Di dalam masyarakat, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan
yang melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut berakibat merugikan orang
lain atau masyarakat, dan memiliki implikasi langsung maupun tidak lansung
melanggar kepentingan orang lain/masyarakat. Banyak perbuatan yang terkadang
dilakukan oleh setiap orang tanpa menyadari seberapa besar efeknya kepada orang
lain atau masyarakat, yang terpikir oleh sipelaku perbuatan tersebut hanya sebatas
kesenangan dan kepentingannya sendiri saja. Biasanya yang melakukan perbuatan
demikian adalah anak-anak yang masih dibawah umur, ketika mereka melakukan
sebuah perbuatan, anak-anak tersebut belum tau seberapa besar akibatnya kepada
orang lain.
Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi
yang tegas diatur dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana berisi perbuatan
yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang
dapat di pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana disebut juga
sebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana
formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan
yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum
pelaksanaan pidana.41
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan
sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan
dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk
pokoknya yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling
banyak Rp.900,00”.
Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil,
objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki
secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif
(adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).
Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut :
1) Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil”
barang. “Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada
menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke
lain tempat”.42
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan
bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu
tingkah laku psoitif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan
yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian
diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu
membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.
Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,
ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam
kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan
sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda
tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.43 Unsur berpindahnya
kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupaka syarat untuk
selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk
menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
b. Unsur benda
Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van
toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada
benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat
menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda
bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini
sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap
benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509
KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang
karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian
lawandari benda bergerak.
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian
saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda
motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari
kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah
berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang
terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2) Unsur-Unsur Subjektif yakni terdiri dari:
a. Keinginan untuk memiliki
Keinginan atau niat, maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni
unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk),
berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua
unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari
perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk
memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya
hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak
dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan
kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.
Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri
atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur
maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku
sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk
dijadikan sebagai miliknya.
b. Melawan hukum
Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian
yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu
ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan
perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki
benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah
maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum
subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang
menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam
rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur
yang ada dibelakangnya.44
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah