Teori Atribusi (Atribution Theory) (skripsi dan tesis)

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain ataudirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersamasama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya

Theory of Planed Behavior (TPB) (skripsi dan tesis)

Teori ini yang awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), dikembangkan di tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada model reasoned action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai Theory of Planned Behavior (TPB), untuk mengatasi kekurang dekatan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA (Achmat, 2010). Yang pertama yaitu behavioral belief, merupakan suatu keyakinan akan hasil dari perilaku atau penilaian terhadap perilaku itu sendiri. Behavioral belief ini sendiri yang nantinya akan membentuk suatu variabel sikap (attitude). Kedua yaitu normative belief, merupakan keyakinan suatu individu terhadap harapan normative individu itu sendiri atau orang lain yang menjadi referensi misalnya seperti keluarga, teman dan atau konsultan pajak yang bertugas untuk menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku yang diberikan. Factor yang kedua ini akan membentuk suatu variabel norma subjektif (subjectif norm). factor yang ketiga yaitu control belief, merupakan keyakinan suatu individu yang didasarkan atas pengalamannya dimasa lampau dengan perilaku. 10 Hubungan antara ketiga dimensi penentu niat dan perilaku dengan penjelasan singkat dari masing-masing komponen sebagai berikut: 1. Attitude towards the behavior, di dalam tulisan ini disebut Sikap Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan sebagaimana layaknya variabel dalam penelitian umumnya maka keyakinan mengenai perilaku ini perlu didefinisikan secara operasional terlebih dahulu. Berhubung keyakinan ini bersifat unik individual dan akan digunakan untuk menyusun pertanyaan dalam alat pengukur berbasis TPB maka keyakinan individu mengenai perilaku yang akan diprediksi dapat diperoleh melalui studi pendahuluan, dengan cara menanyakan kepada calon responden tentang apa yang mereka yakini tentang sesuatu hal yang menjadi objek sikap (Ajzen, 2005). 2. Subjective Norm, di dalam tulisan ini disebut Norma Subjektif Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan (behavioral belief) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu (normative belief). Di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang dijalin setiap individu dapat dikategorikan ke dalam hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan antara atasan– bawahan; guru–murid; profesor–mahasiswa, atau orang tua–anak. Hubungan horizontal terjadi antara individu dengan teman-teman atau orang lain yang bersifat setara. Pola hubungan ini dapat menjadi sumber perbedaan persepsi. Pada hubungan yang bersifat vertikal, harapan dapat dipersepsi sebagai tuntutan (injunctive) sehingga pembentukan norma subjektif akan diwarnai oleh adanya motivasi untuk patuh terhadap tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat horizontal harapan terbentuk secara deskriptif sehingga konsekuensinya adalah keinginan untuk meniru atau mengikuti (identifikasi) perilaku orang lain di sekitarnya. Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk memperjelas norma subjektif. Norma subjektif mengenai suatu perilaku akan tinggi apabila keyakinan normatif maupun motivasi untuk memenuhi harapan orang-orang yang berhubungan secara vertikal ini sama-sama tinggi. Untuk hubungan yang bersifat horizontal, norma subjektif akan tinggi apabila keyakinan individu bahwa rekan kerja sangat diuntungkan karena menggunakan email untuk berkomunikasi dan keinginan mengidentifikasi perilaku rekan kerja dalam menggunakan email tersebut sangat kuat (Ajzen, 2005). 3. Perceived behavioral control, di dalam tulisan ini disebut Persepsi kontrol perilaku Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu tentang keberhasilannya melakukan segala sesuatu, apakah tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya (Rotter, 1975). Dalam TPB, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan (control belief strength) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (power of control factor) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. Misalnya jika ada dua orang yang sama-sama ingin belajar menggunakan komputer, walaupun keduanya mencoba dan berlatih, individu yang mempunyai kontrol perilaku tinggi tahu mengenai tindakan yang perlu diambilnya pada saat mengalami kesulitan. Ia tahu mengenai beberapa hal yang perlu dipersiapkan, kepada siapa ia meminta bantuan apabila mengalami kesulitan sehingga individu ini akan terus berusaha lebih keras. Itulah sebabnya Ajzen (2005) mengemukakan bahwa kontrol perilaku ini bersama dengan intensi erat hubungannya dengan dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah perilaku. Keyakinan individu bahwa ia memiliki kompetensi yang baik disertai dengan tersedianya fasilitas dapat meningkatkan kontrol perilaku. Ajzen (2005) mengatakan bahwa pada kondisi kontrol perilaku kuat dan meyakinkan, individu mempunyai informasi yang jelas mengenai perilaku dimaksud, kemudian ia dapat mencoba dan berlatih sehingga semakin yakin akan kemampuannya dalam bidang tersebut (self efficacy), maka kontrol perilaku ini memperkuat motivasi sehingga secara langsung menentukan perilaku. Sebaliknya, apabila kontrol perilaku ini lemah sehingga individu tidak mendapat cukup kesempatan mencoba dan tidak tahu kepada siapa ia dapat memperoleh bantuan pada saat mengalami hambatan, maka keyakinan kontrol tidak secara langsung mempengaruhi perilaku tetapi hanya memperkuat intensi saja.

Pengaruh Perceived Enjoyment terhadap Intention to Use (skripsi dan tesis)

Setiap konsumen dapat mengalami kesenangan secara langsung atau kesenangan dari menggunakan sistem tertentu, dan dapat merasakan keterlibatan secara aktif dalam menggunakan teknologi baru yang akan menjadi menyenangkan dalam diri individu (Davis, 1989; Igbaria, Schiffman, dan Wieckowski, 1994 dalam Liao et at.,2008 ). Intention to Use merupakan aspek manusia yang selalu memberikan perhatian sehingga seseorang bisa merasa senang kepada obyek tersebut yang dapat mendorong tercapai tujuan (Kusumah, 2009). Faktor Perceived Enjoyment ditambahkan dalam TAM menurut Liao et al., (2008) dan (Cheema et al., 2013) penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kesenangan mempengaruhi minat menggunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Norazah dan Norbayah (2009) membuktikan bahwa faktor-faktor yang ada pada perceived enjoyment berpengaruh signifikan positif terhadap intention to use.

Pengaruh Personal Innovativeness terhadap Intention to Use Innovativeness (skripsi dan tesis)

berasal dari konsep inovasi yaitu gambaran tentang penerimaan obyek yang dianggap baru oleh konsumen (Rogers, 2010). Konsumen dicirikan sebagai inovatif jika bisa lebih cepat mengadopsi atau menemukan suatu inovasi baru atau ide-ide baru (Agarwal dan Prasad 1998). Personal Innovativeness dianggap sebagai kepribadian umum sehingga banyak cara untuk mengetahui perilaku seseorang yang berbeda-beda (Svendsen et al., 2013). Kaasinen (2005) menyimpulkan bahwa personal innovativeness berpengaruh signifikan positif pada intention to use.

Pengaruh Personal Innovatiness terhadap Perceived Enjoyment (skripsi dan tesis)

Rogers (1971) percaya bahwa inovasi pribadi dapat memperkirakan perilaku konsumen terhadap penerimaan teknologi baru, pengguna dengan tingkat personal innovativeness yang tinggi biasanya lebih mudah untuk menerima halhal yang baru. (Herrero Crespo dan Rodríguez del Bosque, 2008) merupakan efek inovasi pribadi pada penerimaan teknologi baru. Hasil penelitian menunjukkanbahwa penerimaan teknologi baru ditentukan oleh perilaku terhadap sistem inovasi pribadi dalam teknologi informasi. Inovasi pribadi cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kesenangan dari penggunaan teknologi yang baru. Inovasi dalam menggunakan layanan online dapat memberikan persepsi kesenangan. Personal innovativeness berpengaruh signifikan positif terhadap perceived enjoyment (Lu, et al., 2003).

Pengaruh Subjective Norms terhadap Intention to Use Subjective Norm (skripsi dan tesis)

merupakan pendapat seseorang tentang kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Pendapat yang akan di terima oleh konsumen adalah orang-orang yang dekat seperti anggota keluarga, teman, dan rekan kerja lebih mudah mempengaruhi perilaku. Persepsi juga terbentuk karena pengaruh beberapa sumber yang ada (Merchant, 2007). Subjective norm didefinisikan sebagai hasil dari respon konsumen terhadap harapan yang dirasakan dari kelompok sebayanya dan keyakinannya bahwa ia harus mematuhi harapan tersebut (Aversano, 2005; dalam Haderi dan Aziz 2015). Subjective norm telah ditemukan sebagai faktor yang penting dari minat untuk menggunakan. Subjective norm mempengaruhi seseorang pada awal pengenalan (Venkatesh & Morris, 2000). Subjective norm berpengaruh signifikan dan positif terhadap intention to use (Schepers & Wetzels, 2007).

Pengaruh Subjective Norms terhadap Perceived Enjoyment (skripsi dan tesis)

Subjective Norm adalah dimana seseorang memandang pengaruh orang lain yang penting bagi dirinya untuk menggunakannya. Subjective norm mengacu pada persepsi seseorang (pandangan orang lain) tentang orang-orang yang penting baginya berpikir bahwa mereka harus atau tidak seharusnya melakukannya (Park et al., 2006; dalam Haderi dan Aziz., 2015). Yang et al (2012) berpendapat bahwa persepsi kesenangan untuk mengetahui penerimaan pengguna terhadap teknologi baru dipengaruhi oleh lingkungan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa subjective norms berpengaruh signifikan dan positif terhadap perceived enjoyment (Venkatesh dan Davis 2000; Venkantesh dan Morris, 2000; Lucas dan Spitler, 1999; Taylor dan Todd 1995; Srite, 2006; Kim et al., 2009.

Subjective Norms (skripsi dan tesis)

Menurut Kazemi (2013) subjective norm mengacu pada pendapat seseorang yang berada di sekitar kita yang akan mempengaruhi perilaku. Dengan kata lain, subjective norm mengacu pada tekanan yang dirasakan untuk terlibat dalam perilaku atau tidak. Lee (2009) menyatakan bahwa pengaruh subjective norm, menjadi pelaku utama dalam pengambilan keputusan pembelian dimana pengaruh subjective norm mampu untuk menyarankan, mengolah dan memperkuat suatu tindakan atau perilaku pembelian konsumen. Fisbein dan Ajzen (1991, p.45 dalam Anggelina & Japrianto, 2014) mendefinisikan subjective norm sebagai persepsi konsumen yang berpikir akan perilaku harus dilakukan atau tidak. Keyakinan ini yang mendasari norma subyektif seseorang disebut keyakinan normatif (normative belief) yaitu seseorang yang percaya bahwa sebagian besar sumber dengan siapa dia termotivasi untuk mematuhi cara berpikir sehingga harus melakukan perilaku dan akan menerima untuk melakukannya. Menurut (Schierz et al., 2010), indikator untuk mengukur subjective norm adalah rekomendasi teman-teman yang berada disekitar kita, pengalaman orang lain yang pernah menggunakannya, dan ingin mencoba karena rekomendasi dari keluarga.

Personal Innovativeness (skripsi dan tesis)

(Agarwaland dan Parasad, 1998 dalam Xu & Gupta, 2009) menjelaskan bahwa personal innovativeness pendapat seseorang untuk mengambil keputusan untuk mengadopsi teknologi informasi. Personal innovativeness adalah keinginan dari konsumen untuk mencari hal baru yang dapat mengembangkan kekurangan produk atau jasa (Bhatti, 2007 dalam Marwata, 2016). Personal innovativeness merupakan ketertarikan untuk mencoba suatu hal yang baru, konsep baru, dan produk atau jasa yang baru (Roger 1983, 1995 dalam Lu et al., 2005). Personal innovativeness dianggap sebagai sesuatu dari proses penerimaan teknologi baru. Innovativeness pada umumnya sudah diakui oleh setiap konsumen sehingga konsumen yang inovatif akan mencari informasi dan menemukan ide-ide yang baru.. Menurut (Hurt et al., 1977; Agarwal dan Prasad, 1998 dalam Zhou dan Feng (2017)), indikator untuk mengukur personal innovativeness adalah ingin mengetahui cara menggunakan teknologi baru, ingin menggunakan teknologi baru untuk berbelanja, mencoba berexperimen dengan teknologi baru.

Perceived Enjoyment (skripsi dan tesis)

Enjoyment didefinisikan sebagai kejadian yang mengacu pada kesenangan melakukan suatu kegiatan tertentu dalam penggunaan teknologi (Davis, 1992 dalam Nguyen. 2015). Perceived enjoyment mengemukakan bahwa beragamnya jenis dan merek produk yang ditawarkan akan memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan dan membangkitkan keinginan belanja saat mencari produk yang diinginkan atau dibutuhkan (Irani dan Hanzaee, 2011). Perceived enjoyment merupakan kemudahan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya akan meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi dan membantu konsumen dalam mendapatkan pengalaman yang menyenangkan (Kamis & Frank, 2012). Sudah menjadi kesukaan bagi setiap konsumen saat mencari produk yang diinginkan, pasti ada kesenangan tersendiri dalam memilihmilih produk yang ada sebelum melakukan pembelian (Baskara dan Sukaadmadja, 2016). Menurut (Ragheb and Beard, 1982; Van der Heijen, 2003, 2004 dalam Zhou dan Feng, 2017), indikator untuk mengukur perceived enjoyment adalah ingin menggunakan teknologi baru dapat menimbulkan kesenangan dalam diri sendiri, mencoba teknologi baru dapat menjadi pengalaman yang baik, mencoba menggunakan teknologi baru itu menyenangkan.

Intention to Use (skripsi dan tesis)

Menurut Davis et al, (1989) Intention to use merupakan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang dianggap benar. Intention to use merupakan sikap atau perilaku yang cenderung ingin menggunakan suatu teknologi (Widyapraba et al., 2016). Intention to use dipengaruhi oleh budaya,sosial, pribadi dan psikologi. Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi keputusan konsumen diantaranya adalah motivasi, belajar, pendapat, keyakinan, dan sikap. Faktor utama adalah pendapat, keyakinan dan sikap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen sehingga menimbulkan minat konsumen hingga akhirnya ingin menggunakan. Adapun indikator dari intention to use menurut (Davis, 1989; Gefen et al., 2003; Venkatesh dan Davis, 2000; Schierz et al., 2010 dalam Luna et al., 2017) adalah kemungkinan akan menggunakan, tertarik menggunakan teknologi baru dalam waktu dekat ini, dan ingin menggunakan teknologi baru ketika ada kesempatan

Technology Acceptance Model (TAM) (skripsi dan tesis)

TAM (Technology Acceptance Model), Davis (1989) model penelitian yang paling populer untuk memprediksi penggunaan dan penerimaan sistem informasi dan teknologi oleh konsumen. TAM telah dipelajari secara luas dan diverifikasi oleh berbagai studi yang meneliti perilaku penerimaan teknologi konsumen dalam konstruksi sistem informasi yang berbeda. Dalam model TAM ada dua faktor yang perceived usefulness dan perceived ease of use yang relevan dalam perilaku menggunakan komputer. Davis mendefinisikan kegunaan yang dirasakan sebagai probabilitas subjective pengguna baru sehingga menggunakan sistem aplikasi tertentu akan meningkatkan pekerjaan atau kinerja hidupnya. Perceived easy of use (EOU) dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna mengharapkan suatu sistem menjadi bebas dari usahanya. Menurut TAM, ease of use dan perceived usefulness adalah penentu terpenting dari penggunaan sistem aktual. Kedua faktor ini dipengaruhi oleh variabel eksternal. Faktor eksternal utama yang biasanya terlihat dari faktor sosial, faktor budaya dan faktor politik. Faktor sosial meliputi bahasa, keterampilan serta fasilitas. Faktor-faktor politik terutama adalah dampak dalam menggunakan teknologi ialah politik dan krisis politik. Perilaku untuk menggunakan berkaitan dengan evaluasi pengguna terhadap keinginan menggunakan aplikasi sistem informasi tertentu. intention to use adalah ukuran kemungkinan seseorang menggunakannya.

Theory of Reasoned Action (TRA) (skripsi dan tesis)

TRA (Theory of Reasoned Action), niat seseorang merupakan fungsi dari dua penentu dasar, satu pribadi pada dasarnya mencerminkan pengaruh sosial. Faktor pribadi adalah penilaian positif atau negatif konsumen dalam melakukan perilaku. Faktor ini disebut sikap terhadap perilaku (Ajzen dan Fishbein, 1980). Penentu niat kedua adalah persepsi orang tentang tekanan sosial yang dikenakan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Karena berkaitan dengan yang dirasakan oleh seseorang, faktor ini disebut norma subyektif (Ajzen dan Fishbein, 1980). Menurut teori, sikap adalah fungsi dari kepercayaan. Seseorang mempercayai bahwa melakukan sesuatu perilaku tertentu akan menghasilkan sebagian besar hasil positif yang memiliki sikap menguntungkan terhadap perilaku tersebut, sementara beberapa orang mempercayai bahwa melakukan perilaku akan menghasilkan sebagian besar hasil negatif yang memiliki sikap tidak adanya keuntungan yang didapatkan. Keyakinan didasari oleh sikap konsumen terhadap perilaku yang disebut keyakinan perilaku. Norma subyektif juga merupakan fungsi dari kepercayaan yang menentukan individual atau kelompok untuk berpikir apakah seseorang harus melakukan perilaku atau tidak. Keyakinan ini yang mendasari norma subyektif seseorang disebut keyakinan normatif. Seseorang yang percaya bahwa sebagian besar referensi dengan siapa dia termotivasi untuk mematuhi berpikir dia harus melakukan perilaku akan menerima tekanan sosial untuk melakukannya. Theory Reasoned Action (TRA), (Ajzen & Fishbein, 1969, 1980) memberikan model yang memiliki manfaat potensial untuk memprediksi niat untuk melakukan perilaku berdasarkan keyakinan sikap dan normatif konsumen. telah divalidasi, kepercayaan perilaku mempengaruhi sikap terhadap perilaku, dan hubungan tersebut berpindah ke dalam keyakinan terhadap sikap, yang menghasilkan sikap yang dapat memberikan keuntungan atau tidak memberikan keuntungan terhadap sikap tersebut. (Ajzen, 1991). Sementara model-model ini telah banyak digunakan untuk mengevaluasi berbagai perilaku konsumen, bahwa argumen mereka tidak cocok untuk digunakan dalam mengevaluasi keputusan dalam konteks organisasi karena cukup rumit.

Pengetahuan dan Kesadaran akan Keamanan Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hak yang harus
diperhatikan. Masalah tersebut penting karena jika sebuah informasi
dapat di akses oleh orang yang tidak berhak atau tidak
bertanggungjawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan.
Bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Sebab itulah
pengetahuan dan kesadaran akan keamanan sistem informasi sangatlah
penting.
Dari hasil penelitian (Tejuyuwono & Ambarita, 2005).
Menyimpulkan kesadaran merupakan titik awal upaya melakukan
menajemen keamanan sistem informasi. Selanjutnya, kesadaran mampu
menyadari risiko ancaman keamanan pada sistem informasi dalam
sebuah perusahaan. Dengan memahami kesadaran ini perusahan dapat
mengatahui dan mengetahui risiko keamanan sistem informasi dan
mampu melakukan tindakan preventif untuk mencegah kebocoran.
Menurut (Hartono, 2007)

Jenis Resiko Keamanan Sistem (skripsi dan tesis)

Sebuah sistem informasi juga dapat mengalami sebuah risiko
keamanan. Pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi
pengelolaan risiko (risk management). (Brown, 2003) Lawrie Brown
menyarankan menggunakan “Risk Management Model” untuk
menghadapi ancaman (managing threats). Ada tiga komponen yang
memberikan kontribusi kepada Risk yaitu asset, vulnerabilities, dan
threats.

Komponen Keamanan Sistem (skripsi dan tesis)

Dikutip dari halaman (Nuryadi, 2016) Komponen keamanan sistem
informasi adalah sebagai berikut :
a. Privacy
Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia (private). Intinya
adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang
yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang tidak
boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator
b. Auntentication
Autentication ini dilakukan sewaktu user login dengan
menggunakan nama user dan passwordnya, apakah cocok atau
tidak, jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Hal ini biasanya
berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses
yang sah atau tidak.
c. Availability
Availability adalah aspek yang berkaitan dengan apakah
sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila
sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan
menyulitkan dalam akses data tersebut.

Theory of Planned Behavior (skripsi dan tesis)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari
dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen
dan Martin Fishbein yang dikutip oleh (Jogiyanto, 2007) dalam buku
Sistem Informasi Keperilakuan. Dalam Theory of Planned Behavior
(TPB) menambahkan satu faktor antesenden yaitu perceived
behavioral control. Theoryof Planned Behavior (TPB) menerangkan
bahwa perilaku seseorang akan muncul karena ada niat untuk
berperilaku.
Theoryof Planned Behavior (TPB) dikhususkan pada perilaku
spesifik seseorang dan untuk semua perilaku secara umum. Niat
seseorang berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap
terhadap perilaku (attitude toward the behavior, norma subyekti
(subjective norm), dan persepsi pengendalian diri (perceived
behavioral control).
Attitude toward the behavior merupakan keseluruhan evaluasi
seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu
perilaku tertentu. Subjective norm merupakan kepercayaan seseorang
mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya
untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku
tertentu sesuai dengan tuntutan. Perceivedbehavioral control adalah
persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk menampilkan suatu
perilaku tertentu.
Dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa
sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian
diri akan memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku. Actual
Behavioral Control (Kontrol perilaku nyata) akan terjadi apabila
seseorang ingin melakukan niat yang dimiliki.

Theory of Reasoned Action (skripsi dan tesis)

Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action atau
disingkat TRA) dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishben
dalam buku Sistem Informasi Keperilakuan oleh (Jogiyanto, 2007).
Teori ini diderivasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang
dimulai dari teori sikap ( theory of attitude) yang mempelajari tentang
sikap (attitude) dan perilaku (behavior). Theory of Reasoned Action
(TRA) oleh Ajzen dan Fishbein (1980) ini lahir karena kurang
berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap, yaitu
hubungan antara sikap dan perilaku.
Dari model dibawah menunjukkan bahwa sikap (attitude)
seseorang, misalnya sikap terhadap belajar pada sistem yang baru,
digabung dengan norma-norma subyektif (subjective norms), misalnya
kepercayaan orang lain terhadap belajar, akan mempengaruhi minat
(behavioral intention) terhadap belajar dan akhirnya menentukan
belajar atau tidak (behavioral).

Komponen Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Menurut (O’Brien & Marakas, 2008) mengatakan bahwa
komponen Sistem Informasi terbagi atas beberapa hal yaitu
a. Sumber daya data (sebagai data dan pengetahuan)
b. Sumber daya manusia (sebagai pemakai akhir dan ahli SI)
c. Sumber daya software (sebafai program dan prosedur)
d. Sumber daya hardware (mesin dan media)
e. Sumber daya jaringan (sebagai media komunikasi dan dukungan
jaringan)
Menurut (Purnama, 2016) Komponen Sistem informasi adalah
1. Komponen input atau komponen masukan
2. Komponen model
3. Komponen output atau komponen keluaran
4. Komponen teknologi
5. Komponen basis data
6. Komponen control atau komponen pengendalian

Tujuan Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Menurut (Purnama, 2016) tujuan dari sistem informasi adalah
menghasilkan informasi dan perbaikan kinerja organisasi
(performance improvement). Informasi adalah data yang diolah
menjadi bentuk yang bergunan bagi para pemakainya.

Definisi Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari
orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya
data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi
dalam sebuah organisasi .
Menurut (Kenneth & Jane, 2010) sistem infomasi adalah
komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja sama-sama
untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan
informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi,
pengaturan, analisa, dan visualisasi pada sebuah organisasi.

Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi (skripsi dan tesis)

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta
berasaskan kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaruh brand image (X1) terhadap niat beli konsumen (Y) pada online hotel booking. (skripsi dan tesis)

Brand image (citra merek) memiliki pengaruh yang besar terhadap
niat beli konsumen. Hal ini disebabkan karena adanya ingatan yang
terdapat dalam benak konsumen atas sebuah merek sehingga
menimbulkan persepsi dalam diri konsumen. Persepsi yang kuat dalam
benak konsumen terhadap sebuah merek tentu akan mendorong
konsumen untuk melakukan sebuah perilaku. Perilaku yang dimaksud
dalam hal ini adalah niat beli.
Hasil penelitian Lien et al., (2015) menyatakan bahwa brand image
berpengaruh positif terhadap niat beli online hotel booking. Hasil
penelitian lain yang dilakukan oleh Chao & Liao (2016) juga
menyebutkan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap niat
beli.

Trust (skripsi dan tesis)

Pada kerangka konsep Theory of reasoned action (TRA) atau teori
tindakan beralasan menjelaskan adanya hubungan antara kepercayaan
dengan niat. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dari faktor yang
mempengaruhi sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) yaitu
kepercayaan yang ada pada diri seseorang untuk mempertimbangkan dan
mengevaluasi hasil yang akan didapatkan (positif atau negatif) dalam
melakukan suatu perilaku (outcome evaluation).
Definisi kepercayaan menurut Kotler dan Keller (2014) adalah
kesediaan individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain.
Kepercayaan merupakan hal terpenting yang harus ada dalam hubungan
antara pembeli dan penjual. Kepercayaan terhadap penyedia jasa muncul
ketika konsumen memiliki keyakinan atas integritas penyedia jasa
tersebut (Kim, Kim, & Kim, 2009). Kepercayaan konsumen terhadap
penyedia jasa dapat membantu untuk mengurangi kekhawatiran dalam
diri konsumen sehingga dapat menumbuhkan adanya hubungan jangka
panjang antara keduanya. Sedangkan kepercayaan dalam konteks online
shopping merupakan kepercayaan konsumen secara online dan
ekspektasi terhadap karakteristik penjual online tersebut (McKnight et
al., 2002).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan (trust) merupakan
suatu keyakinan yang ada dalam diri seorang konsumen terhadap sebuah
produk maupun jasa sehingga menumbuhkan adanya keinginan untuk
menggunakan produk maupun jasa tersebut.
Terdapat 3 indikator untuk mengukur kepercayaan pelanggan yang
dikemukakan oleh Mayer et al. (1995), diantaranya:
a. Kemampuan (Ability)
Kemampuan mengacu pada kompetensi yang dimiliki oleh penjual
dalam menyediakan informasi, melayani, sampai memberikan
jaminan keamanan transaksi dari gangguan pihak lain pada website.
Pelanggan yang memesan hotel secara online pertama kali tentu
bergantung pada situs web resmi hotel, karena melalui berbagai fitur
yang sudah tersedia, pelanggan tentu dapat menilai kemampuan
hotel tersebut dalam menyediakan informasi, melayani, sampai
memberikan jaminan keamanan transaksi kepada pelanggan.
b. Kebaikan Hati (Benevolence)
Kebaikan hati merupakan adanya kemauan dalam diri penjual untuk
memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya
dan konsumen. Sehingga bisa dikatakan bahwa penjual tidak hanya
mementingkan keuntungan yang didapat, melainkan penjual juga
harus memiliki perhatian yang besar untuk mewujukan kepuasan
konsumen.
c. Integritas (Integrity)
Integritas berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan penjual dalam
menjalankan bisnisnya. Misalnya terkait dengan kredibilitas
informasi yang diberikan kepada konsumen

Brand Image (skripsi dan tesis)

Buchari Alma (2005) mengatakan, bahwa citra adalah kesan yang
diperoleh sesuai dengan pengetahuan atas informasi maupun
pengalaman sesorang terhadap sesuatu. Pada kerangka konsep Theory of
reasoned action (TRA) atau teori tindakan beralasan menjelaskan bahwa
niat dipengaruhi oleh norma subyektif (subjective norms) yang berarti
adanya keyakinan dari eksternal. Brand image merupakan faktor yang
mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen (Ryu, et al., 2008),
dengan kata lain, brand image mengacu pada ingatan konsumen yang
tersusun terhadap suatu merek tertentu. Ingatan tersebut berasal dari
informasi yang dimiliki oleh konsumen sehingga berpengaruh terhadap
persepsi dan perilaku dalam dirinya.
Suatu merek yang sudah memiliki kekuatan akan menjadi lebih kuat
ketika konsumen sudah memiliki pengalaman atas merek tersebut
(Aaker, 1991), dengan kata lain bahwa semakin positif citra merek pada
sebuah produk, semakin positif pula sikap konsumen terhadap merek itu
sendiri. Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah niat beli yang ada pada
diri konsumen. Sehingga bisa dikatakan bahwa brand image merupakan
salah satu hal yang sangat penting untuk membangun keberadaan dari
sebuah produk karena brand image adalah sebuah identitas (Zulfikarijah
& Tsabita, 2018).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa brand image
merupakan persepsi yang ada dalam benak konsumen terhadap sebuah
merek pada produk berupa barang atau jasa. Semakin kuat brand image
yang tertanam dalam benak konsumen, semakin kuat pula niat beli atas
produk atau jasa tersebut.
Menurut Kotler dan Keller (2016), terdapat 3 faktor yang menjadi
tolak ukur suatu brand image, diantaranya:
a. Strength of brand association (kekuatan asosiasi merek) merupakan
keunggulan suatu merek yang tidak ada pada merek lain sehingga
produk yang ditawarkan bisa unggul dalam persaingan.
b. Favourbility of brand association (kesukaan asosiasi merek)
merupakan kemampuan suatu merek agar dapat dengan mudah
diingat oleh konsumen. Perusahaan harus mampu mengungkapkan
dan mensosialisasikan jiwa maupun kepribadian dalam mereknya
dalam bentuk kegiatan promosi maupun kegiatan pemasaran
lainnya. Hal tersebut dapat menjadi penghubung antara produk atau
merek dengan konsumen.
c. Uniqueness of brand association (keunikan asosiasi merek)
merupakan ciri khas yang ada pada suatu merek. Perusahaan harus
mampu membangun pembeda pada mereknya dengan merek lain.

Niat Beli (skripsi dan tesis)

Niat beli adalah salah satu hal yang penting dalam studi perilaku
konsumen. Niat sendiri merupakan alat ukur terbaik yang digunakan
untuk mengetahui perilaku seseorang. Pernyataan tersebut sejalan
dengan theory reasoned of action (TRA) yang dikemukakan oleh Martin
Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1980. Implikasi dari niat beli dalam
perilaku konsumen adalah ketika sebelum konsumen memutuskan untuk
melakukan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa, maka yang
harus diperhatikan adalah kecenderungan konsumen memiliki niat atau
keinginan dalam dirinya (Erkan & Evans, 2016).
Niat sendiri mengacu pada sejauh mana kesadaran seseorang untuk
menyetujui perilakunya (Cheng Boon Liat, 2014). Implikasi dalam niat
beli adalah ketika seseorang merasa bahwa muncul adanya keinginan
dalam dirinya untuk membeli produk berupa barang atau jasa sehingga
berakhir pada keputusan untuk membeli produk tersebut. Pada konteks
e-commerce, niat beli secara online dapat diartikan sebagai situasi ketika
seseorang memiliki hasrat atau keinginan untuk membeli sebuah produk
berupa barang maupun jasa secara online (Cheng Boon Liat, 2014).
Hasrat atau keinginan untuk membeli sebuah produk berupa barang
maupun jasa secara online biasanya muncul ketika seseorang mengetahui
dan memiliki informasi mengenai produk tersebut. Hal tersebut tentu
terjadi karena diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan
konsumen untuk melakukan transaksi secara online. Niat beli secara
online juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana konsumen bersedia
dan berniat untuk melakukan transaksi pembelian secara online (Pavlou,
2003). Hal ini dikarenakan adanya risiko-risiko yang bisa saja terjadi
ketika bertransaksi online.
Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa niat beli
merupakan situasi dimana konsumen berkeinginan untuk membeli
sebuah produk berupa barang atau jasa. Sedangkan niat beli online
merupakan situasi dimana konsumen berkeinginan untuk membeli
sebuah produk berupa barang atau jasa secara online.
Berikut ini adalah indikator dari niat beli yang diungkapkan oleh
Pandjaitan (2018) yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Willingness to buy
Willingness to buy merupakan sebuah keadaan dimana seseorang
memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk baik berupa barang
maupun jasa di masa yang akan datang.
b. Possibility to use
Possibility to use merupakan sebuah keadaan dimana seseorang
memungkinkan untuk menggunakan sebuah produk baik berupa
barang maupun jasa di masa yang akan datang.
c. Plan to always use
Plan to always use merupakan sebuah keadaan dimana seseorang
berencana untuk selalu menggunakan sebuah produk baik berupa
barang maupun jasa di masa yang akan datang.

Theory of reasoned action (TRA) (skripsi dan tesis)

Theory of reasoned action (TRA) atau teori tindakan beralasan
merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein
dan Icek Ajzen pada tahun 1980. Teori ini menghubungkan antara
keyakinan (belief), sikap (attitude), niat (intention), dan perilaku
(behavior). Konsep pada teori ini menjelaskan bahwa niat (intention)
merupakan alat terbaik untuk bisa mengetahui apa yang akan dilakukan
oleh seseorang. (subjective norms). Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior)
merupakan pernyataan umum yang menyatakan berkenan atau tidak
seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku
sendiri berasal dari behavioral beliefs yang menunjukkan adanya
keyakinan dalam diri seseorang untuk mempertimbangkan dan
mengevaluasi hasil yang akan didapatkan (positif atau negatif) dalam
melakukan suatu perilaku (outcome evaluation).
Norma subyektif (subjective norms) merupakan keyakinan yang
berasal dari eksternal yang mendorong atau menghambat keyakinan
seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Normative belief sendiri
mencerminkan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang
terhadap apa dan bagaimana persepsi orang lain. Seseorang akan
cenderung melakukan suatu perilaku jika termotivasi oleh orang lain
yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut (motivation to
comply).
Keterkaitan antara brand image terhadap niat beli melalui teori ini
adalah brand image merupakan persepsi yang ada dalam benak
konsumen berupa ingatan atas suatu mereka. Ingatan tersebut berasal dari
eksternal yang bersumber dari informasi atau pengetahuan atas sebuah
merek. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai norma subyektif (subjective
norms) sehingga bisa mendorong konsumen untuk melakukan sebuah
tindakan berupa niat (intention) yang dalam hal ini berupa niat beli.
Sedangkan keterkaitan antara trust terhadap niat beli melalui teori ini
14
adalah, trust merupakan bagian dari behavioral beliefs yang dapat
mempengaruhi sikap (attitude towards behavior) sehingga mendorong
timbulnya sebuah perilaku (intention).
Dapat disimpulkan bahwa Theory of reasoned action (TRA)
menjelaskan tentang perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat,
sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Sikap
sendiri dipengaruhi oleh keyakinan pada pengalaman dan norma
subyektif dipengaruhi oleh keyakinan mengenai persepsi orang lain serta
motivasi untuk mengikuti persepsi tersebut.
Theory of reasoned action (TRA) telah diadopsi di beberapa
penelitian dalam berbagai disiplin ilmu (Otieno et al., 2016). Perilaku
individu terhadap e-commerce merupakan salah satu disiplin ilmu yang
menggunakan teori ini (Erkan & Evans, 2016). Teori ini telah digunakan
untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lien et al. (2015) yang
meneliti tentang pengaruh dari brand image terhadap niat beli.
Berdasarkan gambar kerangka dari Theory of reasoned action (TRA)
menujukkan adanya pengaruh kepercayaan terhadap niat. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Pothong & Sathitwiriyawong
(2016) yang mengatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap niat.

Theory of Reasoned Action (skripsi dan tesis)

Menurut Setiadi dalam Sahat Simbolin, Theory of reasoned
action menggambarkan keterpaduan yang menyeluruh dari
komponen sikap dalam struktur yang didesain untuk mengarahkan
prediksi dan penjelasan yang lebih baik dari perilaku. Model
Reasoned Action menekankan pada pengukuran sikap yang lebih
menekankan pada maksus untuk berperilaku. Penilaian kepercayaan
pada model Reasoned Action yaitu menilai kepercayaan konsumen
yang membentuk perilaku karena lebih memikirkan akibat dari
tindakan yang dilakukan.
Menurut theory of Reasoned Action bahwa perilaku seseorang
sangat tergantung pada minat/niatnya (intention), sedangkan niat
untuk berperilaku sangat tergantung pada sikap (attitude) dan norma
subjektif atas perilaku. Pada sisi lain, keyakinan terhadap akibat
perilaku dan evaluasi akibat akan menentukan sikap perilaku
seseorang. Demikian pula, keyakinan normative dan motivasi untuk
mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma
subjektifnya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa minat
untuk berperilaku dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal
(lingkungan sosial). Faktor internal tercermin pada sikap seseorang
dan faktor eksternal tercermin pada pengaruh orang lain terhadap
perilaku keputusan yang diambil.
Fishbein dan Ajzen menyatakan bahwa niat seseorang untuk
melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak
dilakukannya perilaku tersebut. Niat melakukan atau tidak
melakukan niat tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yaitu
sikap serta dari pengaruh sosial yaitu norma subjektif. TRA
menjelaskan hubungan intensi atau niat dengan perilaku yang
sepenuhnya berada dalam 20ctual20 individu, sehingga asumsi
dasar dari TRA adalah bahwa setiap individu sadar dalam membuat
keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.
TRA mengusulkan bahwa minat perilaku adalah suatu fungsi
dari sikap (attitude) dan norma-norma subjektif (subjective norm).
Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma-norma
subjektif terhadap minat perilaku, Fishbein dan Ajzen melengkapi
model TRA ini dengan keyakinan (belief). Dikemukakannya bahwa
sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (behavioral belief),
sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif
(normative belief). Menurut Fishbein & Ajzen, Minat (intention) dalam Karyati
didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk melakukan
suatu perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen). Minat untuk melakukan
perilaku (intention) adalah kecenderungan seseorang untuk memilih
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Minat tidak selalu
statis, dan minat dapat berubah dengan berjalannya waktu.
Menurut Fishbein & Ajzen bahwa sikap adalah keseluruhan
perasaan suka atau tidaknya seseorang terhadap sebuah perilaku.
Menurut Mada dalam Trisdayana menyatakan bahwa Norma
subjektif adalah persepsi seseorang terhadap pendapat atau masukan
orang lain yang mampu mempengaruhi niat seseorang untuk
melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku.
Secara garis besar TRA adalah alasan dari seseorang untuk
bertindak dengan menghubungkan antara keyakinan, sikap dan
perilaku, serta dipengaruhi oleg faktor-faktor tertentu yang dimana
dalam penelitian ini faktor tersebut adalah periklanan, kualitas
produk dan persepsi konsumen sehingga memutuskan
menggunakan digital payment OVO.
Digital Payment OVO dalam pandangan islam masih terjadi
perdebatan antara para ulama. Dimana sebagian ulama
mengganggap digital payment OVO menggunakan akad Al Qardh
yaitu akad pinjaman. Jika dilakukan dengan benar maka tidak ada Menurut Fishbein & Ajzen, Minat (intention) dalam Karyati
didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk melakukan
suatu perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen). Minat untuk melakukan
perilaku (intention) adalah kecenderungan seseorang untuk memilih
melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Minat tidak selalu
statis, dan minat dapat berubah dengan berjalannya waktu.
Menurut Fishbein & Ajzen bahwa sikap adalah keseluruhan
perasaan suka atau tidaknya seseorang terhadap sebuah perilaku.
Menurut Mada dalam Trisdayana menyatakan bahwa Norma
subjektif adalah persepsi seseorang terhadap pendapat atau masukan
orang lain yang mampu mempengaruhi niat seseorang untuk
melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku.
Secara garis besar TRA adalah alasan dari seseorang untuk
bertindak dengan menghubungkan antara keyakinan, sikap dan
perilaku, serta dipengaruhi oleg faktor-faktor tertentu yang dimana
dalam penelitian ini faktor tersebut adalah periklanan, kualitas
produk dan persepsi konsumen sehingga memutuskan
menggunakan digital payment OVO.
Digital Payment OVO dalam pandangan islam masih terjadi
perdebatan antara para ulama. Dimana sebagian ulama
mengganggap digital payment OVO menggunakan akad Al Qardh
yaitu akad pinjaman. Jika dilakukan dengan benar maka tidak ada  masalah namun masalahnya timbul dari adanya diskon, pemberian
poin, bonus, dll, hal tersebut merupakan manfaat/ keuntungan dari
pinjaman namun berdasarkan kaidah islam “Setiap pinjaman yang
memberikan manfaat adalah Riba”.
Sebagian ulama yang lain memperbolehkan dengan
menggunakan akad Wadi’ah, lebih tepatnya wadi’ah adh-dhaman
yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama
(nasabah) kepada pihak lain (bank). Dan bonus atau manfaat yang
didapatkan pengguna dalam akad ini merupakan suatu riba.
Berdasarkan perbedaan pendapat antara ulama tersebut
penulis sendiri lebih berpihak kepada ulama yang memperbolehkan,
alasannya adalah penulis melihat dalam digital payment ini memilik
manfaat dan keuntungan yang didapatkan pengguna, penulis juga
menganggap tidak adanya sesuatu hal yang merugikan
penggunanya, karena alasan tersebut penulis tetap melanjutkan
penelitian ini.

Standar Audit (skripsi dan tesis)

Standar Auditing yang berlaku umum (Standar Auditing yang ditetapkan IAI)
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan
tanggungjawab profesionalnya. Standar-standar ini merupakan dan meliputi
pertimbangan mengenai kualitas professional mereka seperti keahlian dan
independensi, persyaratan dan pelaporan serta bahan bukti. Pedoman utama adalah
sepuluh standar auditing atau 10 generally auditing standards. Sejak disusun oleh
American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) tahun 1947 dan
diadaptasi oleh IAI di Indonesia sejak 1973 dan sekarang disebut Standar Auditing
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI) kecuali untuk perubahanperubahan kecil, namun bentuknya tetap sama. Standar-standar ini tidak cukup
spesifik untuk dapat dipakai sebagai pedoman kerja oleh auditor tetapi
menggambarkan suatu kerangka (framework) sebagai landasan interpretasi oleh
AICPA atau IAI.

 Pengertian Auditing (skripsi dan tesis)

Pengertian Auditing Menurut (Sukrisno Agoes , 2004),
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya,
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran
laporan keuangan tersebut”.
Pengertian Auditing menurut (Arens dan Loebbecke, 2003)
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten
dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten”.
Pengertian Auditing Menurut (Mulyadi , 2002)
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian Kualitas Hasil Audit (skripsi dan tesis)

Dalam sektor publik, Goverment Accountability Office (GAO), mendefinisikan kualitas hasil audit sebagai ketaatan standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al, 2007). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Coran dkk dalam artikel Andin Prasita dan Priyo Hari adi (2007: 4) bahwa kualitas hasil audit dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Hasil audit berupa hasil penilaian auditor terhadap kesesuaian antara kondisi yang ada pada auditan dibandingkan dengan kriterianya dan hasil analisis auditor berisi analisis auditor bila terdapat perbedaan antara kondisi dan kriteria, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran dari auditor kepada manajemen mengenai perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian manajemen (BPKP 2004) Kualitas Hasil audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan keputusan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil audit dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengukuran kualitas hasil audit mengacu pada Panduan Manajemen Audit (BPK, 2002) tentang standar kualitas audit yang terdiri dari kualitas strategis yang berarti hasil audit harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu, kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan dan opini atau saran audit yaitu penyajian harus jelas, konsisten, accesible dan obyektif dan kualitas proses yang mengacu kepada proses kegiatan audit sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut hasil audit. Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil audit telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapat reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang di audit. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh auditor, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Auditor harus memuat komentar pejabat dalam laporan hasil auditnya. Auditor harus meminta pejabat yang betanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh menajemen entitas yang di audit. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggpan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau rekomendasi yang berkaitan. Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan, atau rekomendasi dalam laporan hasil audit dan menurut auditor taggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

Pengertian Independensi Auditor (skripsi dan tesis)

Dalam Kode Etik Akuntan Tahun 1994 yang dikutip dari artikel Sekar Mayang Sari (2003:6) disebutkan bahwa independensi audit adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prisip integritas dan obyektivitas. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sri Trisnaningsih (2007:9) bahwa independensi audit juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independen artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subyektifitas para pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan dari hasil auditnya dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Independensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor. (Tim Penyusun Model Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007 : 8). Contoh penampilan yang dapat mempengaruhi pendapat orang terhadap independensi auditor, apabila auditor sering tampak makan-makan atau belanja bersama-sama dengan dan dibayari oleh auditinya. Walaupun hakekatnya (in fact) auditor tetap memelihara independensinya, kedekatan dalam penampilan itu dapat merusak citra independensinya di mata publik. Independensi tidak hanya dari sisi kelembagaan. Tetapi juga dari sisi pekerkjaan. Misalnya suatu Kantor Akuntan Publik menjadi konsultan pada suatu perusahaan atau membantu perusahaan menyusunkan laporan keuangannya. Terhadap perusahaan tersebut, Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak boleh memberikan jasa audit. Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektifitas mencakup dua komponen, yaitu : 1. Status APIP dalam organisasi 2. Kebijakan untuk menjaga obyektifitas auditor terhadap obyek audit. Independensi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK, BPKP atau akuntan Publik. Inspektorat Kabupaten lampung Selatan secara kelembagaan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Lampung Selatan. Hasil audit yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan hanya dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Laporan Hasil audit untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD-SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda dengan audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pusat atas hasil audit yang telah dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Pengertian Keahlian Audit (skripsi dan tesis)

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) yang dikutip dalam artikel Murtanto (1999:39) mendefinisikan keahlian merupakan ketrampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Dalam artikel yang sama Hayes Roth dkk (1983) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan ketrampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Menurut Tim Penyusun Modul Program pendidikan Non Gelar Auditor sektor Publik (2007:1) istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/ menteri keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan tidak lagi dilakukan sendiri oleh Raja/ Kepala Negara, tetapi diserahkan kepada orang yang ahli/ kompeten dan independen. Orang/ pihak yang mengaudit disebut auditor, pihak yang diaudit disebut auditi, dan ilmu mengenai audit disebut auditing. Kata auditing tampaknya sudah diserap secara utuh dalam Bahasa Indonesia, namun kata audit sering diterjemahkan sebagai pemeriksaan, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa, sedangkan kata auditee diserap sebagai auditi. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup : merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan LHP, dan memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Audit dalam lingkungan pemerintahan, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Auditor dalam lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dimensi dan Indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Feny dan Yohanes (2012) terdapat tiga dimensi dan
indikator akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:
1. Motivasi
Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk
mencapai tujuan. Motivasi bagi auditor merupakan hal penting sebagai
penggerak auditor dalan menyelesaikan pekerjaan audit dengan tepat waktu
dan sesuai SAK, SAP dan SPAP.
2. Kewajiban Sosial
Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi
dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena
adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial merupaka tanggung jawab yang
diemban auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit dan laporan audit
dimana hasil audit yang sesuai dengan SAP dan SPAP akan memberikan
dampak positif bagi profesi auditor dan penilaian masyarakat pengguna
laporan keuangan terhadap profesi auditor jika hasil audit melanggar SAP dan
SPAP.
3. Pengabdian pada Profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan
menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk
tetap melaksanakan pekerjaab meskipun imbalan ektrinsik kurang. Auditor
menjalankan pekerjaab auditor dan laporan audit sesuai dengan SAP dan SPAP
dengan bertanggung jawab dan tidak memanipulasi hasil audit sesuai dengan
keinginan klien dengan pembayaran jasa yang tinggi.

Pengertian Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPK
(2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat berarti sebagai perwujudan
pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber
daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui
media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam
hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit
organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan
kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya
manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.
Tetclok (1987) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologis yang membuat seseorang berusaha
mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada
lingkungannya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2005).
Dari beberapa pengertian akuntabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam diri auditor untuk melakukan dan
menyelesaikan tugas audit secara benar, dan mempertanggungjawabkan hasil
audit yang telah ia lakukan

Dimensi dan Indikator Independensi (skripsi dan tesis)

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:30-36)
mengemukakan tiga dimensi dan indikator independensi, yaitu sebagai berikut:
1. Gangguan Pribadi
Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi yang disebabkan
oleh suatu hubungan atau pandangan pribadi mungkin mengakibatkan
pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan mengungkapkan atau
melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan pribadi dari
pemeriksa secara individu meliputi antara lain:
a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau dengan jajaran
manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari
entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh
langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung
pada entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang
diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
e. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur entitas atau kepastian yang dapat
mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa. Misalnya
sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas,
aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam
setiap pengambilan keputusan, pengawasan terhadap entitas, aktivitas atau
program yang diperiksa. Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya
gangguan terhadap independensinya, gangguan tersebut harus diselesaikan
secepatnya. Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang
pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat
menghilangkan gangguan tersebut degan meminta pemeriksa menghilangkan
gangguan tersebut. Misalnya, pemriksa dapat diminta melepas keterkaitan
dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi,
atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut
dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut.
2. Gangguan Ekstern
Gangguan ektern merupakan gangguan yang berasal dari luar lingkungan
auditor maupun luar organisasi pemeriksa yang dapat membatasi pelaksanaan
pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksaan dalam menyatakan
pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif.
Independensi da obyektif pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi
apabila terdapat:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah
lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur
pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan.
d. Campur tanga pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukkan, dan
promosi pemeriksa.
e. Pembatasan terhadap sumberdaya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa,
yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa
tersebut dalam melakukan pemeriksaan.
f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa
terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan isi laporan hasil
pemeriksaan, simpulan pemeriksa atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau
kriteria lainnya.
h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai,
selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau
kebutuhan pemeriksa.
Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan
pemeriksaan dan melaporakan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan
secara objektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tertentu.
3. Gangguan Organisasi
Independensi organisasi pemeriksa dapatdipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan
struktur organisasi. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa
harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi
pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara
organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar ia bekerja.

Pengertian Independensi (skripsi dan tesis)

Pada umumnya independensi merupakan sifat seorang auditor yang tidak
dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai
seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk kepentingan umum.
Murwanto, dkk ( 2011) mengemukakan bahwa independensi umumnya
diartikan mengacu kepada kebebasan dari hubungan (freedom from relationship)
yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan
objektivitas. Jadi dengan kata lain independensi dapat diartikan sebagai kondisi
agar objektivitas dapat diterapkan. Objektivitas tersebut ketika auditor mengambil
keputusan-keputusan dalam proses auditnya.
Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Rahayu dan Suhayati,
2009:58).
Menurut Mulyadi (2016:87) independensi adalah sebagai berikut:
“Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikenalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya”.
Auditor harus dapat mempertahankan sikap independensinya guna
menimbulkan persepsi yang baik dimata masyarakat, namun dalam kenyataannya
auditor seringkali kesulitan dalam mempertahankan sikap independensinya.
Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental auditor antara lain:
1. Sebagai seorang yang melakukan audit secara independen, auditor dibayar oleh
kliennya atas jasa audit trersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk
memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan
lepasnya klien.
Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN (2007) menyebutkan:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi
pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari
gangguan pribadi, ektern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi
independensinya”. Dari pernyataan standar umum kedua tersebut, lembaga
pemeriksa dan pemeriksanya (auditor) harus bertanggung jawab untuk
mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat,
simpulan, pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan tidak
memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.
Dari beberapa definisnya independensi diatas, dapat disimpulkan bahwa
independensi adalah sikap seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi, netral,
dan tidak berpihak dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.

Dimensi dan Indikator Kompetensi (skripsi dan tesis)

Suatu kompetensi dapat diukur melalui beberapa dimensi dan indikator.
Dalam penelitian ini kompetensi diukur melalui dimensi menurut Standar
Pemeriksa Keuangan Negara Tahun 2007 yang menyebutkan semua
organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang kompeten dan secara kolektif
memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas tersebut. Penjelasan mengenai dimensi dan indikator
kompetensi adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan
Seorang pemeriksa diharuskan memiliki pengetahuan tentangstandar
pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang
ditugaskan, serta memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan entitas,
program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan). Selain itu
pemeriksa harus memiliki pengetahuan audit dan akuntansi sektor publik yang
diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal seperti kursus
dan pelatihan khusus dibidang audit.
2. Keahlian
Auditor harus memiliki keahlian yang bersifat umum maupun khusus pada saat
melaksanakan audit. Keahlian yang harus dimiliki seorang auditor antara lain
untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, mengolah data
statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta mampu menulis dan
mempresentasikan laporan dengan baik.
3. Pengalaman
Audit menuntut seorang auditor untuk memiliki pengetahuan dan keahlian
yang tinggi. Pengetahuan dan keahlian tersebut tidak hanya diperngaruhi oleh
pendidikan formal tapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain
adalah pengalaman. Seorang auditor dapat menggunakan pengalaman yang ia
miliki sebagai dasar pada proses pemeriksaan sehingga memudahkan auditor
dalam menemukan kecurangan.

Pengertian Kompetensi (skripsi dan tesis)

Pernyataan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN,2007) adalah:
Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai
untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar
Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para memeriksa yang
secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus
memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan
evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam
mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.
Pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang ketenagakerjaan adalah “keampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan”. Kompetensi menunjukkan pencapaian suatu tingkatan
24
pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk
memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:2), menyebutkan kompetensi adalah
sebagai berikut:
“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian dan
berpengalaman dalam memahami kriteia dan dalam menentukan jumlah bahan
bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil”.
Wibowo (2007:86) mengemukakan bahwa kompetensi adalah
“suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan
atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh
sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.
Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2013;58) yaitu:
“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan
suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang
anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang
dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki
pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas
yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor. Kompetensi adalah sebagai aspekaspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya,
sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan
sebaik-baiknya sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki
pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

Dimensi dan Indikator Kinerja Auditor (skripsi dan tesis)

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh
seorang auditor, maka perlu adanya pengukuran kinerja.
Menurut Larkin (1999) dimensi dan indikator dalam mengukur
kinerja adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan
Secara psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan
reality (pengetahuan dan keahlian ). Seorang auditor yang memiliki IQ di atas
rata-rata dengan pendiidkan yang memadai dan terampil dalam mengaudit,
maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaanya
b. Komitmen Profesional
Auditor dengan komitem profesional yang kuat berdampak pada perilaku yang
lebih mengarah kepada ketaan aturan, dibandingkan dengan auditor yang
komitmen profesionalnya rendah. Komitmen juga dapat berkaitan dengan
loyalitas dengan profesinya.
c. Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang auditor dalam mengahdapi situasi kerja.
Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan
motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap
situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yabg rendah. Situasi kerja
yang dimaksud adalah hubungan kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan, dan
kondisi kerja.
d. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja auditor dapat diartikan sebagai tingkatan kepuasan individu
dengan posisinya dalam organisasi tersebut.

Metode Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Aspek penting dari suatu sistem pengukuran kinerja adalah standar yang
jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya
unsur- unsur kritikal suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur
seseorang melaksanakan pekerjaannya. Metode penilaianprestasi kinerja menurut
Robbins (2003:689-691) yang utama pada umumnya dikelompokkan menjadi
beberapa bagian sebagai berikut:
1. Insiden ritis. Menilai perilaku-perilaku yang merupakan kunci untuk
membedakan antara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan
melaksanakannya secara tidak efektif.
2. Skala penilaian grafik. Metode evaluasi, dimana pengevaluasian menilai
faktor-faktor kinerja seperti kualitas dan kuantitas berdasarkan skala
inkremental (meningkat).
3. Skala penilaian yang dikaitakan dengan perilaku. Penilaian berdasar pada butirbutir pada kontinum, tapi yang paling diutamakan adalah perilaku sebenarnya
pada pekerjaan tertentu bukannya deskripsi atau ciri keperibadian umum.
4. Pendekatan peringkat individu. Metode evaluasi yang mengurutkan peringkat
karyawan dari yang terbaik ke yang terburuk.
5. Pendekatan pembandingan berpasangan. Metode evaluasi yang
membandingkan masing-masing karyawan dengan setiap karyawan lain dan
menilai masing-masing sebagai yang lebih unggul atau yang lebih lemah dalam
tiap pasangan.

Pengertian Kinerja Auditor (skripsi dan tesis)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah menyebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran, hasil, kegiatan
atau program yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan juga kualitas yang terukur. Secara umum dapat
dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh sebuah
organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu seorang auditor haruslah memiliki
kinerja yang baik dengan kuantitas dan kualitas auditor yang terukur.
Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seorang
auditor yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap auditor atau
organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan suatu
organisasi. Sehingga kinerja auditor yang baik perlu diupayakan untuk mencapai
tujuan suatu organisasi dengan hasil yang baik (Hasibuan, 2007).
Sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2006:274) pengertian kinerja
auditor adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suau program
atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu
organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi maka
seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dalam pengukuran
tersebut tidak semata-mata kepada masukan (input), tetapi lebih ditekankan
kepada keluaran atau manfaat program tersebut.
Simora (2004) menyebutkan bahwa akinerja adalah tingkat dimana para
karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja juga dapat
diartikan sebagai suatu yang dicapai oleh seorang karyawan, prestasi kerja yang
diperlihatkan oleh karyawan serta kemampuan kerja seorang karyawan. Dengan
kata lain, kinerja auditor mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang
membentuk sebuah pekerjaan seorang auditor.
Menurut Prabu (2001:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Sutrisno
(2009:164) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil upaya seseorang yang
ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi peranannya
dalam pekerjaan itu. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian
hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta
mengatahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional yang
diambil.
Dari beberapa uraian mengenai kinerja auditor di atas, dapat disimpulkan
bahwa kinerja uaditor adalah suatu prestasi kerja yang dicapai oleh seorang
auditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan ketepatan waktu. Kinerja auditor merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Standar Audit (skripsi dan tesis)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan standar audit
yang menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan
hukum bagi para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesioanlnya.
Standar audit dibuat berdasarkan konsep dasar yang sangat diperlukan sebagai
dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan
pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan. Standar audit
adalah pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung
jawab profesinya untuk melakuka audit atas laporan keuangan (Rahayu dan
Suhayati, 2013). Terdapat sepuluh standar audit yang dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan. Secara keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas
pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit
laporan keuangan. Oleh karena itu, standar audit digunakan sebagai ukuran untuk
menilai auditor (Arens, 2015:52).
Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI, 2001:150.1 & 150.2) adalah sebagai berikut:
1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor
c. Dalam pelaksanan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan
c. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan keuangan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi
tidak secara konsisten diterpakan dalam penyusunan laporan keuangan periode
berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit
d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan,
maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan
laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat
tanggung jawab yang dipikul auditor.

Opini Audit (skripsi dan tesis)

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan keuangan
suatu lembaga/perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan
yang diauditnya. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama
dalam laporan audit adalah opini atau pendapat.
Pernyataan atau pendapat auditor di dalam laporan audit pelaksanaan dan
hasil audit tertuang pada paragraf ketiga di dalam laporan audit yang diterbitkan
oleh auditor yang bersangkutan. Opini auditor merupakan pendapat yang
diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan
lembaga/perusahaan temoat auditor melakukan audit (Agoes, 2012:74).
Menurut Agoes (2012:75) terdapat lima jenis opini audit, yaitu:
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit
yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), seperti yang terdapat
dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahanbahan pembktian (audit evidence) yang cukup undtuk mendukung opininya,
serta tidak menemukan adanya kesalahan material dan penyimpangan dari
laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan opini wajar tanpa
pengecualian.
Dengan opini wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan , hasil usaha, perubahan ekuitas. Dan arus kas suatu entitas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pendapat ini diberlakukan bila dalam kondisi-kondisi berikut ini:
1) Seluruh laporan keuangan telah lengkap
2) Semua aspek dalam ketiga standar umum SPAP telah dipenuhi dalam
penugasan aspek tersebut
3) Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah
melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikan rupa sehingga
membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan
lapangan telah dipenuhi
4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku
5) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk
menambahkan sebuah penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan ini.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa (Unqualified Opinion
Reposrt With Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan
auditor menambah paragraf penjelas (atau bahasa jelas lain) dalam laporan audit,
meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa oengecualian yang
dinyatakan oleh auditor.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar posisi keuanga, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat timbul jika terdapat
pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen
menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya.

Jenis-Jenis Auditor (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2016:28) orang atau kelompok yang melakukan audit
disebut auditor. Auaditor dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Auditor Independen
Auidtor independen adlah auditor profesional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan
yang dibuat oleh kliennya. Untuk berparktik sebagai auditor independen,
seorang auditor harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja
tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas
ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapat gelar
akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan, dan mendapat ijin
praktik dari Menteri Keuangan, proffesi auditor independen memperoleh
honorarium dari klien dalam menjalankan keahliannya, namun auditor
indeenden harus independen, tidak memihak kepada kliennya.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerntah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi
pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Pemriksa Keuangan (BPK) serta instansi pajak dimana tugas
pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan
kepada pemerintah. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas
nelakukan audit atas keuangan pada instansi-isntansi pemerntah, di Indonesia,
auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Auditor Eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemriksa
Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri”. Ayat (2) “Hasil pemeriksa keuangan Negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa
Keuangan merupakanbadan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga
diharapkan dapat bersikap independen.
b. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Badan
Pengawasan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembanguan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depatemen/LPND, dan Badan
Pengawasan Daerah.
3. Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas
prosedur kegiatan organisasi serta menetukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Jenis-Jenis Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Pusdiklatwas (2009) jenis audit dikelompokkan ke dalam dua
kelompok, yaitu menurut pihak yang melakukan audit dan menurut tujuan
pelaksanaan audit.
1. Jenis Audit Menurut Pihak yang Melakukan Audit
a. Audit Intern
Audit Intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi
auditee. Pengertian organisasi auditee dalam hal ini harus dilihat dengan sudut
pandang yang tepat. Organisasi auditee adalah pemerintah daerah,
kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah
pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit
yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan
(Bawasda). Pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh
inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit
intern dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
b. Audit Ektern
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi
auditee. Dalam Pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern
dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit
atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh
organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
2. Jenis Audit Menurut Tujuan Pelaksanaan Audit
a. Audit Keuangan
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan. Audit (pemeriksaan)
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan yang disajikan oleh
manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku
(dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintah). Hasil dari audit keuangan
adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan
SAP. Sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan
BPK. APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan
atas laporan keuangan instansi pemerintah.
b. Audit Kinerja/Audit Operasional
Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit
kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomndasi.
c. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasioanl. Sesuai
dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit
keuangan dan audit operasioanl. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut
termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.

Tujuan Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Halim (2008:147) tujuan audit adalah sebagai berikut:
“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semual hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum”.
Sedangkan Alvin A.Arens (2007:218) menyatakan terdapat dua tujuan
spesifik audit, yaitu:
1. Tujuan Umum Berkait Saldo
Tujuan umum berkait saldo terdiri dari:
1) Ekstensi
Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukkan dalam laporan
keuangan memang seharusnya dimasukkan.
2) Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya
dimasukkan memang diikutsertakan secara lengkap.
3) Akurasi
Tujuan ini mengacu ke jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.
4) Klasifikasi
Klasifikasi digunakan untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar
klien telah dimasukkan dalam akun yang benar.
5) Pisah Batas
Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam
periode yang tepat.
6) Kecocokan Rincian
Tujuannya adalah untuk menyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang
dibuat dengan akurat, dijumlahkam secara benar dan sesuai dengan buku
besar.
7) Nilai Realisasi
Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah dikurangi untuk
penurunan dari biaya historis menjadi realisasi.
8) Hak dan Kewajiban
Tujuan ini merupakan cara akuntan publik memenuhi asersi mengenai hak
dan kewajiban.
9) Penyajian dan Pengungkapan
Untuk mencapai tujuan penyajian, akuntan publik melakukan pengujian
untuk meyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan lab rugi serta
informasi yang berkitan telah disajikan dengan benar dalam laporan
keuangan.
2. Tujuan Umum Berkait Transaksi
Tujuan audit umum berkait transaksi terdiri dari:
1) Eksistensi
Tujuan ini berkaitan apakah transaksi yang dicatat secara aktual memang
terjadi.
2) Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam
jurnal secara aktual telah dimasukkan.
3) Akurasi
Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi transaksi akuntansi.
4) Klasifikasi
Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.
5) Saat Pencatatan
Kesalahan saat pencatatan jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi
terjadi.
6) Posting Pengikhtisaran
Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan
diikhtisarkan dengan benar.

Pengertian Audit (skripsi dan tesis)

Pengertian audit menurut Alvin A.Arens (2015:4) adalah:
“Pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian
ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen”.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dijelaskan bahwa:
“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
stadar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengeloaan dan tanggung jawab
keuangan negara”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2016:9) audit adalah:
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan”.
Berdasarkan beberapa definisi audit di atas, dapat disimpulkan bahwa
audit adalah suatu proses yang sistematik dalam hal memeriksa beberapa kegiatan
tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti audit apakah sudah
memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit harus
dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki
kualifikasi untuk memahami kinerja yang digunakan dan harus kompeten untuk
mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai
kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu auditor juga harus memiliki
sikap mental independen.

Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan ,yaitupendidikan penyuluhan (extention education) danpembangunan masyarakat (community development). Di tahun 1966 JosephDi Franco membangdingkan kedua macam pendekatan tersebut secaramenyekuruhberdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsipprinsipnya.Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya.Hal tersebut disebabkankarenakeduapendekatanmenginginkan perubahan perilakudalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secaralangsungberkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah)jugaberkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Padadekadetujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan.Bryant danWhite(1987: 132), mendefiniskan pembangunan sebagai upayauntuk meningkatkankemampuan manusia dalam mempengaruhi masadepannya.Adalima implikasi dari definisi tersebut,yaitu : a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. b. Pembangunan berarti mendorongtimbulnyakebersamaan, kemerataan dan kesejahteraan. c. Pembangunan berarti mendorongdan menaruh kepercayaan untuk membimbingdirinyasendiri sesuai dengan kemampuanyangadapadanya kepercayaan inidinyatakan dalam bentuk kesempatanyangsama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan. d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantunganNegarayangsatu dengan Negaralain danmenciptakan hubungan salingmenguntungkan dan dihormati.

Program Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Berikut ini program-program yang harus dilakukan: 1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.Pengembangan ekonomi perdesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi: a) Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga. b) Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak. c) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa. d) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan 2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia wilayah perdesaan diprioritaskan pada: a. Program pengembangan pendidikan b. Program peningkatan pelayanan kesehatan c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. e. Pembinaan kehidupan beragama f. Peningkatan kualitas dan kuantiítas pelayanan masyarakat 3. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakayatan dan peningkatan kualitas SDM.Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah: a) Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan perdesaan. b) Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian c) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan 4. Pengembangan Pariwisata Pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya lokal sebagai pendukung obyek wisata daerah.Pengembangan pariwisata daerah juga diharapkan menjadi salah satu sektor unggulan diperdesaan yang memiliki sektor pariwisata yang banyak.Berikut ini Pengembangan pariwisata yang dimaksud: a) Pemeliharaan dan Peningkatan manfaat obyek wisata local b) Pengembangan obyek wisata baru c) Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya lokal. d) Pengembangan kesenian tradisional e) Pengembangan industri cendera mata 5. Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan Pembangunan perdesaan yang baik tentunya harus yang berwawasan lingkungan. Misalnya dengan program ini : a) Reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya. b) Pembangunan tambak dengan sistem silfofishery, sistem tandon dan empang parit G. Faktor penghambat pembangunan Desa a) Sikap tradisionalistis b) Vested interest c) Prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru d) Kekhawatiran terjadi kegagalan pada integrasi budaya e) Hambatan yang bersifat ideologis f) komunikasi yang belum lancer g) tingkat pendidikan rendah selain itu, terdapat pula sikap mental yang tidak cocok untuk pembangunan, seperti: a) sikap pasrah menerima b) sikap kurang disiplin c) sikap kurang suka kerja keras d) sikap kurang jujur e) sikap hidup boros f) sikap ketergantungan terhadap orang lain g) sikap prasangka buruk terhadap pembaruan h) ikap mengisolasi terhadap pembaruan

Strategi Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan.Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya.Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu: 1. Strategi Pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. 2. Strategi Kesejahteraan Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. 3. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masingmasing.Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin.Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah.Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif. 4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan

Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Ada tiga prinsip pembanguan pedesaan yaitu:
1) Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan.
Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor,
temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara saling
terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan
setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui
sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan
SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan
peralatan.
3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi,
debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama
yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam
hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota
dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota
sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi
kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung
terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan.
Dengan kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat
tumbuh secara serasi dan saling menunjang.
Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan
keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik
dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja

Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa (skripsi dan tesis)

Pembangunan adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan
direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja
atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki
ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah
development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti perkembangan tanpa
perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut rurar development.
Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan,
yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern
pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang
mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk
menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.
Pembangunan masyarakat desa juga adalah seluruh kegiatan pembangunan
yang berlangsung di desa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan), dan
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong
masyarakat.Pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat integralistik yang berarti
kegiatan pembangunan masyarakat desa meliputi seluruh kehidupan masyarakat desa.
Pembangunan masyarakat desa merupakan wadah resmi dari seluruh aktivitas
pembangunan yang menyangkut desa dan masyarakat desa yakni: (a). Kedudukan
desa dan masyarakat desa merupakan dasar serta landasan kehidupan bangsa dan
negara, maka titik berat pembangunan diarahkan kepada desa dan masyarakat desa
secara simultan dalam usaha pembangunan negara. (b). Pembangunan masyarakat
desa, suatu pembangunan dari masyarakat pada inti pemerintah yang rendah yang
harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sebagai bagian terpenting dalam usaha
pembangunan negara yang menyeluruh.
Di negara-negara berkembang proses perubahan dan perkembangan yang
terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan
Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa
perubahan adalah Negara (cq. pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan
dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak
tertinggal dari dunia Barat. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak
lazim bagi negara-negara industri Barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat
dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan
(development) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya. Proses
ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan
terhadap jalannya proses tersebut.Peran Pemerintah bersifat pasif.Kalaulah ada yang
dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif, adalah kekuatan pasar.
Modernisasi ini, dengan industri dan sistem.Kapitalisme yang melandasainya
telah mengantarkan negara-negara Barat tersebut ke tingkat kemajuan yang telah
dicapainya sejauh ini.Bagaimana dengan dunia Ke tiga, termasuk Indonesia?Mengapa
pembangunan diperlukan?Hal ini mudah dimengerti.Sebab, Negara-negara
berkembang (dunia ke tiga) semenjak memperoleh kemerdekaannya; merasa bebas
untuk menentukan nasibnya sendiri.Hal yang segera dirasakan adalah
keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia Barat. Maka untuk memajukan
Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu; proses modernisasi (dengan
atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Modernisasi itu harus
direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat
kendaraan segera bisa mengantar negara-negara berkembang_tersebut menjadi negara
yang maju dan sejahtera setara dengan dunia`Barat.Pembangunan secara umum
mengandung pengertian semacam ini.Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di
Indonesia?Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan adalah
merupakan kegiatan yang direncanakan.Oleh negara atau khususnya pemerintah.
Di Indonesia kegiatan pernbangunan nasional secara berencana telah
dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang
Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang
ekonomi.Dengan demikian, pembanggunan nasional telah dilancarkan semenjak
jaman Orba, hingga sekarang.Bagaimana rumusan pengertian pembangunan nasional
kita? Diawali dengana penugasan Deppernas oleh Presiden untuk “merancangkan
pola masyarakat ‘adil’ dan makmur sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD
1945”, maka Undang-undang Nomor ; 85, Tahun 1958 menyiratkan pengertian
pembangunan nasional kita sebagai usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan
bangsa Indonesia dengan jalan peningkatan produksi dan pengubahan: struktur
perekonomian yang ada menjadi struktur perekonomian nasional. Rurnusan semacam
ini ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang
Garis-garis Besar Pola Pembanggunan Nasional
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.Rencana ini tidak berjalan
seperti yang diharapkan.karena pecahnya pemberontakan G30S PKI tahun
l965.Kemudian, tahun.1966 Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
yang dibentuk tahun l967 mulai mengambil peran dalam rancangan pembangunan
nasional. Program-program pembangunan memperoleh landasannya lewat berbagai
keputusan politik seperti tertera dalam Kepres Nomor 319 Tahun 1968 tentang
Repelita I, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973, Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN 1978, dan lainnya. Tap MPR Nomor
II/MPR/1983 menegaskan hakekat pembangunan nasional sebagai pembangunan
manusiaIndonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Bagaimana dengan pembangunan masyarakat desa?Dalam rumusan pembangunan
nasional tersebut ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat
desa memiliki beberapa pengertian, antara lain:
a) Pembangunan “masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional
rnenjadi manusia modern (Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765)
b) Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan
rasa percaya pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).
c) Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau
membangun pertanian (Mosher, 1974, Bertrand, 1958).
d) Menurut Surjadi (1995) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai
suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama
mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan
dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki
arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup
masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat
terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat
dengan lingkungannya (berdasarkan GBHN dan Repelita-repelita). Dalam pada itu,
istilah asing untuk pembangunan desa bukan hanya rural development (RD),
rnelainkan juga community development (CD).`Dua istilah ini sering muncul dalam
berbagai wacana tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada yang
Cenderung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebenarnya terdapat
perbedaan antara dua konsep itu.
CD merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi aktif
masyarakat.CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. RD di lain pihak hanya
berlaku di pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan
Iingkungannya. Sejak tahun 1977 Indonesia mengembangkan konsep Integrated
Rural Development (IRD). IRD menekankan keterpaduan program-program
pembangunan yang ada di desa, yang kalau tidak dipadukan akan bersifat
fragmentaristik, terikat pada berbagai departemen yang ada (Pertanian, Sosial,
Perindustrian, dan lainnya) Berlandaskan Undang-undang’Nomor 5 ‘Tahun 1974,
pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah terutama bertumpu pada
Departemen Dalam Negeri. Pasal 80 Undang-undang itu menyatakan bahwa Kepala
Wilayah (Gubernur, Bupati,.Camat) adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan
dan berkewajiban untuk mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang. Departemen Dalam Negeri rnemiliki program program
pembangunan jangka pendek dan panjang

Konsep Pembangunan (skripsi dan tesis)

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya
adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik
berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli
memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang denganoranglain,daerah
yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara
umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk
melakukan perubahan (Riyadidan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005). Untuk
lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertianpembangunan menurut beberapaahli
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan
Ginanjar Kartasas Mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu
sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh
system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan
teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander1994). Portes(1976)
mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, social dan
budaya.Sama halnya dengan Portes, menurutDeddyT. Tikson (2005) bahwa
pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, social
dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menujuarah yang
diinginkan.
Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha
proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka
panjang.(Sukirno, 1995 : 13).
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro
(nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya
kemajuan/perbaikan(progress), pertumbuhan dan diversifikasi.
Sebagaimana dikemukaka noleh para ahli diatas, pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
MenurutS.P.Siagian (2006:91)” pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian
kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara
sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan
bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan
secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan
pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Indikator Partisipasi (skripsi dan tesis)

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan
pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah diperlukan keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan
dalam memetik hasil atau manfaatdari program pembangunan tersebut. Indikator
partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menggunakan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan menurut Slamet dalam Hamim, dkk., (1996:156) sebagai
berikut:
a. Partisipasi Dalam Perencanaan
Dalam pengambilan keputusan, menentukan masalah, menentukan
tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa diperlukan
keterlibatan masyarakat untuk menentukan cara-cara pencapaiannya.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
Setelah masyarakat terlibat dalam perencanaan maka masyarakat juga
harus berpartisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah
ditetapkan bersama.
c. Partisipasi dalam menerima hasil
Masyarakat juga berpartisipasi dalam menerima hasil, menikmati
keuntungan secara langsung dari berbagai program pembangunan
yang telah dilakukan.
d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan
Masyarakat berpartisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang
telah dilakukan, sampai sejauhmana program tersebut telah memenuhi
kebutuhan dan apakah tujuan telah dapat dicapai.
Partisipasi masyarakat dikatakan tinggi apabila mereka melaksanakan 4 dari
indikatro tersebut, partisipasi dikatakan sedang apabila hanya melaksanakan 2-3 dari
indicator tersebut, dan dikatakan rendah, apabila mereka hanya melaksanakan 1 dari
indicator tesebut.

Cara Menggerakkan Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut Poston dalam Ndraha (1990:104) Perbaikan kondisi hidup
masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan
partisipasi. Gold smith dan Blustain (dalam Ndara, 1990:105) berkesimpulan
bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:
a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau
yang sudah adadi tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
b.Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang
bersangkutan.
c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi
kepentingan masyarakat setempat.
d. Dalam proses partisipasi itu terjamina dan kontrol yang dilakukan oleh
masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka
tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.
2.6.6. Kendala/HambatanPartisipasi
Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Prasetia
(2015: 29-31) dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai
berikut:
a. Faktor internal
1) Jenis kelamin, Didalam sistem pelapisan sosial yang terbentuk di
masyarakat atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa
dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya,
kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.
2) Usia, Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas
dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan
muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan
pendapat dan mengambil keputusan.Usia berpengaruh padakeaktifan
seseorang untuk berpartisipasi.
3) Tingkat pendidikan, Salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan
adalah tingkat pengetahuanmasyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang
diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Faktor
pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh,
seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap
terhadap inovasi.
4) Tingkat Penghasilan, Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi
masyarakat. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar
bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkatpenghasilan ini mempengaruhi
kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan
bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang
dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka.
5) Mata Pencaharian, Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Bentuk(Tahap) Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut Ndraha (1990:103) ada beberapa bentuk (tahap) partisipasi,yaitu :
a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihakl ain sebagai salah satu
titik awal perubahan sosial.
b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberitanggapan
terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,
melaksanakan), menggiatkan, menerima dengan syarat.
c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan
keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan
sedini mungkindi dalam masyarakat termasuk keputusan politikyang
menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat
teknis.
d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil
pembangunan.
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat
dalam menilai sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat

Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Publik (skripsi dan tesis)

Canter mendefinisikan partispasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua
arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat
secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan
lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang (sirajudin.2006:13) Goulet
mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai suatu cara melakukan interaksi antara
dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam
pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan
pengambilan keputusan (elite).
a. Bentuk Partisipasi
1) Partisipasi buah pikiran
2) Partisipasi ini diwujudkan dengan memberikan pengalaman dan
pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Sumbangan pemikiran yang diarahkan pada penataan cara pelayanan
dari lembaga/badan yang ada, sehingga mampu berfungsi sosial secara
aktif dalam penentuan kebutuhan anggota masyarakat.
3) Partisipasi tenaga
4) Partisipasi jenis ini diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan
usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan dari suatu kegiatan.
5) Partisipasi keterampilan
6) Jenis keterampilan ini adalah memberikan dorongan melalui
keterampilan yang dimilikinya pada anggota masyarakat lain yang
membutuhkannya. Kegiatan ini biasanya diadakan dalam bentuk
latihan bagi anggota masyarakat.Partisipasi ini umumnya bersifat
membina masyarakat agar dapat memiliki kemampuan memenuhi
kebutuhannya.
b. Partisipasi uang (materi)
Partisipasi ini adalah untuk memperlancar usaha-usaha bagi
pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
c. Partisipasi harta benda
Diberikan dalam bentuk menyumbangkan harta benda, biasanya
berupa perkakas, alat-alat kerja bagi yang dijangkau oleh badan pelayanan
tersebut.
d. Fungsi Partisipasi
Menurut Koeshadi Hardjasoemantri, bahwa fungsi partisipasi sbagai
berikut :
a) Memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil
keputusan.
b) Partisipasi masyrakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan
masyarakat untuk menerima keputusan.
c) Membantu perlindungan hukum.( Santoso Sastropoetro.1986.32)
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan
program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program.
Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan.
Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi
oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang
dalam berpartisipasi, yaitu:
a. Usia
b. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari
kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada
nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih
banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia
lainnya.
c. Jenis kelamin
d. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa
mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di
dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan
perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi
semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan
adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin
baik.
e. Pendidikan
f. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk
berpartisipasi.Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup
seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi
peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
g. Pekerjaan dan penghasilan
h. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang
mapan perekonomian.
i. Lamanya tinggal
j. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal
dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan
cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap
kegiatan lingkungan tersebut( Murai.1967:130).
Sedangkan menurut Holil, unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga
dapat mempengaruhi partisipasi adalah:
a) Kepercayaan diri masyarakat;
b) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
c) Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;
d) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan
dan membangun atas kekuatan sendiri;
e) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan
diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
f) Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan
umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan
atau sebagian kecil dari masyarakat;
g) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
h) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
i) Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat(Holil
Soeleman:1980:10).
Faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam suatu program juga dapat
berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil ada 4 poin yang dapat
mempengaruhi partisipasi yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu :
1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga
masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam
masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan
keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa
yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan
struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan
mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam
keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang
memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa,
gagasan, perseorangan atau kelompok

Partisipasi Masyarakat (skripsi dan tesis)

Menurut Hamim, dkk (1996:156) partisipasi masyarakat adalah masyarakat
ikut sertayaitumengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberi bantuan guna
meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha
pembangunan. Sejalan dengan uraian tersebut Slamet dalam Hamim,dkk.(1996:156),
menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan masalah,
menentukan tujuan yang ingin di capai dan menentukan cara-cara
pencapaiannya.
b. Partisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan
bersama.
c. Partisipasi dalam menerima hasil, menikmati keuntungan secara langsung
dari berbagai program pembangunan yang telah dilakukan.
d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan,
sejauh mana telah memenuhi kebutuhan, apakah tujuan telah dapat dicapai.
Berbagai rumusan tentang partisipasi masyarakat telah dikemukakan oleh para
ahli, ada beberapa halyang penting yang merupakan eksistensi suatu partisipasi yaitu:
a. Pada suatu partisipasi terdapat adanya kesediaan masyarakat untuk
memberikan kontribusi, memberikan dan melakukan kegiatan untuk
mencapai tujuan.
b. Pada suatu partisipasi terdapat adanya keterlibatan mental dan emosi
seseorang yang berpartisipasi itu.
c. Suatu partisipasi menyangkut kehidupan kelompok, ada solidaritas di dalam
masyarakat.
d. Kegiatan partisipasi akan diikuti oleh adanya rasa ikut bertanggungjawab
terhadap aktivitas yang dilakukannya.
e. Pada partisipasi terkandung didalamnya hal yang akan menguntungkan bagi
yang akan berpartisipasi, artinya menyangkut adanya gerakan untuk
mencapai suatu tujuan diri yang berpartisipasi itu.
Partisipasi dalam pembangunan harus merupakan perilaku yang sesuai dengan
proses pertanggungjawaban pembangunan. Perilaku sendiri dalam proses
pembangunan, akan menyangkut hubungan interaksi dan komunikasi pada
kehidupan kelompok dalam masyarakat.

Bentuk dan Tipe Partisipasi (skripsi dan tesis)

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu
program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi
tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi
dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.
Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk
partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang
diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang
diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya
uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak
nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan
partisipasi representatif.
Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha
bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta
benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa
alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan
dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang
keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan
dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain
yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide,
pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan
memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang
diikutinya.Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.
Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan
perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk
berpartisipasi.
Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik
sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat.Tipe
partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan
partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa
(mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan
karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara
memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif
materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization.

Konsep Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut kamus artinya adalah perihal turut berperan serta dalam suatu
kegiatan; keikutsertaan; peran serta, Sedangkan partisipasi menurut terjemahan yang
panjang adalah sesuatu yang menunjukkan kepada adanya keikutsertaan secara nyata
dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pendapat diatas partisipasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah guru-guru yang ikut serta dalam suatu kegiatan secara langsung
dalam artinya adanya aksi dan reaksi.
Menurut Bhattacharyya dalam Ndraha (1990: 102) mengartikan partisipasi
sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto dalam
Ndraha (1990:102) mendefinisikannya sebagaikesediaanuntukmembantu berhasilnya
setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan
kepentingan diri sendiri. Pengertian partisipasi menurut Yadop dalam Hamim,dkk
(1996:156), yang lebih ditujukan padapartisipasi dalam pembangunan adalah
keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas
kemauannya sendiri yang dapat digolongkan kedalam empat bentuk partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan
keputusan,(2) partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan,
(3) partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan, dan (4)
partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
Istilah partisipasi berasal dari bahasa asing yang artinya mengikutsertakan
pihak lain. Beberapa definisi lain mengenai partisipasi adalah :
a) Santoso Sastropoetro mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan
spontan dengan kesadaran disertai tanggung-jawab tehadap kepentingan
kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
b) Alastraire White mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan komuniti
setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya
terhadap proyek-proyek pembangunan.
c) Allport mengemukakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya
mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada
keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya
juga berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.
d) Keith Davis mengemukakan definisi partisipasi sebagai“Mental and
emotional involvement of a person in a group situation which encourages
him to contribute to group goals and share responsibility in them”.
Menurut Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orangorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan
kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan
tersebut. Selain itu, Keith Davis juga melengkapi definisinya mengenai partisipasi
dengan mengemukakan gagasan lain tentang partisipasi.
There are three ideas in this definition which are important to managers
who will practice the art of participation, most of them do agree on the
importance of these three ideas”.
Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manajer
atau pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka
sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.
Dari beberapa definisi yang ada peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi
memiliki tiga gagasan penting, yakni keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab.
a. Keterlibatan mental dan emosional/inisiatif.
Keterlibatan ini bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang dalam
berpartisipasi lebih terlibat egonya daripada terlibat tugas.
b. Motivasi kontribusi
Unsur kedua adalah kesediaan menyalurkan sumber inisiatif dan
kreatifitasnya untuk mencapai tujuan kelompok.
c. Tanggung jawab
Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam
aktivitas kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang
menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan ingin mewujudkan keberhasilannya.
Pada saat orang-orang ingin menerima tanggung jawab aktivitas kelompok, orangorang tersebut melihat adanya peluang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan,
yaitu merasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Gagasan tentang
upaya menimbulkan kerja tim dalam kelompok ini merupakan langkah utama
mengembangkan kelompok untuk menjadi unit kerja yang berhasil. Jika orang ingin
melakukan sesuatu, orang tersebut akan menemukan cara melakukannya.
Disisi lain Syafruddin mengatakan :
Secara luas partisipasi dapat diartikan sebagai demokrasi politik yang
menentukan tujuan, strategi dan perwakilan dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau
membangun. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan
masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pembangunan masyarakat
sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan politik,
partisipasi dapat diartikan sebagai golongan masyarakat yang berbeda
kepentingannya di didik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima
sukarela keputusan pembangunan.
Menurut Ach. Wazir Ws., et al. partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan
seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan
pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau
dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai,
tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.
Partisipasi menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi Rukminto Adi.2007:27).
Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:
a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek
tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan;
c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri;
d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu;
e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek,
agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial;
f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan, dan lingkungan mereka.
Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, peneliti
berkesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau
sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela
dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring sampai pada tahap evaluasi.
Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: pertama,
partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai
kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya
program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat
akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui
seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek
tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri(Diana.1991:107)
Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya
kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam
pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang
lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang
dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department
for International Development (DFID) adalah:
a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang
terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek
pembangunan.
b) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap
orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta
mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam
setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang
dan struktur masing-masing pihak.
c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan
komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga
menimbulkan dialog.
d) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai
pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan
dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak
mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena
adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya
dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
f) Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas
dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak,
sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi
suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat
untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan
yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya
manusia(Monique.2004:107).
Partisipasi secara formal merupakan turut sertanya seseorang baik secara
mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan pemikiran, tenaga
dan material kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan dimana
keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab
(taliziduhu ndraha.1990:130).

Ciri-Ciri Kepemimpinan Tranformasional (skripsi dan tesis)

Berbagai hasil sudi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat
dalam setiap organisasi memiliki hubungan dengan produktivitas dan efektivitas
organisasi. Pemimpin dalam intitusi atau organisasi memiliki tanggungjawab yang
besar untuk menumbuhkan dan membangun komitmen serta menjadikan semua
aktivitas kerja sebagai sebuah kesadaran bersama sehingga tujuan atau visi dari
sebuah intitusi atau lembaga dapat terwujud dengan baik.
Kepemimpinan Tranformasional merupakan jenis kepemimpinan yang
menekan bahwa pentingnya sistem nilai untuk meningkatkan kesadaran anggota
unntuk melakukan perbaikan dan perubahan demi kemajuan bersama. oleh karena
itun pimpinan Tranformasional harus memiliki wawasan yang luas, mental yang baik,
kepribadian yang kuat sehingga bisa mempengaruhi anggotnya untuk mewujudkan
tujuan natau visi intitusi. Pemimpin Tranformasional harus mampu membangun
kedekatan emosional dengan bawahannya agar mudah mempengaruhi sehingga etos
kerja anggotanya lebih tinggi.
Menurut Bass dan Avolio (dalam yulk, 1998) ada empat ciri-ciri pemimpin
Tranformasional yaitu sebagai berikut
a) Kharismatik (Idealized Influence)
Pemimpin Tranformasional memiliki integritas prilaku (behavioral integrity)
atau persepsi terhadap kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Pemimpin
Tranformasional memberikan contoh dan bertindak sebagai role model positif
dalam prilaku, sikap, prestasi maupun komitmen terhadap anggota atau
pengikutnya.
b) Inpirational (Inpiration Motivation)
Pemimpin yang inpirasional menurut Bass dan Avalio diartikan sebagai
sejauh mana seorang pemimpin mampu mengkomunikasikan suatu visi yang
menarik, mampu mengunakan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha
pengikut dan memodelkan prilaku yang sesuai.
Pemimpin Tranformasional mampu memberikan visi-visi tentang apa yang
mungkin dan bagaimana memperolehkannya dan Menjadi pemimpin yang
mampu meningkatkan makna dan mempromosikan harpan-harapan positif
tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dikerjakan.
c) Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)
Stimulasi intelektual dipahami dalam upaya seorang pimpinan dalam
meningkatkan kesadaran anggota terhadap persoalan-persoalan anggota dan
mempengaruhi anggota untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif
baru. Dalam hal ini, anggota juga didorong untuk melakukan inovasi dalam
menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan
diri serta didorong untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang menantang.
Konsekuensi logis dari praktik simulasi intelektual ini, seorang pemimpin
harus selalu siap dan selalu mengembangkan kapasitasnya untuk
memecahkan masalahnya dengan caranya sendiri, secara kreatif dan inovatif.
d) Perhatian Secara Individual
Pemimpin tranformasional memberikan perhatian khusus pada kebutuhan
setiap individu untuk berprestasi dan berkembang dengan cara bertindak
selaku pelatih atau penasehat.
Perhatian yang diberikan berorientasi pada individu dengan ditunjuk oleh
pemimpin melalui pemberian dukungan dalam memperlakukan anggota
sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mentoring merupakan salah
satu cara sebagai tindakan konsultasi, nasihat dan tuntunan yang diberikan
pimpinan pada anggotanya.

Kepemimpinan Tranformasional (skripsi dan tesis)

Menurut Tery (Kartono 1995:13) bahwa kepemimpinan adalah aktivitas
mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan
kelompoknya. Selanjutnya Ordway Teod juga berpendapat bahwa kepemimpinan
merupakan kegiatan mempengaruhiorang-orang agar bekerjasama untuk mencapai
tujuan yang mereka inginkan. Selain itu, Young (dalam kartono 1998) ikut mendifisikan
juga bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan
pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu
berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus
yang tepat bagi situasi khusus.
Berdasarkan dari pendapat diatas maka dapat disimpukan bahwa esensi
kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dimana seorang pemimpin
memiliki berbagai cara atau gaya kepemimpinan tertentu dan salah satunya adalah gaya
kepemimpinan tranformasional.
Menurut Bass (1990) (dalam Swandari, 2003) bahwa kepemimpinan
Tranformasional adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi
bawahnnya dengan cara-cara tertentu (Yulk, 1989). Kepemimpinan tranformasional
dibangun dari dua kata yaitu kepemimpinan (Leadership) dan tranformasional
(tranformasional). Istilah tranformasional berasal dari kata to tranform yang artinya
mengtranformasikan atau merubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya yang berbeda
seperti mengtranformasikan dari visi menjadi sebauh realita atau merubah sesuatu yang
potensial menjadi aktual. (Mulyono, 2009)
Teori tranformasional sering disebut sebagai teori-teori relasional kepemimpinan
(Relational Theories Of Leadership). Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk
antara pimpinan dengan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan mengilhami atau
mengispirasi orang dengan membantu anggota kelompok memahami posisinya untuk
kemudian di tranformasikan menjadi prilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas
pokok dan fungsi dalam kebersamaan. Pemimpin tranformasional berfokus pada kinerja
dengan melibatkan bawahan dengan melibatkan bawahan anggota kelompok. Pemimpin
tranformasional biasanya memiliki etika yang tinggi dan standart moral. (Aan
Komariah, 2005)
Pemimpin tranformasional adalah agent perubahan yang bertindak sebagai
kasalitator yaitu memiliki peran untuk merubah sistem kearah yang lebih baik.
Kasalitator adalah sebutan lain dari untuk pemimpin tranformasional karena memiliki
peran untuk meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada dan berusaha
menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin. Pimpinan
tranformasional selalu tampil sebagai pelopor da n pembawa perubahan. (Aan
Komariah, 2005)
Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tranformasional
adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan dalam sebuah organisasi
dengan cara-cara tertentu agar organisasi atau intitusi terus melakukan perkembangan
demi kemajuan serta dapat mewujudkan visi yang telah disepakati dalam suatu
organiasi.

Tipe-Tipe Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Ada 8 tipe kepemimpinan menurut Kartono (2009:80-87) yaitu :
a. Tipe Kharismatis
Tipe pemimpin karismatis memiliki kekuatan energi, daya-tarik dan
wibawa yang luar biasa dalam mempengaruhi orang lain, sehingga
memiliki pengikut yang jumlahnya sangat besar. Pemimpinkharismatis
banyak memiliki inspirasi, keberanian, keyakinan teguh pada pendirian
sendiri sehingga totalitas kepribadian pemimpin tersebut memancarkan
pengaruh dan daya tarik yang teramat besar.
b. Tipe Paternalistis
Tipe pemimpin paternalistis yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan,
dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut:
1) Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak/belum
dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan;
2) Bersikap terlalu melindungi;
3)Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengambil keputusan sendiri;
4) Hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan
untuk berinisiatif;
5) Hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan
bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan upaya kreativitas
mereka sendiri
6) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
c. Tipe Militeristis
Tipe kepemimpinan militeristis mirip dengan tipe kepemimpinan
otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristis antara lain:
1. Lebih banyak menggunakan sistemp perintah/komando
terhadap bawahannya keras sangat otoriter, kaku dan sering
kali kurang bijaksana;
2. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan;
3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan
tanda- tanda kebesaran yang berlebih-lebihan;
4. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya;
48
5. tidak menghendaki saran, usul, sugestib dan kritikan-kritikan
dari bawahannya;
6. komunikasi hanya berlangsung searah saja.
d. Tipe Otokratis
Kepemimpinan otokrasi itu mendasarkan diri pada kekuasaan
dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau
berperan sebagai pemain tunggal pada a one-man show.Pemimpin
selalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya jadi ada sikap
menyisihkan diri dan eksklusivisme. Sikap dan prinsip-prinsipnya
sangat kuno dan ketat-kaku.
e. Tipe Laissez Faire
Pada tipe kepemimpinan laissezfaire ini pemimpin praktis
tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang
berbuats emau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi dalam kegiatan
kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan
oleh bawahan sendiri. Pemimpin tidak mempunyai kewibawaan
dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Pemimpin hanyasebagai
simbol karena kedudukannya biasanya diperoleh melalui penyogokan,
suapan atau berkat sistem nepotisme.
f. Tipe Populistis
Menurut Worsley (dalamKartono, 2009:85) bahwake
pemimpinan populitis sebagai kepemimpinan yang dapat
membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis
berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga
kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutanghutang luar negeri (asing). Kepemimpinan jenis ini mengutamakan
penghidupan (kembali) nasionalisme.
g. Tipe Administratif
Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang
mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.
Para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administraturadministratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan
pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi
dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu untuk menetapkan
integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada
umumnya.
h. Tipe Demokratis
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan
memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.
Terdapat koordinasi pada semua bawahan, dengan penekanan pada
rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama
yang baik. Kekuatan
kepemimpinan demokrasi ini bukan terletak pada individu
pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasiaktif
dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai
potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti
bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan
bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap
anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.

Ciri-ciri Pemimpin yang Efektif (skripsi dan tesis)

Menurut Winardi (2000:96) kualitas dan ciri-ciri pemimpin yang efektif dapat dikelompokkan dalam sebuah kerangka yang terdiri dari delapan buah kualifikasi dasar yaitu: a. Menginspirasi Kepercayaan pada Orang-Orang Untuk menjadi seorang pemimpin, orang harus mendapatkan kepercayaan orang-orang yang akan dipimpinnya. Dalam menumbuhkan kepercayaan seorang pemimpin perlumemiliki sejumlah kualitas tertentu. Pemimpin harus memiliki pengetahuan kompeten tentang alat-alat teknis dan proses dengan apa para pengikutnya bekerja sehingga dengan demikian ia dapat mengajarkan dan mengembangkan mereka dalam penggunaannya. Selain itu pemimpin juga harus memiliki reputasi untuk menepati janji. Ia harus menepati kata-katanya untuk menimbulkan kepercayaan. b. Persistensi (tekad bulat) untuk Mencapai Tujuan Seorang pemimpin harus percaya dan yakin 100% tentang apa yang ingin dicapai olehnya. Pemimpin harus memiliki persistensi dan kemauan untuk mencari metode-metode guna mencapaitujuan dengan metodeyang paling tepat. c. Kemampuan untuk Berkomunikasi tanpa Menimbulkan Kesalahpahaman Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menerangkan tujuan yang akan dicapai kepada pihak lain dan membuatnya menjadi menarik. Hal ini penting untuk mengetahui kesulitan-kesulitan komunikasi dan menjaga juga timbulnya kesalahan-kesalahan pada pihak yang mendengarnya. d. Kesediaan untuk Mendengar Secara Reseptif Sifat ini sering kali membedakan seorang pemimpin dengan seorang komandan.Terdapat perbedaan antara mendengar dengan tertutup dan mendengar dengan keinginan jujur untuk mengerti dan menggunakan sudut pandangan orang lain sebaik-baiknya. e. Perhatian Jujur TerhadapManusia Seorang pemimpin harus memiliki perhatian jujur dalam kesejahteraan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Perhatian macam itu tidak dapat dibuat-buat. f. Memahami Manusia dan Reaksi Mereka Seorang pemimpin harus memahami manusia dan mengetahui mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu. Seorang pemimpin harus mengerti bahwa apa yang dipikirkan seorang individu, apa yang 46 dikatakan olehnya, dan apa yang dilakukannya merupakan suatu produk dari banyak kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya. g. Objektivitas Seorang pemimpin harus hati-hati dan bersikap objektif dan jangan membiarkan sentimen pihak lain mempengaruhi perasaan sendiri. h. Kejujuran Seorang pemimpin harus jujur. Ia tidak dapat membiarkan orang-orang bertanya tentang apa yang sedang dipikirkannya.

Syarat-syarat Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Menurut Kartono (2009:36) ada tiga hal penting mengenai konsepsi persyaratan kepemimpinan yaitu: a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi da nmenggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.  c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa

Pemimpin Ideal (skripsi dan tesis)

Secara garis besar, seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum,
yakni (Arep, 2002:241) :
a. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia harus
mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan
tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.
b. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan
menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam
organisasi yang bersangkutan.
c. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang
bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan
dari tingkat yang lebih tinggi kepeda bawahan-bawahannya, agar tujuan
dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.
Ketiga kemampuan tersebut, idealnya dimiliki oleh seseorang pemimpin agar
organisasi maju dan berkembang.Yang harus diingat, fungsi pemimpin juga harus
dapat memotivasi staf/pegawainya.Untuk itu, paling tidak ada 8 watak atau sifat dari
seseorang pemimpin yang efektif dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan
produktivitas kerjanya. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain.
Untuk itu dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipunyai oleh seorang
pemimpin, yakni :
a. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang alat-alat teknis dan
prosedur-prosedur yang dipergunakan oleh para pegawainya, sehingga ia
dapat member petunjuk-petunjuk dalam mengoprasikan alat-alat setra
prosedur-prosedur yang diperlukan. Pengetahuan dan pengertian tentang
garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
b. Seorang pemimpin harus senantiasa setia memegang teguh setiap
ucapannya. Ia harus senantiasa menepati janjinya, jika ingin menanam
kepercayaan bawahannya. Seorang pepemimpin harus mampu
memberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan, baik
yang bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi.
c. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin
harus mempunyai keyakinan yang teguh atas segala sesuatu yang ingin
dicapainya. Tegasnya ia harus tabah dan tekun untuk mencari cara-cara
melakukan sesuatu sampai mendapatkan yang paling tepat untuk
mencapai tujuan organisasi.
d. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa menimbulkan
kesalahpahaman dalam dalam menjelaskan/mengemukakan tujuan
organisasi kepada pihhak lain. Kemampuan untuk mendengarkan secara
simpatik, baik berupa usul-usul maupun berupa kritikan dari pihak lain
maupun dari pihak bawahannya.
e. Senantiasa menaruh minat yang tulus dan ikhlas terhadap orang lain, tulus
terhadap kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.
f. Kemampuan untuk memahami manusia serta reaksinya. Seorang
pemimpin harus paham benar akan manusia baik manusia sebagai
individu maupun sebagai anggota kelompok dan mengetahui mengapa ia
bertindak sedemikian rupa.
g. Seseorang pemimpin harus senantiasa waspada untuk selalu bersikap
objektif dan jangan sampai membiarkan putusannya dipengaruhi oleh
sentiment orang lain.
Seseorang pemimpin harus senantiasa bersikapterus terang dan transparan. Ia
tidak boleh membiarkan orang lain berkata terhadap dirinya ; “ia selalu
inginrahasia dan tertutup.

Fungsi Pemimpin (skripsi dan tesis)

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan
tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut,
fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan
kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada
didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi
bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.
Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu :
a. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan
dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan
orang-orang yang dipimpinnya.
b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan
orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok atau
organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusankeputusan dan kebijakan pemimpin.
Sehubungan dengan dua dimensi tersebut, menurut nawawi, secara
operasional dapat dibedakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu :
a. Fungsi Instruktif
Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah),
bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan
dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar
keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin
hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang yang dipimpin
adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada
kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi
pemimpin. Fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan pemimpin
tanpa kemauan bawahannya tidak akan berarti. Jika perintah tidak dilaksanakan
juga tidak akan ada artinya. Intinya, kemampuan bawahanmenggerakkan
pegawainya agar melaksanakan perintah, bersumber dari keputusan yang
ditetapkan. Perintah yang jelas dari pemimpin juga sebagai perwujudan proses
bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam
pencapaian pelayanan pada masyarakat sesuai tujuan.
b. Fungsi Konsultatif
Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua
arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang
memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orangorang yang dipimpinnya. Konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh
masukan berupa umpan balik (feed back), yang dapat dipergunakan untuk
memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan.
c. Fungsi Partisipasi
Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun
dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang
sama untuk berpatisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari
tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar
berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia
yang efektif antara pemimpin dan orang yang dipimpin baik dalam keikutsertaan
mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Sekalipun memiliki
kesempatan yang sama bukan berarti setiap orang bertindak semuanya, tetapi
harus dilakukan dan dikerjakan secara terkendali dan terarah yang merupakan
kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
Dengan demikian musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam
kesempatan berpatisipasi melaksanakan program organisasi. Pemimpin tidak
sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi
pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pemimpin yang melaksanakan fungsi
kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.
d. Fungsi Delegasi
Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan
wewenang, membuat, atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya
adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan
untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggungjawab.
Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan
kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin
bekerja seorang diri, ia pasti tidak dapat berbuat banyak dan mungkin dapat
menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu sebagian wewenang perlu
didelegasikan kepada para bawahannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
e. Fungsi pengendalian
Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus
mampu mengatur efektivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi
yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara
maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat
mewujuudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan
pengawasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha
mencegah terjadinya kekeliruan perseorangan dalam melaksanakan beban kerja
atau perintah dari pimpinannya.
Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diatas, diselenggarakan dalam aktivitas
kepemimpinan secara integral. Aktivitas atau kegiatan kepemimpinan yang
bersifat integral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung sebagai
berikut :
a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja yang menjadi
keputusan yang kongkrit untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya
masing-masing keputusan-keputusan itu harus jelas hubungannya dengan
tujuan organisasi.
b. Pemimpin harus mampu menterjemahkan keputusan-keputusan menjadi
intruksi yang jelas, sesuai dengan kemampuan anggota yang
melaksanakannya. Setiap anggota harus mengetahui dari siapa intruksi
diterima dan pada siapa dipertanggungjawabkan.
c. Pimpinan harus berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan
kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perorangan
maupun kelompok kecil. Pimpinan harus mampu menghargai gagasan,
pendapat, saran, kritik anggotanya sebagai wujud dari partisipasinya.
Usaha mengembangkan partisipasi anggota tidak sekedar ikut aktif dalam
melaksanakan perintah, tetapi juga dalam memberikan informasi dan
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat dan
memperbaiki keputusan-keputusan.
d. Mengembangkan kerjasama yang harmonis, sehingga setiap anggota
mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan bekerjasama dalam
mengerjakan sesuatu yang memerlukan kebersamaan. Pemimpin harus
mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan,
prestasi atau kelebihan yang dimiliki setiap anggota kelompoknya atau
organisasi.
e. Pemimpin harus membantu dalam mengembangkan kemampuan
memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan batas
tanggungjawab masing-masing.setiap anggota harus didorong agar
tumbuh menjadi orang yangg mampu menyelesaikan maslah-masalah,
dengan menghindari ketergantungan yang berlebihan dari pemimpin atau
orang lain. Setiap anggotanya harus dibina agar tidak menjadi orang selalu
menunggu perintah. Namun diharapkan setiap anggota adalah orang yang
inisiatif artinya mampu bekerja dengan sendirinya karena kesadaran
bahwa ia memiliki tanggungjawab

Kepemimpinan Publik (skripsi dan tesis)

Kepemimpinan publik sebagai kepemimpinan birokrasi publik memiliki peran
yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan ketika berhasil atau tidaknya birokrasi
publik dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan lain-lainnya sangat menentukan
kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan publik disebut juga sebagai pimpinan
adminstrasi. Pada dasarnya bahwa kepemimpinan publik merupakan kepemimpinan
seorang pemimpin yang memimpin untuk orang banyak sesuai dengan pengertian dan
tugas seorang pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti
seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan
kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk
bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa
tujuan (Kartono, 2005:76).
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan
serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.Umar (2008:38)
mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi
aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.
Menurut Katll, 2000 ( dalam http:// www. academia. edu/20448579
/Kepemimpinan_ Sektor_Publik ) ada dua arus besar mendifinisikan kepemimpinan
dalam literatur administrasi publik. Pertama, Kepemimpinan publik, sebagai
pendekatan tradisional dalambidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik
dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administrasi yang terbatas pada
pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal.
Kepemimpinan demikian memiliki hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan
ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor
publik. Kedua, kepemimpinan admistratif yang tidak hanya melihat administrasi
publik terbatas pada peran sebagai pelakasa tetapi juga memiliki yang kuat dan
bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. bahkan, ada
ketegangan dialektis antara peran alami ( yang menentukan ) organisasi publik dan
pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman
demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan
politik dengan kepemimpinan administrastif.
Kepemimpinan menurut Tead (dalam Kartono, 2009:57), adalah kegiatan
mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai
tujuanyang diinginkan. Terry (dalam Kartono, 2009:57) juga mengatakan
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka
berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Boone danKurtz(1984) (dalam Pasolong
, 2008:4) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang
lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk
mencapai tujuan spesifik.
Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.Dimana defenisi
kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnadi
Kardi, 2003:115), yakni :
a. Kepemimpinan merupakan proses;
b. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara
pimpinan dan bawahan;
c. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain.
Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara
umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan
seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakan orang-orang demi
mencapai suatu tujuan tertentu.

Fungsi-Fungsi Manajemen (skripsi dan tesis)

Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan
Rencana memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur
terbaik untuk mencapai sasaran tersebut serta memungkinkan:
a) Organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan
untuk mencapai tujuannya.
b) Anggota organisasi dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan konsisten dengn
tujuan dan prosedur yang telah dipilih.
c) Kemajuan kearah tujuan dapat dimonitor dan diukur, sehingga tindakan
perbaikkan dapat diambil apabila kemajuan itu tidak memuaskan.
d) Langkah-langkah perencanaan adalah pemilihan tujuan organisasi, sasaran
ditetapkan untuk subunit-subunit organisasi dan program-program
ditetapkan.
b. Pengorganisasian
Manajer atau pemimpin telah menetapkan sasaran dan mengembangkan
rencana atau program untuk mencapainya, maka ia harus merancang dan
mengembangkan sebuah organisasi yang dapat menjalankan program itu dengan
berhasil. Sasaran yang berbeda membutuhkan organisasi yang berbeda untuk
menccapainya. Staffing adalah perekrutan, penempatan an platihan karyawan
yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
c. Pengarahan
Setelah rencana disusun, struktur organisasi telah ditentukan, serta staf telah
direkrut an dilatih, maka langkah yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikenal dengan
sebutan pemimpinan (leading), pengarahan (directing), pemotivasian
(motivating), penggerakan (actuating) dan masih banyak lagi.fungsi ini
menyangkut kegiatan yang dimaksudkan agar para anggota organisasi dapat
bekerja dengan cara yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah
ditetapkan.
d. Pengendalian
Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup 3 (tiga) unsur utama yaitu:
a) Menetapkan standar prestasi
b) Mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkan dengan
standard yang telah ditetapkan
c) Mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tiak sesuai dengan
standard.
Melalui fungsi pengendalian, manajer atau pimpinan dapat menjaga organisasi
tetap berjalan dengan benar dan tidak membiarkannya menyimpang terlalu jauh
dari tujuannya. Adanya fungsi-fungsi manajemen yang berbeda tidak berarti
bahwa setiap manajer atau pimpinan yang manapun memiliki kebebasan penuh
untuk melaksanakannya sesuka hatinya atau kapan pun ia mau.

Konsep Ilmu Manajemen (skripsi dan tesis)

Menurut Mary Parker Follet, manajemen telah diberi batasan sebagai seni untuk
melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done
through people).
Menajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi
untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Perencanaan secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer atau pimpinan
terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya.Tindakan
manajer atau pimpinan biasanya berdasarkan atas suatu metode rencana atau logika
tertentu dan bukan atas suatu firasat.
Pengorganisasian berarti bahwa manajer atau pimpinan mengkoordinasikan
sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki oleh organisasi yang
bersangkutan. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya
mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Semakin terpadu dan
terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi akan semakin efektif organisasi itu.
Pengarahan berarti bagaimana manajer atau pemimpin mengarahkan dan
mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melaksanakan
tugas-tugas yang esensial (kepuasan masyarakat) dengan menciptakan suasana yang
tepat, manajer atau pimpinan membantu bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya.
Pengendalian berarti bahwa manajer atau pimpinan berusaha untuk menjamin
bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari
organisasi ituberarti pada jalan yang salah, manajer atau pimpinan berusaha untuk
menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar.
Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu
administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber
dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997:14). Dengan demikian,
manajeman pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi.
Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga
negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994: 23)
Kristiadi (1994:23) menyebutkan bahwa, tugas pemerintahan yang paling
dominan adalah menyediakan barang-barang publik (public utility) dan memberikan
pelayanan (public service) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan
sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan
sebagainya.
Terminologi manajemen, sangat erat hubungannya dengan usaha untuk mencapai
tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam
organisasi dengan cara yang seefisien mungkin (Suradinata, 1996:67). Istilah
pemerintahan seperti dijelaskan lebih lanjut oleh Suradinata (1996:68) dapat diartikan
sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai tujuan negara.
Secara konseptual dari dua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen
pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai
tujuan-tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai negara.
Lynn (1966: 20) menjelaskan bahwaa, manajemen pemerinthan yang baik dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu:
a. Dari proses; manajemen pemerintahan sebagai proses, harus lebih
mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana dan tujuan
yang telah ditentukan.
b. Dari hasil; manajemen sebagai hasil akan menggmbarkan kesungguhan hati,
pemaknaan secara efesien akan sumber-sumber yang terbatas dengan
mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada (Ramto:
1997: 16). Lebih lanjut Ramto (1997: 16) menjelaskan bahwa, manajemen
pemerintahan yang baik dapat tercermin dari proses pengambilan
keputusan yang demokratis

Konsep Ilmu Organisasi dan Organisasi Publik (skripsi dan tesis)

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang
dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai
suatu tujuan (Indriyo Gitosudarmo, 1997). Sebuah organisasi dapat terbentuk karena
dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang
sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.
Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya
oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan
sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga
menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi
mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus.Rasa keterkaitan ini, bukan berarti
keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi
perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka
menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.
Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut:
Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang
melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan
bersama.Stephen P. Robbins (2009:5) menyatakan bahwa Organisasi adalah
kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus
untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Menurut Sufian (2003;13), mengatakan “organisasi adalah sarana atau alat
mencapai tujuan”, maksudnya adalah dengan adanya organisasi maka memudahkan
untuk menjalin kerjasama yang tertata, yang terstruktur, sehingga personil-personil
didalam organisasi merasa nyaman melaksanakan tugasnya sehingga tujuan
organisasi bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya menurut Waldo (dalam Sufian,
2003;13) mengatakan “organisasi adalah pribadi yang berdasarkan atas wewenang
formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi”.
Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai wadah
tempat terselenggaranya administrasi sebagaimana batasan yang di ungkapkan oleh
Mooney (dalam Syafii’e, 2007;113) bahwa organisasi adalah segala bentuk setiap
perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Sedangkan menurut Ndraha (2003;163) ukuran membantu kerja terhadap
organisasi pemerintahan yaitu :
a. Efesiensi, yaitu untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur keBaik
an mencapai tujuan.
b. Efektifitas, yaitu jika didefenisikan secara abstrak sebagai tingkat
pencapaian tujuan.
c. Kualitas, yaitu membantu kemampuan kerja pelayanan atau tugas-tugas
yang diberikan sebagai berikut yaitu :
a) Kesetiaan
b) Prestasi kerja
c) Tanggung jawab
d) Ketaatan
e) Kejujuran
f) Kerjasama
g) Kepemimpinan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ditetapkan unsur-unsur
yang membantu dalam pembuatan daftar kegunaan pelaksanaan tugas Kepala Dusun,
yaitu : Prestasi kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama,
Kepemimpinan Keamanan serta ketertiban.
Menurut Syafii’e (2005;77) adapun unsur-unsur yang digunakan dalam
mengukur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yaitu :
a. Membuat kebijakan untuk pemerintah Sumber Daya Alam dan lingkungan
hidup.
b. Menjalankan keamanan desa, misalnya mengadakan ronda atau siskamling;
c. Memberikan kestabilan terhadap pelayan masyarakat;
d. Perilaku yang adil terhadap masyarakat;
e. Mengemukakan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk
memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi.
Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki
multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan
keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.
Sedangkan menurut Stephen P.Robbins (dalam Fahmi, 2013:2), organisasi
publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah
batasan yang relatif dapatdi identifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus
menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Pengertianorganisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.
Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses
penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya
yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil
pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya
adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini
menjadikan proses implementasi menjadi jauh ari efektif. Di Indonesia sering terjadi
inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama
diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks
menuntut adanya kerjasama banyak organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah
kebijakan harus dapatmendukungkebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan
koordinasi yang baik.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah
suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi
setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang
mendukungnya.
Tujuan Organisasi PublikNegara berkewajiban melayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakanu payau ntuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta
terwujudnya tanggungjawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secarajelas.
Tujuan organisasi public sendiri menurut Etzioni (dalam Handoko, 2011:109),
yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk
merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan
datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.
Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah
semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.
Pendirian organisasi publik bertujuan secaraoptimal bagi peningkatan :
a. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan
infrastruktur bagi setiap warga Negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
b. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan
masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan
masyarakatnya.
c. Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan
umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat
dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era
reformasi menuntut pelayana numum harus transparan dan tidak
diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
pertimbangan efisiensi.

Ruang Politik Untuk Hubungan NGO-Pemerintah (skripsi dan tesis)

Kegiatan-kegiatan NGO tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi berada di dalam konteks atau ruang yang tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh interaksi antara pemerintaha dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:35), ruang politik (political space) tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dan terus bertambah di mana di dalamnya para aktor harus berjuang untuk meraih tujuan dan membangun visi mereka tentang pembangunan. Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah diantara dua faktor atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGOPemerintah. NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:36), ada 4 (empat) dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Masing-masing dimensi merupakan sumber ketegangan dinamis antara NGOPemerintah, karena masing-masing pihak umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing. Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah/negara ketika berhadapan dengan NGO (Gaffar, 2006: 216)

Hubungan LSM atau NGO dengan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (Non Government Organisation) dengan pemerintah menurut Eldridge (dalam Suharko, 2005:16), menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayaninya, Eldrige mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4 (empat) kategori. Kategori yang pertama adalah NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (grass-roots) dengan menggunakan pendekatan “high-level cooperation-grassroots development” (kerja sama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik. Kategori yang kedua adalah NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “high-level politics – grassroots mobolization” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah. Kategori yang ketiga adalah NGO yang menggunakan pendekatan “empowerment from below” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah. Kategori yang keempat adalah “NGO radikal” (radical NGO) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah. Pemerintah dapat berinteraksi dan memberi respon kepada aktivitas NGO melalui berbagai cara, mulai dari cara kooperatif sampai cara kontrol dengan derajat yang bervariasi. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap NGO dapat dilihat dari cara pemerintah menanggapi inisiatif NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005: 44), dengan memeriksa bekerjanya tiga dimensi strategis, yakni dimensi finansial, organisasional dan otonomi kebijakan versus kontrol, ditemukan lima model utama hubungan NGO-Pemerintah di sepanjang kontinum ruang politik. 1) Otonomi/ Benign Neglect (Pengabaian yang Baik) Dalam model ini, pemerintah menganggap inisiatif NGO tidak berbahaya dan membiarkan NGO beroperasi sebagai aktor otonom di bidang keuangan, kebijakan dan organisasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas-tangan” terhadap aktivitas NGO. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi NGO. Akan tetapi ketika NGO bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik, pemerintah tidak lagi mengabaikan mereka. Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari NGO tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dan mereka. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, kebutuhan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, serta tujuan keamanan dan militer. 2) Fasilitasi / Promosi Pada model ini, peran NGO dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintah bisa memfasilitasi inisiatif NGO melalui dukungan finansial, pengakuan resmi atas aktivitas NGO (misalnya berupa status hukum), pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dengan aktivitas NGO (misalnya untuk menghindari duplikasi). 3) Kolaborasi / Kerja Sama Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan NGO secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan NGO-Pemerintah, yang juga melibatkan donor asing, didasarkan pada model interaksi ini. NGO dan Pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis. Bentuk kerja sama adhoc sering diawali oleh NGO, meskipun dalam beberapa kasus departemen atau agen pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Akan tetapi menurut Sandberg (dalam Suharko, 2005:45), kebijakan sistematis yang mendukung kerja sama dengan NGO masih jarang terjadi. Lima model ideal dari pola organisasional kerja sama NGO-Pemerintah: pertemuan terjadwal secara teratur namun tidak dilembagakan secara formal, satu kantor di pihak negara, pengkoordinasian hubungan NGO-Negara di masing-masing kementerian, koordinasi di tingkat pemerintah lokal dan terdesentralisasi, dan pengaturan institusional multifokus dan berjenjang untuk hubungan NGO-Negara. 4) Kooptasi Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas NGO, dan biasamya dilakukan oleh suatu negara agen pengawasan. Dalam konteks ini, NGO menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah di mana aspek finansial, organisasional dan kebijakan selalu di kontrol pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk NGO sendiri, yakni melalui pembentukan GONGOs (Government-organized NGOs) atau QUANGOs (Quasi-non-governmental organizations). Pemerintah juga dapat membentuk organisasi payung yang dibentuk NGO, atau dapat mengkooptasi organisasi payung yang dibentuk NGO sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi, tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur aktivitas NGO. 5) Pembubaran Jika NGO dianggap sebagai ancaman politik terhadap otoritasnya, pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif NGO. Menurut Bratton (dalam Suharko, 2005: 47), Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk represi untuk menindas kebebasan NGO dalam bertindak, seperti membatasi aktivitas NGO tertentu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, melakukan reorganisasi atas struktur manajemen internal 19 NGO, dan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas NGO seperti penculikan, teror, dan memenjarakan aktivis. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu NGO. Akan tetapi, penolakan terhadap aktivitas NGO tidak selalu merupakan kebijakan pemerintah. Tindakan itu seringkali hanya dilakukan oleh lembaga atau departemen pemerintah tertentu.

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO Riker (skripsi dan tesis)

(dalam Gaffar, 2006:200) mengungkapkan bahwa LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (Non Government Organization) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/LSM merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/LSM juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/LSM tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO. Riker (dalam Gaffar, 2006:202) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/LSM memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah.

Hubungan antara Negara dan Civil Society (skripsi dan tesis)

Hubungan antara negara dan civil society dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan negara. Dalam hal ini, civil society berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. Civil society harus memiliki sikap percaya diri (self-reliance), swasembada (self-supporting), sukarela (voluntary), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara (Damsar, 2015:143). Berdasarkan pengalamannya di Amerika, Tocqueville (dalam Damsar, 2015:143) juga merasakan bahwa civil society memiliki kekuatan politis yang berfungsi untuk mengontrol serta mengekang dominasi negara. Demokrasi dan ruang publik merupakan 2 (dua) ciri untuk mengetahui keberadaan civil society. Usaha meruntuhkan ruang lingkup civil society hampir selalu dihubungkan dengan usaha untuk meruntuhkan demokrasi. maka hampir tidak mungkin apabila berbicara demokrasi tanpa membahas ruang publik. Demokrasi dapat dikatakan cacat apabila di dalamnya ada larangan untuk ruang partisipasi. Oleh karenanya, menurut Chandoke (dalam Damsar, 2015: 143), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif. Menurut Hadi (dalam http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/), dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pertama, civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (counter balancing the state atau counter veiling forces).

Pengertian Civil Society (skripsi dan tesis)

Civitas dei atau Kota Ilahi merupakan istilah Civil Society yang berasal dari bahasa latin. Civil merupakan kata dasar dari civilization (beradab). Civil society dapat diartikan secara sederhana sebagai masyarakat yang beradab. Dilihat dari bahasa asalnya, civil society berasal dari bahasa latin “civilis societas” yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat (Hadiwijoyo, 2012:73). Civil society menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:74), merupakan realitas dari kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki sifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, serta terikat oleh hukum yang berlaku. Madjid (dalam http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/) juga mengungkapkan bahwa Civil society merupakan suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai keadaban (civilty), dengan ciri-ciri: egalitarianisme, toleransi, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, pluralisme, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, musyawarah dan penegakan hukum serta keadilan. Dalam civil society, individu/atau kelompok individu memiliki selfsupporting (swasembada). Self-supporting (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Sedangkan self-reliance (percaya diri) merupakan suatu keadaan dimana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh civil society dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya secara voluntary (sukarela). Terakhir, adanya penerapan prinsip civil society yang menjadi ciri khas dalam suatu komunitas yaitu mentaati nilai dan norma yang berlaku (Damsar, 2015:126). NGOs (Non Government Organizations/ Lembaga Swadaya MasyarakatLSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis maupun media merupakan bagian dari civil society. Menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:82) kelompok ini dapat disebut pula kelas menengah yang pro demokrasi. Sesungguhnya civil society dapat mencakup beragam organisasi formal dan informal, diantaranya: kultural, informasi dan pendidikan, ekonomi, berorientasi isu, pembangunan, kepentingan, dan kewarganegaraan. Hubungan antara masyarakat dan negara merupakan salah satu bahasan yang muncul dalam konsep Civil society. Pengetahuan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami perubahan secara perlahan dari masa ke masa. Perkembangan terakhir ditemukan bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur 10 kehidupan manusia, yaitu state (negara), civil society dan market (pasar) (Damsar, 2015: 125).

Dampak Kebijakan Publik (skripsi dan tesis)

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh
suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut
Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan , baik yang
langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis
atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan
pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat
hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak
kebijakan public, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu
diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik
yang disebabkan oleh aksi politik. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ;
Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu
diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :
a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya
masyarakat miskin (berdasarkan keriteria tertentu), para pengusaha
kecil, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh
kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran
tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena
prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud.
Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan
membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.
b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi
atau kelompok target.
Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah
sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan
istilah eksternalitas.
c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan
sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan
berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang
dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
e. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilangan peluang
melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak
diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebiajakan publik karena
sebagian tidak dapat dikuantifikasi.
Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan.
Oleh karena itu menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat
dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena
yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah sematamengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik,
ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun,
dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan
dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.
Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan
publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga
sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan
lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan
sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi
apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan,
atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori
(kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak
kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau
tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah
kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang
dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk
pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis
menilai kinerja pemerintah.
Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam
Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu:
1) Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan
pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti
setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak
mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap
program.
2) Single program befora-after, merupakan penyempurnaan dari jenis
pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu
sebelum dan setelah program berlangsung.
3) Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua
tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan
sasaran bukan sasarannya.
4) Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain
sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap
kelompok sasaran.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi single
program before-after. Informasi yang diperoleh dari jenis evaluasi ini adalah
keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program dilaksanakan,
efektivitas program dalam kelompok sasaran tertentu, dan dampak dari
implementasi suatu kebijakan.

Kesejahteraan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Kesejahteraan Masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan
secara keseluruan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang
dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang
harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:
1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang
dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber
pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
2) Pelaksanaan usaha dalam memggunakan sumber-sumber
pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini
kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan
sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan
cepat.
Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan
kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut
dilibatkan langsung didalamnya. Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka
tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan
pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada.
Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut,
seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim (1992: 243), dalam upaya
peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi,
antara lain:
1) Modal
Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin
dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
2) Ketrampilan
Merupakan faktor produksi yang sangat startegis dalam
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin
3) Teknologi
Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan
kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk
metode baru dalam berproduksi.
4) Lahan Usaha
Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kejahteraan Perorangan (skripsi dan tesis)

Kesejahteraan Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut
kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan
kemakmuran dan factor-faktor ekonomi lainnya, Kesejahteraan
perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga
yang bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari
faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu
merupakan saldo dari “utilities” yang positif dan yang negatif. Dalam
“utilities” yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat
dari semua barang langkah pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan
manusiawi. Dalam “utilities”negatif termasuk biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang itu (seperti, terbuang waktu
senggang) dan dampak-dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga
lain (seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan
perorangan adalah kesejahteraan individu saja.

Kesejahteraan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai
kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala
bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan,
pakaian, perumahan, pendidikan dan perwatan kesehatan. Pengertian
kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian
dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama
kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan
berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat
formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial
(Suharto, 2009).
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya
untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan social.
Jaminan kesejahteraan adalah skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun
2009, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup.
2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial.
4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.
5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, yaitu:
1) Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam Pengantar
Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc.
“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari
pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan
untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar
hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan
sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan
kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan
kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan
masyarakat.”
2) Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku Introduction to Social
Work Practice oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial mencakup
semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung
untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan
masyarakat secara keseluruan. Kesejahteraan sosial mencakup
semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup
tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber
daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”
3) Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatankegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu
individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan
kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005).
Mengacu pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya
kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga negara.
Pencapaian kesejahteraan dilakukan dengan melakukan berbagai usaha, baik
di bidang perdagangan, pertanian, perdidikan, kesehatan, serta keagamaan.
Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu atau
kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan dengan membentuk
paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya. Kesejahteraan terdiri
dari dua macam yaitu:

Keuangan BUMDES (skripsi dan tesis)

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam
Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005.
Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES:
1) Pemerintah Desa
2) Tabungan masyarakat
3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
4) Pinjaman
5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar
saling menguntungkan.
Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah desa adalah
merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan
oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk
tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan
pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman
keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah
daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari desa,
sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain

Pengelolaan BUMDES (skripsi dan tesis)

Berikut ini adalah persyaratan untuk pengelolaan BUMDES :
1) Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional
2) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
3) Mendapat pembinaan dari manajemen
4) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan
rasional
5) Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil
Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan
prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel,
berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari
prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES:
1) Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu
melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan
kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia
secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi
yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3) Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat
dengan mudah dan terbuka.
4) Kesetaraan (emansipasi)
Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana
Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
5) Akuntabel
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis maupun administratif.
6) Berkelanjutan
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh
masyarakat dalam wadah BUMDES.
7) Profesional
Kegiatan usaha harus dikelola secara professional denagn orangorang yang professional juga sebagai pengurus.
Pengelolaan BUMDES harus diutamakan demi kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan
BUMDES adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan
Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa
2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan
dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan,
pengangguran, dan peningkatan PADes.
3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat
dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDES telah diatur secara
terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya
tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMDES.
Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk memprakarsai
pendirian BUMDES melalui forum musyawarah desa/rembug desa.

Pendirian BUMDES (skripsi dan tesis)

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud dari kebutuhan dan
potensi desa adalah sebagai berikut :
1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan
pokok
2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal terutama kekayaan yang terdapat permintaan dari pasar
3) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.
Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti,
usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian,
serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut ini adalah syarat pembentukan
BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 :
1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam
berdasarkan musyawarah warga desa
2) Adanya potensi usaha masyarakat
3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok
4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal terutama kekayaan desa
5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi
7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli
desa.
Pembentukan BUMDES harus dilakukan berdasarkan kebutuhan
masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah
desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawarahan Desa),
dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDES.
Mekanisme pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39
Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1) Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya
berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem
pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan
3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa
4) Penerbitan peraturan desa
Setelah segala persyaratan pendirian BUMDES sudah terpenuhi,
kemudian BUMDES disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan
BUMDES menurut PP Nomor 72 tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah
daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan
BUMDES di setiap daerah adalah berbeda satu dengan yang lainnya,
tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.
Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan
pengelolaan BUMDES sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
1) Bentuk badan hukum
2) Kepengurusan
3) Hak dan kewajiban
4) Permodalan
5) Bagi hasil usaha
6) Kerjasama dengan pihak ketiga
Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama
masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang
merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).
Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDES sebagai
badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat
desa.
Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDES
juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara
keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh
kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah
mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan
akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Landasan Hukum BUMDES (skripsi dan tesis)

Dasar pembentukan BUMDES Desa Karangrejek adalah UU No. 32
tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur
lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010
tentang BUMDES.
c. Tujuan BUMDES
Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian BUMDES :
1) Mendorong perkembangan perekonomian desa
2) Meningkatkan pendapatan asli desa
3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif
masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
4) Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal
BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang
merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan
diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan
sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini
maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh
ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi
komersial pada umumnya yaitu:
1) Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%)
melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari
budaya lokal (local wisdom )
4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil
informasi pasar
5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
BPD, dan anggota)

Pengertian BUMDES (skripsi dan tesis)

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut
Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang
dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola
oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa
dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.
Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat,
pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES
didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan
BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Kelembagaan dan Peran Kelembagaan (skripsi dan tesis)

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi
atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan
tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin seharihari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya
kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu : kelembagaan sebagai suatu
aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan
sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987).
Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik
formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan
manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hakhak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya
merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah,
koperasi, bank dan sebagainya. Suatu kelembagaan (instiution) baik sebagai
suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga
komponen utama (Pakpahan, dalam Nasution, 2002) yaitu :
a) Batas kewenangan (jurisdictional boundary). Batas kewenangan
merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki
oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, factor
produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan
menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.
b) Hak Kepemilikan (Property right). Konsep property right selalu
mengandung makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep property
right atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan
kewajiban (obligation) dari semua masyarakat perserta yang diatur oleh
suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus
yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu,
tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau
penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang.
Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang
adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan
(ownership) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
c) Aturan representasi (Rule of representation). Aturan representasi
mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap
performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan
dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk
partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam
membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi
tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa
unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang
merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal
dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling
menguntungkan.
Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi
ke dalam dua kelompok yaitu : pertama, lembaga formal seperti pemerintah
desa, BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal.
Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas
itu sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan
hidup komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai,
kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam
komunitas seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam,
arisan, lumbung paceklik dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga di
perdesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yang
merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah
mereka sendiri.
Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan
distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam
upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan
adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal
mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output
ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari
masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan
abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses
dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah
umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan
meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial,
ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga
masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam
pembangunan.
Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan
masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai pernyataan
Tjokrowinoto (1987:44-45) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi
acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri
seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk
mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang
datangnya dari atas. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas”
pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan
dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan
yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika
partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi
mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Akan
tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan
mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan
memampukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih
besar. Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses
pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi
masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu
sendiri, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 1988:461) menyatakan :
Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan
program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang
diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak
lagi harus diidentifikasikan sebagai “kelompok sasaran”. Harus
memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”.
Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.
Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang
proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana
keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi
oleh outsider stakeholder. Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan
Uphoff dalam Cernea (1988:500), yang menyatakan : “Salah satu paradoks
dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan
pembangunan dari bawah (bottom up planning), justru sering pula
membutuhkan upaya dari atas.” Hal ini terlihat dalam wacana yang
menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan
ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk
pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka.
Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan
mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya
benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif
terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan bertujuan
menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya
yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana
dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat
penerima (beneficiaries) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek
pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.
Kemudian Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwa
pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan
masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan
kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan
melalui tiga cara, yaitu:
1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa
setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya
itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya.
2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih
positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta
pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat
masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses
pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.
Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah
konkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat,
upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.
Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya
akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Kondisi
semula yang cenderung hanya menerima keadaan akan lebih berani
bertindak untuk merubah keadaan. Bentuk keberanian itu juga dapat berupa
menghadapi kekuasaan formal guna menghapus ketergantungannya pada
kekuatan itu. Yang terlibat dalam pemberdayaan, yaitu sebagai upaya untuk
memberikan kekuatan dan kemampuan, berarti di dalam pemberdayaan
mengandung dua pihak yang perlu ditinjau dengan seksama yaitu pihak
yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan. Agar dapat diperoleh
hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi dari kedua pihak.
Dari pihak pemberdaya harus beranjak dari pendekatan bahwa masyarakat
tidak dijadikan obyek dari berbagai program dan proyek pembangunan,
akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Untuk
itu, maka dalam pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan
yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
dan menggunakan pendekatan kelompok.
Sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan
masyarakat tidak luput dari berbagai bias, seperti :
1) Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di tingkat
bawah yang lebih memerlukan bantuan material daripada
keterampilan teknis dan manajerial. Akibatnya sering terjadi
pemborosan sumber daya dan dana karena kurang persiapan
keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber
daya manusia.
2) Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh
dari pada teknologi masyarakat itu sendiri.
3) Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang
dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan
menghambat proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga
tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk
memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya
(Kartasasmita, 1996:146-149).
Berkenaan dengan hal tersebut, Schumacher (dalam Lasito, 2002:28)
menyarankan sebagai berikut : Bantuan yang terbaik yang dapat diberikan
pada masyarakat adalah bantuan intelektual yaitu berupa pemberian
pengetahuan yang berguna. Bantuan ini jelas lebih baik daripada bantuan
dalam bentuk barang. Karena sesuatu yang tidak diperoleh dengan usaha
atau pengorbanan yang sungguh-sungguh tidak akan menjadi “milik
sendiri”. Bantuan barang dapat diterima oleh penerima bantuan tanpa usaha
dan pengorbanan. Karenanya jarang menjadi “milik sendiri”.
Memang disadari bahwa saat ini bantuan berupa pengetahuan itu
sudah ada yang diberikan. Namun hal itu didasarkan pada anggapan bahwa
“apa yang baik untuk si kaya pasti baik pula untuk si miskin”. Anggapan
inilah yang ditentang Schumacher (1993:187) sebagai sesuatu yang salah.
“Selama kita mengaku tahu, padahal sesungguhnya tidak tahu, maka kita
akan terus datang ke negara miskin dan memperagakan pada mereka segala
yang indah yang dapat mereka lakukan kalau mereka sudah kaya.”
Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih
bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikmat,
2001:xi), sebagai berikut :
Bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan
potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya
diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya
setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang
implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak
saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai
tambah sosial budaya.
Berdasarkan uraian-uraian diatas, tampak bahwa hakekat
pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya
masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam
hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan
segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil
pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata
masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir
domain sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat,
disamping domain politik. Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat,
akan lebih efektif kalau menyentuh domain-domain tersebut.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan, yakni dari pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar hingga yang paling mutakhir yakni pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (objek sekaligus subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan pada pembangunan karakter masyarakat. Dengan demikian pendekatan pembangunan yang relevan adalah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi dan tepat sasaran. Konsep pembangunan yang berpusat manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan. Visi ini menjadikan pembangunan dianggap sebagai gerakan rakyat daripada hanya sekedar sebagai proyek pemerintah. Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran. Selanjutnya Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Untuk dapat menerapkan pendekatan proses belajar itu, Korten (1988:247) mengemukakan dua cara, yaitu: “Pertama, dengan membangun sebuah program dan organisasi yang sama sekali baru dari bawah. Kedua, dengan ‘mencangkok’ proses tersebut pada organisasi yang ada, sehingga mempunyai kemampuan baru untuk bekerja di pedesaan”. Tantangan ke depan pembangunan sebagai proses belajar adalah pemaduan antara pelaksanaan kerja, pendidikan dan kelembagaan ke dalam sebuah proses belajar yang koheren. Pengalaman selama ini telah memberi dasar bagi perumusan kerangka kerja dan metode penyusunan pembangunan yang lebih sesuai dengan proses belajar di antara masyarakat desa dan outsider stakeholder, sebab tingkat pengetahuan outsider stakeholder dan kemampuan kelembagaan sangat terbatas untuk memahami tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Muara seluruh proses pembangunan adalah desa, sehingga desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun desa beserta masyarakatnya. Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan kata lain, sesungguhnya makna pembangunan negara dan bangsa adalah pembangunan desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan.

Pengertian Sistem Informasi (skripsi dan tesis)

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten, sistem informasi yang cepat dapat mengikuti perubahan kondisi. Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan” (Sutabri, 2005:42). Dengan demikian sistem informasi adalah suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Dari organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis. Lebih lanjut menurut pendapat James B. Bower dkk dalam bukunya Computer Oriented Accounting Informations System yang dikutip Teguh Wahyono dalam bukunya Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut: “Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan” (dalam Wahyono, 2004:17). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang menyediakan suatu dasar informasi 64 untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Menurut Alter sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (dalam Kadir, 2005:17). Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa sistem informasi merupakan kumpulan kegiatan yang diintegrasikan antara program kerja, informasi ke dalam suatu server database sehingga keinginan suatu organiasi dalam mencapai tujuan bisa terwujudkan. Sehubungan dengan definisi di atas, Menurut Robert A. Letch dan K. Roscoe Davis sistem informasi adalah : “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.” (dalam Jogiyanto, 2005:11) Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi merupakan kumpulan informasi-informasi yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya untuk keperluan tertentu. Adapun kegiatan sistem informasi menurut Jogiyanto, sebagai berikut: a. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk proses. b. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. c. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. d. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari suatu proses informasi. e. Kontrol, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Jogiyanto, 2005:20). Berdasarkan pendapat di atas, sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari input, proses, output, dan kontrol yang tersusun secara sistematis. Sistem informasi tidak terlepas dari kegiatan yang diungkapkan pendapat di atas, karena dalam bekerja sistem tersebut terdiri dari rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah atau dibagi dalam bekerja. Sehubungan dengan penjelasan di atas mengenai sistem informasi, komponen sistem informasi menurut Jogiyanto terdiri dari: 1. Perangkat keras (hardware), merupakan komponen fisik yang terdiri dari peralatan pengolah (processor), peralatan untuk mengingat (memory), peralatan output dan peralatan komunikasi, terdiri dari komputer, printer, jaringan 2. Perangkat lunak (software), merupakan kumpulan dari programprogram yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. 3. Data, merupakan komponen dasar informasi yaitu fakta-fakta atau kumpulan bahan-bahan pemrosesan. 4. Manusia (user), sebagai pengoperasi sistem. (Jogiyanto, 2005:12). Berdasarkan penjelasan dari pendapat di atas, bahwa komponen sistem informasi merupakan sarana pendukung dalam mengoperasinalkan sebuah data untuk mendapat sebuah informasi yang dibutuhkan. Tanpa komponen-komponen seperti processor, memory, sofware serta manusia sebagai pengguna program tersebut, semuanya tidak akan berjalan sebagimana mestinya. Komponen sistem informasi sebagai bagian dari terciptanya suatu sistem informasi. Bagian-bagian dari sistem informasi mempunyai fungsi nya masing-masing. Fungsi dari komponen tersebut sebagai sarana dan prasarana dari sistem informasi.

Kualitas Informasi (skripsi dan tesis)

Kualitas Informasi (Quality of Information) terkadang juga dipakai untuk menyatakan informasi yang baik. Hal yang dapat dijadikan ukuran untuk menjadikan informasi tersebut berkualitas adalah: 1. Relevansi 2. Ketepatan waktu 3. Keakurasian. (Kadir,2005:38-46). Kualitas informasi memang merupakan hal yang bisa dijadikan sebuah ukuran. Hal tersebut sesuai dengan Jogiyanto bahwa kualitas terdiri dari: 1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat mencerminkan maksud dari informasi tersebut. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai kepenerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam proses pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Untuk itu kecepatan informasi saat ini sangat diperlukan. Dalam memberikan informasi dengan cepat maka diperlukan teknologi-teknologi mutakhir dalam mengolah ataupun proses pengiriman informasi. 3. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Karena relevansi informasi untuk setiap orang itu berbeda-beda. (Jogiyanto, 2005:10). Berdasarkan pengertian di atas bahwa kualitas informasi di ukur dari, akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Kualitas informasi di ukur dari ke akuratan yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan yang di informasikan. Informasi yang tidak akurat maka akan menghasilkan kualitas informasi yang salah kepada orang yang akan di informasikan. Kualitas informasi di ukur dari tepat pada waktunya, berarti penginformasian harus tepat pada saat waktu yang di tentukan dan di butuhkan. Kualitas informasi di ukur dari relevan yang artinya bahwa informasi yang disampaikan mengandung manfaat bagi yang menerima informasi.

Pengertian Informasi (skripsi dan tesis)

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. Banyak keputusan strategis yang bergantung kepada informasi. Informasi tidak hanya dipakai oleh pihak internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal (di luar organisasi). Setiap individu memerlukan informasi yang berbeda menurut kepentingan-kepentingannya. Adapun menurut McFadden mendefinisikan informasi sebagai sebuah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (dalam Kadir, 2005:31). Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Dengan adanya informasi, tingkat kepastian menjadi meningkat. Menurut Davis definisi informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang (dalam Kadir, 2005:31). Informasi dapat menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukan kedalam dan pengolahan suatu model keputusan (Sutabri, 2005:24-25). Dalam pengambilan keputusan informasi hanya dapat menambahkan kemungkinan kepastian atau bisa mengurangi keputusan tersebut, dalam bermacam-macam pilihan. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Benar atau salah, dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah dipercaya, maka efeknya seperti kalau infomasi itu benar. 2. Baru, informasi dapat diperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. 3. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau meberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. 4. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. 5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat (Kadir, 2005:36). Berdasarkan pengertian di atas bahwa ciri-ciri informasi ada empat. Ciri informasi yang pertama yaitu benar yang artinya informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap yang di informasikan. Informasi yang informasikan sesuai fakta yang ada. Ciri informasi yang ke dua yaitu baru yang artinya hal yang di informasikan merupakan hal-hal yang baru. Ciri informasi yang ke tiga yaitu tambahan yang artinya bahwa informasi memberikan tambahan terhadap informasi yang telah ada sebelumnya. Ciri informasi ke empat yaitu korektif yang artinya bahwa informasi yang di informasikan untuk mengkoreksi informasi terhadap informasi yang sebelumnya atau salah. Ciri informasi yang ke liam yaitu penegas yang artinya bahwa informasi yang ada dapat di pertegas.

Karakteristik Sistem (skripsi dan tesis)

Jogiyanto mengemukakan, bahwa karakteristik sistem yaitu sebagai berikut : 1. komponen-komponen (component) komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 2. batas sistem (boundary) batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Input Proses Output 3. lingkungan luar (environment) lingkungan luar dari suatu sistem atau apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 4. penghubung sistem (system interface) penghubung sistem mempunyai media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 5. masukan sistem (system input) masukan (input) istem adalah energi yang dimasukan kedalam sistem 6. keluaran sistem (system output) keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 7. pengolahan sistem(system processing) suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. sasaran sistem suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objektive) lingkungan luar. (Jogiyanto, 2005:13). Berdasarkan pengertian dari delapan karakteristik sitem di atas bahwa karakteristik sistem merupakan proses dari sebuah sistem yang dimana karakteristik sistem menjelaskan dari awal samapai akhir suatu sistem dapat berjalan. Karakteristik sistem menjelaskan bahwa terjadinya suatu sistem terdapat di delapan karakteristik sistem tersebut.

Pengertian Sistem (skripsi dan tesis)

Untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik harus adanya sistem supaya terarah dengan baik. Menurut Kristanto dalam bukunya Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya sitem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu” (Kristanto, 2008:1). Berdasarkan penegrtian diatas bahwa sistem adalah tata cara yang saling berkaitan dengan satu sama lainnya yang bertujuan untuk suatu kegiatan dan dapat di selesaikan untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan. Sesuai dengan pendapat di atas maka sistem merupakan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling keterkaitan tersusun secara sistematis. Sistem menurut Jogiyanto adalah Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. (Jogiyanto, 2005:4).  Berdasarkan pengertian sistem menurut pendapat di atas, bahwa sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian atau komponen-komponen subsistem atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan dalam menjalankan fungsi tertentu yang mempengaruhi proses dari setiap subsistem atau bagian sistem secara keseluruhan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Jenis-Jenis Pajak Daerah (skripsi dan tesis)

Pemungutan pajak yang di laksanakan oleh negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak yang di lakukan daerah juga melihat ke sistem pemungutan pajak yang laksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang di pungut di daerah merupakan pajak yang kontribusinya untuk daerah. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemungutan pajak di daerah ada dua jenis yaitu pajak Daerah Provinsi dan pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Adapun jenis-jenis pajak nya sebagai berikut: 1. Jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah: a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. c. Pajak bahan kendaraan bermotor. d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2. Jenis pajak daerah provinsi adalah: a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan  f. Pajak pengambilan dan penggolongan bahan galian golongan C g. Pajak parkir (UU No 32 Tahun 2004) Berdasarkan pengetian dari dua jenis pajak yang di pungut di daerah bahwa pemungutan pajak yang di laksanakan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota berbeda. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah di Provinsi lebih ke pemungutan ke tingkat golongan atu perusahaan. Pemungutan pajak yang di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota lebih ke pemungutan ke tingkat individu atau per orangan.

Fungsi Pajak (skripsi dan tesis)

Dalam tulisannya yang berjudul, Perdagangan dan Ekonomi Nasional. Yang di muat di majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Agustus 1956, Barlin Halim mengutip pernyataan Romesh Dutt yang menyatakan, pajak yang di tarik oleh raja dapat dimisalkan sebagai embun di atas tanah yang di hisap matahari, lalu di kembalikan sebagai hujan yang menyuburkan. (dalam Abuyamin, 2010:3). Fungsi pajak sebagai berikut: 1. Fungsi Budgeter Fungsi budgeter dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara (di Indonesia salah satu sumber yang utama bagi APBN). 2. Fungsi Regulerent Fungsi regulerent adalah fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umum nya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang di harapkan oleh negara atau pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan daya saing dalam negeri. (Abuyamin, 2010:3) Berdasarkan pengertian atau definisi di atas, bahwa fungsi pajak ada dua. Fungsi pajak yang ke satu fungsi budgeter merupakan fungsi yang menjadi pendapatan utama bagi kas negara. Kas negara berfungsi untuk pembiayaan negara baik di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dll. Fungsi pajak yang ke dua fungsi regulerent merupakan fungsi untuk kesehjateraan sosial dan perekonomian. Kesehjateraan sosial yang merupakan salah satu dari fungsi pajak untuk meningkatnya tingkat kesehjateraan yang ada di masyarakat. Pembangunan nasional bentuk sukses perekonomian yang di hasilkan dari fungsi pajak.

Pengertian Pajak Daerah (skripsi dan tesis)

Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Dukungan oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasarat dari sistem pemerintah daerah. Menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Sumber pendapatan daerah dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah secara sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, pengertian sumber pendapatan daerah secara luas tidak hanya meliputi Pendapatan Asli Daerah saja, tetapi termasuk pula pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemberian pemerintah pusat dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau bentuk lainnya berupa subsidi untuk keperluan pembangunan daerah. Penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran. Pengelolaan khusus pemerintah daerah yang dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat. Sebelum ke pengertian pajak daerah, maka haruslah mengetahui pengetian dari Daerah itu sendiri. Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) No. 28 Tahun 2009 Daerah merupakan: “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia” (dalam Abuyamin, 2010 : 391) Berdasarkan pengertian diatas bahwa Daerah merupakan wilayah yang ada di dalam kesatuan negara republik Indonesia yang mempunyai urusan pemerintahannya sendiri, dan memiliki kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi. Setelah mengetahui pengertian daerah di atas dapat dilihat bahwa pengertian pajak daeerah menurut Madiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan. pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut” (Mardiasmo, 2001: 34). Pajak daerah juga dapat diartikan sebagai berikut “Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada negara untuk dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri wajib pajak yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah” (Munawir, 2000). Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. Berdasarkan beberapa pengertian pajak daerah di atas bahwa pajak daerah merupakan iuran masyarakat yang berada di daerah kepada pemerintah daerah secara pribadi atau kelompok (perusahaan) yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pajak daearah sebagai sumber dari anggaran pembelanjaan daerah (APBD)

Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)

Sumber pendapatan sebuah negara yang bertujuan untuk kesehjateraan sosial dan ekonomi besumber dari pajak. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang di kutif oleh Pudyatmoko dalam bukunya Pengantar Hukum Perpajakan pajak di definisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang timbal balik (kontra potensi), yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Pudyatmoko, 2009 :1) Berdasarkan definisi di atas dapat di artikan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara untuk membayar pengeluaran negara, dan itu berdasarkan Undang–Undang yang berlaku sehingga rakyat di haruskan membayarnya. Negara Prancis memiliki pengertian dalam hal pengertian pajak yang di kutif oleh Abuyamin dalam bukunya Perpajakan Pusat dan Daerah mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah L’ impot et la contribution, soit dercte soit dissimule, que la puissance publique exige des habitatns ou des biens pursubvenir auxdepenses du government. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang di paksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah” (dalam Abuyamin, 2010:2) Berdasarkan pengertian di atas pajak merupakan bantuan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh negara kepada masyarakat, untuk memenuhi kebuuhan belanja masyarakat. Dilihat dari cirinya pajak mempunyai beberapa ciri sebagai berikut: 1. Iuran rakyat kepada negara. 2. Pajak di pungut oleh negara (di Indonesia oleh pemerintah pusan atau pemerintan daerah). 3. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanannya. 4. Pemungutan pajak dapat di paksakan. 5. Pemungutan pajak merupakan ahli dana dari wajib pajak sebagai pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak atau pengelola pajak (negara atau pemerintah). 6. Pajak mempunyai fungsi budgeter (mengisi kas negara atau anggaran negara) dan fungsi regulerent (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi). (Abuyamin, 2010 : 2) Berdasarkan ciri-ciri pajak diatas dapat di lihat bahwa pajak di pungut dari wajib pajak maupun wajib pajak daerah, serta yang di pungut atau yang terkena wajib pajak dari masyarakat yang sudah wajib membayar pajak. Sejalan dengan asas desentralisasi negara Indonesia bahwa dalam sistem pemungutan pajak dapat di lakukan di daerah.

Kriteria Kualitas Pelayanan (skripsi dan tesis)

Kriteria yang digunakan untk melakukan penilaian kualitas pelayanan publik dengan mengacu kepada Kepmen PAN Nomor 81 Tahun 1993 sebagai berikut: Kriteria Kualitatif 1. Kesederhanaan, yaitu banwa prosedur / tata cara pelayanan di selenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelitbelit, mudah di pahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. 2. Kejelasan dan Kepastian,yaitu mencakup: a. Prosedur/ tata cara pelayanan. b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. d. Rincian biaya tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 3. Keamanan, yaitu bahwa hasil proses pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 4. Keterbukaan,yaitu prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan kerja/ pejabat penggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib di transformasikan secara terbuka agar mudah di ketahui oleh masyarakat, baik di minta maupun tidak di minta. 5. Efisiensi, yaitu bahwa: a. Persyaratan pelayanan hanya di batasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang di berikan. b. Di cegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan satuan kerja/ instansi pemerintah lain yang terkait. 6. Ekonomis, yaitu pengenaan biaya pelayanan harus di tetapkan secara wajar dengan memperhatikan: a. Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. b. Kondisi atau kemampuan masyarakat untuk mengamen. c. Ketentuan peeraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Keadilan, yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat di selesaikan dalam kurun waktu yang telah di tentukan. Kriteria Kuantitatif 1. Jumlah warga/ masyarakat yang meminta pelayanan (per hari, per bulan, atau per tahun). 2. Lamanya waktu pemberian pelayanan. 3. Ratio/ perbandingan antara jumlah pegawai/ tenaga yang ada dengan jumlah warga/ masyarakat yang meminta pelayanan untuk menunjukan tingkat produktivitas kerja. 4. Penggunaan perangkat-perangkat modern untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan. 5. Frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat mengenai kinerja pelayanan yang di berikan, baik melalui media masa maupun melalui kotak saran yang di sediakan. 6. Penilaian fisik lainnya, misalnya kebersihan dan kesejukan lingkungan, motivasi kerja pegawai dan lain-lain aspek yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik. (Pasolong 2008:213-214) Berdasarkan kriteria kualitas pelayanan di atas bahwa criteria kualitas pelayanan dalam melayani masyarakat ada dua kriteria yaitu, kriteria pelayanan kualitatif dan kriteria pelayanan kuantitatif. Kriteria pelayanan kualitatif merupakan segala hal-hal demi terciptannya pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Kriteria pelayanan kuantitatif merupakan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan di lihat dari fisik atau sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat. Dua kriteria pelayanan tersebut merupakan segala hal-hal yang di perhatikan dalam melayani masyarakat sehingga pelaynan yang berkualitas dapat terwujud.

Tujuan Keseluruhan (skripsi dan tesis)

Tujuan keseluruhan merupakan bentuk atau wujud dari seluruh rangkaian
pelayanan yang bertujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat sehinggga
terciptanya kualitas pelayanan yang di harapkan. Tjiptono dalam bukunya
Prinsip-Prinsip Total Quality Service tujuan keseluruhan adalah mewujudkan
kepuasan pelanggan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang, dan
melakukan perbaikan berkesinambungan (Tjiptono, 1997:57)
Pengertian di atas menunjukan bahwa tujuan keseluruhan merupakan
rangkaian tahapan atau hasil akhir dari terciptanya suatu kualitas pelayanan.
Tujuan keseluruhan merupakan tahapan akhir yang ingin di capai demi
terciptanya kualitas pelayanan yang di harapkan. Dalam menciptakan tujuan
keseluruhan ada beberapa hal, yaitu:
49
a. Kepuasan pelanggan atau masyarakat adalah ukuran keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan.
b. Tanggung jawab aparatur adalah Tekanan sosial yang mengikat
sesuai dengan kewajiban dan tugas yang dibutuhkan status sosial itu
sendiri.
c. Perbaikan berkesinambungan adalah tahapan perencanaan,
pelaksanaan rencana,pemeriksaan hasil perencanaan, dan tindakan
perbaikan terhadap hasil yang di peroleh.
(Ratminto dan Winarsih, 2010:126-129)
Dari pengertian-pengertian di atas yang merupakan sebuah tujuan
keseluruhan dalam pelayanan merupakan hasil dari kualitas pelayanan yang di
berikan kepada masyarakat sehingga menciptakan hasil yang ingin di capai.