Industri Konstruksi

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan konstruksi sebagai suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. Adapun usaha konstruksi adalah kegiatan yang melaksanakan pembongkaran, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan/perbaikan bangunan konstruksi atas dasar kontrak, subkontrak untuk keperluan sendiri atau untuk dijual/ditukar serta menunjang kehidupan dan menanggung resiko.

Menurut Hillebrandt dalam Sudarto (2011) industri jasa konstruksi merupakan industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, yang terdiri dari tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri. Jasa konstruksi menurut Suraji (2003) adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik, yang meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaannya. Jasa konstruksi sangat penting dalam pembangunan nasional karena jasa konstruksi ini merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam pembangunan nasional seperti di sektor pertambangan dan jasa konstruksi berperan dalam penyedia lapangan kerja.

Industri konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lainnya. Karakteristik dari industri konstruksi menurut Hillebrandt dalam Sudarto (2011) adalah:

  1. Sifat dari produknya: produk industri konstruksi relatif berukuran besar dan mahal, sebagian besar persyaratan dari produknya tergantung dari pembeli, dan komponen dari produknya merupakan hasil rakitan (manufaktur) dari industri lainnya.
  2. Struktur dari industri dan pengorganisasian dari proses konstruksi ditentukan oleh sifat fisik dari produknya sehingga pada saat pelaksanaan melibatkan banyak perusahaan kontraktor, professional design dalam merakit berbagai jenis material dan komponennya dalam jumlah besar namun tetap memperhatikan keterbatasan dari sumber daya tersebut
  3. Faktor penentu dari permintaan atas produk konstruksi, dimana produk konstruksi merupakan produk investasi, sehingga faktor penentu dari masing-masing permintaan tergantung dari penggunaan selanjutnya dari bangunan tersebut.

Menurut Bower (2003), industri konstruksi memiliki keunikan dari aktivitas usahanya yaitu:

  1. Industri konstruksi melibatkan banyak pekerjaan spesialis dan aktivitas perdagangan.
  2. Banyak dari proyek konstruksi merupakan one-off design dan kurang tersedianya model prototipe.
  3. Tingkat yang rendah dari aktivitas pengulangan/ repetisi dan standarisasi dari desain dan komponen industri konstruksi.
  4. Pada umumnya perjanjian/ kesepakatan industri konstruksi memisahkan desain dengan proses konstruksi.
  5. Industri konstruksi berbasiskan buruh/ pekerja kasar.
  6. Produk dari industri konstruksi dikerjakan sebagian besar atas dasar pemikiran dari klien dan proses pekerjaannya dipengaruhi oleh kondisi fisik dari lingkungan.

Menurut Pranoto (2005), daya saing industri jasa konstruksi di Indonesia masih tergolong rendah, dikarenakan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Trisnowardono (2006), kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya peran jasa konstruksi bagi kepentingannya masih perlu ditumbuhkembangkan. Menurut Kadin (2002), kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai industri konstruksi yang kuat dan tangguh, yaitu:

  1. tersedianya tenaga manajemen dan tenaga ahli yang profesional dalam jumlah yang cukup;
  2. peralatan konstruksi harus diperoleh dengan mudah dan kompetitif;
  3. sistem informasi industri jasa konstruksi yang tepat dan terbuka mulai dari konsepsi proyek sampai saat-saat pelelangan;
  4. pengenalan terhadap metode-metode konstruksi yang mutakhir dan efisien sehingga dapat unggul dalam pelelangan internasional.

Menurut Surat Keputusan LPJK Nomer 11a Tahun 2008, karakteristik jasa pelaksana pekerjaan konstruksi berkaitan dengan kualifikasi bentuk badan usaha. Menurut Christiawan (2014), kualifikasi merupakan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman/ kompetensi dan kemampuan usaha yang dijalankan dan dapat dihitung dari beberapa aspek yaitu:

  1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan kualifikasi usaha berdasarkan potensi dan kemampuan tenaga kerja sebagai keunggulan kompetitif dalam melakukan pengelolaan usaha. Sumber daya manusia yang digunakan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai seperti pendidikan, keterampilan kerja, keahlian kerja serta pengalaman kerja.
  2. Kekayaan bersih Kekayaan bersih merupakan kemampuan modal keuangan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta dapat juga digunakan sebagai penilaian atas kemampuan badan usaha dalam menetapkan kualifikasi perusahaan.
  3. Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan Kemampuan menangani paket pekerjaan merupakan batasan kompetensi perusahaan berdasarkan pengalaman yang dimiliki dalam menangani paket pekerjaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Peraturan Lembaga LPJK No.10, 2014). Pengalaman tersebut dapat juga dilihat dari nilai minimum kumulatif pekerjaan yang diselesaikan dan jumlah paket pekerjaan yang dapat ditangani pada kualifikasi sebelumnya selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
  4. Peralatan Peralatan pada dasarnya merupakan teknologi yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan operasional pekerjaan.

Kriteria dalam penggunaan teknologi pada pelaksanaan pekerjaan ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan. Badan usaha perseorangan/ kontraktor kecil dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria teknologi sederhana mencakup pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak menggunakan tenaga ahli. Badan usaha kontraktor menengah dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria teknologi madya mencakup pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Dalam Peraturan Lembaga LPJK No.11a Tahun 2008 Pasal 14, disebutkan bahwa Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 (kontraktor kualifikasi kecil dan menengah) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria resiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Kriteria resiko kecil adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda. Berteknologi sederhana dimaksudkan adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.