Menurut Bagustianto dan Nurkholis (2015) persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi. Tingkat keseriusan kecurangan dapat dilihat dan diukur dari sisi dampak terhadap organisasi itu sendiri, motivasi pelaku kecurangan, dan etis atau tidak nya sebuah kecurangan. Marliza (2017) mengemukakan bahwa pertimbangan tentang tingkat keseriusan kecurangan dapat diselaraskan dengan dampak keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan tersebut. Seseorang akan cenderung melaporkan kecurangan yang terjadi jika menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan pada organisasi atau berdampak terhadap orang banyak.
Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)
Bagustiantio dan Nurkholis (2015) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai hubungan keterikatan emosional antara anggota organisasi dengan organisasinya yang ditandai dengan tiga faktor yaitu kesediaan untuk bekerja sekuat tenaga demi organisasi, keyakinan yang kuat terhadap visi, misi dan tujuan organisasi, serta keinginan yang kuat untuk selalu setia mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (loyalitas). Komitmen organisasi dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan kesetiaan, keyakinan pribadi seseorang terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki anggota organisasi maka semakin kuat pula keinginan dan motivasi individu untuk berusaha menjalankan aktivitas dengan terbaik dan sekuat tenaga dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Dalam hal ini anggota organisasi akan selalu bersikap dan berperilaku positif dalam membela organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mereka akan selalu berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu membantu organisasi mewujudkan tujuannya. Mereka juga cenderung menghindari hal-hal yang mampu menghambat pencapian organisasi tersebut. Suatu tindakan dianggap benar apabila mampu melindungi tujuan-tujuan organisasi. Sebaliknya, jika komitmen akan organisasi rendah, tentunya anggota organisasi akan merasa acuh dan hanya mementingkan pribadinya sendiri sehingga tidak akan merasa peduli dengan keberlangsungan jangka panjang organisasnya (Fitri dkk, 2013).
Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) (skripsi dan tesis)
Khanifah (2017) menjelaskan bahwa persepsi kontrol atas perilaku merupakan suatu persepsi yang diyakini oleh seorang individu mengenai kontrol yang dimilikinya dalam melakukan tingkah lalu tertentu. Namun pada dasarnya pengendalian seseorang atas perilakunya dipengaruhi oleh faktor internal yakni keterampilan, kemauan, dan informasi dan faktor eksternal seperti budaya dan politik sehingga seseorang tidak dapat mengendalikan perilakunya sepenuhnya (Aprani, 2017). Menurut Ajzen (2012) menyatakan bahwa persepsi kontrol atas perilaku menunjukkan semakin besar seseorang memilki kesempatan serta seberapa halangan yang dapat diantisipasi maka semakin besar kontrol yang akan dirasakan atas tingkah laku tersebut. Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menampilkan perilaku (Ajzen, 1991). Saat seseorang memiliki control beliefs atau kontrol kepercayaan yang kuat tentunya akan menlancarkan suatu perilaku yang akan dilakukan, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki persepsi yang kuat untuk mengendalikan perilakunya. Sebaliknya, jika seseorang tersebut memiliki persepsi yang rendah untuk mengendalikan perilaku yang akan ditunjukkan tentunya, seseorang tersebut memiliki control beliefs yang lemah untuk mengatasi faktor-faktor yang akan menghambat suatu perilaku. Persepsi ini dapat dicermikan dari pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan datang, dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di sekitar individu
Norma Subjektif (Subejctive Norm) (skripsi dan tesis)
Menurut Aprani (2017) norma subyektif adalah faktor diluar individu yang memengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukan. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika perilaku tersebut merupakan sesuatu yang dianggap wajar oleh orang lain. Sehingga seseorang tersebut hanya akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungannya dan sebaliknya seseorang tersebut tidak akan melakukan perilaku yang lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Ajzen (2012) menyatakan bahwa norma subyektif lebih mengacu pada pengertian tentang persepsi atas tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Menurut Aprani (2017) norma subyektif juga dinyatakan sebagai personal atau moral norm, parental influence, human faktor, human influences, atau influence of significant people. Dalam teori perilaku terencana disebutkan bahwa norma subyektif (subjective norm) sebagai penentu kedua dari terbentuknya niat untuk berperilaku juga diasumsikan sebagai suatu fungsi kepercayaan yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Seseorang tersebut akan memiliki suatu titik referensi untuk mengarahkan perilakunya antara lain orang tua, pasangan, teman dekat, teman kerja, dan pakar profesional (semacam akuntan) (Jogiyanto, 2007).
Sikap (Attitude Towar Behavior) (skripsi dan tesis)
Sikap diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (2012) sikap (attitude) merupakan jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk. Lain halnya menurut Jogiyanto (2008) sikap (attitude) merupakan bentuk evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1985) membedakan dua macam sikap, yaitu sikap terhadap objek (attitude toward object) dan sikap yang berhubungan dengan perilaku (attitude concerning behavior). Sikap terhadap objek (attitude toward object) merupakan perasaan seseorang terhadap benda-benda atau objek. Sedangkan, sikap yang berhubungan dengan perilaku (attitude concerning behavior) adalah sikap yang lebih mengarah pada perilakunya bukan ke objeknya. Selain itu juga dikemukakan oleh Jogiyanto (2007) bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat tentang perilakunya (behavioral beliefs) dimana seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa dengan berperilaku tertentu mendapatkan hasil yang positif maka akan mempertahankan sikapnya tersebut.
Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Whistleblowing merupakan suatu tindakan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang atas adanya dugaan kecurangan, perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan lain yang tidak etis yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak internal seperti pemimpin organisasi atau pihak eksternal yang dapat mengambil tindakan atas kecurangan tersebut (Lestari dan Yaya, 2017). Tindakan pelaporan tersebut tentunya harus didukung dengan adanya bukti, informasi yang jelas terkait kecurangan yang dilaporkan. Selanjutnya, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesia juga mengemukakan bahwa whistleblowing dilakukan dengan dasar itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi terhadap kebijakan suatu perusahaan. Menurut Lestari (2017) whistleblowing dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu : a. Whistleblowing internal Whistleblowing internal merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada pihak lain yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti pimpinan dalam organisasi tersebut. Pelaporan whistleblowing internal ini biasanya dilakukan karena anggota organisasi menemukan kecurangan yang mungkin dapat merugikan organisasi tersebut. b. Whistleblowing eksternal Whistleblowing eksternal merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi tersebut kepada publik atau pihak lain diluar organisasi. Pelaporan ini biasanya dilakukan karena tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan organisasi atas whistleblowing internal yang dilakukan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 whistleblower adalah pelapor tindak pidana yakni orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada pengeak hukum mengenai tindak pidanan yang akan, sedang, atau telah terjadi. Menjadi seorang whistleblower bukan perkara mudah, dibutuhkan niat atau keinginan yang kuat dalam diri individu tersebut untuk melakukan whistleblowing. Niat whistleblowing dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor yang dapat berasal dari internal maupun eksternal serta dapat menjadi pendorong maupun sebaliknya. Dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa niat adalah bentuk keinginan atau kehendak yang muncul dari dalam hati untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu. Suatu niat akan muncul disebabkan karena adanya tiga faktor yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana antara lain : 1) Adanya sikap, yaitu suatu perasaan atau bentuk penilaian seseroang secara positif atau negatif terhadap sesuatu, 2) Adanya norma subyektif atau pengaruh persepsi orang lain yang ada disekitar individu sehingga memengaruhinya untuk berperilaku dan 3) Persepsi kontrol atas perilaku, yaitu kemampuan individu dalam mengontrol dirinya atau keyakinan individu atas dirinya saat akan berperilaku (Khanifah, 2017).
Teori Perilaku Prososial (Prosocial Behaviour Theory) (skripsi dan tesis)
Teori perilaku prososial merupakan teori yang dikembangkan oleh Brief dan Motowidlo (1986) yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seorang anggota organisasi terhadap anggota organisasi lainnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan individu/kelompok atau organisasi tersebut atau dengan kata lain perilaku prososial merupakan perilaku yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan menurut Dozier dan Miceli (1985) perilaku prososial tidak seperti altruitisme yang hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga memiliki maksud untuk memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya diketauhi bahwa teori prososial merupakan teori yang mendukung munculnya whistleblowing seperti yang diungkapkan oleh Brief dan Motowidlo (1986) bahwa whistleblowing merupakan salah satu dari bentuk prosocial organizational behavior. Hal yang sama juga dikemukan oleh Dozier dan Miceli (1985) bahwa tindakan whistleblowing secara umum akan memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi dan juga akan bermanfaat bagi pelaku whistleblower itu sendiri. Perilaku prososial tersebut kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan pengambilan keputusan etis individual dalam menentukan niatnya melakukan whistleblowing. Menurut Brief dan Motowidlo (1986) Teori perilaku prososial sendiri dibagi kedalam dua kelompok anteseden antara lain individual anteseden dan kontekstual anteseden. Individual anteseden dijelaskan sebagai bagian dari dalam diri pelaku seperti bentuk kemampuan individu dalam bertanggungjawab terhadap lingkungannya, bentuk kemampuan dalam memahami suatu keadilan, serta kemampuan berpikir secara logis dan berempati terhadap orang lain. Lain halnya dengan kontekstual anteseden yang lebih menjelaskan terkait aspek yang ada dalam organisasi dan lingkungan organisasi seperti peraturan, kelompok, panutan, norma, iklim organisasi, tipe kepemimpinan, komitmen terhadap organisasi, tekanan.
Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior Theory) (skripsi dan tesis)
Teori perilaku terencana pada dasarnya merupakan teori pengembangan dari teori sebelumnya yakni theory of reasoned action yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fisben (1985). Teori ini menjelaskan bahwa sebuah perilaku terbentuk karena adanya niat untuk berperilaku. Niat ini diartikan sebagai respon atau kesiapan seseorang untuk menunjukan tindakan atau perilaku (Lestari dan Yaya, 2017). Selain itu, juga dalam teori ini dijelaskan bahwa seseorang sebelum berperilaku menggunakan informasi yang sistematik untuk memahami dampak yang akan timbul dari perilakunya tersebut (Kreshastuti, 2014). Aprani (2017) juga mengemukakan bahwa seseorang yang berfikir rasional akan memutuskan mencari informasi yang berhubungan dengan whistleblowing seperti mekanisme atau tata aturan sebelum melakukan whistleblowing. Teori perilaku terencana ini telah diaplikasikan ke dalam beberapa konteks dalam hal perilaku keuangan seperti pada perilaku kepatuhan wajib pajak (Bobek & Hatfield, 2003; Hidayat & Nugroho, 2010), perilaku akuntan publik (Buchan, 2005), keputusan etis manajer (Carpenter & Reimers, 2005), perilaku whistleblowing oleh chief financial officer (Uddin & Gillett, 2002) dan dalam pembuatan anggaran (Su & Ni, 2013). Sedangkan untuk whistleblowing, teori ini juga telah diaplikasikan untuk melihat dan mengukur perilaku seseorang dalam melakukan tindak pelaporan kecurangan. Berdasakan teori perilaku terencana disebutkan bahwa ada tiga faktor yang dapat memengaruhi niat individu dalam menunjukkan suatu perilaku antara lain: 1) Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan sebuah bentuk penilaian seseorang terhadap suatu benda, orang, institusi, kejadi atau perilaku secara positif atau negative. 2) Norma subyektif (subjective norm) merupakan bentuk tanggapan orang lain terhadap perilaku yang akan ditunjukkan oleh individu dimana hal tersebut akan memengaruhinya dalam berperilaku. 3) Persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) adalah suatu bentuk persepsi atau kemampuan diri individu dalam mengontrol dirinya untuk berperilaku atau bentuk kepercayaan diri untuk menunjukkan suatu perilaku.
Wirausaha dan Kewirausahaan (skripsi dan tesis)
Menurut (Saiman, 2012:43), Istilah wirausaha sebagai padan kata entrepreneur dapat dipahami dengan menguraikan istilah tersebut sebagai berikut: (1) Wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan dan pejuang, (2) Usaha berarti penciptaan kegiatan, dan atau berbagai aktivitas bisnis. Wirausaha adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri. Wirausaha adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan dan umumnya memiliki keberanian dalam mengambil resiko terutama dalam menangani usaha atau perusahaannya dengan berpijak pada kemampuan dan atau kemauan sendiri. Jadi, wirausaha itu adalah (Saiman, 2012:43): 1) Orang yang memulai dan atau mengoperasikan sebuah usaha/bisnis. 2) Para individu yang menemukan kebutuhan pasar dan membangun perusahaan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. 3) Orang-orang yang berani mengambil resiko (risk taker) yang mampu memberikan daya dorong bagi perubahan, inovasi dan kemajuan. 4) Semua active owner managers (founders and or managers of small businesses) Widayat (2011) menyatakan wirausaha yaitu orang yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan keinginan (impian) orang tersebut di masa yang akan datang tanpa dibatasi oleh apapun. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi (Sabri, 2013). Menurut Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1995 kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar (Saiman, 2012:43).
Niat (Intention) (skripsi dan tesis)
Ajzen (2005) mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Wijaya (2008) menyatakan intensi adalah kesungguhan niat dari seseorang untuk melakukan perbuatan atau memunculkan suatu perilaku tertentu. Niat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba (Dharmmesta, 1998). Niat kewirausahaan (Entrepreneurial intention) dapat diartikan sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang (Lee dan Wong, 2004). Paulina dan Wardoyo (2012) menyatakan intensi berwirausaha yaitu tendensi keinginan individu melakukan tindakan wirausaha dengan menciptakan produk baru melalui bisnis pengambilan risiko. Ogundipe et at. (2012) menyatakan niat kewirausahaan merupakan kecenderungan seseorang untuk memulai aktivitas kewirausahaan di masa depan. Niat merupakan penentu utama dari tindakan penciptaan usaha baru, dimoderatori oleh variabel eksogen seperti latar belakang keluarga, posisi dalam satu keluarga, pekerjaan orang tua, pendidikan dan latihan. Intensi berwirausaha diukur dengan skala entrepreneurial intention menggunakan indikator memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain, memilih karir sebagai wirausaha, dan membuat perencanaan untuk memulai usaha (Ramayah dan Harun, 2005).
Persepsi kontrol keperilakuan (skripsi dan tesis)
Persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavioral control) menggambarkan tentang perasaan kemampuan diri (self eficacy) individu dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Teo dan Lee (2010), kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku dan sejumlah pengendalian seseorang atas pencapaian tujuan dari perilaku tersebut. Dharmmesta (1998) menyatakan persepsi kontrol keperilakuan merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu disamping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Masalah kontrol keperilakuan (behavioral control) hanya dapat terjadi dalam batas-batas tindakan tertentu dan tindakan lain terjadi karena pengaruh faktor-faktor di luar kontrol seseorang (Dharmmesta, 1998). Kontrol keperilakuan yang dirasakan dapat berpengaruh pada niat atau secara langsung pada perilaku itu sendiri. Persepsi kontrol keperilakuan merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi kontrol keperilakuan ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Dalam model Teori perilaku terencana, Perceived Behavioral Control mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan tindakan yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Persepsi kontrol keperilakuan menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku yang dimaksud adalah dibahwa pengendaliannya. Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun ia memiliki sikap yang positif dan ia percaya bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. Persepsi kontrol keperilakuan dapat mempengaruhi perilaku secara langsung ataupun tidak langsung melalui intensi (Achmat, 2010).
Norma Subjektif (skripsi dan tesis)
Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orangorang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan konsumen tentang seberapa relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sekerja) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya (Suprapti, 2010:147). Norma Subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku (Achmat, 2010). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsikan bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Menurut Ajzen (2001) dalam Sarwoko (2011), norma subjektif adalah keyakinan individu akan norma, orang di sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Marhaini (2008) menemukan bahwa norma subjektif ternyata berpengaruh lebih besar daripada sikap dalam menentukan niat untuk membeli komputer merek Acer. Menurut Marselius (2002) norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ramayah dan Harun (2005) menyatakan norma subjektif yaitu keyakinan individu untuk mematuhi arahan atau anjuran orang di sekitarnya untuk turut melakukan aktivitas berwirausaha. Norma subjektif diukur dengan skala subjective norm dengan indikator keyakinan peran keluarga dalam memulai usaha, keyakinan dukungan teman dalam usaha, keyakinan dukungan dari dosen, keyakinan dukungan dari pengusaha-pengusaha yang sukses, dan keyakinan dukungan dalam usaha dari orang yang dianggap penting. Norma subjektif diukur secara langsung dengan penilaian perasaan responden terhadap kemauan untuk mengikuti saran orang-orang penting bagi mereka (Tjahjono dan Ardi, 2008). Hermina dkk. (2011) menyatakan niat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap niat tersebut, karena sikap dan aktifitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang tua yang berwirausaha dalam bidang tertentu dapat menimbulkan niat anaknya untuk menjadi wirausaha
Sikap (skripsi dan tesis)
Sumarwan (2003:136) menyatakan sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu obyek. Sikap seseorang merupakan hasil dari suatu proses psikologis, oleh karena itu sikap tidak dapat diamati secara langsung, tetapi harus disimpulkan dari apa yang dikatakan atau dilakukannya (Suprapti, 2010:135). Chatzisarantis et al. (2005) menyatakan bahwa sikap merupakan anteseden terpenting atau sebagai prediktor dari niat untuk aktivitas fisik dan perilaku. Sikap (attitudes) konsumen adalah faktor terpenting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior) (Sumarwan 2004:135). Arunkumar (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara sikap dengan intention terhadap objek. Sikap disebut juga sebagai konsep yang paling khusus dan sangat dibutuhkan dalam psikologis sosial kontemporer. Sikap juga merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan pemasar untuk memahami konsumen (Setiadi, 2013:143). Allport (dalam Suprapti, 2010:135) mengemukakan sikap adalah predisposisi yang dipelajari untuk merespon suatu obyek atau sekelompok obyek dalam suatu cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten. Sikap konsumen terhadap suatu obyek adalah berupa tendensi atau kecenderungan yang disukainya untuk mengevaluasi obyek itu dalam suatu cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten, yaitu evaluasinya terhadap obyek tersebut secara keseluruhan dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Menurut Suprapti (2010:136), sikap memiliki sifat sebagai berikut: 1) Sikap adalah predisposisi yang dipelajari. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, artinya bahwa sikap yang relevan dengan perilaku pembelian terbentuk sebagai suatu hasil pengalaman langsung dengan produk, sosialisasi dari keluarga khususnya orang tua, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa sikap mungkin dihasilkan oleh perilaku tetapi sikap itu sendiri tidak sama dengan perilaku. Sikap merefleksikan evaluasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang suatu obyek. Sebagai suatu predisposisi yang dipelajari, sikap bersifat motivasional, karena bisa mendorong atau menghindarkan konsumen untuk berperilaku tertentu. 2) Sikap memiliki konsistensi Sikap bersifat relatif konsisten dengan perilaku yang direfleksikannya. Meski bersifat konsisten, sikap tidak selalu permanen karena sikap bisa berubah. 3) Sikap terjadi di dalam sebuah situasi. Situasi yang dimaksudkan merupakan peristiwa atau keadaan yang pada suatu waktu tertentu mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku. Suatu situasi spesifik dapat menyebabkan konsumen berperilaku tidak konsisten dengan sikapnya. Selain memiliki sifat, sikap juga memiliki fungsi. Memahami fungsi sikap berarti memahami bagaimana sikap itu menyampaikan sesuatu tentang seseorang. Katz (dalam Setiadi 2013:145) mengklasifikasikan empat sikap yaitu: 1) Fungsi utilitarian Adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip – prinsip dasar imbalan dan hukuman. Disini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. 2) Fungsi ekspresi nilai Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. 3) Fungsi mempertahankan ego Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindungi dirinya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. 4) Fungsi pengetahuan Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya.
Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (skripsi dan tesis)
Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action. TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (attitude), (2) norma subjektif (subjective norm) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior control). Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991). Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi pertama, behavior belief yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior belief akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior). Kedua adalah normative belief yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat halhal tersebut mempengaruhi perilakunya. Control belief membentuk variabel persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior control). Dalam TPB, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan– keyakinan dari individu, baik sebagai secara positif maupun negatif. Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis (Achmat, 2010). Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.
Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Miceli dan Near (1985) mendefinisikan whistleblowing adalah pengungkapan yang dilakukan oleh anggota maupun mantan anggota organisasi atas illegal act, immoral acts, dan illegal practices kepada seseorang atau organisasi yang berwenang untuk menanganinya. Mustapha dan Siaw (2012) mendefinisikan whistleblowing sebagai mata-mata subversive atau korporasi yang bertanggung jawab dan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani mereka. Menurut Khan (2009) whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun non aktif, mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun diluar organisasi. Motivasi utama dari whistleblowing adalah motivasi moral demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut (Keraf, 2000). Whistleblowing dapat terjadi melalui jalur internal maupun eksternal. Whistleblowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan, whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan organisasi atau anggota dalam organisasi, kemudian memberitahukannya kepada pihak di luar organisasi atau penegak hukum karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat (Elias, 2008). Park dan Blenkinsopp (2009) menjelaskan bahwa jalur pelaporan whistleblowing tidak hanya sebatas internal dan eksternal, tetapi terdiri dari tiga dimensi, yaitu formal dan informal, anonim dan teridentifikasi, internal dan eksternal, setiap dimensi tersebut merupakan pilihan bagi karyawan. Kaplan, et al. (2012) menemukan bahwa whistleblower berperilaku berbeda dalam membuat pilihan jalur pelaporan yang sesuai untuk mereka. Secara khusus, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan niat peserta dalam hal jalur anonim atau teridentifikasi berpengaruh ketika adanya pertimbangan tindakan pembalasan. Istilah whistleblowing di Indonesia diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di organisasi tempat bekerja sehingga memiliki akses informasi memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sebenarnya whistleblowing tidak hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga skandal lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian atau ancaman bagi masyarakat.
Prosocial Organizational Behavior Theory (skripsi dan tesis)
Brief dan Motowidlo (1986 dalam Rustiriani dan Sunarsih 2015) mendefinisikan prosocial organizational behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial (prosocial behavior) juga diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang lain (Penner et al., 2005). Perilaku prososial dapat dilatarbelakangi motif kepedulian pada diri sendiri dan mungkin pula merupakan perbuatan menolong yang dilakukan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan. Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistleblowing. Brief dan Motowidlo (1986 dalam rustiarini dan Sunarsih 2015) menyebutkan whistleblowing sebagai salah satu dari bentuk prosocial organizational behavior. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dozier dan Near (1985) yang menyatakan bahwa tindakan whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial karena perilaku tersebut memberikan manfaat bagi orang lain atau organisasi disamping juga bermanfaat bagi whistleblower itu sendiri. Perilaku prososial dapat digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan whistleblowing. Miceli dan Near (1985) mengemukakan bahwa whistleblower melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Pada prinsipnya seorang whistleblower merupakan “prosocial behaviour” yang menekankan untuk membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi atau perusahaan
Cognitive evaluation theory (CET) (skripsi dan tesis)
Cognitive evaluation theory atau teori evaluasi kognitif mengemukakan terlebih dahulu bahwa faktor eksternal adalah penghargaan nyata, tenggang waktu, surveilans, dan evaluasi. CET cenderung mengurangi perasaan otonomi, dan lebih mendorong sebuah perubahan pada perceived locus of causality (PLOC) atau lokus kausalitas yang dirasakan dari internal ke eksternal sehingga melemahkan motivasi intrinsik. Sebaliknya, beberapa faktor eksternal seperti menyediakan pilihan tentang aspek keterlibatan tugas cenderung meningkatkan Edited with the trial version of To remove this notice, visit www.flexipdf.com FlexiPDF 28 perasaan otonomi, mendorong pergeseran PLOC dari eksternal ke internal, dan meningkatkan motivasi intrinsik (Deci, 2005:332). Teori Evaluasi Kognitif (CET) dipresentasikan oleh Deci dan Ryan tahun 1985 untuk menentukan faktor-faktor dalam konteks sosial yang menghasilkan variabilitas motivasi intrinsik di Indonesia. CET dianggap sebagai sub teori dari self determinant theory, berpendapat bahwa peristiwa dan struktur interpersonal seperti penghargaan, komunikasi, dan umpan balik yang mengarah pada perasaan kompeten selama seorang individu bertindak, dapat meningkatkan motivasi intrinsik untuk tindakan tersebut karena memungkinkan kepuasan untuk kebutuhan psikologis dasar akan kompetensi. Demikian, misalnya tantangan yang optimal, efektifitas promosi umpan balik, dan kebebasan dari rendahnya evaluasi, itu semua diprediksi akan memudahkan adanya motivasi intrinsik (Ryan & Deci, 2000:58)
Self Determinant Theory (SDT) (skripsi dan tesis)
The social identity perspective/ Perspektif Identitas Sosial (skripsi dan tesis)
Perspektif identitas sosial merupakan analisis psikologi sosial dari proses kelompok, hubungan antar kelompok, dan konsep diri. Prinsip utamanya adalah bahwa orang memperoleh sebagian konsep diri mereka dari kelompok sosial dan kategori yang menjadi milik identitas sosial mereka. Hal tersebut pada awalnya didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa dia merupakan bagian kelompok sosial tertentu bersama dengan beberapa nilai emosional dan nilai untuk dirinya dari keanggotaan di sebuah grup. Perspektif identitas sosial mencakup sejumlah sub teori terpadu. Sub teori yang paling signifikan adalah teori identitas sosial yang secara akurat dicirikan sebagai teori identitas sosial dari perilaku antar kelompok dan teori kategorisasi diri yang lebih tepat ditandai sebagai teori identitas sosial kelompok (Hogg & Reid, 2006:8-9). Teori identitas sosial berfokus pada prasangka, diskriminasi, dan kondisi yang mempromosikan berbagai jenis perilaku antar kelompok misalnya, konflik, kerjasama, perubahan sosial, dan stasus sosial. Penekanan ditempatkan pada kompetisi antar kelompok atas status dan prestise, dan peran peningkatan motivasi diri melalui identitas sosial yang positif. Giles dan Johnson pada tahun 1981 sampai tahun 1987 mengadaptasi dan memperpanjang teori identitas sosial dalam pekerjaan mereka pada teori identitas etnolinguistik. Pada tahun 1991 Giles & Coupland mengadaptasi dan memperpanjang teori identitas sosial dalam teori akomodasi komunikasi mengingat perkembangan bidang komunikasi yang terjadi secara terus menerus (Hogg & Reid, 2006:9). Teori kategorisasi diri berfokus pada proses dasar kognitif sosial, terutama kategorisasi sosial. Proses kategorisasi sosial menyebabkan seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok-kelompok, menafsirkan diri mereka sendiri dan orang lain dalam hal kelompok, dan perilaku kelompok yang nyata. Pusat pengembangan komponen konseptual lain dari pendekatan identitas sosial, seperti yang berhubungan dengan kepemimpinan, pengaruh sosial, polarisasi kelompok, tarik sosial, dan kohesivitas kelompok. Namun, karena teori kategorisasi diri berfokus pada proses kognitif, corak kontemporer pendekatan identitas lebih berat dipengaruhi oleh konstruksi kognitif teori asli identitas sosial dari hubungan antar kelompok (Hogg & Reid, 2006:8-9). Dalam kelompok kecil yang interaktif, orang cenderung untuk menyimpulkan norma-norma kelompok mereka secara langsung dari apa yang orang katakan dan lakukan. Sebagai contoh, kita mungkin menyimpulkan sikap normatif kelompok dari sikap yang dinyatakan atau perilaku aktual rekan-rekan anggota kelompok. Namun, orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan atau bagaimana mereka berperilaku dengan cara yang mencerminkan sikap yang mendasarinya. Oleh karena itu, menyimpulkan sikap yang mendasari perilaku terbuka mungkin tidak dapat diandalkan. Relevansi khusus untuk analisis identitas sosial berpendapat bahwa orang lebih cenderung untuk mengekspresikan sikap yang mendasari mereka dalam perilaku jika mereka mengidentifikasi kuat dengan kelompok yang memiliki sikap dan perilaku normatif (Hogg & Reid, 2006:15). Dalam kebanyakan kelompok, orang yang paling berpengaruh adalah pemimpin. Pemimpin yang efektif mampu mengubah tindakan individu menjadi tindakan kelompok dengan mempengaruhi orang lain agar mampu mengerahkan dan melakukan usaha untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi orang lain dan dalam mengejar nilai kelompok normatif baru, sikap, tujuan, dan perilaku. Untuk teori kepemimpinan identitas sosial, ide intinya adalah karena keanggotaan kelompok semakin menonjol, maka anggota membayar lebih untuk memperhatikan prototipikalitas dan mendukung pemimpin prototipikal lebih kuat daripada pemimpin non prototipikal (Hogg & Reid, 2006:19-20). Anggota atau pemimpin prototip lebih berpengaruh terhadap sejumlah alasan terkait identitas sosial. Menurut Hogg dan Reid (2006:19-20) hal tersebut karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut : a) Pemimpin dan anggota mewujudkan prototipe karena hal tersebut menjadi fokus dalam perilaku pengikut kelompok, sehingga secara otomatis sesuai dengan keinginan dan tingkah laku mereka. Edited with the trial version of To remove this notice, b) Pemimpin dan anggota disukai oleh sesama anggota justru karena mereka mampu mewujudkan prototipe, sehingga memungkinkan pemimipin dan anggota untuk memenuhi keinginan mereka dan mampu untuk menempati posisi status yang lebih tinggi dalam grup. c) Pemimpin dan anggota biasanya mengidentifikasikan masalah kelompok lebih kuat daripada orang lain, oleh karena itu mereka cenderung lebih berorientasi pada kepentingan kelompok. d) Anggota prototipikal merupakan perilaku menguntungkan untuk kelompok secara keseluruhan. Perilaku tersebut akan menghasilkan kepercayaan pada pemimpin agar tidak membahayakan pengikut kelompok, sehingga memungkinkan pemimpin untuk menjadi inovatif dalam mengambil arah baru untuk kelompoknya. e) Anggota prototipikal merupakan fokus perhatian dalam kelompok, karena anggota merasa mereka adalah sumber informasi terbaik tentang kelompok tersebut
Disposotional and Job Attitude Theory (Teori Disposisi dan Sikap Kerja) (skripsi dan tesis)
Pengaruh Anonimitas Terhadap Tingkat Retaliasi (skripsi dan tesis)
Sarbanes-Oxley Act 2002, Sec. 301 dan 806 merupakan aturan-aturan yang berisi mengenai upaya-upaya dalam mendorong niat melakukan whistleblowing dan sebagai penyedia perlindungan bagi whistleblower dari retaliasi. Meskipun demikian, ketakutan akan pembalasan tetap menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di antara pelapor (Near dan Miceli 1995, Ethics Resource Center 2010), sehingga penulis memasukkan tingkat retaliasi sebagai faktor penting dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya juga menemukan efek negatif dari pembalasan pada whistleblowing (Curtis 2006; Kaplan dan Whitecotton 2001).
Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Retaliasi (skripsi dan tesis)
Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) menemukan korelasi negatif yang kuat antara ancaman pembalasan dan niat whistleblowing. Niat seseorang untuk melaporkan kecurangan akan semakin rendah ketika tingkat retaliasi tinggi, sedangkan niat seseorang untuk melaporkan kecurangan akan semakin tinggi ketika tingkat retaliasi rendah. Penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) membagi retaliasi menjadi dua tingkatan, yaitu kuat (penalti) dan lemah (afiliasi) (Liyanarachchi and Newdick 2009). Retaliasi dengan tingkatan kuat dapat 19 berupa mutasi kerja atau bahkan yang lebih parah yaitu pemecatan kerja. Retaliasi dengan tingkatan lemah dapat berupa pengucilan atau pemberian tugas kerja yang berlebihan. Seseorang cenderung takut untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan ketika tingkat retaliasi kuat. Perusahaan diharapkan dapat meminimalkan retaliasi untuk mendorong niat seseorang melakukan whistleblowing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan niat seseorang untuk melaporkan pelanggaran. Insentif moneter telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah laporan eksternal ke OWB, tetapi secara umum, penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam untuk efek motivasi ekstrinsik (misalnya, uang) pada perilaku prososial, seperti whistleblowing. Feldman dan Lobel (2010) menyatakan bahwa imbalan moneter adalah motivator yang paling tidak efektif untuk whistleblowing, karena mereka membuat komoditas pelaporan dan menggantikan motivasi ekstrinsik (yaitu, keuntungan pribadi), menghilangkan motivasi intrinsik (misalnya, membantu orang lain), juga dikenal sebagai “crowding motivation” (Berger et al., 2015 dan Brink et al., 2013). Dengan demikian, memahami efek keseluruhan dari insentif moneter adalah penting. Penelitian yang meneliti hubungan antara insentif moneter dan whistleblowing internal, secara khusus, memiliki hasil yang beragam. Berger et al. (2015) menemukan hubungan positif yang signifikan antara insentif keuangan dan pelapor internal. Imbalan secara tunai berhubungan positif dengan pelaporan internal di antara auditor internal (Xu and 20 Ziegenfuss 2008). Namun, efek ini lebih besar untuk auditor internal dengan tingkat penalaran moral yang lebih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas insentif moneter tergantung pada faktor individu.
Insentif, Anonimitas, Tingkat Retaliasi, dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Retaliasi merupakan suatu ancaman bagi whistleblowing atas perilaku yang dilakukan. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi memiliki pengaruh pada niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab individu cenderung takut untuk melaporkan pelanggaran. Sehingga, individu lebih memilih untuk tidak melaporkan daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Manajer memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memotivasi seluruh karyawan agar melakukan tindakan yang jujur dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Seorang whistleblower tentunya akan merasa aman apabila dalam perusahaan atau organisasi tercipta suasana yang aman dan terlindungi dari adanya tindakan retaliasi. Menurut Maslow’s hierarchy of need theory terdapat lima tingkat kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kebutuhan keamanan. Sehingga ketika retalisi dalam perusahaan rendah, karyawan tidak merasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran. Penghargan merupakan tindakan untuk memotivasi karyawan agar terdorong untuk melakukan tindakan whistleblowing. Dengan memberikan penghargaan maka dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi seorang whistleblower dalam mengungkapkan kecurangan. Menurut reinforcement theory, orang termotivasi untuk melakukan perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya reward yang pernah ada atas perilaku tersebut. Reinforcement theory didasarkan atas premis bahwa perilaku manusia digerakkan oleh kebutuhan untuk memperoleh reward dan mengeliminasi sesuatu yang tidak disukai (Klingle dalam Caesar, 2012).
Tingkat Retaliasi dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Retaliasi merupakan tindakan berupa ancaman untuk membalas dendam kepada whistleblower. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi mempegaruhi niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab ketika terdapat retaliasi dalam suatu perusahaan individu cenderung takut untuk melakukan pelaporan. Sehingga, seseorang lebih memilih untuk diam daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Meskipun telah ada larangan yang mengatur tentang pembalasan dendam, retaliasi tetap menjadi ancaman untuk whistleblower (Near and M. P. Miceli. 1995). Penelitian Arnold (1991) dan Larasati (2015) menemukan pengaruh negative antara tingkat pembalasan dan niat seseorang melakukan whistleblowing (Arnold and Ponemon 1991) dan (Larasati 2015).
Anonimitas dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi identitas pribadi seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur pelaporan dengan cara menyembunyikan identitas pelapor agar tercipta rasa aman bagi pelapor. Peraturan mengenai anonimitas diatur dalam Sarbanes-Oxley act 2002. Individu merasa terlindungi jika ada jalur pelaporan anonim
Tingkat Retaliasi dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Retaliasi merupakan tindakan berupa ancaman untuk membalas dendam kepada whistleblower. Retaliasi merupakan akibat buruk dari whistleblowing. Tingkat retaliasi mempegaruhi niat seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab ketika terdapat retaliasi dalam suatu perusahaan individu cenderung takut untuk melakukan pelaporan. Sehingga, seseorang lebih memilih untuk diam daripada melakukan pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 2012). Meskipun telah ada larangan yang mengatur tentang pembalasan dendam, retaliasi tetap menjadi ancaman untuk whistleblower (Near and M. P. Miceli. 1995). Penelitian Arnold (1991) dan Larasati (2015) menemukan pengaruh negative antara tingkat pembalasan dan niat seseorang melakukan whistleblowing (Arnold and Ponemon 1991) dan (Larasati 2015)
Insentif dan Whistleblowing (skripsi dan tesis)
Insentif merupakan salah satu jenis pengahargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). Pengungkapan kecurangan dapat dilakukan apabila terdapat penghargaan, hal ini dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan (Dworkin 2007). Pemberian penghargaan kepada pengungkap kecurangan sesuai dengan reinforcement theory (Skinner, 2010) yang menjelaskan mengenai perilaku yang memiliki fungsi dari konsekuensi yang terjadi. Pemberian reward berupa insentif kepada karyawan yang melakukan whistleblowing, dimaksudkan agar karyawan dapat termotivasi melakukan whistleblowing dan.
Whistleblowing Intention (skripsi dan tesis)
Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk (Komite Nasional Kebijakan Governance 2008). Whistleblowing memiliki fungsi positif dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam organisasi (Mohamed, Ahmad, dan Baig, 2015) karena terakreditasi secara luas sebagai salah satu metode yang paling kuat sebagai bagian dari sistem kontrol internal dalam organisasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, malpraktek, dan kesalahan (Meng & Fook, 2011; Transparency International, 2009). Pada dasarnya, ada dua jenis whistleblowing yaitu pelaporan pelanggaran internal dan eksternal (Dworkin & Baucus, 1998; Park & Blenkinsopp, 2009; Zhang, Chiu, & Wei, 2009). Jika kesalahan dilaporkan kepada pihak-pihak dalam organisasi, maka termasuk whistleblowing internal, sedangkan jika kesalahan dilaporkan kepada pihak-pihak di luar organisasi, maka whistleblowing dianggap sebagai eksternal. Menurut Dworkin dan Baucus (1998), keputusan untuk melaporkan pelanggaran baik secara internal maupun eksternal tergantung pada reaksi yang akan diambil oleh organisasi. Whistleblowing internal terjadi ketika kesalahan dilaporkan kepada pihak di luar rantai komando tetapi masih berada di dalam organisasi, seperti dewan direksi, komite audit, dan pejabat senior seperti Chief Executive Officer (CEO) atau penerima pengaduan yang ditunjuk di dalam organisasi (Finn, 1995). Pelaporan ke rekan kerja (peer reporting) tidak diklasifikasikan sebagai whistleblowing (King, 1999). Sebaliknya, whistleblowing eksternal terjadi ketika penerima pengaduan berada di luar organisasi, seperti lembaga penegak hukum dan regulator, badan profesional, dan media (Near and M. P. Miceli. 1995).
Theory of Planned Behaviour (skripsi dan tesis)
Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan hubungan antar sikap terhadap perilaku merupakan hal penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan. Teori ini membuktikan bahwa niat seseorang lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan dapat menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Ajzen 1998). Whistleblowing merupakan perilaku yang direncanakan whistleblower. Theory of Planned Behaviour (TPB) mendukung whistleblowing, terbukti menjadi kerangka kerja yang baik untuk memprediksi maksud whistleblowing dan dapat mengukur persepsi sikap orang lain tentang whistleblowing. Kontrol perilaku merupakan faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mendorong whistleblowing (Zakaria et al 2016).
Two Factor Theory (skripsi dan tesis)
Konsep motivasi dalam Two Factor Theory merupakan keadaan psikologis yang berfokus pada motivasi yang disebabkan oleh kepuasan intirinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan sikap kerja. Two Factor Theory terdiri dari dua faktor yaitu motivation factors (intrinsik) dan hygiene factors (ekstrinsik). Motivation factors (intrinsik) merupakan kepuasan yang bersumber dari nilai pribadi dan terukur melalui aspek achievement, recognition, work it self, responsibility, advancement. Kemudian, hygiene factors (ekstrinsik) merupakan kepuasan yang bersumber dari nilai instrumental dan terukur melalui company policy, supervision, salary, interpersonal relation, working condition, job satisfaction. Semakin tinggi skor total faktor Two Factor Theory yang diperoleh, maka semakin tinggi faktor tersebut diperoleh karyawan. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh dari faktor Two Factor Theory, maka semakin rendah faktor tersebut diperoleh.
Dinamika Hubungan Antar Variabel Penelitian (skripsi dan tesis)
Customer Service (skripsi dan tesis)
Dampak Two Factor Theory (skripsi dan tesis)
Hygiene factors (skripsi dan tesis)
Dimensi Two Factor Theory (skripsi dan tesis)
Definisi Two Factor Theory (skripsi dan tesis)
Penyebab Employee Engagement (skripsi dan tesis)
Psychological Availability (skripsi dan tesis)
Psychological Safety (skripsi dan tesis)
Psychological Meaningfulness (skripsi dan tesis)
Dimensi Employee Engagement (skripsi dan tesis)
Definisi Employee Engagement (skripsi dan tesis)
Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)
Pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan Menurut Febrian (2013), motivasi intrinsik yang berhasil dicapai oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan cenderung untuk terus termotivasi, dan sebaliknya apabila seseorang sering gagal mewujudkan motivasinya, maka yang bersangkutan akan terus bekerja sampai motivasinya tercapai atau menjadi putus asa yang berakibat lanngsung pada kinerja karyawan tersebut. Motivasi merupakan variabel penting, yang dimana motivasi perlu mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja karyawannya. Motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap kinerja karena dengan motivasi yang ada dalam diri karyawan akan memicu karyawan untuk mencapai pekerjaan sehingga memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan.
Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)
Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap kinerja karyawan Menurut Amalia (2016), efektivitas penyelesaian tugas tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan. Efektivitas kepemimpinan timbul akibat adanya motivasi yang tinggi dari karyawan akibat gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional yang diterapkan perusahaan secara keseluruhan. Kepemimpinan intrapersonal dibangun atas dasar landasan spiritual karena berkaitan dengan pengendalian diri, dengan adanya pengendalian diri yang baik akan memicu hasil kerja yang baik juga. Kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya, setiap perusahaan akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat mencapai hasil kerja yang baik dan memuaskan.
Komitmen afektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan (skripsi dan tesis)
Pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja karyawan Menurut Greenberg dan Baron (1993) dalam Chairy (2002), karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggu adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya akan lebuh menguntungkan bagi organisasi. Sedangkan menurut Mowdayet al (1982) dalam Chairy (2002), karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, karena karyawan yang memiliki rasa komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung memiliki rasa cinta, rasa ingin berpihak, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasi tempat mereka bekerja sehingga dapat menjadi motivasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kinerja karyawan dari aspek pekerjaan dan aspek personal.
Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap komitmen Afektif (skripsi dan tesis)
Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap komitmen afektif Menurut Betty (2008), kepemimpinan transformasional mempengaruhi komitmen tanpa menggunakan penghargaan atau hukuman. Kepemimpinan transformasional secara lansung mempengaruhi tingkat partisipasi dan harus menunjkkan hubungan yang sama dengan partisipasi, dan harus menunjukkan hubungan yang sama dengan partisipasi dalam organisasi. Kepemimpinan intrapersonal mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan organisasi termasuk perilaku komitmen. Komitmen akan tumbuh dan meningkat karena adanya kelekatan psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi
Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap komitmen afektif (skripsi dan tesis)
Pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen afektif Menurut Suwatno (2011) dalam Prahiawan dan Simbolon (2014), motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melalukan sesuatu. Motivasi mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan organisasi termasuk perilaku komitmen. Komitmen akan tumbuh dan meningkat karena adanya kebutuhan yang terpenuhi misalnya kebutuhan akan aktualisasi diri dan pengakuan prestasi. Semakin tinggi motivasi dalam diri karyawan maka akan mendorong sesorang untuk memiliki komitmen
Kepemimpinan intrapersonal berpengaruh terhadap motivasi intrinsik (skripsi dan tesis)
Pengaruh kepemimpinan intrapersonal terhadap motivasi intrinsik Menurut Tjahjono dan Palupi (2013) kepemimpinan intrapersonal harus bisa manjalankan praktik kepemimpinan transaksional secara adil dan kepemimpinan transformasional berbasis pada berbagai nilai spiritualitas pada berbagai level kepemimpinan, bahkan pada karyawan tingkat dasar. Sehingga penelitian terdahulu untuk hipotesis kepemimpinan intrapersonal terhadap motivasi intrinsik merujuk kepada kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Menurut Amalia (2016), kombinasi dari kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional akan menimbulkan pengaruh luar biasa dalam efektivitas kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Efektivitas kepemimpinan tersebut akan membawa dampak pada motivasi kerja karyawan. Karyawan yang bekerja dengan memiliki kepemimpinan intrapersonal dalam dirinya akan merasa termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan intrapersonal dibangun atas dasar landasan spiritual karena berkaitan dengan pengendalian diri menjadikan motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang akan meningkat karena memiliki pengendalian pribadi yang baik ditempat kerja. Semakin tinggi kepemimpinan intrapersonal yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi motivasi intrinsik nya.
Dampak Kinerja Efektifitas (skripsi dan tesis)
dan produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan, menurut Nitisemito (1992) dalam Sinay (2009), kinerja akan menimbulkan semangat kerja dan gairah kerja. Hal ini akan berdampak pada efektifitas perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi. Kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Semakin tinggi kenerja dari karyawan, maka produktivitas secara keseluruhan akan meningkat, Pengertian kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dimensi Kinerja (skripsi dan tesis)
Menurut Wayan (2013) dimensi yang digunakan dalam
melakukan penilaian terhadap kinerja berdasarkan pendapat para pakar
dapat disimpulkan bahwa dimensi kinerja diuraikan menjadi sebagai
berikut:
1) Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu
periode waktu yang ditentukan, dan volume pekerjaan yang
dilakukan pada hari kerja normal.
2) Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan
syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya, dan yang perlu
diperhatikan adalah akurasi keahlian, dan kesempurnaan pekerjaan.
3) Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan
ketrampilannya seta kejelasan dan pemahaman karyawan mengenai
fakta-fakta atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan.
4) Creativeness, yaitu memiliki gagasan-gagasan dan tindakantindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul.
5) Cooperation, yaitu kesediaan pegawai untuk bekerjasama dengan
orang lain sesama anggota organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi bersama.
6) Dependebility, yaitu kesadaaran dan dapat dipercaya dalam hal
kehadiran dan penyelesaian pekerjaan.
7) Initiative, yaitu semangat pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas
baru dan dalam memperbesar tanggung jawab.
8) Personal qualities, yaitu menyangkut kepemimpinan, keramahtamahan, dan integrasi pribadi.
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi dan tesis)
Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain (Robbins; Judge, 2008) : 1) Dasar-dasar perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan dan pembelajaran. 2) Nilai, sikap dan kepuasan kerja. 3) Komitmen 4) Persepsi dan pengambilan keputusan individu. 5) Motivasi. Sedangkan menurut Mangkunegara (2006) faktor yang mempengaruhi kinerja terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 1) Faktor Kemampuan Kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang maksimal. 2) Faktor Motivasi Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasi yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerja yang akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, sebaliknya apabila mereka bersikap negatif terhadap situasi kerja akan menunujukkan motivasi kerja yang rendah, situasi yang dimaksud adalah hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan, dan kondisi kerja. Kinerja juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor individual (kemampuan keahlian, latar belakang, dan demografi), faktor psikologis (persepsi, attitude personality, pembelajaran dan motivasi) serta faktor organisasi (sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan job design).
Tujuan Pengelolaan Kinerja (skripsi dan tesis)
Menurut Tjahjono (2009) terdapat tiga tujuan dari pengelolaan kinerja, yaitu : 1) Tujuan Strategis Sebuah sistem pengelolaan kinerja harus menghubungkan antara aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Salah satu cara mengimplementasikan strategi ini adalah dengan mendefinisikan hasil, perilaku dan karakteristik karyawan terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan untuk mengeksekusi strategi yang disertai dengan pengembangan pengukuran kinerjadan sistem umpan balik untuk memaksimalkan potensi karyawan sehingga dapat memperoleh hasil yang tinggi. 2) Tujuan Administratif Sebuah organisasi sering menggunakan informasi pengelolaan kinerja untuk tujuan pengambilan keputusan administrasi, seperti kebijakan kenaikan gaji, promosi jabatan, pemberhentian karyawan dan penghargaan atas kinerja karyawan. 3) Tujuan Pengembangan Tujuan ketiga adalah untuk mengembangkan karyawan agar bisa bekerja secara efektif. Ketika karyawan sudah tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka pemimpin harus segera meningkatkan kinerja mereka. Melalui proses evaluasi kinerja dan umpan balik yang diberikan kepada karyawan maka akan ditemukan kelemahan-kelemahan karyawan yang membuat kinerja menurun. Penentuan unit setiap organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhii bagaimana sebaiknya perilaku kerja yang diharapkan dari setiap personel. Tetapi tujuan saja tidak cukup, karena diperlukan ukuran apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga penilaian kuantitatif dan kualitatif standar kerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan penting. Akhir dari proses kinerja adalah penilaian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan
Pengertian Kinerja Karyawan (skripsi dan tesis)
Menurut Mangkunegara (2006), kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sedangkan menurut Nawawi (2001) yang dimaksud kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/nonmental. Kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan megetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).
Dampak Komitmen Organisasi (skripsi dan tesis)
Menurut Sopiah (2008) dampak komitmen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu : 1) Ditinjau dari sudut organisasi Karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja yang tinggi, tingkat aben berkurang, loyalitas karyawan, dan lain-lain. Sedangkan karyawan yang memliki komitmen rendah, akan berdampak pada turnover, tingginya absen, kinerja lamban, dan kurangnya intensitas untuk bertahan sebagai karyawan, rendahnya kualitas kerja dan kurangnya loyalitas pada organisasi, dan dapat memicu perilaku karyawan yang kurang baik. 2) Ditinjau dari sudut karyawan Komitmen karyawan yang tinggi akan berdampak pada perkembangan karir yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempat dia bekerja akan mendorong individu untuk selalu menyesuaikan diri dengan tujuan organisasi. Komitmen individu yang kuat akan memudahkan pemimpin untuk menggerakkan sumberdaya manusia yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sudarmanto (2014) komitmen yang kuat terhadap organisasi dapat mengurangi tingkat turnover karyawan.
Pengertian Komitmen Afektif (skripsi dan tesis)
Komitmen afektif merupakan salah satu kategori komitmen yang memiliki ikatan secara emosional melekat paada seorang karyawan untuk mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dengan organisasi (Allen dan Meyer, 1990). Menurut Kartika (2011), komitmen afektif merupakan bagian dari komitmen organisasional yang mengacu pada sisi emosional yang melekat pada diri seorang karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat yang senantiasa setia terhadap organisasi tempat bekerja karena keinginan untuk bertahan berasal dari dalam hatinya. Komitmen afektif juga merupakan penentu atas dedikasi dan loyalitas karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen afektif tinggi, menunjukkan rasa memiliki atas organisasi, meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai tujuan organisasi, dan keinginan untuk dapat tetap bertahan dalam organisasi. Komitmen afektif dapat muncul karena adanya kebutuhan, dan adanya ketergantungan terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi di masa lalu yang tidak dapat ditinggalkan karena akan merugikan. Komitmen ini terbentuk sebagai hasil organisasi dapat membuat karyawan memiliki keyakinan yang kuat untuk mengikuti segala nilainilai organisasi, dan berusaha untuk mewujudkan tujuan organisasi sebagai prioritas utama, dan karyawan akan mempertahankan keanggotaannya. Menurut Allen dan Meyer (1990) terdapat tiga komponen dalam komitmen organisasi yaitu: komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen normatif. Penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut: a. Komitmen afektif, mengarah pada “the employee’s emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization”. Ini berarti, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan, dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang memiliki rasa ingin (want to) melakukan hak tersebut. b. Komitmen kontinuans, mengarah pada “an awareness of the cost associated with leaving the organization”. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan dan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau meninggalkan organisasi. Karyawan yang bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tida ada pilihan lain. c. Komitmen normatif, mengarah pada “a feeling of obligation to continue empoyment”. Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk bekerja dalam organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (ought to) bertahan dalam organisasi. Oleh karena itu, tingkah laku karyawan didasari adanya keyakinan tentang apa yang benar serta berkaitan dengan masalah moral. Teori dukungan organisasi yang dipaparkan Eisenberger et al. (1986), Shore dan Tetrick (1991) dalam Kartika (2011) menjelaskan adanya komitmen secara emosional dari karyawan kepada organisasinya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa untuk memenuhi kebuuhan emosi sosial dan untuk menilai kesiapan organisasi dalam pemberian penghargaan terhadap peningkatan usaha dari karyawan, maka karyawan akan membentuk sebuah kepercayaan dasar mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi yang dilakukan oleh karyawan terhadap peningkatan usaha. Seorang karyawan dalam sebuah organisasi, dapat merasakan adanya dukungan organisasi yang sesuai dengan norma, keinginan, dan harapan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga akan terbentuk sebuah komitmen dari karyawan untuk memenuhi kewajibannya pada organisasi, dan tidak akan meninggalkan organisasi, karena karyawan telah memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap organisasinya.
Faktor- Faktor Motivasi (skripsi dan tesis)
Menurutt Herzberg yang dikutip oleh Luthans (2006), yang tergolong faktor yang mempengaruhi motivasi adalah : 1) Achievement (Prestasi) Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar seorang karyawan dapat berhasil dan melaksanakan pekerjaannya, maka pemimpin harus mempelajari karyawannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan agar karyawan dapat berusaha mencapai hasil yang baik. Ketika karyawan memiliki prestasi kerja yang baik maka pemimpin harus memberikan penghargaan atas prestasinya tersebut. 2) Regocnition (Pengakuan atau Penghargaan) Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pemimpin harus memberi pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan karyawan. 3) Work it self (Pekerjaan itu Sendiri) Pimpinan membuat usaha-usaha riil dan meyakinkan, sehingga bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya dan berusaha menghindari dari kebosanan dalam pekerjaan serta mengusahakan agar setiap bawahan sudah tepat dalam pelaksanaannya. 4) Responsibility (Tanggung Jawab) Agar tanggung jawab benar-benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pemimpin harus menghindari supervise yang ketat, dengan membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu dan menerapkan prinsip partisipasi. Dengan adanya prinsip partisipasi akan membuat laryawan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sepenuhnya. 5) Advencement (Pengembangan) Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahan. Faktor pengembangan benar-benar berfungsi sebagai motivator, dan pemimpin dapat memulai dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang lebih bertanggungjawab. Apabila ini sudah dilakukan selanjutnya pemimpin memberikan rekomendasi pada karyawannya untuk melakukan pengembangan, atau menaikkan pangkatnya, atau dikirim melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan.
Teori Motivasi Intrinsik (skripsi dan tesis)
Menurut Sashkin (1976), Thomas, dan Velthouse (1990) dalam pelelitian Xu et al. (2010) menjelaskan mengenai model motivasi yang menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan yang partisipatif akan meningkatkan kinerja terhadap tugas yang diberikan dan meningkatkan motivasi intrinsik dan memberdayakan secara psikologis untuk karyawan. Oleh sebab itu banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang motivasi intrinsik, perasaan bernilai, serta rasa selfdetermination bagi karyawan. Menurut Ryan dan Deci (2000), Self Determination Theory merupakan teori yangberkaitan degan motivasi dan kepribadian manusia. Dua tipe motivasi yang melekat dalam diri manusia adalah autonomous motivation dan controlled motivation. Autonomous motivation disebut juga sebagai motivasi intrinsik dimana aktivitas yang dilakukan oleh individu atas dasar rasa senang dan ketulusan, sedangkan controlled motivation yang sering disebut juga sebagai motivasi ekstrinsik merupakan aktiviitas yang dikerjakan individu karena tekanan dari pihak luar. Seseorang dikatakan memiliki self determination apabila kegiatan yang dilakukan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Itulah alasan kenapa manusia bisa merasa bahagia setelah menolong orang lain meskipun kerja kerasnya tidak dibayar sama sekali. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya memiliki potensi besar yang membuat orang bekerja lebih keras bahkan tanpa adanya insentif.
Definisi Motivasi Intrinsik (skripsi dan tesis)
Menurut Nawawi (2001) motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu yang berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat atau makna pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dilaksanakannya dengan baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan atau memungkinkan mencapai suatu tujuan karena memberi harapan tertentu di masa depan, misalnya bekerja karena merasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasi atau mewujudkan realisasi dirinya secara maksimal. Sedangkan menurut Herzberg yang dikutip Luthans (2006) motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri individu, yang lebih dikenal sebagai faktor motivasional. Terdapat dua perspektif teori pada faktor-faktor yang mendukung atau melemahkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu faktor intrapersonal dan faktor lingkungan atau kontinjensi telah diidentifikasikan sebagai hal yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik (Hagger; Chatzisarantis, 2011). Menurut Siagian (2004) motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, baik dari tujuan organisasi maupun tujuan dari individu dimana keduanya dapat terpuaskan. Individu yang memiliki motivasi intrinsik, akan merasa puas apabila kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang akan memperlihatkan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Menurut Quigley dan Tymon (2006) motivasi intrinsik didasarkan pada pengalaman yang dinilai positif dimana seseorang mendapat tugas langsung dari pekerjaan mereka, serta sesorang memiliki semangat dan perasaan positif yang berasal dari pekerjaan mereka. Empat komponen motivasi intrinsik menurut Quigley dan Tymon (2006), yaitu : 1) Kebermaknaan, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja jika pekerjaannya dirasa bermafaat bagi dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan bakat, minat, pengetahuan, dan tata nilai karyawan. 2) Pilihan, setiap karyawan akan membuat pilihan dan menentukan cara untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal ini akan menimbulkan motivasi untuk dirinya sendiri. 3) Kompetensi, karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai akan menampilkan kemampuan dan hasil kerja yang memadai juga. 4) Kemajuan, kemajuan dalam bekerja yang didorong pleh diri sendiri dengan memunculkan kreativitas dan efektivitas dalam pekerjaannya. Istilah „intrinsik‟ digunakan untuk menekankan bahwa motivasi adalah menuju pada pencapaian pribadi dan keberhasilan tugas daripada menuju „ekstrinsik‟ kepuasan yang timbul dari fitur kerja.
Peran Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)
Kepemimpinan intrapersonal menekankan kepemimpinan setiap
pribadi dalam mengelola dirinya sendiri di dalam organisasi.
Kepemimpinan intrapersonal bukan hanya melekat pada yang memiliki
kekuasan formal di dalam organisasi seperti ketua, manajer, dan
direktur. Kekuasaan dalam kepemimpinan intrapersonal bersifat
kekuasaan mental untuk menjadi subjek dalam pengambilan keputusan
mental untuk menjadi subjek dalam mengambil keputusan mental
secara mandiri, misalnya keputusan mental untuk bersyukur,
menerima, dan memaafkan (Tjahjono;Palupi, 2015).
Kepemimpinan intrapersonal berperan dalam mengelola sinergi
karena mereka bersikap solutif dan berorientasi untuk membangun
pola sinergi yang lebih luas bagi kepentingan organisasi, serta berperan
signifikan dalam mengelola pola konflik yang bersifat fungsional dan
sehat dalam meningkatkan nilai organisasi secara organisasi secara
efektif (Tjahjono;Palupi, 2015). Pribadi dengan kepemimpinan
intrapersonal yang kuat dapat memahami pola umum tujuan dari
organisasi, dan dapat membangun kebersamaan dengan anggota
organisasi dengan lebih mudah
Dimensi Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)
Menurut Tjahjono dan Palupi (2015) terdapat tiga dimensi utama
dalam kepemimpinan intrapersonal yaitu :
1) Kecintaan dan syukurpada Allah SWT, pengendalian diri ditujukan
karena bentuk tunduk dan syukur kepada Allah SWT, sehingga
manusia dapat mencapai jalan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa
kepemimpinan seharusnya membebaskan manusia dari bentuk
pengaruh yang tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas kepada
Allah SWT.
2) Dorongan untuk menjadi solusi bagi permasalahan sesama dalam
kehidupan, kepemimpinan manusia didorong pada upaya memberi
manfaat dan menjadi rahmat bagi alam semesta
3) Selalu membangun mentalitas belajar, untuk membangun kapasitas
belajar (continuous improvement). Hari ini harus lebih baik dari
kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan
demikian kepemimpinan adalah sebuah perbaikan dan bersifat
terbuka untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Apabila
setiap pribadi dalam organisasi mempunyai kepemimpinan
intrapersonal yang kuat maka mereka secara mental memiliki
keberlimpahan untuk memberi
Kepemimpinan Berbasis Spiratualitas (skripsi dan tesis)
Menurut Tjahjono dan Palupi (2015) kepemimpinan
intrapersonal harus bisa manjalankan praktik kepemimpinan
transaksional secara adil dan kepemimpinan transformasional berbasis
pada berbagai nilai spiritualitas pada berbagai level kepemimpinan,
bahkan pada karyawan tingkat dasar. Dalam Robins dan Judge (2007)
kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau
memotivasi para karyawan yang diarahkan menuju tujuan yang
ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan,
sedangkan kepemimpinan transformasinal adalah pemimpin yang
mengispirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka
sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara
mendalam dan luar biasa terhadap para karyawannya. Kepemimpinan
yang transaksional dan transformasional saling melengkapi satu sama
lain, dimana tidak saling mempertentangkan pendekatan untuk
menyelesaikan segala sesuatunya. Kepemipinan yang transformasional
membentuk kepemimpinan transaksional dan menghasilkan upaya dari
para karyawan serta kinerja yang melampaui apa yang hanya dapat
dilakukan kepemimpinan transaksional saja (Robbins; Judges, 2008).
Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa,
kepemimpinan intrapersonal memberikan tekanan kuat pada diri
sendiri setiap karyawannya. Dengan kata lain, kepemimpinan
intrapersonal membangun nilai kepemimpinan yang diterapkan pada
level individu untuk membangun spiritualitas dalam bekerja.
Kepemimpinan intrapersonal menekankan pada kepemimpinan
setiap pribadi dalam mengelola dirinya di dalam organisasi.
Kepemimpinan intrapersonal melekat tidak hanya pada mereka yang
memiliki kekuasaan formal di dalam organisasi seperti ketua, direktur,
dan manajer. Kepemimpinan intrapersonal hadir pada setiap jenjang
manajerial formal, karena kekuasaan dalam kepemimpinan
intrapersonal bersifat kekuasaan mental untuk menjadi subjek dalam
pengambilan keputusan mental secara mandiri. Sebagai contoh
keputusan mental untuk bersyukur, menerima dan memaafkan.
10
Pribadi-pribadi demikian adalah pribadi-pribadi yang dapat berperan
signifikan membangun sinergi karena mereka bersikap dan berperilaku
solutif dan berorientasi membangun pola sinergi yang lebih luas bagi
kepentingan organisasi. Mereka dapat mengelola perbedaan dalam
keanekaragaman untuk saling melengkapi. Mereka dapat menemukan
berbagai kesamaan dan kekayaan potensi keanekaragaman untuk
membangun sinergi. Mereka memadang regulasi dan prosedur formal
organisasi bukan fokus pada aspek perlindungan atas kepentingan
pribadinya, namun mereka melihat regulasi dan prosedur sebagai
sarana membangun harmoni di dalam keanekaragaman
(Tjahjono;Palupi, 2013)
Konsep Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)
Menurut Tjahjono; Palupi (2015), hal fundamental yang menjadi
tantangan setiap orang adalah pengendalian dirinya. Dalam persepktif
spiritualitas, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perang terbesar
umat manusia adalah pengendalian diri mereka terhadap hawa
nafsunya. Hal ini yang menjadi isu penting dalam kepemimpinan yang
dibangun dari konsep pengaruh dan kekuasaan. Konsep kepemimpinan
memiliki hubungan erat dengan konsep kekuasaan dan pengaruh
terhadap pihak lain. Esensi kepemimpinan adalah bagaimana
mempengaruhi orang lain. Sumber-sumber yang digunakan untuk
mempengaruhi adalah kekuasaan. Pengaruh-pengaruh tersebut
bersumber pada aspek formal maupun aspek personal. Kepemimpinan
intrapersonal adalah kepemimpinan yang dibangun untuk
mengendalikan diri berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan spiritualitas
mereka sehingga terbangun harmoni antara pikiran, perasaan dan
tindakan. Di dalam kepemimpinan intrapersonal dibangun kecerdasan
secara komprehensif, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, kecerdasan eksekusi, kecerdasan adversitas dan kecerdasan
spiritual. Sumber-sumber pengaruh dalam kepemimpinan intrapersonal
berasal dari aspek yang relatif melekat pada individu
Pengertian Kepemimpinan Intrapersonal (skripsi dan tesis)
Kepemimpinan intrapersonal adalah kepemimpinan yang
dibangun untuk mengendalikan diri berdasarkan nilai-nilai dan
keyakinan spiritualitas mereka sehingga dapat membangun sebuah
harmoni antara pikiran, perasaan dan tindakan. Di dalam
kepemimpinan intrapersonal dibangun kecerdasan secara
komprehensif, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,
kecerdasan eksekusi, kecerdasan adversitas dan kecerdasan spiritual.
Sumber-sumber pengaruh dalamkepemimpinan intrapersonal berasal
dari aspek yang relatif melekat pada individu (Tjahjono; Palupi, 2015).
Kemampuan pengambilan keputusan karir (skripsi dan tesis)
Determinasi diri (skripsi dan tesis)
Elemen Komponen perilaku Determinasi Diri (skripsi dan tesis)
Determinasi Diri (skripsi dan tesis)
Pengertian Perilaku Konsumen (Skripsi & tesis)
Engel, Blackwell dan Miniard mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.Mowen and Minor (2002) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Peter dan Olson (1999) berpandangan bahwa perilaku konsumen adalah soal keputusan. Sedangkan keputusan adalah soal pilihan. Untuk lebih jelasnya mereka mengatakan bahwa keputusan meliputi suatu pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Rahayu N mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut, Apa yang dibeli konsumen? (What they buy?), Mengapa konsumen membelinya? (Why they buy it?), Kapan mereka membelinya? (When they buy it?), Dimana mereka membelinya? (Where they but it?), Berapa sering mereka membelinya? (How often they buy it?), Berapa sering mereka menggunakannya? (How often they use it?). Dengan kata lain perilaku konsumen meliputi aktivitas bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, dan membuang barang, jasa, dan gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka
Strategi Pemasaran (Skripsi & tesis)
Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaran yang dengannya unit usaha berharap dapat mencapai tujuan pemasarannya. Selain itu strategi pemasaran dapat diartikan sebagai seleksi atas pasar sasaran, menentukan posisi bersaing dan pengembangan suatu bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai dan melayani klien yang dipilih. Adapun proses strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan mencangkup : Memilih konsumen yang ingin dituju, Mengidentifikasi keinginan konsumen, Menentukan bauran pemasaran Dalam menjalankan suatu perusahaan membutuhkan strategi pemasaran, karena dengan adanya strategi pemasaran tersebut maka usaha yang dijalankan oleh perusahaan akan lebih terarah dan strategi pemasaran yang akan dijalankan harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang agar target yang ingin dituju bisa tercapai dan dengan adanya strategi pemasaran tersebut dapat membantu dan mengantisipasi segala perubahaan lingkungan dan perkembangan yang berlaku dipasar sasaran. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa strategi pemasaran merupakan proses perencanaan perusahan dalam memasarkan dan memperkenalkan produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan dengan segala risiko yang akan dihadapi
Konsep Pemasaran (Skripsi & tesis)
Pemasaran merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan harus berorientasi dan menempatkan konsumen dengan segala kebutuhannya sebagai titik tolak dalam bidang usahanya. Dengan keadaan tersebut pemasar harus menggunakan segala kemampuannya untuk menentukan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Banyak ahli memberikan pengertian tentang pemasaran, walaupun definisi-definisi mereka berbeda namun mempunyai maksud yang sama. Adapun perbedaan tersebut disebabkan karena sudut pandang dari segi yang berlainan. Untuk itu lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut. Menurut Kotler (2000 : 8), “Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya”. Sedangkan menurut Basu Swastha dan Hani Handoko (2000: 4) adalah: “Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menemukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. Semua definisi diatas menunjukan kesamaan bahwa sebenarnya pemasaran merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. Kegiatan pemasaran merupakan sistem keseluran kegiatan yang terintegrasi semenjak ide tentang suatu produk atau jasa itu muncul dan masih berlangsung setelah produk itu terjual, sehingga tidak hanya sekedar pembelian dan penjualan saja melainkan meliputi seluruh aktifitas perusahaan. Selain pengertian pemasaran, Kotler (2000 : 19) juga mengemukakan konsep Pemasaran yang merupakan : “Upaya pemasaran terkoordinasi yang berfokus pada pasar dan berorientasi pada pelanggan sebagai kunci untuk mencapai tujuan”. Karena konsep pemasaran berorientasi pada konsumen, maka strategi pemasaran harus menitikberatkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan akan membuat apa yang dapat dijual lebih berarti daripada sekedar apa yang dibuat, karena itu perusahaan memerlukan suatu penafsiran kebutuhan-kebutuhan konsumen melalui riset dan perlu memberi orientasi pada kegiatan–kegiatan perusahaan untuk pemuasan kebutuhan tersebut.
Pengertian strategi (Skripsi & tesis)
Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategas” (stratos : militer dan Ag : memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini relevan pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang. Ada beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli, berikut ini beberapa definisi dari para ahli tersebut: a. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai tuntutan perubahan lingkungan. b. Menurut Onong Uchyana effendi, Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi dipandang sebagai sesuatu yang dibuat untuk mengamankan masa depan. Kata strategi berkonotasi antisipasi, prediksi dan hal-hal yang mengesankan sifat cerdas dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.
Peranan Pemasaran (Skripsi & tesis)
Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prisip kepuasan pelanggan.
Pengertian Manajemen Pemasaran (Skripsi & tesis)
Penanganan proses pertukaran memerlukan waktu dan keahlian yang banyak. Manajemen pemasaran akan terjadi apabila sekurang-kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirk an cara untuk mendapatkan tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Kotler, manajemen pemasaran dapat diartikan : Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait. Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam manajemen terdapat fungsi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan atau penerapan serta pengawasan. Tahap perencanan erupakan tahap yang menentukan terhadap kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. Proses perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajeral yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen
Label Halal (Skripsi & tesis)
Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat kehalalan suatu produk diantaranya: a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahanbahan yang berasal dariorgan manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu: a. Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih. 2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. 3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. 4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. b. Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. c. Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis batu yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun ekselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. d. Efek Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah: 1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. 3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat- obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.
Pengertian Halal (Skripsi & tesis)
Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.
Pengertian Label (Skripsi & tesis)
Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.
Proses Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)
Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai pengertian Sertifikat Halal, yang berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal akan mendapatkan Label Halal setelah mendapat Sertifikat Halal. hal tersebut menjadi bukti kehalalan produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan pula mengenai pengertian Label Halal yaitu ”Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk”. Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi: Penyelenggaraan JPH bertujuan: 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Cara mendapatkan sertifikat halal tersebut mengalami perubahan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian, sertifikasi halal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 masih digunakan sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah. Berikut adalah dua cara sertifikasi halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: 1) Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses sertifikasi halal mempunyai proses yang sama antara produk satu dengan produk lainnya, hanya standarisasinya saja yang berbeda. Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System). b) Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut. d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik. f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. g) Untuk melaksanakan butir f, perusahaan harus mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal. Proses Sertifikasi Halal: a) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. b) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masingmasing untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. c) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan. d) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. e) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI. f) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI. g) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: a) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal). b) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. c) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. d) Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. e) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu. Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru. Sistem pengawasan yang dilakukan LP POM MUI setelah produsen mendapat Sertifikat Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI. b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Mulai bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LP-POM MUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online CerolSS23000 atau langsung melalui alamat website: www.elppommui.org. Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut: a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI. b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk. c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk. e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen sampai dengan Penerbitan Sertifikat Halal. Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. 2) Sesudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 yang berbunyi: 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a) data Pelaku Usaha; b) nama dan jenis Produk; c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d) proses pengolahan Produk.36 Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Selanjutnya adalah pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk hal tersebut sesuai dengan Pasal 30, yang berbunyi: 1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Bunyi pasal 31 yaitu: 1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. 2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. 3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. 4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakantugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi: 1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. 2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Selanjutnya adalah penetapan kehalalan produk sesuai dengan Pasal 33, yang berbunyi: 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.40 Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjunya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 34, yang berbunyi: 1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.41 Secara singkat proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: a) Perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang berada di bawah KementerianAgama. b) Pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJPH. c) Berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJPH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. d) Pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJPH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. e) Berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. f) Sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara„, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesui dengan Pasal 38 dan 39. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi adminstratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 42. Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sesuai dengan Pasal 33. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.
Persyaratan Sertifikat Halal (Skripsi & tesis)
MUI30 HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000 : HAS 23000: KRITERIA SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) a. Kebijakan Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan. b. Tim Manajemen Halal Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas. c. Pelatihan dan Edukasi Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan.Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali. d. Bahan Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis.Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail. e. Produk Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. f. Fasilitas Produksi 1) Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. 2) Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. 3) Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain. h. Kemampuan Telusur (Traceability) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya). i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. j. Audit Internal Perusahaan mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali. k. Kaji Ulang Manajemen Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
Prosedur Sertifikasi Halal MUI (Skripsi & tesis)
a. Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000.Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. c. Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. d. Melakukan pendaftaran sertifikat halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org.Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit.Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI. f. Pelaksanaan audit Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui.Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. g. Melakukan monitoring pasca audit Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan. h. Memperoleh sertifikat halal Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal: 1) Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi barang yang disediakan. 2) Pengisian barang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 3) Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru. 4) Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
Pengertian Label Halal (Skripsi & tesis)
Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Basu Swasta mendefinisikan label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Dalam kata lainLabel adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata halla, yahillu, hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan secara istilah halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan lawan kata halal yaitu haram, haram adalah sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh sya’ra. Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Ada beberapa keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur haram atau sesuatu yang dapat membahayakan untuk tubuh, antara lan: a. Keterangan bahan tambahan Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. b. Komposisi dan nilai gizi Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Yang perlu dicermati oleh konsumen terutama adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang di iklankan. c. Batas kadarluarsa Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. d. Keterangan legalitas Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), berupa kode nomor registrasi. Lebel halal berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek. Ketika sebuah label produk sudah memiliki sertifikat halal dari MUI maka produk tersebut telah lulus dalam pengujian, baik dari proses produksi, tempat, pengemasan, hingga pendistribusian. Dengan adanya lebel halal pada suatu produk, akan menambah keyakinan konsumen dalam menggunakan produk tersebut.
Proses Perencanaan Produk (Skripsi & tesis)
Perencanaan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Perancangan produk meliputi 3 hal, yakni: a.Perencanaan produk yang sama sekali baru (entirely new product). b. Redesain produk (product redesign). c. Kemasan atau bungkus (packing, packaging).Perencanaan produk yang sama sekali baru merupakan perancangan yang paling kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah mencakup perancangan yang kedua (redesain) maupun yang ketiga yakni merancang kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk produk atau desain produknya, karena produk itu memang belum pernah ada. Masalah ini sering disebut sebagai perancangan atau pengembangan produk baru. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya.Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan. Lima pedoman tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif: a. Ketika organisasi memiliki produk-produk yang berhasil yang berada ditahap kematangan dari siklus hidup pruduk; gagasanya disini adalah menarik konsumen yang terpuaskan untuk mencoba produk baru (yang lebih baik) sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau jasa organisasi saat ini. b. Ketika organisasi berkompetisi di industry yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat. c. Ketika pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga “bagus”. d. Ketika organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. e. Ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kua
Konsep Produk Masyarakat (Skripsi & tesis)
terus membeli barang kebutuhan dan keinginanya.Akan tetapi, semakin lama mereka tidak mau asal membeli dan memiliki. Mereka ingin memiliki barang yang berkualitas, bermutu, tahan lama. Konsumen mulai memilih-milih disini. Dengan demikian, perusahaan mengonsentrasikan perhatianya pada kemampuan produk.Penelitian dan pengembangan produk dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produk. Orientasi perusahaan semacam ini disebut kosep produksi. Dalam memproduksi sebuah produk, perusahaan yang berdiri di Indonesia yang mayoritas konsumennya adalah orang Islam pasti akan mengutamakan tentang kehalalan produk tersebut. Jika produk tersebut sudah jelas kehalalanya, seorang konsumen pasti lebih memilih produk tersebut dibanding produk lain. Karena ketika konsumen memilih produk yang sudah berlabel halal, konsumen akan merasa aman dalam menggunakan/ mengonsumsi produk tersebut. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatanya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahanya dilakukansesuai dengan syari’at Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada madharat (efek). 1) Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: a. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunanya. b. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. c. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram. 2) Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. 3) Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa
Pengertian Produk (Skripsi & tesis)
Produk secara Bahasa yaitu hasil. Sedangkan secara istilah produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari prosesproduksi tersebut Produk adalah barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.Perusahaan harus terus menerus meningkatkan kualitas produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan setiap waktu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, yang biasanya meningkatkan nilai mereka. Kebanyakan produk diproduksi untuk melayani konsumen yang dapat diklarifikasikan sebagai (1) produk konsumen, (2) produk belanja, (3) produk spesial.Produk konsumen tersedia secara luas bagi konsumen, sering dibeli oleh konsumen, dan sangat mudah didapat.Produk belanja berbeda dengan produk konsumen, karena produk belanja tidak sering dibeli. Ketika konsumen bersiap untuk membeli produk belanja, pertama mereka akan berkeliling melihat perbandingan kualitas dan harga dari produk pesaing. Produk spesial adalah produk yang dimaksudkan untuk konsumen tertentu yang special dan karenanya memerlukan upaya khusus untuk membelinya. Pengertian produk secara luas yaitu meliputi objek secara fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan, atau bauran dari semua wujud diatas. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. a. Produk inti Produk inti adalah manfaat utama dari produk yang membuatnya berguna untuk dibeli. Pada produk inti lebih membahas tentang inti dari sebuah masalah. Misal dalam menjawab pertanyaan tentang: Apa yang sebenarnya dibeli oleh konsumen? Produk inti terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.Seorang wanita yang membeli lipstik, membeli hanya sekedar untuk pewarna bibir. b. Produk aktual Seorang perencana produk harus menciptakan produk actual disekitar produk inti.Produk aktual memiliki lima karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Contoh: dalam kosmetik wardah terdapat seri “Eye Pert” yaitu Eyeliner waterproof (anti air). Eyeliner yang berfungsi untuk mempertegas garis mata seseorang. c. Produk tambahan Setelah melalui produk inti dan produk aktual maka tingkatan selanjutnya yaitu produk tambahan. Produk tambahan adalah nilai tambah dari sebuah manfaat suatu produk atau produk pelengkap dari produk yang sudah ada Contoh: ketika wardah menghadirkan “Eye Pert” Eye liner untuk konsumen maka wardah menghadirkan produk pelengkap yaitu “Eye Pert” Eyeliner Remover (penghapus). Remover (penghapus) berbentuk cair yang memiliki fungsi sebagai penghapus make-up dari Eyeliner.Jadi “Eye Pert” Remover (penghapus) sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam menghapus Eyeliner yang memiliki sifat waterproof (anti air). Ditinjau dari keputusan yang berhubungan dengan pengembangan dan pemasaran produk individual. Kita akan memusatkan perhatian pada keputusan mengenai atribut produk, penetapan merek, pengemasan, pemberian label.
Pengertian Kualitas (Skripsi & tesis)
Pengertian kualitas menurut Kotler Keller adalah suatu totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Sedangkan menurut mantan pemimpin GE, John E Welch Jr kualitas adalah jaminan terbaik kami atas loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat kami menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.1 Jadi kualitas sebuah produk adalah hal yang sangat utama dalam sebuah usaha, karena semakin tinggi tinggkat kualitas maka semakin tinggi pula tinggat keinginan konsumen untuk memiliki produk tersebut.
Tanggung jawab produk (Skripsi & tesis)
a. Pengertian tanggung jawab produk Tanggung jawab produk yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel atau pergudangan, demikian juga para agen dan pekrja dari badan-badan usaha tersebut. Tangggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda. Suatu produk dapat disebut cacat yaitu: 1. Cacat produk yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau cacat sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta-bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. 2. Cacat desain 3. Cacat peringatan atau intruksi yaitu cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau intruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau intruksi tertentu termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan kepada produsen dari produk yang bersangkutan.29 b. Tanggung jawab produk dalam hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dasar adanya tanggung jawab produk yaitu perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi patokan utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan: 1. Pelanggaran jaminan yaitu pelanggaran terhadap jaminan bahwa barang yang dijual tidak mengandung cacat 2. Kelalaian yaitu bila pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. 3. Tanggung jawab mutlak. Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para produsen atau pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia meliputi 3 (tiga) bagian yaitu: 1. Faktor-faktor eksternal hukum yang akan memperngaruhi perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan konsumen termasuk penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. 2. Faktor internal sistem hukum yaitu elemen struktur budaya hukum dalam rangka penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia. 3. Raung lingkup materi atau substansi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang perlu diatur dalam undang-undang
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tanggung jawab (Skripsi & tesis)
pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu: 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau perawatan kessehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya pasal 19 ayat (3) menetukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)
Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya. Ada 5 hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu: 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainya. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, maka parapihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Kewajiban bagi bagi pelaku usaha telah diatur dan diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu: 1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa. 5. Memberikan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartiakan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.
Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen (Skripsi & tesis)
Hubungan langsung adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen
Pengertian Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 menjelaskan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut berarti termasuk perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK ini tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi oramg perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara dalam kegiatan usaha, pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yang dalam hal ini adalah konsumen. Pengertian pelaku usaha yang luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian dimana konsumen tidak begitu mengalami kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat. Sebaiknya, ditentukan urutan-urutan pelaku usaha yang seharusnya digugat oleh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha, yakni dengan urutan-urutan sebagai berikut: 1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan. 2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri. 3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut. Urutan-urutan di atas hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi. Urutan-urutan tersebut juga mempertimbangkan tentang kompetensi pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena siapapun yang digugat oleh konsumen, pengadilan atau BPSK yang kompeten adalah pengadilan atau BPSK yang mewilayahi tempat tinggal konsumen, sehingga tidak memberatkan konsumen
Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)
a. Tinjauan Hukum Sertifikasi Halal Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindahtangankan.17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/menkes/SK/VIII/1996, telah mengatur secara jelas tentang kehalalan dan pencantuman label halal pada makanan. Tidak hanya kehalalan pada makanan, namun juga kehalalan pada minuman, obat, kosmetika dan produk-produk lain yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim. Aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut menunjukkan adanya suatu keharusan terutama bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam Pasal 30 ayat (2) bahwa salah satu aspek yang harus dimuat pada label kemasan pangan adalah keterangan halal. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa keterangan halal untuk suau produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, namun pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan/atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal, pencantuman halal pada label dianggap telah terjadinya pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang dibuatnya. b. Kewenangan MUI Dalam Fatwa Perizinan Kehalalan atau ketidakhalalan suatu peroduk bukan hanya terletak pada kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya, tetapi juga menyangkut proses produksi, bahan tambahan dan bahan pelengkap yang digunakan seringkali ditemukan bahan pelengkap dan bahan tambahan yang tidak halal, seperti zat perwarna yang dilarutkan dengan alkohol. Oleh karena itu, perlu informasi halal pada suatu produk dimana untuk mencantumkannya pelaku usaha atau produsen harus melewati serangkaian proses pengujian terhadap produknya yang dilakukan oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk. Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu peroduk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal. LPPOM MUI yaitu lembaga yang berfungsi membantu MUI dalam mem-ferifikasi, memeriksa dan mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk menetukan kehalalannya. Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MUI memiliki visi yaitu menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPOM MUI memiliki misi antara lain yaitu: 1. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan. 2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk. 3. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal. 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju kemashlahatan masyarakat luas melalui kegiatankegiatan halal sesuai syari’at islam.
Label Halal (Skripsi & tesis)
Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping dan sebagainya. Bentuk label ada yang berupa tanda dengan tulisan, gambar pada kemasan atau berupa brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam kemasan. Label memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru berupa pelaksanaan tartib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat, dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undangundang bahan makan. 2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan agar konsumen dapat memilih, membeli serta meneliti secara bijaksana. 3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan. Dalam hal ini maka para konsumen harus membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membeli barang atau produk. 4. Bagi produsen label dipergunakan sebagai alat promosi dan perkenalan terhadap barang yang diproduksi atau diperdagangkannya. Label adalah media penyampai informasi, maka sudah selayaknya informasi yang dicantumkan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Pasal 1 ayat (3) Perturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, menjelaskan pengertian label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pencantuman label merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini bahwa pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Di dalam pasal 3 ayat (1) yaitu lebel sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) yaitu keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya. a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia; e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; Ketentuan lain terkait segala sesuatu yang menyangkut pelabelan diatur secara lengkap dan jelas dalam peraturan ini. Sedangkan dalam pedoman penyusunan manual sistem jaminan halal bagi industri kecil dan menengah dinyatakan bahwa, halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara pasti, mencakup kepastian dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta kepastian dalam proses produksi halal sesuai dengan ketentuan syariat islam.
Produk Halal (Skripsi & tesis)
Sertifikasi Halal (Skripsi & tesis)
Pengaturan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. 26 Menurut Pasal 1 huruf (d) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yaitu sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasrkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran di bidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari khi untuk pencabutan sertifikat halal.
Pengertian Halal dan Haram (Skripsi & tesis)
Kata halal berasa dari bahasa arab yang berarti “ melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berati hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. sedangkan thayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Kriteria makanan halal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansinya barangnya. halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti, mencuri, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau subtansi barangnya. Makanan halal secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang). yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah : a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran islam. b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran islam. c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana diatas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran islam. Maka secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut : a. Binatang : bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain allah. hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabaila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang sejenisnya, binatangbinatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok penyu, buaya. b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan. c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.
Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Skripsi & tesis)
Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 1) Adanya perbuatan 2) Adanya unsur kesalahan 3) Adanya kerugian yang diderita 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle ) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. jadi, beban pembuktian ada pada tergugat. c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability principle) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan. d. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. ada pendapat yang mengatakan, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan. namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa. sebaliknya, prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. r.c. hoeber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena : 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu poses produksi dan distribusi yang kompleks 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya 3) Asas ini dapat memaksa podusen untuk lebih berhati-hati. e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( limitation of liability principle) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksenorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas
Pengertian Tanggung Jawab Usaha (Skripsi & tesis)
Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab di dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. selanjutnya di dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha harus berani menanggung risiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen maka berikut ini akan di bahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen, hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut telah tercantum sebagaiamana terdapat dalam pasal 19 :19 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan 2) Ganti rugi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; 4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidan Berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; 5) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha. Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :20 a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga diatur di dalam pasal 1365 dan 1367, yaitu : a. Pasal 1365 Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. b. Pasal 1367 Pasal tersebut menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuata orang-orang yang menjadi tanggung tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasnnya”. Berdasarkan pemaparan diatas maka terlihat jelas bahwa Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mensyaratkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan di dalam menetukan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu, adanya perbuatan yang melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang salah dengan kerugian itu sendiri. Pada bidang pembuktian inilah nantinya akan terlihat kelemahannya, ketika menggunakan pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menuntut pertanggung jawaban atau ganti kerugian produsen (pelaku usaha), hal ini dikarenakan konsumen sebagai penggugat tidak selalu mudah dapat (mampu) untuk membuktikan letak kesalahan pelaku usah (produsen) pangan yang menimbulkan kerugian itu, dan kemudian membuktikan hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian yang di derita oleh konsumen.
Larangan-larangan bagi pelaku usaha (Skripsi & tesis)
Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagngkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Dengan adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ini, tentu hal tersebut membuat para konsumen dapat bernafas lega, karena mereka tidak akan merasa dirugikan oleh pelaku usah yang tidak memperhatikan itikad baik di dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian, maka secara otomatis konsumen akan merasa terlindungi, dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undangundang tersebut karena pengaturan yang terdapat di dalamnya jelas sangat melindungi hak konsumen yang sudah semestinya di hormati oleh pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai pernuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada pasal 8 sebagai berikut : 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut; h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Skripsi & tesis)
Untuk menciptakan kenyamanan usaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen. kepada pelaku usaha diberikan hak yang dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk : a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secar hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pelaku usaha di dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen diatas dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami hak-hak produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak merugikan pelaku usaha (produsen). Hakhak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, UndangUndang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang Pangan, dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagiamana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau atas jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, akan tetapi agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal yang merugikan dirinya dan berhati-hati di dalam memilih setiap produk yang hendak dibeli dan dikonsumsinya.17 Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha dikemukakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu : a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagngkan; g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya, diharapkan agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam undangundang yang berlaku. hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen terhindar kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengabaiakan hak maupun kewajibannya sebagai pelaku usaha. selanjutnya selain hak dan kewajiban di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya
Hak dan Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu : a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana dan administratif. singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :1 a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang manipu dan menyesatkan. e. memadukan penyelengaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Perlindungan konsumen juga diselengarakan sebagai salah satu usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen:
