Locus of Control (skripsi dan tesis)

Locus of control merupakan suatu konsep yang menuju pada suatu keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Locus of control sebagai tindakan dimana individu menghubungkan peristiwaperistiwa dalam kehidupannya dengan tindakan atau kekuatan di luar kendalinya. Locus of control menggolongkan individu menjadi dua yaitu locus internal dan locus eksternal. Locus internal merupakan cara pandang bahwa segala hasil yang didapat baik atau buruk adalah karena tindakan kapasitas dan faktor-faktor dalam diri mereka sendiri. Sedangkan locus eksternal adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya. Rotter (1990) menyatakan bahwa locus of control baik internal maupun eksternal merupakan tingkatan dimana seseorang individu berharap bahwa hasil dari perilaku mereka tergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik personal mereka. Locus internal akan cenderung terlibat dalam suatu tindakan dari pada locus eksternal. Karena mereka memiliki locus of control yang tinggi dibandingkan locus eksternal. Spector (1982) berpendapat seseorang dengan locus of control internal akan lebih mungkin terlibat dalam suatu tindakan dan berhasil dibandingkan seseorang dengan locus of control eksternal. Karena seorang yang memiliki locus internal memiliki keyakinan dalam diri mereka sendiri, bahwa mereka sendirilah penentu nasib mereka dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang akan mereka terima. Trevino dan Youngblood (1990) berpendapat bahwa locus of control internal menunjukkan lebih banyak konsistensi dibandingkan mereka dengan locus of control eksternal. Bunga (2012) menyatakan locus of control menentukan tingkatan sampai dimana individu meyakini bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka.

Intensi (skripsi dan tesis)

Intensi atau niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kehendak atau keinginan melakukan sesuatu. Intensi adalah suatu keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri setiap individu. Dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) intensi dipengaruhi oleh  faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku. Intensi merupakan suatu proses seseorang untuk menunjukkan perilakunya. Intensi merupakan kecendrungan seseorang dapat memilih suatu perbuatan yang akan dilakukannya ataukah akan ditinggalkannya. Seseorang akan memiliki suatu niat atau intensi dalam dirinya sebelum melakukan hal yang ingin dilakukannya. Ketika seseorang telah memiliki persepsi dan sikap positif, memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku dapat diterima lingkungan sekitarnya, dan yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya adalah hasil atas dirinya sendiri maka ia akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku.

Teori Perilaku Terencana (Teory of Planned Behaviour) (skripsi dan tesis)

Antara manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki perbedaan, salah satu perbedaan tersebut adalah tindakan baik dan buruk. Setiap tindakan yang dilakukan individu pasti memiliki latar belakang, tujuan serta dampak bagi individu yang melakukannya. Azwar (2011:11) teori perilaku terencana (theory of planned behavior) merupakan perluasan dari theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajsen dan Martin Fisbein pada tahun 1980. Ajzen dan Fisbein mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambah konstruk yang belum ada di theory of reasoned action yaitu persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Teori perilaku terencana bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah suatu perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Teori perilaku terencana mengansumsi bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi yang ada secara sistematik kemudian memahami dampak perilakunya sebelum memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana (TPB) mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku yang semuanya di bawah kontrol penuh individu. Dalam Teori perilaku terencana, perilaku yang ditampilkan individu timbul karena adanya intensi untuk berperilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha untuk  menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kecenderungan orang untuk melakukan perilaku tersebut. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Dalam teori perilaku terencana ada beberapa tujuan dan manfaat diantaranya untuk meramalkan dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individunya sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan suatu strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada setiap aspek penting beberapa perilaku manusia. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, hal utama dari teori tersebut adalah intensi untuk berperilaku. Teori perilaku terencana ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan mereka menggunakan infomasi yang mungkin baginya secara sistematis. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude Toward the Behavior), norma subjektif (Subjective Norm), dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control).  Jogiyanto (2007:36) sikap terhadap perilaku perilaku (Attitude Toward the Behavior) dari proses evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Azwar (2011:15) sikap terhadap perilaku berasal dari evaluasi setiap individu memberikan kesimpulan terhadap perilaku dalam bentuk baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan sebagai potensi reaksi terhadap situasi atau objek tertentu. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positif, nantinya akan dijadikan pilihan individu untuk membimbingnya dalam berperilaku di kehidupannya. Jogiyanto (2007:42) norma subjektif yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Azwar (2011:12) norma subjektif yaitu keyakinan yang berasal dari orang lain seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat, lingkungan yang inginkan agar kita melakukannya. Norma subjektif sebagai persepsi individu mengenai apakah orang-orang yang penting baginya akan mendukung atau tidak untuk melakukan suatu perilaku tertentu dalam kehidupannya. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempresentasi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Jogiyanto (2007:66) kontrol perilaku yaitu kepercayaan yang dimiliki seseorang mengenai sumber-sumber daya dan kesempatan yang dimiliki untuk  mengantisipasi sesuatu yang dihadapi untuk melakukan perilaku. Azwar (2011:12) berpendapat kontrol perilaku yaitu keyakinan individu terhadap seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan ketika tersedia atau tidaknya kesempatan dan sumber-sumber yang diperlukan. Keyakinan berasal dari individu di masa lalu atau dapat juga dipengaruhi oleh informasi tidak langsung dengan melihat pengalaman orang lainyang pernah melakukannya sehingga dapat mempengaruhi minat individu terhadap perilaku tersebut. Ketika seseorang memiliki sikap positif dan persepsi, seseorang tersebut memiliki suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku dapat diterima di lingkungan sekitarnya, dan seseorang tersebut yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya tersebut adalah hasil atas kontrol dirinya maka ia akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku. Variabel identitas profesional mempresentasikan komponen sikap terhadap perilaku. Identitas profesional tersebut akan membentuk keyakinan pada diri seseorang bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan memberikan hal yang baik bagi individu tersebut. Seseorang yang memiliki identitas profesional yang tinggi cenderung selalu mematuhi kode etik dan norma yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat membahayakan profesinya. Oleh karena itu, mereka dapat termotivasi untuk melindungi pekerjaannya dengan melaporkan pelanggaran tersebut. Variabel locus of control mempresentasikan komponen persepsi kontrol perilaku. Perilaku individu merupakan hasil dari pengendalian yang dilakukan dari dalam diri individu sendiri. Pengendalian yang dilakukan individu dapat  dilihat dari cara pandangnya terhadap suatu peristiwa. Pengendalian diri ini sangat dibutuhkan karyawan untuk dapat mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi di perusahaan karena dengan pengendalian diri yang baik, maka pegawai dapat melakukan pengungkapan atas kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Variabel intensitas moral mempesentasikan sikap terhadap perilaku pada teori perilaku terencana. Dalam variabel ini, individu mengacu pada persepsi individu akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tersebut. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Individu akan mengukur ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang dilakukan. Kontrol tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu yaitu diri individu itu sendiri dan faktor eksternal individu yaitu lingkungan dimana indvidu berada. Variabel reward mempresentasikan penghargaan individu terhadap perilaku. Dalam variabel ini, individu yang memberikan perilaku yang baik bagi perusahaan terutama untuk melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan yang ada diperusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri akan diberikan penghargaan atas perilaku berani yang individu tersebut lakukan. Antara manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki perbedaan, salah satu perbedaan tersebut adalah tindakan baik dan buruk. Setiap tindakan yang dilakukan individu pasti memiliki latar belakang, tujuan serta dampak bagi individu yang melakukannya. Azwar (2011:11) teori perilaku terencana (theory of planned behavior) merupakan perluasan dari theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajsen dan Martin Fisbein pada tahun 1980. Ajzen dan Fisbein mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambah konstruk yang belum ada di theory of reasoned action yaitu persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Teori perilaku terencana bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah suatu perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Teori perilaku terencana mengansumsi bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi yang ada secara sistematik kemudian memahami dampak perilakunya sebelum memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana (TPB) mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku yang semuanya di bawah kontrol penuh individu. Dalam Teori perilaku terencana, perilaku yang ditampilkan individu timbul karena adanya intensi untuk berperilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha untuk  menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kecenderungan orang untuk melakukan perilaku tersebut. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Dalam teori perilaku terencana ada beberapa tujuan dan manfaat diantaranya untuk meramalkan dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individunya sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan suatu strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada setiap aspek penting beberapa perilaku manusia. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, hal utama dari teori tersebut adalah intensi untuk berperilaku. Teori perilaku terencana ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan mereka menggunakan infomasi yang mungkin baginya secara sistematis. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude Toward the Behavior), norma subjektif (Subjective Norm), dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control).  Jogiyanto (2007:36) sikap terhadap perilaku perilaku (Attitude Toward the Behavior) dari proses evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Azwar (2011:15) sikap terhadap perilaku berasal dari evaluasi setiap individu memberikan kesimpulan terhadap perilaku dalam bentuk baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan sebagai potensi reaksi terhadap situasi atau objek tertentu. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positif, nantinya akan dijadikan pilihan individu untuk membimbingnya dalam berperilaku di kehidupannya. Jogiyanto (2007:42) norma subjektif yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Azwar (2011:12) norma subjektif yaitu keyakinan yang berasal dari orang lain seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat, lingkungan yang inginkan agar kita melakukannya. Norma subjektif sebagai persepsi individu mengenai apakah orang-orang yang penting baginya akan mendukung atau tidak untuk melakukan suatu perilaku tertentu dalam kehidupannya. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempresentasi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Jogiyanto (2007:66) kontrol perilaku yaitu kepercayaan yang dimiliki seseorang mengenai sumber-sumber daya dan kesempatan yang dimiliki untuk  mengantisipasi sesuatu yang dihadapi untuk melakukan perilaku. Azwar (2011:12) berpendapat kontrol perilaku yaitu keyakinan individu terhadap seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan ketika tersedia atau tidaknya kesempatan dan sumber-sumber yang diperlukan. Keyakinan berasal dari individu di masa lalu atau dapat juga dipengaruhi oleh informasi tidak langsung dengan melihat pengalaman orang lainyang pernah melakukannya sehingga dapat mempengaruhi minat individu terhadap perilaku tersebut. Ketika seseorang memiliki sikap positif dan persepsi, seseorang tersebut memiliki suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku dapat diterima di lingkungan sekitarnya, dan seseorang tersebut yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya tersebut adalah hasil atas kontrol dirinya maka ia akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku. Variabel identitas profesional mempresentasikan komponen sikap terhadap perilaku. Identitas profesional tersebut akan membentuk keyakinan pada diri seseorang bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan memberikan hal yang baik bagi individu tersebut. Seseorang yang memiliki identitas profesional yang tinggi cenderung selalu mematuhi kode etik dan norma yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat membahayakan profesinya. Oleh karena itu, mereka dapat termotivasi untuk melindungi pekerjaannya dengan melaporkan pelanggaran tersebut. Variabel locus of control mempresentasikan komponen persepsi kontrol perilaku. Perilaku individu merupakan hasil dari pengendalian yang dilakukan dari dalam diri individu sendiri. Pengendalian yang dilakukan individu dapat  dilihat dari cara pandangnya terhadap suatu peristiwa. Pengendalian diri ini sangat dibutuhkan karyawan untuk dapat mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi di perusahaan karena dengan pengendalian diri yang baik, maka pegawai dapat melakukan pengungkapan atas kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Variabel intensitas moral mempesentasikan sikap terhadap perilaku pada teori perilaku terencana. Dalam variabel ini, individu mengacu pada persepsi individu akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tersebut. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Individu akan mengukur ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang dilakukan. Kontrol tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu yaitu diri individu itu sendiri dan faktor eksternal individu yaitu lingkungan dimana indvidu berada. Variabel reward mempresentasikan penghargaan individu terhadap perilaku. Dalam variabel ini, individu yang memberikan perilaku yang baik bagi perusahaan terutama untuk melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan yang ada diperusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri akan diberikan penghargaan atas perilaku berani yang individu tersebut lakukan. Antara manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki perbedaan, salah satu perbedaan tersebut adalah tindakan baik dan buruk. Setiap tindakan yang dilakukan individu pasti memiliki latar belakang, tujuan serta dampak bagi individu yang melakukannya. Azwar (2011:11) teori perilaku terencana (theory of planned behavior) merupakan perluasan dari theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajsen dan Martin Fisbein pada tahun 1980. Ajzen dan Fisbein mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambah konstruk yang belum ada di theory of reasoned action yaitu persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Teori perilaku terencana bertujuan untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah suatu perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Teori perilaku terencana mengansumsi bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi yang ada secara sistematik kemudian memahami dampak perilakunya sebelum memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana (TPB) mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku yang semuanya di bawah kontrol penuh individu. Dalam Teori perilaku terencana, perilaku yang ditampilkan individu timbul karena adanya intensi untuk berperilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha untuk  menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kecenderungan orang untuk melakukan perilaku tersebut. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Dalam teori perilaku terencana ada beberapa tujuan dan manfaat diantaranya untuk meramalkan dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individunya sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan suatu strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada setiap aspek penting beberapa perilaku manusia. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, hal utama dari teori tersebut adalah intensi untuk berperilaku. Teori perilaku terencana ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional dan mereka menggunakan infomasi yang mungkin baginya secara sistematis. Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude Toward the Behavior), norma subjektif (Subjective Norm), dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control).  Jogiyanto (2007:36) sikap terhadap perilaku perilaku (Attitude Toward the Behavior) dari proses evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Azwar (2011:15) sikap terhadap perilaku berasal dari evaluasi setiap individu memberikan kesimpulan terhadap perilaku dalam bentuk baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan sebagai potensi reaksi terhadap situasi atau objek tertentu. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positif, nantinya akan dijadikan pilihan individu untuk membimbingnya dalam berperilaku di kehidupannya. Jogiyanto (2007:42) norma subjektif yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Azwar (2011:12) norma subjektif yaitu keyakinan yang berasal dari orang lain seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat, lingkungan yang inginkan agar kita melakukannya. Norma subjektif sebagai persepsi individu mengenai apakah orang-orang yang penting baginya akan mendukung atau tidak untuk melakukan suatu perilaku tertentu dalam kehidupannya. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempresentasi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Jogiyanto (2007:66) kontrol perilaku yaitu kepercayaan yang dimiliki seseorang mengenai sumber-sumber daya dan kesempatan yang dimiliki untuk  mengantisipasi sesuatu yang dihadapi untuk melakukan perilaku. Azwar (2011:12) berpendapat kontrol perilaku yaitu keyakinan individu terhadap seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan ketika tersedia atau tidaknya kesempatan dan sumber-sumber yang diperlukan. Keyakinan berasal dari individu di masa lalu atau dapat juga dipengaruhi oleh informasi tidak langsung dengan melihat pengalaman orang lainyang pernah melakukannya sehingga dapat mempengaruhi minat individu terhadap perilaku tersebut. Ketika seseorang memiliki sikap positif dan persepsi, seseorang tersebut memiliki suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku dapat diterima di lingkungan sekitarnya, dan seseorang tersebut yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya tersebut adalah hasil atas kontrol dirinya maka ia akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku. Variabel identitas profesional mempresentasikan komponen sikap terhadap perilaku. Identitas profesional tersebut akan membentuk keyakinan pada diri seseorang bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan memberikan hal yang baik bagi individu tersebut. Seseorang yang memiliki identitas profesional yang tinggi cenderung selalu mematuhi kode etik dan norma yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat membahayakan profesinya. Oleh karena itu, mereka dapat termotivasi untuk melindungi pekerjaannya dengan melaporkan pelanggaran tersebut. Variabel locus of control mempresentasikan komponen persepsi kontrol perilaku. Perilaku individu merupakan hasil dari pengendalian yang dilakukan dari dalam diri individu sendiri. Pengendalian yang dilakukan individu dapat  dilihat dari cara pandangnya terhadap suatu peristiwa. Pengendalian diri ini sangat dibutuhkan karyawan untuk dapat mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi di perusahaan karena dengan pengendalian diri yang baik, maka pegawai dapat melakukan pengungkapan atas kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Variabel intensitas moral mempesentasikan sikap terhadap perilaku pada teori perilaku terencana. Dalam variabel ini, individu mengacu pada persepsi individu akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tersebut. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu perilaku. Individu akan mengukur ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku yang dilakukan. Kontrol tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu yaitu diri individu itu sendiri dan faktor eksternal individu yaitu lingkungan dimana indvidu berada. Variabel reward mempresentasikan penghargaan individu terhadap perilaku. Dalam variabel ini, individu yang memberikan perilaku yang baik bagi perusahaan terutama untuk melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan yang ada diperusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri akan diberikan penghargaan atas perilaku berani yang individu tersebut lakukan.

Niat Beli (skripsi dan tesis)

Niat didefinisikan sebagai suatu faktor motivasional yang yang mempengaruhi perilaku. Niat mengindikasikan seberapa keras seseorang akan mencoba untuk berperilaku, atau seberapa banyak usaha yang diupayakan oleh seseorang, agar dapat menampilkan suatu perilaku. Semakin kuat niat untuk berperilaku, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk menampilkan perilaku (Ajzen, 1991)

Perceived Behavioral Control (skripsi dan tesis)

Perceived Behavioral Control menunjukan suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku adalah di bawah pengendaliannya (Achmat, 2010; Ajzen, 1991; Krueger dan Carsrud, 1993). Selain itu, Perceived Behavioral Control, juga mencerminkan tingkat kepantasan suatu perilaku yang dilakukan seseorang, dalam kaitannya dengan persepsi pribadi orang tersebut, mengenai kelayakan situasi, saat perilaku tersebut dilakukan (Krueger dan Carsrud, 1993) Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat, untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki modal dukungan atau kesempatan untuk melakukannya, meskipun ia memiliki sikap yang positif, dan ia percaya, bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Perceived Behavioral Control dapat mempengaruhi perilaku secara langsung atau tidak langsung melalui intensi (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Jalur langsung dari Perceived Behavioral Control ke perilaku diharapkan muncul ketika terdapat keselarasan antara persepsi mengenai 12 kendali dan kendali yang aktual dari seseorang atas suatu perilaku (Achmat, 2010; Ajzen, 1991).

Norma Subjektif (skripsi dan tesis)

Norma Subjektif Norma Subyektif dianggap sebagai anteseden kedua dari intensi perilaku, yang mencerminkan keinginan, dan kepercayaan seseorang, untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Krueger dan Carsrud, 1993). Norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs yang secara spesifik menjadi acuan bagi seseorang untuk setuju atau tidak setuju dalam menampilkan suatu perilaku (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Kepercayaan-kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma subjektif disebut juga kepercayaan normatif (normative beliefs), (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia beranggapan bahwa orang yang dianggap penting baginya, berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Orang lain yang penting tersebut bisa pasangan, sahabat, dokter dan sebagainya. Hal ini dapat diketahui dengan cara menanyai responden untuk menilai apakah orang yang dianggap penting tadi cenderung akan setuju atau tidak setuju jika ia menampilkan perilaku yang dimaksud (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Norma subjektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991).

Sikap (skripsi dan tesis)

Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku, yang mencerminkan keinginan, dan kepercayaan seseorang, untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Krueger dan Carsrud, 1993). Kepercayaan atau beliefs ini disebut dengan behavioral beliefs (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya baik secara positif maupun negatif (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Sikap ditentukan oleh 10 kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku (behavioral beliefs), yang dilihat berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensi akibat perilaku tersebut (outcome evaluation) (Achmat, 2010; Ajzen, 1991). Sikapsikap tersebut dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif dan perceived behavioral control (Achmat, 2010; Ajzen, 1991; Krueger dan Carsrud, 1993).

Theory of Planned Behaviour (TPB) (skripsi dan tesis)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang memperkirakan pertimbangan dalam perilaku manusia. Secara psikologis, sifat perilaku manusia dapat dipertimbangkan dan direncanakan (Kruger dan Carsrud, 1993; Ajzen, 1991). Ajzen (1991), menyatakan, Theory of Planned Behavior memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan lainnya. Theory of Planned Behavior merupakan teori perilaku yang dapat mengenali bentuk keyakinan seseorang, terhadap kontrol atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku (Ajzen 1991). Dari sinilah, perbedaan perilaku, antara seseorang yang berkehendak, dengan yang tidak berkehendak, dapat dibedakan (Ajzen, 1991).  Teori perilaku terencana membedakan antara tiga jenis kepercayaan (belief) yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief, dimana hal tersebut terkait dengan konstruksi sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavior control) (Ajzen, 1991). Hal tersebut cukup bisa dikatakan bahwa semua keyakinan mengasosiasikan perilaku menarik dengan atribut dari beberapa jenis, baik itu suatu hasil, harapan normatif, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku. Dengan demikian, mungkin untuk mengintegrasikan semua keyakinan tentang perilaku yang diberikan untuk mendapatkan ukuran keseluruhan perilaku disposisi. Keberatan utama untuk pendekatan seperti itu adalah bahwa hal itu mengaburkan perbedaan yang menarik, baik dari teori dan dari sudut pandang praktis. Secara teoritis, evaluasi pribadi dari perilaku (attitude), perilaku sosial yang diharapkan (norma subjektif), dan selfefficacy dengan perilaku (perceived behavioral control) adalah konsep yang sangat berbeda masing-masing memiliki tempat yang penting dalam penelitian sosial dan perilaku (Ajzen,1991).

Religiusitas (skripsi dan tesis)

Abdilla (2017) mendefinisikan religiusitas sebagai bentuk rasa kepercayaan terhadap ajaran agamanya dengan menjaga hubungannya dengan Tuhannya dan mengimplementasikannya dalam berkelakukan sehari-hari. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan selalu menghubungkan dengan ajaran agamanya dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan dalam hidupnya. Pada dasarnya seseorang biasanya mengekspresikan religiusitas mereka melalui aktivitas agama, ritual ibadah, kepatuhan terhadap kepercayaan dan pelayanan kepada agamanya (Kashif dkk, 2016). Oleh karena itu, religiusitas dianggap sebagai suatu sifat manusia yang paling kompleks dimana dengan adanya religiusitas dalam kehidupan seseorang tentunya akan membantu mereka dalam mempertahankan standar moral dalam membuat suatu keputusan yang etis (Winchester, 2008) Glock dan Stark (1966) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan komitmen yang berhubungan dengan agama dan keyakinan seseorang, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu tersebut terhadap kepercayaannya.  Sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang dan dikelompokan kedalam beberapa aspek, sebagai berikut : a. Religious Practice Tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban di dalam agama yang dianutnya. Seperti sholat, zakat, dan puasa yang dilakukan oleh umat muslim. b. Religious Belief Hal ini menjelaskan mengenai sejauh mana seseorang dapat menerima halhal yang dogmatik di dalam ajaran agama yang dianutnya. Seperti keberadaan Tuhan, Kitab Suci dan Malaikat c. Religious Knowledge Seberapa jauh seseorang memiliki pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama. Hal ini berhubungan dengan aktivitas setiap individu yang memiliki keterkaitan dengan ajaran agama. d. Religious Feeling Dimensi yang meliputi perasaan dan pengalaman keagamaan yang pernah dilalui. Misalnya, seseorang merasa takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama lagi karena ia takut akan adanya hari akhir. e. Religious Effect Hal yang menggambarkan sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agama dalam kehidupannya.

Keseriusan Kecurangan (skripsi dan tesis)

Menurut Bagustianto dan Nurkholis (2015) persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi. Tingkat keseriusan kecurangan dapat dilihat dan diukur  dari sisi dampak terhadap organisasi itu sendiri, motivasi pelaku kecurangan, dan etis atau tidak nya sebuah kecurangan. Marliza (2017) mengemukakan bahwa pertimbangan tentang tingkat keseriusan kecurangan dapat diselaraskan dengan dampak keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan tersebut. Seseorang akan cenderung melaporkan kecurangan yang terjadi jika menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan pada organisasi atau berdampak terhadap orang banyak.

Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Bagustiantio dan Nurkholis (2015) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai hubungan keterikatan emosional antara anggota organisasi dengan organisasinya yang ditandai dengan tiga faktor yaitu kesediaan untuk bekerja sekuat tenaga demi organisasi, keyakinan yang kuat terhadap visi, misi dan tujuan organisasi, serta keinginan yang kuat untuk selalu setia mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (loyalitas). Komitmen organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan kesetiaan, keyakinan pribadi seseorang terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki anggota organisasi maka semakin kuat pula keinginan dan motivasi individu untuk berusaha menjalankan aktivitas dengan terbaik dan sekuat tenaga dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Dalam hal ini anggota organisasi akan selalu bersikap dan berperilaku positif dalam membela organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mereka akan selalu berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu membantu organisasi mewujudkan tujuannya. Mereka juga cenderung menghindari hal-hal yang mampu menghambat pencapian organisasi tersebut. Suatu tindakan dianggap benar apabila mampu melindungi tujuan-tujuan organisasi. Sebaliknya, jika komitmen akan organisasi rendah, tentunya anggota organisasi akan merasa acuh dan hanya mementingkan pribadinya sendiri sehingga tidak akan merasa peduli dengan keberlangsungan jangka panjang organisasnya (Fitri dkk, 2013).

Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) (skripsi dan tesis)

Khanifah (2017) menjelaskan bahwa persepsi kontrol atas perilaku merupakan suatu persepsi yang diyakini oleh seorang individu mengenai kontrol yang dimilikinya dalam melakukan tingkah lalu tertentu. Namun pada dasarnya pengendalian seseorang atas perilakunya dipengaruhi oleh faktor internal yakni keterampilan, kemauan, dan informasi dan faktor eksternal seperti budaya dan politik sehingga seseorang tidak dapat mengendalikan perilakunya sepenuhnya (Aprani, 2017). Menurut Ajzen (2012) menyatakan bahwa persepsi kontrol atas perilaku menunjukkan semakin besar seseorang memilki kesempatan serta seberapa halangan yang dapat diantisipasi maka semakin besar kontrol yang akan dirasakan atas tingkah laku tersebut. Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menampilkan perilaku (Ajzen, 1991). Saat seseorang memiliki control beliefs atau kontrol kepercayaan yang kuat tentunya akan menlancarkan suatu perilaku yang akan dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki persepsi yang kuat untuk mengendalikan perilakunya. Sebaliknya, jika seseorang tersebut memiliki persepsi yang rendah untuk mengendalikan perilaku yang akan ditunjukkan tentunya, seseorang tersebut memiliki control beliefs yang lemah untuk mengatasi faktor-faktor yang akan menghambat suatu perilaku. Persepsi ini dapat dicermikan dari pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan datang, dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di sekitar individu 

Norma Subjektif (Subejctive Norm) (skripsi dan tesis)

Menurut Aprani (2017) norma subyektif adalah faktor diluar individu yang memengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukan. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika perilaku tersebut merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh orang lain. Sehingga seseorang tersebut hanya akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungannya dan sebaliknya seseorang tersebut tidak akan melakukan perilaku yang lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Ajzen (2012) menyatakan bahwa norma subyektif lebih mengacu pada pengertian tentang persepsi atas tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Menurut Aprani (2017) norma subyektif juga dinyatakan sebagai personal atau moral norm, parental influence, human faktor, human influences, atau influence of significant people. Dalam teori perilaku terencana disebutkan bahwa norma subyektif (subjective norm) sebagai penentu kedua dari terbentuknya niat untuk berperilaku juga diasumsikan sebagai suatu fungsi kepercayaan yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Seseorang tersebut akan memiliki suatu titik referensi untuk mengarahkan perilakunya antara lain orang tua, pasangan, teman dekat, teman kerja, dan pakar profesional (semacam akuntan) (Jogiyanto, 2007).

Sikap (Attitude Towar Behavior) (skripsi dan tesis)

Sikap diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (2012) sikap (attitude) merupakan jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk. Lain halnya menurut Jogiyanto (2008) sikap (attitude) merupakan bentuk evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1985) membedakan dua macam sikap, yaitu sikap terhadap objek (attitude toward object) dan sikap yang berhubungan dengan perilaku (attitude concerning behavior). Sikap terhadap objek (attitude toward object) merupakan perasaan seseorang terhadap benda-benda atau objek. Sedangkan, sikap yang berhubungan dengan perilaku (attitude concerning behavior) adalah sikap yang lebih mengarah pada perilakunya bukan ke objeknya. Selain itu juga dikemukakan oleh Jogiyanto (2007) bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat tentang perilakunya (behavioral beliefs) dimana seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa dengan berperilaku tertentu mendapatkan hasil yang positif maka akan mempertahankan sikapnya tersebut.

Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Whistleblowing merupakan suatu tindakan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang atas adanya dugaan kecurangan, perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan lain yang tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak internal seperti pemimpin organisasi atau pihak eksternal yang dapat mengambil tindakan atas kecurangan tersebut (Lestari dan Yaya, 2017). Tindakan pelaporan tersebut tentunya harus didukung dengan adanya bukti, informasi yang jelas terkait kecurangan yang dilaporkan. Selanjutnya, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia juga mengemukakan bahwa whistleblowing dilakukan dengan dasar itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi terhadap kebijakan suatu perusahaan. Menurut Lestari (2017) whistleblowing dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu : a. Whistleblowing internal Whistleblowing internal merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada pihak lain yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti pimpinan dalam organisasi tersebut. Pelaporan whistleblowing internal ini biasanya dilakukan karena anggota organisasi menemukan kecurangan yang mungkin dapat merugikan organisasi tersebut. b. Whistleblowing eksternal Whistleblowing eksternal merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi tersebut kepada publik atau pihak lain diluar organisasi. Pelaporan ini biasanya dilakukan karena tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan organisasi atas whistleblowing internal yang dilakukan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 whistleblower adalah pelapor tindak pidana yakni orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada pengeak hukum mengenai tindak pidanan yang akan, sedang, atau telah terjadi. Menjadi seorang whistleblower bukan perkara mudah, dibutuhkan niat atau keinginan yang kuat dalam diri individu tersebut untuk melakukan whistleblowing. Niat whistleblowing dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor yang dapat berasal dari internal maupun eksternal serta dapat menjadi pendorong maupun sebaliknya. Dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa niat adalah bentuk keinginan atau kehendak yang muncul dari dalam hati untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu. Suatu niat akan muncul disebabkan karena adanya tiga faktor yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana antara lain : 1) Adanya sikap, yaitu suatu perasaan atau bentuk penilaian seseroang secara positif atau negatif terhadap sesuatu, 2) Adanya norma subyektif atau pengaruh persepsi orang lain yang ada disekitar individu sehingga memengaruhinya untuk berperilaku dan 3) Persepsi kontrol atas perilaku, yaitu kemampuan individu dalam mengontrol dirinya atau keyakinan individu atas dirinya saat akan berperilaku (Khanifah, 2017).

Teori Perilaku Prososial (Prosocial Behaviour Theory) (skripsi dan tesis)

Teori perilaku prososial merupakan teori yang dikembangkan oleh Brief dan Motowidlo (1986) yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seorang anggota organisasi terhadap anggota organisasi lainnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan individu/kelompok atau organisasi tersebut atau dengan kata lain perilaku prososial merupakan perilaku yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan menurut Dozier dan Miceli (1985) perilaku prososial tidak seperti altruitisme yang hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga memiliki maksud untuk memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya diketauhi bahwa teori prososial merupakan teori yang mendukung munculnya whistleblowing seperti yang diungkapkan oleh Brief dan Motowidlo (1986) bahwa whistleblowing merupakan salah satu dari  bentuk prosocial organizational behavior. Hal yang sama juga dikemukan oleh Dozier dan Miceli (1985) bahwa tindakan whistleblowing secara umum akan memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi dan juga akan bermanfaat bagi pelaku whistleblower itu sendiri. Perilaku prososial tersebut kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan pengambilan keputusan etis individual dalam menentukan niatnya melakukan whistleblowing. Menurut Brief dan Motowidlo (1986) Teori perilaku prososial sendiri dibagi kedalam dua kelompok anteseden antara lain individual anteseden dan kontekstual anteseden. Individual anteseden dijelaskan sebagai bagian dari dalam diri pelaku seperti bentuk kemampuan individu dalam bertanggungjawab terhadap lingkungannya, bentuk kemampuan dalam memahami suatu keadilan, serta kemampuan berpikir secara logis dan berempati terhadap orang lain. Lain halnya dengan kontekstual anteseden yang lebih menjelaskan terkait aspek yang ada dalam organisasi dan lingkungan organisasi seperti peraturan, kelompok, panutan, norma, iklim organisasi, tipe kepemimpinan, komitmen terhadap organisasi, tekanan.

Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior Theory) (skripsi dan tesis)

Teori perilaku terencana pada dasarnya merupakan teori pengembangan dari teori sebelumnya yakni theory of reasoned action yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fisben (1985). Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perilaku terbentuk karena adanya niat untuk berperilaku. Niat ini diartikan sebagai respon atau kesiapan seseorang untuk menunjukan tindakan atau perilaku (Lestari dan Yaya, 2017). Selain itu, juga dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang sebelum berperilaku menggunakan informasi yang sistematik untuk memahami dampak yang akan timbul dari perilakunya tersebut (Kreshastuti, 2014). Aprani (2017) juga mengemukakan bahwa seseorang yang berfikir rasional akan memutuskan mencari informasi yang berhubungan dengan whistleblowing seperti mekanisme atau tata aturan sebelum melakukan whistleblowing. Teori perilaku terencana ini telah diaplikasikan ke dalam beberapa konteks dalam hal perilaku keuangan seperti pada perilaku kepatuhan wajib pajak (Bobek & Hatfield, 2003; Hidayat & Nugroho, 2010), perilaku akuntan publik (Buchan, 2005), keputusan etis manajer (Carpenter & Reimers, 2005), perilaku whistleblowing oleh chief financial officer (Uddin & Gillett, 2002) dan dalam pembuatan anggaran (Su & Ni, 2013). Sedangkan untuk whistleblowing, teori ini juga telah diaplikasikan untuk melihat dan mengukur perilaku seseorang dalam melakukan tindak pelaporan kecurangan.  Berdasakan teori perilaku terencana disebutkan bahwa ada tiga faktor yang dapat memengaruhi niat individu dalam menunjukkan suatu perilaku antara lain: 1) Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan sebuah bentuk penilaian seseorang terhadap suatu benda, orang, institusi, kejadi atau perilaku secara positif atau negative. 2) Norma subyektif (subjective norm) merupakan bentuk tanggapan orang lain terhadap perilaku yang akan ditunjukkan oleh individu dimana hal tersebut akan memengaruhinya dalam berperilaku. 3) Persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) adalah suatu bentuk persepsi atau kemampuan diri individu dalam mengontrol dirinya untuk berperilaku atau bentuk kepercayaan diri untuk menunjukkan suatu perilaku.

Wirausaha dan Kewirausahaan (skripsi dan tesis)

Menurut (Saiman, 2012:43), Istilah wirausaha sebagai padan kata entrepreneur dapat dipahami dengan menguraikan istilah tersebut sebagai berikut: (1) Wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan dan pejuang, (2) Usaha berarti penciptaan kegiatan, dan atau berbagai aktivitas bisnis. Wirausaha adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri. Wirausaha adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan dan umumnya memiliki keberanian dalam mengambil resiko terutama dalam menangani usaha atau perusahaannya dengan berpijak pada kemampuan dan atau kemauan sendiri. Jadi, wirausaha itu adalah (Saiman, 2012:43): 1) Orang yang memulai dan atau mengoperasikan sebuah usaha/bisnis. 2) Para individu yang menemukan kebutuhan pasar dan membangun perusahaan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. 3) Orang-orang yang berani mengambil resiko (risk taker) yang mampu memberikan daya dorong bagi perubahan, inovasi dan kemajuan. 4) Semua active owner managers (founders and or managers of small businesses) Widayat (2011) menyatakan wirausaha yaitu orang yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan keinginan (impian) orang tersebut di masa yang akan datang tanpa dibatasi oleh apapun. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi (Sabri, 2013). Menurut Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1995 kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar (Saiman, 2012:43).

Niat (Intention) (skripsi dan tesis)

Ajzen (2005) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Wijaya (2008) menyatakan intensi adalah kesungguhan niat dari seseorang untuk melakukan perbuatan atau memunculkan suatu perilaku tertentu. Niat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba (Dharmmesta, 1998). Niat kewirausahaan (Entrepreneurial intention) dapat diartikan sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang (Lee dan Wong, 2004). Paulina dan Wardoyo (2012) menyatakan intensi berwirausaha yaitu tendensi keinginan individu melakukan tindakan wirausaha dengan menciptakan produk baru melalui bisnis pengambilan risiko. Ogundipe et at. (2012) menyatakan niat kewirausahaan merupakan kecenderungan seseorang untuk memulai aktivitas kewirausahaan di masa depan. Niat merupakan penentu utama dari tindakan penciptaan usaha baru, dimoderatori oleh variabel eksogen seperti latar belakang keluarga, posisi dalam satu keluarga, pekerjaan orang tua, pendidikan dan latihan. Intensi berwirausaha diukur dengan skala entrepreneurial intention menggunakan indikator memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih karir sebagai wirausaha, dan membuat perencanaan untuk memulai usaha (Ramayah dan Harun, 2005).

Persepsi kontrol keperilakuan (skripsi dan tesis)

Persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavioral control) menggambarkan tentang perasaan kemampuan diri (self eficacy) individu dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Teo dan Lee (2010), kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku dan sejumlah pengendalian seseorang atas pencapaian tujuan dari perilaku tersebut. Dharmmesta (1998) menyatakan persepsi kontrol keperilakuan merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu disamping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Masalah kontrol keperilakuan (behavioral control) hanya dapat terjadi dalam batas-batas tindakan tertentu dan tindakan lain terjadi karena pengaruh faktor-faktor di luar kontrol seseorang (Dharmmesta, 1998). Kontrol keperilakuan yang dirasakan dapat berpengaruh pada niat atau secara langsung pada perilaku itu sendiri. Persepsi kontrol keperilakuan merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi kontrol keperilakuan ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Dalam model Teori perilaku terencana, Perceived Behavioral Control mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan tindakan yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Persepsi kontrol keperilakuan menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku yang dimaksud adalah dibahwa pengendaliannya. Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun ia memiliki sikap yang positif dan ia percaya bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. Persepsi kontrol keperilakuan dapat mempengaruhi perilaku secara langsung ataupun tidak langsung melalui intensi (Achmat, 2010).

Norma Subjektif (skripsi dan tesis)

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orangorang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan konsumen tentang seberapa relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sekerja) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya (Suprapti, 2010:147). Norma Subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku (Achmat, 2010). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsikan bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Menurut Ajzen (2001) dalam Sarwoko (2011), norma subjektif adalah keyakinan individu akan norma, orang di sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Marhaini (2008) menemukan bahwa norma subjektif ternyata berpengaruh lebih besar daripada sikap dalam menentukan niat untuk membeli komputer merek Acer. Menurut Marselius (2002) norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ramayah dan Harun (2005) menyatakan norma subjektif yaitu keyakinan individu untuk mematuhi arahan atau anjuran orang di sekitarnya untuk turut melakukan aktivitas berwirausaha. Norma subjektif diukur dengan skala subjective norm dengan indikator keyakinan peran keluarga dalam memulai usaha, keyakinan dukungan teman dalam usaha, keyakinan dukungan dari dosen, keyakinan dukungan dari pengusaha-pengusaha yang sukses, dan keyakinan dukungan dalam usaha dari orang yang dianggap penting. Norma subjektif diukur secara langsung dengan penilaian perasaan responden terhadap kemauan untuk mengikuti saran orang-orang penting bagi mereka (Tjahjono dan Ardi, 2008). Hermina dkk. (2011) menyatakan niat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap niat tersebut, karena sikap dan aktifitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang tua yang berwirausaha dalam bidang tertentu dapat menimbulkan niat anaknya untuk menjadi wirausaha

Sikap (skripsi dan tesis)

Sumarwan (2003:136) menyatakan sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu obyek. Sikap seseorang merupakan hasil dari suatu proses psikologis, oleh karena itu sikap tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari apa yang dikatakan atau dilakukannya (Suprapti, 2010:135). Chatzisarantis et al. (2005) menyatakan bahwa sikap merupakan anteseden terpenting atau sebagai prediktor dari niat untuk aktivitas fisik dan perilaku. Sikap (attitudes) konsumen adalah faktor terpenting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior) (Sumarwan 2004:135). Arunkumar (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara sikap dengan intention terhadap objek. Sikap disebut juga sebagai konsep yang paling khusus dan sangat dibutuhkan dalam psikologis sosial kontemporer. Sikap juga merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen (Setiadi, 2013:143). Allport (dalam Suprapti, 2010:135) mengemukakan sikap adalah predisposisi yang dipelajari untuk merespon suatu obyek atau sekelompok obyek dalam suatu cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten. Sikap konsumen terhadap suatu obyek adalah berupa tendensi atau kecenderungan yang disukainya untuk mengevaluasi obyek itu dalam suatu cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten, yaitu evaluasinya terhadap obyek tersebut secara keseluruhan dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Menurut Suprapti (2010:136), sikap memiliki sifat sebagai berikut: 1) Sikap adalah predisposisi yang dipelajari. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, artinya bahwa sikap yang relevan dengan perilaku pembelian terbentuk sebagai suatu hasil pengalaman langsung dengan produk, sosialisasi dari keluarga khususnya orang tua, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa sikap mungkin dihasilkan oleh perilaku tetapi sikap itu sendiri tidak sama dengan perilaku. Sikap merefleksikan evaluasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang suatu obyek. Sebagai suatu predisposisi yang dipelajari, sikap bersifat motivasional, karena bisa mendorong atau menghindarkan konsumen untuk berperilaku tertentu. 2) Sikap memiliki konsistensi Sikap bersifat relatif konsisten dengan perilaku yang direfleksikannya. Meski bersifat konsisten, sikap tidak selalu permanen karena sikap bisa berubah. 3) Sikap terjadi di dalam sebuah situasi. Situasi yang dimaksudkan merupakan peristiwa atau keadaan yang pada suatu waktu tertentu mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku. Suatu situasi spesifik dapat menyebabkan konsumen berperilaku tidak konsisten dengan sikapnya. Selain memiliki sifat, sikap juga memiliki fungsi. Memahami fungsi sikap berarti memahami bagaimana sikap itu menyampaikan sesuatu tentang seseorang. Katz (dalam Setiadi 2013:145) mengklasifikasikan empat sikap yaitu: 1) Fungsi utilitarian Adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip – prinsip dasar imbalan dan hukuman. Disini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. 2) Fungsi ekspresi nilai Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. 3) Fungsi mempertahankan ego Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindungi dirinya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. 4) Fungsi pengetahuan Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (skripsi dan tesis)

Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action. TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (attitude), (2) norma subjektif (subjective norm) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior control). Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991). Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi pertama, behavior belief yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior belief akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior). Kedua adalah normative belief yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman dan konsultan  pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat halhal tersebut mempengaruhi perilakunya. Control belief membentuk variabel persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior control). Dalam TPB, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan– keyakinan dari individu, baik sebagai secara positif maupun negatif. Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis (Achmat, 2010). Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Miceli dan Near (1985) mendefinisikan whistleblowing adalah pengungkapan yang dilakukan oleh anggota maupun mantan anggota organisasi atas illegal act, immoral acts, dan illegal practices kepada seseorang atau organisasi yang berwenang untuk menanganinya. Mustapha dan Siaw (2012) mendefinisikan whistleblowing sebagai mata-mata subversive atau korporasi yang bertanggung jawab dan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani mereka. Menurut Khan (2009) whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun non aktif, mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun diluar organisasi. Motivasi utama dari whistleblowing adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut (Keraf, 2000).  Whistleblowing dapat terjadi melalui jalur internal maupun eksternal. Whistleblowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan, whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan organisasi atau anggota dalam organisasi, kemudian memberitahukannya kepada pihak di luar organisasi atau penegak hukum karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat (Elias, 2008). Park dan Blenkinsopp (2009) menjelaskan bahwa jalur pelaporan whistleblowing tidak hanya sebatas internal dan eksternal, tetapi terdiri dari tiga dimensi, yaitu formal dan informal, anonim dan teridentifikasi, internal dan eksternal, setiap dimensi tersebut merupakan pilihan bagi karyawan. Kaplan, et al. (2012) menemukan bahwa whistleblower berperilaku berbeda dalam membuat pilihan jalur pelaporan yang sesuai untuk mereka. Secara khusus, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan niat peserta dalam hal jalur anonim atau teridentifikasi berpengaruh ketika adanya pertimbangan tindakan pembalasan. Istilah whistleblowing di Indonesia diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di organisasi tempat bekerja sehingga memiliki akses informasi memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sebenarnya whistleblowing tidak hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga skandal lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian atau ancaman bagi masyarakat.

Prosocial Organizational Behavior Theory (skripsi dan tesis)

Brief dan Motowidlo (1986 dalam Rustiriani dan Sunarsih 2015) mendefinisikan prosocial organizational behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang lain (Penner et al., 2005). Perilaku prososial dapat dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri sendiri dan mungkin pula merupakan perbuatan menolong yang dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan. Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistleblowing. Brief dan Motowidlo (1986 dalam rustiarini dan Sunarsih 2015) menyebutkan whistleblowing sebagai salah satu dari bentuk prosocial organizational behavior. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dozier dan Near (1985) yang menyatakan bahwa tindakan whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial karena perilaku tersebut memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi disamping juga bermanfaat bagi whistleblower itu sendiri. Perilaku prososial dapat digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan whistleblowing. Miceli dan Near (1985) mengemukakan bahwa whistleblower melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Pada prinsipnya seorang whistleblower merupakan “prosocial behaviour” yang menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi atau perusahaan

Cognitive evaluation theory (CET) (skripsi dan tesis)

Cognitive evaluation theory atau teori evaluasi kognitif mengemukakan terlebih dahulu bahwa faktor eksternal adalah penghargaan nyata, tenggang waktu, surveilans, dan evaluasi. CET cenderung mengurangi perasaan otonomi, dan lebih mendorong sebuah perubahan pada perceived locus of causality (PLOC) atau lokus kausalitas yang dirasakan dari internal ke eksternal sehingga melemahkan motivasi intrinsik. Sebaliknya, beberapa faktor eksternal seperti menyediakan pilihan tentang aspek keterlibatan tugas cenderung meningkatkan Edited with the trial version of To remove this notice, visit www.flexipdf.com FlexiPDF 28 perasaan otonomi, mendorong pergeseran PLOC dari eksternal ke internal, dan meningkatkan motivasi intrinsik (Deci, 2005:332). Teori Evaluasi Kognitif (CET) dipresentasikan oleh Deci dan Ryan tahun 1985 untuk menentukan faktor-faktor dalam konteks sosial yang menghasilkan variabilitas motivasi intrinsik di Indonesia. CET dianggap sebagai sub teori dari self determinant theory, berpendapat bahwa peristiwa dan struktur interpersonal seperti penghargaan, komunikasi, dan umpan balik yang mengarah pada perasaan kompeten selama seorang individu bertindak, dapat meningkatkan motivasi intrinsik untuk tindakan tersebut karena memungkinkan kepuasan untuk kebutuhan psikologis dasar akan kompetensi. Demikian, misalnya tantangan yang optimal, efektifitas promosi umpan balik, dan kebebasan dari rendahnya evaluasi, itu semua diprediksi akan memudahkan adanya motivasi intrinsik (Ryan & Deci, 2000:58)

Self Determinant Theory (SDT) (skripsi dan tesis)

Dalam Self Determinant Theory/SDT yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan pada tahun 1985, jenis motivasi dibedakan berdasarkan berbagai alasan atau tujuan yang menimbulkan suatu tindakan dari seseorang (Ryan & Deci, 2000:55). Pusat dari Self Determinant Theory/SDT adalah perbedaan antara motivasi otonom dan motivasi yang dikendalikan. Otonomi melibatkan suatu tindakan dengan rasa kemauan dan memiliki pengalaman untuk menentukan pilihan. Otonomi berarti mendukung tindakan seseorang pada tingkat tertinggi dari . Motivasi intrinsik adalah contoh motivasi otonom. Ketika seseorang terlibat dalam sebuah kegiatan karena mereka menemukan hal-hal menarik, dan mereka melakukan aktivitas sepenuhnya atas keinginan sendiri misalnya, seseorang bekerja karena pekerjaan yang ia lakukan menyenangkan. Sebaliknya, motivasi yang dikendalikan melibatkan suatu tindakan dengan rasa tekanan, dan perasaan harus terlibat dalam suatu tindakan. Penggunaan imbalan ekstrinsik dalam percobaan awal ditemukan untuk mendorong motivasi yang dikendalikan (Deci, 2005:333-334). SDT menjelaskan bahwa motivasi otonom dan motivasi yang dikendalikan merupakan hal yang berbeda. Baik dari segi proses regulasi yang mendasari dua hal tersebut dan pengalaman yang menyertai kedua hal tersebut. SDT selanjutnya menunjukkan bahwa perilaku dapat dicirikan dalam hal sejauh mana perilaku disebut otonom atau dikendalikan. Motivasi otonom dan motivasi yang dikendalikan merupakan hal yang disengaja, dan keduanya berdiri dalam konteks yang berbeda untuk memotivasi, yang melibatkan kurangnya niat dan motivasi (Deci, 2005: 334).

Sebuah sub teori dalam SDT disebut sebagai Organismic Integration Theory (OIT) atau Teori Integrasi Organisme. OIT diperkenalkan secara rinci dalam berbagai bentuk motivasi ekstrinsik, dan faktor kontekstual yang mempromosikan atau menghalangi internalisasi dan integrasi peraturan untuk perilaku ini. 1. Amotivasi Amotivasi merupakan keadaan seorang individu yang kurang niat dalam bertindak. Ketika kurang termotivasi atau amotivasi, perilaku seseorang tidak memiliki kesengajaan dan rasa sebab pribadi. Amotivasi merupakan hasil dari perasaan individu yang tidak menghargai aktivitas, tidak merasa kompeten untuk melakukan suatu pekerjaan, dan tidak percaya akan menghasilkan hasil yang diinginkan. 2. Peraturan Eksternal Peraturan ekstrenal adalah kategori yang mewakili bentuk motivasi ekstrinsik yang paling tidak otonom. Individu melakukan tindakan untuk memenuhi permintaan eksternal atau mendapatkan sebuah kontingensi hadiah yang dipaksakan secara eksternal. Individu biasanya mengalami perilaku yang diatur dan dikendalikan secara eksternal. Sehingga tindakan yang mereka lakukan memiliki external perceived locus of causality atau lokus kausalitas eksternal yang dirasakan. 3. Peraturan yang dirujuk Tipe motivasi ekstrinsik yang kedua adalah peraturan yang dirujuk. Peraturan yang dirujuk/ introjeksi menggambarkan jenis regulasi internal yang masih cukup mengendalikan karena orang melakukan tindakan seperti itu dengan perasaan tertekan untuk menghindari rasa bersalah atau kecemasan atau untuk mencapai peningkatan atau kebanggaan ego. Bentuk klasik dari introjeksi adalah keterlibatan ego, di mana orang melakukan tindakan untuk meningkatkan atau menjaga harga diri.  4. Peraturan yang teridentifikasi Bentuk motivasi ekstrinsik yang lebih otonom yaitu melalui peraturan teridentifikasi. Dalam peraturan teridentifikasi, seorang individu telah mengidentifikasi dengan kepentingan pribadi dari sebuah perilaku dan kemudian ia menerima peraturannya sebagai peraturannya sendiri. 5. Peraturan terpadu Bentuk motivasi ekstrinsik yang paling otonom adalah peraturan terpadu/ terintegrasi. Integrasi terjadi ketika peraturan yang teridentifikasi telah sepenuhnya menyesuaikan dengan diri. Hal ini terjadi melalui pemeriksaan diri dan membawa peraturan baru menjadi sesuai dengan nilai dan kebutuhan seseorang. 6. Motivasi intrinsik Motivasi intrinsik adalah tipe motivasi yang ditentukan oleh aktivitas sendiri dari seorang individu. Namun tidak dapat dikatakan bahwa peraturan ekstrinsik apabila lebih terinternalisasi akan berubah menjadi motivasi intrinsik.

The social identity perspective/ Perspektif Identitas Sosial (skripsi dan tesis)

Perspektif identitas sosial merupakan analisis psikologi sosial dari proses kelompok, hubungan antar kelompok, dan konsep diri. Prinsip utamanya adalah bahwa orang memperoleh sebagian konsep diri mereka dari kelompok sosial dan kategori yang menjadi milik identitas sosial mereka. Hal tersebut pada awalnya didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa dia merupakan bagian kelompok sosial tertentu bersama dengan beberapa nilai emosional dan nilai untuk dirinya dari keanggotaan di sebuah grup. Perspektif identitas sosial mencakup sejumlah sub teori terpadu. Sub teori yang paling signifikan adalah teori identitas sosial yang secara akurat dicirikan sebagai teori identitas sosial dari perilaku antar kelompok dan teori kategorisasi diri yang lebih tepat ditandai sebagai teori identitas sosial kelompok (Hogg & Reid, 2006:8-9). Teori identitas sosial berfokus pada prasangka, diskriminasi, dan kondisi yang mempromosikan   berbagai jenis perilaku antar kelompok misalnya, konflik, kerjasama, perubahan sosial, dan stasus sosial. Penekanan ditempatkan pada kompetisi antar kelompok atas status dan prestise, dan peran peningkatan motivasi diri melalui identitas sosial yang positif. Giles dan Johnson pada tahun 1981 sampai tahun 1987 mengadaptasi dan memperpanjang teori identitas sosial dalam pekerjaan mereka pada teori identitas etnolinguistik. Pada tahun 1991 Giles & Coupland mengadaptasi dan memperpanjang teori identitas sosial dalam teori akomodasi komunikasi mengingat perkembangan bidang komunikasi yang terjadi secara terus menerus (Hogg & Reid, 2006:9). Teori kategorisasi diri berfokus pada proses dasar kognitif sosial, terutama kategorisasi sosial. Proses kategorisasi sosial menyebabkan seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok-kelompok, menafsirkan diri mereka sendiri dan orang lain dalam hal kelompok, dan perilaku kelompok yang nyata. Pusat pengembangan komponen konseptual lain dari pendekatan identitas sosial, seperti yang berhubungan dengan kepemimpinan, pengaruh sosial, polarisasi kelompok, tarik sosial, dan kohesivitas kelompok. Namun, karena teori kategorisasi diri berfokus pada proses kognitif, corak kontemporer pendekatan identitas lebih berat dipengaruhi oleh konstruksi kognitif teori asli identitas sosial dari hubungan antar kelompok (Hogg & Reid, 2006:8-9). Dalam kelompok kecil yang interaktif, orang cenderung untuk menyimpulkan norma-norma kelompok mereka secara langsung dari apa yang orang katakan dan lakukan. Sebagai contoh, kita mungkin menyimpulkan sikap normatif kelompok dari sikap yang dinyatakan atau perilaku aktual rekan-rekan anggota kelompok.  Namun, orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan atau bagaimana mereka berperilaku dengan cara yang mencerminkan sikap yang mendasarinya. Oleh karena itu, menyimpulkan sikap yang mendasari perilaku terbuka mungkin tidak dapat diandalkan. Relevansi khusus untuk analisis identitas sosial berpendapat bahwa orang lebih cenderung untuk mengekspresikan sikap yang mendasari mereka dalam perilaku jika mereka mengidentifikasi kuat dengan kelompok yang memiliki sikap dan perilaku normatif (Hogg & Reid, 2006:15). Dalam kebanyakan kelompok, orang yang paling berpengaruh adalah pemimpin. Pemimpin yang efektif mampu mengubah tindakan individu menjadi tindakan kelompok dengan mempengaruhi orang lain agar mampu mengerahkan dan melakukan usaha untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi orang lain dan dalam mengejar nilai kelompok normatif baru, sikap, tujuan, dan perilaku. Untuk teori kepemimpinan identitas sosial, ide intinya adalah karena keanggotaan kelompok semakin menonjol, maka anggota membayar lebih untuk memperhatikan prototipikalitas dan mendukung pemimpin prototipikal lebih kuat daripada pemimpin non prototipikal (Hogg & Reid, 2006:19-20). Anggota atau pemimpin prototip lebih berpengaruh terhadap sejumlah alasan terkait identitas sosial. Menurut Hogg dan Reid (2006:19-20) hal tersebut karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut : a) Pemimpin dan anggota mewujudkan prototipe karena hal tersebut menjadi fokus dalam perilaku pengikut kelompok, sehingga secara otomatis sesuai dengan keinginan dan tingkah laku mereka. Edited with the trial version of To remove this notice,  b) Pemimpin dan anggota disukai oleh sesama anggota justru karena mereka mampu mewujudkan prototipe, sehingga memungkinkan pemimipin dan anggota untuk memenuhi keinginan mereka dan mampu untuk menempati posisi status yang lebih tinggi dalam grup. c) Pemimpin dan anggota biasanya mengidentifikasikan masalah kelompok lebih kuat daripada orang lain, oleh karena itu mereka cenderung lebih berorientasi pada kepentingan kelompok. d) Anggota prototipikal merupakan perilaku menguntungkan untuk kelompok secara keseluruhan. Perilaku tersebut akan menghasilkan kepercayaan pada pemimpin agar tidak membahayakan pengikut kelompok, sehingga memungkinkan pemimpin untuk menjadi inovatif dalam mengambil arah baru untuk kelompoknya. e) Anggota prototipikal merupakan fokus perhatian dalam kelompok, karena anggota merasa mereka adalah sumber informasi terbaik tentang kelompok tersebut

Disposotional and Job Attitude Theory (Teori Disposisi dan Sikap Kerja) (skripsi dan tesis)

 

Pendekatan disposisional telah diteliti sejak penelitian yang dilakukan Munsterberg pada tahun 1913. Penelitian Munsterberg tahun 1913 menggambarkan tujuan psikologi diterapkan sebagai pemilihan kepribadian seseorang dengan kualitas mental mereka secara khusus cocok untuk jenis pekerjaan tertentu dalam bidang ekonomi. Munsterberg tidak sendirian dalam kepeduliannya terhadap pendekatan disposisi individu selama abad kedua puluh. Pada saat itu, seluruh lapangan psikologi organisasi menempatkan banyak penekanan pada perbedaan individu dalam kepribadian, kecerdasan, dan sikap kerja, yang dipandu oleh tulisan-tulisan peneliti terkemuka seperti Gordon Allport, Edward Thorndike, LL Thurstone, dan Fisher dan Hanna. Bahkan Studi Hawthorne, paling dikenal untuk menjelajahi peran tekanan kelompok dan sosial tentang pengaruh-pengaruh di tempat kerja, dan mengakui peran perbedaan individu dalam sikap kerja (Staw & Cohen-charash, 2005:60). Meskipun penelitian disposisional jelas keluar dari tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, beberapa psikolog kepribadian terus mempertahankan pendekatan disposisional. Alasannya adalah kurangnya daya prediksi karena metodologi yang digunakan masih kurang atau kegagalan untuk konsep yang tepat di mana karakteristik individu akan membuat perbedaan. Pertahanan sangat kuat dari perspektif disposisional dalam psikologi organisasi dibawakan oleh Weiss dan Adler pada tahun 1984. Secara sistematis Weiss dan Adler menguraikan mengapa variabel kepribadian tampaknya memiliki sedikit keberhasilan dalam memprediksi sikap dan perilaku dalam pengaturan organisasi. Alasan sedikitnya keberhasilan karena kebanyakan studi organisasi telah dirancang secara tepat untuk menunjukkan efek situasional daripada efek disposisional (Staw & Cohencharash, 2005:60-61). Pada pertengahan tahun 1980-an penelitian tentang disposisional kembali meningkat ketika serangkaian studi meneliti sumber stabilitas dari kepuasan kerja. Jika individu konsisten dalam kepuasan kerja mereka di seluruh konteks, maka sumber konsistensi ini akan cenderung menjadi ciri abadi dari individu. Penelitian selanjutnya berusaha untuk lebih langsung menekankan variabel disposisional misalnya, dengan langkah-langkah positif dalam mempengaruhi upaya untuk memprediksi sikap kerja dan kinerja dari waktu ke waktu (Staw & Cohen-charash, 2005:61).

Kurangnya penelitian yang dirancang dalam hal faktor situasional dapat membantu membangun validitas konstruk variabel disposisi atau menunjukkan dalam kondisi apa faktor disposisi terbaik akan menjelaskan perilaku kerja. Jadi, seperti Weiss dan Adler pada tahun 1984 berpendapat, sebuah hasil penelitian menunjukkan pengaruh dari faktor situasional. Sehingga sekarang kita mungkin keliru menyimpulkan bahwa faktor disposisi merupakan variabel mempunyai  sedikit peran dalam memberikan kontribusi pada perilaku organisasional (Staw et al., 2014:59). Sebagai titik awal untuk memeriksa kembali sumber disposisi pada kepuasan kerja, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah sikap kerja memiliki beberapa konsistensi dari waktu ke waktu. Beberapa temuan menunjukkan bahwa sikap kerja memiliki beberapa stabilitas temporal. Temuan stabilitas temporal dan cross-situasional merupakan langkah awal dalam sikap kerja, namun penting untuk merumuskan pendekatan disposisi terhadap sikap kerja. Teori disposisi tentang sikap kerja tidak banyak membicarakan tentang mengapa individu dapat menunjukkan stabilitas dalam kepuasan kerja (Staw et al., 2014:60)

Pengaruh Anonimitas Terhadap Tingkat Retaliasi (skripsi dan tesis)

Sarbanes-Oxley Act 2002, Sec. 301 dan 806 merupakan aturan-aturan yang berisi mengenai upaya-upaya dalam mendorong niat melakukan whistleblowing dan sebagai penyedia perlindungan bagi whistleblower dari retaliasi. Meskipun demikian, ketakutan akan pembalasan tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di antara pelapor (Near dan Miceli 1995, Ethics Resource Center 2010), sehingga penulis memasukkan tingkat retaliasi sebagai faktor penting dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga menemukan efek negatif dari pembalasan pada whistleblowing (Curtis 2006; Kaplan dan Whitecotton 2001).

Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Retaliasi (skripsi dan tesis)

Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) menemukan korelasi negatif yang kuat antara ancaman pembalasan dan niat whistleblowing. Niat seseorang untuk melaporkan kecurangan akan semakin rendah ketika tingkat retaliasi tinggi, sedangkan niat seseorang untuk melaporkan kecurangan akan semakin tinggi ketika tingkat retaliasi rendah. Penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) membagi retaliasi menjadi dua tingkatan, yaitu kuat (penalti) dan lemah (afiliasi) (Liyanarachchi and Newdick 2009). Retaliasi dengan tingkatan kuat dapat 19 berupa mutasi kerja atau bahkan yang lebih parah yaitu pemecatan kerja. Retaliasi dengan tingkatan lemah dapat berupa pengucilan atau pemberian tugas kerja yang berlebihan. Seseorang cenderung takut untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan ketika tingkat retaliasi kuat. Perusahaan diharapkan dapat meminimalkan retaliasi untuk mendorong niat seseorang melakukan whistleblowing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan niat seseorang untuk melaporkan pelanggaran. Insentif moneter telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah laporan eksternal ke OWB, tetapi secara umum, penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam untuk efek motivasi ekstrinsik (misalnya, uang) pada perilaku prososial, seperti whistleblowing. Feldman dan Lobel (2010) menyatakan bahwa imbalan moneter adalah motivator yang paling tidak efektif untuk whistleblowing, karena mereka membuat komoditas pelaporan dan menggantikan motivasi ekstrinsik (yaitu, keuntungan pribadi), menghilangkan motivasi intrinsik (misalnya, membantu orang lain), juga dikenal sebagai “crowding motivation” (Berger et al., 2015 dan Brink et al., 2013). Dengan demikian, memahami efek keseluruhan dari insentif moneter adalah penting. Penelitian yang meneliti hubungan antara insentif moneter dan whistleblowing internal, secara khusus, memiliki hasil yang beragam. Berger et al. (2015) menemukan hubungan positif yang signifikan antara insentif keuangan dan pelapor internal. Imbalan secara tunai berhubungan positif dengan pelaporan internal di antara auditor internal (Xu and 20 Ziegenfuss 2008). Namun, efek ini lebih besar untuk auditor internal dengan tingkat penalaran moral yang lebih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas insentif moneter tergantung pada faktor individu.

Insentif, Anonimitas, Tingkat Retaliasi, dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Retaliasi merupakan suatu ancaman bagi whistleblowing atas perilaku yang dilakukan. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi memiliki pengaruh pada niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab individu cenderung takut untuk melaporkan pelanggaran. Sehingga, individu lebih memilih untuk tidak melaporkan daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Manajer memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memotivasi seluruh karyawan agar melakukan tindakan yang jujur dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Seorang whistleblower tentunya akan merasa aman apabila dalam perusahaan atau organisasi tercipta suasana yang aman dan terlindungi dari adanya tindakan retaliasi. Menurut Maslow’s hierarchy of need theory terdapat lima tingkat kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebutuhan keamanan. Sehingga ketika retalisi dalam perusahaan rendah, karyawan tidak merasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran. Penghargan merupakan tindakan untuk memotivasi karyawan agar terdorong untuk melakukan tindakan whistleblowing. Dengan memberikan penghargaan maka dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi seorang whistleblower dalam mengungkapkan kecurangan. Menurut reinforcement theory, orang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya reward  yang pernah ada atas perilaku tersebut. Reinforcement theory didasarkan atas premis bahwa perilaku manusia digerakkan oleh kebutuhan untuk memperoleh reward dan mengeliminasi sesuatu yang tidak disukai (Klingle dalam Caesar, 2012).

Tingkat Retaliasi dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Retaliasi merupakan tindakan berupa ancaman untuk membalas dendam kepada whistleblower. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi mempegaruhi niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab ketika terdapat retaliasi dalam suatu perusahaan individu cenderung takut untuk melakukan pelaporan. Sehingga, seseorang lebih memilih untuk diam daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Meskipun telah ada larangan yang mengatur tentang pembalasan dendam, retaliasi tetap menjadi ancaman untuk whistleblower (Near and M. P. Miceli. 1995). Penelitian Arnold (1991) dan Larasati (2015) menemukan pengaruh negative antara tingkat pembalasan dan niat seseorang melakukan whistleblowing (Arnold and Ponemon 1991) dan (Larasati 2015).

Anonimitas dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan dengan cara menyembunyikan identitas pelapor agar tercipta rasa aman bagi pelapor. Peraturan mengenai anonimitas diatur dalam Sarbanes-Oxley act 2002. Individu merasa terlindungi jika ada jalur pelaporan anonim

Tingkat Retaliasi dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Retaliasi merupakan tindakan berupa ancaman untuk membalas dendam kepada whistleblower. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi mempegaruhi niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab ketika terdapat retaliasi dalam suatu perusahaan individu cenderung takut untuk melakukan pelaporan. Sehingga, seseorang lebih memilih untuk diam daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Meskipun telah ada larangan yang mengatur tentang pembalasan dendam, retaliasi tetap menjadi ancaman untuk whistleblower (Near and M. P. Miceli. 1995). Penelitian Arnold (1991) dan Larasati (2015) menemukan pengaruh negative antara tingkat pembalasan dan niat seseorang melakukan whistleblowing (Arnold and Ponemon 1991) dan (Larasati 2015)

Insentif dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)

Insentif merupakan salah satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). Pengungkapan kecurangan dapat dilakukan apabila terdapat penghargaan, hal ini dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan (Dworkin 2007). Pemberian penghargaan kepada pengungkap kecurangan sesuai dengan reinforcement theory (Skinner, 2010) yang menjelaskan mengenai perilaku yang memiliki fungsi dari konsekuensi yang terjadi. Pemberian reward berupa insentif kepada karyawan yang melakukan whistleblowing, dimaksudkan agar karyawan dapat termotivasi melakukan whistleblowing dan.

Whistleblowing Intention (skripsi dan tesis)

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan ini  umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (Komite Nasional Kebijakan Governance 2008). Whistleblowing memiliki fungsi positif dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam organisasi (Mohamed, Ahmad, dan Baig, 2015) karena terakreditasi secara luas sebagai salah satu metode yang paling kuat sebagai bagian dari sistem kontrol internal dalam organisasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, malpraktek, dan kesalahan (Meng & Fook, 2011; Transparency International, 2009). Pada dasarnya, ada dua jenis whistleblowing yaitu pelaporan pelanggaran internal dan eksternal (Dworkin & Baucus, 1998; Park & Blenkinsopp, 2009; Zhang, Chiu, & Wei, 2009). Jika kesalahan dilaporkan kepada pihak-pihak dalam organisasi, maka termasuk whistleblowing internal, sedangkan jika kesalahan dilaporkan kepada pihak-pihak di luar organisasi, maka whistleblowing dianggap sebagai eksternal. Menurut Dworkin dan Baucus (1998), keputusan untuk melaporkan pelanggaran baik secara internal maupun eksternal tergantung pada reaksi yang akan diambil oleh organisasi. Whistleblowing internal terjadi ketika kesalahan dilaporkan kepada pihak di luar rantai komando tetapi masih berada di dalam organisasi,  seperti dewan direksi, komite audit, dan pejabat senior seperti Chief Executive Officer (CEO) atau penerima pengaduan yang ditunjuk di dalam organisasi (Finn, 1995). Pelaporan ke rekan kerja (peer reporting) tidak diklasifikasikan sebagai whistleblowing (King, 1999). Sebaliknya, whistleblowing eksternal terjadi ketika penerima pengaduan berada di luar organisasi, seperti lembaga penegak hukum dan regulator, badan profesional, dan media (Near and M. P. Miceli. 1995).

Theory of Planned Behaviour (skripsi dan tesis)

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan hubungan antar sikap terhadap perilaku merupakan hal penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan. Teori ini membuktikan bahwa niat seseorang lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan dapat menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Ajzen 1998). Whistleblowing merupakan perilaku yang direncanakan whistleblower. Theory of Planned Behaviour (TPB) mendukung whistleblowing, terbukti menjadi kerangka kerja yang baik untuk memprediksi maksud whistleblowing dan dapat mengukur persepsi sikap orang lain tentang whistleblowing. Kontrol perilaku merupakan faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mendorong whistleblowing (Zakaria et al 2016).

Two Factor Theory (skripsi dan tesis)

Konsep motivasi dalam Two Factor Theory merupakan keadaan psikologis yang berfokus pada motivasi yang disebabkan oleh kepuasan intirinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan sikap kerja. Two Factor Theory terdiri dari dua faktor yaitu motivation factors (intrinsik) dan hygiene factors (ekstrinsik). Motivation factors (intrinsik) merupakan kepuasan yang bersumber dari nilai pribadi dan terukur melalui aspek achievement, recognition, work it self, responsibility, advancement. Kemudian, hygiene factors (ekstrinsik) merupakan kepuasan yang bersumber dari nilai instrumental dan terukur melalui company policy, supervision, salary, interpersonal relation, working condition, job satisfaction. Semakin tinggi skor total faktor Two Factor Theory yang diperoleh, maka semakin tinggi faktor tersebut diperoleh karyawan. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh dari faktor Two Factor Theory, maka semakin rendah faktor tersebut diperoleh.

Dinamika Hubungan Antar Variabel Penelitian (skripsi dan tesis)

Penelitian mengenai konsep motivasi sudah banyak menghasilkan berbagai opini, tetapi hampir semua peneliti setuju bahwa konsep motivasi merupakan tenaga sebagai pendorong individu untuk memulai aktivitas dan menyelesaikannya dengan memberikan semua usahanya untuk memenuhi keinginan mereka (Khan & Iqbal, 2013). Konsep motivasi Two Factor Theory terukur melalui faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti, pencapaian, penghargaan, upah, dan kondisi kerja (Fugar, 2007). Tujuan dari adanya faktor tersebut untuk menciptakan lingkungan dimana individu bersedia bekerja dengan semangat, inisiatif, menarik dan antusias, dengan tingginya tingkat kepuasan secara personal dan grup, adanya rasa bertanggung jawab, setia dan nyaman untuk mencapai tujuan personal dan organisasi (Palaniammal, 2013).
Keterikatan karyawan (employee engagement) menjadi salah satu target organisasi sebagai faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena beberapa penelitian mengatakan bahwa
employee engagement merupakan kesiapan dan kemampuan karyawan untuk memberikan kontribusi pada kesuksesan perusahaan dengan memberikan usaha, kecerdasan dan energi lebih untuk bekerja (Perrin, 2003). Dalam Buckingham dan Coffman (1999) menyatakan bahwa employee engagement digunakan sebagai perilaku yang efektif untuk mendapatkan hasil menguntungkan bagi perusahaan. Begitu juga menurut Shuck (2011), hasil penelitian menemukan bahwa employee engagement dapat mengurangi tingkat turnover dalam organisasi. Dalam May dan Gilson (2004) dikatakan bahwa organisasi dalam mengembangkan pekerja harus diimbangi dengan adanya peningkatan faktor safety yang dapat dinikmati oleh karyawan. Kahn (1990) menghubungkan employee engagement pada konsep motivasi, sehingga mengarahkan pada tingkat kinerja yang tinggi. Persoalan ini dapat dijelaskan melalui konsep social exchange theory (SET).
Konsep social exchange theory (SET) dipercaya berhubungan dengan peningkatan kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen selama dalam agenda tersebut bersedia untuk melakukan sebuah pertukaran (Cropanzo & Mictchell, 2005). Aturan pertukaran secara normal didasarkan pada hubungan timbal balik. Jika karyawan mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari organisasi, mereka akan bertukar dengan kesiapan untuk engage dalam memberikan kontribusi mereka bagi organisasi (Kahn & Iqbal, 2013). Menurut Robinson, Perryman, dan Hayday (2004), engagement merupakan hubungan timbal balik antara karyawan dan atasan
(organisasi). Jika karyawan mendapatkan keuntungan dari organisasi, mereka akan termotivasi dan akan memberikan semua usaha untuk engage dalam bekerja supaya mendapatkan hasil lebih. Engagement diperkirakan tetap memiliki hubungan yang positif dengan faktor-faktor dalam motivasi, namun masih sangat sedikit yang menggunakan seluruh aspek sebagai faktor yang berkontribusi dalam engagement (Khan & Iqbal, 2013).

Customer Service (skripsi dan tesis)

Pelanggan atau customer didefinisikan sebagai orang yang membeli barang atau jasa. Seorang pelanggan juga dipandang sebagai orang yang harus ditangani pedagang atau pelaku bisnis, biasanya secara reguler. Selanjutnya, layanan atau service sering dipandang sebagai kontribusi terhadap minat atau kesejahteraan orang lain (Webster’s II, 1999).
Berdasarkan “Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia Tahun 2014”, customer service atau layanan pelanggan termasuk pekerjaan dalam golongan pokok 4 yaitu Tenaga Tata Usaha. Tenaga Tata Usaha bertugas mencatat, mengatur, menyimpan, menghitung dan mengambil informasi terkait, dan melakukan sejumlah tugas-tugas administrasi sehubungan dengan operasional keuangan, pengaturan perjalanan, permintaan informasi, dan perjanjian. Pekerjaan dalam golongan pokok ini diklasifikasikan ke dalam subgolongan pokok yaitu (41) Tenaga Tata Usaha Perkantoran Umum, (42) Tenaga Tata Usaha Pelayanan Pelanggan, (43) Tenaga Tata Usaha Penghitungan dan Pencatatan Bahan dan (44) Tenaga Tata Usaha Lainnya (KBJI 2014, hal 421).
Customer service merupakan pekerjaan pada golongan Tenaga Tata Usaha Pelayanan Pelanggan dan diklasifikasikan kembali sebagai pekerjaan dalam golongan Tenaga Tata Usaha Penerangan.
Tenaga Tata Usaha Penerangan bertugas merespon pertanyaan secara langsung, tertulis, elektronik dan telepon serta keluhan tentang barang, layanan, dan kebijakan organisasi, memberikan informasi dan merujuk orang ke sumber lain. Mereka dipekerjakan di lokasi yang menempatkan mereka dalam kontak langsung dengan klien atau dengan produksi barang dan jasa yang diberikan (KBJI 2014, hal 435).
Tugas layanan pelanggan menurut “Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia Tahun 2014” meliputi :
1. Menjawab pertanyaan mengenai pelayanan barang, dan kebijakan, memberikan informasi tentang ketersediaan, lokasi, harga dan masalah terkait.
2. Menanggapi pertanyaan tentang masalah dan memberikan saran, informasi dan bantuan, mencatat informasi tentang pertanyaan dan keluhan, merujuk pertanyaan yang kompleks kepada pemimpin tim atau penasihat ahli.
3. Mengeluarkan formulir, kotak informasi dan brosur yang relevan untuk pihak yang berkepentingan.
Pekerjaan yang diklasifikasikan di sini meliputi petugas kounter penerangan, pegawai informasi dan lainnya (KBJI 2014, hal 436).
Beberapa penelitian sebelumnya menguatkan bahwa jabatan layanan pelanggan (customer service) adalah sesuatu yang dilakukan untuk pelanggan sehiungga meningkatkan pengalaman dan pengetahuan pelanggan (Harris, 2000). Perspektif yang sama berasal
dari Zemke & Woods (1998) yang mengklaim bahwa layanan pelanggan adalah hubungan dengan orang-orang yang penting untuk semua hal yang pelanggan lakukan, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan seperti yang didefinisikan oleh pelanggan dan digunakan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara dirinya dan yang dilayaninya.

Dampak Two Factor Theory (skripsi dan tesis)

Dalam beberapa literatur, hasil penelitian menunjukkan adanya hasil yang menguntungkan dengan adanya konsep motivasi. Segal dkk (2005) yang menemukan bahwa konsep motivasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengusaha agar menjadi sukses. Dalam hal performansi kerja, konsep motivasi memiliki hubungan positif dengan berbagai hasil kerja. Hailesilasie (2009) dengan menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data dan menggunakan analisis regresi, peneliti menemukan bahwa motivasi menuntun pada
performansi. Selain itu, Haines dkk (2008) melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui kuesioner sebanyak 331 kuesioner dari karyawan di bidang bisnis. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa faktor intrinsik sebagai salah satu faktor terbesar agar individu dalapat terlibat dalam penerimaan penugasan internasional.
Konsep motivasi juga dianggap dapat mempengaruhi suatu keterikan karyawan dengan organisasi. Kahn (1990) serta May, Gilson dan Harter (2004) menemukan adanya korelasi pada motivasi dan employee engagement. Namun, penelitian menemukan hubungan tidak langsung antara motivasi dan employee engagement (Khan & Iqbal, 2013). Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa adanya hubungan positif antara konsep motivasi dan employee engagement pada karyawan bank di Pakistan. Pengujian hipotesis yang menggunakan ANOVA, diketahui semakin meningkatnya faktor intrinsik pada karyawan, maka semakin tinggi nilai employee engagement. Namun, faktor ekstrinsik diketahui memiliki pengaruh lebih pada employee engagement daripada motivasi intrinsik. Dalam Chalofsky & Krishna (2009) diketahui bahwa faktor intrinsik juga diketahui memiliki hubungan dengan employee engagement, walaupun masih sedikit penelitian yang mendukung opini tersebut

Hygiene factors (skripsi dan tesis)

Faktor ini mendorong individu untuk mendapatakan nilai instrumental. perilaku mereka ditempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif jangka panjang. Tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul ketidakpuasan. Faktor ini juga dikenal sebagai faktor job context yang menyediakan petunjuk bagi perusahaan dalam membuat keadaan kerja yang baik sehingga karyawan nyaman bekerja didalamnya (Robbins, 2009). Selain itu, faktor ini juga merupakan faktor ekstrinsik yang bekerja sebagai pemeliharaan untuk menghindari ketidakpuasan. Faktor ekstrinsik ini meliputi :
1) Company Policy
Aspek ini dideskripsikan sebagai ketidakjelasan komunikasi, kurangnya wewenang untuk memuaskan penyelesaian tugas, dan kurangnya tugas organisasi.
2) Supervision
Dijelaskan sebagai aspek yang melihat mampu atau tidak mampunya supervisor dalam melaksanakan tugasnya, adil atau tidak adil dalam mengawasi, siap atau tidak siapmya
supervisor untuk menyerahkan tanggung jawab, dan siap atau tidak siapnya untuk mengajar.
3) Interpersonal Relation
Dalam aspek ini melihat interaksi antara individu dan atasan, rekan, bawahan. Termasuk salah satu hubungan kerja atau semata-mata hubungan sosial dalam pekerjaan.
4) Salary
Aspek ini meliputi adanya upah atau peningkatan gaji dan tidak terpenuhinya harapan pada peningkatan gaji.
5) Working Condition
Aspek ini melihat kondisi fisik kerja, jumlah pekerjaan, ketersediaan fasilitas untuk bekerja. Selain itu, meliputi kurang tidaknya ventilasi, penerangan, peralatan, ruang, dan karakteristik lingkungan lainnya.
Penggunaan Two Factor Theory dalam konsep motivasi terdapat opini dari beberapa tokoh. Dalam House dan Wigdor (1999) dinyatakan jika dua faktor dalam teori Herzberg pada mulanya bersifat independen, setelah melakukan kajian dari beberapa penelitian maka ditemukan kedua faktor tersebut bersifat unidimensional. Selain itu, kedua faktor dalam Two Factor Theory tidak dapat dibedakan faktor mana yang lebih mempunyai efek terhadap individu. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepuasannya masing-masing (House & Wigdor, 1999). Selain itu,
kebutuhan setiap individu sifatnya tidak permanen, individu dapat termotivasi dengan kebutuhan dan faktor kepuasan yang berbeda karena pengalaman (Osemeke & Adegboyega, 2017).
Beberapa kajian literatur mengenai motivation factors (intrinsik) dan hygiene factors (ekstrinsik) menyatakan bahwa faktor ekstrinsik merupakan faktor yang lebih baik dalam bekerja (Lam, 2001; Mickel & Baron, 2008). Namun, penelitian lain menemukan bahwa faktor ekstrinsik cenderung memiliki kekurangan untuk memberikan dampak positif bagi kinerja dan karyawan itu sendiri. Disisi lain, penelitian yang dilakukan di industri perbankan menemukan bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik keduanya tetap memberikan hubungan positif pada kinerja dan engagement karyawan (Khan & Iqbal, 2013)

Dimensi Two Factor Theory (skripsi dan tesis)

Dalam Fugar (2007) Herzberg menyimpulkan bahwa Two Factor Theory adalah produk dari dua faktor, yaitu :
a. Motivation factors
Faktor ini merupakan faktor yang dapat menghasilkan kepuasan positif. Faktor ini mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dan realisasi diri dalam pekerjaannya. Selain itu, faktor ini dikenal sebagai job content yang bertujuan meningkatkan rasa berarti karyawan pada pekerjaannya, pengalaman tanggung jawab, serta pencapaian dari usaha mereka (Robbins, 2009). Faktor ini melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul. Faktor ini disebut dengan faktor intrinsik yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, yaitu :
1) Achievement
Aspek ini dideskripsikan sebagai adanya keberhasilan menyelesaikan pekerjaan, penyelesaian masalah, mempertahankan nama baik, evaluasi hasil kerjaan. Termasuk adanya kegagalan dan ketiadaan dalam pencapaian.
2) Recognition
Aspek ini menunjukkan adanya tindakan penghargaan dari supervisor, individu lain dalam manajemen seperti nasabah, rekan, profesional kolega atau publik. Aspek ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tindakan pengumuman, pujian, ataupun menyalahkan.
3) Advancement
Aspek ini melihat perubahan yang sebenarnya dalam status atau posisi seseorang dalam perusahaan. Hal tersebut termasuk kemungkinan adanya kenaikan jabatan.
4) Work It Self
Aspek ini melihat tugas dalam pekerjaan sebagai sumber perasaan senang atau buruk terhadap pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan dapat menjadi rutinitas atau sebuah kreatifitas atau justru membosankan, terlalu mudah atau terlalu sulit.
5) Responsibility
Dalam aspek ini meliputi tanggung jawab pribadi untuk suatu pekerjaan dan untuk pekerjaan lain atau memberikan tanggung jawab baru.

Definisi Two Factor Theory (skripsi dan tesis)

Herzberg, Mausner, dan Snyderman pada tahun 1959
melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manusia
memiliki dua pasang kebutuhan. Kebutuhannya sebagai binatang
untuk menghindari rasa sakit dan kebutuhannya sebagai manusia
untuk bertumbuh secara psikologis. Temuan ini menuntun mereka
untuk mengambangkan faktor ganda teori motivasi atau Two Factors
Theory. Sejak saat itu pula teori ini telah menarik perhatian dari
bidang psikologi dan manajer industri (House & Wigdor, 1999).
Menurut Two Factor Theory yang dicetuskan oleh
Herzberg, terdapat 2 faktor motivasi. Motivation factors (intrinsik)
sendiri terkait dengan sifat pekerjaan itu sendiri dan imbalan yang
mengalir langsung dari performansi kerja. Selain faktor intrinsik yang
dianggap ampuh adalah adanya karakteristik yang mendorong
kebutuhan individu untuk aktualisasi diri dan realisasi diri di dalam
pekerjaannya. Beberapa aspek dalam faktor intrinsik antara lain
prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan
kemajuan. Sedangkan hygiene factors (ekstrinsik) dikaitkan pada
hubungan individu dengan konteks atau lingkungan tempat dia
melakukan pekerjaannya. Seperti upah, kebijakan dan administrasi
perusahaan dalam organisasi dianggap sebagai faktor utama dalam
faktor ekstrinsik (House & Wigdor, 1999).
Dalam beberapa kajian literatur lain mengenai motivasi
intrinsik dan estrinsik dikatakan bahwa perbedaan keduanya terletak
pada sumber dorongan. Kjerulf (2015) menjelaskan bahwa motivation
factors (intrinsik) ketika seseorang memiliki keinginan melakukan
sesuatu. Di sisi lain, hygiene factors (ekstrinsik) ketika seseorang
melakukan sesuatu karena individu lain yang mencoba
mengarahkannya. Dalam Khan dan Iqbal (2013) motivasi intrinsik
merujuk pada dorongan untuk kepentingan kesenangan dan kepuasan
pribadi. Motivasi ekstrinsik merujuk pada dorongan untuk nilai instrumental seperti hadiah.
Berrdasarkan penjabaran konsep Two Factor Theory yang terdiri dari motivation factors (intrinsik) dan hygiene factors (ekstrinsik), peneliti menyimpulkan bahwa Two Factor Theory merupakan keadaan psikologis yang berfokus pada motivasi disebabkan oleh kepuasan yang bersumber dari nilai pribadi untuk aktualisasi dan realisasi diri, dan bersumber dari nilai instrumental untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukan

Penyebab Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Employee engagement sebenarnya sudah cukup banyak
diteliti sehingga menghasilkan beragam pendapat dan hasil penelitian
mengenai kondisi apa yang dapat menyebabkan individu menjadi
terikat (engage) pada suatu organisasi. Dalam penilitian Saks (2006)
disebutkan beberapa variabel sebagai penyebab employee engagement,
seperti perceived organizational support (POS), reward, dan justice.
Perceive organizational support termasuk dalam dimensi
psychological safety yaitu adanya keinginan individu untuk
menunjukkan dan bersedia terikat dengan suatu organisasi tanpa adanya
ketakutan seperti konsekuensi negatif (Kahn, 1992). Kahn (1990)
menemukan bahwa dukungan dan kepercayaan dalam hubungan
interpersonal terlebih dengan adanya dukungan manajemen maka akan
lebih mengenal psychological safety. Anggota organisasi akan merasa
aman dalam lingkungan kerja dengan adanya keterbukaan dan
dukungan. Lingkungan yang mendukung akan diikuti dengan anggota
yang bersedia untuk mencoba suatu hal yang baru dan ketika gagal hal
tersebut bukan menjadi ketakutan tetapi sebuah pembelajaran (Kahn,
1990).
Reward atau hadiah, menurut Kahn (1990) individu memiliki
beragam persepsi mengenai fungsi mereka ketika terikat (engage)
dilihat dari keuntungan yang didapat dari peran mereka dalam suatu
organisasi. Dalam hal ini, adanya harapan dari para karyawan ketika
mereka terikat dengan sendirinya dalam pekerjaan, mereka memiliki
persepsi untuk adanya jumlah yang lebih dalam hal hadiah (upah,
insentif) dan juga pengakuan. Menurut Maslach (2001) kurangnya
hadiah atau pengakuan akan mengarah pada burnout. Sedangkan dalam
Social Exchange Theory, ketika karyawan menerima hadiah dan
pengakuan dari organisasi, mereka akan merasa memiliki kewajiban
untuk meningkatkan keterikatan mereka pada organisasi (Saks, 2006).
Pada dimensi psychological safety yang diidentifikasi oleh
Kahn (1990), melibatkan situasi sosial yang dapat diprediksi dan
bersifat konsisten. Hal tersebut menyangkut keadilan dari organisasi
seperti dalam penyaluran hadiah (reward) dan peraturan-peraturan yang
berlaku. Persepsi terhadap keadilan ini akan berhubungan dengan hasil
akhir organisasi seperti kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja
(Colquitt, 2001).
Menurut Mokaya dan Kipyegon (2014) dengan adanya
pemenuhan secara sosial, psikologis, maupun materiil, memungkinkan
karyawan untuk bersedia tinggal dalam organisasi dan memberikan
kontribusinya untuk kesuksesan organisasi. Peran tersebut terdapat
dalam konsep motivasi Two Factor Theory yang terdiri dari faktor
ekstrinsik maupun intrinsik. Khan dan Iqbal (2013) menyatakan bahwa
karyawan memiliki faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mereka
butuhkan sehingga mengarahkan pada kondisi engagement. Hal ini
kemudian menjadi menarik ketika faktor-faktor tersebut ini dapat
mengembangkan kekuatan individu (Wubbolding, 1996).
Engagement diperkirakan juga dapat disebabkan oleh
beberapa variabel demografis. Menurut Swaminathan dan Ananth
(2009) ditemukan bahwa pengalaman masa kerja dan gaji bulanan
ternyata memiliki kontribusi terhadap meningkatkan perasaan terikat
(engage) pada karyawan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa
karyawan yang sudah bekerja selama lebih dari 16 tahun akan merasa
lebih engage. Selain itu, karyawan yang pengalaman bekerja dibawah 6
tahun juga diketahui merasa engage dikarenakan karyawan yang
memilik pengalaman dibawah 6 tahun merasa masih membutuhkan
lebih banyak pembelajaran dan lebih stabil dalam meyelesaikan
pekerjaan mereka. Selain itu, karyawan yang mendapatkan penghasilan
lebih tinggi dianggap lebih terpuaskan dalam segala aspek terutama
uang. Namun, dalam penelitian tersebut diketahui bahwa jenis kelamin,
usia dan jenjang pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap employee engagement

Psychological Availability (skripsi dan tesis)

Dimensi ini dikaitkan dengan individu yang memiliki
sumber daya fisik, kognitif, atau psikologis untuk lebih melibatkan
diri dalam peran kerja. Dimensi ini mengukur seberapa siap
seseorang untuk terikat (engage). Seseorang yang lebih atau rendah
kesediaannya (availability) untuk memberikan sumber dayanya
pada peran kerja bergantung pada bagaimana penyelesaian atau
solusi mereka terhadap variasi tuntutan dari lingkungan kerja
maupun tidak (Kahn, 1990). Dimensi ini serupa dengan aspek
vigour yaitu tingginya tingkat enerhi dan ketahanan mental
karyawan (Schaufeli, 2002). Aspek pada psychological availability
diartikan sebagai memberikan kesempatan individu untuk memiliki
dan memberikan sumber daya lebih atau justru lebih sedikit yang
nantinya berpengaruh pada proses melibatkan diri mereka dalam
peran kerja. Terdiri dari empat aspek, yaitu:
1) Physical Energy
Pada aspek ini individu dituntut memiliki tingkat energi
secara fisik, kekuatan, dan kesiapan individu.
2) Emotional Energy
Aspek ini individu dimaksudkan memiliki kemampuan
emosional untuk terikat (engage) secara personal. Secara
sederhana, individu dalam hal ini akan memiliki keyakinan
akan tanggungjawabnya dalam suatu organisasi sehingga tidak
akan meninggalkan akan menghindar dari pekerjaan di sebuah
organisasi.
3) Insecurity
Aspek ini mengenai bagaimana perasaan aman dari
individu tentang pekerjaan dan status mereka. Gangguan
ketidaknyaman (insecurity) dari diri mereka sendiri dalam
pekerjaan mereka, secara umum akan menimbulkan
kecemasan dan salah satunya individu tersebut menjadi kurang
percaya diri.
4) Outside Life
Aspek ini mengenai potensi psikologis dari peran kinerja
anggota organisasi. Pada saat tertentu anggota organisasi
dengan sukarela menginvestasikan sumber dayanya diluar
kehidupan kerjanya dalam peran kinerja

Psychological Safety (skripsi dan tesis)

Dimensi ini merupakan kebersediaan individu untuk
menunjukkan pengalamaan yang bersifaat perasaaan. Perasaan
tersebut mencakup tidak adanya ketakutan atau konsekuensi negatif
terhadap pandangan pada diri sendiri, status atau karir. Dimensi ini
dianggap sebagai perasaan aman seseorang dalam sebuah situasi
yang mana mereka percaya bahwa mereka tidak menderita (Kahn,
1990). Dimensi ini serupa dengan aspek dedication yaitu perasaan
antuisias, bangga, dan percaya dalam menghadapi tantangan
(Schaufeli, 2002). Aspek pada psychological safety dikaitkan
dengan unsur-unsur sistem sosial yang menciptakan situasi sosial
yang mengancam atau justu aman bersifat dapat diprediksi
sehingga menciptakan keputusan yang konsisten untuk terlibat.
Terdiri dari empat aspek, yaitu :
1) Interpersonal Relationships
Aspek ini berkaitan dengan perasaan aman dan nyaman
secara psikologis ketika mereka didukung dan dipercaya. Hal
ini seperti sebuah relasi yang memiliki kelenturan yang mana
mengizinkan sesoerang untuk mencoba dan mungkin untuk
gagal tanpa menimbulkan ketakutan atas konsekuensinya.
2) Group and Intergroup Dynamics
Aspek ini mencakup kekhawatiran anggota organisasi
secara sadar ataupun tidak sadar ketika dalam situasi peran
kerja. Beberapa dinamika dalam situasi kerja seperti ketika
berhadapan dengan otoritas, dan persaingan. Dalam aspek ini
juga meliputi distribusi wewenang dan kekuasaan di antara
kelompok-kelompok dalam organisasi. Contohnya, dalam
suatu perusahaan terdapat pebedaan distribusi tugas dalam
suatu kelompok, termasuk dalam pembedaan terhadap status
dari sebuah kelompok.
3) Management Style and Process
Aspek ini berhubungan dengan lingkungan manajerial
yang suportif . Hal ini memungkinkan orang untuk berani
mencoba dan tanpa takut gagal sebagai konsekuensinya.
Seseorang akan merasa lebih aman saat mereka memiliki
kendali atas pekerjaan mereka. Keengganan manajerial untuk
melonggarkan kontrol, mengirim pesan bahwa karyawan
mereka tidak dipercaya dan mereka harus memiliki ketakutan
ketika melampaui batas kemampuan atau keinginan mereka.
4) Organizational Norms
Aspek ini dikaitkan dengan sebuah norma yang
merupakan harapan bersama tentang perilaku umum anggota
dari sebuah sistem (Hackman, 1986). Individu yang tetap
berada pada cara kerja dan berperilaku seperti biasanya akan
merasa lebih aman daripada individu yang menyimpang di luar
batas-batas cara dan perilaku seperti individu yang lain.

Psychological Meaningfulness (skripsi dan tesis)

Dimensi ini dilihat sebagai penerimaan individu pada suatu
umpan balik dari investasi yang telah ia berikan berupa fisik,
kognitif, atau emosional. Pengalaman keberhargaan
(meaningfulness) seseorang, ketika mereka merasa bermanfaat,
berguna, dan bernilai yang seolah-olah mereka membuat suatu
perbedaan dan tidak dianggap biasa (Kahn, 1990). Dimensi ini
serupa dengan aspek absorption yaitu karyawan menikmati seluruh
pekerjaannya, merasa sulit terpisah oleh pekerjaannya (Schaufeli,
2002). Aspek pada psychological meaningfulness dikaitkan dengan
elemen kerja yang menciptakan insentif yang berupa reward
(pendorong) atau bahkan disinsentif untuk dapat terlibat secara
pribadi. Terdapat tiga aspek dalam keadaan psikologis ini, yaitu :
1) Task Characteristics
Aspek ini merupakan pengalaman anggota organisasi
ketika melakukan peran kerjanya yang bersifat menantang,
membutuhkan kreatifitas, sehingga individu akan cenderung
mengalami beragam pengalaman yang berharga atau berarti.
Situasi ideal untuk aspek ini misalnya bekerja pada proyek
besar dan rumit. Pada aspek task characteristics ini menuntut
keterampilan rutin dan adanya keterampilan baru yang
memungkinkan seseorang untuk merasakan kompetensi,
pertumbuhan, dan pembelajaran.
2) Role Characteristics
Aspek ini dikaitkan dengan peran identitas yang harus
dilakukan anggota organisasi secara eksplisit. Anggota
organisasi dapat menyukai atau tidak menyukai identitas dan
sikap mereka saat situasi peran kerja. Keadaan ini biasanya
mereka lakukan atas dasar seberapa baik peran mereka sesuai
dengan apa yang mereka lihat atau inginkan untuk mereka
lakukan.
3) Work Interactions
Pada aspek ini individu akan mendapatkan pengalaman
psychological meaningfulness ketika tugas kinerja mereka
diikuti dengan penghargaan interpersonal dari interaksi dengan
supervisor, sesama karyawan dan klien. Interaksi tersebut juga
memberikan sebuah martabat bagi individu, penghargaan pada
diri sendiri, dan rasa dihargai atau berharga.

Dimensi Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa employee engagement
merupakan variabel dasar yang mempengaruhi sikap dan perilaku yang
berhubungan dengan pekerjaan (Christian, Garza & Slaughter, 2011).
Kahn (1990) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi dalam employee
engagement, yaitu emotional engagement sebagai bentuk keterlibatan
secara emosional terhadap pekerjaan individu itu sendiri; cognitive
engagement sebagai bentuk keseriusan individu untuk fokus pada saat
bekerja; physical engagement sebagai bentuk kebersediaan individu
bekerja lebih untuk atasan. Dimensi tersebut merupakan penggambaran
konsep awal engagement yang dapat mengukur tingkat dimensi yang
individu sadari dan tanpa disadari.
Kahn (1990) kembali memutuskan untuk mengulangi determinan
engagement dengan sebutan psychological condition yang terdiri dari
meaningfulness, safety, dan availability. Hal ini didukung oleh Welch
(2011) yang menjelaskan bahwa employee engagement dapat dipahami
sebagai kinerja peran kognitif, emosional dan fisik yang bergantung
pada kondisi kejiwaan (psychological conditions) (Welch, 2011).

Definisi Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Gagasan mengenai employee engagement telah muncul pada tahun
1961 oleh Kahn dan Goffman. Secara konsep, Kahn dan Goffman
menyebutnya sebgaia kelekatan dan ketidaklekatan terhadap variasi
peran kerja (Kahn 1990:649). Namun, seiring perkembangan ilmu
penelitian, muncullah kembali beberapa pendapat mengenai
engagement. Menurut Welch (2011), konsep dari employee engagement
ini terus berkembang sehingga menjadi fokus dalam organisasi secara
global. Berbagai pendapat mengenai engagement kemudian dibagi
menjadi beberapa wave yang terkelompokkan melalui tahun munculnya
penemuan-penemuan baru dari para ahli.
Karakteristik employee engagement pada era pre-wave ini
merupakan pengenalan secara menyuluruh mengenai kebutuhan
karyawan untuk engaged (terikat) dengan pekerjaan dan organisasi
mereka (Welch, 2011). Seperti dalam Katz dan Kahn (1966)
diterangkan bahwa kebutuhan perilaku karyawan adalah untuk
pencapaian efektivitas organisasi termasuk untuk sesekali terikat
(engage) dalam perilaku inovatif dan kooperatif yang melebihi dari apa
yang diperlukan namun tetap sesuai dengam objektivitas dari

Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)

Pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan Menurut Febrian (2013), motivasi intrinsik yang berhasil dicapai oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan cenderung untuk terus termotivasi, dan sebaliknya apabila seseorang sering gagal mewujudkan motivasinya, maka yang bersangkutan akan terus bekerja sampai motivasinya tercapai atau menjadi putus asa yang berakibat lanngsung pada kinerja karyawan tersebut. Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja karyawannya. Motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap kinerja karena dengan motivasi yang ada dalam diri karyawan akan memicu karyawan untuk mencapai pekerjaan sehingga memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan.

Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)

Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap kinerja karyawan Menurut Amalia (2016), efektivitas penyelesaian tugas tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan. Efektivitas kepemimpinan timbul akibat adanya motivasi yang tinggi dari karyawan akibat gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional yang diterapkan perusahaan secara keseluruhan. Kepemimpinan intrapersonal dibangun atas dasar landasan spiritual karena berkaitan dengan pengendalian diri, dengan adanya pengendalian diri yang baik akan memicu hasil kerja yang baik juga. Kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya, setiap perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat mencapai hasil kerja yang baik dan memuaskan.

Komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)

Pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja karyawan Menurut Greenberg dan Baron (1993) dalam Chairy (2002), karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggu adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya akan lebuh menguntungkan bagi organisasi. Sedangkan menurut Mowdayet al (1982) dalam Chairy (2002), karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, karena karyawan yang memiliki rasa komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung memiliki rasa cinta, rasa ingin berpihak, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasi tempat mereka bekerja sehingga dapat menjadi motivasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kinerja karyawan dari aspek pekerjaan dan aspek personal.

Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap komitmen Afektif (skripsi dan tesis)

Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap komitmen afektif Menurut Betty (2008), kepemimpinan transformasional mempengaruhi komitmen tanpa menggunakan penghargaan atau hukuman. Kepemimpinan transformasional secara lansung mempengaruhi tingkat partisipasi dan harus menunjkkan hubungan yang sama dengan partisipasi, dan harus menunjukkan hubungan yang sama dengan partisipasi dalam organisasi. Kepemimpinan intrapersonal mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan organisasi termasuk perilaku komitmen. Komitmen akan tumbuh dan meningkat karena adanya kelekatan psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi

Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap komitmen afektif (skripsi dan tesis)

Pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif Menurut Suwatno (2011) dalam Prahiawan dan Simbolon (2014), motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melalukan sesuatu. Motivasi mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan organisasi termasuk perilaku komitmen. Komitmen akan tumbuh dan meningkat karena adanya kebutuhan yang terpenuhi misalnya kebutuhan akan aktualisasi diri dan pengakuan prestasi. Semakin tinggi motivasi dalam diri karyawan maka akan mendorong sesorang untuk memiliki komitmen

Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap motivasi intrinsik (skripsi dan tesis)

Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap motivasi intrinsik Menurut Tjahjono dan Palupi (2013) kepemimpinan intrapersonal harus bisa manjalankan praktik kepemimpinan transaksional secara adil dan kepemimpinan transformasional berbasis pada berbagai nilai spiritualitas pada berbagai level kepemimpinan, bahkan pada karyawan tingkat dasar. Sehingga penelitian terdahulu untuk hipotesis kepemimpinan intrapersonal terhadap motivasi intrinsik merujuk kepada kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Menurut Amalia (2016), kombinasi dari kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional akan menimbulkan pengaruh luar biasa dalam efektivitas kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Efektivitas kepemimpinan tersebut akan membawa dampak pada motivasi kerja karyawan. Karyawan yang bekerja dengan memiliki kepemimpinan intrapersonal dalam dirinya akan merasa termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan intrapersonal dibangun atas dasar landasan spiritual karena  berkaitan dengan pengendalian diri menjadikan motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang akan meningkat karena memiliki pengendalian pribadi yang baik ditempat kerja. Semakin tinggi kepemimpinan intrapersonal yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi motivasi intrinsik nya.

Dampak Kinerja Efektifitas (skripsi dan tesis)

dan produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan, menurut Nitisemito (1992) dalam Sinay (2009), kinerja akan menimbulkan semangat kerja dan gairah kerja. Hal ini akan berdampak pada efektifitas perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi.  Kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Semakin tinggi kenerja dari karyawan, maka produktivitas secara keseluruhan akan meningkat, Pengertian kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dimensi Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut Wayan (2013) dimensi yang digunakan dalam
melakukan penilaian terhadap kinerja berdasarkan pendapat para pakar
dapat disimpulkan bahwa dimensi kinerja diuraikan menjadi sebagai
berikut:
1) Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu
periode waktu yang ditentukan, dan volume pekerjaan yang
dilakukan pada hari kerja normal.
2) Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan
syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya, dan yang perlu
diperhatikan adalah akurasi keahlian, dan kesempurnaan pekerjaan.
3) Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan
ketrampilannya seta kejelasan dan pemahaman karyawan mengenai
fakta-fakta atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan.
4) Creativeness, yaitu memiliki gagasan-gagasan dan tindakantindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
5) Cooperation, yaitu kesediaan pegawai untuk bekerjasama dengan
orang lain sesama anggota organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi bersama.
6) Dependebility, yaitu kesadaaran dan dapat dipercaya dalam hal
kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
7) Initiative, yaitu semangat pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas
baru dan dalam memperbesar tanggung jawab.
8) Personal qualities, yaitu menyangkut kepemimpinan, keramahtamahan, dan integrasi pribadi.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi dan tesis)

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain (Robbins; Judge, 2008) : 1) Dasar-dasar perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan dan pembelajaran. 2) Nilai, sikap dan kepuasan kerja. 3) Komitmen 4) Persepsi dan pengambilan keputusan individu. 5) Motivasi. Sedangkan menurut Mangkunegara (2006) faktor yang mempengaruhi kinerja terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 1) Faktor Kemampuan Kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang maksimal. 2) Faktor Motivasi Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasi yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerja yang akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, sebaliknya apabila mereka bersikap negatif terhadap situasi kerja akan menunujukkan motivasi kerja yang rendah, situasi yang dimaksud adalah hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan, dan kondisi kerja. Kinerja juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor individual (kemampuan keahlian, latar belakang, dan demografi), faktor psikologis (persepsi, attitude personality, pembelajaran dan motivasi) serta faktor organisasi (sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design).

Tujuan Pengelolaan Kinerja (skripsi dan tesis)

Menurut Tjahjono (2009) terdapat tiga tujuan dari pengelolaan kinerja, yaitu : 1) Tujuan Strategis Sebuah sistem pengelolaan kinerja harus menghubungkan antara aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Salah satu cara mengimplementasikan strategi ini adalah dengan mendefinisikan hasil, perilaku dan karakteristik karyawan terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan untuk mengeksekusi strategi yang disertai dengan pengembangan pengukuran kinerjadan sistem umpan balik untuk memaksimalkan potensi karyawan sehingga dapat memperoleh hasil yang tinggi. 2) Tujuan Administratif Sebuah organisasi sering menggunakan informasi pengelolaan kinerja untuk tujuan pengambilan keputusan administrasi, seperti kebijakan kenaikan gaji, promosi jabatan, pemberhentian karyawan dan penghargaan atas kinerja karyawan. 3) Tujuan Pengembangan Tujuan ketiga adalah untuk mengembangkan karyawan agar bisa bekerja secara efektif. Ketika karyawan sudah tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka pemimpin harus segera meningkatkan kinerja mereka. Melalui proses evaluasi kinerja dan umpan balik yang diberikan kepada karyawan maka akan ditemukan kelemahan-kelemahan karyawan yang membuat kinerja menurun. Penentuan unit setiap organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhii bagaimana sebaiknya perilaku kerja yang diharapkan dari setiap personel. Tetapi tujuan saja tidak cukup, karena diperlukan ukuran apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga penilaian kuantitatif dan kualitatif standar kerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan penting. Akhir dari proses kinerja adalah penilaian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan

Pengertian Kinerja Karyawan (skripsi dan tesis)

Menurut Mangkunegara (2006), kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sedangkan menurut Nawawi (2001) yang dimaksud kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/nonmental. Kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan megetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).

Dampak Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)

Menurut Sopiah (2008) dampak komitmen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu :   1) Ditinjau dari sudut organisasi Karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja yang tinggi, tingkat aben berkurang, loyalitas karyawan, dan lain-lain. Sedangkan karyawan yang memliki komitmen rendah, akan berdampak pada turnover, tingginya absen, kinerja lamban, dan kurangnya intensitas untuk bertahan sebagai karyawan, rendahnya kualitas kerja dan kurangnya loyalitas pada organisasi, dan dapat memicu perilaku karyawan yang kurang baik. 2) Ditinjau dari sudut karyawan Komitmen karyawan yang tinggi akan berdampak pada perkembangan karir yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempat dia bekerja akan mendorong individu untuk selalu menyesuaikan diri dengan tujuan organisasi. Komitmen individu yang kuat akan memudahkan pemimpin untuk menggerakkan sumberdaya manusia yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sudarmanto (2014) komitmen yang kuat terhadap organisasi dapat mengurangi tingkat turnover karyawan.

Pengertian Komitmen Afektif (skripsi dan tesis)

Komitmen afektif merupakan salah satu kategori komitmen yang memiliki ikatan secara emosional melekat paada seorang karyawan untuk mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dengan organisasi (Allen dan Meyer, 1990). Menurut Kartika (2011), komitmen afektif merupakan bagian dari komitmen organisasional yang mengacu pada sisi emosional yang melekat pada diri seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat yang senantiasa setia terhadap organisasi tempat bekerja karena keinginan untuk bertahan berasal dari dalam hatinya. Komitmen afektif juga merupakan penentu atas dedikasi dan loyalitas karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen afektif tinggi, menunjukkan rasa memiliki atas organisasi, meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai tujuan organisasi, dan keinginan untuk dapat tetap bertahan dalam organisasi. Komitmen afektif dapat muncul karena adanya kebutuhan, dan adanya ketergantungan terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi di masa lalu yang tidak dapat ditinggalkan karena akan merugikan. Komitmen ini terbentuk sebagai hasil organisasi dapat membuat karyawan memiliki keyakinan yang kuat untuk mengikuti segala nilainilai organisasi, dan berusaha untuk mewujudkan tujuan organisasi   sebagai prioritas utama, dan karyawan akan mempertahankan keanggotaannya. Menurut Allen dan Meyer (1990) terdapat tiga komponen dalam komitmen organisasi yaitu: komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen normatif. Penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut: a. Komitmen afektif, mengarah pada “the employee’s emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization”. Ini berarti, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan, dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang memiliki rasa ingin (want to) melakukan hak tersebut. b. Komitmen kontinuans, mengarah pada “an awareness of the cost associated with leaving the organization”. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan dan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau meninggalkan organisasi. Karyawan yang bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tida ada pilihan lain. c. Komitmen normatif, mengarah pada “a feeling of obligation to continue empoyment”. Komitmen normatif berkaitan dengan   perasaan wajib untuk bekerja dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (ought to) bertahan dalam organisasi. Oleh karena itu, tingkah laku karyawan didasari adanya keyakinan tentang apa yang benar serta berkaitan dengan masalah moral. Teori dukungan organisasi yang dipaparkan Eisenberger et al. (1986), Shore dan Tetrick (1991) dalam Kartika (2011) menjelaskan adanya komitmen secara emosional dari karyawan kepada organisasinya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa untuk memenuhi kebuuhan emosi sosial dan untuk menilai kesiapan organisasi dalam pemberian penghargaan terhadap peningkatan usaha dari karyawan, maka karyawan akan membentuk sebuah kepercayaan dasar mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi yang dilakukan oleh karyawan terhadap peningkatan usaha. Seorang karyawan dalam sebuah organisasi, dapat merasakan adanya dukungan organisasi yang sesuai dengan norma, keinginan, dan harapan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga akan terbentuk sebuah komitmen dari karyawan untuk memenuhi kewajibannya pada organisasi, dan tidak akan meninggalkan organisasi, karena karyawan telah memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap organisasinya.

Faktor- Faktor Motivasi (skripsi dan tesis)

Menurutt Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2006), yang tergolong faktor yang mempengaruhi motivasi adalah : 1) Achievement (Prestasi) Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar seorang karyawan dapat berhasil dan melaksanakan pekerjaannya, maka pemimpin harus mempelajari karyawannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan agar karyawan dapat berusaha mencapai hasil yang baik. Ketika karyawan memiliki prestasi kerja yang baik maka pemimpin harus memberikan penghargaan atas prestasinya tersebut. 2) Regocnition (Pengakuan atau Penghargaan) Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pemimpin harus memberi pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan karyawan.   3) Work it self (Pekerjaan itu Sendiri) Pimpinan membuat usaha-usaha riil dan meyakinkan, sehingga bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha menghindari dari kebosanan dalam pekerjaan serta mengusahakan agar setiap bawahan sudah tepat dalam pelaksanaannya. 4) Responsibility (Tanggung Jawab) Agar tanggung jawab benar-benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pemimpin harus menghindari supervise yang ketat, dengan membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu dan menerapkan prinsip partisipasi. Dengan adanya prinsip partisipasi akan membuat laryawan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sepenuhnya. 5) Advencement (Pengembangan) Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahan. Faktor pengembangan benar-benar berfungsi sebagai motivator, dan pemimpin dapat memulai dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang lebih bertanggungjawab. Apabila ini sudah dilakukan selanjutnya pemimpin memberikan rekomendasi pada karyawannya untuk melakukan pengembangan, atau menaikkan pangkatnya, atau dikirim melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Teori Motivasi Intrinsik (skripsi dan tesis)

Menurut Sashkin (1976), Thomas, dan Velthouse (1990) dalam pelelitian Xu et al. (2010) menjelaskan mengenai model motivasi yang menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan yang partisipatif akan meningkatkan kinerja terhadap tugas yang diberikan dan meningkatkan motivasi intrinsik dan memberdayakan secara psikologis untuk karyawan. Oleh sebab itu banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang motivasi intrinsik, perasaan bernilai, serta rasa selfdetermination bagi karyawan. Menurut Ryan dan Deci (2000), Self Determination Theory merupakan teori yangberkaitan degan motivasi dan kepribadian manusia. Dua tipe motivasi yang melekat dalam diri manusia adalah autonomous motivation dan controlled motivation. Autonomous motivation disebut juga sebagai motivasi intrinsik dimana aktivitas yang dilakukan oleh individu atas dasar rasa senang dan ketulusan,  sedangkan controlled motivation yang sering disebut juga sebagai motivasi ekstrinsik merupakan aktiviitas yang dikerjakan individu karena tekanan dari pihak luar. Seseorang dikatakan memiliki self determination apabila kegiatan yang dilakukan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Itulah alasan kenapa manusia bisa merasa bahagia setelah menolong orang lain meskipun kerja kerasnya tidak dibayar sama sekali. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya memiliki potensi besar yang membuat orang bekerja lebih keras bahkan tanpa adanya insentif.

Definisi Motivasi Intrinsik (skripsi dan tesis)

Menurut Nawawi (2001) motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu yang berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat atau makna pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dilaksanakannya dengan baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan atau memungkinkan mencapai suatu tujuan karena memberi harapan tertentu di masa depan, misalnya bekerja karena merasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasi atau mewujudkan realisasi dirinya secara maksimal. Sedangkan menurut Herzberg yang dikutip Luthans (2006) motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri individu, yang lebih dikenal sebagai faktor motivasional. Terdapat dua perspektif teori pada faktor-faktor yang mendukung atau melemahkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu faktor intrapersonal dan faktor lingkungan atau kontinjensi telah   diidentifikasikan sebagai hal yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik (Hagger; Chatzisarantis, 2011). Menurut Siagian (2004) motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, baik dari tujuan organisasi maupun tujuan dari individu dimana keduanya dapat terpuaskan. Individu yang memiliki motivasi intrinsik, akan merasa puas apabila kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang akan memperlihatkan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Menurut Quigley dan Tymon (2006) motivasi intrinsik didasarkan pada pengalaman yang dinilai positif dimana seseorang mendapat tugas langsung dari pekerjaan mereka, serta sesorang memiliki semangat dan perasaan positif yang berasal dari pekerjaan mereka. Empat komponen motivasi intrinsik menurut Quigley dan Tymon (2006), yaitu : 1) Kebermaknaan, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja jika pekerjaannya dirasa bermafaat bagi dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan bakat, minat, pengetahuan, dan tata nilai karyawan. 2) Pilihan, setiap karyawan akan membuat pilihan dan menentukan cara untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal ini akan menimbulkan motivasi untuk dirinya sendiri.   3) Kompetensi, karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai akan menampilkan kemampuan dan hasil kerja yang memadai juga. 4) Kemajuan, kemajuan dalam bekerja yang didorong pleh diri sendiri dengan memunculkan kreativitas dan efektivitas dalam pekerjaannya. Istilah „intrinsik‟ digunakan untuk menekankan bahwa motivasi adalah menuju pada pencapaian pribadi dan keberhasilan tugas daripada menuju „ekstrinsik‟ kepuasan yang timbul dari fitur kerja.

Peran Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)

Kepemimpinan intrapersonal menekankan kepemimpinan setiap
pribadi dalam mengelola dirinya sendiri di dalam organisasi.
Kepemimpinan intrapersonal bukan hanya melekat pada yang memiliki
kekuasan formal di dalam organisasi seperti ketua, manajer, dan
direktur. Kekuasaan dalam kepemimpinan intrapersonal bersifat
kekuasaan mental untuk menjadi subjek dalam pengambilan keputusan
mental untuk menjadi subjek dalam mengambil keputusan mental
secara mandiri, misalnya keputusan mental untuk bersyukur,
menerima, dan memaafkan (Tjahjono;Palupi, 2015).
Kepemimpinan intrapersonal berperan dalam mengelola sinergi
karena mereka bersikap solutif dan berorientasi untuk membangun
pola sinergi yang lebih luas bagi kepentingan organisasi, serta berperan
signifikan dalam mengelola pola konflik yang bersifat fungsional dan
sehat dalam meningkatkan nilai organisasi secara organisasi secara
efektif (Tjahjono;Palupi, 2015). Pribadi dengan kepemimpinan
intrapersonal yang kuat dapat memahami pola umum tujuan dari
organisasi, dan dapat membangun kebersamaan dengan anggota
organisasi dengan lebih mudah

Dimensi Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)

Menurut Tjahjono dan Palupi (2015) terdapat tiga dimensi utama
dalam kepemimpinan intrapersonal yaitu :
1) Kecintaan dan syukurpada Allah SWT, pengendalian diri ditujukan
karena bentuk tunduk dan syukur kepada Allah SWT, sehingga
manusia dapat mencapai jalan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa
kepemimpinan seharusnya membebaskan manusia dari bentuk
pengaruh yang tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas kepada
Allah SWT.
2) Dorongan untuk menjadi solusi bagi permasalahan sesama dalam
kehidupan, kepemimpinan manusia didorong pada upaya memberi
manfaat dan menjadi rahmat bagi alam semesta
3) Selalu membangun mentalitas belajar, untuk membangun kapasitas
belajar (continuous improvement). Hari ini harus lebih baik dari
kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan
demikian kepemimpinan adalah sebuah perbaikan dan bersifat
terbuka untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Apabila
setiap pribadi dalam organisasi mempunyai kepemimpinan
intrapersonal yang kuat maka mereka secara mental memiliki
keberlimpahan untuk memberi

Kepemimpinan Berbasis Spiratualitas (skripsi dan tesis)

Menurut Tjahjono dan Palupi (2015) kepemimpinan
intrapersonal harus bisa manjalankan praktik kepemimpinan
transaksional secara adil dan kepemimpinan transformasional berbasis
pada berbagai nilai spiritualitas pada berbagai level kepemimpinan,
bahkan pada karyawan tingkat dasar. Dalam Robins dan Judge (2007)
kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau
memotivasi para karyawan yang diarahkan menuju tujuan yang
ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan,
sedangkan kepemimpinan transformasinal adalah pemimpin yang
mengispirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka
sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara
mendalam dan luar biasa terhadap para karyawannya. Kepemimpinan
yang transaksional dan transformasional saling melengkapi satu sama
lain, dimana tidak saling mempertentangkan pendekatan untuk
menyelesaikan segala sesuatunya. Kepemipinan yang transformasional
membentuk kepemimpinan transaksional dan menghasilkan upaya dari
para karyawan serta kinerja yang melampaui apa yang hanya dapat
dilakukan kepemimpinan transaksional saja (Robbins; Judges, 2008).
Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa,
kepemimpinan intrapersonal memberikan tekanan kuat pada diri
sendiri setiap karyawannya. Dengan kata lain, kepemimpinan
intrapersonal membangun nilai kepemimpinan yang diterapkan pada
level individu untuk membangun spiritualitas dalam bekerja.
Kepemimpinan intrapersonal menekankan pada kepemimpinan
setiap pribadi dalam mengelola dirinya di dalam organisasi.
Kepemimpinan intrapersonal melekat tidak hanya pada mereka yang
memiliki kekuasaan formal di dalam organisasi seperti ketua, direktur,
dan manajer. Kepemimpinan intrapersonal hadir pada setiap jenjang
manajerial formal, karena kekuasaan dalam kepemimpinan
intrapersonal bersifat kekuasaan mental untuk menjadi subjek dalam
pengambilan keputusan mental secara mandiri. Sebagai contoh
keputusan mental untuk bersyukur, menerima dan memaafkan.
10
Pribadi-pribadi demikian adalah pribadi-pribadi yang dapat berperan
signifikan membangun sinergi karena mereka bersikap dan berperilaku
solutif dan berorientasi membangun pola sinergi yang lebih luas bagi
kepentingan organisasi. Mereka dapat mengelola perbedaan dalam
keanekaragaman untuk saling melengkapi. Mereka dapat menemukan
berbagai kesamaan dan kekayaan potensi keanekaragaman untuk
membangun sinergi. Mereka memadang regulasi dan prosedur formal
organisasi bukan fokus pada aspek perlindungan atas kepentingan
pribadinya, namun mereka melihat regulasi dan prosedur sebagai
sarana membangun harmoni di dalam keanekaragaman
(Tjahjono;Palupi, 2013)

Konsep Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)

Menurut Tjahjono; Palupi (2015), hal fundamental yang menjadi
tantangan setiap orang adalah pengendalian dirinya. Dalam persepktif
spiritualitas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perang terbesar
umat manusia adalah pengendalian diri mereka terhadap hawa
nafsunya. Hal ini yang menjadi isu penting dalam kepemimpinan yang
dibangun dari konsep pengaruh dan kekuasaan. Konsep kepemimpinan
memiliki hubungan erat dengan konsep kekuasaan dan pengaruh
terhadap pihak lain. Esensi kepemimpinan adalah bagaimana
mempengaruhi orang lain. Sumber-sumber yang digunakan untuk
mempengaruhi adalah kekuasaan. Pengaruh-pengaruh tersebut
bersumber pada aspek formal maupun aspek personal. Kepemimpinan
intrapersonal adalah kepemimpinan yang dibangun untuk
mengendalikan diri berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan spiritualitas
mereka sehingga terbangun harmoni antara pikiran, perasaan dan
tindakan. Di dalam kepemimpinan intrapersonal dibangun kecerdasan
secara komprehensif, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, kecerdasan eksekusi, kecerdasan adversitas dan kecerdasan
spiritual. Sumber-sumber pengaruh dalam kepemimpinan intrapersonal
berasal dari aspek yang relatif melekat pada individu

Pengertian Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)

Kepemimpinan intrapersonal adalah kepemimpinan yang
dibangun untuk mengendalikan diri berdasarkan nilai-nilai dan
keyakinan spiritualitas mereka sehingga dapat membangun sebuah
harmoni antara pikiran, perasaan dan tindakan. Di dalam
kepemimpinan intrapersonal dibangun kecerdasan secara
komprehensif, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,
kecerdasan eksekusi, kecerdasan adversitas dan kecerdasan spiritual.
Sumber-sumber pengaruh dalamkepemimpinan intrapersonal berasal
dari aspek yang relatif melekat pada individu (Tjahjono; Palupi, 2015).

Kemampuan pengambilan keputusan karir (skripsi dan tesis)

Proses pengambilan keputusan diawali dengan
suatu keinginan akan perubahan, perasaan akan
ketidaknyamanan, dan pencapaian akan sesuatu yang
diharapkan. Bentuk usaha individu untuk mencapai
harapan tersebut ditandai dengan pengumpulan
informasi yang direalisasikan berdasarkan ide,
perasaan, dan pengalaman. Nilai, kejadian, perasaan,
dan harapan merupakan hal yang terintegral dalam diri
individu sehingga mampu membuat perbedaan antara
hal apa yang penting dan tidak, sehingga berdasarkan

pembedaan yang jelas mampu menentukan suatu
alternatif pilihan yang menurut individu benar dan tepat
sebagai suatu keputusan (Paolucci et. al, 1977).
Pengambilan keputusan dipandang sebagai
proses pemberian alasan (reasoning) atau merupakan
proses emosional untuk memunculkan pemikiran atau
keyakinan yang rasional atau irasional terhadap suatu
hal, didasarkan pada asumsi yang eksplisit atau jelas
atau asumsi terselubung (Steinberg, 2009).
Pengambilan keputusan yang baik menurut Stanovich
(2010) adalah proses pengambilan tindakan terukur
secara rasional, hal apa yang harus dilakukan dengan
sumber (secara fisik maupun mental) yang tersedia
baik bagi si individu. Pengambilan keputusan karir
merupakan sebuah proses dalam memilih sebuah
pekerjaan (Zunker, 1994 dalam Rowland, 2004).
Brown & Brooks (dalam Rowland, 2004)
mendefinisikan pengambilan keputusan karir sebagai
sebuah proses pemikiran seseorang dalam
mengintegrasikan atau menggabungkan pengetahuan
tentang dirinya dengan pengetahuan suatu pekerjaan
untuk membuat pilihan berkaitan dengan karir.
Cohen (2003) menggambarkan empat tahapan
yang perlu dilalui melalui teknik eksistensial agar
seseorang dapat mengambil keputusan yang benar.
Keempat tahapan tersebut adalah (1) responsibility
stage. Pada tahap ini ada kesadaran akan kebebasan
dan tanggung jawab berperan. Berdasarkan perspektif
eksistensial, tanggung jawab serupa dengan
kebebasan; (2) evalution stage. Pada tahap ini
individu mengevaluasi semua pilihan karir yang muncul
memberikan makna bagi kehidupannya, dan terdapat
pencarian akan makna dan pencarian terhadap
keaslian diri; 3) action stage. Pada tahap ini individu
menerapkan pilihan karirnya pada suatu pekerjaan
yang nyata; dan 4) re-evaluation stage. Pada tahap
ini individu mengevaluasi ulang pilihan karir yang telah
diambil berdasarkan pengalaman kerja yang telah
dilaluinya.
Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai
sebuah proses dari membuat pilihan-pilihan
berdasarkan alternatif-alternatif kemungkinan (Evans
et all, 2002). Furby & Beyth-Marom dalam
penelitiannya terhadap remaja yang berada dalam
penjara menyatakan bahwa model paling efektif untuk
melatihkan keterampilan pengambilan keputusan
adalah proses yang dikembangkan oleh model
normatif. Proses pengambilan keputusan dengan
model normatif memiliki langkah-langkah: (1)
mengidentifikasi kemungkinan pilihan-pilihan; (2)
mengidentifikasi berbagai konsekuensi yang dapat
mengikuti setiap pilihan yang muncul; (3) mengevaluasi
setiap sifat yang diharapkan dari setiap konsekuensi;
(4) menafsir setiap kemungkinan dari setiap
konsekuensi; dan (5) menentukan pilihan dengan
menggunakan aturan keputusan (Furby & Beyth-
Marom (1992) dalam Evans et al., 2002

Determinasi diri (skripsi dan tesis)

Determinasi diri diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia sebagai menentukan nasib sendiri.
Determinasi dirimerupakan salah satu teori motivasi

Determinasi diri berfokus pada intrinsic motivation
atau motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang
(Deci & Ryan, www.selfdetermination.org). Deci &
Ryan (dalam Field, Hoffman & Posch. 1997)
berdasarkan prespektif psikologi mendefinisikan
determinasi diri sebagai kapasitas seseorang untuk
memilih dan memiliki beberapa pilihan untuk
menentukan suatu tindakan atau dikatakan kebulatan
tekad seseorang atau ketetapan hati seseorang pada
suatu tujuan yang hendak dicapainya. Determinasi diri
adalah kemampuan diri dalam mengidentifikasi dan
mencapai tujuan berdasarkan pengetahuan dan
penilaian individu terhadap diri sendiri (Field &
Hoffman, 1994, p. 164 dalam Field, Hoffman &
Posch. 1997). Powers, dkk (dalam dalam Field,
Hoffman & Posch. 1997) berpendapat bahwa
determinasi diri merupakan sikap dan kemampuan
individu yang dapat memfasilitasi dirinya dalam
mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Power juga
berpendapat bahwa determinasi diri dapat
direfleksikan sebagai penguasaan diri sendiri atau
kontrol diri, berpartisipasi aktif dalam pembuatan
keputusan, dan kemampuan memimpin diri sendiri
untuk menggapai tujuan hidup pribadi yang bernilai.
Berdasarkan beberapa pengertian yang
dipaparkan, dapat terlihat bahwa determinasi diri
terdiri dari beberapa komponen. Palmer dan
Wehmeyer (2003) menyatakan bahwa komponen
pemecahan masalah dan penentuan tujuan merupakan
komponen yang penting dalam determinasi diri. Kedua
komponen tersebut perlu dimiliki oleh individu sejak
dini. Niemic dan Ryan (2009) mengungkapkan bahwa
komponen determinasi diri terdiri dari otonomi
(autonomy), kompetensi (competence), dan relasi
(relatedness). Deci dan Ryan melihat ketiga komponen
itu sebagai tiga kebutuhan psikologis bawaan yang
mendasari perilaku (dalam Schunk, Pintrich, Meece,
2012). Kebutuhan otonomi mengacu pada kebutuhan
untuk merasakan kontrol, bertindak sebagai agen/
penyebab perilaku mandiri, atau memiliki otonomi
dalam interaksi dengan lingkungan, atau suatu persepsi
lokus kualitas internal dari sudut pandang persepsi
penyebab (Ryan & Deci, 2000 dalam Schunk,
Pintrich, Meece, 2012). Individu-individu memiliki
suatu kebutuhan psikologis pokok untuk mengalami
perasaan otonomi dan perasaan kontrol. Otonomi
berkaitan dengan keberadaan individu secara mandiri.
Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan, individu
mampu mengambil keputusan sendiri bagi dirinya.
Kompetensi digambarkan sebagai kemampuan
yang dimiliki oleh seseorang dalam mendukung
tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan.
Kebutuhan untuk memiliki kompetensi serupa dengan
kebutuhan memiliki penguasaan terhadap lingkungan
(White, 1959 dalam Schunk, Pintrich, Meece, 2012).
Individu-individu perlu merasa dirinya kompeten dan
bertingkah laku kompeten dalam interaksinya dengan
individu lain, dalam mengerjakan tugas dan aktivitas,
dan dalam konteks yang lebih besar.
Relasi berkaitan dengan hubungan seseorang
dengan orang lain. (Niemic dan Ryan, 2009).
Kebutuhan keterkaitan (relatedness)mengacu pada
kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok,
atau kadang-kadang dinamakan kebutuhan kecocokan
sosial (belongingness) (Schunk, Pintrich, Meece,
2012).

Elemen Komponen perilaku Determinasi Diri (skripsi dan tesis)

Wehmeyer dalam Agran mengidentifikasi   ele-
men komponen yang berhubungan dengan perilaku
determinasi diri (Agran, 1997). Komponen tersebut
yaitu

1. Membuat pilihan
Guess dalam Agran mengajukan tiga level dalam
membuat pilihan, yaitu pilihan sebagai pengindi-
kasi preferensi, pilihan sebagai proses membuat
keputusan, serta pilihan sebagai ekspresi atas ke-
mandirian dan martabat. Reid, dkk. dalam Agran
mengidentifikasi dua komponen dasar dalam in-
struksi membuat pilihan, yang pertama yaitu
melibatkan perilaku tertentu yang diperlukan un-
tuk memilih satu hal atau peristiwa dari dua atau
beberapa alternatif. Yang kedua yaitu mengarah-
kan tindakan tersebut menuju pemilihan dari ha-
sil pilihannya tersebut.
2. Membuat keputusan
Terdapat kemiripan antara membuat pilihan dan
membuat keputusan. Membuat pilihan mengacu
pada proses pemilihan alternatif berdasarkan pa-
da pilihan individual. Membuat keputusan meng-
acu pada satu set keterampilan yang lebih luas
yang menggabungkan pembuatan pilihan se-
bagai salah satu dari sekian banyak komponen
yang ada.
3. Memecahkan masalah
Elemen ketiga adalah pemecahan masalah. Pem-
ecahan masalah juga berkaitan dengan pengam-
bilan keputusan, karena pengambilan keputusan
merupakan sebuah proses di mana individu mem-
pertimbangkan berbagai solusi atau pemecahan
masalah. Masalah itu sendiri adalah merupakan
sebuah tugas yang solusinya belum didapatkan,
atau lebih khusus masalah adalah situasi terten-
tu di mana seseorang harus merespon agar dapat
berfungsi secara optimal dan efektif dalam ling-
kungannya. Seperti halnya proses pembuatan
pilihan, ketrampilan memecahkan masalah juga
tertanam di hampir semua prosedur pembuatan
keputusan. Proses membuat keputusan di-mulai
dengan membuat daftar pilihan yang sudah di-
identifikasi. Praktisnya, individu harus menggu-
nakan pemecahan masalah sebelum terjadi-nya
pembuatan keputusan. Dalam pemecahan ma-
salah, penekanan instruksional biasanya meli-
puti tiga titik fokus yaitu identifikasi masalah,
penjelasan masalah dan analisis, dan penyelesai-
an masalah.
4. Penetapan tujuan dan pencapaian
Untuk menjadi agen menyebab dalam kehidupan,
individu perlu memiliki ketrampilan yang diper-
lukan untuk merencanakan, mengatur, dan men-
capai tujuan. Tujuan di sini mengandung bebera-
pa makna, menurut Locke dan Latham tujuan di
sini mencangkup arti penting dari istilah-istilah
seperti niat atau maksud, tugas, batas waktu, tu-
juan, arahan, dan tujuan akhir. Semua ini memi-
liki kesamaan makna bahwa ada sesuatu yang in-
gin dicapai oleh seseorang.
5. Kemampuan mengobservasi diri
Menguji keadaan lingkungan belajar, dan meng-
evaluasi apa yang diinginkan.
6. Kemampuan mengevaluasi diri
Membandingkan tingkah laku belajar yang dia-
wasi sendiri dengan tujuan yang dicapai.
7. Kemampuan menguatkan diri
Berperan aktif dalam belajar, membuat jadwal
penguat baru untuk lebih memotivasi dirinya
dalam belajar.
8. Lokus kontrol internal
Rotter dalam Agran mendefinisikan lokus kon-
trol sebagai sejauh mana seseorang merasakan
hubungan yang berkelanjutan antara tindakan-
nya dan hasil. Mercer dan Snell dalam Agran
mendekripsikannya dengan cara berikut:
a. Jika individu memiliki lokus kontrol internal,
ia melihat penguatan sebagai akibat paling
utama dari setiap tindakannya.
b. Jika individu memiliki lokus kontrol ekster-
nal, ia melihat penguatan sebagai hasil dari
kekuatan dari luar, contohnya keberuntungan,
nasib, kesempatan, dan lainnya.
Lokus kontrol internal telah dikaitkan dengan
hasil adaptif, termasuk hasil pendidikan yang
positif dan prestasi, serta meningkatkan wak-
tu dan perhatian pada tugas sekolah yang ter-
kait.
9. Pengaruh positif dari efikasi dan harapan
Efikasi diri mengacu pada keyakinan bahwa
seseorang dapat berhasil melaksanakan perilaku
yang diperlukan untuk memproduksi hasil
yang diberikan. Efikasi harapan mengacu pada
keyakinan individu bahwa jika suatu perilaku
tertentu dilakukan, hal itu akan menyebabkan
hasil yang diharapkan. Ini menjadi jelas bahwa
kedua-nya perlu dimiliki oleh individu tetapi tidak
cukup untuk menciptakan sebuah determinasi
diri. Sederhananya, individu harus percaya bahwa
mereka dapat melakukan perilaku tertentu yang

Determinasi Diri (skripsi dan tesis)

Determinasi diri adalah ketika seseorang dapat
menentukan tindakan seseorang secara mandiri,
mengatur tingkah lakunya sendiri, memprakarsai
dan menanggapi peristiwa dengan cara yang menun-
jukkan pemberdayaan psikologis, dan berperilaku
dengan cara mewujudkan diri (Agran, 1997). De-
terminasi diri adalah suatu sikap di mana seseorang
atau individu dapat melakukan sesuatu atas kehen-
daknya sendiri bukan karena tekanan dari pihak lain.
Sehingga seseorang dalam melakukan tindakan me-
mang karena menyadari bahwa ia perlu melakukan
hal tersebut

Pengertian Perilaku Konsumen (Skripsi & tesis)

Engel, Blackwell dan Miniard mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.Mowen and Minor (2002) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Peter dan Olson (1999) berpandangan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Sedangkan keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya mereka mengatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Rahayu N mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut, Apa yang dibeli konsumen? (What they buy?), Mengapa konsumen membelinya? (Why they buy it?), Kapan mereka membelinya? (When they buy it?), Dimana mereka membelinya? (Where they but it?), Berapa sering mereka membelinya? (How often they buy it?), Berapa sering mereka menggunakannya? (How often they use it?).  Dengan kata lain perilaku konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, dan membuang barang, jasa, dan gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka

Strategi Pemasaran (Skripsi & tesis)

Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaran yang dengannya unit usaha berharap dapat mencapai tujuan pemasarannya. Selain itu strategi pemasaran dapat diartikan sebagai seleksi atas pasar sasaran, menentukan posisi bersaing dan pengembangan suatu bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai dan melayani klien yang dipilih. Adapun proses strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan mencangkup : Memilih konsumen yang ingin dituju, Mengidentifikasi keinginan konsumen, Menentukan bauran pemasaran Dalam menjalankan suatu perusahaan membutuhkan strategi pemasaran, karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka usaha yang dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi pemasaran yang akan dijalankan harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar target yang ingin dituju bisa tercapai dan dengan adanya strategi pemasaran tersebut dapat membantu dan mengantisipasi segala perubahaan lingkungan dan perkembangan yang berlaku dipasar sasaran. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa strategi pemasaran merupakan proses perencanaan perusahan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala risiko yang akan dihadapi

Konsep Pemasaran (Skripsi & tesis)

Pemasaran merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan harus berorientasi dan menempatkan konsumen dengan segala kebutuhannya sebagai titik tolak dalam bidang usahanya. Dengan keadaan tersebut pemasar harus menggunakan segala kemampuannya untuk menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Banyak ahli memberikan pengertian tentang pemasaran, walaupun definisi-definisi mereka berbeda namun mempunyai maksud yang sama. Adapun perbedaan tersebut disebabkan karena sudut pandang dari segi yang berlainan. Untuk itu lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut. Menurut Kotler (2000 : 8), “Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya”. Sedangkan menurut Basu Swastha dan Hani Handoko (2000: 4)  adalah: “Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menemukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. Semua definisi diatas menunjukan kesamaan bahwa sebenarnya pemasaran merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. Kegiatan pemasaran merupakan sistem keseluran kegiatan yang terintegrasi semenjak ide tentang suatu produk atau jasa itu muncul dan masih berlangsung setelah produk itu terjual, sehingga tidak hanya sekedar pembelian dan penjualan saja melainkan meliputi seluruh aktifitas perusahaan. Selain pengertian pemasaran, Kotler (2000 : 19) juga mengemukakan konsep Pemasaran yang merupakan : “Upaya pemasaran terkoordinasi yang berfokus pada pasar dan berorientasi pada pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan”. Karena konsep pemasaran berorientasi pada konsumen, maka strategi pemasaran harus menitikberatkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan akan membuat apa yang dapat dijual lebih berarti daripada sekedar apa yang dibuat, karena itu perusahaan memerlukan suatu penafsiran kebutuhan-kebutuhan konsumen melalui riset dan perlu memberi orientasi pada kegiatan–kegiatan perusahaan untuk pemuasan kebutuhan tersebut.

Pengertian strategi (Skripsi & tesis)

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategas” (stratos : militer dan Ag : memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang. Ada beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli, berikut ini beberapa definisi dari para ahli tersebut: a. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai tuntutan perubahan lingkungan. b. Menurut Onong Uchyana effendi, Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi dipandang sebagai sesuatu yang dibuat untuk mengamankan masa depan. Kata strategi berkonotasi antisipasi, prediksi dan hal-hal yang mengesankan sifat cerdas dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Peranan Pemasaran (Skripsi & tesis)

Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan.

Pengertian Manajemen Pemasaran (Skripsi & tesis)

Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirk an cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Kotler, manajemen pemasaran dapat diartikan : Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait. Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan atau penerapan serta pengawasan. Tahap perencanan erupakan tahap yang menentukan terhadap kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajeral yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen

Label Halal (Skripsi & tesis)

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat kehalalan suatu produk diantaranya: a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahanbahan yang berasal dariorgan manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu: a. Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih. 2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. 4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. b. Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. c. Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis batu yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun ekselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. d. Efek Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah: 1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. 3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat- obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pengertian Halal (Skripsi & tesis)

Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Pengertian Label (Skripsi & tesis)

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

Proses Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai pengertian Sertifikat Halal, yang berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal akan mendapatkan Label Halal setelah mendapat Sertifikat Halal. hal tersebut menjadi bukti kehalalan produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan pula mengenai pengertian Label Halal yaitu ”Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk”.  Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi: Penyelenggaraan JPH bertujuan: 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Cara mendapatkan sertifikat halal tersebut mengalami perubahan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian, sertifikasi halal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 masih digunakan sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah. Berikut adalah dua cara sertifikasi halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: 1) Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses sertifikasi halal mempunyai proses yang sama antara produk satu dengan produk lainnya, hanya standarisasinya saja yang berbeda. Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System). b) Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut. d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik. f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. g) Untuk melaksanakan butir f, perusahaan harus mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal. Proses Sertifikasi Halal: a) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. b) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masingmasing untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.  c) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan. d) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. e) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI. f) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI. g) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.  Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: a) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal). b) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. c) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. d) Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. e) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru. Sistem pengawasan yang dilakukan LP POM MUI setelah produsen mendapat Sertifikat Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI. b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Mulai bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LP-POM MUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online CerolSS23000 atau langsung melalui alamat website: www.elppommui.org. Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI. b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk. c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk. e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen sampai dengan Penerbitan Sertifikat Halal. Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.  2) Sesudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 yang berbunyi: 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a) data Pelaku Usaha; b) nama dan jenis Produk; c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d) proses pengolahan Produk.36 Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Selanjutnya adalah pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk hal tersebut sesuai dengan Pasal 30, yang berbunyi: 1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Bunyi pasal 31 yaitu: 1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. 2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. 3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. 4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakantugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi: 1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. 2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Selanjutnya adalah penetapan kehalalan produk sesuai dengan Pasal 33, yang berbunyi: 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.40 Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjunya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 34, yang berbunyi: 1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.41 Secara singkat proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut:  a) Perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang berada di bawah KementerianAgama. b) Pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJPH. c) Berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJPH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. d) Pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJPH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. e) Berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. f) Sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara„, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesui dengan Pasal 38 dan 39. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 42. Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sesuai dengan Pasal 33. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

Persyaratan Sertifikat Halal (Skripsi & tesis)

MUI30 HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000 : HAS 23000: KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) a. Kebijakan Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan. b. Tim Manajemen Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas. c. Pelatihan dan Edukasi Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan.Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali. d. Bahan Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail. e. Produk Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. f. Fasilitas Produksi 1) Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. 2) Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. 3) Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain. h. Kemampuan Telusur (Traceability) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya). i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. j. Audit Internal Perusahaan mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali. k. Kaji Ulang Manajemen Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

Prosedur Sertifikasi Halal MUI (Skripsi & tesis)

a. Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000.Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. c. Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. d. Melakukan pendaftaran sertifikat halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI. f. Pelaksanaan audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui.Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.  g. Melakukan monitoring pasca audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. h. Memperoleh sertifikat halal Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal: 1) Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi barang yang disediakan. 2) Pengisian barang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 3) Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru. 4) Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

Pengertian Label Halal (Skripsi & tesis)

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Basu Swasta mendefinisikan label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Dalam kata lainLabel adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan secara istilah halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan lawan kata halal yaitu haram, haram adalah sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh sya’ra. Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Ada beberapa keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur haram atau sesuatu yang dapat membahayakan untuk tubuh, antara lan: a. Keterangan bahan tambahan Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. b. Komposisi dan nilai gizi Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Yang perlu dicermati oleh konsumen terutama adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang di iklankan. c. Batas kadarluarsa Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. d. Keterangan legalitas Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), berupa kode nomor registrasi. Lebel halal berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek. Ketika sebuah label produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI maka produk tersebut telah lulus dalam pengujian, baik dari proses produksi, tempat, pengemasan, hingga pendistribusian. Dengan adanya lebel halal pada suatu produk, akan menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan produk tersebut.

Proses Perencanaan Produk (Skripsi & tesis)

Perencanaan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Perancangan produk meliputi 3 hal, yakni: a.Perencanaan produk yang sama sekali baru (entirely new product). b. Redesain produk (product redesign). c. Kemasan atau bungkus (packing, packaging).Perencanaan produk yang sama sekali baru merupakan perancangan yang paling kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah mencakup perancangan yang kedua (redesain) maupun yang ketiga yakni merancang kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk produk atau desain produknya, karena produk itu memang belum pernah ada. Masalah ini sering disebut sebagai perancangan atau pengembangan produk baru. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya.Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan. Lima pedoman tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif: a. Ketika organisasi memiliki produk-produk yang berhasil yang berada ditahap kematangan dari siklus hidup pruduk; gagasanya disini adalah menarik konsumen yang terpuaskan untuk mencoba produk baru (yang lebih baik) sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau jasa organisasi saat ini. b. Ketika organisasi berkompetisi di industry yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat. c. Ketika pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga “bagus”. d. Ketika organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. e. Ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kua

Konsep Produk Masyarakat (Skripsi & tesis)

terus membeli barang kebutuhan dan keinginanya.Akan tetapi, semakin lama mereka tidak mau asal membeli dan memiliki. Mereka ingin memiliki barang yang berkualitas, bermutu, tahan lama. Konsumen mulai memilih-milih disini. Dengan demikian, perusahaan mengonsentrasikan perhatianya pada kemampuan produk.Penelitian dan pengembangan produk dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produk. Orientasi perusahaan semacam ini disebut kosep produksi. Dalam memproduksi sebuah produk, perusahaan yang berdiri di Indonesia yang mayoritas konsumennya adalah orang Islam pasti akan mengutamakan tentang kehalalan produk tersebut. Jika produk tersebut sudah jelas kehalalanya, seorang konsumen pasti lebih memilih produk tersebut dibanding produk lain. Karena ketika konsumen memilih produk yang sudah berlabel halal, konsumen akan merasa aman dalam menggunakan/ mengonsumsi produk tersebut. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatanya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahanya dilakukansesuai dengan syari’at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada madharat (efek). 1) Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: a. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunanya. b. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. c. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. 2) Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. 3) Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa

Pengertian Produk (Skripsi & tesis)

Produk secara Bahasa yaitu hasil. Sedangkan secara istilah produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari prosesproduksi tersebut Produk adalah barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.Perusahaan harus terus menerus meningkatkan kualitas produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan setiap waktu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, yang biasanya meningkatkan nilai mereka. Kebanyakan produk diproduksi untuk melayani konsumen yang dapat diklarifikasikan sebagai (1) produk konsumen, (2) produk belanja, (3) produk spesial.Produk konsumen tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli oleh konsumen, dan sangat mudah didapat.Produk belanja berbeda dengan produk konsumen, karena produk belanja tidak sering dibeli. Ketika konsumen bersiap untuk membeli produk belanja, pertama mereka akan berkeliling melihat perbandingan kualitas dan harga dari produk pesaing. Produk spesial adalah produk yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang special dan karenanya memerlukan upaya khusus untuk membelinya. Pengertian produk secara luas yaitu meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan, atau bauran dari semua wujud diatas. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. a. Produk inti Produk inti adalah manfaat utama dari produk yang membuatnya berguna untuk dibeli. Pada produk inti lebih membahas tentang inti dari sebuah masalah. Misal dalam menjawab pertanyaan tentang: Apa yang sebenarnya dibeli oleh konsumen? Produk inti terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.Seorang wanita yang membeli lipstik, membeli hanya sekedar untuk pewarna bibir. b. Produk aktual Seorang perencana produk harus menciptakan produk actual disekitar produk inti.Produk aktual memiliki lima karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Contoh: dalam kosmetik wardah terdapat seri “Eye Pert” yaitu Eyeliner waterproof (anti air). Eyeliner yang berfungsi untuk mempertegas garis mata seseorang. c. Produk tambahan Setelah melalui produk inti dan produk aktual maka tingkatan selanjutnya yaitu produk tambahan. Produk tambahan adalah nilai tambah dari sebuah manfaat suatu produk atau produk pelengkap dari produk yang sudah ada Contoh: ketika wardah menghadirkan “Eye Pert” Eye liner untuk konsumen maka wardah menghadirkan produk pelengkap yaitu “Eye Pert” Eyeliner Remover (penghapus). Remover (penghapus) berbentuk cair yang memiliki fungsi sebagai penghapus make-up dari Eyeliner.Jadi “Eye Pert” Remover (penghapus) sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam menghapus Eyeliner yang memiliki sifat waterproof (anti air). Ditinjau dari keputusan yang berhubungan dengan pengembangan dan pemasaran produk individual. Kita akan memusatkan perhatian pada keputusan mengenai atribut produk, penetapan merek, pengemasan, pemberian label.

Pengertian Kualitas (Skripsi & tesis)

Pengertian kualitas menurut Kotler Keller adalah suatu totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Sedangkan menurut mantan pemimpin GE, John E Welch Jr kualitas adalah jaminan terbaik kami atas loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat kami menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.1 Jadi kualitas sebuah produk adalah hal yang sangat utama dalam sebuah usaha, karena semakin tinggi tinggkat kualitas maka semakin tinggi pula tinggat keinginan konsumen untuk memiliki produk tersebut.

Tanggung jawab produk (Skripsi & tesis)

a. Pengertian tanggung jawab produk Tanggung jawab produk yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel atau pergudangan, demikian juga para agen dan pekrja dari badan-badan usaha tersebut. Tangggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda. Suatu produk dapat disebut cacat yaitu: 1. Cacat produk yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau cacat sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta-bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. 2. Cacat desain 3. Cacat peringatan atau intruksi yaitu cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau intruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau intruksi tertentu termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan kepada produsen dari produk yang bersangkutan.29 b. Tanggung jawab produk dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dasar adanya tanggung jawab produk yaitu perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan: 1. Pelanggaran jaminan yaitu pelanggaran terhadap jaminan bahwa barang yang dijual tidak mengandung cacat 2. Kelalaian yaitu bila pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. 3. Tanggung jawab mutlak. Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para produsen atau pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia meliputi 3 (tiga) bagian yaitu: 1. Faktor-faktor eksternal hukum yang akan memperngaruhi perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan konsumen termasuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. 2. Faktor internal sistem hukum yaitu elemen struktur budaya hukum dalam rangka penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia. 3. Raung lingkup materi atau substansi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang perlu diatur dalam undang-undang

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung jawab (Skripsi & tesis)

pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu: 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku  usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau perawatan kessehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya pasal 19 ayat (3) menetukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Ada 5 hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainya. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, maka parapihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Kewajiban bagi bagi pelaku usaha telah diatur dan diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu: 1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa. 5. Memberikan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartiakan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen (Skripsi & tesis)

Hubungan langsung adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen

Pengertian Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 menjelaskan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut berarti termasuk perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK ini tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi oramg perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara dalam kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen. Pengertian pelaku usaha yang luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian dimana konsumen tidak begitu mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat. Sebaiknya, ditentukan urutan-urutan pelaku usaha yang seharusnya digugat oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha, yakni dengan urutan-urutan sebagai berikut: 1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan. 2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri. 3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut. Urutan-urutan di atas hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi. Urutan-urutan tersebut juga mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena siapapun yang digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen

Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)

a. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindahtangankan.17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/menkes/SK/VIII/1996, telah mengatur secara jelas tentang kehalalan dan pencantuman label halal pada makanan. Tidak hanya kehalalan pada makanan, namun juga kehalalan pada minuman, obat, kosmetika dan produk-produk lain yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut menunjukkan adanya suatu keharusan terutama bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam Pasal 30 ayat (2) bahwa salah satu aspek yang harus dimuat pada label kemasan pangan adalah keterangan halal. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keterangan halal untuk suau produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, namun pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan/atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, pencantuman halal pada label dianggap telah terjadinya pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang dibuatnya. b. Kewenangan MUI Dalam Fatwa Perizinan Kehalalan atau ketidakhalalan suatu peroduk bukan hanya terletak pada kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya, tetapi juga menyangkut proses produksi, bahan tambahan dan bahan pelengkap yang digunakan seringkali ditemukan bahan pelengkap dan bahan tambahan yang tidak halal, seperti zat perwarna yang dilarutkan dengan alkohol. Oleh karena itu, perlu informasi halal pada suatu produk dimana untuk mencantumkannya pelaku usaha atau produsen harus melewati serangkaian proses pengujian terhadap produknya yang dilakukan oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk. Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu peroduk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal. LPPOM MUI yaitu lembaga yang berfungsi membantu MUI dalam mem-ferifikasi, memeriksa dan mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk menetukan kehalalannya. Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MUI memiliki visi yaitu menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPOM MUI memiliki misi antara lain yaitu: 1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan. 2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk. 3. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal. 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju kemashlahatan masyarakat luas melalui kegiatankegiatan halal sesuai syari’at islam.

Label Halal (Skripsi & tesis)

Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Bentuk label ada yang berupa tanda dengan tulisan, gambar pada kemasan atau berupa brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam kemasan. Label memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru berupa pelaksanaan tartib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat, dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undangundang bahan makan. 2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan agar konsumen dapat memilih, membeli serta meneliti secara bijaksana. 3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan. Dalam hal ini maka para konsumen harus membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membeli barang atau produk. 4. Bagi produsen label dipergunakan sebagai alat promosi dan perkenalan terhadap barang yang diproduksi atau diperdagangkannya. Label adalah media penyampai informasi, maka sudah selayaknya informasi yang dicantumkan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Pasal 1 ayat (3) Perturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, menjelaskan pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pencantuman label merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini bahwa pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Di dalam pasal 3 ayat (1) yaitu lebel sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya. a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia; e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; Ketentuan lain terkait segala sesuatu yang menyangkut pelabelan diatur secara lengkap dan jelas dalam peraturan ini. Sedangkan dalam pedoman penyusunan manual sistem jaminan halal bagi industri kecil dan menengah dinyatakan bahwa, halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara pasti, mencakup kepastian dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta kepastian dalam proses produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.