Prinsip-prinsip corporate governance yang dikemukakan oleh OECD (Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development)  ada  lima. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Hak-hak pemegang saham. Rerangka kerja corporate governance harus melindungi hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang adil kepada pemegang saham. Rerangka kerja corporate governance harus meyakinkan adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.
3. Peranan stakeholder   dalam   corporate   governance.   Rerangka   kerja corporate governance harus mengakui adanya hak-hak stakeholder seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam  penciptaan kesejahteraan, pekerjaan- pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara financial.

 

 

 

 

 

4. Pengungkapan dan transparansi.  Rerangka  kerja  corporate  governance harus meyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-ha yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan.
5. Tanggung jawab dewan (direksi). Rerangka kerja corporate governance harus meyakinkan pedoman strategik perusahaan, pemonitor yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Kelima  prinsip  tersebut  dilandasi  oleh  empat  unsur   penting  dalam corporate governance yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

1. Fairness (keadilan)

 

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang  saham  minoritas  dan  para  pemegang  saham  asing,  serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. Transparency (transparansi)

 

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

 

 

 

 

 

3. Accountability (Akuntabilitas)

 

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

 

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

 

 

Perhatian terhadap corporate governance kian meningkat seiring dengan banyaknya masalah skandal keuangan yang muncul di lingkungan bisnis. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan good corporate governance (Daniri, 2005: 6).

Konsep corporate governance telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar dan badan sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Banyak pakar yang telah mendefinisikan istilah corporate governance secara berbeda-beda. Darmawati (2003: 7) mendifinisikan corporate governance sebagai keseluruhan set aransement legal, kebudayaan, dan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik, siapa yang mengendalikan, bagaimana pengendalian dilakukan dan bagaimana resiko dan return dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dialokasikan.

Lang (1999: 153) mendifinisikan corporate governance berkenaan dengan cara untuk meyakinkan para penyedia dana perusahaan untuk mendapatkan return pada investasi mereka. Sedangkan menurut Boediono (2005: 6) mengemukakan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme   yang   dapat   digunakan   untuk   memastikan   bahwa   supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Kalihatu (2006: 6) mengemukakan corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.

Sedangkan definisi corporate governance menurut beberapa badan diantaranya FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2001) dalam  publikasi  yang  pertamnya  mempergunakan  definisi  Cadbury Committee,  yaitu  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Darmawati (2003: 7) dalam makalahnya menyertakan berbagai definisi corporate governance yang dikemukakan oleh beberapa badan corporate governance yaitu :

1. OECD Principles of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai sistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
2. PWC-ADB SOE Reform Project mengemukakan corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif bersumber pada budaya perusahaan, etika, nilai, system, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya, dan risiko secara lebih efisien dan efektif dan    pertanggungjawaban   kepada    pemegang    saham    dan stakeholder lainnya.
3. CalPERS mengemukakan corporate governance merujuk pada hubungan diantara berbagai pihak yang berperan serta dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan.  Pemeran  serta  utama  adalah  pemegang  saham, pengurus (yang dipimpin oleh Direktur Utama/CEO) dan pengawas. Berdasarkan  definisi-definisi  yang  telah  dikemukakan  oleh  beberapa

pakar dan badan corporate governance di atas, meskipun berbeda-beda namun memiliki  maksud  yang  sama.  Dapat  disimpulkan  bahwa  corporate governance merupakan mekanisme pengendalian perusahaan yang mengatur tidak hanya shareholder tetapi juga stakeholder. Corporate governance tidak hanya sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban saja namun juga meningkatkan nilai perusahaan.

 

 

Menurut  Surifah  (2001:  95)  discretionary accrual  (kebijakan akuntansi akrual) adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat kewajiban yang besar atas jaminan produk (garansi), kontinjensi dan potongan harga, dan mencatat persediaan yang sudah usang. Lebih lanjut, akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga perubahan persediaan. Biaya depresiasi merupakan akrual negatif. Akuntan memperhitungkan akrual untuk menandingkan biaya dengan pendapatan, melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih sesuai dengan yang diharapkan.

 

 

Penjelasan konsep manajemen laba menurut Salno dan Baridwan (2000: 19) menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa “praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.” Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki informasi asimetri terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Informasi asimetri terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relative lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Dalam kondisi demikian pihak manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat laporan keuangan dalam usaha memaksimalan kemakmurannya. Intervensi manajemen mengandung kejahatan moral (moral hazard) apabila memanfaatkan informasi asimetri tersebut debgan manajemen

 

 

 

 

 

laba. Kesenjangan informasi antara kedua belah pihak menimbulkan/memicu munculnya manajemen laba. Masing-masing pihak dalam hubungan keagenan terdorong oleh motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai fokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agent) dan berusaha memberi suatu pemahaman prilaku organisasi dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan untuk memaksimalkan utilitas usahanya. Usaha memaksimalkan utilitas ini mendorong timbulnya konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agency), karena setiap perusahaan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya melalui kontrak kompensasi.

Pemilik menempatkan fungsi pemantauan (monitoring) untuk mengatasi konflik. Menurut Salno dan Baridwan (2000: 19), bentuk pemantauan yang umum digunakan diantaranya adalah :

1. Penyusunan   laporan  keuangan  periodic  untuk  kepentingan  pemilik

 

(stewardships, accountability).

 

2. Adanya  fungsi   auditing   yang   bersifat   auditor   independen   dalam menyatakan pendapatan mereka atas kewajiban laporan keuangan perusahaan.

 

 

Terdapat  beberapa  metode  pendeteksian  manajemen  laba.  Jones (1991) memberikan sebuah model untuk membantu mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba. Tujuan model jones adalah untuk memisahkan akrual kelolaan dan non kelolaan. Model modifikasi Jones mengestimasi tingkat akrual yang diharapkan (akrual non kelolaan) sebagai fungsi perbedaan antara perubahan pendapatan dan perubahan dalam piutang dagang serta aktiva tetap (Thomas dan Zhang, 2000:347).

Perhitungan total akrual dengan pendekatan arus kas dan laporan rugi laba dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sloan.1996) :

Tat = Earnt – CFOt

 

Dimana :

 

Tat    = total akrual

 

 

 

 

 

Earn = earnings

 

CFO = Arus kas operasi

 

Seluruh persamaan di  atas  dibagi dengan menggunakan total aktiva awal tahun pada perusahaan yang diobservasi.

Menurut Sulistyanto (2008: 211) model-model pemisahan akrual menjadi kelolaan dan non kelolaan yang dibandingkan oleh Dechow, dkk adalah sebagai berikut :

1. The Healy Model

 

Pengujian  Healy  untuk  manajemen laba  dengan  cara  membandingkan rata-rata  total  akrual  (dibagi  total  aktiva  periode  sebelumnya).  Healy (1985) menganggap non discretionary accrual (NDA) tidak dapat diobservasi.  Model  untuk  non  discretionary  accrual  adalah  sebagai berikut :

NDA = 0       sehingga      TA = NDA

 

2. The De Angelo Model

 

Model De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur non discretionary accrual.

NDAt  =  TAt-1

 

 

 

 

 

Keterangan :

 

NDAt  =  estimasi non discretionary accrual

 

TAt-1 =  total accrual dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t

 

3. The Jones Model

 

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non discretionary accrual adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non discretionary accrual sebagai berikut :

NDAt  =  α1 1/ TAt-1 + α2 ∆ REVt / TAt-1 + α3 PPEt / TAt-1

 

Keterangan :

 

∆ REVt       =  revenue  pada  tahun  t  dikurangi  revenue  pada  tahun  t-1

 

dibagi total aktiva  tahun t-1.

 

PPEt           =  gross property plan and equipment pada tahun t dibagi total aktiva tahun t-1

At-1                = total aktiva tahun t-1

 

α1, α2, α3     = Firm-spesific parameters

 

4. The Modified Jones Model

 

Model ini dibuat untuk mengeliminasi tendensi konjungtor yang terdapat dalam the jones model.

 

 

 

NDAt  =  α1         1        + α2    (∆ REVt –  ∆ RECt )  + α3  (PPEt) At-1

 

 

 

 

 

Keterangan :

 

∆ RECt    = net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi piutang bersih pada tahun t-1 dibagi total aktiva tahun t-1.

5. Industry Adjusted Model

 

Industry  Adjusted  Model  (Dechow  dan  Sloan,1991)  mengasumsikan bahwa variasi determinan dari non discretionary accrual adalah sama dalam jenis industry yang sama. Non discretionary accrual dari model ini diperoleh dengan :

NDAt  = γ1 + γ1 median1 (TAτ)

 

 

6. Akrual Khusus (Beaver dan Engel, 1996)

 

NDAit = α0 + α1 COit + α3 NPAit + α4 ∆NPAit+1 + e

 

 

Keterangan :

 

COit          : loan charge-off (pinjaman yang dihapus bukukan) LOAN    : loans outstanding (pinjaman yang beredar)

NPAit       :  nonperforming  assets  (aktiva  produktif  yang  bermasalah) terdiri           dari    aktiva    produktif    berdasarkan    tingkatan kolektibilitasnya yaitu

1. a) Dalam perhatian khusus (DPK)

 

1. b) Kurang lancer (KL)

 

1. c) Diragukan (D)

 

1. d) Macet (M)

 

 

 

 

 

∆NPAit+1       :    selisih nonperforming assets t+1 dengan nonperforming assets t

Semua variable dideflasi dengan nilai buku ekuitas ditambah cadangan kerugian pinjaman.

Jadi perhitungan akrual kelolaan yaitu : DAit  = TAit –  NDAit

Keterangan :

 

TAit              :   total akrual (untuk yang model akrual khusus, total akrual dihitung berdasarkan  total saldo  penyisihan  penghapusan aktiva produktif

(PPAP))

 

DAit              : akrual kelolaan

 

NDAit          : akrual non kelolaan

 

7. The Cross-Sectional Models

 

Baik model Jones cross-sectional dan model Jones modifikasi cross- sectional adalah sama dengan model Jones dan model Jones modifikasi, kecuali bahwa parameter model diestimasi dengan menggunakan data cross-sectional bukan data time series. Model cross-sectional dan time series berbeda asumsi. Model cross-sectional mengasumsikan bahwa korelasi  antara  akrual  non   kelolaan  dan  penentuan  akrual,  seperti perubahan dalam pendapatan dan PPE (bruto), ditentukan oleh kelompok industri  dan  situasi  ekonomi  sekarang  sedangkan  model  time-series

 

 

 

 

 

mengasumsikan bahwa korelasi ditentukan oleh karakteristik spesifik perusahaan.

Pada penelitian ini digunakan model modifikasi Jones dalam mendeteksi manajemen laba. Penggunaan model modifikasi Jones dikarenakan model ini runtun waktu dan secara statistik paling baik dibandingkan model- model lainnya.

 

 

 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Asyik (2000: 23) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya :

2. a) Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (sum of the year digit) ke metode depresiasi garis lurus (straight line).
3. b) Mengubah periode
4. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi.

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan judgment (kebijakan) perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang  bagi  manajemen  untuk  melibatkan  subyektivitas  dalam menyusun estimasi, misalnya :

1. a) Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih b) Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
2. c) Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manejemen menggeser periode biaya atau pendapatan (sering disebut manipulasi keputusan operasional), misalnya :

1. a) Mempercepat/menunda pengeluaran untuk       penelitian       dan pengembangan sampai periode akuntansi
2. b) Mempercepat/menunda pengeluaran promosi     sampai      periode berikutnya.
3. c) Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi
4. d) Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat
5. e) Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak

 

Menurut Scott (2003: 377), motivasi manajemen melakukan tindakan pengaturan laba adalah sebagai berikut :

1. Rencana Bonus (bonus scheme)

Manajer perusahaan yang mendapatkan rencana bonus akan memilih kebijakan   akuntansi   yang   sedikit   konservatif   dibandingkan  dengan manajer perusahaan tanpa rencana bonus. Manajer dengan rencana bonus akan  menghindari  metode  akuntansi  yang  mungkin  melaporkan  net income  lebih   rendah.  Manajer  menggunakan  laba   akuntansi  untuk menentukan  besarnya  bonus,  cenderung  memilih  kebijakan  akuntansi yang dapat memaksimumkan laba.

Dalam rencana bonus ada istilah bogey dan capbogey merupakan tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus. Sedangkan cap adalah tingkat laba maksimum untuk memperoleh bonus. Jika laba ada di atas cap, ada tidaknya bonus tergantung pada kontrak yang dilakukan antara pemegang saham dan manajer. Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser laba ke periode berikutnya. Jika laba berada dibawah bogey maka manajer akan semakin mengurangi laba bersih. Dengan demikian kemungkinan untuk mendapatkan bonus di periode berikutnya akan meningkat.

2. Kontrak utang jangka panjang (Debt Covenant)

Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan- tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada dibawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada.

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

3. Motivasi Politis (political motivation)

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan yang berkecimpung dibidang penyediaan fasilitas bagi kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana infrastruktur, secara politis akan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Perusahaan seperti ini cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran  tinggi.  Tindakan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

4. Motivasi Perpajakan (taxation motivation)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Sebagai contoh, cara yang dilakuan misalnya merubah metode pencatatan persediaan menjadi LIFO agar laba bersih yang dihasilkan rendah.

5. Pergantian Direksi

Beragam motivasi timbul disekitar waktu pergantian direksi sebagai contoh, direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga dengan direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

6. Penawaran Perdana (initial public offering)

Ketika perusahaan dinyatakan telah go public, informasi keuangan yang ada didalam prospektus merupakan sumber informasi penting. Informasi ini dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.   Untuk   mempengaruhi   keputusan   calon   investor,   maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. Selain itu, motivasi pasar modal juga mempengaruhi dalam tindakan manajemen laba. Penggunaan informasi  secara  luas  oleh  investor  dan  analisi  keuangan untuk melindungi nilai sekuritasnya, dapat menciptakan dorongan manajer untuk memanipulasi laba dalam usahanya untuk mempengaruhi kinerja sekuritas jangka pendek.

 

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2003:383) yaitu :

1. Taking a bath

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. Income minimization

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimunkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian  secara  politis.  Kebijakan  yang  diambil  dapat  berupa penghapusan (write off) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. Income maximization

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (debt covenant).

4. Income smoothing

Perusahaan  umumnya  lebih  memilih  untuk  melaporkan  trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

5. Timing Revenue dan Expenses Recognation.

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Manajemen laba (earning management) didefinisikan oleh beberapa peneliti akuntansi secara berbeda-beda sbb :

1. Widyaningdyah (2001 :92) membagi definisi manajemen laba menjadi dua

yaitu:

1. Definisi sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manager untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan besarnya laba.

1. Definisi luas

Earning     management     merupakan     tindakan     manajer     untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana  manager  bertanggung  jawab,  tanpa  mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

3. Healy dan Wahlen (1999: 368) memberikan definisi manajemen laba yang ditinjau dari sudut pandang penetap standar, yaitu manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.
4. Schipper (1989: 92) mengartikan manajemen laba dari sudut pandang fungsi pelaporan pada pihak eksternal, sebagai disclosure management, dalam pengertian bahwa  manajemen   melakukan   intervensi   terhadap   proses

pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

4. Menurut Assih dan Gundono (2000: 37) mengartikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Accepted Accounting Pincipples (GAAP) untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan.

Meskipun sudut pandang definisi manajemen laba yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti akuntansi berbeda, namun pada dasarnya definisi manajemen laba yang dikemukakan mengarah pada perspektif opportunist.

Scott (2000: 351) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi  dua.  Pertama,  melihatnya  sebagai  perilaku  oportunistik  manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak  uang,  dan  political  cost  (opportunistic  Earnings  Management). Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient Earning Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak- pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melakukan manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Selain itu, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara memaksimalkan laba tetapi juga dengan meminimalkan laba.

Reksadana Danareksa Syariah Berimbang  adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  (“KIK”) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kontrak Investasi Kolektif

Danareksa Syariah Berimbang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 15 November 2000 dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG No. 26 Tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. di Jakarta, antara PT. Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan ABN AMRO BANK sebagai Bank Kustodian yang kemudian digantikan oleh CITIBANK, N.A., Cabang Indonesia

sebagai Bank Kustodian.

Danareksa Syariah Berimbang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti Syariah Islam. Kekayaan Danareksa Syariah Berimbang akan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam Efek Ekuitas dan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang dengan mengikuti syariah Islam.

Tujuan Investasi BNI DanaPlus Syariah adalah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang kepada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

1. Total unit penyertaan sebesar Rp.500 juta

1. Dana awal penerbitan sebesar Rp.12,5 milyar
2. Komposisi portofolio min.48% sd. 98% di efek pendapatan tetap a.l; Obligasi Syariah, SWBI,CD Mudharabah Muqayaddah, CD Mudharabah Mutlaqah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek lain yang bersifat syariah dan max.50% pada efek yang bersifat ekuitas a.l. saham prinsip syariah (jii)
3. Minimum pembelian setiap kali Rp. 1 juta atau maksimum 2% dari total unit yang dijual.
4. Pembelian reksadana dapat dilakukan dioutlet bni securities dan bni syariah
5. Biaya pembelian sebesar 0,75% dan biaya penjualan kembali 0%.
6. Pengalihan ke reksadana non syariah tidakdikenakan biaya
7. Fasilitas bebas pajak atas return yang diterima dari investor
8. Imbalan jasa MI pertahun max.1% berdasarkan NAB dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan.
9. Imbalan jasa kustodian pertahun max.0,25% dari NAB harian dan dibayar setiap bulan.
10. Pembayaran penjualan kembali selambat-lambatnya 7 hari kerja (t+7).

Tujuan Investasi BNI Dana Syariah adalah memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang kepada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

1. Total unit penyertaan sebesar Rp.500 juta
2. Dana awal penerbitan sebesar Rp.12,5 milyar
3. Komposisi portofolio min.80% sd.max.98% di efek pendapatan tetap a.l; Obligasi Syariah SWBI, CD Mudharabah Muqayaddah, CD Mudharabah Mutlaqah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek lain yang bersifat syariah.
4. Minimum pembelian setiap kali Rp. 1 juta atau maksimum 2% dari total unit yang dijual.
5. Pembelian reksadana dapat dilakukan di outlet BNI Securities dan BNI Syariah
6. Biaya pembelian sebesar 0,75% dan biaya penjualan kembali 0%.
7. Pengalihan ke reksadana non syariah tidak dikenakan biaya
8. Fasilitas bebas pajak atas return yang diterima dari investor
9. Imbalan jasa MI pertahun max.1% berdasarkan NAB dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan
10. Imbalan jasa kustodian pertahun max.0,25% dari NAB harian dan dibayar setiap bulan.
11. Pembayaran penjualan kembali selambat-lambatnya 7 hari kerja (t+7)

Reksa Dana AAA Amanah Syariah Fund (selanjutnya disebut “AAA Amanah Syariah Fund”) bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, obligasi dan  Efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman AAA Amanah Syariah Fund mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah AAA Amanah Syariah Fund. AAA Amanah Syariah Fund  melakukan investasi dengan komposisi minimum 30% dan maksimum 98% pada Obligasi  dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan Syariah Islam, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan

instrumen pasar  uang yang sesuai dengan Syariah Islam dengan ketentuan investasi pada instrumen pasar  uang tidak akan melebihi 95%, serta minimum 5% dan maksimum 80% pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.[1]

[1] http://www.reksadanasyariah.com/AAA_Amanah_Syariah.pdf.  Diakses tgl 14 Oktober 2012

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin komplek dan kompetitif, maka pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan dasar tentang financial yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang didalamnya mengatur tentang reksa dana. Ketetapan ini menjadi landasan kuat bagi aplikasi reksa dana di Indonesia. [1]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian Resa dana syraiah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkannya (+) return dari sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggungjawaban secara syariah. Tujuan utama reksa dana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggungjawab social terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.[2]

Pemikiran tentang investasi financial berbasis syariah menjadi titik awal bagi munculnya lmbaga-lembaga keuangan yang melandaskan aktifitas finansialnya pada prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pemikiran awal tentang investasi lembaga keuangan berbasis syaariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian Bank Muamalat ini, perlahan menjadikan investasi keuangan syariah sebagai kekuatan ekonomi baru dalam ekonomi moneter. Reksa dana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997, dimana perusahaan sekuritas miik Negara yaitu PT. Danareksa menjadi pionir dalam menerbitkan reksa dana syariah.

Reksa dana yang saat ini telah berhasil dirintis telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan ekspansi bidang reksa dana syraih khususnya di bursa efek

 

Kalbe Farma Tbk (“Perseroan” atau “Kalbe”) didirikan pada10 September1966, oleh 6 bersaudara, yaitu Khouw Lip Tjoen,Khouw Lip Hiang, Khouw Lip Swan, Boenjamin Setiawan, Maria Karmila, F. Bing Aryanto. Kalbe Farma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Selama lebih dari 40 tahun sejarah Perusahaan, pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun merek-merek produk yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, kekuatan keuangan, keahlian riset dan pengembangan serta produksi yang sulit ditandingi dalam mewujudkan misinya untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,02996 dengan standar deviasi sebesar 0,14255.

 

 

PT United Tractors Tbk (UNTR) didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai 18 cabang, 17 kantor lokasi dan 12 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta. Perusahaan melalui pemegang saham utama, PT Astra International Tbk (Astra), adalah bagian dari Jardine Matheson Holdings Ltd.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut “Grup”) meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta pelayanan purna jual, pertambangan dan kontraktor pertambangan. Termasuk didalam kontraktor pertambangan adalah jasa kontraktor pertambangan terpadu. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,04447 dengan standar deviasi sebesar 0,13899.

PT Aneka Tambang Tbk / ANTM (Persero) didirikan dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” tanggal 05 Juli1968. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut.

usaha Perusahaan dimulai pada tahun 1989 bergerak dalam bidang perdagangan terutama rokok. Sejak tahun 2002, Perusahaan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama “Alfamart” yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makassar, Balaraja dan Palembang. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,03313  dengan standar deviasi sebesar 0,12178.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (IDX: INTP) adalah salah satu produsen semen di Indonesia. Indocement merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1985 yang merupakan hasil penggabungan enam perusahaan yang menghasilkan sebuah perusahaan semen dengan delapan pabrik sejak 1975. Produksi semen Indocement dapat mencapai total sekitar 16,5 juta ton per tahun. Indocement memiliki 12 buah pabrik, sembilan diantaranya berada di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua berada di Cirebon, Jawa Barat dan satu di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Produk utama Indocement adalah semen tipe Ordinary Portland Cement disingkat OPC dan Pozzolan Portland Cement disingkat PPC yang kemudian digantikan oleh Portland Composite Cementdisingkat PCC sejak 2005. Indocement juga memproduksi semen jenis lain misalnya Portland Cement Type II dan Type V serta Oil Well Cement. Indocement juga merupakan satu-satunya produsen semen jenis Semen Putih (White Cement) di Indonesia.

Tahun 2001, HeidelbergCement Group, yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan pabrik di lebih dari 50 negara mengambilalih kepemilikan mayoritas saham di Indocement. Sejak itu perusahaan difokuskan untuk mengembalikan ketahanan finansial yang hilang sejak krisis Asia. Saham Indocement didaftarkan di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Indocement memiliki lebih dari 6.000 karyawan.

Semen yang dipasarkan adalah semen dengan merek “Tiga Roda”. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,03313  dengan standar deviasi sebesar 0,12178.

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi (infoComm) serta menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia. Dalam perjalanannya menjadi perusahaan publik PT.TELKOM Tbk. Telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,00850  dengan standar deviasi sebesar 0,08386.

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini merupakan produsen batubara terbesar ke-5 di Indonesia. Perseroan menjadi perusahaan publik pada tanggal 23 Desember 2002 dengan kode saham “PTBA” yang dicatatkan di Bursa Efek jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Segmen usaha yang digeluti perseroan adalah industri tambang barubara dan pengusahaan briket. Industri tambang batubara merupakan bisnis inti perseroan yangi menghasilkan pendapatan lebih dari 98% dari total pendapatan usaha perseroan. Perseroan mempunyai dua unit pertambangan, yaitu unit pertambangan Tanjung Enim berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka (open pit mining), dan unit pertambangan Ombilin berlokasi di sawahlunto, Sumatera Barat yang dioperasikan dengan sistem tambang bawah tanah (underground mining). Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,06106 dengan standar deviasi sebesar 0,19260.

PT.Unilever Indonesia,Tbk. Perusahaan yang bergerak dibidang produksi sabun,detergen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Didirikan pada tanggal 5 Desember  1933 sebagai Zeepfabrieken N.V Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. Van Ophuijsen, notaris di Batavia.

Berdasarkan data historis harga saham harian, dengan perhitungan Model Markowitz, selama periode pengamatan return ekspetasi saham UNVR  secara berturut-turut adalah 0,02828 dan standar deviasi sebesar 0,10628.

Jakarta Islamic Index (JII) muncul sebagai tolok ukur (benchmark) bagi investasi saham secara syariah di pasar modal. Menurut Pontjowinoto, ide untuk membangun dan mengembangkan wacana investasi keuangan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam.[1]

Hingga tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[2]

Yang dimaksud pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain:[3]

1. larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan;
2. instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal.

Pasar modal syariah didirikan di Indonesia ditandai dengan didirikannya JII. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, yaitu Boediono, Bapepam, dan MUI secara resmi meluncurkan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003. Sedangkan peluncuran JII dilakukan sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).[4]

Tujuan pendirian JII adalah untuk meningkatkan investasi di pasar modal secara syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. JII merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100).[5]

JII merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Kriteria emiten tersebut dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20.

Kriteria yang ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 antara lain:[6]

1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
4. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengkajian ulang terhadap saham-saham yang masuk dalam JII. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan terus menerus dimonitor berdasarkan data publik dan media.

Tahapan seleksi saham antara lain:[7]

1. memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali termasuk 10 besar dalam hal kapitalisasi);
2. memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%;
3. memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir;
4. memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Perkembangan JII tidak lepas dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, naik turunnya indeks syariah tetap mengikuti kecenderungan yang terjadi di IHSG. Perhitungan JII sangat tergantung pada perkembangan harga saham dan besar saham yang diperdagangkan.

JII dimaksudkan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah.

.

Nilai aktiva bersih (NAB) atau Net Asset Value (NAV) tidak dapat dipisahkan dari reksa dana karena istlah ini merupakan suatu tolok uur dalam memantau hasil portofolio suatu reksadana. NAB adalah total nilai investasi kas yang dipegang (uninvested) dikurangi biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan.

NAB per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio reksa dana setelah dikurangi  biaya operasional kemudian dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar (dimiliki investor) pada saat tertentu. NAB per saham per unit setiap hari oleh bank kustodian setelah mendapat data dari manajer investasi dan nilainya dapat dilihat dari surat kabar yang dibuat reksa dana bersangkutan setiap harinya.

Besarnya NAB bisa berfluktuasi setiap harinya, tergantung dari perubahan nilai efek portofolio. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang saham per unit penyertaan dan sebaliknya, menurun berarti berkurangnya nilai investasi pemegang saham unit penyertaan.

 

Portofolio yang efisien (efficient portofolio) adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah pasti.

Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya.

Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi n-aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio baik yang efisien maupun yang tidak efisien yang dapat dipilih oleh investor. Kumpulan (set) dari portofolio yang efisien ini disebut efficient set atau efficient frontier.[1] Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkorelasi sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali.

Pada tahun 1952 Harry Markowitz meluncurkan model formal seleksi portofolio yang memasukkan prinsip divesifikasi. Modelnya adalah langkah pertama manajemen portofolio: identifikasi perangkat portofolio yang efisien atau yang sering disebut frontier dari asset berisiko. Frontier adalah perngkat portofolio yang meminimumkan varian utnuk setiap target imbal hasil yang diharapkan. [2] Efficient frontier merupakan pilihan terbaik bagi investor karena mampu menawrkan tingkat pengemalian yag lebih tinggi dengan tingakt risiko tertentu. Investor yang rasional akan memilih untuk berinvestasi pada portofolio-portofolio yang berada pada efficient frontier. Portofolio efisien merupakan portofolio yang mempunyai varians yang minimum disetiap tahap keuntungan yang telah ditetapkan dan pada waktu yang sama mempunyai keuntungan diharapkan yang maksimum.[3]

 

 

Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

• Waktu yang digunakan hanya satu periode.
• Tidak ada biaya transaksi.
• Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio.
• Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko.

Model Markowitz tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.  Jika tersedia pinjaman dan simpanan bebas risiko, maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman dan simpanan bebas risiko ini tidak tersedia.

Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko (riskless lending and borrowing) dan investor diasumsikan sebagai risk-averse individu, maka yang dipilih merupakan portofolio yang optimal.

. 

Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor, karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti diversifikasi random, model indeks tunggal dan model Markowitz.[1]

Model Markowitz dan model indeks tunggal keduanya adalah model portofolio untuk meminimumkan varian. Perbedaan kedua model pada rumus yang digunakan untuk menentukan varian portofolio. Markowitz model rumus yang diasumsikan untuk kondisi sangat sempurna, sedangkan model indeks tunggal diasumsikan terdapat sisa saham yang tidak berkorelasi sempurna.[2]

[1] Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi , (Yogyakarta: BPFE, 2008)

hlm 264

[2] Prawistri Puspita Sari. “Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Syariah: Perbandingan Portofolio Optimal dengan Reksa Dana Syariah di Indonesia Periode Penelitian Tahun 2004-2007”,  Journal Of Islamic Business and Economics  Vol.3, No.2 (Desember 2009). Hlm. 23

 

Portofolio adalah sekumpulan aset, baik aset riil maupun aset finansial.[1] Harry Markowitz mengemukakan bahwa ketika seseorang menambahkan suatu aset ke dalam portofolio investasinya, maka total risikonya akan berkurang dan ekspektasi returnnya tetap sebesar rata-rata tertimbang dari ekspektasi return masing-masing aset dalam portofolio tersebut. Dengan kata lain, diversifikasi akan menurunkan risiko total tanpa mengorbankan return.

Ketika portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik, artinya penambahan kembali suatu aset ke portofolio sudah tidak lagi menurunkan risiko total secara berarti, maka variabilitas unik pada tiap-tiap aset (risiko tidak sistematis) akan hilang. Risiko yang masih ada adalah risiko sistematis yang berpengaruh kepada seluruh aset. Dengan demikian, penilaian portofolio tidak perlu lagi dihitung dari besarnya risiko total tetapi dari besarnya risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan dari diversifikasi tersebut.[2]

Implikasi dari teori ini adalah investor hendaknya mengkombinasikan aset yang berisiko dalam satu portofolio untuk meminimumkan risiko. Bagi portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, semua risikonya adalah sistematis karena yang tidak sistematis hilang terdiversifikasi.

Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa saham atau portofolio tidak mempunyai risiko tidak sistematis, tidak juga bahwa risiko tidak sistematis tidak mempunyai hubungan dengan keuntungan saham tersebut. Namun, karena risiko ini hilang karena terdiversifikasi, maka pemodal dapat mengabaikan risiko tersebut apabila mereka ingin menambah satu saham dalam portofolio investasi mereka. Oleh karena itu, risiko sistematislah yang dihubungkan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.[3] Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas. Jika terdapat kemungkinan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas, maka akan timbul pertanyaan potofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Jika investor adalah rasional, maka mereka akan memilih portofolio yang optimal. Portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan metode indeks tunggal. Dan yang pertama kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Portofolio optimal akan berbeda-beda untuk masing-masing investor. Investor yang lebih menyukai risiko akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dengan membayar risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang kurang menyukai risiko. Jika aktiva tidak berisiko dipertimbangkan, aktiva ini dapat mengubah portofolio optimal yang mungkin sudah dipilih oleh investor. [4]

 

Saham merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan atas saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah sau jenis sekuritas yang cukup popular di perjualbelikan di pasar modal. [1]

Menurut Dewan syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.[2] Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan sseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

1. Jenis saham

Dilihat dari kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham terdiri dari:[3]

1. Saham preferen (preferred stock),

merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuiditas klaim pemegang obligasi (bond). Hak yang dimiliki pemegang saham preferen, yaitu:

• Hak preferen terhadap dividen yaitu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandikan dengan pemegang saham biasa.
• Hak dividen kumulatif yaitu hak kepada pemegang saham preferen yang menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya.
• Hak preferen pada waktu likuidasi yaitu hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadinya likuidasi.

Macam-macam saham preferen ada 3, yaitu:

1. Convertible preferred stock.

              Dalam saham preferen yang dapat dikonversikan ke sham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Penukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan (gain) atau kerugian (lost) diperusahaan emiten. Nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham.

1. Callable preferred stock.

Merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Artinya, dapat memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali Callable preferred stock dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi ari nilai nominal sahamnya.

1. Floating atau adjustable rate preferred stock (ARP).

              Merupakan saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Saham ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas    t-bill.[4]

• Saham biasa (Common stock). Merupakan saham yang hanya dikeluarkan oleh perusahaan satu kelas saham saja. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Pemegang sahamnya adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik saham biasa mempunyai beberapa hak, yaitu:

1. Hak kontrol.

Merupakan hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan  perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam memveto dalam memilih direksi di rapat tahunan pemegang saham atau pada tindakan-tindakan yang membutuhkan peretujuan pemegang saham.

1. Hak menerima pembagian keuntungan

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali kedalam perusahaan. Laba yang ditahan ini (retained earnings) merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen.

Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya (dividen policy). Jika perusahaan untuk memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham bisa mendapatkan hak yang sama. pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen.

1. Hak preemptif

Merupakan hak untuk mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham untuk tujuan melindungi hak control dari pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai.

• Saham Treasuri, merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri. Perusahaan emiten membeli kembali sahamberedar sebagai saham treasuri dengan alas an sebagai berikut:

1. Akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham.
2. Meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan niali pasarnya.
3. Menambah jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain.
4. Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya, dan
5. Mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas.

 

 

Pemilihan jenis investasi atau tempat berinvestasi tergantung pada preferensi tingkat risiko yang yang bersedia diambil oleh investor. Kenyataanya menunjukkan bahwa seorang investor menghindari risiko seminimal mungkin. Oleh karena itu dalam hal ini kita asumsikan bahwa semua investor akan mengambil sikap menghidari risiko. Dengan kata lain investor akan lebih suka untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk setiap penambahan risiko. Menurut Halim, tipe-tipe investor adalah sebagai berikut: [1]

1. Investor yang enggan mengambil risiko (risk averter)

Merupakan tipikal yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka cenderung mengambil investasi dengan yang lebih kecil.

1. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral)

Merupakan tipikal inverstor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor dengan karakter tersebut cenderung bersikap hati-hati dan fleksibel dalam pengembalian keputusan.

1. Investor yang senang mengambil risiko (risk seeker)

Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor denngan karakter tersebut cenderung bersifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan.

Meskipun telah terdapat penggolongan sikap investor, namun pada umumnya dalam ekonomi atau  investasi,  investor cenderung bersikap menghidar risiko.

[1] Abdul Halim, Analisis Investasi, edisi ke-2, (Jakarta: Salemba Empat 2005) hlm. 42

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan pada efek-efek yang dapat dipasarkan dan kapan waktu pelaksanaannya. Secara umum, produk investasi dikelompokkan berdasarkan hasilnya menjadi dua golongan. Pertama, produk Investasi Pendapatan Tetap (fixed income investment), yaitu produk investasi yang sudah pasti memberikan pendapatan (biasanya disebut bunga). Kedua, produk Investasi Pertumbuhan (growth income investment), yaitu produk investasi yang tidak memberikan hasil pasti berupa bunga, tetapi hanya memberikan hasil apabila dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Contoh : saham, emas, rumah, barang-barang koleksi, mata uang asing.

Dengan banyaknya ragam produk investasi yang bisa mengisi portofolio itu, menyebabkan investor perlu melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan investasi. Pertimbangan sebelum investasi itu bisa kita katakan sebagai proses menentukan keputusan investasi.

Bicara proses keputusan investasi, maka sebuah investasi, proses pengambilan keputusan harus berkesinambungan atau disebut dengan on going process. Karena itu dalam proses keputusan investasi ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, menetukan tujuan investasi, menentukan kebijakan investasi dan pemilihan strategi atau skenario investasi.

Tahap menentukan tujuan investasi menyangkut jangka waktu investasi (pendek/panjang), berapa target return yang akan dicapai. Sedangkan tahap menentukan kebijakan investasi ini yang harus dilakukan investor adalah mengetahui dan mengerti karakter risiko (risk profile) masing- masing apakah seorang yang mau mengambil risiko atau menghindari risiko, berapa banyak dana yang akan diinvestasikan, fleksibilitas investor dalam waktu untuk memantau investasi, pengetahuan akan pasar modal. Setelah itu baru melakukan pemilihan isi dan aset portofolio. Kalau seluruh isi portofolio adalah saham, maka yang mesti diketahui adalah karakteristik dan jenis saham.

Istilah investasi berasal dari bahasa inggris investment yang memiliki arti menanam. Menurut Tandelilin, Investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang[1]. Jogiyanto mendefinisikan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi efisien selama periode yang tertentu.dengan adanya kesempatan produksi yang efisien, penundaan efisien sekarang untuk diinvestasikan ke produksi tersebut akan meningkatkan utiliti total[2].

Berdasarkan beberapa pengertian investasi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan dalam bidang financial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kekayaan atau asset yang ditanam. Untuk melakukan investasi dipasar modal diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek yang mana yang akan dibeli, dijual dan dimiliki. Selain itu, investor hatus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan perusahaan terhadap saham-saham yang akan dijual atau dibeli. Gambar 2.1 menunjukkan alur investasi berdasarkan tipe-tipe investasi keuangan, yaitu investasi langsung dan tidak langsung.

Gambar 2.1

Investasi langsung dan tidak langsung

Investasi

Tidak                                  investasi

Perusahaan investasi

Perusahaan investasi

investor

langsung                                langsung

 

investasi langsung

 

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan investasi yang menpunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain.[3] Adapun beberapa tujuan investasi antara lain:[4]

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, seorang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam investasi harus dikelola dengan sebaik mungkin agar terus meningkatkan keuntungan dari investasi.
2. Untuk mengurangi tekanan inflasi, ini disebabkan adanya perkembangan global dari penetapan suku bunga pada value of money atau juga disebabkan oleh hal-hal yang tidak pasti dari gejolak ekonomi, social, politik yang berkembang.
3. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa didunia banyak melakukan kebajikan yang sifatnya mendorong tumbuh investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.

 

 

Dalam PAUSE (1999)  suatu Unit Kegiatan Ekonomi dapat diformulasikan ke dalam sebuah program linier  fraksional dengan menjadikan input dan output   dari UKE bersangkutan sebagai variabel keputusan. Fungsi tujuan dari setiap program linear  fraksional adalah rasio  antara output tertimbang total dari  UKEk dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan adalah sebagai berikut

 

 

 

Formulasi selanjutnya adalah :

 

 

 

 

Bobot yang dipilih tidak boleh negatif :

 

Dua metode yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja adalah analisis rasio parsial dan analisis regresi berganda. Kedua metode tersebut memiliki keterbatasan untuk dapat digunakan secara efektif dalam kondisi terdapat multi input dan multi output yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu unit Kegiatan Ekonomi. Pada analisis rasio untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang memiliki beberapa input dan beberapa output (multi-input  multi output) akan kesulitan dalam menentukan UKE yang paling efisien karena peringkat efisiensi ada pada setiap variabel. Analisis regresi berganda memberikan hasil yang cukup memadai karena menghasilkan ukuran efisiensi untuk setiap UKE. Namun angka efisiensi tersebut relatif terhadap kinerja rata-rata, bukan terhadap kemungkinan kinerja yang terbaik. Selain hal tersebut, analisis regresi mensyaratkan penggabungan 2 atau lebih output menjadi satu meskipun tidak setiap output dapat digabungkan menjadi satu karena perbedaan sifat.

         Data Envelopment Analisis (DEA) dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada analisis rasio parsial dan regresi berganda dalam pengukuran efisiensi suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan beberapa input dan menghasilkan beberapa output (multi-input multi-output). Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi  UKE dibandingkan dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang menggunakan jenis input dan output yang sejenis. DEA untuk suatu UKE dapat diformulasikan sebagai programasi linier fraksional, yang solusinya dapat diperoleh jika model tersebut ditransformaikan ke dalam program linier dengan bobot dari input dan output UKE tersebut sebagai variabel keputusan (decision variables). Metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikan model yang sudah ditransformasikan ke dalam program linier. Beberapa paket software komputer dapat digunakan untuk keperluan tersebut, antara lain QSB, CMOM,LINDO dan Warwick. DEA yang lengkap memerlukan penyelesaian program linier bagi setiap UKE. Hasilnya adalah seperangkat bobot untuk suatu UKE dan  angka efisiensi relatifnya (Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi,1999 hal. 2 – 7 ).

 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990, tentang Sistem dan Prusedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia yang lebih terkenal dengan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah), Dinas Pendapatan adalah instansi yang berfungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lain-lain daerah.
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
4. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib Pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasan.
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain daerah.
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
8. Melakukan tugas Perencanaan Pengendalian Operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
9. Melakukan penyuluhan melalui pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Melakukan Urusan Tata

 

Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah  efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dibedakan menjadi  dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif (Mahi,2000). Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai krena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Artinya, untuk menghasilkan output  harus didukung oleh pengelolaan kegiatan seoptimal mungkin. Sementara itu efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Artinya,efisiensi alokasi merupakan kemampuan suatu unit ekonomi dalam memperhitungkan tingkat nilai produk marjinal (marginal value product) dan biaya marjinal (marginal cost). Jika besaran efisiensi ini dapat dikuantifikasikan maka dapat diperoleh beberapa manfaat untuk (1) membandingkan tingkat efisiensi antar unit ekonomi yang sama, (2) mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta (3) menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan efisiensinya (Priyadi, 1999 : 254-259).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.Usaha Bank Umum meliputi :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan uang;
4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. memberi kredit;
4. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
5. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank umum memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga untuk membatasi kegiatan usahanya. Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. melakukan penyertaan modal;

melakukan usaha perasuransian

 

Suparmoko (1979: 1) menyatakan pengertian keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut. Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Syamsi (1986:90) menyatakan pengertian anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang  dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pun dapat diartikan sebagai suatu daftar atau pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Di dalam buku Manual Administrasi Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri, dikatakan hak dan kewajiban negara, hak-hak yang dimaksud  ialah :

1. hak monopoli mencetak dan pengeluaran uang;
2. hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea dan cukai;
3. hak untuk memproduksi barang dan jasanya yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh jasa (kontra prestasi) sebagai sumber penerimaan negara.

Kewajiban-kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yaitu yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintah tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pemungutan sumber-sumber keuangan negara untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran sebagai belanja negara, maka setiap tahun ditetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana keduanya saling terkait.

Mamesah (1995:16) mengemukakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

 

Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government

Otonomi daerah adalah suatu peluang (opportunity) dan tantangan (threat) bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Soemitro (1995) bahwa sebenarnya otonomi daerah mempunyai empat tujuan, pertama: peningkatan ekonomi masyarakat setempat, kedua: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketiga: meningkatkan sosial budaya masyarakat, keempat: untuk demokratisasi. Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi, demokrasi ditandai dengan sharing of power, secara horizontal dengan memberdayakan parlemen dan memandirikan peradilan dan secara vertikal dengan pelimpahan kewenangan pada lapisan-lapisan pemerintahan di daerah. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi cabang kekuasaan, lapisan kekuasaan, sekelompok orang ataupun seseorang yang mengontrol kekuasaan secara monolitik dan hegemonik. Sebagai gantinya otonomi daerah dalam konteks demokrasi bertujuan mewujudkan checks and balances dalam sistem politik.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yang dititikberatkan pada pemerintahan kabupaten/kota, berdasarkan ketetapan MPR No. XV/MPR/2000, maka pemerintah daerah wajib mengadakan pembenahan-pembenahan di dalam pemerintahannya serta pemenuhan syarat-syarat utama sebagai daerah otonom.

Otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal (Koswara,2000). Menurut Sarundjang, dalam Nugroho(2000:46), otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan hakekat yang demikian otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan  kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi daerah pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di daerahnya.

Di Indonesia otonomi daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, dengan pengertian bahwa otonomi daerah merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kecuali bidang luar negeri, moneter, peradilan, keamanan dan agama. Dan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah juga untuk memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah.  Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia, menurut Nugroho (2000:39-40), harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu : (1) persyaratan yang bersifat politis, dimana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya dukungan dari pemerintah pusat; adanya kekuatan ekonomi daerah, dimana dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauh mana daerah memberi sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja; penataan organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. (2) Persyaratan yang bersifat tantangan manajemen, dimana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu :reorientasi paradigma pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat.

Disamping persyaratan tersebut di atas, menurut Davey (1988:258) bahwa otonomi daerah juga menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensinya daerah harus mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi tingkat otonomi daerah,  jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan daerah lain. Sebab tidaklah efektif bila daerah yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat

 Pengadaan barang daerah diselenggarakan oleh kepala unit/satuan kerja dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan. Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara: a) pengadaan pemborongan pekerjaan,   b) membuat sendiri (swakelola), c) penerimaan (hibah atau bantuan/ lembaga, atau kewajiban pihak ke tiga), d) penyewaan, e) pinjaman, f) guna susun (kanibal). Pengadaan pemborongan pekerjaan dilaksanakan oleh unit/satuan kerja, pemimpin proyek melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang dibentuk oleh kepala unit/satuan kerja (lihat lampiran 1 no. 2). Daftar hasil pengadaan barang memuat catatan seluruh barang yang diadakan oleh unit/satuan kerja baik dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan selama satu tahun anggaran dan dicatat dalam daftar hasil pengadaan barang model pengadaan I dan disampaikan kepada kepala daerah melalui biro umum dan perlengkapan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran.

Kepala unit/satuan kerja karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan unit/satuan kerja masing-masing. Unit/satuan kerja di daerah meliputi.

1) Sekretariat Wilayah Daerah sebagai satu unit.

2) Badan/Lembaga Daerah masing-masing sebagai satu unit.

3) Dinas-Dinas Daerah masing-masing sebagai satu unit.

Masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) disusun berdasarkan standarisasi barang, standarisasi kebutuhan barang, standarisasi harga yang dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan dan selanjutnya RKBU tersebut disampaikan kepada Biro Umum dan Perlengkapan. Berdasarkan RKBU itu juga dituangkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk belanja rutin, dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk belanja pembangunan.

Setelah APBD ditetapkan masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia. RTBU tersebut dikirimkan kepada Biro Umum dan Perlengkapan dan tembusannya disampaikan kepada badan pengawas propinsi, paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan.

• . Bendaharawan barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui atasan langsungnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:30). Bendaharawan barang terdiri dari:

1. Bendaharawan Umum Barang berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya kepala Biro Umum dan Perlengkapan;
2. Bendaharawan Khusus Barang Sekretariat Daerah berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan.
3. Bendaharawan Khusus Barang Unit dengan Atasan langsungnya kepala unit yang bersangkutan (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:31).

Pengurus barang daerah adalah pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar kewenangan bendaharawan barang.  Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, penatausahaannya (Kepmendagri dan Otda, 2001:4).

•  Sediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional entitas pemerintah daerah. Masuk dalam kelompok sediaan ini ialah: (a) sediaan barang, (b) sedian barang habis pakai, (c) sediaan suku cadang, (d) dan sebagainya (Bastian 2001:117).

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (Dep. Keu. Upsak 03:16). Barang Persediaan adalah Barang milik daerah yang termasuk barang persediaan adalah barang yang disimpan dalam gudang tertutup maupun terbuka, atau ditempat penyimpanan lainnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:73).

• Aktiva tetap adalah aktiva berujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Bastian, 2001:123). Menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:2) barang daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Penggolongan barang daerah, menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:71-72) barang milik daerah dapat digolongkan dalam barang tidak bergerak dan barang bergerak. Jenis barang tidak bergerak yaitu:      (a) tanah; (b) jalan dan jembatan; (c) bangunan air; (d) instalasi; (e) jaringan; (f) bangunan gedung; (g) monumen. Jenis barang bergerak terdiri dari: (a) alat-alat besar; (b) alat-alat angkutan; (c) alat-alat bengkel; (d) alat-alat pertanian; (e) alat kantor dan rumah tangga; (f) alat-alat studio; (g) alat-alat kedokteran; (h) alat-alat laboratorium; (i) buku/perpustakaan; (j) barang bercorak kesenian, kebudayaan; (k) hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan;   (l) alat persenjataan/keamanan.

 

Pengertian kata sistem dan prosedur menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Prosedur artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Pengertian sistem menurut Leon Youssef di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi I, suatu sistem dapat diberi pengertian sebagai suatu seri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, bekerja sama di dalam suatu kerangka kerja tahapan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Midjan dan Susanto, 2000:3). Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2001:11).

Salah satu dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Neraca, menurut Halim (1997:152) neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan posisi aktiva, utang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut PP No.11 2001 neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.  Elemen neraca terdiri dari (a) aktiva lancar, (b) aktiva tetap, (c) kewajiban lancar,                (d) kewajiban jangka panjang, (e) ekuitas (Bastian, 2001:331-332). Jadi aktiva tetap dan persediaan merupakan elemen penting dalam penyusunan neraca.

. 

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target dan atau potensi penerimaan retribusi pasar.

Metode yang digunakan adalah Charge Performance Index (CPI), bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut (Siddik, 1994:76).

Realisasi Penerimaan Retribusi

C P I      =   ——————————————   x   100  %  .………..(2.6)

Target Retribusi Pasar

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi  semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi  semakin tidak efektif.  Secara umum efektivitas dapat dirumuskan pula dengan formulasi sebagai berikut  (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

Realisasi Penerimaan

Efektivitas      =          —————————             —-   X   100% ……….(2.7)

Potensi Retribusi Pasar

 

Penghitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER)  yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut  (Siddik, 1994: 64).

Biaya Pemungutan Retribusi

CCER   =  —————————————————   x  100% ….. (2.5)

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

(biaya pemungutan retribusi termasuk di dalamnya biaya operasional, upah pungut serta gaji dan tunjangan lainnya)

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan adalah cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya masih rendah atau tidak efisien. Demikian pula sebaliknya jika hasilnya menunjukkan persentase yang kecil  berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau sudah efisien.

 

 

Dengan  mengadopsi   formulasi perhitungan  potensi penerimaan pasar (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:24) maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut.

X

360  ….. (2.4)

Keterangan:        PRP  adalah     Potensi Retribusi Pasar

LK      adalah jumlah pedagang di kios

LL      adalah jumlah pedagang di los

Lp      adalah  jumlah pedagang di pelataran

Lr       adalah jumlah pedagang di radius 300 M

Lf        adalah     pemakaian Fasilitas MCK

r          adalah     tarif retribusi

k          adalah banyak pasar di  Kota Depok

n         adalah kios, los, pelataran di dalam pasar

Penghitungan potensi penerimaan retribusi pasar yang dikelola Dinas Pengelola Pasar Kota Depok dari tahun 1999/2000–2001 sesuai dengan Perda Kota Depok No. 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, yaitu dihitung dengan cara sederhana yaitu melakukan penjumlahan jumlah  tempat yang ditempati pedagang kios, dalam los, pelataran dan radius 300 M dikalikan banyaknya hari dalam satu tahun yaitu berkisar antara 360 hari  dan menghitung jumlah pemakaian fasilitas kamar mandi atau wc dikalikan dengan tarif  retribusi pasar.

 

Untuk menghitung kontribusi/share retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dapat digunakan analisis proporsi  yaitu dengan membandingkan  antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi pasar dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian  dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000;17) atau dapat diformulasikan sebagai berikut.

X i

P (proporsi)  =             —————————-     x    100%…….. (2.1)

X

Keterangan:

P     adalah   Kontribusi

X i   adalah   Penerimaan Retribusi Pasar

X     adalah   Total Penerimaan PAD

 

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/plataran dan waktu

 

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (marginal cost), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas, dkk, 1989:95).

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1997 (saat ini telah disempurnakan menjadi undang-undang nomor 34 tahun 2000) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Munawir (1998) merumuskan, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik   secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran ini.

Secara singkat dapat disimpulkan ciri mendasar dari retribusi:

1. iuran yang dipungut pemerintah;
2. ada balas jasa secara langsung;
3. ada unsur paksaan;
4. ada unsur ekonomis;
5. dapat dikenakan pada orang atau badan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan:

1. retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut pinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
3. retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut kepada orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan berupa fasilitas pasar. Pungutan retribusi pasar dilakukan oleh para petugas pemungut, yang dipimpin oleh seorang kepala/mantri pasar. Secara struktural, organisasi pasar biasanya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah. Di beberapa daerah, organisasi pasar sudah berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga, yaitu Dinas Pengelola Pasar seperti halnya di Kota Depok.

Dengan demikian pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh layanan jasa yang diberikan pemerintah/daerah pada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, dilihat dari sudut lapangannya maka retribusi daerah masih terbuka lebar pengembangannya melalui peningkatan pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan betul-betul nyata.

 

           Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
2. hasil pajak daerah;
3. hasil retribusi daerah;

1. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan    daerah yang dipisahkan.

2. dana perimbangan;
3. pinjaman daerah;
4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut di atas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada pendapatan asli daerah (PAD), mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah pajak daerah.

Ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah beserta potensinya diatur secara terpisah dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Untuk mendorong efisiensi, maka Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memberikan suatu penyederhanaan  atas banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah di masa yang lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi tinggi. Berdasarkan suatu studi, jumlah dan jenis pajak dan retribusi menjadi turun, sebagai contoh untuk Kota Surabaya terjadi penurunan jenis Pajak dan Retribusi dari 86 menjadi 27 jenis. Contoh lainnya yaitu Kebupaten Deli Serdang dari 42 menjadi 20 jenis (Mahi, 2000:58-59).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara menghitung Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Semakin kecil rationya, maka semakin efisien dalam pengelolaan pemungutannya. Rumus Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang dikemukakan oleh Sidik (1994 : 65-67) adalah sebagai berikut :

Biaya  Pemungutan

CCER   =                                                                          x 100 %

Realisasi  Penerimaan

Efektivitas atau hasil guna menunjukan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (objectives). Oleh karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermakna dan bermanfaat. Untukl mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus yang dikemukakan Oleh Insukindro ,dkk (1994 : 6 ) sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas =                                                                      x 100 %

Potensi Pajak Hotel

Pajak Hotel sebelumnya menurut undang-undang 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan salah satu obyek pajak yang termasuk kedalam pajak hotel dan restoran. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diubah menjadi jenis pajak tersendiri yaitu pajak Hotel yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa  :

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
2. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.
3. Tarif pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Menurut Devas,dkk (1989 : 61- 62), untuk menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut :

1. Hasil (Yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
2. Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).
3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Sitability as a Local Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No 34 Tahun 2000).

Menurut Davey (1988 : 39 ), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan danatau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Suparmoko (2000:116-117), bahwa sering terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/ memikul beban pajaknya bukan si wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak. Jadi wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak (incidence of taxation) adalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran.

Dalam pengertian ekonomis masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat di geserkan disebut pajak langsung.

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Salah satunya menurut Munawir, (1998 : 3) mengutip pendapat Prof.Dr. Rochmat Sumitro, S.H. yang mengatakan sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestise) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).

Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam hal pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Munawir (1998 : 4), menambahkan pendapat Prof. S.I. Djajadiningrat tentang pengertian pajak yang lebih luas sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prtestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dan pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat, yang bila diabaikan akan terkena sangsi sesuai dengan undang-undang dimaksud.

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, menurut Munawir (1998 : 6), memberikan kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi  sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulerend); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan, 2000:3).

        

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi kebersihan pada tahun tertentu dengan jumlah biaya pemungutan tahun tertentu, oleh karena itu diperlukan data realisasi penerimaan retribusi kebersihan dan biaya pemungutan dari tahun 1997-2000. Dengan demikian data yang digunakan adalah alokasi biaya pemungutan retribusi yang terdiri dari alokasi biaya pegawai kolektor, alokasi biaya pegawai administrasi/pembukuan, alokasi biaya operasional (kendaraan)

 

g_n  = p (1 + r)ⁿ  .………………….………………………….(2.4)

di mana :

g_n  = hasil proyeksi produksi / harga  minyak bumi

p   = jumlah produksi / harga minyak tahun terakhir

r   = laju pertumbuhan rata-rata

n  = jumlah tahun

 

Untuk mengetahui profil penerimaan retribusi kebersihan maka dapat dilihat dari sejumlah obyek pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh formulasi penghitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagai berikut ( Davey,1988:30) :

Pr = [ (in x r ) + (ht x r) + (sk x r) + (kp x r ) + (pp x r ) + (ps x r ) + (rp x r) ]     ……………………………………………..      (2.1)

Di mana :

Pr          =   Potensi retribusi kebersihan

r             =   tarif retribusi kebersihan (Perda No. 5/1998)

in           =   industri

ht           =   hotel

sk          =   sarana komersil

kp          =   komplek perumahan

pp          =   perumahan di jalan protokol

rp           =   ruko di jalan protokol

ps          =   pasar

 

 

                             P_t  – P_t-1 

G_t  =                       x 100% …..…………..……………………….(2.2)

P_t-1                           

 

di mana :

G_t    = laju pertumbuhan setiap tahun

P_t    = Jumlah produksi / harga minyak  pada tahun t

P_t-1   = jumlah produksi / harga minyak  pada tahun t-1

 

Departemen Keuangan mengeluarkan model perhitungan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari produksl minyak bumi kontraktor KPS………………………………………………………………(2.1)

1. Total bagian Pemerintah : 85% dari NOI        a. komponen pajak                                                     : 29,36%
2. PPN, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi daerah : 5,27%
3. Pajak perseroan      : 19,09%
4. Retensi Pertamina      : 5%
5. Komponen non pajak      : 55,64%
6. Bagian daerah (15%)      : 8,35%
7. Bagian pusat (85%)      : 47,29%
8. Total penerimaan pemerintah pusat (a2+a3+b2) :  71,38%

 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah dialokasikan   dana perimbangan  yang terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),  penerimaan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang banyak, maka secara logika potensi sumber keuangannya akan lebih besar dari daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kecil. Namun perlu disadari bahwa potensi sumber daya alam tersebut sebagian besar (terutama galian tambang) merupakan sumber keuangan daerah yang bersifat terbatas eksploitasinya dan tidak dapat diperbaharui (unrenewable), sehingga cepat atau lambat sumber tersebut akan habis.

Djoyohadikusumo (1994:257) secara tegas mengemukakan bahwa “kekayaan alam mengandung kemungkinan yang amat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif yang efektif”. Bagian ini akan mengkaji dan menyediakan kerangka kerja bagi pemanfaatan SDA secara optimal. Tujuannya adalah :

1. mengembangkan model ekonomi sederhana yang menggunakan SDA secara input dalam proses produksi;
2. mengindentifikasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pemanfaatan SDA sepanjang waktu secara ekonomi menjadi efisien;
3. menentukan pola pemanfaatan SDA sepanjang waktu yang optimal dari sudut pandang kesejahteraan sosial;
4. mengetahui karakterisrik alokasi SDA secara optimal;
5. mengindentifikasi parameter yang penting dalam menetukan peluang kosumsi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.

Reksohadiprodjo dan Pradono (1998:14) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi mempunyai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dengan tujuan antara sebagai sumber devisa, pemenuhan kebutuhan manusia, pelestarian lingkungan, pembangunan daerah/masyarakat dan pemerataan. Dengan demikian pengelolaan harus bersifat normatif dan seharusnya mempertahankan rasio cadangan dengan pemakaian, harga yang wajar, royalty yang wajar dan rasio K/L yang relatif seimbang.

               Menurut Devas, et.al (1989:179) tujuan hubungan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai pembagian berdasarkan potensi dan sumber daya masing-masing daerah.

Bahl dan Linn (1998:477) mengatakan bahwa kebanyakan pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan untuk pelayanan publik di daerah sebagai bagian dari kebijaksanaan pemerataan antar daerah berdasarkan standar hidup. Hal ini diperkuat pula oleh Le Houerou dan Rutkowski (1996:27) bahwa ada dua ketentuan sistem pengalokasian transfer Pemerintah Rusia yaitu untuk daerah dangan anggaran perkapita di  bawah 95% dan rata-rata pendapatan per kapita nasional dan daerah yang membutuhkan namun bersifat sementara yaitu daerah yang mengalami defisit pada awal tahun anggaran.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan kata lain, sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah dalam bentuk dana perimbangan, dana alokasi umum sangat mendominasi konfigurasi APBD.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 seharusnya  memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan pembangunan maupun dalam mengelola potensi sumber daya alamnya, agar daerah mempunyai kesempatan untuk memperoleh bagian hasil secara layak dan proporsional. Untuk mendukung dana pemerintah daerah, biasanya pemerintah pusat selalu mentransfer dananya yang dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu bentuk transfer penuh (full matching transfer) dan transfer pendukung selektif (selective matching trasnfers). Transfer penuh diartikan sebagai bentuk transfer yang diberikan untuk mendanai suatu program secara penuh, bisa berbentuk bantuan umum dan bantuan khusus. Selanjutnya bentuk transfer pendukung selektif atau program cost-sharing merupakan suatu bentuk transfer yang fungsinya hanyalah sebagai pelengkap atas sumber dana yang dimiliki daerah penerima, namun pengalokasiannya sudah ditetapkan pada program tertentu.

Sumber dana perimbangan diharapkan dapat menjadi dana penyeimbang dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Model atau formula transfer apapun dan bagaimanapun bentuknya diharapkan dapat mencerminkan aspek pemerataan pendapatan bagi setiap daerah, di samping pertimbangan aspek keadilan bagi yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar.

 

 

Tentu dapat dipahami bahwa lebih sulit menilai kualitas pelayanan yang sifatnya kualitatif pada organisasi nirlaba daripada menilai laba atau keuntungan yang lebih bersifat kuantitatif sifatnya pada organisasi profit. Pada bidang kesehatan, konsumen “pasien” tidak dalam posisi yang mampu menilai secara pasti kualitas pelayanan rumah sakit yang diberikan. Ditambah lagi kenyataan bahwa bila ada pelayanan yang tidak bermutu maka kesehatan pasien dan mungkin jiwanya menjadi taruhannya. Salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasien. Kualitas pelayanan kesehatan dapat juga dinilai dari bagaimana pelayanan itu, baik bagi perorangan maupun populasi, dan  dapat meningkatkan derajat kesehatan

Penilaian kualitas pelayanan adalah tingkat dan arah perbedaan antara persepsi dan harapan pelanggan, selisih antara persepsi dan harapan inilah yang mendasari munculnya konsep gap (perception-expectation gap) dan digunakan sebagai dasar skala Servqual. Kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty (Parasuraman et, al., 1988:41-50).

Tangibility meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Reliability yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan palayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan. Responsiveness yaitu kemampuan para staf dalam pemberian pelayanan yang tanggap kepada para pelanggan. Assurance mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Emphaty meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

 

 

Pada hakekatnya, rumah sakit adalah salah satu jenis industri jasa, dalam hal ini industri jasa kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus patuh pada kaidah-kaidah bisnis dengan berbagai peran fungsi manajerialnya. Akan tetapi, harus diakui pada kenyataanya rumah sakit mempunyai beberapa ciri khas yang membedakan dengan industri lainnya.

Definisi kualitas pelayanan kesehatan banyak menjadi kajian para ahli. Tracendi, (1988:91-94) mengemukakan bahwa salah satu isu yang paling kompleks dalam dunia pelayanan kesehatan adalah penilaian kualitas. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari kemungkinan derajat kesempurnaan (perfectability) teknik intervensi klinik sampai peranannya dalam menurunkan angka mortalitas. Ada yang berpendapat bahwa kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dinilai dari mortalitas operasi atau dari angka infeksi nosokomial. Ada pula yang berpegang dari derajat pemanfaatan tempat tidur atau jumlah kunjungan ke poliklinik.

Anthony dan Herzlinger menyatakan bahwa organisasi nirlaba, seperti halnya rumah sakit, adalah suatu organisasi yang tujuannya bukanlah semata-mata mencari keuntungan bagi pemiliknya, melainkan memberikan pelayanan sesuai dengan misi yang diembannya (lihat Massie, 1987:262-264). Pada organisasi nirlaba seyogianya pihak manajemen berupaya agar dapat memberi pelayanan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Suksesnya organisasi nirlaba dapat dinilai dari seberapa besar dan berapa baik pelayanan yang diberikan.

Menurut Aditama (2000:149-150) disebutkan bahwa banyak aspek yang dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Misalnya, dapat dinilai dari struktur pelayanan itu sendiri dan bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan. Hal ini meliputi ruang lingkup pelayanan, tingkat pendidikan, dan proses pemberian pelayanan kesehatan.

 

DEA merupakan metode yang didesain untuk mengukur tingkat efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input untuk menghasilkan banyak output, di mana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin untuk dapat digabungkan (PAUSE, 2000:6 ). Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (total weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat; (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input 1).

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize total weighted/total weighted input). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut.

Pengukuran rasio kinerja untuk rumah sakit ke k dapat dicari dengan menggunakan programasi linier berikut (lihat Nugroho, l995:45 -46).

s

S    Urk.Yrk

r = 1

Maksimumkan   Zk =                                     …. .………………………..(2.1)

m

S     Vik.Xik

i = 1

 

Formulasi selanjutnya adalah

s

S     Urk.Yrj

r = 1

£ 1 ; j=1, …..,n.  …………..…(2.2)

m

S      Vik.Xij

i = 1

 

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif.

Urk  á 0 ; r=1,….,s            ……………………………………  (2.3)

Vik  á 0 ; I=1, …,m           ……………………………………  (2.4)

 

Pada penerapan program linier dalam DEA dengan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misal n. Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Misal,     Xij >0 merupakan jumlah input  i yang digunakan oleh UKE j, dan   misal Yrj >0 merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j. Vik adalah bobot yang diberikan pada input I oleh UKE k, dan Urk adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k, sehingga Vik dan Urk merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui iterasi program linier. Langkah selanjutnya memformulasikan sejumlah n program linier fraksional (fractional linier programs), satu formulasi program linier untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linier fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan tertimbang totalnya ( PAUSE, 2000:13 ).

Ada dua kreteria bagi unit kegiatan ekonomi yang efisien yaitu:

1. apabila tidak ada unit lain atau kombinasi UKE yang menggunakan jumlah input yang sama;
2. jumlah output yang dihasilkan sedikitnya sama dengan jumlah output yang dihasilkan oleh UKE lain yang memiliki kinerja 100 persen (Insukindro, dkk, 1998 : 8 -23).

Beberapa keunggulan dari DEA jika dibandingkan dengan metode-metode penilaian efisiensi yang lain adalah pertama, DEA mampu menghasilkan efisiensi relatif untuk setiap unit kegiatan ekonomi, relatif terhadap unit kegiatan ekonomi yang lain di dalam sampel. Dengan mengetahui tingkat efisiensi memungkinkan seseorang untuk mengenali unit kegiatan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi yang tidak efisien atau kurang efisien. Kedua, DEA menunjukkan sejumlah unit kegiatan ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna, dan jika ada yang kurang efisien DEA memberikan seperangkat angka pengganda (multiplier) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan. DEA menyediakan matriks efisiensi silang yang dapat membantu seorang manajer untuk mengenali unit kegiatan ekonomi yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda (PAUSE, 2000:7-8).

Efisiensi maupun produktivitas keduanya dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi, meskipun secara prinsip kedua pengukuran tersebut berbeda. Konsep efisiensi lebih berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan untuk menghasilkan keluaran tertentu, sementara konsep produktivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses menghasilkan keluaran dengan mengkonsumsi masukan tertentu (Mulyadi, 2000:437). Efisiensi dan produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengkonsumsi masukan dan seberapa produktif suatu  proses menghasilkan keluaran. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses, dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran, dengan fokus perhatian pada keluaran yang dihasilkan oleh suatu proses.

Efisiensi ekonomi terdiri dari efisiensi teknis (technical effisiency) dan efisiensi alokasi (allocative effisiency). Efisiensi teknis merupakan kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit kegiatan ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari input-input dan teknologi yang tetap. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan dan kesediaan unit ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai produk marjinal (marginal value product) sama dengan biaya marjinal (marginal cost). Ada tiga kegunaan mengukur efisiensi. Pertama, sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah memperbandingkan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan perusahaan secara tepat.

Efisiensi teknis sebenarnya mencerminkan seberapa tinggi tingkat teknologi dalam proses produksi. Pada umumnya teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi dapat digambarkan dengan mempergunakan kurva isokuan (isoquand), fungsi produksi (production function), fungsi biaya (cost function), dan fungsi keuntungan (profit function).

Menurut Teori Neoklasik, seluruh perusahaan yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi (production frontier) FF’ dikatakan secara teknis efisien (memenuhi kriteria efisien secara teknis). Apakah perusahaan secara ekonomis efisien, tergantung pada harga input yang dipergunakan. Dengan informasi harga input seperti garis PP’, maka efisiensi ekonomis dicapai apabila perusahaan beroperasi pada titik B. Misalnya, titik B menunjukkan penggunaan input x1, output y1, dan tingkat laba h1. Dengan beroperasi di titik B, perusahaan telah mengalokasikan input secara efisien. Apabila perusahaan beroperasi di sepanjang batas produksi, selain titik B, maka perusahaan tidak mengalokasikan input secara efisien (allocation inefficient). Secara umum, istilah efisiensi ekonomis mencerminkan alokasi input yang efisien, karena perusahaan dianggap selalu beroperasi pada garis batas produksi (efisien secara teknis). Apabila perusahaan beroperasi di titik A, dengan input x2, produksi y2, dan laba h2, maka tingkat efisiensi perusahaan tersebut adalah (h2/h1), kurang dari 1.

Konsisten dengan teori neoklasik, efisiensi harus diukur berdasarkan batas kemampuan produksi FF’. Dengan demikian bagi perusahaan yang beroperasi di titik C, efisiensi ekonomisnya sebesar h3/h1. Efisiensi teknis sebesar y3/y2, dengan demikian perusahaan beroperasi secara tidak efisien yang bersumber dari tidak efisien secara teknis dan secara alokasi input. Pada titik C, kerugian total dari efisiensi ekonomis sebesar h1 – h3 dan kerugian dari efisiensi teknis sebesar h2 – h3, dan kehilangan efisiensi alokasi h1 – h2.

 

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan PDAM  berdasarkan Kepmendagri nomor 16 tahun 1991, tanggal 6 Pebruari 1991 tentang pedoman sistem akuntansi perusahaan daerah air minum, sebagai berikut ;

1. Metode pengukuran pendapatan dan biaya adalah accrual basis di mana pendapatan penjualan air diakui pada saat tagihan rekening air diterbitkan, sedangkan pendapatan non air diakui pada saat diterimanya pembayaran dan atau pada saat dokumen tagihan dianggarkan. Untuk biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat biaya tersebut menjadi beban.
2. Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Khusus untuk piutang yang kemungkinannya tidak dapat ditagihkan dibuat dalam jumlah yang layak sesuai dengan analisa umur piutang. Besarnya penyisihan piutang Rekening air dan non air sebesar 30% untuk piutang berumur 6 sampai dengan 1 tahun, di atas satu tahun sampai dengan dua tahun tarif penyisihan sebesar 50%, di atas dua tahun sampai dengan tiga tahun sebesar 75% dan di atas tiga tahun sebesar 100%. Penyisihan piutang ini tidak berlaku bagi pelanggan Instansi Pemerintah/TNI dan POLRI.
3. Pencatatan persediaan untuk bahan instalasi dan bahan  kimia digunakan metode perpectual inventoory, dan persediaan bahan operasional lainnya menggunakan Physical Inventory Methode.
4. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan / harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Metode penyusutan yang dianut dalam Undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan , yakni Golongan I dengan tarif penyusutan sebesar 50% dari nilai buku, Golongan II tarif penyusutan 25% dari nilai buku, Golongan III tarif penyusutan 12,5% dari nilai buku, golongan IV tarif penyusutan 10% dari nilai buku dan Golongan bangunan dengan tarif penyusutan 50% dari nilai perolehan.
5. Amortisasi biaya Pra-operasional sebesar 25% pertahun dari nilai perolehan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman sistem akuntansi perusahaan daerah air minum (PDAM).

Menurut Mulyadi (1997: 347) umumnya harga jual produk dan jasa standar ditentukan oleh perimbangan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga biaya bukan merupakan penentu harga jual, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Dengan demikian permintaan konsumen atas produk dan jasa tidak mudah ditentukan oleh manajer penentu harga jual karena dalam penentuan harga jual tersebut akan menghadapi banyak ketidakpastian.

Satu-satunya faktor yang memiliki kepastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya. Biaya memberikan informasi batas bawah suatu harga jual. Di bawah biaya penuh produk atau jasa, harga jual akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang timbul akibat harga jual di bawah biaya produk atau  jasa dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan perusahaan akan berhenti sebagai going concern atau akan mengganggu  pertumbuhan perusahaan  dan lebih jauh lagi hanya membebani pemerintah dengan pemberian subsidi.

Dalam keadaan normal, harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani  tugas untuk menutup seluruh biaya penuh. Setiap harga jual di atas biaya variabel memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap.

Penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung  dengan menggunakan pendekatan full costing saja tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Dengan pendekatan full costing, maka harga jual produk atau jasa dapat menutup biaya biaya penuh yang bersangkutan dan menghasilkan laba yang dikehendaki.

Biaya penuh merupakan total pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga semua pengorbanan ini harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Di samping itu harga jual harus pula dapat menghasilkan laba yang memadai sepadan dengan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dengan informasi biaya penuh akan memberikan manfaat  dalam pengambilan keputusan penentuan harga jual dan merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer penentuan harga jual karena dengan biaya penuh produk atau jasa yang cermat ditangannya, manajer penentu harga jual memiliki dasar untuk menetapkan kebijakan penentuan harga jual dengan aman.

Menurut Mansoer (1999:18), sesuai perhitungan biaya yang dibuat, dibedakan antara biaya ekonomi dan biaya finansial yang semuanya merupakan dan memenuhi kondisi minimum. Maka hasil atau konsekuensi yang diperoleh akan tergantung pada pertimbangan apa yang dipakai dalam penentuan harga. Bila pertimbangan ekonomi yang digunakan, maka secara operasional harus dijalankan tampa subsidi, meskipun masih dimungkinkan diberikan subsidi silang, diperoleh total kesejahteraan/manfaat bersih yang maksimal, mungkin diderita kerugian finansial. Bila pertimbangan finansial yang digunakan dalam menentukan harga maka ini harus dilakukan tampa subsidi hingga diperoleh  surplus usaha atau keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya air lebih lanjut dan mengadakan pelayanan investasi baru.

Harga/tarif layanan air minum dilakukan secara terdiferensiasi menurut kelompok sosial, rumah tangga dan industri dengan berbagai klassifikasi. Ini merupakan upaya untuk pemerataan dengan pertimbangan sosial politis, tetapi untuk pertimbangan  ekonomi–finansial maka hanya dibuat midpoin  (rata-rata) saja, hingga dapat diketahui sisa hasil usaha berupa keuntungan atau kerugian yaitu pendapatan total minus biaya total.

Eksistensi efektivitas terwujud berupa pencapaian produktivitas yang optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Chung dan Magginson, dalam suatu batasan yang lebih luas efektivitas organisasi  didefenisikan sebagai kemampuan suatu  organisasi merealisasikan tujuan-tujuannya ( seperti keuntungan, produktivitas, kepuasan kerja, tanggung jawab sosial, stabilitas keuangan dan sebagainya ) dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam suatu lingkungan yang berubah-ubah (melalui adanya adaptasi, kontrol lingkungan, daya kelangsungan hidup dan sebagainya), (lihat Mokoginta,1993:67). Suatu perusahaan dikatakan efektif dalam menjalankan operasionalnya apabila besarnya realisasi penerimaan sesuai dengan potensinya. Dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum, implikasinya terlihat dalam realisasi pendapatan, penjualan air dan produksi air yang menunjukkan dicapainya produktivitas tertentu baik secara kuantitas maupun kualitas.

 Produktivitas berhubungan dengan produksi  keluaran secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan menghasilkan keluaran tersebut. Biasanya suatu kombinasi atau campuran masukan dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat keluaran tertentu.

Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara masukan dengan keluaran. Keluaran berbentuk realisasi penjualan atau penghasilan yang diterima sedang masukan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penghasilan tersebut. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien dalam menjalankan operasionalnya apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan laba perusahaan seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Penilaian terhadap tingkat kesehatan atau penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan dilihat dari keadaan perusahaan tersebut apakah sudah efisien atau belum efisien. Efisien jika hasil dari dari perhitungan  angka persentasinya kecil dan sebaliknya semakin besar  angka persentase dari hasil perhitungan, semakin tidak efisien.

 

Produktivitas suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Produktivitas yang tinggi akan tercapai bila perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi pula. Agar perusahaan dapat memberikan laba, maka manajemen harus mengoperasikan PDAM secara efektif dan efisien. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara professional dengan berorientasi pada bisnis atau dengan profit oriented, karena dengan berorientasi pada bisnis maka perusahaan akan berusaha untuk memperoleh pendapatan yang besar serta selalu menekan biaya operasional terutama  biaya yang tidak jelas tujuannya dan tidak menambah nilai.

Selain itu agar diperoleh laba sesuai yang dikehendaki maka perusahaan tersebut perlu menyusun perencanaan laba yang baik. Hal tersebut ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memprediksi kondisi usaha pada masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian, serta mengamati kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan.

Menurut Halim dan Supomo (1998:49), ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi Laba perusahaan yaitu biaya, harga jual dan Volume ( penjualan dan produksi ). Biaya yang timbul dari perolehan atau untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjual produk atau jasa tersebut. Selanjutnya pada gilirannya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut , saling terkait antara satu dengan lainnya.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang didirikan berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 1986, tanggal 8 Desember 1986  (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 1987 seri D Nomor: 4), dengan tujuan pendiriannya adalah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi pada umumnya dalam bentuk penyediaan kebutuhan masyarakat  banyak akan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan murah harganya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebelumnya pengoperasian PDAM Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang  dilaksanakan oleh BPAM,  dan sesuai dengan Berita Acara nomor : 690/6283/Ekon  tanggal 16 Desember 1992, pengoperasiannya diserahterimakan dari Badan Pengelola Air Minum kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Enrekang, yang didasarkan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :772/KPTS/1992 tanggal 1 Desember 1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Sarana Air bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang beserta semua unit pengelola air bersih di semua ibukota kecamatan dan pedesaan.

 

 

Secara umum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan  Perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan Pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No:690-069 tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis, di sana ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, di mana dalam menjalankan fungsinya PDAM harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya. Di samping itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemda.

Selanjutnya dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:690-327 tahun 1994, tentang pedoman dan pemantauan Kinerja Keuangan PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat, serta sebagai salah satu sumber PAD. Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan sehat.

Dari ketentuan  yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Adanya kepentingan pelayanan publik menyebabkan PDAM tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan (PAUSE, 2000: 8-9).

. Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input  menjadi  output, atau  proses  penyusunan  kebijaksanaan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

 

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi.

 

Perencanaan strategik dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  adalah  langkah awal untuk melaksanakan mandat. Di mana perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup: 1) uraian tentang visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

 

Dalam Pedoman Penerapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh LAN RI di Jakarta pada tahun 2000 dijelaskan bahwa:

1. akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
2. kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi;
3. instansi pemerintah adalah sebutan kolektif bagi satuan/satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah;
4. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
5. sistim AKIP adalah instrumen pertanggungjawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi;

 

 

 Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan, 2000:3).

 

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44).

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksananaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah (Baswir, 1999:151). Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan bentuk laporan yang optimal.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000: 43). Akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan good governace atau pengelolaan pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju clean government (Akbar dan Nurbaya, 2000: 5).

Sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu para pemimpin politik dalam membuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat (LAN dan BPKP, 2000: 37).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

1. Kinerja pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana Dinas Pasar meningkatkan kemampuan karyawannya, dan upaya-upaya Dinas Pasar dalam melakukan investasi berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM), capaian indikator kinerja diukur dari kemampuannya dalam mencapai target jumlah karyawan yang akan dilatih yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

  RK

Capaian Indikator Kinerja =                                       x 100%   .…. …..……….(2.4)

TK

Keterangan :

RK       = Realisasi karyawan yang mengikuti pendidikan

TK       = Target karyawan yang akan mengikuti pendidikan