Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Pengertian Organisasi sendiri adalah sekumpulan individu, kelompok, negara dengan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan sama dan melakukan kerja sama untuk melaksanakan program kerja demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tadi. [1] Sedangkan kepentingan dalam suatu organisasi, menurut Karl W Deutsch adalah segala bentuk perhatian dan harapan untuk tercapainya suatu tujuan. Jika sesuatu gangguan pada proses mendapatkan hasil terjadi maka ketertarikan organisasi tersebut akan segera teralihkan untuk mengatasi gangguan tersebut. Anggota dalam organisasi akan mendapatkan hasil baik simbolis maupun secara nyata ataupun memudahkan anggota untuk mendapatkan hasil.

[1] Haryanto, 1982

pengertian peran serta sendiri adalah adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan kepada perempuan. Peran menekankan pada apa yang harus dilakukan perempuan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain.[1] Peran serta perempuan dalam bidang politik didasarkan pada perempuan yang muncul dari tiga sumber utama: pertama, prinsip-prinsip umum demokrasi representatif yang diubah menjadi kerangka konstitusi demokrasi liberal; kedua, sistem pemerintahan partai; dan ketiga advokasi feminis. Sebagaimana Phillips mengatakan[2]:

“The people representing the group would then be able to refer back to this process of collective engagement. They would be speaking for their caucus, organization, or group, and they would be conveying the results of what might have been a very contested internal debate”.

Uraian tersebut menjelaskan “Dengan adanya orang-orang yang memiliki kelompok, maka orang tersebut kemudian akan dapat merujuk kembali ke proses keterlibatan kolektif. Mereka akan berbicara untuk organisasi mereka, atau kelompok, dan mereka akan menyampaikan hasil apa yang mungkin telah menjadi perdebatan internal yang sangat diperebutkan”

[1] Nunuk Murniati. 2004.

[2] Anne Phillips, 1995, T

Terdapat empat macam teori feminisme yang paling utama, yaitu (1) feminisme liberal. Dalam pandangan ini maka peran wanita diletakkan dalam partisipasi dalam ranah publik. Ini berarti bahwa perempuan, sama halnya seperti kaum laki-laki memiliki hak untuk ikut serta dalam ranah publik seperti ikut dalam pemilihan umum dan ikut dalam debat mengenai isu politik, sosial, dan moral daripada hanya sekedar berdiam diri di rumah untuk mengurus rumah dan keluarga. [1]

(2) feminisme marxis, hampir memiliki kesamaan dengan teori feminism liberal yaitu tuntutan akan hilangnya diskriminasi namun yang membuat keduanya berbeda adalah menurut penganut feminisme marxis, terciptanya persamaan hak tidak akan mewujudkan emansipasi wanita atau menghilangkan pertidaksamaan atas kaum wanita karena sistem kapitalisme secara terus menerus menciptakan bentuk subordinasi dan pertidaksamaan baru. (3) feminisme essensial merupakan kajian dimana dengan menyusun pengetahuan sosial dari sudut pandang pengalaman nyata wanita akan membuat peran wanita sebagai subjek dalam ilmu Hubungan Internasional yang awalnya hanya berawal dari bawah menjadi subjek sentral. [2]

(4) feminisme poststrukturalis memiliki perbedaan dibandingkan dengan tiga teori sebelumnya. Feminisme postukturalis dibangun dari pemahaman akan nilai-nilai lokal setempat yang mempengaruhi peran wanita. Judith Butler berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada ‘pengalaman wanita’ atau ‘perspektif wanita’ yang digunakan untuk menyusun pemahaman akan bidang sosial dan politik karena kehidupan perempuan pada dasarnya melekat pada budaya tertentu. Apa yang orang katakan sebagai maskulin dan feminin sebenarnya dibangun melalui bahasa, simbol, dan kisah yang disatukan dan dianyam menjadi ‘kain tenun’ kehidupan sehari-hari di masyarakat yang berbeda.

[1] Steans et al, 2003, ‘

[2] Steans, Jill and Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas, 2005.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penerapan strategi komunikasinya, yaitu[1]: Pertama,  Dalam pembentukan dan penerapannya, diplomasi publik selalu disesuaikan dengan keadaan setempat dan kasus –kasus tertentu. Terkadang apa yang dianggap wajar di suatu negara belum tentu wajar di negara lain. Misalnya: narkoba dan euthanasia dapat dijadikan bahan dalam diplomasi publik di Belanda, tetapi tidak dapat diterapkan di Turki atau Amerika Serikat.

Kedua, diplomasi publik dapat dijadikan jembatan untuk mengisi gap antara budaya-budaya radikal, tapi harus diperhatikan bahwa penerapannya hanya bisa berlaku ketika hubungan saling ketergantungan secara ekonomi ada atau antar masyarakat yang dalam beberapa tingkatan saling terkait, misalnya masyarakat Uni Eropa.

Ketiga, Diplomasi publik dapat berjalan pada sistem komunikasi dua arah. Pada sistem satu arah, diplomasi publik sulit dilakukan. Sebagai analogi, diplomasi publik mirip dengan teknik–teknik marketing. Diplomasi publik diawali dengan persepsi dan kepercayaan yang ada sebelumnya didiri `konsumen`. Untuk menjembatani informasi tersebut, langkah -langkah seperti penginformasian negara lewat brosur, majalah, film, DVD, dan CD bisa dilakukan. Teknik–teknik dasar diplomasi publik seperti ini terkadang sering diabaikan oleh Deplu. Bagi pelopor diplomasi publik seperti Amerika Serikat, UK, dan Kanada, disadari bahwa pengarusutamaan diplomasi publik ke dalam politik luar negeri memerlukan kesabaran dan dukungan dari level yang lebih tinggi.

Keempat, berusaha menyewa jasa konsultan untuk melakukan diplomasi publik. Tapi, hal tersebut tidak lantas dapat menggantikan kemampuan staf-staf diplomatik yang ada selama ini. Hasilnya akan berbeda.

Jay Wang melihat diplomasi publik sebagai konsep yang sifatnya multi dimensi dan mencakup tiga tujuan utama, yaitu: (1) mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, (2)bentuk komunikasi nilai dan sikap, serta (3) sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan mutual trust antara negara dan masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, diplomasi publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai bentuk partisipasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-kekuatan di dalam seperti misalnya menggunakan kelompok –kelompok non-negara (MNC, NGO) dan strategi komunikasi di luar dengan kelompok sasaran public manca.[1]

Selanjutnya Christopher Ross (2003), Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus dipahami agar diplomasi public yang dilakukan bisa berhasil, dalam artian dapat meme nuhi tujuannya dalam menginformasikan, melibatkan, dan mempengaruhi publik manca (to inform, engage, and influence). Pertama, ada koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam, dan semuanya ditujukan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu negara. Untuk itu, harus dipastikan terlebih dulu bahwa publik internasional memahami betul kebijakan yang diambil. Harus dipastikan pula bahwa sumbernya berasal dari pemerintah, bukan yang lain. Diplomasi publik pada tataran nasional perlu dikoordinasikan pada tataran pemerintah mengingat beragamnya jenis pesan, bahasa, kelompok sasaran, format, dan media. Koordinasi penting dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi jelas; pesan yang akan disampaikan adalah konsisten; dan sumber – sumber yang digunakan adalah efektif.

Kedua, mesti ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. Ketiga, pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dapat dipercaya, dan benar. Perlu dipahami bahwa publik yang menjadi sasaran diplomasi publik adalah beragam. Maka, hal yang dapat diandalkan adalah kredibilitas – what we mean and mean what we say. Keempat, menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan untuk suatu publik tertentu. Mengingat perkembangan ICT (Information Communication Technology), maka pesan itu juga harus didesain secara cepat. Kevakuman informasi akan memunculkan pesan yang datang dari sumber di luar pemerintah.

Kelima, karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu memanfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti internet, broadcasting, publikasi cetak, press placements, travelling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. Keenam, memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor -sektor swasta dan aktor nonnegara lainnya. Ketujuh, perlunya dibangun fondasi kepercayaan dan pemahaman melal ui komitmen dan dialog.[2]

Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya -upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik -konflik antarnegara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik -konflik antarnegara.[1]

Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuk nya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak.[2]

Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui info rmasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.

Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik manca. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepan kan. Strategi Komunikasi dalam Diplomasi Publik Diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri.

Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah.  Karakteristik dunia seperti ini membutuhkan manajemen informasi untuk menyatukan masalah-masalah domestik dan luar negeri. Dengan begitu, diplomasi public termasuk mengoptimalkan aktivitas komunikasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi demi kepentingan negara. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George Shultz, bahwa bahan baku diplomasi adalah informasi; bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan mene mpatkannya dalam sistem.[3]

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap public mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan -kebijakan yang diambil oleh negaranya. Jay Wang melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah.[1]

Sementara itu, Jan Mellisen mendefinisikan diplomasi public sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power.[2]

Bagi suatu negara, adaptasi dengan lingkungan internasional ini, melalui aktivitas-aktivitas dan sikap-sikap yang berdampak pada skala internasional pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan negara tersebut. Seirama dengan Rosenau, dalam mendefinisikan konsep Politik Luar Negeri, P. Lovell menjelaskan bahwa, Politik luar negeri adalah suatu mekanisme bagi suatu sistem politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya[1] Dalam menjelaskan konsep Politik Luar Negeri ini, Lovell menekankan juga adanya proses adaptasi dengan lingkungan yang dilakukan suatu negara sebagai suatu mekanisme sistem politik untuk mengendalikan lingkungan itu, yang juga pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan negara yang bersangkutan.

Kebijakan merupakan hasil dari proses pembuatan keputusan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan penerimaan input, interpretasi input dan menterjemahkannya ke dalam output yang berupa keputusan[1]. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan definisi yang diberikan oleh Rossenau dimana Kebijakan Luar Negeri diartikan sebagai

“all the attitudes and activities through which organized nation societies seeks to cope with and benefit from international environment[2]”

Berangkat dari konsep-konsep tersebut, untuk mengetahui penyebab suatu kebijakan luar negeri, penulis menggunakan variabel-variabel yang diberikan oleh James N. Rosenau dalam menganalisa suatu keputusan politik luar negeri. Dihasilkannya suatu kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berasal dari dalam maupun luar negara tersebut yaitu : Pertama, Idiosinkretik, merupakan karakteristik pribadi para pembuat keputusan. Kedua, Peran, merupakan diskripsi kerja atau aturan perilaku yang diharapkan berdasarkan jabatan yang disandang para elit yang mempengaruhi, merumuskan dan mengimplementasikan politik luar negeri.

Ketiga, Birokratik, merupakan struktur dan proses yang ada dalam suatu pemerintah serta efeknya terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri, atau dengan kata lain berkaitan dengan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang membatasi atau mendukung pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat pembuat keputusan. Keempat, Nasional merupakan atribut-atribut nasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, seperti lingkungan (luas wilayah, lokasi geografis, iklim, dll.), keadaan ekonomi (GNP, pertumbuhan, hasil industri dan pertanian, dll.), sistem sosial, politik dan ekonomi, juga karakter nasional, budaya, ingatan sejarah. Variabel ini lebih diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan programatik dan taktik daripada pada masa krisis. Kelima, Sistemik, meliputi berbagai variabel eksternal dari negara yang diteliti, seperti sistem internasional, hukum internasional, aliansi dan organisasi

Pernyataan Coplin dimana kebijakan politik luar negeri oleh pengambil kebijakan di suatu negara dipengaruhi oleh empat determinan yang meliputi konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, politik dalam negeri, serta perilaku pengambil kebijakan. Konteks internasional menurut Coplin ialah posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain sedangkan kondisi ekonomi dan militer serta politik domestik merupakan determinan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam menetapkan politik luar negeri. Hubungan keempat determinan tersebut dalam penetapan politik luar negeri dapat dilihat pada bagan berikut. Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat bahwa determinan konteks internasional, politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer berpengaruh terhadap perilaku pengambil keputusan dalam menentukan tindakan politik luar negeri negara yang dipimpinnya. [1]

Kebijakan publik mempunyai definisi sebagai serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.[1] Sedangkan menurut Thomas Dye kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Memang banyak pendapat ahli tentang definisi kebijakan publik, seperti dua pendapat di atas yang menyatakan akor utama dalam pembuat kebijakan publik adalah pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam masyarakat. Sedangkan Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan pratika-pratika sosial yang ada di masyarakat, hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pratika di dalam masyarakat.[2] Yang menurut pendapat Charles O. Jones memiliki beberapa komponen antara lain :

1. Goal atau tujuan yang dinginkan
2. Plans atau proposal pengertian yang spesipik untuk mencapai tujuan
3. Program yaitu upaya yang berwewenang untuk mencapai tujuan
4. Decision atau keputusan yaitu tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan
5. Membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
6. Effect adalah akibat-akibat dari program baik di sengaja ataupun tidak.[3]

Dari yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dan dijalankan oleh pelaksanakan keputusan. Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Dilakukan demi tercapainya tujuan utama yaitu mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Sehingga masyarakat akan mendapatkan pengaruh positif dan berdampak pada perbaikan taraf hidup masyarakat. Dari pembahasan sebelumnya, dapat dilihat dengan jelas bahwa faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kebijakan publik apa lagi dalam era globalisasi. Telah disampaikan di atas bahwa kebijakan dalam negeri yang diambil bisa berdampak pada negara lain, oleh sebab itu banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan.

Kebijakan merupakan sebuah kata yang sadar atau tidak sadar sudah mempengaruhi hidup kita pada umumnya. Kata kebijakan sering dipakai oleh pemerintah dalam mengeluarkan regulasi atau aturan terhadap hal-hal tertentu. Tergambar dalam benak bahwa kebijakan adalah aturan yang diambil serta dijalankan oleh aktor-aktor pengambil kebijakan. Kebijakan memiliki definisi tersendiri yang lebih spesifik, seperti yang dikemukakan oleh Carl Friedrich yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Sedangkan menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor ataupun sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah ataupun suatu persoalan.[1]

Pendapat lain menyebutkan kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi yang dimaksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.[2] Dari beberapa definisi kebijakan yang telah dipaparkan di atas, persamaan yang kita dapat adalah kebijakan diambil demi mencapai suatu tujuan atas suatu penyelesaiaan masalah, yang diambil oleh aktor-aktor negara maupun non negara. Apabila dalam suatu kebijakan diambil oleh aktor negara, maka banyak yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara dalam mengambil kebijakan. Karena di era globalisasi ini kebijakan suatu negara dapat berdampak kepada negara lain baik hal ekonomi, sosial, maupun keamanan. Dalam era globalisasi negara tidak bisa mengambil kebijakan secara sepihak, harus melihat dampaknya pada negara-negara lain. Maka dari itulah berkembang kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Akan tetapi apapun kebijakan yang diambil oleh suatu negara pasti negara tersebut mempunyai tujuan yaitu melindungi kepentingan nasionalnya.

Resolusi Konflik menurut Burton yaitu penghentian konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk keakar permasalahan. Mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.[1] Sedangkan definisi lain mengenai resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar, akan diperhatikan dan diselesaikan . Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam suatu resolusi konflik untuk mengatasi konflik tersebut, antara lain transformasi konflik, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau fasilitasi, dan rekonsiliasi. Transformasi konflik adalah istilah yang bagi sejumlah analis  luar merupakan langkah penting di luar penyelesaian konflik, akan tetapi pandangan pakar lain transformasi konflik adalah pengembangan dari  resolusi  konflik. Kedua adalah negosiasi yaitu proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik. Ketiga adalah mediasi yang melibatkan pihak ketiga, mediasi adalah proses sukarela dimana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan kendali terhadap hasilnya (mediasi murni), meskipun dapat meliputi dorongan negatif atau positif (mediasi dengan cara otot atau kekuatan). Keempat adalah konsiliasi atau fasilitasi, sangat dekat maknanya dengan mediasi murni, merujuk pada usaha-usaha untuk menjadi penengah guna mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk bergerak menuju negosiasi. Sedangkan yang kelima adalah rekonsiliasi yaitu proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua bangsa yang terpisah.[2]

Aksi terorisme memang sangat banyak merugikan negara maupun masyarakat baik di bidang keamanan, politik, sosial maupun ekonomi. Maka dari itu beberapa ahli telah merumuskan karakteristik terorisme. James H Wolfe (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme antara lain :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motifasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek terorisme bisa berupa sasaran sipil (super market, mall, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit maupun fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer dan kamp militer)
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara
4. Aksi terorisme dilakukan dengan tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.[1]

[1] Ibid, hal. 35

Kata terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, serta kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian di dalam hati dan pikiran korbannya. Sedangkan pengertian terorisme menurut Evan dan Murphy adalah penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa mendatang.[1]

Menurut Departemen Pertahanan Amerika, terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok nonkombatan, biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Pengertian yang hampir sama dikeluarkan oleh US Federan Bureau Of investigation (FBI) bahwa terorisme merupakan penggunaan kekerasan yang tidak sah atau kekerasan atas seseorang maupun harta, untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil maupun elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan sosial ataupun politik.[2] Sedangkan definisi terorisme menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah metode inspiratif atas kegelisahan melalui tindakan kekerasan, penerapan semi kladestin yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, ataupun aktor negara baik kriminal ataupun alasan politik. Terdapat perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai asasi yang menjadi target aksi kekerasan yang utama, korban dalam hal ini bersifat segera dan pemilihan target berdasarkan pemilihan acak, mencakup target pilihan atau target yang terseleksi atas simbol-simbol tertentu dari keseluruhan target populasi. Ancaman dan dasar-dasar kekerasan merupakan bagian dari komunikasi terorisme, mencakup intimidasi kekerasan ataupun propaganda.[3]

Terorisme bisa tercipta apabila terdapat suatu tindakan ketidakadilan. Pemberontakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, baik itu kekerasan, pemerasan, pembunuhan, penculikan, maupun tindakan-tindakan yang dapat membuat rasa aman dan damai seseorang maupun masyarakat luas menjadi terganggu. Tindakan terorime juga ada yang diawali dari faham agama yang salah diartikan maupun diselewengkan artinya oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak lain agar mempunyai paham pemikiran yang sama. Dalam menjalankan aksinya kelompok ini selalu membawa nama agama dan untuk membela agama, walaupun aksinya dengan cara kekerasan seperti pembunuhan maupun penculikan. Hal ini biasanya dikarenakan oleh pengetahuan agama yang kurang, karena pada dasarnya semua agama selalu mengajarkan kedamaian dan membenci kekerasan.

Kata terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, serta kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian di dalam hati dan pikiran korbannya. Sedangkan pengertian terorisme menurut Evan dan Murphy adalah penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa mendatang.[1]

Menurut Departemen Pertahanan Amerika, terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok nonkombatan, biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Pengertian yang hampir sama dikeluarkan oleh US Federan Bureau Of investigation (FBI) bahwa terorisme merupakan penggunaan kekerasan yang tidak sah atau kekerasan atas seseorang maupun harta, untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil maupun elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan sosial ataupun politik.[2] Sedangkan definisi terorisme menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah metode inspiratif atas kegelisahan melalui tindakan kekerasan, penerapan semi kladestin yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, ataupun aktor negara baik kriminal ataupun alasan politik. Terdapat perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai asasi yang menjadi target aksi kekerasan yang utama, korban dalam hal ini bersifat segera dan pemilihan target berdasarkan pemilihan acak, mencakup target pilihan atau target yang terseleksi atas simbol-simbol tertentu dari keseluruhan target populasi. Ancaman dan dasar-dasar kekerasan merupakan bagian dari komunikasi terorisme, mencakup intimidasi kekerasan ataupun propaganda.[3]

Terorisme bisa tercipta apabila terdapat suatu tindakan ketidakadilan. Pemberontakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, baik itu kekerasan, pemerasan, pembunuhan, penculikan, maupun tindakan-tindakan yang dapat membuat rasa aman dan damai seseorang maupun masyarakat luas menjadi terganggu. Tindakan terorime juga ada yang diawali dari faham agama yang salah diartikan maupun diselewengkan artinya oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak lain agar mempunyai paham pemikiran yang sama. Dalam menjalankan aksinya kelompok ini selalu membawa nama agama dan untuk membela agama, walaupun aksinya dengan cara kekerasan seperti pembunuhan maupun penculikan. Hal ini biasanya dikarenakan oleh pengetahuan agama yang kurang, karena pada dasarnya semua agama selalu mengajarkan kedamaian dan membenci kekerasan.

Menurut S.L Roy, diplomasi sangat berkaitan dengan penelahaan hubungan antar negara. Diplomasi adalah seni menedepankan kepentingan sesuatu (negara) melalui negoisasi yang dilakukan dengan cara-cara damai apabila dimungkinkan untuk dilaksanakan. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan diplomasi memberikan pilihan untuk menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Menurut Sir Erns Satow dalam buku Pengertian dan Ruang Lingkup (Yusuf Badri, 1994) diplomasi adalah penerapan kemampuan ketrampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di antara negara-negara[1].

Menurut George A Lopez dan Michael S, Sthol  adalah proses dimana setiap pemerintahan melaksanakan hubungan dengan negara lain.

Teknik diplomasi adalah suatu cara atau teknik yang digunakan seorang diplomat di dalam melakukan perundingan diplomasi. Cara itu biasa berupa tawar menawar, persuasif (bujukan) melakukan ancaman dan membuat komitmen. Tujuan diplomasi adalah memberikan mekanisme personalia politik luar negeri. Jadi suatu politik suatu negara ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan nasional.

Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. [1] Maka itu, pemerintah dalam upayanya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan bahkan kemungkinan disintegrasi.

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa tersebut.  Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan disekitar mereka.

Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan adari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembuat keputusan. Keempat pola adaptasi politik luar negeri tersebut, yaitu: (1) preservative adaptation (responsive to both external and internal demands and changes) yaitu upaya mempertahankan kebijakan dari adanya permintaan dan tuntutan perubahan dari dalam maupun luar negeri. (2) acquiescent adaptation (responsive to external demands and changes) yaitu kebijakan yang menyepakati atau merespon adanya permintaan dan tuntutan perubahan dari dalam maupun luar negeri (3) intransigent adaptation (responsive to internal demands and changes) yaitu kebijakan untuk bertahan dari adanya permintaan dan tuntutan perubahan dari dalam maupun luar negeri (4) promotive adaptation (unresponsive to both external and internal demands and changes) yaitu kebijakan yang didasarkan pada upaya untuk tidak merespon dari adanya permintaan dan tuntutan perubahan dari dalam maupun luar negeri. Masing-masing pola adaptasi politik luar negeri ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi perubahan dan kesinambungan politik luar negeri.[2]

Menurut Hermaan terdapat beberapa sumber utama dalam perubahan kebijakan luar negeri ada 4 yaitu [1]:

1. a)Leader driven

Merubah hasil usaha yang ditentukan oleh pembuat keputusan yang berwenang, seringkali kepala pemerintahan, yang mengemukakan pandangan dasarnya dalam kebijakan luar negeri. Pemimpin harus memiliki pendirian, kekuatan, dan energi untuk dapat mendorong pemerintahannya berubah arah.

1. b)Bureaucratic advocacy

Sebagai agen perubahan, dapat menjadi sebuah kontradiksi pada apa yang telah digambarkan sebagai perlawanan terhadap organisasi birokratis. Bukanlah keseluruhan pemerintahan yang meraih kebutuhan akan perubahan namun sebuah grup dalam pemerintahan yang menjadi penyokong arah. Grup ini ditempatkan pada satu agensi atau tersebar diantara organisasi-organisasi yang berbeda, namun tetap dalam interaksi reguler. Agar efektif, mereka harus ditempatkan dengan baik dan memiliki akses ke official utama.

1. c)Domestic restructuring

Mengarah pada komunitas politik terkait yang mendukung pada sebuah rezim untuk memerintah , dan kemungkinan komunitas ini berpotensi juga sebagai agen perubahan.

1. d)External shocks

Merupakan sumber perubahan kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari suatu peristiwa internasional. Rupanya kebanyakan perubahan ini berangkat dari persepsi pemimpin atau lingkungan eksternal. External shocks merupakan peristiwa besar dan berdampak langsung terhadap si penerima. Mereka tidak bisa diabaikan dan dapat memicu perubahan kebijakan luar negeri.

Sumber-sumber di atas saling memengaruhi satu sama lain. Asumsi dasar yang kita dapat adalah pemerintah merubah kebijakannya melalui proses keputusan. Dari poin ini kita menyadari berbagai tingkat perubahan yang perlu dijelaskan dan kita mengusulkan berbagai agen perubahan. Di lain kata, agen harus bertindak dalam proses keputusan pemerintah. Proses itu sendiri dapat menghalangi atau memudahkan perubahan

Menurut Holsti (1982) perubahan pada politik luar negeri dapat disebabkan oleh masalah-masalah seperti, tingkat keterlibatan faktor eksternal, kebijakan dalam menghadapi faktor luar itu, arah dari keterlibatan faktor luar, dan komitmen militer dan diplomasi dalam urusan luar negeri. Hal ini membedakan pandang Holsti dengan Hermann dalam melihat perubahan politik luar negeri suatu negara. Jika Hermann memulai dengan melihat faktor domestik suatu negara kemudian baru keluar, maka Holsti lebih mengkaji faktor-faktor eksternal secara langsung.

Dari perpektif masalah eksternal ini, Holsti juga memberikan empat tipologi dari perubahan politik luar negeri suatu negara. Pertama, isolasi, ketika faktor-faktor eksternal tidak dapat sama sekali mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat. Di satu sisi hal ini dapat mengurangi kepentingan politik luar negeri suatu negara serta menghindari peran militer dan diplomasi. Kedua, self-reliance, ditandai dengan lebih maju dari tipe isolasi, dengan adanya relasi dengan faktor eksternal. Akan tetapi, peranan militer dan diplomasi masih sedikit. Ketiga, ketergantungan, yaitu suatu entitas negara yang mulai sangat tergantung pada faktor-faktor “luar negeri” sehingga berbagai hubungan dan urusan luar negeri menjadi faktor yang cukup dominan dalam kehidupan politik suatu negara. Non-alignment diversification menjadi tipe terakhir yang menunjukkan besarnya pengaruh dari faktor luar yang secara langsung mengarahkan interaksi yang ada

Untuk menganalisis karakteristik faktor dari suatu kebijakan luar negeri dalam bidang militer adalah: (1) kompetisi negara-negara untuk mendapatkan power tidak terhindarkan dan hal tersebut membawa pada kondisi insecurity, (2) pencarian terhadap keamanan berbasis pada self help, (3) kecenderungan untuk bersandar pada penggunaan kekerasan dan ancaman yang menguatkan insecurity, (4) aplikasi yang terbatas terhadap konsep moralitas karena perilaku negara lain yang tidak dapat diprediksi, (5) eksistensi dari dilemma keamanan dimana apabila suatu negara berusaha meningkatkan sekuritasnya, hal tersebut berjalan beriringan dengan perasaan insekuritas negara lain (6) perubahan dari dalam negara tersebut. Dengan demikian kerjasama militer menjadi penting untuk mencegah adanya hegemoni regional maupun global, menciptakan keamanan dan stabilitas dalam sistem, dan memperkecil kemungkinan terjadinya perang dengan berkoalisi meng-counter potensi agresi.

Perkembangan persenjataan masih terus berlangsung dan negara-negara di dunia belum saling percaya sepenuhnya serta masih menganggap negara lain sebagai ancaman. Sebelum hal ini berubah, kemunculan arms race kembali masih mungkin terjadi. Senjata-senjata baru yang dikembangkan pun memiliki kemungkinan untuk memicu arms race lagi. Definisi arm race menurut beberapa ahli disebutkan antara lain: David W. Ziegler, berpendapat bahwa:

When states arm in direct competition with each other and when the amounts they spend begin to place a burden on their societies, we refer to these competitive armings as arms races. ….., we might confine our use of the label “arms race” to those occasions when two or more countries see themselves as rivals and increase or improve their armaments at a rapid rate, making these increases or improvements with attention to the armaments possessed by their rivals (Ziegler, 1997:235-237).

Sedangkan Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan berpendapat bahwa arms race:

A competitive struggle between two or more states seeking to improve their security relative to each other by building up their military strength

Sementara Joshua S. Goldstein berpendapat bahwa:

An arms race is a reciprocal process in which two (or more) states build up military capabilities in response to each other

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita lihat beberapa elemen penting yang sama, yaitu ada elemen persaingan dimana hal ini merupakan suatu tindakan saling berbalas serta antara satu sama lain menganggap sebagai rival, dan elemen peningkatan kapabilitas militer dalam hal ini khususnya dalam persenjataan. Mengenai poin bahwa arms race merupakan situasi dimana perkembangan persenjataan dilakukan pada taraf yang cepat (rapid rate), tidak semua ahli setuju dengan pendapat yang demikian. Bagi kelompok ini istilah race tidak memerlukan gerakan yang cepat. Tujuan dari race adalah kemenangan atas lawan, dan kecepatan dalam setiap race adalah irelevan. Aspek yang menentukan adalah kompetisi, interaksi antara aktor-aktor yang bermusuhan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, definisi para ahli ini belum mencakup kesamaan parameter arms race yang pasti dan jelas. Jadi seolah-oleh suatu kondisi dapat dikatakan sebagai arms race hanya berdasarkan intuisi dan atau kesepakatan bersama saja, tidak berdasarkan parameter yang jelas dan pasti.

Power merupakan sebuah konsep yang seringkali digunakan dalam ranah politik dan juga dalam lingkup hubungan internasional. Namun, sampai sekarang definisi mengenai konsep power itu sendiri masih menjadi sebuah perdebatan. Salah satu masalah yang diperdebatkan adalah apakah power dipandang sebagai sebuah atribut perseorangan, kelompok, atau negara bangsa, atau apakah power dianggap sebagai hubungan antara dua aktor politik yang memeiliki keinginan berbeda?

Secara harfiah, power berarti kekuatan atau kekuasaan. Menurut Nicholas J. Spykman, power didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan manusia agar mengikuti kebiasaan yang diinginkan pemilik power melalui cara persuasi dan paksaan. Dari pengertian ini, power dapat dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan seperti paksaan dan dengan cara coorperative seperti persuasi. Sedangkan Hans J. Morgenthau, salah satu tokoh pemikir realis, lebih suka mendefinisikan power sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik, dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan pemikiran serta tindakan aktor B.

Power terdiri dari segala sesuatu yang dimiliki manusia untuk menentukan dan memelihara kontrol atau kekuasaan atas orang lain dan dia (power) meliputi seluruh hubungan sosial, mulai dari kekerasan psikologis yang tidak kentara melalui mana seseorang bisa mengontrol orang lain. (Morgenthau, 1973: 9)

Menurut John Lovell, suatu sistem politik memiliki unsur-unsur[1] :

1. Serangkaian bagian-bagian yang secara bersama-sama mampu melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Unit-unit yang ada dalam suatu sistem politik  sesungguhnya memiliki satu tujuan utama yang sama. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh tiap-tiap unit dalam suatu sistem politik, yang menyangkut lingkungan eksternal, sarana dan sumberdaya yang digunakan untuk mengejar tujuan itu, serta respon terhadap lingkungan eksternal merupakan keputusan-keputusan politik luar negeri.

2. Hubungan antar-bagian bersifat fungsional

Setiap bagian dalam suatu sistem memiliki fungsinya masing-masing yang secara keseluruhan mempengaruhi kinerja sistem tersebut. Apabila satu bagian tidak berfungsi, maka sistem tersebut akan terhambat kinerjanya.

3. Sistem dengan lingkungannya saling berinteraksi.

Sebagai sistem yang terbuka, sistem politik berhubungan terus menerus dengan lingkungannya melalui penerimaan input dalam bentuk tuntutan dan dukungan dari lingkungan dan melalui output yang berupa upaya sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau untuk mengendalikannya. Hubungan antara sistem dan lingkungannya ini bersifat timbal balik yang dinamik[2].

Dalam teori investasi yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman yaitu “The factors which determine the foreign investment  are the environment variable and the internalization variable”.  Teori ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.[1]

Faktor internal yang terbagi menjadi variabel yang meliputi pemerintah dan non pemerintah. Faktor pemerintahan dapat kita lihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang dikelurkan untuk menangani sumber daya ilmu pengetahuan, sumber daya modal yang dapat dikerahkan serta pengerahan prasarana yang memadai Variabel non pemerintah dapat berupa variabel ekonomi dan non ekonomi yang saling terkait dan membentuk sistem. Ruang gerak , pilihan arah dan kecepatn pembangunan bangsa sedang berkembang sering kali ditentukan oleh ketersediaan akan hadirnya faktor-faktor seperti dana, investasi  dan ahli pengetahuan hingga sifat-sifat lintas benua dari modal, asset dan keahlian yang berpangkal geografik mejadi hal yang sangat berkembang.[2]

Menurut Charles R. Frank dan Mairy Bird terdapat empat kepentingan utama pemberian bantuan oleh suatu negara adalah : Pertama, untuk kepentingan keamanan nasional negara donor. Ke dua, karena pertimbangan kemanusiaan. Ke tiga, untuk kegiatan ekonomi dan ke empat untuk kepentingan diplomatik dan prestise[1]. Kepentingan dalam bantuan terikat menjadi syarat-syarat yang harus dterima oleh negara penerima bantuan[2]

Gerakan pemberontakan adalah sebuah sistem yang memerlukan input tertentu (dapat diperolah dari sumber internal maupun eksternal) untuk dirubah menjadi output tertentu atau aktivitas tertentu. Secara umum gerakan pemberontakan memerlukan input berupa rekruitmen anggota, tempat perlindungan, informasi, dan makanan yang diperoleh dari lingkungan internal, juga memerlukan publisitas, materi, dan pendanaan yang biasanya diperoleh dari lingkungan luar pergerakan.

Sebagaimana prinsip organisasi pada umumnya, sebagai strategi internal gerakan pemberontakan cenderung mengorganisasi personel, keuangan, logistik, inteligen, dan komunikasi untuk dirubah menjadi aktivitas tertentu untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya seperti pengakuan keberadaannya. Output dari gerakan pemberontakan dapat berupa aktivitas sabotase, tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, demonstrasi, serangan skala kecil dan besar, atau bahkan pengerahan kekuatan militer besar-besaran.[1]

Gerakan sosial mampu mendapatkan dukungan dan mengorganisir dirinya secara luas karena penyebaran didiologinya bersifat transnasional setidaknya melalui tiga aspek. Pertama replika keadaan struktural, jika suatu keadaan struktural dapat bermigrasi secara internasional maka elemen-elemen sosial yang mengiringinya juga ikut bermigrasi. Kedua transmisi model kultural, penggunaan taktik atau simbol perlawanan gerakan sosial memiliki ide yang amat berpengaruh dan tersebar dengan mudah. Ketiga perpindahan orang-orang yang melewati batas, ketika orang bermigrasi maka mereka juga membawa pengalaman khusus mereka mengenai konflik.[1]

Kelompok masyarakat tersusun dari proses-proses dinamis (tindakan-tindakan) massa yang tidak menutup diri akan adanya kemungkinan masuknya partisipasi untuk menggalang kekuatan. Oleh karena itu suatu kelompok mewakili suatu patokan proses yang bergerak secara dinamis. Kelompok muncul ketika terjadi interaksi yang relative sering dan terpolakan untuk menghasilkan aktivitas langsung. Kelompok didasari oleh adanya kepentingan yang dapat didefinisikan menjadi perilaku yang dihadapi menyangkut suatu tuntutan atatu tuntutan-tuntutan yang dibuat satu kelompok masyarakat. Jadi kelompok merupakan suatu aktivitas massa yang diarahkan oleh kepentingan dan sistem sosial menjadi arena interaksi antar kelompok dengan kelompok lainnya[1]. Sehingga aktivitas yang muncul merupakan upaya kelompk tersebut mengartikulasikan kepentingan yang mendasari kelompok tersebut.

Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi efektivitas kelompok kepentingan adalah dukungan, tenaga dan sumber daya yang dimiliki seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, jenis kelompok, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat atau para pembuat keputusan. Efektivitas kelompok berkepentingan juga ditentukan struktur-struktur pemerintahan. Hal tersebut mempengaruhi dalam tingkatan otonomi dan kebebasan kelompok berkepentingan. Tidak adanya cara untuk menyatakan kepentingannya bisa berakibat munculnya ledakan kekerasan di kalangan masyarakat[2].

Teori permainan menjelaskan bahwa individu atau lembaga (pemain) merumuskan sasaran dengan rasional serta mempergunakan sumberdaya yang ada untuk melawan kekuatan yang menjadi lawannya dalam suatu konflik. Keberhasilan pencapaian tujuan satu pihak adalah kekalahan bagi yang lain, oleh karena itu masing-masing pemain akan berusaha mencegah lawannya mencapai keberhasilan dan mencapai tujuannya sendiri. Segala upaya masing-masing pihak merupakan ancaman bagi yang lainnya. Hasil akhir dari suatu strategi yang dijalankan dalam suatu konflik sama dengan hasil dalam suatu permainan yaitu menang, kalah, dan seri.

Kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, stratēgos. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai ‘komandan militer’ pada jaman demokrasi Athena. Konsep strategi ini secara historis memang berasal dari militer namun saat ini sudah diaplikasikan dalam dunia politik dan lainnya. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi.[1]

Thomas Schelling mengembangkan study dengan judul The Strategy of Conflict yang mengungkapkan berbagai unsur strategi yang umum ditemui dalam berbagai aspek kehidupan dalam situasi kompetitif. Unsur-unsur umum ini adalah prinsip-prinsip dalam bargainingi(tawar menawar), threats (ancaman), mutual distrusts (kepercayaan dalam kerjasama) , dan keseimbangan antara kerjasama dan konflik. Dalam perkembangan selanjutnya, strategi merupakan management instrument yang ampuh dan tidak dapat dihindari, tidak hanya untuk survival dan memenangkan persaingan tapi juga untuk tumbuh dan berkembang.[2]

Konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya adalah konflik antara orang-orang yang memiliki entitas budaya berbeda. Pertikaian antar suku dan konflik-konflik akan mengundang negara-negara ataupun kelompok-kelompok lain yang memiliki kesamaan identitas yang sama. Asumsi-asumsi filosofis yang terkandung didalam entitas budaya menggarisbawahi adanya nilai-nilai, hubungan-hubungan sosial, kebiasaan-kebiasaan dan berbagai pandangan hidup yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan politik

ntuk mengembangkan kekuatan suatu negara maka hal logis adalah melakukan kerjasama pertahanan. Dalam kerangka kerjasama memiliki dua bentuk yang berbeda yaitu collective defense dan collective security.  Perbedaan dari keduanya adalah pada collective security karena tidak memasukkan isi perjanjian dimana satu negara akan mengerahkan kekuatan apabila negara anggota lainnya mengalami serangan atau ancaman sedangkan pada collective defense dilakukan pengerahan kekuatan.

Dasar dari ke dua bentuk kerjasama pertahanan ini  didasari oleh mutualisme dan ekuivalensi. Mutualisme berarti kerjasama harusnya bersifat saling menguntungkan sementara ekuivalensi bersifat saling timbal balik serta seimbang. Dianggap menguntungkan dan seimbang apabila kepentingan yang dibawa ketika membentuk perjanjian kerjasama jadi lebih mudah tercapai. Bagaimana mutualisme dan ekuivalensi dalam suatu kerjasama dapat dilihat dari instrumen yang dijalankan .