Kebijakan Likuiditas

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar
kewajiban-kewajiban jangka pendek, baik yang menyangkut kebutuhan
operasional maupun hutang kepada pihak luar (Harnanto, 1987, p.174).
Apabila perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban tersebut, maka
perusahaan akan berada pada kondisi illikuid. Keadaan tidak likuid ini dapat
mencerminkan bahwa uang yang diinvestasikan ke dalam perusahaan tidak
dikelola dengan baik. Selain itu kondisi illikuid akan membuat hutang
ditambah dengan adanya bunga semakin menumpuk dan kredibilitas
perusahaan menjadi diragukan. Ada dua faktor penting dalam mengukur
tingkat likuiditas suatu perusahaan (Harmanto, 1987, p.175), yaitu aktiva
lancar dan hutang lancar.
Aktiva lancar meliputi kas, surat berharga (efek), piutang, persediaan, serta
pos-pos transitoris dan antisipasi. Dalam keadaan normal, aktiva lancar
merupakan sumber utama untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka
pendek suatu perusahaan. Kas merupakan alat ukur yang paling mewakili,
karena pada akhirnya kewajiban akan dibayar dengan kas. Sementara itu,
yang termasuk ke dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang bank
jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan hutang
pajak.
Untuk memenuhi likuiditas perusahaan terdapat cadangan kas minimum
yang perlu ditetapkan perusahaan (Saunders & Cornett, 2003). John Maynard
K. (Kasmir, 2010, p.192) mengatakan ada tiga alasan dalam menyimpan uang
ke kas yaitu, motif transaksi, motif spekulatif, motif berjaga-jaga