Kelemahan Anggaran (skripsi dan tesis)

Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain (Nafarin, 2006): 1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Fungsi Anggaran (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2001), fungsi dari suatu anggaran adalah sebagai berikut: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penyusunan Anggaran (skripsi dan tesis)

Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain (Nafarin, 2000):
 1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. 4. Untuk merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan

Pengertian Anggaran (skripsi dan tesis)

Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997 dalam Asriningati, 2006). Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schiff dan Lewin, 1970 dalam Amrul dan Nasir, 2002). Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen (Nafarin, 2000)

Pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran (skripsi dan tesis)

Menurut Suartana (2010:139) bahwa konsep asimetri informasi yaitu atasan anggaran mungkin mempunyai pegetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang mnurut bawahan terlalu tinggi. Namun apabila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal tersebut disebut asimetri informasi. Asimetri informasi mampu memicu timbulnya tindakan negatif, khususnya dalam proses penganggaran dapat saja beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan tersebut untuk menyusun anggaran yang tidak sesuai dengan target kerja organisasi. Hal ini mampu menyebabkan senjangan anggaran pada organisasi atau pemerintah daerah tersebut, sehingga asimetri informasi ini harus lebih diperhatikan. Ketika asimetri informasi meningkat dalam proses penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. Terjadinya asimetri informasi karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi antara manajer atas dengan manajer bawah. Hal tersebut terjadi karena tingkat manajer bawah lebih sering teribat dalam operasional sehari-hari dibandingkan dengan manajer atas. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahmiati (2013) asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Savitri dan Sawitri (2014) menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack. Ketika informasi asimetri meningkat dalam proses penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Ardiana (2015) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signiikan pada kesenjangan anggaran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ardila (2013) disimpulkan asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran ha ini berarti semakin tinggi asimetri informasi maka senjangan anggaran juga akan semakin meningkat.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran (skripsi dan tesis)

Kuatnya komitmen organisasi mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman pada organisasi mana pun, begitu halnya di organisasi sektor publik. Adanya komitmen organisasi ini mempermudah pihak pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan karena semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki tentu akan mengikat para karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban, sehingga meminimalisir kecurangan yang tidak diharapkan. Begitu halnya pada proses penganggaran, dengan adanya semangat yang membara pada diri karyawan karena sudah memiliki loyalitas atau berkomitmen terhadap organisasi, maka organisasi tersebut dapat menghasilkan anggaran yang baik guna menjalankan program kerja yang telah ditentukan dan dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam bidang senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Srimuliani dkk. (2014) pada SKPD Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka dapat mengurangi tingkat kesenjangan anggaran. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nitiari dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Mahadewi (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran pada senjangan anggaran berpengaruh negatif. 38 Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Sujana (2010) menunjukkan bahwa komitmen organsiasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack pada hotel-hotel berbintang di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh komitmen individu yang tumbuh terbatas pada pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya saja, dimana individu dalam organisasi akan berbuat sesuatu yang harus menjadi tanggung jawabnya dengan kata lain komitmen hanya di wilayah kerjanya tidak tertarik untuk membantu sesuatu yang berada diluar tanggung jawabnya

Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran (skripsi dan tesis)

 Tindakan partisipasi anggaran ini pada dasarnya mampu mempengaruhi masa depan suatu organisasi, khususnya organisasi sektor publik. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses penganggaran dengan kontribusi kerja yang optimal, maka dapat mempermudah proses penyusunan anggaran hingga anggaran tersebut digunakan. Saat ini organisasi sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran secara partisipasi. Melalui sistem partisipasi ini, bawahan atau pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran sehingga tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pegawai akan dapat menaikkan senjangan anggaran. Partisipasi pegawai dalam anggaran akan membuat pegawai leluasa dalam menentukan apa yang akan dicapai untuk kepentingan sendiri bukan kepentingan organisasi, mereka cenderung berusaha agar anggaran yang telah disusun mudah dicapai antara lain dengan melonggarkan anggaran. Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nitiari dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada senjangan anggaran. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mercury dan Putri (2015) menunjukkan bahwa partisipasi anggaaran berpengaruh positif signifikan pada senjangan anggaran di Hotel berbintang Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi yang diberikan kepada bawahan, maka bawahan berusaha agar anggaran yang mereka susun mudah dicapai serta mengurangi  resiko yang mungkin dihadapi apabila tidak mampu mencapai target yang diinginkan dengan menciptakan senjangan anggaran. Riansah (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya semakin tinggi pastisipasi anggaran maka semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Apriyandi (2011) menyatakan bahwa partisipasi anggaran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran, maksudya bahw partisipasi anggaran akan menurunkan tingkat kesenjangan anggaran. Ardila (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan menggunakan ambiguitas peran dan asimetri informasi sebagai pemoderasi. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran disebabkan oleh tingginya tingkat partisipasi pegawai yang positif terhadap penyusunan anggaran sehingga dapat menurunkan senjangan anggaran. Rahmiati (2013) menyebutkan juga bahwa partisipasi anggaran dapat menurunkan senjangan anggaran karena partisipasi anggaran dipandang sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawab organisasi secara menyeluruh, sehingga partisipasi dapat meningkatkan kebersamaan, inisiatif menyumbangkan ide dalam perbuatan, ini berarti partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran

Faktor Pendorong Asimetri Informasi (skripsi dan tesis)

Menurut Ompusunggu dan Bawono (2006), menyatakan bahwa informasi yang tidak disampaikan sepenuhnya kepada atasan (pemegang kuasa anggaran) menjadi nilai lebih bagi bawahan (pelaksana anggaran), dalam artian bahwa  bawahan memiliki kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partispasi dalam penyusunan anggaran, namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh bawahan disampaikan dalam proses tersebut.

Indikator Asimetri Informasi (skripsi dan tesis)

Menurut Arthaswadaya (2015) asimetri informasi diukur dengan beberapa indikator yaitu: 1) Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan Asimetri informasi ditandai dengan perbedaan informasi yang dimiliki manajer atas dengan manajer bawah. Manajer bawah seringkali memiliki informasi yang lebih banyak mengenai unit tanggung jawabnya daripada 28 manajer atas, hal tersebut karena manajer bawah terlibat langsung dalam pengoperasian unit tangung jawab yang di bawahinya. 2) Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal Manajer bawah lebih mengetahui berapa jumlah pendapatan dengan pengeluaran dalam kegiatan operasi unit tanggung jawab yang mereka kelola 3) Kinerja potensial Karena manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung jawabnya maka manajer bawah dapat memperkirakan kinerja potensian unit tanggung jawabnya leih baik daripada manajer atas yang tidak terlibat langsung. 4) Teknis pekerjaan Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana cara unit tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan daripada manajer atas. 5) Mampu menilai dampak potensial Manajer bawah terlibat langsung dalam proses pengoperasian unit tanggung jawabnya maka manajer bawah lebih dapat menilai resiko yang mungkin terjadi pada operasional unit tanggung jawabnya. 6) Pencapaian bidang kegiatan Manajer bawah lebih mengetahui bagaimana unit tanggung jawabnya dapat memenuhi pencapaian atas perencanaan yang sudah diciptakan.

Pengertian Asimetri Informasi (skripsi dan tesis)

Anthony dan Govindanradjan (2012:270) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila principal/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan baik itu dalam kinerja actual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil actual perusahaan atau organisasi. Dengan terdapatnya asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara atasan dengan bawahan maka bawahan dapat mengambil dari informasi pribadi mereka dengan memuat anggaran yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran, yaitu melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan. Kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), yakni principal (atasan) memberikan wewenang kepada agen (bawahan) untuk mengatur perusahaan atau organisasi. Berdasarkan teori keagenan, agent   cenderung memiliki informasi yang lebih luas mengenai kinerja aktual, motivasi, dan tujuan yang akan dicapai. Teori keagenan juga menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat saja merubah tingkat partisipasi menuju terjadinya senjangan anggaran. Asimetri informasi muncul ketika agent memiliki informasi yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas nama principal.

Komponen Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Menurut Sopiah (2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara lain : 1) Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to. 2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (need to). 3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to).

Pengertian Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasi
(organization commitment) merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak terhadap tujuan-tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Sopiah (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat tingkat kepercayaan karyawan untuk mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Tinggi rendahnya komitmen organisasi pada dasarnya dapat diciptakan oleh lingkungan karyawan itu sendiri.
Hal tersebut akan berdampak bukan hanya pada organisasi melainkan juga pada karir atau prestasi kinerja karyawan tersebut.
Bagi karyawan yang memiliki tingginya komitmen organisasi maka secara
otomatis mampu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatnya tingkat loyalitas serta motivasi untuk terus berkarya. Apabila dikaitkan dengan konteks pemerintah daerah khususnya dalam proses penganggaran, maka jelas dengan komitmen organisasi yang kuat mampu untuk meminimalisir senjangan anggaran yang terjadi pada pemerintah daerah tersebut.
Sopiah (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu
ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya:
1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi.
2) Kemauan untuk mengusahakan terapainya kepentingan organisasi.
3) Keinginan yang kuat untuk mmpertahankan kedudukan sebagai anggota
organisasi.

Keunggulan Partisipasi Anggaran (skripsi dan tesis)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007) menyatakan bahwa penganggaran partisipasi memiliki dua keunggulan yaitu: 1) Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut berada di bawah pengawasan manajer. 2) Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan produk dan pasar

Karakteristik Senjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Menurut Dunk (dalam Karsam, 2013) karakteristik budgetary slack antara lain: 1) Standar dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas. 2) Anggaran secara mudah untuk diwujudkan. 3) Tidak terdapatnya batasan-batasan yang harus diperhatikan terutama batasan yang ditetapkan untuk biaya. 4) Anggaran tidak menuntut hal khusus. 5) Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi. 6) Target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai

Pengertian Senjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi (Desmiawati, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh Arfan (2010:241) senjangan anggaran adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dapat dikatakan bahwa senjangan anggaran merupakan perbedaan atau selisih antara sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan sumber daya yang diajukan dalam bentuk anggaran. Senjangan anggaran biasanya dilakukan oleh beberapa pihak dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pun agar mendapat pujian yang baik atas kinerja yang dihasilkan. Hal ini tentu saja menyimpang dari target kerja SKPD atau organisasi tersebut, namun di satu sisi yang lain senjangan anggaran yang dilakukan juga dapat berdampak positif karena dapat memberikan motivasi pada pegawai untuk meningkatkan kinerja. Menurut Carland (dalam Herman, 2006) menyebutnya bahwa slack dalam proses penyiapan anggaran, yaiyu : “There is one danger in preparation of the budget by lower level employess: the risk of incorpotating “slack”into the budget. People can overestimate cost and underestimate revenues to ensure that the budget will be met. Such deliberate misstaments are called slack. This is a particularly problem when budgets are used as control, because people 20 naturally may try to influene their future evaluation by making the budget easy to achieve”. Adapun didalam penelitian Falikhatun (2007), menyatakan tiga alasan utama manajer melakukan budgetary slack : 1) Orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya. 2) Budgetary slack selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui/mencapai anggarannya. 3) Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Konsep senjangan anggaran juga dapat dijelaskan dengan teori keagenan atau pendekatan agency theory. Dalam hubungan keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yakni yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan yang menerima kewenangan disebut agent. Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal.
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pelaksanaan sesungguhnya

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tekanan Anggaran dan Pengendalian diri terhadap Kesenjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Partisipasi anggaran yang tinggi dalam proses penyusunan
anggaran dapat mengurangi terjadinya kesenjangan anggaran, hal ini
diungkapkan oleh Triana dkk. (2012). Tekanan anggaran juga akan
berpengaruh terhadap timbulnya kesenjangan anggaran karena adanya
desakan dari atasan yang menuntut bawahan untuk mengikuti semua
anggaran yang telah dibuat. Menurut Krisnayanti (2017) pengendalian
diri merupakan sebuah kendali yang terdapat pada diri seseorang atau
individu terhadap suatu peristiwa. Seseorang yang tidak memiliki
pengendalian diri yang baik maka akan kesulitan dalam menjalankan
tugas dalam hal ini penyusunan anggaran yang akan berdampak pada
penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga menyebabkan
terjadinya budgetary slack (kesenjangan anggaran).

Pengaruh Pengendalian diri terhadap Kesenjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Pengendalian diri atau locus of control merupakan
pengendalian dari diri seseorang untuk dapat melakukan hal yang baik
untuk perusahaan dengan mengandalkan skill (keahlian) yang dimiliki
agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan apa
yang memang diharapkan sebelumnya oleh manajer. Pengendalian diri
didalam suatu organisasi dianggap penting karena pengendalian diri di
masing-masing individu itu berbeda, pengendalian sangat penting
dalam pembuatan anggaran agar dapat meminimalisir adanya
kesenjangan anggaran dan diharapkan dalam pembuatan anggaran
untuk perusahaan dapat memberikan kewenangan kepada individu yang
memiliki pengendalian diri yang baik ( Desmayani dan Suardhika,
2016). Menurut Triana dkk. Senjangan anggaran merupakan perbedaan
antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik.
Menurut Krisnayanti dkk. (2017) seseorang yang tidak
memiliki pengendalian diri yang baik maka akan kesulitan dalam
menjalankan tugas dalam hal ini penyusunan anggaran yang akan
berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga
menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran (budgetary slack).

Pengaruh Tekanan Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Tekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada
bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik
(Nopriyanti, 2016). Kesenjangan anggaran dikatakan perbandingan
antara realisasi anggaran yang dilporkan dengan anggaran pada estimasi
yang sesungguhnya (Dewi dan Erawati, 2014).
Menurut Triana dkk (2012) dengan adanya penekanan
anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan kesenjangan
dengan meningkatkan prospek kompensasi dan menghindari sanksi.
Adanya tekanan dari atasan tersebut akan membuat bawahan lebih
cenderung untuk mencapai target anggaran dengan melakukan
kesenjangan. Menurut Nopriyanti (2016), pengukuran kinerja
berdasarkan anggaran yang telah disusun membuat bawahan akan
berusaha memperoleh keuntungan dengan menciptakan kesenjangan
dalam anggarannya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erawati
(2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Irfan dkk (2016)
menyimpulkan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif
terhadap senjangan anggaran

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran (skripsi dan tesis)

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan pelaksana anggaran
pada proses penyusunan suatu anggaran. Menurut Irfan dkk (2016)
proses penyusunan anggaran merupakan bagian dari rangkaian proses
anggaran yang disusun oleh atasan dan bawahan. Kontribusi bawahan
yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran.
Kesenjangan anggaran merupakan perbandingan antara realisasi
anggaran yang dilaporkan dengan anggaran pada estimasi yang
sesungguhnya (Dewi dan Erawati, 2014).
Tingkat partisipasi anggaran berpengaruh terhadap timbulnya
kesenjangan anggaran. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran
maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran, hal
ini dikarenakan bawahan dengan aktif membantu memberikan
informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang
disusun menjadi lebih akurat (Latuheru, 2006). Menurut Putra dkk
(2015) keterlibatan atasan dalam mengkaji ulang anggaran, pengesahan
anggaran, dan mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga
akan tercipta anggaran yanng realistik akan mengurangi kecenderungan
bawahan melakukan kesenjangan anggaran.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nopriyanti (2016),
Wati dkk. (2013) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran
berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran

 Indikator Pengendalian diri (skripsi dan tesis)

Beberapa indikator dari pengendalian diri
menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiriani (2011)
dalam Triana dkk, 2012) adalah sebagai berikut:
a. Keyakinan terhadap hasil usaha berasal dari
kemampuan sendiri.
Keyakinan terhadap hasil usaha berasal dari
kemampuan sendiri, maksudnya setiap hasil usaha
seseorang berasal dari kemampuan diri sendiri.
b. Kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Kemampuan untuk menjadi pemimpin adalah
kemampuan dari dalam individu yang memiliki sifat
kepemimpinan.
c. Keberhasilan individu karena kerja keras.
Keberhasilan individu karena kerja keras,
maksudnya setiap keberhasilan seseorang dihasilkan
karena kerja kerasnya.
d. Keyakinan individu mengenai segala yang
diperolehnya bukan keberuntungan.
Keyakinan individu mengenai segala yang
diperolehnya bukan keberuntungan, merupakan segala
yang didapatkan seseorang bukan faktor
keberuntungan.
e. Kemampuan individu dalam menentukan kejadian
dalam hidup.
Kemampuan individu dalam menentukan
kejadian dalam hidup, merupakan kemampuan
seseorang dalam menentukan setiap kejadian di
hidupnya.
f. Keyakinan individu bahwa hidupnya ditentukan oleh
dirinya sendiri.
Keyakinan individu bahwa hidupnya
ditentukan oleh dirinya sendiri, merupakan keyakinan
seseorang bahwa hidupnya ditentukan oleh dirinya
sendiri bukan orang lain.
g. Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat perbuatan sendiri.
Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat perbuatan sendiri,
maksudnya setiap kegagalan yang dialami seseorang
merupakan akibat dari perbuatannya sendiri.
h. Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat ketidakmujuran.
Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat ketidakmujuran,
maksudnya setiap kegagalan individu merupakan
ketidak mujuran.
i. Keyakinan individu mengenai kesia-siaan dalam
merencanakan sesuatu yang terlalu jauh kedepan.
Keyakinan individu mengenai kesia-siaan
dalam merencanakan sesuatu yang terlalu jauh
kedepan, maksudnya seseorang yang merencanakan
sesuatu yang jauh ke depan merupakan pemikiran
yang sia-sia.
j. Keyakinan individu mengenai orang yang berkuasa
dapat menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya.
Keyakinan individu mengenai orang yang
berkuasa dapat menentukan apa yang terjadi dalam
hidupnya, maksudnya seseorang berfikiran bahwa
kekuasaan seseorang dapat berpengaruh terhadap diri
seseorang tersebut.
k. Keyakinan individu mengenai kesuksesan yang
dicapainya adalah faktor dari nasib.
Keyakinan individu mengenai kesuksesan
yang dicapainya adalah faktor dari nasib, maksudnya
keyakinan seseorang terhadap setiap kesuksesan yang
telah dicapai merupakan sebuah nasib.
Beberapa indikator dari pengendalian diri (locus
of control) menurut penelitian yang dilakukan oleh
Robbins (1998) adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan akan adanya takdir.
Merupakan sikap yang dimiliki seseorang
yang beranggapan apapun sudah ditakdirkan.
b. Kepercayaan diri.
Percaya terhadap dirinya sendiri dalam
melakukan apapun.
c. Usaha/kerja keras
Suatu kegiatan yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh dengan tekat yang berasal dari
kamauan dirinya sendiri.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator
pengendalian diri secara keseluruhan mencakup bagaimana
kepribadian seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri.
Berkaitan dengan anggaran pengendalian diri akan
mempengaruhi tindakan apa yang akan dipilih oleh individu
dalam menyelesaikan masalah yang ada. Semua indikator
mengarah kembali kepada masing-masing individu

Pengertian Pengendalian diri (skripsi dan tesis)

Pengendalian diri atau locus of control merupakan
pengendalian dari diri seseorang untuk dapat melakukan hal
yang baik untuk perusahaan dengan mengandalkan skill
(keahlian) yang dimiliki agar perusahaan dapat beroperasi
dengan baik dan menghasilkan apa yang memang diharapkan
sebelumnya oleh manajer (Desmayani dan Suardhika, 2016).
Pengendalian diri atau locus of control adalah salah satu
karateristik kepribadian yang terdapat dalam diri setiap orang
yang mempengaruhi bagaimana individu tersebut mengartikan
atau mempersepsikan peristiwa yang dihadapinya
(Nopriyanti,2016). Pengendalian diri atau locus of control
merupakan kondisi yang mempengaruhi perilaku internal
seorang individu (Krisnayanti dkk, 2017).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian
diri merupakan perilaku seseorang yang mampu
mengkondisikan dirinya dalam menghadapi peristiwa yang
terjadi dihidupnya. Pengendalian diri didalam partisipasi
penyusunan anggaran memiliki pengaruh penting dalam
menjalankan fungsi dan peranannya dalam mencapai sasaran
anggaran. Pengendalian diri merupakan kemampuan
mengendalian dirinya sendiri di setiap kondisi yang
bagaimanapun

 Indikator Tekanan Anggaran (skripsi dan tesis)

Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Irfan dkk. (2016) adalah sebagai berikut :
a. Anggaran sebagai fungsi pengawasan.
Anggaran sebagai fungsi pengawasan maksudnya
anggaran digunakan untuk melakukan proses pengawasan
terhadap kinerja aparatur pemerintah.
b. Anggaran sebagai tolak ukur kinerja.
Anggaran sebagai tolak ukur kinerja, maksudnya
anggaran digunakan sebagai ukuran baik buruknya kinerja
c. Kemampuan dalam mencapai target anggaran.
Kemampuan dalam mencapai target anggaran,
maksudnya kemampuan pihak manajemen dalam mencapai
anggaran yang ditetapkan.
d. Reward (penghargaan) ketika mencapai target anggaran.
Reward (penghargaan) ketika mencapai target
anggaran, maksdnya pengharagaan akan didapat ketika
seseorang telah mencapai target anggaran.
e. Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja.
Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja,
maksudnya penetapan anggaran diharapakan akan
meningkatkan kinerja pegawainya.
Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan
oleh Annisarahma (2008) adalah sebagai berikut :
a. Besarnya penghasilan yang diperoleh
Besarnya pengahasilan akan berdampak pada
pendapatan yang akan diperoleh.
b. Kemampuan terhadap usaha yang dicurahkan untuk pekerjaan.
Kemampuan dirinya sendiri terhadap apa yang telah
menjadi tugasnya akan dikerjakan semaksimal mungkin,
karena sudah menjadi tanggung jawabnya serta karena tututan
pekerjaan.
c. Kesungguhan dalam memperhatikan kualitas.
Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu
karena dinilai dari kualitas yang nanti akan dihasilkan.
d. Kemampuan dalam mencapai target anggaran.
Tekanan dijadikan alat untuk mengukur sebuah
kemampuan seseorang dalam mencapai target anggaran.
e. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan
atasan/bawahan.
Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalin
hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dengan baik
sehingga terjalin komunikasi yang baik.
f. Efesiensi dalam menjalankan operasi unit.
Mampu memaksimalkan dalam pelaksanaan operasi
unit secara efisien.
g. Kemampuan dalam menyikapi pekerjaan.
Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan hal apa
saja yang kemungkinan terjadi didalam pekerjaannya.
h. Kemampuan dalam bersosialisasi dengan kelompok staff.
Kemampuan bersosial seseorang dengan kelompo
staff yang berada didalam suatu perusahaan dimana dia
bekerja.
Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa indikator
tekanan anggaran tersebut bahwa tekanan memunculkan
perilaku positif seperti peningkatan kinerja karena dipengaruhi
oleh reward atau penghargaan. Sehingga akan berlomba-lomba
mencapai target anggaran. Tekanan anggaran bisa dijadikan
untuk menilai kinerja dari pegawai, sehingga akan terlihat
bagaimana perilaku masing-masing pegawai

Pengertian Tekanan Anggaran (skripsi dan tesis)

Tekanan anggaran adalah suatu tindakan yang memiliki
dampak langsung terhadap perilaku manusia khususnya yang
terlibat dalam penyusunan anggaran (Triana dkk. (2012). Tekanan
anggaran merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik
(Nopriyanti,2016). Tekanan anggaran diartian sebagai pemberian
rewards atau penilaian kinerja bagi para manajer menengah
kebawah berdasarkan pada pencapaian target anggaran (Dunk,
1993).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan anggaran
merupakan sebuah desakan atasan kepada bawahannya terkait
dengan target anggaran. Tekanan anggaran dilakukan agar sasaran
atau target dapat tercapai dengan mudah. Tekanan anggaran
digunakan sebagai alat untuk melasanaan setiap anggaran yang
ditetapkan atasan kepada bawahan

Indikator Partisipasi Anggaran (skripsi dan tesis)

Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Anggasta (2014) adalah sebagai berikut :
a. Pengaruh aparatur dalam penetapan anggaran.
Aparatur dalam Penetapan Anggaran merupakan
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
menetapkan anggaran.
b. Seringnya atasan meminta pendapat atas usulan saat anggaran
disusun.
Seringnya atasan meminta pendapat atas usulan saat
anggaran disusun merupakan perilaku dari atasan untuk
meminta pendapat dari bawahan ketika proses penyusunan
anggaran.
c. Keputusan dalam Penetapan Anggaran.
Keputusan dalam Penetapan Anggaran merupakan
keputusan akhir dari penyusunan anggaran yang telah
disepakanti bersama hingga dilakukan penetapan anggaran.
Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Ardila (2013) adalah sebagai berikut:
a. Keterlibatan
Keterlibatan merupakan suatu bentuk keikutsertaan
pihak-pihak yang terlibat didalam penyusunan anggaran.
b. Revisi Anggaran
Revisi anggaran merupakan penilaian terhadap
anggaran yang telah ditetapkan.
c. Memberikan Pendapat.
Memberikan pendapat merupakan wujud dari
partisipasi didalam memberikan masukan atau pendapat saat
proses penyusunan anggaran.
d. Usulan
Usulan adalah tindakan yang dilakukan dengan
tujuan memberikan ide atau pemikiran seseorang terkait
dengan anggaran yang disusun.
e. Kontribusi Meminta Pendapat.
Kontribusi memberikan pendapat merupakan
bentuk partisipasi didalam proses penyusunan anggaran
didalam suatu organisai atau perusahaan.
Sehingga dapat disimpulkan dari indikator partisipasi
anggaran merupakan bentuk keikutsertaan pihak-pihak yang
terlibat dalam penyusunan anggaran. Dari indikator diatas
menjelaskan bahwa kontribusi berbagai pihak sangat
mempengaruhi hasil didalam proses penyusunan anggaran.
Usulan dibutuhkan untuk menampung ide-ide yang akan
dijadikan masuan didalam anggaran.

Pengertian Partisipasi Anggaran (skripsi dan tesis)

Partisipasi anggaran didefinisikan sebagai sejauh mana keterlibatan atau peran aktif manager dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran adalah proses yang  menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Falikhatun, 2007). Menurut Putranto (2012), partisipasi merupakan cara efektif menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Kurniawan (2015) Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran, tujuan anggaran akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer yang akan menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran merupakan suatu bentuk keikut sertaan bawahan terhadap penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pendapat, kritikan atau masukan secara langsung didalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan peran aktif bawahan dan manajer dalam menetukan target anggaran

Indikator Kesenjangan (skripsi dan tesis)

Anggaran Beberapa indikator kesenjangan anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Anggasta (2014) adalah sebagai berikut :   a. Standar anggaran Standar anggaran merupakan acuan atau pedoman yang digunakan dalam penetapan suatu anggaran disusun. b. Sasaran anggaran Sasaran anggaran adalah suatu ukuran tercapai tidaknya tujuan dari penyusunan anggaran. c. Target anggaran Target anggaran adalah tujuan dari suatu anggaran yaitu terealisasinya anggaran yang telah disusun.
 Beberapa indikator kesenjangan anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Ardila (2013) adalah sebagai berikut : a. Standar yang digunakan. Standar anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan suatu anggaran. b. Pelaksanaan Anggaran. Pelaksanaan anggaran setelah anggaran disetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat. c. Pengawasan Anggaran. Anggaran dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan fungsi pengawasan anggaran. d. Pertanggung jawaban Anggaran. Anggaran setelah dibuat dan disepakati selanjutnya kan dilaksanakn dan pada akhirnya nanti akan diminta pertanggung jawaban sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. e. Target Anggaran. Target anggaran adalah tujuan dari suatu anggaran yaitu terealisasinya anggaran yang telah disusun. f. Realisasi Anggaran. Realisasi anggaran merupakan biaya yang dikeluarkan ketika dibelanjakan. Sehingga dapat disimpulkan indikator daari variabel kesenjangan anggaran tidak lepas dari target anggaran, sasaran anggaran, dan realisasi anggaran serta pertanggung jawaban yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Indikator digunakan sebagai acuan untuk membatasi atau memperjelas bagian kesenjangan anggaran yang dimaksud.

Manfaat Anggaran (skripsi dan tesis)

Anggaran memiliki banyak manfaat, antara lain
(Nafarin, 2004 h. 15-16) :
a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan
bersama.
Melalui anggaran setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan akan mengarah atau menuju satu hasil
tujuan yang sama.
b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan
kekurangan pegawai.
Anggaran dapat digunakan untuk atasan
menilai kelebihan dan kekurangan pegawai melalui
kinerja.
c. Dapat memotivasi pegawai.
Anggaran bisa menjadi salah satu motivasi
pegawai dalam mencapai target anggaran.
d. Menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pegawai.
Akibat yang ditimbulkan dari anggaran adalah
rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan atau apa yang
telah dipercayakan atasan kepada pegawai.
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang
perlu.
Dari segi biaya, anggaran dapat meminimalisir
terjadinya pemborosan atau pembengkakan dana
perusahaan.
f. Sumberdaya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Dari sisi manajemen, pemanfaatan
sumberdaya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana
akan terstruktur dengan rapi dan jelas.
g. Alat pendidikan bagi manajer.
Anggaran sebagai alat pendidikan manajer
dalam mengelola keuangan atau biaya opersional
perusahaan.
Manfaat anggaran menurut Ahyari (1988 h.5-7)
adalah sebagai berikut :
a. Terdapatnya perencanaan terpadu.
Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan
akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan
secara terpadu, tidak ada satupun kegiatan perusahaan
yang terlepas dari anggaran.
b. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Dengan adanya anggaran perusahaan, maka
pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan
tersebut dapat dilaksanakan dengan pasti, karena dapat
mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.
c. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan
dibawah koordinasi yang baik, hal ini karena didalam
penyusunan anggaran tersebut sudah dipertimbangkan
kaitan satu dengan bagian anggaran lainnya.
d. Terdapatnya alat pengawasan yang baik.
Alat pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di perusahaan. Jika perusahaan sedang
menyelesaikan suatu kegiatan maka manajemen
perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan
kegiatan tersebut.
e. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan.
Anggaran digunakan untuk melaksankan
kegiatan operasional sehingga akan dapat melaksankan
evaluasi rutin setiap kali selesai melaksanakan kegiatan
tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan anggaran memiliki
banyak manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dari
pegawai karena anggaran dianggap sebagai alat
pengawasan manajer. Anggaran dapat dijadikan sarana
untuk mengevaluasi setiap kegiatan dilaksanakan.
Sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan oleh seluruh
anggota perusahaan tersebut.

Fungsi Anggaran (skripsi dan tesis)

Dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem
anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu
anggaran memiliki beberapa fungsi menurut Sujarweni (2015, h.
29) adalah sebagai berikut :
a. Alat Perencanaan
Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan
dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang
dibutuhkandan rencana sumber pendapatan yang akan
diperoleh organisasi sektor publik.
b. Alat Pengendalian
Anggaran sebagai sebagai alat pengendalian ini
dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
c. Alat Kebijakan Fiskal
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui
bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi
sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk
memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
d. Alat Politik
Bentuk dokumen politik dapat dijadikan
komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas
penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
e. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit
kerja kebagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan
organisasi.
f. Alat Penilaian Kerja
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk
melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana
penilaian kinerja organisasi sektor publik akan dinilai
berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan
efisiensi anggaran.
g. Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi
bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif
dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan
dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi,
maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang
baik.
h. Alat Menciptakan Ruang Publik
Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh
berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat,
DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan
berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa
pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam penganggaran publik. Kelompok
masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha
untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah.
Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir
akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui
proses politik yang ada.
Menurut Nafarin (2015, h.28-30) anggaran
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan didalam anggaran digunakan
untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana yang
ada seefisien mungkin.
b. Fungsi Pelaksanaan
Anggaran dalam fungsi pengawasan digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum
pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat
persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal
keuangan).
c. Fungsi Pengawasan
Anggaran merupakan alat pengawasan atau
pengendalian (controlling). Pengawasan berarti
mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan,
dengan cara :
1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu
(atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).
Sehingga dapat disimpulkan anggaran berfungsi sebagai
alat perusahaan untuk membantu manjemen dalam
melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan. Anggaran
digunakan untuk memberikan motivasi kepada bawahan
mengenai progres kinerja pegawai. Anggaran sebagai
perencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional
didalam perusahaan atau organisasi.

Pengertian Anggaran Sektor Publik (skripsi dan tesis)

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013). Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah mananjemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010, h.71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah   memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat (Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sinaga, 2013). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putra dkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013). Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor  publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuaan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pengertian Anggaran Sektor Publik (skripsi dan tesis)

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013). Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah mananjemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010, h.71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah 12 memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat (Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sinaga, 2013). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putra dkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013). Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor 13 publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuaan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Manfaat Penggunaan Kompetensi Pegawai (skripsi dan tesis)

Menurut Sutrisno (2011: 208), saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia walaupun yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, dan sistem remunerasi. Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011: 208), konsep kompetensi menjadi semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu  (1) Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subyektif dalam bidang SDM. (2) Alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekruitmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari. (3) Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga maupun untuk dimobilisasikan secara vertical maupun horisontal. (4) Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.  (5) Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berupah ini. (6) Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai dan hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

Jenis dan Kategori Kompetensi Pegawai (skripsi dan tesis)

Menurut Boyatzis (1982) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 51), mengemukakan komponen-kompenen kompetensi terdiri dari 58 (1) Motive (dorongan); motive termasuk pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pernyataan tujuan atau tema tertentu. Sebagai contoh, orang yang berpikir (sadar/tidak) seputar perbaikan dan berlomba terhadap standar prima/terbaik (dalam kerja), maka ia dikatakan berada pada motive pencapaian (McClelland, Arkinson dan Boyatzis). Contoh dari motive ini adalah kebutuhan atau dorongan berprestasi, kebutuhan atau dorongan berkuasa. (2) Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan); merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian. Sebagai contoh, orang yang percaya bahwa dirinya berada dalam pengendalian masa depan dan nasibnya, maka ia dikatakan memiliki traits of efficacy. Contoh dari sikap ini adalah sikap berani mengambil inisiatif mengambil resiko. (3) Self image (citra diri); merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut. Definisi dari Self image ini termasuk di dalamnya self concept (konsep diri) dan self esteem (harga diri). (4) Social role (peran sosial); merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau organisasi yang memilikinya. (5) Skills (ketrampilan); merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapasitas seseorang yang secara fungsional dapat efektif atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari skill adalah sesuatu yang data dilihat dan diukur. Sebagai contoh,   kemampuan perencanaan. Seseorang yang memiliki skill ini dapat mengidentifikasi urutan dan tindakan tertentu yang perlu diambil dalam menyelesaikan sasaran tertentu. Adapun menurut Spencer (1993) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 53), komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa hal berikut (1) Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain. (2) Traits adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. (3) Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. (4) Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. (5) Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Menurut Gordon sebagaimana dikutip oleh Sutrisno (2011: 204), beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut (1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. (2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalam kognitif, dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan 60 pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efesien. (3) Kemampuan/ketrampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. (4) Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain). (5) Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya. (6) Minat (interest), adalah kecendurungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Prosedur SEM (skripsi dan tesis)

 

Suatu model dikatakan baik jika dapat mendeskripsikan suatu kejadian yang sebenarnya dengan galat yang kecil. Munculnya galat tidak dapat dihindari karena kejadian sebenarnya sangat kompleks sedangkan model hanya menjelaskan hubungan pokoknya saja. Detail dari kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh model akan masuk dalam komponen galat (residual). Terkait dengan data dapat dinyatakan dengan: Data Model Residual di mana: Data adalah nilai pengukuran yang berkaitan dengan variabel-variabel teramati dan membentuk sampel penelitian. Residual adalah perbedaan antara model yang dihipotesiskan dengan data yang diamati. Model adalah model yang dihipotesiskan atau dispesifikasikan oleh peneliti. Jika nilai residual mendekati 0 (nol), maka kecocokan data-model yang dihasilkan baik. Dalam SEM, selain data mentah, matriks kovarians dan matriks korelasi dari variabel yang diuji dapat digunakan sebagai input. Matriks kovarians adalah matriks yang terdiri dari nilai kovarians antara semua indikator setiap variabel Hipotesis Fundamental Hipotesis fundamental dalam prosedur SEM adalah bahwa matriks kovarians data dari populasi (matriks kovarians variabel teramati) adalah sama dengan matriks kovarians yang diturunkan dari model (θ). Jika model yang dispesifikasikan benar dan jika parameter – parameter (θ) dapat diestimasi nilainya, maka matriks kovarians populasi ( ) dapat dihasilkan kembali dengan tepat. Formulasi dari hipotesis fundammental yaitu: di mana, (2.10) matriks kovarians populasi dari variabel-variabel teramati (θ) matriks kovarians dari model dispesifikasikan θ vektor yang berisi parameter-parameter model tersebut Pada uji hipotesis terhadap hipotesis fundamental, hipotesis harus menghasilkan tidak tolak. Hal ini dilakukan agar didapatkan nilai residual sama dengan nol atau. Berbeda dengan pada uji hipotesis statistik pada umumnya yang menginginkan ditolak. Dengan tidak ditolaknya, itu berarti bahwa data mendukung model yang kita spesifikasikan (Bollen, 1989).

Kode Etik Akuntan (skripsi dan tesis)

Dalam bukunya Mulyadi (2001) menjelaskan kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

 1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

 2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. 26 Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
4. Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian
Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhatihati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.
7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundangundangan yang relevan.

Profesi (skripsi dan tesis)

Satori (2007: 1.3-1.4) menyatakan bahwa “Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya”. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang ddapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Menurut Satori (2007: 1.4), “Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, “Dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya, dan menyebutkan bahwa “Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalannya dan terus-menerus mengembangkan strategistrategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya”.

Prinsip- Prinsip Moral Dasar (skripsi dan tesis)

Untuk mengukur tindakan manusia secara moral, Tolak ukurnya adalah Prinsip-Prinsip Moral Dasar, berikut ini adalah prinsip-prinsip dari moral dasar tersebut : Prinsip Sikap Baik Sikap yang dituntut dari kita sebagai dasar dalam hubungan dengan siapa saja adalah sikap positif dan baik. Seperti halnya dalam prinsip  utilitarisme, bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita, kecuali ada alasan khusus, tentunya kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Prinsip moral dasar pertama disebut prinsip sikap baik. Prinsip ini mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain. Prinsip ini mempunyai arti yang amat besar bagi kehidupan manusia.Sebagai prinsip dasar etika, prinsip sikap baik menyangkut sikap dasar manusia yang harus memahami segala sifat konkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip ini mengatakan bahwa pada dasarnya, kecuali ada alasan khusus, kita harus mendekati siapa saja dan apa saja dengan positif, dengan menghendaki yang baik bagi dia. Artinya, bukan semata-mata perbuatan baik dalam arti sempit, melainkan sikap hati positif terhadap orang lain, kemauan baik terhadapnya. Bersikap baik berarti, memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi dirinya, melainkan menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan, dan menunjang perkembangannya (Suseno, 1989). Bagaimana sifat baik itu harus dinyatakan secara konkret, tergantung pada apa yang baik dalam situasi konkret itu. Maka prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas, supaya dapat diketahui apa yang masingmasing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua  norma moral, karena hanya atas dasar prinsip itu, maka akan masuk akal bahwa kita harus bersikap adil, atau jujur, atau setia kepada orang lain. Prinsip Keadilan Masih ada prinsip lain yang tidak termuat dalam utilitarisme, yaitu prinsip keadilan. Bahwa keadilan tidak sama dengan sikap baik, dapat kita pahami pada sebuah contoh : untuk memberikan makanan kepada seorang ibu gelandangan yang menggendong anak, apakah saya boleh mengambil sebuah kotak susu dari sepermarket tanpa membayar, dengan pertimbangan bahwa kerugian itu amat kecil, sedangkan bagi ibu gelandangan itu sebuah kotak susu dapat berarti banyak baginya. Tetapi kecuali kalau betul-betul sama sekali tidak ada jalan lain untuk menjamin bahwa anak ibu itu dapat makan, kiranya kita harus mengatakan bahwa dengan segala maksud baik itu kita tetap tidak boleh mencuri. Mencuri melanggar hak milik pribadi dan dengan demikian keadilan. Berbuat baik dengan melanggar hak pihak ketiga tidak dibenarkan. Hal yang sama dapat juga dirumuskan dengan lebih teoritis : Prinsip kebaikan hanya menegaskan agar kita bersikap baik terhadap siapa saja. Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki terbatas, itu tidak hanya berlaku pada benda-benda materiil yang dibutuhkan orang : uang yang telah diberikannya kepada seseorang pengemis tidak dapat dibelanjakan bagi anak-anaknya sendiri; melainkan juga dalam hal perhatian dan cinta kasih : kemampuan untuk memberikan hati kita juga terbatas! Maka secara   logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan yang merupakan barang langka itu harus dibagi. Prinsip itu prinsip keadilan. Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakekatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidak samaan dapat dibenarkan (misalnya karena orang itu tidak membutuhkan bantuan). Suatu perlakuan tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, sedangkan perlakuan yang sama dengan sendirinya betul kecuali terdapat alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang. Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri Prinsip ini mengatakan bahwa kita wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai suatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Oleh karena itu manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan yang lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, jadi nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu 22 maksud atau tujuan yang lebih jauh. Hal itu juga berlaku bagi kita sendiri. Maka manusia juga wajib untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Kita wajib menghormati martabat kita sendiri. Prinsip ini mempunyai dua arah. Pertama dituntut agar kita tidak membiarkan diri diperas, diperalat, diperkosa atau diperbudak. Perlakuan semacam itu tidak wajar untuk kedua belah pihak, maka yang diperlakukan demikian jangan membiarkannya berlangsung begitu saja apabila ia dapat melawan. Kita mempunyai harga diri. Dipaksa untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu tidak pernah wajar, karena berarti bahwa kehendak dan kebebasan eksistensial kita dianggap sepi. Kita diperlakukan sama seperti batu atau binatang. Hal itu juga berlaku apabila hubungan-hubungan pemerasan dan perbudakan dilakukan atas nama cinta kasih, oleh orang yang dekat dengan kita, seperti oleh orang tua atau suami. Kita berhak untuk menolak hubungan pemerasan, paksaan, pemerkosaan yang tidak pantas. Misalnya ada orang yang didatangi orang yang mengancam bahwa ia akan membunuh diri apabila dia itu tidak mau kawin dengannya, maka menurut hemat saya sebaiknya diberi jawaban “silahkan!” dengan resiko bahwa ia memang akan melalukannya (secara psikologis itu sangar tidak perlu dikhawatirkan; orang yang sungguh-sungguh untuk membunuh diri biasanya tidak agresif). Adalah tidak wajar dan secara moral tidak tepat untuk membiarkan dia diperas, juga kalau kita mau diperas atas nama kebaikan kita sendiri.  Yang kedua, kita jangan sampai membiarkan diri terlantar, kita mempunyai kewajiban bukan hanya terhadap orang lain, melainkan juga terhadap diri kita sendiri. Kita wajib untuk mengembangkan diri. Membiarkan diri terlantar berarti bahwa kita menyia-nyiakan bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan yang dipercayakan kepada kita. Sekaligus kita dengan demikian menolak untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang boleh diharapkannya dari kita

Penilaian Etis (Ethical Judgements) (skripsi dan tesis)

Menurut Hunt dan Vitell (1986), penilaian etika adalah proses mempertimbangkan beberapa alternatif dan memilih alternatif yang paling etis. Sedangkan menurut Rest (1986), penilaian etika adalah proses dimana seorang individu menentukan bahwa salah satu alternatif yang secara moral benar dan alternatif lain adalah salah secara moral. Teori etika normatif diklasifikasikan ke dalam dua kategori: teori deontologis dan teleologis (Murphy & Laczniak, 1981). Teori deontologis berfokus pada perilaku dan tindakan pembuat keputusan, sedangkan teori teleologis fokus pada konsekuensi dari perilaku atau tindakan tersebut (Chang,  Chen, Chen & 2008). Kedua model memberikan individu kesempatan untuk membandingkan berbagai macam alternatif dan merasakan kemungkinan konsekuensi yang terjadi dari setiap alternatif untuk stakeholders. Dalam kedua model diatas, pembuat keputusan sendiri memiliki lebih dari satu pilihan untuk dipilih. Meskipun kedua model memeliliki kemiripan, namun tetap ada perbedaan dari kedua model tersebut. Model Hunt-Vitell membutuhkan pengambil keputusan untuk membandingkan berbagai alternatif, sedangkan model empat komponen Rest memungkinkan perbandingan alternatif tetapi tidak memerlukan itu. Dalam model Hunt-Vitell, konsep ‘etika’ dapat ditimbang. Pembuat keputusan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang paling etis. Di sisi lain, model empat komponen Rest itu menganggap konsep etika sebagai konstruk kategoris. Dalam model ini, suatu tindakan atau perilaku yang baik secara moral benar (etika) atau salah secara moral (etis)

Ideologi Etika (Ethical Ideology) (skripsi dan tesis)

Menurut Forsyth (1980) dan Barnet et al. (1998) ideologi etika merupakan factor utama yang menjelaskan perbedaan-perbedan individu dalam melakukan penilaian etis. Forsyth (1980:175) mengatakan bahwa ideologi etika dikendalikan oleh dua karakteristik, yaitu:
 1. Idealisme Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral. Atau dapat dikatakan dalam setiap tindakan yang dilakukan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang berlaku dan tidak sedikitpun keluar dari nilai-nilai tersebut (mutlak).
2. Relativisme Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku. Dalam hal ini individu masih mempertimbangkan beberapa nilai dari dalam dirinya maupun lingkungan sekitar. Meski terbagi atas dua karakteristik, akan tetapi konsep idealisme dan relativisme bukan merupakan hal yang bertolak belakang, tetapi lebih merupakan dua skala yang terpisah, yang terkadang masih saling mempengaruhi di dalam diri setiap individu. Kemudian Forsyth (1998) memberikan kategori ideologi etika ke dalam empat klasifikasi menggunakan matrik 2 x 2 (tabel 2.1) yang dapat dikategorikan menjadi empat klasifikasi ideologi etika : (1) Situasionis, mendukung analisis individual terhadap 16 tindakan dalam setiap situasi (2) Absolutis, menganggap bahwa hasil terbaik suatu tindakan bisa selalu dicapai dengan mengikuti aturan moral universal (3) Subyektivis, penilaian tindakan berdasarkan nilai-nilai dan perspektif pribadi dan (4) Eksepsionis, aturan moral universal memandu pertimbangan dalam bertindak, tetapi secara pragmatis terbuka pengecualian

Lebih lanjut Forsyth (1980) menunjukkan bahwa individu memiliki pendirian tertentu atas etika dan posisi yang mereka ambil tersebut akan memengaruhi dalam proses judgment yang mereka lakukan. Forsyth (1980) berargumen bahwa perbedaan-perbedaan di dalam filosofi klasik dapat secara sederhana direpresentasikan dalam dua dimensi yaitu, relativisme dan idealisme. Sebagai contoh, teleology dan deontology yang bersifat nonrelativistis dan mengembangkan prinsip moral universal. Teleologi didasarkan pada analisis atas kosekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan dan deontology didasarkan pada kebenaran yang tidak bisa dipisahkan pada 17 tindakan-tindakan berdasar pada hukum alam. Berbagai cabang dari skeptisisme etis bersifat relativistis, yang secara umum menolak prinsipprinsip moral yang universal (Forsyth, 1980). Deontology adalah filosofi idealistis yang tidak hanya memperhatikan perilaku dan tindakan, namun lebih pada bagaimana orang melakukan usaha dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Teleology, sebaliknya, pragmatis secara alami, mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagian tindakan-tindakan pelanggaran dapat dianggap merupakan hal yang etis, jika tindakan tersebut menghasilkan hasil-hasil yang positif lebih besar dari pada hal negatif (Forsyth, 1980). Pemikiran teleology menekankan dalam maksimalisasi yang bermanfaat untuk masyarakat atau sebanyak-banyak orang

Etika (skripsi dan tesis)

Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti karakter, Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) terbitan Kemendikbud (2008) kata etika memiliki 3 pengertian diantaranya (1) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Martin (dalam Isnanto, 2009), etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Teori Perkembangan Moral (Theory of Moral Development) (skripsi dan tesis)

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg merupakan pengembangan teori struktural-kognitif yang telah dilakukan Piaget sebelumnya. Di atas bangunan teori Piaget itu, Lawrence Kohlberg mengusulkan suatu teori perkembangan pemikiran moral (theory of moral development). Teori ini menyatakan bahwa setiap individu melalui sebuah “urutan berbagai tahapan” (invariant sequence of stages) moral. Tiap-tiap tahap ditandai oleh struktur mental khusus (distinctive) yang diekspresikan dalam bentuk khusus penalaran moral (Kneller,1984: 110). Ada enam tingkatan dalam Teori Kohlberg seperti yang dijelaskan McLeod (2011), Tingkatan tersebut terbagi ke dalam tiga bagian:
 a. Taraf Pra-Konvensional Bagian pertama disebut dengan Pre-conventional, dalam bagian ini pembuatan keputusan moral didasarkan pada imbalan dan hukuman. Pada taraf ini terdiri dari dua tahapan yaitu :
 1. Obedience and Punishment Orientation
Akibat-akibat fisik dari tindakan menentukan baik buruknya tindakan tersebut menghindari hukuman dan taat secara buta pada yang berkuasa diangga bernilai pada dirinya sendiri.
2. Individualism and Exchange Akibat dalam tahap ini beranggapan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat menjadi alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dianggap sebagai hubungan jual beli di pasar.
 b. Taraf Konvensional
Bagian kedua disebut Conventional, dalam bagian ini pembuatan keputusan moral didasarkan pada aturan-aturan sosial dan kebutuhan sesama. Pada taraf ini mengusahakan terwujudnya harapan-harapan keluarga atau bangsa bernilai pada dirinya sendiri. Dua tahap dalam taraf ini adalah :
1. Good Interpersonal Relationships atau “good boy-nice girl” orientation Individu berusaha membuat dirinya wajar seperti pada umumnya individu lain bertingkah laku. Intensi tingkah laku walaupun kadangkadang berbeda dari pelaksanaanya sudah diperhitungkan, misalnya individu-individu yang mencuri buat anaknya yang hampir mati dianggap berintensi baik.
 2. Maintaining the Social Order
Otoritas peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan pemeliharaan ketertiban sosial dijunjung tinggi dalam tahap ini. Tingkah laku disebut benar, bila orang melakukan kewajibannya, menghormati otoritas dan memelihara ketertiban sosial.
c. Taraf Pos-Konvensional Bagian ketiga disebut dengan post-conventional, dalam bagian ini pembuatan keputusan moral didasarkan pada pemikiran moral dimana kebaikan bagi masyarakat telah diperhitungkan. Pada taraf ini seorang individu berusaha mendapatkan perumusan nilai-nilai moral dan berusaha merumuskan prinsip- prinsip yang sah (valid) dan yang dapat diterapkan entah prinsip itu berasal dari otoritas orang atau kelompok yang mana. Tahapannya adalah : 1. Social Contract and Individual Rights

Dalam tahap ini orang mengartikan benar-salahnya suatu tindakan atas hak-hak individu dan norma-norma yang sudah teruji di masyarakat. Disadari bahwa nilai-nilai yang bersifat relatif, maka perlu ada usaha untuk mencapai suatu konsensus bersama.
2. Universal Principles
 Benar salahnya tindakan ditentukan oleh keputusan suara nurani hati. Sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dianut oleh orang yang bersangkutan, prinsip prinsip etis itu bersifat abstrak. Pada intinya prinsip etis itu adalah prinsip keadilan, kesamaan hak, hak asasi, hormat pada harkat( nilai) manusia sebagai pribadi. Asumsi-asumsi yang digunakan Kohlberg (dalam Falah, 2007), cara untuk mengembangkan teorinya sebagai berikut: (a) bahwa kunci untuk dapat memahami tingkah laku moral seseorang adalah dengan memahami filsafat moralnya, yakni dengan memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi perbuatannya, (b) tingkat perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara berpikir. Setiap orang akan konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya, (c) konsep tingkat perkembangan moral menyatakan rangkaian urutan perkembangan yang bersifat universal, dalam berbagai kondisi budaya. Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, konsep perkembangan moral menurut teori Kohlberg memiliki empat ciri utama. Pertama, tingkat perkembangan itu terjadi dalam rangkaian yang sama pada semua orang. Seseorang tidak pernah melompati suatu tingkat. Perkembangannya selalu ke arah tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tingkat perkembangan itu selalu tersusun berurutan secara bertingkat. Dengan demikian, seseorang yang membuat pertimbangan moral pada tingkat yang lebih tinggi, dengan mudah dapat memahami pertimbangan moral tingkat yang lebih rendah. Ketiga, tingkat perkembangan itu terstruktur sebagai suatu keseluruhan. Artinya, seseorang konsisten pada tahapan pertimbangan moralnya. Keempat, tingkat perkembangan ini memberi penekanan pada struktur pertimbangan moral, bukan pada isi pertimbangannya (Falah, 2007).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Zuesty, Aisha (2016) desakan dari para investor kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba perusahaan dipengaruhi oleh adanya investor institusional didalamnya. Investor institusional pada dasarnya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang membuat pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan demi kepentingan dan kesejahteraan investor insitusional (Zuesty, Aisha, 2016). Dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari, Chistiany (2014), Fiandri, Khairul A. (2015) serta Zuesty, Aisha (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Perusahaan dapat meramalkan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan melihat besarnya jumlah pertumbuhan penjualan. Menurut Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery (2016) pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang dihasilkan pun akan meningkat. Dengan peningkatan pertumbuhan penjualan, perusahaan juga akan mendapat peningkatan laba. Oleh karena itu peningkatan pertumbuhan memungkinkan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya. Apabila sales growth meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan keuntungan yang besar dan berakibat pada kenaikan beban pajak perusahaan, maka dari itu perusahaan akan mengarah pada praktik penghindaran pajak demi mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.   Hasil penelitian Setiawan, Putu E. dan Dewinta, Ida A. (2016) dan juga Hidayat, Wastam Wahyu (2018) menjelaskan jika sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Demi memenuhi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan, perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang. Namun, hutang akan Total saham institusional Kepemilikan institusional = Total saham yang beredar 19 menimbulkan beban tetap berupa bunga. Karena besarnya insentif pajak atas bunga hutang, maka semakin besar hutang membuat laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan timbulnya keterkaitan mengenai meningkatnya penggunaan hutang bagi perusahaan (Zuesty, Aisha, 2016). Semakin besar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian Kim, Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional (skripsi dan tesis)

Ngadiman dan Puspitasari, Christianty (2014) menyatakan bahwa “kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan berbentuk perseroan (PT), perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, juga institusi lainnya”. Peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan didorong oleh adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Penjualan tahun ini – Penjualan tahun lalu Sales growth = Penjualan tahun lalu   Besaran investasi yang dimiliki oleh investor institusional akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Semakin besar pihak institusional mendominasi saham daripada pemegang saham lain, maka pengawasan dapat dilakukan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar pula, sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjauhi sikap yang mungkin merugikan para pemegang saham (Ngadiman dan Puspitasari, Christianty, 2014). Zuesty, Aisha (2016) mengatakan jika pemilik institusional memiliki fungsi yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusional menganggap dapat mengendalikan manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri dan fokus pada kinerja ekonomi berdasarkan hak suara yang dimiliki. Keberadaan investor institusional juga menunjukkan adanya desakan dari para investor institusional terhadap pihak manajemen untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk investor institusional (Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut, 2014)

Sales Growth (skripsi dan tesis)

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan. Sales growth menunjukkan perkembangan tingkat penjualan setiap tahun. Kapasitas operasi perusahaan dapat meningkat apabila pertumbuhan perusahaan juga lebih ditingkatkan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun, perusahaan akan memiliki kendala dalam peningkatan kapasitas operasi perusahaan (Andriyanto, Hermawan Noor, 2015). Menurut Andriyanto, Hermawan Noor (2015) perusahaan dengan penjualan yang cenderung stabil menanggung beban tetap yang lebih tinggi juga lebih aman dalam memperoleh lebih banyak pinjaman bila dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat melalui peluang bisnis yang ada dipasar.
 Total hutang Debt to asset ratio = Total aset  Menurut Fahmi, I. (2014) “sales growth merupakan rasio antara penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya, sales growth mempunyai peran strategis didalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan”. Menurut Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery (2016) sales growth menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat, hal ini diikuti dengan kenaikan beban pajak perusahaan. Kemungkinan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan yang juga meningkat, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan mengarah pada tindakan penghindaran pajak karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula sedangkan perusahaan berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin

Solvabilitas (skripsi dan tesis)

“Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi” (Sunyoto, 2014:101). Menurut Kasmir (2014:150-153) solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Solvabilitas yakni suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, Pembayaran pajak Cash effective tax rate = Laba sebelum pajak 16 maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan, 2018). Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio. Menurut Kasmir (2014:156) debt to asset ratio adalah rasio hutang yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan

Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

“Penghindaran pajak ialah teknik pengendalian tindakan supaya terhindar dari akibat pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini usaha yang dilakukan supaya terhindar dari pengenaan pajak yakni dengan mengendalikan segala macam tindakan yang menghindari aplikasi pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat satupun pelanggaran hukum yang dilakukan” (Zain, Muhammad, 2008:49). Menurut Pohan, Chairil Anwar (2014:41) “tax avoidance merupakan teknik pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan serta undang-undang demi memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan dilakukan secara aman dan legal oleh wajib pajak juga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Menurut Suandy, Erly (2001:8) Penghindaran pajak merupakan rekayasa perpajakan yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dari pengertian penghindaran pajak tersebut, menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara legal. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan cash effective tax rate. Cash effective tax rate adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih  menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dyreng, S., dkk. (2010) cash effective tax rate baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena cash effective tax rate tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan dan wajib dibayar guna untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Suandy, Erly (2001:5) mengemukakan definisi pajak oleh James dan Nobes (1985) bahwa pajak digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik yang berasal dari pungutan berdasarkan undang-undang pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung guna untuk memenuhi pengeluaran negara. Ada dua fungsi dalam pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi kedua adalah regulerend dimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomi maupun sosial (Waluyo, 2010:6).

Teori Pemegang Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Sutedi, Andrian (2011) “Teori pemegang saham menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilai pemegang saham”. Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham ini memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi para pemegang saham. Dalam penciptaan nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan para pemegang saham (Sutedi, Andrian, 2011)

Teori Trade-off (skripsi dan tesis)

Menurut Bringham dan Houston (2006) “Teori trade-off menjelaskan bahwa perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan ialah biaya kebangkrutan (bankruptcy costs) dan biaya keagenan (agency costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan”. Teori trade-off dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak (Bringham dan Houston, 2006).

Teori Agensi (skripsi dan tesis)

“Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingannya termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer) bertindak sebagai agen. Agen dipekerjakan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal” (Anthony dan Govindarajan, 2011).  Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengoptimalkan operasi serta laba perusahaan. Sebagai imbalannya manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik, agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal (Sukandar dan Rahardja, 2014). Prinsipal akan memberikan kewajiban kepada agen untuk melaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. Laporan yang diberikan tersebut dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana prinsipal untuk mengawasi kinerja agen dan memastikan modal yang ditanam berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen tidak dapat memuaskan prinsipal maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Adanya permasalah tersebut membuat para agen berusaha untuk memberikan informasi sesuai dengan keinginan para prinsipal. Sukandar dan Rahardja (2014) mengatakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebut dengan agency problem. Salah satu penyebab agency problem adalah asymmetric information. Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara   keseluruhan sedangkan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance (skripsi dan tesis)

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi
kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan
menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga.
Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena
insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa
implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian
Ozkan (2001) dalam Suyanto dan Supramono (2012) memberikan bukti
bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih
untuk berutang agar mengurangi pajak.
Dengan sengajanya perusahaan berhutang untuk mengurangi beban
pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap
pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi
jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan
semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya
bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban
pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR
perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007)

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance (skripsi dan tesis)

Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan
menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan
melakukan tax avoidance. Untuk itu eksekutif sebagai pemimpin
perusahaan akan membuat kebijakan yang dapat meminimalkan pajak.
Harapan dari tindakan tersebut adalah eksekutif akan mendapatkan
keuntungan. Umumnya para eksekutif mengharapkan kinerja mereka
berdampak positif pada kinerja perusahaan sehingga eksekutif yang telah
mencapai prestasi tertentu akan mendapatkan kompensasi tertentu pula.
Menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Hanafi dan Puji (2014)
kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan
tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar
pula. Penelitian mengenai kompensasi eksekutif dilakukan Hanafi dan Puji
Harto (2014). Dalam penelitiannya, ditemukan bukti bahwa kompensasi
yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap
pengindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance (skripsi dan tesis)

Hanafi dan Puji Harto (2014) menemukan bukti bahwa eksekutif yang
memiliki preferensi risk taker berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penghindaraan pajak perusahaan. Coles at al (2004) dalam Budiman (2012)
menyebutkan bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan
cerminan dari policy yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Policy yang
diambil pemimpin perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka
memiliki karakter risk taking atau risk averse.
Berdasarkan teori tindakan beralasan dengan asumsi bahwa manusia
berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka mempertimbangkan
informasi yang tersedia, dan secara implisit dan eksplisit juga
mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan tersebut, eksekutif
menentukan keputusan berdasarkan informasi yang ada. Selain itu, adanya
alternatif pilihan serta kendali yang dimiliki eksekutif dalam proses
pengambilan keputusan membuat teori tindakan beralasan semakin
menjelaskan alasan preferensi risiko eksekutif.
Eksekutif yang memiliki sifat risk taker akan lebih berani mengambil
keputusan walupun keputusan itu beresiko tinggi. Eksekutif yang risk taker
juga dituntut untuk dapat mengasilkan cash flow yang lebih tinggi. Ini
merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh eksekutif yang memiliki
sifat risk taker. Diantara keputusan tersebut terdapat keputusan tax avoidance

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi
(Sartono, 2002). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh
perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambar kan hubungan
antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan
penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002). Maka dari itu,
semakin besar tingkat hutang yang dimilki perusahaan maka semakin besar
resiko yang ditanggung. Leverage biasanya diukur menggunakan rasio debt
to equity ratio (DER). DER menggambarkan perbandingan antara total
utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber
pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa
struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang.
Perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan,
maka akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Peraturan
perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang
PPh menyebutkan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat
dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Beban
bunga tersebut akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi
berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus
dibayarkan perusahaan. Apabila komposisi pembiayaan perusahaan menggunakan equity financing, maka harus membayarkan dividen yang
tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak

Kompensasi Eksekutif (skripsi dan tesis)

Garry Dessler (1997) mendefinisikan kompensasi sebagai segala
bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh
perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan.
Imbalan yang diberikan karyawan biasanya dalam bentuk kompensasi
finansial dan non-finansial. Sedangkan kompensasi eksekutif biasanya
berupa gaji pokok, bonus tahunan, opsi atau saham. Pemberian kompensasi
tersebut merupakan bentuk penghargaan kinerja jangka panjang dan
tunjangan bagi eksekutif.
Sistem yang dipakai dalam pemberian kompensasi adalah reward
system bukan salary system. Kompensasi diberikan berdasarkan pencapaian
kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen dengan keahlian profesional
yang dimilikinya. Secara umum kompensasi bagi eksekutif dan jajaran
pengambil keputusan dapat dibedakan menjadi dua yaitu berbentuk finansial
maupun non-finansial. Dalam bentuk finansial kompensasi dapat berupa
gaji, bonus tahunan, opsi saham dan intensif jangka panjang dalam berbagai
bentuk, baik stock plans maupun bonus. Sedangkan dalam bentuk nonfinansial
kompensasi dapat berbentuk tugas-tugas yang menarik, fasilitas kerja yang mewah dan memadai, posisi kerja, pengakuan, pencapaian
tujuan, serta lingkungan kerja yang mendukung.

Preferensi Risiko Eksekutif (skripsi dan tesis)

Preferensi risiko eksekutif adalah suatu keadaan dimana para eksekutif
memilih untuk mengambil risiko atau lebih memilih untuk risiko yang lebih
kecil. Risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya kerugian yang
artinya memiliki risiko yang tinggi. Secara luas resiko berarti kemungkinan
terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.
Keterkaitan senjangan tax avoidance dengan preferensi risiko terjadi karena
eksekutif dalam membuat keputusan cenderung bertindak hati-hati.
Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyebutkan bahwa
dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif
memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Risk taker
adalah seseorang yang tidak takut oleh ketidakpastian dan tenang dalam
situasi yang spekulatif. Sedangkan risk averse adalah seseorang yang
berfikir resiko itu adalah sekedar kata resiko.
Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih
berani dalam mengambil keputusan bisnis dan bisnisnya memilki dorongan
kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan
yang lebih tinggi, (Maccrimon dan Wehrung, 1990 dalam Budiman dan
Setiyono, 2012). Eksekutif yang memiliki sifat risk taker tidak akan raguragu
untuk melakukan pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan.
Eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang
tidak menyukai resiko sehingga dia kurang berani dalam pengambilan keputusan. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan
memilih resiko yang lebih rendah, keputusan-keputusan yang diambil
adalah keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang besar. Eksekutif
risk averse biasanya memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang
jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

Karakter Eksekutif (skripsi dan tesis)

Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Pranata (2013) menyatakan
bahwa Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan chief
executive officer (CEO) pada posisi puncak, dan para manajer unit bisnis,
departemen, bagian (section), dan subunit lainnya berada dibawah CEO
dalam bagan organisasi. Pemimpin tersebut memiliki karakter-karakter
tertentu untuk memimpin dan menjalankan perusahaannya menuju tujuan
yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun eksekutif yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan direksi.
Karakter eksekutif dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya
kompensasi kerugian, preferensi risiko, kepemilikan saham oleh eksekutif,
usia, pendidikan atau latar belakang pendidikan eksekutif, lamanya masa
jabatan eksekutif dan lain-lain. Pada penelitian ini karakter eksekutif yang
digunakan adalah preferensi risiko dan kompensasi eksekutif.

Tax avoidance (skripsi dan tesis)

Pajak dapat diartikan sebagai beban atau sesuatu yang dapat
mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pajak dipandang sebagai hal atau sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu
yang tidak menguntungkan biasanya akan mendorong upaya untuk
menghindarinya atau paling tidak meminimalisasinya. Meminimalisasi
beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari
memanfaatkan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan sampai dengan
upaya yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi
beban pajak adalah dengan tax planning (perencanaan pajak).
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self
Assesment System diamana suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
terutang (Mardiasmo, 2011:7). Tujuan dari Self Assesment System adalah
mengharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran wajib pajak, kejujuran
wajib pajak, tax mindedness wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak,
serta tax discipline wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan
(Rahayu, 2011) Akan tetapi, Self Assesment System merupakan sistem
perpajakan yang rentan akan penyelewengan dan pelanggaran. Sehingga
pengusaha akan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan
melakukan tax planning, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal
(tax evasion).
Kegiatan penggelapan (evasion) adalah kegiatan yang nyata melawan
peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaraan (avoidance) tidak
melanggar peraturan, namun melanggar maksud yang sebenarnya dari peraturan tersebut. Sri Utami (2011) yang menyatakan bahwa Tax
avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk
meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan
(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak
menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.
Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena
usaha wajib untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau
meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh
Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam
Kurniasih dan Maria (2013) adalah a) memindahkan subjek pajak dan/atau
objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus
atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan
(substantive tax planning), b) usaha penghindaran pajak dengan
mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal
yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Formal tax planning),
c) ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin
capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific
Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis
(General Anti Avoidance Rule).
Penghindaraan pajak (Tax avoidance) merupakan rekayasa tax affairs
yang masih berada dalam kelompok peraturan perpajakan. Penghindaraan
pajak (tax avoidance) dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di
undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan
jiwa undang-undang (Suandy, 2008). Strategi-strategi atau cara-cara yang
legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan
dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang
sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah-celah yang
ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan
(Suandy, 2008).
Aktivitas tax avoidance merupakan alternatif pilihan dalam
perencanaan pajak yang dapat menghemat besarnya pajak yang dibayarkan
oleh perusahaan. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan
penghematan pajak dalam upaya tax planning masih sulit untuk dibedakan
(Bovi, 2005 dalam Annisa dan Lulus, 2012), dengan begitu diharapkan
perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak
memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada untuk
meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Sebab, pajak
yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk
memfasilitasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action) (skripsi dan tesis)

Teori tindakan beralasan pertama kali dikembangkan oleh Icek Ajzen
dan Martin Fishbein. Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief),
sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior).Menurut theory of reasoned action, niat merupakan suatu fungsi dari
dua penentu dasar, yaitu berhubungan dengan faktor pribadi dan
berhubungan dengan pengaruh sosial. Penentu yang berhubungan dengan
faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap adalah
evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan (affect) positif atau negatif dari
individu jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki
(Jogiyanto, 2008 dalam Yuliana, 2012).
Praktik atau perilaku menurut Theory of Reasoned Action (TRA)
menurut Jogiyanto (2008) dalam Yuliana (2012) dipengaruhi oleh niat,
sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap sendiri
dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari tindakan yang telah lalu. Norma
subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta
motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih sederhana, teori ini
mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia
memandang perbuatan itu positif dan berpikir orang lain akan menilainya
jika dia melakukan perilaku tersebut. Asumsi theory of reasoned action
adalah manusia berperilaku dengan cara yang sadar, bahwa mereka
mempertimbangkan informasi yang tersedia, dan secara implisit dan
eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan yang dilakukan
tersebut.

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak yang
mendelegasi pengambil keputusan (pemegang saham) dengan pihak yang
menerima (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam kerja sama
tersebut pihak pemilik mendelegasikan kepada pihak agen untuk mengelola
sumber daya secara efisien untuk mendapatkan keuntungan paling
maksimal.
Teori keagenan mengasumsikan, setiap individu berperilaku untuk
kepentingan sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang besar dan
cepat atas investasi yang dilakukan, sedangkan agen menginginkan
pemberian remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang telah
dilakukan. Seringkali pemilik menilai kinerja agen berdasarkan atas laba
yang dihasilkan perusahaan sehingga alokasi untuk dividen pun akan
semakin besar. Sehingga, agen dianggap telah berkinerja baik dan layak
mendapatkan intensif yang tinggi.

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas PajakProfitabilitas, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (skripsi dan tesis)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indicator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana, 2013). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Wiagustini, 2010:76). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sangat dipengaruhi oleh konsumen, karena itu perusahaan tidak hanya perlu meningkatkan kualitas produk untuk bisa menarik minat konsumen, tetapi juga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Sama halnya dengantanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang membayar pajak dengan jujur sesuai dengan besarnya laba perusahaan, secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan umum, yang juga secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan kosumen. Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi–transaksi keuangan (Dunbar, 2011).

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan masalah yang penting dalam suatu perusahaan, karena kondisi keuangan adalah bagian yang sangat pokok dari keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan atau ketidakmampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama bisa dikarenakan perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali atau faktor kedua, perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana sehingga harus menunggu untuk mencairkan aktiva (Kasmir, 2015). 35 Laporan keuangan perusahaan secara umum diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perusahaan tersebut. Pihak manajemen terpaksa memperbaiki atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik dimata pihak luar disebabkan adanyan kondisi buruk perusahaan. Sehingga perusahaan yang sedang mengalami kondisi keuangan buruk akan tertutupi dengan kecurangan yang dilakukan. Selain termotivasi karena adanya keadaan keuangan perusahaan yang buruk, kecurangan laporan keuangan juga dapat memperlihatkan bahwa pengendalian intern perusahaan tersebut sangat lemah (Ansar, 2014).

Pengaruh Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak

Pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress) maka tindakan yang dapat diambil oleh pihak perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak melalui agresivitas pajak. Faktanya bahwa apabila suatu perusahaan sedang mengalami potensi kebangkrutan yang cukup besar, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, terlepas dari risiko akan diaudit oleh otoritas pajak (Brondolo, 2009). Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang menunjukan bahwa perusahaan yang termasuk dalam kondisi kesulitan keuangan akan lebih meningkatkan aktivitas agresivitas pajak dan kemungkinan tindakan tersebut akan lebih ditingkatkan apabila diluar perusahaan terjadi kondisi kesulitan keuangan global. Bagaimanapun juga keuntungan dari dilakukanya tindakan agresivitas pajak akan meningkat dalam kondisi kesulitan keuangan perusahaan (financial distress), hal ini juga didukung oleh perilaku pergeseran risiko yang dialami pemegang saham dan manajemen (Edwards et al., 2013).Penelitian Ema Noviandiharini (2016) bertujuan menguji Financial Distress Terhadap Agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Financial Distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak

pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (skripsi dan tesis)

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian berbeda yang 32 diperoleh Putri (2015) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan Leverage berpengaruh siginifikan terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (skripsi dan tesis)

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hasil penelitian yang diperoleh Nugraha dan Meiranto (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hasil penelitian berbeda diperoleh Prakosa (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 31 signifikan terhadap agresivitas pajak, dan Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR). Penelitian Prasista dan Setiawan (2016) bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara profitabilitas terhadap tindakan agresivitas Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan Agresivitas Pajak

Kajian Pajak Dalam Islam (skripsi dan tesis)

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau AlMax, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada AlQuran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, nafkah kanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 27 melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 267). Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 29 “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk” (QS At-Taubah :29). Jizyah ialah sumbangan per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka

Financial Distress (Kesulitan Keuangan) (skripsi dan tesis)

 

Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan dalam aktivitas perusahaan. Sudah merupakan hal yang biasa ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan. Hal ini dapat diperngaruhi oleh berbagai macam faktor, kerugian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan masalah yang penting dalam suatu perusahaan, karena kondisi keuangan adalah bagian yang sangat pokok dari keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan atau ketidakmampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama bisa dikarenakan perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali atau faktor kedua, perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh tempo perusahaan tidak memiliki dana sehingga harus menunggu untuk mencairkan aktiva (Kasmir, 2015: 128). Financial distress ini harus dihindari karena keadaan semacam ini akan menyusahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana tambahan, baik dari investor maupun kreditor. Financial Distress termasuk dalam golongan sebuah 26 tekanan yang dialami oleh perusahaan. Kondisi yang seperti ini dapat mendorong bagi pihak manajemen untuk melakukan sebuah kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kecurangan yang dilaporkan oleh perusahaan yaitu perusahaan melaporkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tengah dalam kondisi yang kritis. Perilaku yang semacam ini dilakukan dengan tujuan agar pihak luar perusahaan memberikan penilaian yang bagus terhadap perusahaan tersebut (Ansar, 2014).

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan (Gunawan dan Waluyo, 2015: 29). Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013: 63).
 Dari definisi-definisi di atas maka leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio leverage diantaranya (Kasmir, 2010: 112):
1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang sebagai total aset.
 2. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan equitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandangkan antara seluruh utang, termasuk utang lancer dengan seluruh equitasnya. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kta lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
3. Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.
4. Time Interest Earned, merupakan ratio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.
5. Fixed Charge Coverage, atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai rasio Time Interest Earned. Hanya saja bedanya dengan rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang

Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indicator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana 2013). Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya (Rodriguez dan Arias, 2012).

 Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dihitung adalah keseluruhan asset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi asset perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari, 2015).
Dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas (Darmadi, 2013: 56):
1. Rasio Margin Laba (Profit Margin – PM). Meningkatnya Profit Margin mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.
 2. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba (Basic Earning Power Ratio/Operating Return On Asset (OROA)). Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.
3. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (Return On Asset – ROA) Rasio Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.
 4. Rasio Tingkat Pengembalian Total Ekuitas (Return On Equity – ROE) Rasio Return On Equity (ROE) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham. Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas karena ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan asset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan. Kenaikan ROA mengakibatkan kenaikan ETR sehingga ROA berpengaruh positif terhadap ETR. Akan tetapi seiring perkembangan jaman dan perubahan kebijakan perpajakan, hubungan ROA dan ETR menjadi negative (Nugraha, 2015)

Keuntungan dan Kerugian Melakukan tindakan Agresivitas pajak (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian Hidayanti (2013) Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif : 1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar. 2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya. 3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan rent extraction (Chen et al. 2010). 21 Sedangkan kerugian dari tidakan pajak agresif diantaranya adalah : 1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010). 2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Okta dan Heru, 2012)

 Tax Aggressiveness (Agresivitas pajak) (skripsi dan tesis)

Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal
perencanaan pajak (Tax Planning). Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran
atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada
penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk
mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat pembeda antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitaspajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif (Jessica dan Agus, 2014).
Jenis- jenis tindakan agresivitas pajak yaitu :
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning).
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang
akan dilakukan Suandy (2008: 6). Tujuannya adalah agar dapat dipilih
jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya
penekanan perencanaan pajak (Tax Planning) adalah untuk
meminimalisasi kewajiban pajak. perencanaan pajak adalah suatu langkah
yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau
tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak,
yaitu :
a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
b. Secara bisnis masuk akal, dan
c. Bukti pendukung memadai.
2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan,
biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan
pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan
pajak (tax evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan
beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualianpengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang
bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung
negara sampai kepada kerja sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap
dan pemalsuan (Zain, 2008: 49).
Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan
secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan
ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan
cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat
dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013: 24).
Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi
beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada
dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran
pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal
tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari
rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan
kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau
menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin
tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan
pajak negara tersebut (Darmawan dan sukartha, 2014).
3. Penggelapan pajak (Tax Evasion)
Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan
dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu
atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat
dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan
dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin
melakukan tindakan agresivitas pajak (Erly Suandy, 2014: 16).

Sistem Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010: 17) dapat dibagi
menjadi tiga berikut ini:
a. Sistem official assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak
yang terutang.
Cirri-ciri official assessment adalah:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketepatan pajak oleh
fiskus.
b. Sistem self assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar.
c. Sistem withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Pengelompokkan Pajak (skripsi dan tesis)

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo, (2011: 5).
a. Menurut Golongannya
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak pertambahan nilai.
b. Menurut Sifatnya
1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
Contoh: Pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah
c. Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.
2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel

Fungsi Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Siti Resmi (2009: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artin ya pajak merupakan salah
satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik
rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (skripsi dan tesis)

Menurut Nicodeme (2007) dalam Darmadi (2013), Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Raemona Tuah Munandar (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan makan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

 Menurut Hasibuan (2009) dalam Surbakti (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total asset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut Karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Data Hasil penelitian Rinaldi & Charoline Cheisviyanny (2015), Eva Musyarofah (2016) dan Laila Marfu’ah (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian Tommy Kurniasih & Maria Ratna Sari (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset, semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang besar, aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan

Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut: “a) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.” Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:  “a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning). b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning). c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).” Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan

Definisi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (skripsi dan tesis)

Menurut Brown (2012:1), Tax Avoidance adalah : “arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law”. Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:3) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah sebagai berikut: “ Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Menurut Dyreng, 2010 dalam Budiman dan Setiyono, 2015 Penghindaran pajak adalah sebagai berikut: Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.
Menurut N.A. Barr, S.R James, A.R. Prest dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah sebagai berikut: “Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”. Menurut Robert H. Anderson dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah sebagai berikut: “Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”. Menurut Suandy (2011:7), Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut: “rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undangundang tetapi berlawanan dengan jiwa undnag-undang”. Menurut Pohan (2016:23), tax avoidance merupakan: “Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”. Dari penjelasan mengenai tax avoidance diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan 50 memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation (OECD) (Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari tax avoidance sebagai berikut: 1. “Adanya unsur artifical arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya. 3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

Hambatan Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Agus Sambodo (2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: “

A. Perlawanan Pasif Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

 B. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

 

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014: 8), diantaranya : “1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitug berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. 2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 45 Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atau seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. b. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonsia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 3. Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: a. Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). b. Self Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai degan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan 46 mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajkan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

Jenis-Jenis Pajak (skripsi dan tesis)

Dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya, antara lain: 1. Munurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh. b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM). 3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Fungsi Pajak (skripsi dan tesis)

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu: “a.Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. b. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”

Definisi Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) (skripsi dan tesis)

Definisi sales growth menurut Subramanyam (2014:487) adalah sebagai berikut: “Analysis of trends in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales growth is often the result of one or more factors, including (1) price changes, (2) volume changes, (3) acquisitions/divestitures, and (4) changes in exchange rates. A company’s Management’s Discussion and Analysis section usually offers insights into the causes of sales growth.” Definisi pertumbuhan penjualan menurut Kasmir (2012:107) adalah sebagai berikut: “Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”. Definisi sales growth menurut Widarjo dan Setiawan (2009) adalah sebagai berikut: “Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. ” Definisi sales growth menurut Carvalho and Costa (2014) adalah sebagai berikut:   “Sales growth: refers to the increased sales and services between the current and previous year in percentage”. Berdasarkan definisi di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa sales growth menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat sales growth menunjukan semakin baik suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan Penjualan sering menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan sering mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Baumgartner, Hatami, et al. (2016:116), pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau kas. Variabel pertumbuhan penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah indikator untuk daya saing perusahaan dalam industri. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan untung dan mempertahankan untung untuk mendanai investasi di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat berarti kinerja yang dilakukan oleh perusahaanmenjadi lebih baik.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan (skripsi dan tesis)

Menurut Basu Swastha (2015:129) faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan yaitu“Faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan, dan faktor lain.” Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan: a. Kondisi dan Kemampuan Penjual Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya, agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan, untuk maksud tersebut harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni: Jenis dan karakteristik yang ditawarkan, Harga produk, Syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan purma jual, garansi dan sebagainya. b. Kondisi Pasar Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 1. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah atau pasar internasional. 2. Kelompok pembeli atau segmen pasar. 3. Daya beli. 4. Frekuensi pembelinya. 5. Keinginan dan kebutuhannya. 38 c. Modal Untuk memperkenalkan barangnya kepada pembeli atau konsumen diperlukan adanya usaha promosi, alat transportasi, tempat peragaan baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. d. Kondisi organisasi perusahaan Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orangorang tertentu atau ahli di bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil, dimana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya tidak sekomplek perusahaan-perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. e. Faktor Lain Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Ada pengusaha yang berpegang pada satu prinsip bahwa paling penting membuat barang yang baik. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan maka 39 diharapkan pembeli akan membeli lagi barang yang sama. Oleh karena itu perusahaan melakukan upaya agar para pembeli tertarik pada produknya

Jenis dan Bentuk Penjualan Data (skripsi dan tesis)

Menurut Basu Swasta jenis-jenis penjualan yaitu: “Trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, responsive selling.” Basu Swasta (2015:11) mengelompokkan jenis-jenis penjualan sebagai berikut: 1. “Trade selling, penjualan yang dapat terjadi bilamana produsen dan pedagang besar mempersilakan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan dan produk baru. 2. Missionary selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang – barang dari penyalur perusahaan. 3. Technical selling. berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa. 4. New business selling, berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan asuransi. 5. Responsive selling, setiap tenaga kerja penjual dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui route driving and retailing. Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun terjalinnya hubungan pelanggan yang baik yang menjurus pada pembelian ulang.”

Tujuan Penjualan Data (skripsi dan tesis)

Basu Swasta dan Irawan (2010:80) mengemukakan bahwa suatu perusahaan mempunyai tiga tujuan dalam penjualan, yaitu: 1. “Mencapai volume penjualan tertentu. 2. Mendapatkan laba tertentu. 3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.” Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para tenaga penjualan, akan tetapi 36 dalam hal ini perlu adanya kerja sama dari beberapa pihak diantaranya adalah fungsionaris dalam perusahaan seperti bagian dari keuangan yang menyediakan dana, bagian produksi yang membuat produk, bagian personalia yang menyediakan tenaga kerja.

Pengertian Penjualan (skripsi dan tesis)

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran, agar perusahaan mendapatkan laba agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan. Berikut pengertian penjualan menurut beberapa ahli:  Menurut Mulyadi (2010:18) penjualan adalah “Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai.” Menurut Soemarso (2009:160) penjualan adalah “Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapatan yang bersangkutan.” Menurut Basu Swasta (2015:8) penjualan adalah “Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan”. Berdasarkan beberapa konsep definisi penjualan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan proses menjual barang kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan

Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2013:153) beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni: 1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor). 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan 8. Tujuan lainnya”.
Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah: 1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; 2. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; 3. Untuk menganalisis keseimbangan anatar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan 8. manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan  penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak”.

Jenis-Jenis Leverage Data (skripsi dan tesis)

 Menurut Agus Sartono (2012:457) jenis –jenis leverage yaitu “Leverage dibedakan menjadi dua yaitu operating leverage dan financial leverage.” Berikut ini penjelasan operating leverage dan financial leverage :
 1. Operating Leverage Menurut Van Horne dan Wachoviz (2009 :420) operating leverage adalah “Operating leverage is present any time a firm has fixed operating costs – regardless of volume.” Menurut Brigham dan Houston (2009:421) operating leverage adaah “The extent to which fixed costs are used in a firm’s operations.” Menurut Hanafi (2009:329) operating leverage adalah “Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional.”
2. Financial Leverage Menurut Sartono (2008:263) financial leverage adalah “Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan.” Menurut Van Horne dan Wachoviz (2009 :427) financial leverage adalah “The extent to which fixedincome securities (debt and preferred stock) areused in a firm’s capitalstructure.” Menurut Bambang Riyanto (2008:375) financial leverage adalah “Penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa atau earning per share.”

Definisi Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)

Pengetian Leverage atau rasio solvabilitas merupakan pengunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut harus menutup atau membayar beban tetap. Leverage tersebut harus menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya Menurut Agus Sartono (2012:257) leverage adalah “Penggunaan assets dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.” Menurut Van Horne dan Wachoviz (2009 :138) leverage adalah “Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila dilikuidasi.” Menurut Fahmi (2015:72) rasio leverage adalah sebagai berikut: “Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”. Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau leveage ratio adalah sebagai berikut: “Rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”. Mamduh M. Hanif dan Abdul Halim (2016:79) menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah sebagai berikut: “Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibankewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca”. Berdasarkan definisi diatas, menunjukkan bahwa leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio leverage bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:
1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakaan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
 2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
 3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar”.
Dalam peraktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya risiko ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas)

Jenis-Jenis Aset (skripsi dan tesis)

Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:
1. “Aset lancar
 2. Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut juga sebagai jangka panjang)”.
Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) definisi aset lancar adalah sebagai berikut: “Aset lancar (current assets) adalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lan car pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”. Menurut Walter T. Harisson Jr. et. al. yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut: “Kategori utama asset jangka panjang atau tidak lancar adalah property, pabrik, dan peralatan (property, plant and equipment =PPE) dan asset tidak berwujud. Jenis- jenis asset tidak lancer adalah sebagai berikut :  Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud – misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (depreciation).  Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (construction in progress). Akun ini adalah “placeholder” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akun properti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).  Aset tidak berwujud (intangible assets) adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Nonmoneter berarti bahwa aset tidak diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.  Properti investasi (Investment Properties) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”

Definisi Aset (skripsi dan tesis)

Definisi aset menurut Walter T. Harisson Jr. et. al yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:11) adalah sebagai berikut: “Aset (assets) adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi entitas”. Menurut James R. Reeve et. al. yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2013: 5) definisi aset adalah sebagai berikut: “Aset (assets), kadang juga disebut aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten”. Menurut Firdaus A. Dunia (2013:26) pengertian aset adalah sebagai berikut: “Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan”. Definisi aset menurut Sujarweni (2016:28) definisi aset adalah sebagai berikut: “Harta/aktiva (assets) adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan”. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva/aset adalah sumber daya atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa sekarang ataupun di masa depan bagi perusahaan

Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Menurut Bestivano (2013:6) ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Menurut Hartono (2015:282) pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai yaitu:

 ?????? ??????ℎ??? = ?? ????? ??????
Keterangan: Ln = Logaritma natura

Jenis-Jenis Perusahaan (skripsi dan tesis)

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:
1. Perusahaan perseorangan Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya. 2. Firma Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.
3. Perseroan Terbatas Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbedabeda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.
Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:
1. Perusahaan Manufaktur (Manufacturing Business). Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (finished goods/final good), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang (Merchandising Business). Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.
 3. Perusahaan jasa (service business). Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya

Klasifikasi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

 Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
(skripsi dan tesis) 2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Definisi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahan menengah dan perusahaan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2009:5) ukuran perusahaan adalah “The firm size can be calculated from total net sales, total asset, total debt, and total equity of the current year up to the next few years.” Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:   “Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”. Menurut Kieso (2011:192) pengertian ukuran perusahaan, yaitu: “Assets is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masalalu dan diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi masa depan untuk perusahaan. Menurut Scott dalam Torang (2012:93) pengetian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”. Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah: “Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari equity, nilai perusahaan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Penelitian Pradipta dan Supriadi (2015) menunjukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholdernya. Dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholdernya melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga keputusan perusahaan untuk mengurangi tingkat pajaknya atau melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR. Pengungkapan CSR diperlukan sebagai wujud timbal balik kepada masyarakat yang mana, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang rendah akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan 21 melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR) suatu perusahaan, maka akan semakin tingi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika dikaitkan dengan pajak, reputasi baik juga akan diperoleh dari hal pembayaran pajak perusahaan kepada negara.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Penelitian Prakoso (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengarauh siginifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena diduga family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak. Sedangkan menurut Rusydi dan Martani(2013) bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tax avoidance , hal ini kepemilikan keluarga ini mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak melakukan aggressive tax avoidance. Kepemilikan keluarga cenderung lebih berusaha untuk tidak melakukan tindakanagresif terhadap pajak alasannya karena untuk menjaga citra dan nama baik keluarga agar tidak tercemar, sehingga mendorong perusahaan keluarga untuk mematuhi aturan perpajakan. Dengan alasan perusahaan lebih rela  membayar pajak lebih tinggi dan tidak melakukan tindakan pajak agresif daripada harus membayar denda yang lebih tinggi.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

 

Penelitian utami (2013) bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak dalam penelitiannya memebuktikan bahwa rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Sedangkan menurut Prakoso (2014) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Karena jika profitabilitas mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Dengan demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (skripsi dan tesis)

Hasil Penelitian Maharani dan Suardana (2014) bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Menurut hasil Annisa dan Kurniasih (2012) terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang bertolak belakang dengan hasil hipotesisnya. Semakin meningkat pengawasan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris untuk melakukan fungsi  pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Penelitian Pohan (2008) menemukan bukti bahwa variabel komite audit berpengaruh secara positif, yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang tidak sesuai dengan peraturan BEI (minimal berjumlah tiga orang), akan meningkatkan tindakan manajemen dalam perataan laba yang berkaitan dengan minimalis laba untuk kepentingan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Asfiati (2012) komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar jumlah komite audit, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat CSR merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para stakeholdernya untuk menjalankan operasional perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua stakeholdernya. Kegiatan CSR diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 Pasal 74 berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Sementara Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal turut mendukung kewajiban dalam kegiatan CSR, yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Undang-Undang yang mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan perusahaan berhubungan dengan lingkungan dan sosial mereka guna keberlangsungan hidup perusahaan