kecil agar tebal buku masih memadai untuk
kebutuhan penjilidan (binding).
Browne dan Wildavsky (dalam Haryati, 2015) mengemukakan
bahwa implementasi buku saku adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas
yang saling menyesuaikan. Setelah buku saku yang telah dibuat,
buku saku tersebut harus diimplementasikan sebagai sumber
pembelajaran dalam penerapan kerja, dan pelihara agar dapat
dipelajari dengan baik. Proses implementasi dalam bagian ini adalah
kelanjutan dari tahap observasi, analisa pretest, dan desain siklus
pengembangan buku saku yang dibahas. Implementasi adalah
langkah yang vital dalam pengembangan buku saku untuk
mendukung petugas dan pihak pihak yang berkepentingan lainnya.

Ranah Kognitif dalam Taksonomi Bloom (skripsi dan tesis)

Menurut Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas
Instruksional Politeknik Negeri Sriwijaya (2018) ranah ini meliputi
kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah
dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi
memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi,
penentuan dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif
(intelektual) atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang
menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang
terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C (Cognitive)
(Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives.
Handbook 1 : Cognitive Domain yang diterbitkan oleh McKey New
York. Benyamin Bloom pada tahun 1956) yaitu:
a. C1 (Pengetahuan/Knowledge)
Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam
mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti
pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi,
kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria
serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan
tingkatan terendah namun menjadi prasyarat bagi tingkatan
selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan
berdasarkan dengan hapalan saja.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : mengutip, menyebutkan, menjelaskan,
menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar,
menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan,
menamai, menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru,
mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih,
menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberi kode,
menelusuri, dam menulis.
b. C2 (Pemahaman/Comprehension)
Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan
dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuankemampuan tersebut yaitu :
1) Translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu
bentuk ke bentuk lain)
2) Interpretasi (kemampuan menjelaskan materi)
3) Ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti).
Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan
kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik
prinsip maupun konsep.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan,
mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan,
menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan,
menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan,
menggali, mencontohkan, menerangkan, mengemukakan,
mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan,
merangkum, dan menjabarkan.
c. C3 (Penerapan/Application)
Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan
menerapkan informasi pada situasi nyata, dimana peserta didik
mampu menerapkan pemahamannya dengan cara
menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik
dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia
miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan
sebelumnya.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapakan,
menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi,
menghitung, membangun, membiasakan, mencegah,
menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan,
mengadaptasi, menyelidiki, mengoperasikan, mempersoalkan,
mengkonsepkan, melaksanakan, meramalkan, memproduksi,
memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan,
memecahkan, melakukan, dan mentabulasi.
d. C4 (Analisis/Analysis)
Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah
kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponenkomponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa :
1) Analisis elemen/unsur (analisis bagian-bagian materi)
2) Analisis hubungan ( identifikasi hubungan)
3) Analisis pengorganisasian prinsip/prinsip-prinsip
organisasi (identifikasi organisasi)
Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan
informasi ke dalam beberapa bagian menemukan asumsi, dan
membedakan pendapat dan fakta serta menemukan hubungan
sebab akibat.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan,
mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci,
menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan,
merasionalkan, menguji, mencerahkan, menjelajah,
membagankan, menyimpulkan, menemukan, menelaah,
memaksimalkan, memerintahkan, mengedit, mengaitkan,
memilih, mengukur, melatih, dan mentransfer.
e. C5 (Sintesis/Synthesis)
Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan
memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk
membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat
berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau
kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di
jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau
teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan
pengetahuan.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : mengabstraksi, mengatur, menganimasi,
mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode,
mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun,
menanggulangi, menghubungkan, menciptakan,
mengkreasikan, mengoreksi, merancang, merencanakan,
mendikte, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi,
membentuk, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan,
memadukan, membatas, mereparasi, menampilkan,
menyiapkan, memproduksi, merangkum, dan merekonstruksi.
f. C6 (Evaluasi/Evaluation)
Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan
menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan
kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu
ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini seseorang
dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman
yang lebih baik, penerapan baru serta cara baru yang unik dalam
analisis dan sintesis. Menurut Bloom paling tidak ada 2 jenis
evaluasi yaitu :
1) Evaluasi berdasarkan bukti internal
2) Evaluasi berdasarkan bukti eksternal
Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi
termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan
kebijakan.
Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini
adalah : membandingkan,menyimpulkan, menilai,
mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan,
memisahkan,memprediksi, memperjelas, menugaskan,
menafsirkan, mempertahankan, memerinci, mengukur,
merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes,
mendukung, memilih, dan memproyeksikan.

Proses Enterprise Risk Management (skripsi dan tesis)

Enterprise Risk Management adalah prosedur untuk
meminimalkan dampak buruk dari kemungkinan kerugian finansial
(Passenheim,2010), untuk:
1) Mengidentifikasi sumber kerugian potensial
2) Mengukur konsekuensi keuangan dari kerugian yang terjadi dan
3) Menggunakan kontrol untuk meminimalkan kerugian aktual atau
konsekuensi keuangannya
Tujuan pemantauan semua risiko adalah untuk meningkatkan
nilai setiap aktivitas dalam perusahaan. Potensi manfaat dan ancaman
semua faktor yang terkait dengan kegiatan ini harus dikondisikan dan
di jadikan catatan. Jika semua karyawan menyadari pentingnya proses
manajemen risiko kemungkinan keberhasilan akan meningkat
sementara pada saat yang sama kegagalan akan menjadi tidak mungkin
atau sangat kecil.
Identifikasi risiko tidak semata-mata dilakukan oleh seorang
individu. semua pemangku kepentingan yang terkait juga harus terlibat
untuk mengawasi semua risiko yang penting.Umumnya sesi identifikasi
risiko harus mencakup beberapa pihak:
1) Tim manajemen risiko
2) Akedemisi yang paham konsep perusahaan
3) Pelanggan dan pengguna akhir
4) Manajer proyek dan pemangku kepentingan lainnya
5) Ahli dari pihak luar
6) Tim proyek.
Para pihak yang turut serta tidak harus sama namun tim
manajemen risiko harus selalu dilibatkan karena mereka terkait dengan
subjek setiap hari dan oleh karena itu memerlukan informasi terbaru.
Pemangku kepentingan dan para ahli dari luar dapat memberikan
informasi yang objektif dan tidak bias untuk langkah identifikasi risiko
dan karenanya merupakan bagian penting dari proses.
Identifikasi risiko harus dilakukan sebagai proses yang
berkelanjutan. Jika diperlakukan hanya sekali atau beberapa kali saja,
maka seluruh perusahaan berisiko menghadapi masalah baru yang
muncul. Proses dimulai pada tahap inisiasi di mana risiko pertama
diidentifikasi. Pada tahap perencanaan tim menentukan risiko dan
langkah-langkah mitigasi dan mendokumentasikannya. Pada tahaptahap berikut alokasi sumber daya, penjadwalan, dan penganggaran
perencanaan cadangan terkait juga didokumentasikan.
Setelah fase awal identifikasi risiko, semua risiko harus
dipantau dengan baik serta ditemukan penyelseianya. Risiko baru akan
terjadi ketika lingkungan perusahaan mengalami perubahan. Dalam
kasus peningkatan kemungkinan risiko atau jika risiko menjadi nyata,
pada saat itulah tim manajemen risiko harus merespon.Eksekutif dan
manajer harus berpikir tentang masalah dan mengembangkan strategi
untuk mengatasi dampaknya. Semua tindakan perencanaan ulang dapat
berarti perubahan pada garis dasar anggaran, jadwal dan perencanaan
sumber daya.

Kerangka kerja Enterprise Risk Management (skripsi dan tesis)

Dalam konteks visi dan misi perusahaan yang memiliki
pandangan yang sama, manajemen menetapkan tujuan strategis,
memilih strategi, dan menetapkan sasaran yang sesuai dengan tujuan
perusahaan.Menurut Passenheim (2010) kerangka kerja Enterprise Risk
Management dibagi ke dalam empat bagian:
1) Strategic-Target tinggi,sejalan dan mendukung misi perusahaan
2) Operational-penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
3) Financial/reporting-keandalan pelaporan.
4) Hazard/Complience-kesalahan individu dan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku
Pembagian dari tujuan entitas memungkinkan untuk
memisahkan fokus dari masing-masing aspek,antara lain:
Risiko strategis termasuk risiko dari:
a. Kerusakan reputasi
b. Kompetisi
c. Demografi dan sosial/tren budaya
d. Inovasi teknologi/paten.
e. investasi modal, persyaratan pemegang saham dan
f. Regulasi dan tren politik
Risiko operasional termasuk risiko dari:
a. Operasi bisnis secara keseluruhan
b. Pemberdayaan (leadership)
c. IT
Risiko keuangan/pelaporan termasuk risiko dari:
a. Harga (nilai aset,suku bunga, kurs)
b. Likuiditas (arus kas,risiko call,kemungkinan biaya)
c. Pinjaman (rating)
d. Inflasi,daya beli
e. Risiko keuangan dasar.
f. Kesalahan atau pelaporan tidak lengkap.( kinerja keuangan)
g. Informasi/ pelaporan bisnis.
Risiko bahaya/kepatuhan termasuk risiko dari:
a. Kebakaran dan kerusakan propeti.
b. Badai dan fenomena alam lainya.
c. Pencurian dan kejahatan lainya, cedera pribadi.
d. Gangguan bisnis dan.
e. Klaim pertanggungjawaban.
Pembagian yang berbeda serta tidak tumpang tindih
menyebabkan terpenuhinya tujuan dan kebutuhan entitas yang berbeda
dan mungkin menjadi tanggung jawab langsung dari masing-masing
manajer. Pembagian ini juga memungkinkan perbedaan antara apa yang
dapat diharapkan dari masing-masing bagian. Hal lain berkaitan dengan
pengamanan sumber daya, yang digunakan oleh beberapa entitas, juga
dijelaskan.
Karena tujuan yang berkaitan dengan keandalan pelaporan dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berada dalam kendali entitas,
manajemen risiko perusahaan diharapkan memberikan jaminan yang
wajar untuk mencapai tujuan tersebut. Pencapaian tujuan strategis dan
tujuan operasional, bagaimanapun dipengaruhi oleh peristiwa eksternal
yang tidak selalu berada dalam kendali entitas. Karenanya untuk tujuantujuan ini manajemen risiko perusahaan dapat memberikan kepastian
yang masuk akal bahwa manajemen, dan dewan dalam peran
pengawasannya didasarkan pada keputusan yang tepat serta sejauh
mana entitas bergerak menuju pencapaian tujuan.

Pengertian Enterprise Risk Management (skripsi dan tesis)

Menurut (Passenheim, 2010) Enterprise risk Management
(ERM) berkaitan dengan risiko dan peluang yang mempengaruhi
penciptaan atau pelestarian nilai,yang didefinisikan oleh COSO sebagai
berikut:
Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personal lainnya
yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh bagian
perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial
yang dapat memengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai
dengan yang diharapkan, untuk memberikan jaminan yang wajar
mengenai pencapaian tujuan entitas.

Klasifikasi Risiko Operasional (skripsi dan tesis)

Terdapat 7 jenis risiko operasional (Fahmi, 2016), antara lain :
1. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk)
Risiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya
terjadi karena beberapa sebab seperti :
a) Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di
kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran,
kebakaran, kesalahan dalam peletakkan tidak bisa atau sulit
untuk mencari penggantinya.
b) Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi
maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga
harus dilakukan secara manual sehingga pekerjaan menjadi
tidak efisien dan efektif. Efisien dilihat dari segi biaya dan
efektif dilihat dari segi waktu.
c) Setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor
pos atau jasa pengiriman surat. Sementara dengan penggunaan
teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via
internet.
2. Risiko pada Komputer (Computer Risk)
Ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam
bidang komputer,yaitu :
a) Komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan
terutama pada setiap program yang ditawarkan, sehingga
mengharuskan kualitas IT dari para personelnya juga dapat di
update setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan
yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari.
b) Komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai
pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat
komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan
biaya yang tinggi. Seperti biaya training, course, service
komputer, dan pembelian program berbagai komputer. Dan
bagi setiap perusahaan program yang harus dibeli adalah selalu
harus yang bersifat original.
c) Terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor
terserang oleh virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan
komputer berhubungan dengan internet. Oleh karena itu,
komputer harus selalu memiliki antivirus yang terbaru. Maka
sebaiknya perusahaan harus selalu memiliki tempat khusus
yang aman untuk menyimpan dokumen penting
3. Pegawai Outsourcing
Pada saat suatu perusahaan menerima pegawai yang
bersifat outsourcing maka ada beberapa risiko yang harus
ditanggung oleh perusahaan, yaitu :
a) Pegawai tersebut bukan pegawai tetap, dalam artian pegawai
tersebut tidak bekerja hingga pensiun. Sehingga ia akan
bekerja sebatas masa kontrak kerja saja. Dengan begitu rasa
tanggung jawab psikologis untuk menjaga perusahaan tidak
begitu ia pikirkan karena pegawai tersebut lebih
bertanggungjawab kepada perusahaan penyalur.
b) Rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali
untuk diketahui oleh publik luar ketika ia tidak lagi bekerja
diperusahaan tersebut. Sementara rahasia perusahaan
menyangkut dengan wibawa dan nama baik perusahaan.
4. Kecelakaan Kerja
Beberapa bentuk risiko dalam bidang kecelakaan kerja
yang akan dialami oleh suatu perusahaan yaitu sebagai berikut :
a) Perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang
telah diterapkan selama ini karena dianggap tidak efektif,
sehingga untuk menyempurnakan konsep sistem manajemen
kerja yang baik sebuah perusahaan kadangkala harus
mengundang konsultan
b) Dalam bidang yang bersangkutan sehingga pengalokasian
anggaran untuk membayar konsultan tersebut harus
dipertimbangkan termasuk masa uji coba sistem tersebut.
c) Jika perusahaan tidak menerapkan konsep keselamatan kerja
dengan baik maka pada saat mengajukan pinjaman ke
perbankan akan mengalami kendala.
d) Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan mendapat sorotan dari
pihak jurnalistik (pers) maka ini bisa berakibat pada turunnya
reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis.
5. Globalisasi dalam Konsep dan Produk
Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep
bisnispada seluruh sektor bisnis, baik financial dan non- financial,
sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung
keinginan globalisasi tersebut, jika tidak maka artinya produk
tersebut tidak akan laku di pasaran secara baik. Karena faktor itu
perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis
konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional
perusahaan juga harus bersifat global.

Risiko Operasional (skripsi dan tesis)

Menurut (Fahmi, 2016) risiko operasional merupakan risiko
yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana
risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen
(management control system) yang dilakukan oleh pihak internal
perusahaan. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017), risiko
operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
perusahaaaan. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu
teknis dan organisasi. Pada tataran teknis,risiko operasional bisa terjadi
apabila sistem informasi,kesalahan mencatat,informasi yang tidak
memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada
tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem
pemantauan dan pelaporan sistem dan prosedur serta kebijakan tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari
kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem,
atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional
terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu
proses atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya
bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh
bank, walaupun semua bank anak menghadapi kegagalan dan harus
memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan
risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan
suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas
operasional

Manfaat Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan
dapat dibagi dalam 3 kategori utama (Bambang Rianto Rustam, 2017),
yaitu :
1) Efektivitas organisasi
Yaitu dengan terkoordinasinya fungsi setiap unsur perusaan
dari tingkat atas ke bawah bisa bekerja secara efisien.
2) Pelaporan risiko
Dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko yang
harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi seperti
perspektif perusahaan,kerugian agregat,pengecualin kebijakan risk
incident ,eksposur penting, dan indikator peringatan dini.
3) Kinerja bisnis
Perbaikan daripada kinerja bisnis suatu perusahaan.

Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) manajemen risiko
adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, maupun risiko-risiko lainya dalam upaya
memaksimalkan nialai perusahaan
Jadi, definisi dari manajemen risiko adalah keseluruhan sistem
pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat,
teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan
prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara
tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan yang telah
ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis perusahaan
lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan yang berlaku.

Klasifikasi Risiko (skripsi dan tesis)

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) pada dasarnya risiko
dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu risiko murni dan risiko
spekulatif. Risiko murni adalah risiko di mana kerugian ada, tetapi
kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh kebakaran dan bencana
alam.Risiko spekulatif adalah dimana kita mengharapkan terjadinya
kerugian dan juga keuntungan, misalnya usaha bisnis, trading saham,
trading forex yang di dalamya terdapat kemungkinan untung dan rugi.
Menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan (2016) klasifikasi
risiko untuk dunia perbankan terdiri dari delapan risiko yaitu risiko
kredit,risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko strategis,
risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi.

Pengertian Risiko (skripsi dan tesis)

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau
perusahaan mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya
dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan
besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil
risiko.Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat
diperhitungkan bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih
besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda
terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah Suatu kemungkinan akan
terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan
kerugian apabila tidak diantisipasi atau dikelola semestinya (Bambang
Rianto Rustam,2017). Dapat disimpulkan bahwa risiko selalu
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan
yang tidak diduga/ tidak diinginkan

Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko (skripsi dan tesis)

Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil
(risk appetite) terhadap risiko bank paling sedikit memuat:
(1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang
jelas;
(2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen
risiko dan penetapan limit risiko secara berkala; dan
(3) Dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan
limit risiko secara memadai.
Penetapan imit yang dimaksud yaitu mencakup:
(a) Limit secara keseluruhan;
(b) Limit per jenis risiko; dan
(c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang
memiliki eksposur risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

(1) penetapan risiko yang terkait dengan produk dan
transaksi perbankan;
(2) penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem
informasi manajemen risiko;
(3) penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
(4) penetapan penilaian peringkat risiko;
(5) penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam
kondisi terburuk (worst case scenario); dan
(6) penetapan sistem pengendalian intern dalam penetapan
manajemen risiko