Manfaat Lingkungan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat lingkungan kerja menurut Afandi (2018:12) adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta semangatjuangnya akan tingg
Pengertian Lingkungan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja penting untuk menentukan tingkat hasil kerja setiap karyawan. Untuk mengukur perilaku atau sejauh mana individu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau institusi, yaitu prestasi kerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dari standar kerja yang telah ditetapkan.Menurut Siagian (2018:225) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah sebagai berikut:a.Mendorong peningkatan prestasi kerja.b.Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan.c.Untuk kepentingan mutasi pegawai.d.Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan.e.Membantu para pegawai menentukan rencana karirnya dan dengan bantuan bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karir yang paling tepat,dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai dan dengan kepentingan organisasi
Manfaat Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Motivasi kerja sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya motivasi maka karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja sehingga prestasi kerja karyawan juga tinggi. Dengan adanya motivasi kerja dalam sebuah perusahaan maka akan membuat perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. Siagian (2014) motivasi kerja adalah suatu dorongan bagi karyawan atau seseorang untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Menurut Stokes (dalam Sari 2017)motivasi kerja adalah suatupendorong bagi seorangkaryawanuntuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baiklag
Definisi Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif
mendefinisikan keuangan inklusif sebagai hak bagi setiap orang untuk mempunyai
akses terhadap layanan lembaga jasa keuangan secara nyaman, tepat waktu,
informatif serta biayanya yang terjangkau dengan penuh penghormatan terhadap
harkat dan martabat manusia. Sedangkan Bank Dunia (2015) mendefinisikan
inklusi keuangan sebagai kondisi dimana akses terhadap layanan jasa keuangan
formal dimiliki oleh masyarakat secara tepat waktu, aman dan lancar dengan
biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk
meningkatkan kesejahteraan.
Sarma (2012) menyatakan bahwa sinklusi skeuangan adalah proses dari
sistem keuangan formal yang dijamin ketersediaannya, manfaat serta kemudahan
aksesnya untuk semua anggota ekonomi. Sedangkan sinklusi skeuangan menurut
Sanjaya (2016) adalah tersedianya sakses bagi masyarakat miskin yang bertujuan
untuk memiliki dan menggunakan layanan jasa sistem keuangan. Berdasarkan
definisi mengenai inklusi keuangan diatas, sdapat sdisimpulkan bahwa inklusis
keuangans adalah kemudahan tersedianya akses terhadap layanan lembaga jasa
keuangan bagi seluruh smasyarakat untuk smeningkatkan kesejahteraan dan
perekonomian
Awal Mula Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Paskas krisiss ekonomis tahuns 2008, inklusi keuangan menjadi hal yang
sangat penting untuk dibahas. Hal tersebut terutama karena didasari oleh adanya
dampak krisis terhadap masyarakat miskin yang sebagian besar tidak memiliki
akses terhadap layanan jasa keuangan.
Setahun setelah krisis ekonomi pada acara sG20 sPittsbugh Summit, seluruh
anggota sG20 sepakat bahwa peningkatan akses keuangan bagi masyarakat miskin
perlu diadakan. Hal tersebut juga dipertegas dalam acara sToronto sSummit 2010
dengan dikeluarkannya sembilan prinsip sebagai pedoman pembangunan inklusi
keuangan. Prinsip tersebut berisi tentang kepemimpian, keberagaman, inovasi,
proteksi, pemberdayaan, kerjasama, pengetahuan, proposionalitas dan kerangka
kerja.
Sejak saat itu kegiatan forum internasional seperti sCGAP, Worlds sBank,
APECs, Asians sDevelopment Bank s (ADB), sAlliance for Financials Inclusion (AFI),
dan forum internasional lainnya termasuk negara Indonesia sendiri fokus terhadap
kegiatan keuangan inklusif
Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kesejahteraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Keterkaitan antara inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan
ditunjukkan dalam hasil penelitian Selvia et al., (2021) bahwa adanya pengaruh
inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Inklusi keuangan dapat
diartikan sebagai sebuah kondisi dimana setiap individu dapat mengakses layanan
keuangan dan produk keuangan yang terjangkau, nyaman, berkualitas, dan
memuaskan. Pemahaman tentang layanan keuangan dan produk keuangan akan
mendorong sesuai dengan kebutuhan individu dan memudahkan dalam
melakukan aktivitas sehari-hari.
Dalam penelitian Mukong & Amadhila, (2021) menunjukkan adanya
keterkaitan antara inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan
keuangan. Inklusi keuangan menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan rumah
tangga dapat sejahtera ketika disertakan dengan finansial.
Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kesehjateraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Keterkaitan antara literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan
ditunjukkan dalam hasil penelitian Luis & Nuryasman, (2020) bahwa adanya
pengaruh dari literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan secara positif
dan signifikan. Terdapat indikator yang sangat mempengaruhi yaitu perilaku
keuangan dimana individu memiliki pengetahuan yang baik dalam kartu kredit
dan manfaat menabung. Seseorang yang dapat mengatur dalam hal keuangan
seperti pengendalian, pemeriksaan, serta pengelolaan keuangan di setiap harinya
dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap perilaku keuangan, jika seseorang
dapat menyisihkan uangnya untuk menabung agar meminimalisir hasrat
seseorang dalam melakukan peminjaman yang tinggi biayanya untuk mencapai
kesejahteraan dalam hidupnya.
Dalam penelitian Parulian & Tan, (2021) menunjukkan adanya keterkaitan
antara literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan keuangan. Literasi keungan menjadi faktor dalam pengambilan
keputusan keuangan dan membawa seseorang dalam mencapainya kesejahteraan
keuangan. Penerapan literasi keuangan oleh seseorang dengan baik maka akan
semakin meningkat kesejateraan keuangan tersebut
Inklusi Keuangan Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Selvia et al., (2021) keuangan inklusif merupakan dimana
seseorang yang dapat memiliki layanan dan akses penuh dari lembaga keuangan
secara nyaman, tepat waktu, terjangkau, dan informatif dengan penuh
menghormati martabatnya. Lembaga keuangan dapat menyediakan layanan
keuangan dan produk keuangan memilki tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan keuangan seseorang yang menggunakan layanan lembaga
keuangan. Seseorang perlu memiliki kemampuan dalam hal manajemen keuangan
dan mampu dalam melakukan investasi serta memiliki daya tahan yang kuat
dalam keuangan.
Menurut Mukong & Amadhila, (2021) inklusi keuangan, suatu proses untuk
meyakinkan akses yang mudah, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan
formal untuk semua pelaku ekonomi. Demikian juga system keuangan yang
mencakup semua untuk penyediaan praktik tabungan yang nyaman dan aman serta
memfasilitasi berbagai layanan keuangan yang efisien, sehingga meningkatkan
efisiensi dan kesejahteraan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Mukong & Amadhila, (2021) indikator yang digunakan dalam hal inklusi
keuangan yaitu :
1. Memiliki produk dana atau simpanan perbankan syariah
2. Memiliki produk pembiayaan perbankan syariah
3. Memiliki produk pasar modal syariah
4. Memiliki produk asuransi syariah dan takaful
5. Memiliki produk atau jasa pembiayaan syariah
6. Memiliki jasa pegadaian syariah
7. Memiliki produk dana pensiun syariah
8. Memiliki produk simpanan di Baitul maal
9. Memiliki produk pembiayaan atau penyaluran dana di Baitul maal
Literasi Keuangan Syariah (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Luis and Nuryasman (2020) literasi keuangan adalah kemampuan
individu dalam menganalisa, membaca, dan mengambil keputusan secara efektif
dalam hal keuangan dengan mengelola uang secara tepat dan efisien dalam
mencapai kesejahteraan keuangan. Seseorang dapat melaksanakan literasi
keuangan dapat membantu dalam hal menjaga kondisi financial tetap stabil dan
tidak akan goyah, karena perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka
panjang telah direncakan. Risiko-risiko yang akan terjadi juga sudah
dipertimbangkan dengan baik sehingga seseorang tidak mengalami kekurangan
dalam hal keuangan.
Menurut Parulian & Tan, (2021) literasi keuangan merupakan keterampilan
individu dalam manajemen keuangan praktis untuk menggunakan kemampuannya
secara tepat dan efisien guna merancang jangka pendek dan jangka panjang.
Masalah keuangan dapat diselesaikan dengan pengetahuan tentang keuangan yang
dimiliki sehingga seseorang tersebut dapat menyelesaikannya dengan baik,
diutamakan dalam keputusan pengeluaran keuangan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
Terdapat perbedaan antara literasi keuangan konvensional dengan literasi
keuangan syariah. Pengertian dari literasi keuangan syariah menurut Sumarwan
(2019) dimana pengetahuan, tingkah laku, sikap, kesadaran dalam mengambil
keputusan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan seseorang yang memiliki
pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah. Literasi keuangan Syariah
memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman, pengetahuan,
dan peran keikut sertaan masyarakat dalam penggunaan jasa dan produk Lembaga
keuangan Syariah. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang literasi
keuangan Syariah dapat mengubah kepribadian masyarakat untuk mengelola
keuangannya secara bijak dan lebih baik. Serta masyarakat dapat melakukan
pemilihan investasi yang halal, menguntungkan, dan terhidar dari investasi
bodong.
Menurut penilitan yang dilakukan oleh (Sumarwan 2019) indikator yang
digunakan dalam hal literasi keuangan meliputi aspek yaitu:
1. Pengetahuan tentang fiqih keuangan syariah
2. Pengetahuan tentang akad keuangan syariah
3. Pengetahuan tentang produk keuangaan syariah
4. Pengetahuan tentang produk pasar modal syariah
5. Pengetahuan tentang takaful atau asuransi syariah
Kesejahteraan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Younas, et al., (2019) kesejahteraan keuangan atau financial wellbeing adalah suatu kemampuan seseorang yang telah mampu memenuhi dalam
hal kewajiban keuangan berjangka panjang yang direncanakan mulai saat ini
maupun masa yang akan datang, dan dapat melakukan persiapan untuk memenuhi
kebutuhan dalam hal keuangan di masa depan. Sehingga pada masa yang akan
datang segala keinginan dan kebutuhan akan dapat dengan mudah untuk dicapai
melalui segala persiapan dan pengelolaan yang bijaksana.
Menurut Luis & Nuryasman, (2020) kesejahteraan keuangan adalah
keadaan seseorang dimana dapat melakukan secara penuh dalam kewajiban saat
ini dan berkesinambungan, serta seseorang merasakan keamanan dalam hal
keuangan mereka pada masa depan, dan mampu dalam menentukan pilihan untuk
menikmati hidup. Penting bagi seseorang untuk menempuh dalam hal
kesejahteraan keuangan, karena dengan adanya hal kesejahteraan keuangan dapat
memberikan rasa nyaman dan aman bagi pemiliknya.
Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan
keuangan menurut Luis & Nuryasman, (2020) yaitu
1. Hasil untuk memenuhi kewajiban keuangan
2. Kebebasan dalam mengambil keputusan
3. Kontrol keuangan
4. Keamanan keuangan
Hubungan antara disiplin kerja dengan prestasi kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
“Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang
mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.”
(OJK, 2016). Berdasarkan SNLKI tahun 2013 yang di kutip dari (SNLKI, 2017:
16) menjelaskan “seseorang dapat dikatakan sebagai well literate bila mana
memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui dan mengelola fitur, manfaat,
risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut”.
Dalam (SNLKI, 2017: 24) “terdapat perubahan paradigma konsep literasi
keuangan dalam berbagai strategi literasi keuangan dunia. Perubahan tersebut
dilakukan sebagai bentuk penyelarasan dengan konsep financial well being”
Faktor-faktor Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Saydam (dalam Riski Aprita2017) motivasi sebagai proses pisikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas: 1)Faktor intern yang terdapat pada diri karyawan itu sendiri.2)Faktor ekstern yang berasal dari luar diri karyawan
Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam (Peraturan Presiden Nomor 82, 2016) tentang Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI), keuangan inklusif didefinisikan sebagai “kondisi ketika
setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya
terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat”. Dalam mewujudkan tujuan nasional keuangan inklusif
diperlukan strategi-strategi yang tercantum dalam enam pilar inlusi keuangan. Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar, dalam (Bank
Indonesia, 2014) pada Booklet Keuangan Inklusif dijelaskan sebagai berikut :
Pilar 1 Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat luas tentang produk;produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam
pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen
resiko. Ruang lingkup edukasi keuangan meliputi : a) pengetahuan dan kesadaran
tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang
ragam resiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d)
ketrampilan mengelola keuangan.
Pilar 2 Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan
dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara
langsung maupun bersyarat guna mendorong pembiayan ekonomi masyarakat.
Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi : a) subsidi dan bantuan sosial, b)
pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM.
Pilar 3 Pemetan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorkan tidak layak untuk menjadi
layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal,
terutama kaum miskin produktif serta usahamikro kecil. Inisiatif pada pilar ini
meliputi : a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan
teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhanan namun tetap memperhatikan
resikoterkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi
nasabah potensial.
Pilar 4 Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia
guna meningktkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung
pilar ini antara lain meliputi : a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proposional, d) menyusun
peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat
landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f)
menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah
kebijakan secara berkelanjutan.
Pilar 5 Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Strategi pilar ini bertujuan
meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberdaan segmen yang potensial
di masyarakat juga untuk memperluas jangkauan layanan jasa keuangan melalui
pemanfaatan metode distribusi alternatif. Aspek-sapek pada pilar ini diantaranya :
a) fasilitas forum intermediasi yang mempertemukan lembaga keuangan dengan
kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah
informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk
meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi pada berbagai kemungkinan produk,
layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian
pada prinsip kehati-hatian.
Pilar 6 Perlindungan Konsumen. Strategi pilar ini bertujuan agar masyarakat
memliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam
memanfaatkan produk jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen-komponennya
meliputi : a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d)
edukasi konsumen.
Inklusi keuangan ini merupakan salah satau strategi pembangunan nasional
dimana perlu adanya indikator untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. (Bank Indonesia, 2014) dalam Booklet Keuangan Inklusif
memaparkan bahwa, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan
keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi,
Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan
keuangan inklusif adalah :
1. Ketersediaan / akses : mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan
formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan : mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa
keuangan ( keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas : mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi
kebutan pelanggan.
4. Kesejahteraan : mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat
kehidupan pengguna jasa
Literasi dan Inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM (skripsi,tesis,disertasi)
Hubungan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan menurut
Soetiono dan Setiawan (2018) yaitu “Rendahnya tingkat literasi keuangan
menciptakan hambatan masyarakat untuk mengakses produk keuangan.
Rendahnya pengetahuan tentang mekanisme produk keuangan dan biayanya
juga mengurangi kemungkinan penggunaan produk dan layanan keuangan.
Masalah yang sama juga akan mencegah individu memanfaatkan produk dan
layanan keuangan mereka secara optimal”.
Berdasarkan analisis dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh Yanti (2019), maka dapat ditarik kesimpulan yakni
Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
UMKM. Hal ini menunjukan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara
signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan.
Literasi keuangan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja UMKM. Hal ini menunjukan bahwa kinerja UMKM akan meningkat
secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan literasi keuangan.
Inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM (skripsi,tesis,disertasi)
Hubungan inklusi keuangan dengan pengelolaan keuangan yaitu menurut
Soetiono dan Setiawan (2018) “Bagi pengusaha kecil, terbukanyan akses
permodalan ke sektor keuangan formal secara otomatis akan membuka peluang
usaha ataupun meningkatkan kapasitas usahanya”. Hal ini juga didukung dengan
hasil dari penelitian Yanti (2019) yaitu “Inklusi keuangan memberikan pengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus
meningkatkan inklusi keuangan”.
Literasi Keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM (skripsi,tesis,disertasi)
Hubungan antara literasi keuangan dengan pengelolaan keuangan tertera
pada pengertian literasi keuangan oleh POJK (2016) yaitu “pengetahuan,
ketrampilan, dam keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam
rangka mencapai kesejahteraan”.
Penelitian dari Klapper, Lusardi dan Panor (2012) menunjukkan bahwa
kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan akan
meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Hasil dari
penelitian (Anggraeni, 2015) juga mendukung pernyataan tersebut yaitu
“Tingkat literasi yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola
keuangan usaha dengan kemampuan yang hanya sebatas pada pencatat tetapi
belum dilakukan dokumentasi yang baik untuk penerimaan dan pengeluaran”.
Kriteria UMKM (skripsi,tesis,disertasi)
Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah asset
dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana
rumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
(Tanjung, 2017) Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan
total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan kekayaan dan
hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal
6, kriteria usaha mikro yaitu:
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Menurut Suhartini (2015), kriteria usaha kecil adalah sebagai
berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Menurut Suhartini (2015) sedangkan kriteria usaha menengah
adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
UMKM (skripsi,tesis,disertasi)
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor
ekonomi (Tambunan, 2012). Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha
Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar
(UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan
bangunan), omset rata-rata pertahun atau njumlah pekerja tetap. Namun
definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.
Berdasarkan Undang-Undang
Rumusan terhadap definisi UMKM berbeda antara satu Negara dengan
Negara lainnya dan berbeda pula definisi yang dibuat oleh berbagai lembaga
dunia. Tidak ada suatu kesepakatan terhadap definisi UMKM. Umumnya,
UMKM didefinisikan berdasaekan kriteria dan ciri yang dapat berupa
jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah capital dan omzet dari
kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan
karakteristik UMKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan,
organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya.
Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi yang dibuat oleh berbagai
instansi dan menjadi acuan, diantaranya adalah definisi yang dirumuskan
Bank Indonesia, biro Pusat Statistik, Kementrian Koperasi dan UMKM, dan
berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi
berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya definisi yang
dibuat oleh instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang
diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan asset.
Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:
a) Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan
usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hokum, atau badan
usaha berbadan hokum, termasuk koperasi.
b) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha
menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling
banyak Rp. 100 juta per tahun.
Biro Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah secara bersama-sama mendefinisikan UMKM dan
mengelompokannya menjadi dua kelompok usaha, yaitu usaha kecil, yaitu
usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp. 1 miliar pertahun; usaha
menengah adalah usaha yang memiliki batas maksimal omzet antara Rp. 1-
50 miliar pertahun.
Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang
memiliki nilai asset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp. 200
juta dengan omzet pertahun maksimal Rp. 1 miliar. Usaha menengah
memiliki kriteria asset tetap dengan besaran yang dibedakan antara industri
manufaktur (Rp. 200 juta sampai Rp. 5 miliar) dan non-manufaktur (Rp. 200
juta sampai Rp. 600 juta).
Indikator Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Pengukuran tingkat inklusi keuangan merupakan kunci dalam
mengetahui tingkat akses keuangan, penggunaan produk dan layanan
keuangan, serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi
seseorang dalam menggunakan produk dan layanan keuangan formal
(Soetiono & Setiawan, 2018). Data yang dapat diandalkan sangat
penting untuk menginformasikan kebijakan dan untuk memantau efek
dari inisiatif keuangan inklusif. Data juga menyediakan titik awal.
Beberapa jenis indicator untuk mengukur inklusi keuangan antara lain:
1) Indikator akses, mencerminkan kedalaman jangkauan layanan
keuangan, seperti penetrasi cabang bank di daerah pedesaan, atau
hambatan sisi permintaan yang dihadapi pelanggan untuk
mengakses lembaga keuangan, seperti biaya atau informasi.
2) Indikator Penggunaan, mengukur bagaimana klien menggunakan
jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi dari penggunaan
produk/jasa keuangan dari waktu ke waktu (misalnya rata-rata
saldo tabungan, jumlah transaksi per rekening, jumlah pembayaran
elektronik yang dibuat).
3) Indikator Kualitas, menjelaskan apakah produk dan jasa keuangan
telah sesuai dengan kebutuhan konsumen, berbagai pilihan yang
tersedia, dan kesadaran dan pemahaman klien tentang produk dan
jasa keuangan
Tujuan Utama Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi keuangan inklusif DI
Indonesia disusunlah stratgi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
sebagai pedoman langkah-langkah strategis para pemangku
kepentingan dalam membantu masyarakat agar dapat terhubung dengan
layanan keuangan formal. SNKI 2012 mempunyai visi untuk
mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan
kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas system
keuangan di Indonesia (Soetiono & Setiawan, 2018).
SNKI tersebut kemudian direvisi pada tanggal 1 September 2016
melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Visi SNKI 2016 adalah untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal
melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk dan jasa
keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas
secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan dalam eangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden, 2016). Visi tersebut
kemudian dijabarkan dalam misi, yaitu:
1) Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam
mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan
2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat
3) Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam
penggunaan layanan keuangan
4) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan
5) Mendorong pengembangan keuangan inklusif dan mendukung
pencapaian Suistainable Development Goals (SDGs) di Indonesia
Inklusi Keuangan / Keuangan Inklusi (skripsi,tesis,disertasi)
Inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada
berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Soetiono & Setiawan, 2018). World Bank
(2014b) mendefinisikan keuangan inklusi sebagai proporsi individu dan
perusahaan yang menggunakan produk dan jasa keuangan.
Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya
mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga,
terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.
Financial inclusion merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan
inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari
lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau
biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat
Klasifikasi Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan membagi literasi keuangan
masyarakat dalam 4 tingkatan (Soetiono & Setiawan, 2018), yaitu:
1) Well Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan,
serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa
keuangan.
2) Sulficient Literate
Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3) Less Literate
Hanya memiliki penegtahuan tentang lembaga jasa keunagan,
produk dan jasa keuangan.
4) Not Literate
Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga
jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam
menggunakan produk dan jasa keuangan
Indikator Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Ada 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
literasi keuangan (Hidajat, 2015) yakni:
1) Pengetahuan umum tentang keuangan
Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan
keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan
pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep
dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga
sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, opportunity cost,
nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain.
2) Investasi
Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa
bekerja sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.
Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni
dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham,
obligasi dan reksa dana atau dengan memiliki real estate.
3) Tabungan dan pinjaman
Tabungan dan pinjaman (saving and borrowing) merupakan
produk perbankan yang lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit.
Tabungan (saving) merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk
kebutuhan di masa depan. Seseorang yang memiliki pendapatan
yang lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya akan cenderung
menyimpan sisa uangnya tersebut. Bentuk simpanan bisa berupa
tabungan dalam bank atau tabungan dalam bentuk deposito.
Sedangkan pinjaman (borrowing) merupakan suatu fasilitas untuk
melakukan peminjaman uang dan membayarnya kembali dalam
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4) Asuransi
Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan secara
finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi
properti, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan. Tujuan dari
asuransi adalah untuk mendapatakan ganti rugi apabila terjadi hal
yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau
kerusakan. Asuransi melibatakan pihak tertanggung untuk
melakukan pembayaran premi secara berkala dalam suatu waktu
tertentu yang berguna sebagai ganti polis yang menjamin
perlindungan yang diperoleh dari pihak tertanggung.
Tujuan Utama Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Visi Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit, 2017) adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi
keuangan yang tinggi (well literate) sehingga dapat memanfaatkan
produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai
kesejahteraan keuanganyang berkelanjutan (Soetiono & Setiawan,
2018)
Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013,
Otoritas Jasa Keuangan menggunakan istilah literasi keuangan sebagai
rangkaian proses atau anktivitas untuk meningkatkan pengetahuan
(knowledge), keyakinan (confidence), dan ketrampilan (skill) konsumen dan
masyarakat luas. Definisi ini mengalami penyempurnaan dalam Peraturan
OJK no. 76 Tahun 2016 dan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indonesia (Revisit 2017).
Penyempurnaan pengertian literasi keuangan dilakukan dengan
menambah aspek sikap dan perilaku disamping pengetahuan, ketrampilan,
dan keyakinan terhadap lembaga, produk dan layanan keuangan. Pengertian
literasi keuangan tersebut menjadi pengetahuan, ketrampilan dan
keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan
kualitas pengambian keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka
mencapai kesejahteraan (Soetiono & Setiawan, 2018).
Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan (Marsh, 2006) (skripsi,tesis,disertasi)
1) Sikap Keuangan/ Financial Attitude
Sikap mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang
masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tanggapan atas
sebuah pernyataan atau opini.
2) Pengetahuan Keuangan/ Financial Knowledge
Pengetahuan mengacu pada apa yang diketahui individu
tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tingkat
pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi.
Pengetahuan keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan
financial literacy atau edukasi keuangan.
3) Inklusi Keuangan/ Financial Inclusion
Bagi pengusaha kecil, terbukanyan akses permodalan ke sector
keuangan formal secara otomatis akan membuka peluang usaha
ataupun meningkatkan kapasitas usahanya
Indikator Pengelolaan Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Terdapat empat kerangka dasar pengelolaan keuangan (Kuswadi,
2005) :
1) Perencanaan
Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan
organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan
tersebut. Menurut Kuswadi (2005) kegiatan perencanaan pada
keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan
tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan
anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi
perencanaan dan pengendalian yang efektif. Anggaran merupakan
suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan dan dinyatakan dalam
bentuk moneter.
2) Pencatatan
Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan
yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis.
Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi
transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan dalam
organisasi. Penyusunan pencatatan diawali dari pengumpulan
dokumen yang mendukung terjadinya transaksi. Contohnya nota,
kuitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya menulis transaksi dalam
jurnal, lalu di posting ke dalam buku besar. Jenis-jenis catatan
adalah jurnal, buku besar, worksheet.
3) Pelaporan
Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai
memosting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan
dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada
akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan
keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis
laporan keuangan ada Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi,
Laporan Posisi Keuangan.
4) Pengendalian
Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi
kinerja aktual dari setiap bagian organisasi, apabila diperlukan
akan dilakukan perbaikan. Pengendalian dilakukan untuk
menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mempu mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengendalian adalah
pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian
umpan balik
Pengelolaan Keuangan Pribadi (Manajemen Keuangan) (skripsi,tesis,disertasi)
Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan
keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi
pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan
pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan
bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi
individu, keluarga maupun perusahaan (Bank Indonesia, 2014). Pengelolaan
keuangan ialah suatu tindakan untuk mencapai tujuan keuangan periode
selanjutnya menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi
yang timbul (Wibowo, 2007).
Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IIK)
sebagai variabel dependen. Indeks keuangan inklusif merupakan ukuran
untuk tingkat keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif akan
dipergunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif di lima
Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018. Perhitungan indeks keuangan inklusif dalam
penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh
Ummah dkk., (2015) dan Atikah dan Ma’ruf (2016).
Variabel independen dari penelitian ini diadopsi dari penelitianpenelitian yang telah ada sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini diantaranya:
a. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi
perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu melalui data
Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga kostan maupun
harga berlaku. Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala
nasional sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB)
digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih
kecil atau skala regional.
PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam
mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar
daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi
yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian
negara, antara sektor satu dengan sector lainnya saling membutuhkan,
baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri
memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan,
hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa
Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata
penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua
cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu
berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku.
Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut
dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung
pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka
hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.
Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita
yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita
yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan
seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan.
b. Angka Melek Huruf
Melek huruf adalah kemampuan menulis dan membaca.Lawan kata
dari melek huruf adalah buta huruf atau tuna aksara. Angka Melek Huruf
merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai
kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf
lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Melek huruf
memungkinkan manusia melalukan lompatan kuantum dalam peradaban
karena dengan melek huruf masyarakat luas tercerahkan atau paling tidak
memiliki akses yang luas terhadap sumber informasi bahkan sumber ilmu
pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh segelintir orang.
Angka melek huruf berkisar antara 0-100, dimana tingkat melek
huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar
yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan
penduduk untuk memperoleh informasi melalui kemampuan
menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
demikian, dapat diteliti lagi seberapa besar penduduk di suatu wilayah
yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi,
pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta
mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk
tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun
negaranya diberbagai bidang kehidupan. Selain itu, angka melek huruf
dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi
program pemberantasan buta huruf, pemberantasan kemiskinan,
program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan
lainnya.
Melek huruf juga penting karena melibatkan pembelajaran
berkelanjutan dalam mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan
langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali
potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.
Kondisi ini juga mempermudah penerimaan informasi dari berbagai
sumber salah satunya adalah lembaga keuangan. Informasi yang
diterima akan mudah diolah dan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan diri. Dengan demikian melek huruf akan mendukung
program keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
c. Infrastuktur Jalan
Infrastruktur merupakan hal mendasar yang dibutuhkan
dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Infrastruktur fisik dan sosial dapat
didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem
struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor
privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian
dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada
infrstruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur antara lain
dapat berupa fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal waduk,
tanggul, pengelolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan
secara fungsional.
Infrastruktur dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu
kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan), kelompok pelayanan
transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), kelompok air (air
bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air), kelompok
manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat), kelompok bangunan
dan fasilitas olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi
(listrik dan gas).
Dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan,
memberikan definisi bahwa jalan yaitu prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada
permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta
api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan infrastruktur fisik yang
sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Jalan merupakan salah satu
prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor
perhubungan terutama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan
mengembangkan potensi daerah. Kondisi jalan yang baik akan menjadi
tolak ukur dari perekonomian dan akan memudahkan distribusi barang dan
jasa serta kelancaran investasi. Pada umumnya jalan aspal merupakan
salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang
baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada
pada suatu negara akan memudahkan akses pada lembaga keuangan.
Untuk itu dalam penelitian ini infrastruktur yang digunakan adalah jumlah
keseluruhan jaringan aspal yang ada di masing-masing Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yoogyakarta.
d . Pengangguran
Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan inklusi adalah
pekerja (Sarma dan Pias, 2011). Pekerja adalah faktor penting yang
mempengaruhi keuangan inklusif. Pertama, peningkatan lapangan kerja
baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan
pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal
sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Kedua, pekerjaan formal secara
otomatis menghubungkan karyawan dengan sistem keuangan formal
melalui pembayaran upah dengan Automated Cash Transfer (ACT).
Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan,
akan sedikit kemungkinan untuk berpatisipasi dalam sistem keuangan
(Lenka dan Barik, 2018)
Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam mengukur tingkat inklusi suatu wilayah maka diperlukan
indeks inklusi keuangan. Beberapa peneliti mengukur inklusi keuangan
dengan menghitung proporsi dari populasi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap jasa keuangan formal. Studi lain juga membedakan konsep
akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Dimana akses jasa
keuangan dapat diukur dari jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM
yang tersebar di suatu wilayah. Sedangkan penggunaan jasa keuangan
dapat diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang disalurkan. Sarma
et.al (2011) mengungkapkan Indeks ini sendiri digunakan untuk megukur
keinklusian system keungan disuatu Negara. Perhitungan ini
dikembangkan menjadi 3 dimensi yaitu :
a. Penetrasi perbankan .
Penetrasi perbankan indicator utama dalam inklusi keuangan. Dimana
semakin banyak penggunanya maka semakin baik , maka dari itu system
keuanga diharapkan dapat menjangkau dengan luas diantara penggunanya.
Salah satu indikatornya adalah proporsi populasi yang dimiliki rekening
perbankan.
b. Ketersediaan jasa keuangan
Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna dalam suatu system
keuangan yang inklusif. Ukuran ini dapat dilihat dari jumlah kantor
cabang, ATM, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri ATM memiliki
peranan penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan
masyarakat di jasa keuangan sehingga dengan adanya kantor cabang dan
ATM, akan mempermudah masyarakat dalam menjangkau jasa keuangan.
c. Penggunaan jasa perbankan
Memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan system keuangan yang
inklusif. Diperlukan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya
seperti kredit, deposit, pembayaran , remintasi dan transfer.
Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh
mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran
kinerja. Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum
mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat)
indikator, sebagai berikut:
1) Ketersediaan (Access): kemampuan untuk menggunakan
layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan
oleh lembaga keuangan formal.
2) Kualitas (Quality): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau
produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen
kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan
dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan
yang tersedia bagi mereka.
3) Penggunaan (Usage): tidak hanya menekankan pada
penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada
aspek permanence and depth dari layanan dan produk sector
keuangan di suatu negara.
4) Kesejahteraan (Welfare): mengukur dampak dari suatu produk
atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti
perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi,
serta kesejahteraan Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh suatu dimensi maka
semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut.untuk
menghitung indeks setiap dimensi diperlukan bobot. Bobot ditentukan
berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi
keuangan inklusif. Selain memerlukan bobot, perhitungan indeks
keuangan inklusif memerlukan batas atas dan bawah dari masing-masing
indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap
Motivasi kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
World Bank (2009) menjelaskan bahwa akses jasa keuangan dapat
diukur dengan jumlah individu, rumah tangga, maupun perusahaan yang
menggunakan layanan keuangan seperti menyimpan, menerima kredit,
melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari
berbagai lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal.
Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah
jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang
menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan. Namun, tidak semua
negara yang memiliki data tersebut, terutama dari lembaga keuangan
mikro dan lembaga keuangan informal. Indikator yang paling tepat
digunakan untuk mengukur akses terhadap penggunaan jasa simpanan
adalah jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa.
Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa
keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan diukur
dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu
wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit
yang disalurkan (World Bank, 2009).
Inklusi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Menurut Bank Indonesia (2013), inklusi keuangan merupakan
upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk
harga maupun non harga terhadap akses pelayanan keuangan masyarakat.
Menurut Sanjaya (2014) , inklusi keuangan bertujuan sebagai penyedia
akses bagi masyarakat agar dapat memiliki dan menggunakan layanan
system keuangan. Inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana
masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat
penggunaan layanan keuangan penduduk disuatu Negara dapat dilihat dari
menabungnya masyarakat, meminjam uang, melakukan pembayaran dan
mengatur resiko.
Inklusi keuangan dan akses terhadap pelayanan jasa keuangan
merupakan dua hal yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki
akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini
disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dalam menggunakan
jasa keuangan. Dermiguc-kunt A et al. (2008) mengungkap lebih rinci
mengenai perbedaan aksess terhadap jasa keuangan dengan penggunaan
jasa keuangan. Akses ditujukan sebagai penawaran sedangkan
penggunaan jasa keuangan ditentukan oleh penawaran ataupun
permintaan.
Inklusi keuangan diartikan sebagai suatu kelompok individu yang
menggunakan layana jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan
beragam macam layanan keuangan seperti fasilitas pembayaran, rekening,
tabungan, asuransi, dan pasar modal. Rendahnya pengunaan layana jasa
keuangan bukan berarti kurangnya akses terhadap layanan keuangan
melainkan masyarakat mungkin saja memiliki akses layanan tersebut akan
tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. Inklusi keuangan merupakan
salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Tingginya inklusi keuangan menunjukkan tingginya
partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal begitupun sebaliknya.
Rendahnya inklusi keuangan menunjukkan rendahnya partisipasi
masyaraka dalam jasa keuangan formal. Peningkatan ini duharapkan dapat
meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan
formal yang dapat meningkat pertumbuhan ekonomi
Peran Pemerintah Dalam Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Peranan pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif tidak hanya
melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif melainkan di terapkan dalam bentuk
Bantuan Sosial Nontunai. Peranan pemerintah tersebut melalui program-program
sebagai berikut:
a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), ditujukan kepada Rumah
Tangga Sasaran (RTS) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS): 25% rumah tangga
dengan status sosial ekonomi terendah (dalam rangka kompensasi atas
kenaikan harga BBM).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013: Rp 150.000 per keluarga per bulan untuk 4 bulan.
b) 2014: Rp 200.000 per keluarga per bulan untuk 2 bulan (November
dan Desember 2014).
c) 2015: Rp 200.00 per keluarga per bulan untuk 3 bulan (Januari,
Februari, dan Maret 2015).
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2014: 15,5 juta keluarga (14,5 juta dengan giro pos).
3) Jumlah Penyaluran Nontunai
a) 2014: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
b) 2015: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card.
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, Telkomsel, Indosat,
XL.
b. Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan kepada Pemegang Kartu
Indonesia Pintar (KIP): anak usia sekolah (^-21 tahun) dari keluarga
pemegang KPS, peserta PKH, dari panti asuhan, pesantren KPS, terancam
putus sekolah karena kesulitan ekonomi/korban musibah dan belum/tidak lagi
bersekolah.
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2013/2014:
(1) SD: Rp 225.000 per semester.
(2) SMP: Rp 375.000 per semester.
(3) SMA: Rp 500.000 per semester.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013/2014: 15,43 juta siswa
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 160 ribu siswa (melalui BRI dan BNI).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Kemenag, BRI, dan BNI.
c. Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan kepada Keluarga Sangat
Miskin (KSM) pemegang kartu peserta PKH yang memiliki komponen
kesehatan (ibu hamil, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan
(SD, SMP, SMA) atau anak usia 7-21 tahun yang belum pendidikan 12 tahun
(kepesertaan maksimal 6 tahun).
1) Jumlah Bantuan/Subsidi:
a) 2015: (per KSM per tahun).
(1) Bantuan tetap: Rp 500.000.
(2) Ibu hamil/menyusui/anak < 6 tahun: Rp 1.000.000.
(3) Anak SD: Rp 450.000.
(4) Anak SMP: Rp 750.000.
(5) Anak SMA: Rp 1.000.000.
(6) Bantuan minimum per KSM: Rp 950.000.
(7) Bantuan maksimum per KSM: Rp 3.700.000.
2) Jumlah Penyaluran:
a) 2013: 2.365.523 KSM.
b) 2014: 3.200.000 KSM.
3) Jumlah Penyaluran Nontunai:
a) 2014: 1.804 KSM dengan 2 bank (BRI dan Mandiri).
4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, BRI, Telkomsel,
Indosat, XL.
Peranan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional
Keuangan Inklusif melalui peranan sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian/lembaga
terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam
perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif.
b. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan
prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah antara lain
dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan stakeholder
terkait.
c. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Menetapkan
program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan dilakukan setelah
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan
prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan potensi daerah yang
dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk mempermudah
pelaksanaannya, dibuat pedoman pelaksanaan program keuangan inklusif.
d. Sebagai focal point untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Bank Indonesia menjadi focal point dengan fokus pada edukasi, perlindungan
konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran; edukasi
perencanaan keuangan; pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk
keuangan inklusif; serta pengembangan akses keuangan UMKM.
e. Mensosialisasikan program keuangan inklusif. Mensosialisasikan program
kegiatan keuangan inklusif, khususnya kepada Kantor Perwakilan Wilayah
Bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait.
f. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di luar Bank
Indonesia. Dalam rangka memperluas pengembangan keuangan inklusif
diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional,
regional maupun internasional.
g. Melaksanakan kegiatan keuangan Inklusif. Melaksanakan kegiatan keuangan
inklusif yang relevan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
h. Mengevaluasi program kegiatan keuangan inklusif. Bersama dengan
kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan keuangan
inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa datang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Disiplin Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sutrisno(2016)karyawan dikatakan tidak disiplin jika karyawan tersebut melanggar beberapa hal, antara lain:1)KesediaanKesediaan menyelesaikan tugas tambahan serta kesadaran karyawan tanpa ada rasa paksaan dalam menyelesaikan tugas tambahan yang dibebankan.2)Kepatuhan terhadap pimpinanKaryawan untuk mematuhi segala peraturanperaturan dan keputusan pemimpin.3)Presensi kehadiranTingkat kehadiran dari karyawan.4)KetelitihanKetelitihan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaantanpa adanya kesalahan
Indikator-indikator prestasi kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Mangkunegara (2017)indicatordari prestasi kerja adalah: 1)Kuantitas Kerja Banyaknyahasil kerja yang sesuai dengan waktu yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan.2)Kualitas Kerja Mutu dari hasil kerja yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan hasil kerja.3)Kerja samaKemampuan seorang karyaan dalam berpartisipasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas.4)InisiatifBersemangat atau rajin dalam menyelesaikan tugasnya, serta kemampuan dalam membuat keputusan yang baik tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu.
Faktor –Faktor Yang Mempengruhi Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-Aspek Dalam Komunikasi Interpersonal (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komunikasi Atasan Dan Bawahan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komunikasi Dalam Organisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Komunikasi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek – Aspek Prestasi Kerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Orang-orang profesional yang ada dalam sebuah perusahaan disebut sebagai “Karyawan” (A. Sonny Keraf). Karyawan adalah bagian penting dari setiap perusahaan. Tanpa adanya karyawan suatu perusahaan tidak akan berkembang. Karyawan adalah aset penting perusahaan, dimana aset perusahaan yaitu Sumber Daya Manusia, karena adanya karyawan perusahaan maka tujuan perusahaan dalam memproduksi suatu barang dan jasa dapat terwujud. Marcus Buckingham & Curt Coffman mengatakan bahwa karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan adalah pengamat pasif yang menunggu untuk menunggu penilaian atasannya. Atasan menilai tentang pekerjaan karyawan, loyalitas karyawan, dan kualitas karyawan terhadap atasan.Rico Sierma & Eva H. Saragih juga menambahkan bahwa karyawan merupakan penggerak utama dari setiap organisasi. Tanpa mereka, organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berarti
Indikator Kompetensi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Kompetensi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat pendidikan dan pelatihan menurut Simamora (2007) yaitu :a)Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktifitas.b)Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima.c)Membentuk sifat loayalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan.d)Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.e)Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja.f)Membantukaryawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka
Tujuan Kompetensi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kompetensi (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menyadari begitu pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi maka perusahaan dan pimpinan perlu meningkatkan perhatiannya terhadap karyawan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja. Upaya tersebut dapat berupa kompetensi yang didalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir serta bertindak (Depdiknas, 2007)
Indikator Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hasibuan (2009) mengungkapkan motivasi memiliki tujuan sebagai berikut :a)Mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat kerja karyawanb)Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawanc)Meningkatkan produktivitas kerjad)Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaane)Meningkatkan kedisiplinan dan meminimalisasi tingkat ketidakhadiran karyawan
Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Motivasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Cara Mengukur Disiplin Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Disiplin Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kegunaan penilaian prestasi kerja kerja adalah :1)Perbaikan prestasi kerja Dalam hal ini umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan para karyawan. 2)Keputusan-keputusan penempatan Prestasi kerja seseorang dimasa lalu merupakan dasar bagi pengambilan keputusan promosi, transfer dan penurunan pangkat. 3)Kebutuhan pelatihan dan pengembangannya Dengan adanya prestasi kerja yang rendah berarti memungkinkan untuk diadakan latihan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan dan mampu untuk mengmbangkan potensi karyawan yang belum sepenuhnya. 4)Perencanaan dan Pengembangan karir Untuk menyakinkan umpan balik bagi seorang karyawan, maka karyawan harus ditunjang pengembangan diri dan karir dengan demikian dapat menjamin efektivitas instansi.
Cara Mengukur Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Flippo (2012) prestasi kerja sesorang dapat diukur melalui :1)Mutu kerja : berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan. 2)Kualitas kerja : berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan yang dibeerikan oleh atasan kepada bawahannya. 3)Ketangguhan : berkaitan dengan tingkat kehadiran, pemberian waktu libur, dan jadwal keterlambatan hadir di tempat kerja. 4)Sikap : merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan
Indikator Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Mangkunegara (2007), ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu :1)Faktor Kemampuan : secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality, artinya pegawai yang memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-sehari maka dia akan lebih mudah mencapai pekerjaan yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.2)Faktor Motivasi : motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mental karyawan yang artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, meemahami tujuan utama target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.3)Faktor Situasi : situasi yang dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja adalah adanya kondisi ruangan yang tentunya tenang, iklim suasana kerja yang baik, sistem kerja yang mendukung tentunya akan mendorong terciptanya prestasi kerja yang tinggi
Pengertian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Prestasi kerja berasal dari dua kata yaitu prestasi dan kerja. Dimana istilah Prestasi berasal dari Bahasa Belanda yang disebut dengan Pretatic, yang berarti apa yang telah diciptakan.Menurut Hasibuan (2009) prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta waktu.Lain halnya pendapat Mangkunegara (2011) prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, hasil kerja secara kualitasdan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya itulah yang dimaksud dengan prestasi kerja
Indikator Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Metode-metode Penilaian Prestasi Kerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Menghambat dalam Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor Penilaian Prestasi Kerja Karyawan (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kerangka Nasional Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dibutuhkan suatu
strategi nasional yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif.
Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai
berikut:
a. Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada
dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman
manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: 1)
pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, 2)
pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, 3)
perlindungan nasabah, 4) ketrampilan mengelola keuangan.
b. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan
dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik
secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: 1) subsidi dan bantuan
sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan UMKM.
c. Pemetaan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk
menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan
normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif
yang dilakukan di pilar ini meliputi: 1) peningkatan kapasitas (melalui
penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), 2) sistem jaminan alternatif (lebih
sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), 3) penyediaan layanan
kredit yang lebih sederhana, 4) identifikasi nasabah potensial.
d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan
inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun
Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan.
Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: 1) Kebijakan
mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 2) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, 3) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian secara proporsional, 4) menyusun peraturan mekanisme
penyaluran dana bantuan melalui perbankan, 5) memperkuat landasan hukum
untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, 6) menyusun
kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah
kebijakan secara berkelanjutan.
e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di
masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan
memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini
meliputi: 1) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga
keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk
mengatasi masalah informasi yang asimetris, 2) peningkatan kerjasama antar
lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, 3) eksplorasi berbagai
kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan
tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
f. Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa
aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan
produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada
pada pilar ini meliputi: 1) transparansi produk, 2) penanganan keluhan
nasabah, 3) mediasi, 4) edukasi konsumen. Keeenam pilar tersebut
selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan
dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan
Kementerian terkait.
Manfaat Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Jenis-jenis Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
.
Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan
kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada
masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untuk
mengakses layanan keuangan. Pengelompokan ini meliputi:
a. Miskin Berpendapatan Terendah.
Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau
tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini
mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan
sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program
pemberdayaan masyarakat.
b. Miskin Bekerja.
Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di
dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang
kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan
perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk
memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan
pendapatan.
c. Bukan Miskin.
Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria
untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan
miskin bekerja.
d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional.
TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses
yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana
untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke
rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.TKI
umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di
daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses
yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka
selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).
e. Perempuan.
Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara lakilaki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap
jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan
keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di
Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk
mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat
membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh
kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam
hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi
pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf
tertentu juga memiliki asuransi harta benda.
f. Penduduk daerah terpencil.
Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan
sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari
sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar
64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan
kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya
bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus
kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa
keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk
memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar
perdesaan dan perkotaan).
Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.(skripsi,tesis,disertasi)
Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif.
Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem
keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan
terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
Tujuan keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai
berikut:
a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar
pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan
dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan
kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan
keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas
bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus
lebih besar kepada penduduk miskin.
b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua
kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui
serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan.
Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan
keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih
aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang
miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah
geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut
akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa
keuangan.
e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga
keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan
kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan
keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting
khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya
transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar
layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu
ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.
Penilaian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Konsep Keuangan Inklusif (skripsi,tesis,disertasi)
Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif.
Keuangan inklusi diawali dengan keuangan eksklusif dengan hampir 3 miliar
orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap
lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah adalah konsep yang rumit
dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan
Whyley, 1999). Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah
sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh
akses terhadap system keuangan formal. Keuangan eksklusif merupakan sebuah
proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan
jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan
mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam
masyarakat di tempat mereka berada ( European Commision, 2008). Carbo dkk
(2005) juga mendefinisikan keuangan eksklusif sebagai ketidakmampuan
beberapa kelompok masyarakat dalam mengakses system keuangan. Berbagai
penelitian mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan
ekslusif.
Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi
masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar
dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda
dengan Sanjaya, (Radyati, 2012), keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana
semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas
dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta
menjunjung harga diri dan kehormatan.
Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial
Inclusion sebagai “The proportion of individuals and firms that use financial
service has become a subject of considerable interest among policy makers,
researchers and other stakeholders.’’ Keuangan inklusif ialah suatu keadaan
dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta
meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses
keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya terjangkau. Sedangkan
Bank Dunia (2015) mengartikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap
anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan
formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya
terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan
keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk
menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko.
Menurut Bank Dunia (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusif dan akses
terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda.
Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang
menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan
beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening
tabungan, kredit, asuransi, dana pension, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga
berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan
layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan
keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan
jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak
menggunakan layanan jasa tertentu. Sementara itu juga masih banyak masyarakat
lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau,
tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan
regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya.
Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif
menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan
sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi
masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa
keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain:
a. Bagi Masyarakat, seperti: 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang
yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke system
ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa
keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf
kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan
layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu perubahan perilaku
pengelolaan keuangan, 5) membantu pemupukan asset.
b. Bagi Pemerintah, seperti: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan
pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3)
efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
c. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti: 1) membantu
menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit, 2) membantu penurunan resiko
sistematik.
Pengertian Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hasibuan (2016:94) mengatakan bahwa, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorangdalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67)Selanjutnya (Handoko, 2007:135) mengatakan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai organisasi mengevaluasi atau menilai karyawannya.
Pengaruh Etos Kerja terhadap Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Keterkaitan etos kerja dengan prestasi kerja yaitu terwujudnya kinerja yang optimal berasal dari hasil kerja pegawai ketika dapat menjalankan peran berdasarkan kompetensi masing-masing. Keterkaitan ini sebagaimana dikemukakan oleh Kumorotomo(2014:389) menyebutkan bahwa Etos kerja merupakan landasan ide, cita, atau pikiran yang akan menentukan sistem tindakan. Karena etos menentukan penilaian manusia atas suatu pekerjaan, ia akan menentukan pula hasil-hasilnya. Semakin progresif etos kerja suatu masyarakat, semakin baik hasil-hasil yang dicapai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 5.Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja Disiplin berkaitan erat dengan prestasi kerja.Disiplin dapat meningkatkan prestasi kerja karena disiplin menyangkut unsur ketaatan, kepatuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bittel dan Newstrom (2013:62) menegaskan bahwa pelaksanaan disiplin mendorong para karyawan untuk mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan serta berperilaku baik dan aman di tempat kerja. Penerapan disiplin dapat membantu karyawan untuk bertindak lebih produktif yang pada masa mendatang akan menguntungkan dirinya dan perusahaan. Karyawan yang produktif dalam bekerja akan mengalami pengembangan karier atau prestasi kerja. Karyawan yang berprestasi adalah karyawan yang mematuhi dan melaksanakan segala tugas yang diberikannya dengan baik dan tepat waktuv
Indikator Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Indikator FinTech ini menggunakan teori Technology Acceptance Model
(TAM) adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem atau sistem informasi yang
pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang merupakan model
popular untuk memprediksi kegunaan dan penerimaan sistem informasi dan
teknologi by individual users. Dalam TAM terdapat dua faktor yang relevan dalam
perilaku penggunaan terhadap teknologi yang dikembangkan oleh Chuang, et.al
(2016:1-15):
a. Persepsi Kegunaan (Perceived usefulness)
Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) untuk mengukur niat berperilaku
dalam menggunakan suatu sistem informasi meliputi dimensi yang
berkaitan dengan efisiensi, efektivitas kegunaan dalam meningkatkan
kinerja dan kegunaan dalam menjawab kebutuhan informasi
b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)
Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) didefinisikan
sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu
teknologi akan bebas dari usaha. Dimensi yang berkaitan dengan indikator
ini yaitu fleksibilibitas, kemudahan untuk berinteraksi, kemudahan untuk
digunakan dan kemudahan untuk dipelajari
\
Teori TAM yang dikembangkan oleh Chuang, et.al tersebut berfokus pada
persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan FinTech yang akan dijadikan
indikator dalam mengukur perilaku penggunaan FinTech mahasiswa.
Klasifikasi Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Klasifikasi FinTech berdasarkan laporan Annual Member Survey 2019/2020
oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH, 2019:8-9) mencakup empat model
bisnis utama:
a. Pembayaran Digital
Menurut PBI No. 18/40/ PBI/2016 melingkupi e-Money, dompet digital (eWallet), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (remittance), payment
gateway, solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran
(payment agent network), pembayaran tagihan (bill payment), dan payment
issuer support
b. Pinjaman Online
Menurut POJK No. 77/POJK.91/2016 mencakup pinjaman off-balance
sheet kepada konsumen dan pelaku bisnis serta pinjaman on-balance sheet
kepada konsumen
c. Tekfin dalam kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD).
Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas
pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan
ekosistem digital. Ruang lingkup IKD meliputi:
1) Penyelesaian transaksi (transaction settlement);
2) Pengumpulan modal, termasuk Layanan Urun Dana, pertukaran virtual
(virtual exchange), kontrak pintar (smart contract), dan alternative due
diligence;
3) Manajemen investasi, termasuk advanced algorithm, cloud computing,
capabilities sharing, open source information technology, automated
advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading;
4) Pengumpulan dan distribusi dana, termasuk pinjaman P2P, alternative
adjudication, teknologi virtual, mobile 3.0, dan third-party application
programming interface;
5) Asuransi, termasuk sharing economy, autonomous vehicle, distribusi
digital serta sekuritisasi dan hedge fund;
6) Market support, termasuk artificial intelligence/machine learning,
machine readable news, sentimen sosial, big data, platform informasi
pasar, dan pengumpulan dan analisis data otomatis;
7) Dukungan keuangan digital lainnya, termasuk urun dana sosial/ekonomi,
pembiayaan digital syariah, e-Wakaf, e-Zakat, robo-advice, dan penilaian
kredit; dan/atau
8) Aktivitas layanan keuangan lainnya, termasuk perdagangan invoice,
voucher, token, dan blockchain.
d. Layanan Urun Dana
Menurut POJK No. 37/POJK.04/2018 diartikan sebagai penyelenggaraan
layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual
saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik
yang bersifat terbuka.
Tantangan dan Risiko Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Financial technology merupakan layanan keuangan yang terus mengalami
perkembangan berdasarkan kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan
FinTech juga menghasilkan berbagai inovasi keuangan, maka dari itu sangat
penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap FinTech
sehingga dapat mengtasi tantangan dan risikonya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan
(2016:viii), tantangan yang dihadapi industri FinTech adalah sebagai berikut:
a. Peraturan dalam mendukung pengembangan FinTech. Hal ini terkait dengan
bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (digital signature)
dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan
potensi yang dimiliki oleh industri FinTech.
b. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan
potensi FinTech dengan lingkungan bisnis (business environment) yang
kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan
lembaga terkait.
Pengaruh Pelatihan terhadap Prestasi Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Byars & Rue dalam Sutrisno (2016:150), mengartikan prestasi kerja sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekejaannya. Pelatihan merupakan proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu pencapaian tujuan. Pada awalnya, pelatihan hanya diperuntukkan kepada tenaga-tenaga operasional, agar memiliki keterampilan secara teknis. Tetapi, kini karyawan administrasi maupun tenaga manajerial diberikan pelatihan oleh perusahaan. Menurut Bangun (2012:202) para manajer perusahaan telah menyadari betapa pentingnya pelatihan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Alwi (2012:218), berdasarkan pengalaman praktek, pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan moral, dan potensi-potensi organisasi. Tall & Hall dalam Sutrisno (2016:72) menghasilkan kesimpulan bahwa dengan mengombinasikan berbagai faktor seperti teknik pelatihan yang benar, persiapan dan perencanaan yang matang, serta komitmen terhadap esensi pelatihan ; perusahaan dapat mencapai manfaat kompetisi yang sangat besar di dalam pasar yang sangat ketat. Subekti & Jauhar (2012:73) menyatakan bahwa latihan untuk karyawan, jika diberikan dengan tepat dan diselenggarakan dengan baik akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi, pelatihan dan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat karena untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi sangat ditentukan oleh adanya kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan karyawan yang tinggi dari hasil pelatihan.
Perkembangan Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam perkembangannya financial technology terbagi ke dalam beberapa
era. Amer, et al. dalam (Nicoletti, 2017:17) menyatakan bahwa penting untuk kita
membedakan tiga era utama dari evolusi FinTech.
a. FinTech 1.0 berlangsung antara tahun 1866-1967, era pengembangan
infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan keuangan
global. Pada era ini sebenarnya industri layanan finansial masih cenderung
tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang disebut dengan era
FinTech 1.0. Namun sudah mulai berkembang seiring berjalan waktu.
b. FinTech 2.0 berlangsung antara tahun 1967-2008, era penggunaan internet
dan digitalisasi di sektor keuangan. Sektor keungan mulai banyak yang telah
terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi
dan transaksi yang cukup pesat pada periode ini.
c. FinTech 3.0 dan FinTech 3.5 berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang.
FinTech 3.0 merupakan era pengunaan telepon maupun smartphone di
sektor keuangan. Periode ini juga ditandai dengan banyaknya berkembang
strat-up dan perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan
layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga bank.
FinTech 3.5 merupakan era kemunculan wujud bisnis teknologi keuangan
sebagai pendatang baru yang memanfaatkan peluang dari inovasi proses
teknologi, produk, dan model bisnis serta perubahan perilaku masyarakat.
Perusahaan startup dan perusahaan teknologi yang mapan telah mampu
memberikan produk dan layanan keuangan langsung kepada bisnis dan
konsumen. Pada era ini, sektor keuangan dapat diakses melalui mobile
devices.
Keunggulan dan Kelemahan Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Financial technology dalam implementasinya memiliki keunggulan dan
kelemahan dan hal tersebut menjadi perhatian untuk perbaikan yang lebih baik.
Otoritas Jasa Keuangan (2016:1-30) menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari
FinTech. Kelebihan FinTech sebagai berikut:
a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri
keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya
keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di
daerah tertentu.
b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional
dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih
demokratis dan transparan.
Selain memeilki kelebihan FinTech juga memiliki kelemahan adalah
sebagai berikut:
a. FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan
dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang
besar, jika dibandingkan dengan bank.
b. Sebagaian perusahaan FinTech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya
pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan
itegritas produknya.
Pengertian Financial Technology (skripsi,tesis,disertasi)
Di Indonesia telah banyak industri startup yang memakai jasa Financial
technology yang semakin berkembang dan terus berinovasi. Sedangkan itu FinTech
dinilai lebih efisien serta efektif dengan memakai teknologi, aplikasi serta juga
informasi. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi
finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari
dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada
perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan selain itu NDRC
menyebutkan bahwa FinTech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa
keuangan dan teknologi sebagai kuncinya. Sedangkan menurut Chrismastianto
(2017:134) “FinTech merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang
menjadi bahan kajian terkini di Indonesia dalam lembaga perbankan”. Ion &
Alexandra (2016:380) mengemukakan “Financial technology merupakan sektor
layanan dalam industri keuangan yang memberikan inovasi layanan dan aktivitas
keuangan masyarakat”.
Menurut Bank Indonesai sendiri financial technology merupakan hasil dari
penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah
model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan
transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawa
sejumlah uang kas, namun kini dengan adanya FinTech dapat melakukan kegiatan
transaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dan
dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
Berdasarkan International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) Research Report on Financial Technologies (2017:2) “Financial
Technology digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan
teknologi baru yang berpotensi mengubah atau mengganggu industri jasa
keuangan”. Sedangkan menurut Asosiasi Financial Technology Indonesia
(AFTECH, 2020:8) diartikan sebagai “inovasi layanan keuangan berbasis teknologi
yang memberikan nilai tambah dalam jasa keuangan.”
20
FinTech memberikan kemudahan bagi konsumen dalam
menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital,
seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan
FinTech, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap
muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank,
memilih, dan mengetahui produk keuangan yang palling sesuai dengan kebutuhan
kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan.
Pengaruh Etos Kerja terhadap Disiplin Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)
Dimensi financial self efficacy yang berpengaruh terhadap perilaku
keuangan menurut Bandura (1997:3) dapat dikaitkan dengan dimensi “self efficacy
pada umumnya yaitu: level (magnitude), generalisasi generality dan strength”.
Sedangkan menurut Lown (2011:63) dalam penelitiannya mengembangkan
skala dalam mengukur financial self-efficacy yang akan digunakan sebagai
indikator dalam mengukur kemampuan financial self-efficacy sebagai berikut:
a. Kemampuan dalam melakukan perencanan pengeluaran keuangan.
Kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, membuat
keputusan dengan adanya pertimbangan dan menggunakan keuangan
dengan balance atau bijak antara pemasukan dan pengeluaran.
b. Kemampuan dalam mencapai tujuan keuangan.
Dalam membuat tujuan keuangan dapat dicapai dengan membuat skala
perioritas, mengelola keuangan sesuai dengan rencana keuangan yang telah
dibuat dan mampu mengelola keuangan secara individu tanpa
membandingkannya dengan orang lain.
c. Kemampuan pengambilan keputusan saat dihadapkan kejadian tak terduga.
Kemampuan ini diantaranya memiliki simpanan uang darurat, mampu
menolak ajakan dan dapat mengorganisasi kegiatan berbelanja sesuai
kebutuhan.
d. Kemampuan dalam menghadapi tantangan keuangan.
Mampu menghadapi keadaan sulit dalam kondisi keuangan seperti memiliki
perencanaan membuat solusi dan tidak mudah putus asa.
e. Keyakinan dalam kemampuan mengelola keuangan.
Memiliki kepercayaan diri yang baik dalam mengelola keuangan maupun
dalam mengambil keputusan.
f. Keyakinan terhadap kondisi keuangan di masa depan.
Memiliki keyakinan kuat dalam mengelola keuangan untuk merubah
kondisi keuangan di masa depan dan memiliki kepercayaan dalam
mengelola keuangan guna menghindari masalah keuangan dimasa yang
akan datang.
Faktor-faktor yang Memepengaruhi Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)
Financial self efficacy yang berkaitan dengan teori self efficacy terdapat
faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Menurut Ormrod (2008 23-27)
faktor yang mempengaruhi perkembangan self-efficacy sebagai berikut:
a. Keberhasilan serta kegagalan pendidikan sebelumnya
Ketika seorang individu menjumpai kegagalan ataupun kemunduran kecil
dalam proses menggapai kesuksesan, mereka belajar kalau mereka bisa
mencapai kesuksesan bila mereka berupaya lebih keras lagi. Mereka pula
menguasai bahwa kegagalan bisa dijadikan pengalaman untuk
meningkatkan efikasi diri yang kokoh.
b. Pesan dari orang lain
Efikasi diri seseorang dapat bertambah lewat stimulus berbentuk alasanalasan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang kalau mereka dapat
sukses di masa depan. Apalagi umpan balik negatif bisa meningkatkan
performa apabila umpan balik itu mengkomunikasikan kepercayaan bahwa
perbaikan itu sangat bisa jadi
c. Keberhasilan serta kegagalan orang lain
Seseorang kerap memikirkan kesuksesan serta kegagalan orang lain ketika
memperhitungkan kesempatan sukses mereka sendiri. Optimisme mengenai
keahlian seseorang bisa dibangun lewat pengamatan kesuksesan dan
kegagalan orang lain sehingga efikasi diri mereka dapat bertambah.
d. Keberhasilan serta kegagalan dalam kelompok yang lebih besar
Efikasi diri yang lebih besar secara kolektif bergantung tidak hanya pada
anggapan seorang serta orang lain, melainkan pula pada anggapan mereka
tentang bagaimana mereka bisa berkolaborasi secara efisien serta
mengkoordinasikan kedudukan serta tanggungjawab mereka.
Pengertian Financial Self Efficacy (skripsi,tesis,disertasi)
Financial Self-efficacy berasal dari Self-efficacy atau efikasi diri yang
merupakan faktor internal individu atau kondisi psikologis. Self-efficacy pertama
kali dikemukakan oleh Albert Bandura (1977:31) menunjukkan bahwa “Selfefficacy konstruksi psikologis yang didasarkan pada evaluasi kemampuan
seseorang adalah sebuah keyakinan terkait kemampuan pribadi untuk mengatur dan
melaksanakan suatu tindakan menunjukkan keahlian tertentu”. Sedangkan menurut
Woolfolk (2007:332) “Self efficacy juga merupakan penilaian seseorang terhadap
diri sendiri atau tingkat keyakinan pada kemampuan seseorang untuk
menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu”. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah kemampuan dan keyakinan
individu dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan tujuan
tertentu.
Self Efficacy dapat dikaitkan dengan konteks keuangan dan bisa disebut
financial self efficacy atau efikasi diri keuangan. financial self efficacy merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan.
Efikasi diri merupakan suatu sikap yang melekat pada diri seseorang, tentunya
setiap individu memiliki perbedaan. Peter Garlans Sina (2013:183) menjadi salah
satu pemicunya “individu mengelola keuangan dengan benar dan berusaha untuk
meningkatkan metode pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga
meningkatkan efektivitas keuangan dan dapat mengalami kepuasan finansial”.
Danes dan Haberman (2007:55) menyatakan bahwa “Efikasi keuangan memiliki
pengaruh pada keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan para remaja,
efikasi keuangan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan keuangan karena
akan meningkatkan pengelolaan uang yang benar”.
Brandon dan Smith (2009:16) financial self efficacy merupakan “keyakinan
positif pada kemampuan individu untuk mengelola keuangan dengan sukses dan
memiliki keyakinan pada kemampuan individunya”. Sedangkan menurut Forbes
dan Kara (2010:435-436) financial self efficacy adalah “kepercayaan atau
keyakinan seseorang atas kemampuanya dalam mencapai tujuan keuangan dan
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keterampilan keuangan, kepribadian,
sosial maupun faktor lainnya”
Indikator Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Indikator yang digunakan sebagai instrumen ini berdasarkan survei literasi
keuangan yang dapat digunakan dengan latar belakang yang sangat berbeda di
berbagai negara dengan melibatkan 30 negara dan indikator tersebut dikembangkan
OECD pada survei kedua tahun 2016. OECD International Network on Financial
Education (dalam Kusumaningtuti & Cecep, 2018:74)
a. Pengetahuan keuangan (financial knowledge)
Merupakan komponen penting dari literasi keuangan seorang individu
dalam rangka membantu mereka dalam hal membandingkan produk dan
jasa lembaga keuangan agar mereka bisa membuat keputusan keuangan
yang tepat dan terinformasi dengan baik.
b. Perilaku keuangan (financial behaviour)
Selain pengetahuan keuangan yang penting dalam hal literasi keuangan,
akan tetapi perilaku konsumenlah yang akhirnya membentuk keuangan,
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena sebagian besar
masyarakat belum menunjukkan perilaku yang dibutuhkan untuk lebih
tahan terhadap goncangan (financial resilient), dalam bentuk perilaku
menabung secara aktif, berikir ulang sebelum membeli sesuatu, membayar
tagihan tepat waktu, memperhatikan secara seksama permasalahan
keuangan dan mempuyai tujuan keuangan jangka panjang.
c. Sikap keuangan (financial attitude)
Indikator ini berfokus pada pertanyaan terkait dengan bagaimana responden
dalam sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan
jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang.
Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)
Fungsi Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Literasi keuangan mempunyai fungsi sesuai dengan POJK (2016:12-13),
fungsi dari ditingkatkannya literasi keuangan yaitu memiliki tugas sebagai berikut:
a. Merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka
meningkatkan literasi keuangan.
b. Melakukan pemantauan serta evaluasi atas dilaksanakannya kegiatan
peningkatan literasi keuangan yang sudah dilakukan para pelaku usaha jasa
keuangan.
c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang bertugas melakukan riset dan
pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa
yang dibutuhkan konsumen dan sesuai kemampuan yang dimiliki
konsumen.
Tujuan Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016:4) literasi keuangan
memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat:
a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not
literate menjadi well literate.
b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan
c. Masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan.
d. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan
yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan
perencanaan keuangan dengan lebih baik.
e. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
f. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan
jasa keuangan.
Literasi keuangan masyarakat meningkat maka akan memberikan manfaat
yang besar bagi sektor jasa keuangan dengan demikian semakin banyak masyarakat
yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.
Kategori Literasi Keuangan (skripsi,tesis,disertasi)
Dalam survei yang pertama pada tahun 2013 OJK melaksanaan Edukasi
dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat dan mengelompokan tingkat
literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:
a. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta
memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
b. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur,
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
c. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa
keuangan, produk dan jasa keuangan.
d. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap
lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
