ndeks Kemampuan Rutin (IKR)

Kemampuan rutin daerah atau kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin daerah yang tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu ratio pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja rutin daerah, digunakan tolok ukur  yang dikemukakan Tumilar (1997: 38), sebagai berikut.

DOF =

PAD / APBD

(%)

 

KRITERIA

IKR =

PAD / BL. RUTIN

(%)

 

KRITERIA

0,00 – 10,00 Sangat Kurang 0,00 – 20,00 Sangat Kurang
10,10 – 20,00 Kurang 20,10 – 40,00 Kurang
20,10 – 30,00 Sedang 40,10 – 60,00 Cukup
30,10 – 40,00 Cukup 60,10 – 80,00 Baik
40,10 – 50,00 Baik 80,10 – 100,00 Sangat Baik
Di atas 50,00 Sangat baik – –

 

Posisi fiskal (fiscal position) suatu daerah dapat dipelajari dengan menggunakan konsep-konsep rasio pajak (tax ratio), upaya pengumpulan pajak (tax effort), kapasitas pajak (taxable capacity), kebutuhan fiscal (fiscal needs), indeks penampilan pajak (tax performance index) dan elastisitas pajak. Menurut Musgrave dan Musgrave, (1984 : 530-534) posisi fiskal disebut kuat kalau kapasitas pajak lebih tinggi dari kebutuhan, dan disebut lemah apabila terjadi sebaliknya. (lihat Ahmad, 1990 :36).

Sumbangan dan bantuan

 

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 bantuan pembangunan di Indonesia dikenal dengan bantuan pembangunan daerah atau Inpres yang terdiri dari dua bentuk.

  1. Bantuan Umum atau block grant yang terdiri dari bantuan pembangunan propinsi, bantuan pembangunan kabupaten/kodya dan bantuan pembangnan desa.
  2. Bantuan khusus atau specific grant yang terdiri dari bantuan penunjang jalan dan jembatan, bantuan sekolah dasar, bantuan sarana kesehatan, bantuan penghijauan dan reboisasi serta inpres desa tertinggal (IDT).

Dilihat dari segi penggunaan dana bantuan umum (block grant) tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pengertian bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menentukan untuk apa bantuan tersebut dengan ketentuan penggunaannya sejalan dengan sektor-sektor yang sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya. Bantuan khusus (specific grant) pemerintah daerah hanya terbatas pada wewenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara pelaksanaannya dan pemerintah pusatlah yang akan menentukan prioritas penggunaan dan alokasi dananya.

Setelah UU Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 mulai diberlakukan, maka bantuan umum berubah menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antara daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang pengelolaannya sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.  Bantuan khusus (specific grant) berubah menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus / tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh menteri teknis yang terkait dengan tetap memperhatikan kebutuhan yang merupakan komitmen atau perioritas nasional.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah. Dengan demikian implikasi dari pengembangan otonomi daerah bukan semata-mata merupakan penambahan urusan yang diserahkan, akan tetapi juga seberapa besar wewenang yang diserahkan tersebut memberikan kemampuan mengambil prakarsa dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk desentralisasi fiskal sehingga daerah dapat mengurangi derajat ketergantungannya kepada pusat dan dapat membiayai kegiatan pembangunan daerahnya.

Derajat otonomi fiskal di Kabupaten dan Kota di Indonesia pada umumnya masih rendah. Hal ini tercermin dalam indeks kemampuan rutin (IKR) yang masih rendah, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing Kabupaten dan Kota belum mampu untuk membiayai keseluruhan belanja rutin daerahnya. Pengukuran derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumahtangganya dengan menghitung rasio pendapatan asli derah terhadap total penerimaan daerah tanpa transfer (Radianto, 1997 : 47). Pada struktur pengeluaran daerah, derajat otonomi fiskal dapat tercermin dalam angka indeks kemampuan rutin yaitu proporsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer pemerintah pusat (Kuncoro, 1995 : 9 dan Radianto, 1997 :42).

Selanjutnya Bird dan Vaillancourt (2000 :167-169) menyatakan bahwa sistem fiskal yang sangat sentralistik merupakan penyebab mengapa kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tergantung kepada pusat. Hal ini telah mengakibatkan kecilnya porsi penerimaan sendiri dalam struktur penerimaan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat telah menyebabkan kurangnya insentif pencarian sumber-sumber untuk menutupi biaya daerah.

Ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat memang umum terjadi hampir di semua negara tidak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di mana pada tahun 1900, sekitar 34% dari pengeluaran pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah federal dan 66% oleh negara bagian dan pemerintah lokal. Sejak tahun 1949, komposisi pengeluaran sektor publik tersebut bergeser menjadi 70% dilaksanakan oleh pemerintah federal dan 30% oleh negara bagian dan pemerintah lokal. Proporsi ini bergerak pada tingkat yang hampir sama sampai tahun 1990, yaitu 67% dilaksanakan oleh pemerintah federal dan 33% oleh negara bagian dan pemerintah lokal. Namun tingkat ketergantungan negara bagian dan pemerintah  lokal  tersebut  tentu  saja  tidak  mengurangi  kewajiban mereka

untuk meningkatkan PAD-nya, (Sidik 2000 : 3).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah telah  diatur secara tegas  dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 yakni pasal 79 huruf a yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menduduki posisi yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, karena PAD-lah yang secara ideal diharapkan menjadi pilar utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan penerimaan yang bersumber di luar Pendapatan Asli Daerah hanya sebagai pendukung saja. Demikian juga dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan yang paling utama di samping penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun harus diakui bahwa Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah lebih khususnya pada belanja rutin daerah.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdagri dengan FISIPOL – UGM tahun 1991 terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan salah satu variabel utama yaitu keuangan daerah menyebutkan bahwa dari seluruh daerah tingkat II di Indonesia (292) sebanyak 71,23% hanya memberikan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 20% atau kurang dan 41,78% yang hanya memberikan kontribusi 10% atau kurang (Nugroho, 2000 : 119).

Menurut Jaya (1996 : 5) masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang mengakibatkan masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah disebabkan karena kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, pajak daerah kendati jumlahnya cukup beragam namun hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan, alasan praktis dimana ada kehawatiran bahwa apabila daerah memiliki sumber pendapatan yang tinggi akan mendorong disintegrasi bangsa dan yang terakhir adalah karena pola pemberian subsidi dari pemerintah pusat yang hanya sedikit memberi kewenangan kepada daerah untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah dan dapat dipandang sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat (Insukindro, dkk, 1994 :1).

Dalam kenyataannya pada hampir semua daerah tingkat II, sumber PAD belum menunjukkan peranan yang berarti. Hasil penelitian Devas, dkk (1989:163) dan Nazara (1997:9) menunjukkan bahwa pada daerah tingkat II di Indonesia, PAD hanya menempati porsi sekitar dua persen dari keseluruhan anggaran pembangunan, sementara itu pada tingkat propinsi, PAD hanya menyumbang sekitar tujuh persen. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian suatu daerah dalam rangka membiayai segala urusan otonomi daerah.

kontribusi dan pertumbuhan dari penerimaan dan belanja daerah beserta komponennya

alat analisis penunjang untuk menghitung kontribusi dan pertumbuhan dari penerimaan dan belanja daerah beserta komponennya dengan menggunakan alat analisis menurut Widodo (1993 : 20)   sebagai berikut :

 

  1. Kontribusi
                                      Vi

Kontribusi (kvi)=                          X100%

Vtotal

 

…………..……….    2.5

di mana ; Kvi    =  Kontribusi variabel komponen APBD

Vi      = Variabel Komponen APBD

Vtotal   ­=  Total  Variabel  (APBD)

  1. Pertumbuhan
 

Vx – Vx-1

  Pertumbuhan (DY)=                       X 100%

Vx-1

 

……..…………       2.6

 

di mana ; (DY)     =   Laju pertumbuhan

Vx       =   Variabel tahun tertentu

Vx-1    =   Tahun sebelumnya

 

Batas Maksimal Pinjaman (BMP

Batas Maksimal Pinjaman (BMP) adalah  jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melibihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas Maksimal pinjaman ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD, dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

                 Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah

BMP=                                                         ≤ 75 % ………………….2.2
                Penerimaan Umum APBDt-1

 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo,

Di mana ; PAD adalah  Pendapatan Asli Daerah; BD adalah Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan; DAU adalah  Dana Alokasi Umum; BW  adalah   Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai; P adalah   Angsuran pokok  pinjaman  yang  jatuh  tempo  pada tahun anggaran yang bersangkutan; B adalah Bunga   pinjaman  yang jatuh tempo pada tahun anggaran  yang bersangkutan; dan BL adalah  Biaya lainnya (biaya komitmen,  biaya bank, dll) yang jatuh  tempo.

Macam-Macam Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sardiman (2001) macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara lain :a.Motivasi pada dasarnya berasal dari motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jika tidak perlu mempelajarinya misalnya dorongan untuk makan atau minum, dorongan untuk istirahat atau tidur dan lain-lain (bersifat biologis). Motif yang dipelajari yaitu motif yang timbul karena harus dipelajari terlebih dahulu, biasanya motif ini disyaratkan secara sosial, misalnya belajar cabang ilmu tertentu, dorongan untuk hidup bermasyarakat dan lain-lain. b.Jenis motivasi menurut pembagian Woodworth Marquis (1993) yaitu : 1) Motif kebutuhan organisi motif yang muncul karena dibutuhkan oleh tubuh. Meliputi kebutuhan makan, minum, bernafas, seksual berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. 2)Motif darurat Motif darurat adalah yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar. Seperti dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu dan lain-lain.  3)Motif obyektif Motif obyektif dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. c.Motivasi Jasmani dan Rohani Motivasi jasmani misalnya refleks, instink otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohani yaitu kemauan. d.Motivasi Intrinsik dan ekstrinsik 1) Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dorongan dari luar, karena dari dalam individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 2) Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar sebagai contoh seseorang itu belajar karena besok pagi ada ujian agar mendapatkan nilai baik

Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

menurut Frederik Herzberg Teori Herzberg dari Siagian (2002) disebutnya sebagai “teori motivasi dan hygiene”. Penelitian yang dilakukan dalam pengembangan teori ini dikaitkan dengan pandangan para karyawan tentang pekerjaannya. Faktor-faktor yang mendorong aspek motivasi menurut Frederik Herzberg ialah keberhasilan, pengakuan, sifat pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang, kesempatan meraih kemajuan dan pertumbuhan. Sedangkan faktor-faktor hygiene yang menonjol ialah kebijaksanaan perusahaan. Kondisi pekerjaan, upah dan gaji, hubungan dengan rekan sekerja, kehidupan pribadi, hubungan dengan para bawahan, status dan keamanan. c.Harapan Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan) Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul “Work and Motivation” mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai “Teori Harapan”. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan  sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Teori harapan menginginkan seseorang untuk melakukansesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. Nadler dan Lawler (1976) atas teori harapan menyarankan beberapa cara tertentu yang memungkinkan manejer dan organisasi menangani urusan mereka untuk memperoleh motivasi maksimal dari pegawa

Jumlah Pinjaman Daerah.

Jumlah pinjaman daerah dapat dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan jangka waktu, masa tenggang dan bunga pinjaman. Menurut  Sartono (1997), formula yang digunakan sebagai berikut;

 

  1. Pinjaman daerah.

 

..……….…………..(2.5)

 

 

 

Keterangan ;

PD   =  Pinjaman daerah.

A     =  Angsuran pinjaman.

r      =  Tingkat suku bunga

n     =  Jangka waktu pinjman

 

 

  1. Angsuran Pinjaman.

 

A = P [ r : {1 – (1 + r)‾ⁿ}]          ……………………………..(2.6)

 

Keterangan ;

A  = Besarnya angsuran per periode.

P  = Pokok pinjaman.

r   = Tingkat suku bunga.

n  = Jangka waktu pembayaran angsuran pokok.

 

 

 

Batas Maksimum Pinjaman (BMP).

 

Batas maksimum pinjaman merupakan batas yang dianggap layak  menjadi beban APBD. Perhitungan batas maksimum pinjaman ini diperoleh dengan  menggunakan formula sebagai berikut;

 

Komulatif Pokok Pinjaman Daerah

BMP =  ———————————————————   75 %

Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya               ……..(2.4)

 

 

Keterangan ;

Komulatif Pokok Pinjaman Daerah = Pokok Pinjaman Lama + Pinjaman baru

Penerimuaan Umum APBD = Semua  Penerimaan  daerah  tidak    termasuk

DAU,  dana  darurat,  pinjaman  lama  dan  lain

Penerimaan.

Kemampuan Pengembalian Pinjaman (DSCR),

 

(PAD+BD+DAU) – BW

DSCR = ———————————– ≥ 2,5     ……….…  ( 2.3)

P + B + BL

 

 

Keterangan;

DSCR = Debt Service Coverage Ratio.

Penerimaan daerah.

(1). PAD      =  Pendapatan Asli Daerah.

(2). BD        =  Bagian daerah yang terdiri dari PBB,BPHTB,SDA.

(3). DAU     =  Dana Alokasi Umum.

(4). BW       =  Belanja Wajib, belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa

dihindari dalam tahun anggaran yang bersangkutan

seperti belanja rutin.

Pengeluaran daerah.

(1). Rutin     =  Pengeluaran Rutin.

(2). DIK        = Daftar Isian Kegiatan yang akan di daerahkan.

Angsuran Pokok.

(1).  P         =  Angsuran pokok pinjaman.

(2).  B         =  Bunga Pinjaman.

(3).  BL       =  Biaya lainnya.

Pengertian Motivasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Motivasi merupakan proses mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan (Zainun, 1989). Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (dalam Damayanti, 2005) motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu muntuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Laju pertumbuhan

Menurut Widodo (1991:20), untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi digunakan formula  berikut ini;

  1. Laju pertumbuhan dapat diketahui dengan model sebagai berikut;

Vx – Vx -1

Pertumbuhan (∆Y) =                                    X  100 %   …….. …….. (2.1)

Vx –1

 

 

dimana ;  ∆Y   = Laju Pertumbuhan .    x  =  tahun tertentu,

x -1  = tahun sebelumnya,     V  = variabel tertentu.

 

  1. Kontribusi dapat diketahui dengan model sebagai berikut;

……………… (2.2)

 

dimana;  Kvi    =  kontribusi variabel komponen APBD

Vi    = Variabel komponenen APBD

Vtotal  =  Total Variabel (APBD)

Pinjaman Publik.

 

Ada dua pandangan yang dikemukakan tentang pinjaman publik, yang mempunyai pemikiran berbeda satu sama lainnya. Menurut aliran klasik (lihat Simanjuntak, et .al., 2000:18), menyatakan bahwa pinjaman publik akan menghambat pembangunan, karena pengeluaran publik bersipat non produktif. Sedangkan menurut aliran Keynesian menyatakan bahwa kredit publik dapat berfungsi sebagai basis jumlah uang beredar dan dapat meningkatkan produktivitas, karena hutang dapat membantu tercapainya transformasi ekonomi dengan cara;

  1. Menutupi kekurangan sumberdaya manusia dan permodalan dalam jangka pendek.
  2. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang strategis.
  3. Meningkatkan kinerja pemerintah secara positif.
  4. Menyediakan sumberdaya yang memungkinkan untuk menjalankan reformasi struktural perekonomiannya.

Dari kedua pandangan tersebut menunjukkan, bahwa pinjaman dapat diperkenankan asalkan digunakan untuk menutupi kekurangan dana dan hal-hal yang bersipat produktif, yang langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi daerah, seperti mendirikan pasar, terminal dan hotel (Devas, 1989:221).

Secara umum, kebijaksanaan untuk melakukan pinjaman, merupakan kebijakan pemerintah daerah, akan tetapi dalam hal ini, pemerintah yang lebih tinggi memegang kuasa atas pemerintah daerah, karena pinjaman pemerintah daerah baru akan dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini, dimaksudkan agar pinjaman pemerintah daerah hendaknya tertanan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pendapatan daerah, sehingga daerah akan mampu membayar kembali pinjaman yang dilakukan. Dengan demikian seberapa besarpun pinjaman yang dilakukan daerah tidak menjadi masalah, selama daerah memiliki kemampuan membayarnya.

Tipologi Budaya (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sonnenfeld dari Universitas Emory dalam Robbins(2003), ada empat tipe budaya organisasi: a.Akademi Perusahaan suka merekrut para lulusan muda universitas, memberi mereka pelatihan istimewa, dan kemudian mengoperasikan mereka dalam suatu fungsi yang khusus. Perusahaan lebih menyukai karyawan yang lebih cermat, teliti, dan mendetail dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. b.Kelab Perusahaan lebih condong ke arah orientasi orang dan orientasi tim dimana perusahaan memberi nilai tinggi pada karyawan yang dapat menyesuaikan diri dalam sistem organisasi. Perusahaan juga menyukai karyawan yang setia dan mempunyai komitmen yang tinggi serta mengutamakan kerja samatim.c.Tim bisbol Perusahaan berorientasi bagi para pengambil resiko dan inovator, perusahaan juga berorientasi pada hasil yang dicapai oleh karyawan, perusahaan juga lebih menyukai karyawan yang agresif. Perusahaan cenderung untuk mencari orang-orang berbakat dari segala usia dan pengalaman, perusahaan juga menawarkan insentif  finansial yang sangat besar dan kebebasan besar bagi mereka yang sangat berprestasi. d.Benteng Perusahaan condong untuk mempertahankan budaya yang sudah baik. Menurut Sonnenfield banyak perusahaan tidak dapat dengan rapi dikategorikan dalam salah satu dari empat kategori karena merek memiliki suatu paduan budaya atau karena perusahaan berada dalam masa peralihan.Ting dan Yuan dalam Subyantoro (2009) berpendapat bahwa karakteristik organisasi meliputi komitmen organisasi dan hubungan teman sekerja dan supervisor yang akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dari beberapa pendapat diatas, dalam penelitian ini akan mengambil inti karakteristik organisasi yaitu komitmen organisasi dan hubungan teman sekerja (co-worker) dan supervisor.a. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuanya serta berminat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Robbins (2003) dari pendapat diatas, pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu adanya hubungan antara pekerja dan organisasi, yang meliputi keinginan kesetiaan dan kebanggaan. b. Hubungan rekan sekerja atau lingkungan kerja terdekat yang mempengaruhi situasi kerja dan akan berpengaruh pada kepuasan dan prestasi kerja. Rekan sekerja yang menunjukan sikap bersahabat dan mendukung akan dapatmemberikan kepuasan kepada karyawan, sebaliknya apabila hubungan antar rekan sekerja berdampak negative bagi kepuasan kerja Luthans (1998). c. Gibson, at al (1996) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif antara supervisor dengan kepuasan kerja bawahan. Atasan yang efektif harus mampu memberikan pengarahan dalam usaha pekerja mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, supervisor harus dapat mempengaruhi perilaku bawahannya baik perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan supervisor untuk memberikan bantuan dukungan teknis dan sokongan pada perilaku akan memberikan kepuasan bagi karyawan, karena karyawan merasa adanya perhatian.

Pertumbuhan dan otonomi fiskal.

 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, mengatakan bahwa sumber-sumber pertumbuhan produksi nasional (Boediono, 1999:9) terdiri dari pertumbuhan tenaga kerja dan kapital, perbaikan efisiensi dalam penggunaan kapital oleh tenaga kerja melalui spesialisasi dan kemajuan teknologi, serta perdagangan internasional yang dapat memperluas pasar. Selanjutnya, menurut Adam Smith (lihat Arsyad,1997:51), makin besar stok modal makin besar pula kemungkinan spesialisasi dan pembagian kerja yang akan meningkatkan produktivitas perkapita, sehingga akan menghasilkan output. Jadi pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan pada teori tersebut, karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia antar daerah, akan menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam berupa minyak dan gas alam cenderung mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi (Syafrizal, 1997:27-38).

Secara umum, kebijaksanaan pertumbuhan daerah merupakan hasil kombinasi antara kebijaksanaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah yang lebih tinggi memegang kuasa atas pemerintah daerah, sehingga kebijaksanaan pemerintah pusat lebih dominan dari pemerintah daerah (Nazara, 1994:19-36). Implikasi dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mempengaruhi kegiatan pembangunan di daerah, karena ada daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup banyak, akan tetapi belum sepenuhnya menikmati dari hasil sumberdaya yang dimilikinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebutan daerah otonom tidak mengalami perubahan, hanya diubah sebutannya menjadi daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, yang berarti ada tiga bentuk daerah otonom, yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Implikasinya, bagi daerah kabupaten dan kota, yang wilayahnya mempunyai potensi ekonomi cukup banyak, maka laju pertumbuhan daerah dan kemandirian otonomi daerahnya  akan lebih terjamin. Sebaliknya bagi daerah yang potensinya terbatas, maka akan mendapatkan kesulitan dalam mengejar pertumbuhan daerahnya dan kemandirian otonominya juga akan terhambat. Namun demikian kelemahan ini setidak-tidaknya akan dapat dikurangi melalui kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (E.Koswara:2000:47).

Menurut Davey K, et.al. (1989:179) hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan -kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan pusat dan daerah untuk mencapai perimbangan antara pembagian potensi dan sumber daya dapat sesuai dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah daerah..

Mahi, (2000:56), mengemukakan bahwa, untuk menentukan besarnya ketersediaan dana antar pemerintah daerah digunakan prinsip kebutuhan daerah melalui pembagian fungsi-fungsi (urusan-urusan) yang direfleksikan dalam kebijaksanaan otonomi daerah, yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kewenangan sekaligus pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ciri-Ciri Budaya Organisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Menurut Robbins (2003), ada 7 ciri-ciri budaya organisasi adalah:a.Inovasi dan pengambilan resiko.Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. b.Perhatian terhadap detail.Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.c.Orientasi hasil.Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.d.Orientasi orang.Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu.e.Orientasi tim.Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, ukannya individu.f.Keagresifan.Berkaitan dengan agresivitas karyawan.g.Kemantapan.Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik

Pinjaman daerah

 

Sumber-sumber penerimaan daerah selain diperoleh dari sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah, pemerintah daerah untuk menutup kekurangan sumber-sumber keuangannya  dapat juga melakukan pinjaman.  Dana pinjaman ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Sidik (1998 : 28) mengemukakan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Daerah dapat melakukan pinjaman atau menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan daerah. Sumber pinjaman daerah berasal dari pemerintah pusat, negara donor melalui pemerintah pusat (two step loan), pasar modal dan tabungan masyarakat.  .

Menurut Riphat dan Hutahaean ( 1997 : 33)  sumber pinjaman daerah secara teoritis dapat dikelompokan menjadi sembilan jenis yaitu (1) pinjaman dari pemerintah yang lebih tinggi; (2) pinjaman dari lembaga keuangan internasional; (3) pinjaman dari bank kredit pusat (central credit bank) atau dana pinjaman pusat (central loan fund); (4) penerbitan saham atau obligasi daerah; (5) pinjaman atau penarikan uang melebihi saldo bank (overdraft); (6) pinjaman dengan jaminan asset Pemda; (7) pinjaman dari dana cadangan sendiri (internal reserve fund); (8) pinjaman dalam bentuk pembelian atau sewa peralatan; dan (9) pembiayaan pendahuluan pembangunan proyek oleh kontaktor.  Namun kenyataannya sumber dana pinjaman daerah di Indonesia baru dapat dikelompokan menjadi : pinjaman dari pemerintah pusat atau Rekening pembangunan Daerah (RPD) dan pinjaman non RPD. Sumber dana RPD selain berasal dari dana sendiri (revolving fund) dan APBN, juga berasal dari luar negeri yang disalurkan ke daerah dengan prosedur Subsidiary loan agreement (SLA). Pinjaman non RPD adalah dana pinjaman yang bersumber dari dalam negeri diluar RPD, seperti pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Umum lainnya. Untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan dan pengendalian devisa, sehingga tidak berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi makro nasional. Menurut Devas dkk (1999 : 222) di berbagai negara pada umumnya, kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman dibatasi hal tersebut terjadi karena :

  1. pinjaman sektor pemerintah secara keseluruhan perlu dikendalikan dalam hubungan dengan kebijaksanaan moneter, terutama untuk mengendalikan inflasi;
  2. untuk mencegah jangan sampai pemerintah daerah terjerumus ke dalam kesulitan keuangan.

Dengan adanya batasan tersebut, apabila pemerintah daerah akan melakukan pinjaman harus mengetahui dulu kemampuan keuangannya dan sampai sejauh mana pemerintah daerah sanggup membayar kembali hutangnya. Hal ini perlu diketahui karena apabila pinjaman tersebut tidak terkendali, maka pemerintah daerah akan berhadapan dengan berbagai kesulitan.

Selanjutnya Devas dkk (1999 : 223),  mengemukakan bahwa  sebagian besar pinjaman daerah dipergunakan untuk membiayai pembangunan perkotaan dengan beberapa alasan :

  1. sektor kota mencakup banyak sekali kegiatan yang memungkinkan pemerintah menembus biaya yang dikeluarkan;
  2. wilayah kota paling banyak menghasilkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengangsur hutang;
  3. lembaga pemberi pinjaman seperti Bank Dunia , yang bekerja atas dasar asas pinjaman yang dibayar dari penerimaan, dan dalam terlibat di sektor ini di Indonesia. Proyek-proyek yang mendapat dana pinjaman termasuk proyek air minum kota, pembuangan air, pembuangan air limbah dan kesehatan lingkungan, pembuangan sampah, perbaikan kampung, dan pembangunan jalan.

Pengertian pinjaman daerah menurut   Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah  adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan mengenai persyaratan pinjaman daerah yang meliputi jumlah, jangka waktu dan larangan penjaminan pinjaman daerah. Dengan adanya persyaratan tersebut maka perlu dilakukan proyeksi terhadap kemampuan keuangan daerah, penerimaan daerah, jumlah dan angsuran jangka panjang yang optimal bagi pemerintah daerah. Jangka waktu pinjaman  perlu disesuaikan dengan pengalokasian pinjaman tersebut. Pinjaman jangka panjang, dapat digunakan daerah untuk membiayai sarana dan prasarana yang merupakan asset daerah dan menghasilkan sejumlah pendapatan bagi daerah (cost recovery) yang bisa digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut serta dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.   Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Untuk menilai kemampuan keuangan suatu daerah dapat mengembalikan pinjaman pada dasarnya merupakan kondisi pinjaman total yang optimal dan relatif aman ditinjau dari aspek keuangan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, pada pasal 6 dan pasal 7 disebutkan tentang Batas Maksimum Pinjaman (BMP) daerah yang bersifat jangka panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan (b) berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Untuk pinjaman jangka pendek ketentuannya sebagai berikut : (a) jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 ( satu per enam) dari jumlah APBD tahun anggaran yang berjalan; (b) pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar pinjaman tersebut pada waktunya.

Keuangan daerah

 

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998:63) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan.

Mamesah (1995: 16) mengemukakan bahwa keuangan  daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun  barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari  pengertian tersebut di  atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

  1. semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
  2. kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (government expenditure) terhadap barang-barang publik (publik goods) dan jasa pelayanannya.  Menurut  Kunarjo (1996 : 181)  bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

Kemampuan keuangan daerah

 

Untuk melaksanakan otonomi daerah tentunya tidak  mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.  Menurut Prabowo (1999 : 4) sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya  Hirawan (1990: 26) mengemukakan bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian kita perlu  mengetahui apakah suatu daerah  itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. seperti yang dikemukakan oleh Syamsi (1986 ; 199)   ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran.

  1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

  1. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat  Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh  daerah.

  1. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

  1. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri.  Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Soediyono (1992: 7)  mengemukakan bahwa selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital,  yang biasa disebut sumber daya modal atau capital resources. Dari pengertian tersebut  kita dapat menyimpulkan  bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai  kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya  Davey (1988: 258) mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Budaya Organisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robbins (2003), fungsi budaya organisasi sebagai berikut: a.Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.b.Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi c.Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. d.Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. e.Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan

Teori Pertumbuhan Ekonomi

 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) berkaitan erat dengan peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang diukur adalah kenaikan GNP/GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Penilaian ini dapat dilakukan atas dasar harga berlaku pada tahun perhitungan atau atas dasar harga konstan dari satu tahun yang dipilih sebagai tahun dasar. Meningkatnya produksi barang dan jasa maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Boediono (1981: 43) mendefinisikan teori tentang pertumbuhan ekonomi sebagai suatu aktivitas kegiatan, dan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan output per kapita dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadinya suatu proses pertumbuhan ekonomi.

Sumber-Sumber Budaya Organisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Tosi, Rizzo, Carrol (dalam Munandar 2001), budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:a.Pengaruh umum dari luar yang luasMencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi.b.Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakatKeyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya kesopan santunan dan kebersihan.c.Faktor-faktor yang spesifik dari organisasiOrganisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan  mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil.Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah

 

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik  dikelola dengan memperhatikan  value for money (VFM). Konsep VFM tersebut penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep tersebut memberikan manfaat:

  1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan tepat sasaran;
  2. meningkatkan mutu pelayanan publik;
  3. biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources;
  4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
  5. meningkatkan public cost awareness sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam kontek otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai good governance, yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola dana masyarakat dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung  dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah  yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

 

Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki adalah:

  1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
  2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less).
  3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
  4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
  5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
  6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip VFM (Mardiasmo,2000: 9).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 

Mardiasmo (2001) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.  Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah.  Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas disemua aktivitas berbagai unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya  merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.  Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai  penyelenggara pelayanan publik.  Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Untuk itu Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE Universitas Gadjah Mada mengemukakan bahwa prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah adalah sebagai berikut.

  1. Keadilan anggaran. Keadilan merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi aloksi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil             dan transparan. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah       untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk     dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat daerah.
  2. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.  Berkenaan dengan itu maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
  3. Anggaran berimbang dan defisit. Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk meghindari terjadinya hutang pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penerapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari PAD, dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di sisi lain kelebihan target penerimaan tidak harus dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.
  4. Disiplin anggaran. Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk       satu tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pencatatan atas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum atau tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD perubahan APBD.  Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu  pula, harus dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja, antara belanja rutin dan belanja pembangunan, serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien.
  5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran.  Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu, untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat, maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

Strategi dan prioritas APBD adalah suatu tindakan dan ukuran untuk menentukan keputusan perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan yang dipilih diantara alternatif kegiatan-kegiatan yang lain, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah. Plafon anggaran adalah batasan anggaran tertinggi/maksimum yang dapat diberikan kepada unit kegiatan dalam rangka membiayai segala aktivitasnya. Plafon anggaran hanya ditujukan untuk perencanaan anggaran belanja investasi, bukan belanja rutin.

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah.  Anggaran biaya rutin dibiayai dari PAD dan sumber-sumber lainya. Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Untuk menentukan strategi dan prioritas APBD, diperlukan beberapa kriteria atau variabel.  Beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan strategi dan prioritas APBD adalah sebagai berikut.

  1. Kemampuan fungsi dan program tersebut dalam mencapai arah dan kebijakan APBD. Arah dan kebijakan umum APBD merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dengan Pemerintah Daerah, yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD, berarti melaksanakan segala hal yang menjadi aspirasi masyarakat.
  2. Kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan. Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dikembangkan dalam pelaksanaan program/kegiatan oleh unit kerja. Program-program yang dilaksanakan tersebut seharusnya merupakan program-program yang mempu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.
  3. Kemampuan program tersebut dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan dan fasilitas publik semakin nyata dan kian hari kian banyak. Pemerintah seharusnya peka terhadap tuntutan tersebut. Namun demikian kepekaan tersebut harus diimbangi dengan pilihan yang tepat akan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
  4. Kemampuan program tersebut dalam pendanaan pembangunan. Keterbatasan dana pembangunan yang ada menghendaki pemilihan pada pembangunan kebutuhan masyarakat yang menjadi skala prioritas.  Untuk itu maka pelaksanaan program pun harus sesuai dengan besarnya dana yang tersedia.

Pengertian Budaya Organisasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan.Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli :a.Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (dalam Munandar, 2001), Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri.b.Menurut Tosi, Rizzo, Carroll (dalamMunandar, 2001) mendefinisikan budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.c.Menurut Robbins (2003), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. d.Menurut Schein (1992), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi e.Menurut Cushway dan Lodge 2000, budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan  dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi dalam penelitian ini adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

  Aspek pengelolaan keuangan daerah

          

Aspek pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainya,  yaitu:

  1. Aspek Penerimaan, yaitu mengenai seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
  2. Aspek Pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
  3. Aspek Anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran  serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan dalam dua katagori yaitu sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri dan sumber-sumber dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri adalah sumber-sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan, misalnya pajak dan retribusi yang langsung dipungut dan dimiliki daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah sendiri dapat juga diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan     dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan eksternal adalah sumber-sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah seperti pemerintah diatasnya (propinsi) dan pemerintah pusat dan pinjaman serta lain-lain penerimaan yang sah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, sumber sumber penerimaan daerah dapat berasal dari berbagai sumber/jenis, namun demikian secara garis besarnya dapat dikelompokan ke dalam tiga  sumber penerimaan yaitu:

  • Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
    • Hasil pajak daerah;
    • Hasil retribusi daerah;
    • Hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    • Lain-lain pendapatan daerah yang sah:
  • Dana perimbangan yang terdiri dari:
    • Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
    • Dana Alokasi Umum;
    • Dana Alokasi Khusus;
    • Pinjaman daerah:
  • Lain-lain pendapatan daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah.  Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah (belanja daerah) dirinci menurut organisasi, fungsi kelompok, dan jenis belanja.

  1. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.
  2. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
  3. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan  pemeliharaan, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
  4. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain.

Sistem pengelolaan keuangan daerah

2       Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah, hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akan dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Devas, dkk (1989) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

  1. Tanggung jawab (accountability). Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
  2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
  3. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
  4. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
  5. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2000) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolan keuangan daerah dan anggaran daerah.  Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.  Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai perwujudan dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan selain berdasarkan pada ketentuan umum juga berdasarkan pada:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  5. Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 Pelaksanaan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Konsep manajemen strategis

 

Managemen strategis menurut Suwarsono (1994:6) dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:

  1. analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman;
  2. analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan;
  3. strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Menurut Salusu (1996:493), manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Menurut Wahyudi (1996:15) manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) terhadap keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai masa depan. Siagian (1995:15-42) mengatakan bahwa merumuskan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan berkembangnya organisasi menjadi sangat kompleks, di mana pengelolaan sumber daya organisasi menjadi semakin rumit. Keadaan ini menyebabkan semakin pentingnya suatu manajemen strategi agar organisasi berkembang secara sehat dan mampu mempertahankan eksistensinya. Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan  l’esprit de corps yaitu semangat korps yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu organisasi akan mampu bertahan lama bebas dari perasaan curiga antar karyawan. Hasilnya akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.

Manajemen strategis di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Manajemen strategis tidak terlepas dari strategi itu sendiri. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson, 1988:5).

Hax dan Majluf (1991) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut (lihat Salusu,1996: 100-101).

  1. strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
  2. menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
  3. menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi.
  4. mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya .
  5. melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan definisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan organisasi  akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Menurut Salusu (1996:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuan. Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Dengan manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.     Dengan peluang dan kekuatan, organisasipun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan manajemen strategis dapat memberi petunjuk awal bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal (Salusu, 1996:495).

Manfaat dari penggunaan manajemen strategik menurut Yoo dan Digman (1987) adalah (lihat Salusu 1996:498).

  1. manajemen strategik mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang;
  2. memungkinkan para karyawan memahami tujuan dan sasaran organisasi;
  3. meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan;
  4. menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada waktunya;
  5. mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu dan bisa menghemat biaya.

Kinerja perusahaan

 

Setiap perusahaan  baik milik  swasta maupun pemerintah memiliki tujuan yang harus dicapai. Di dalam organisasi/perusahaan terdapat pimpinan atau manajer yang bertugas membuat keputusan strategik yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan oleh berbagai pihak memiliki sudut pandang yang berbeda.

Helfert, (1991: 52-53) mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari semua keputusan yang dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu menaikannya dengan kinerja keuangan komulatif dan ekonomi dari keputusan-keputusan itu. Analisis kinerja keuangan didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan, seperti tercermin di dalam laporan keuangan yang dapat dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kinerja keuangan perusahaan harus diukur untuk melihat apakah kinerja keuangan perusahaan mengalami pertumbuhan atau tidak. Ukuran ini diperlukan untuk menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen di masa yang akan datang.

Pendapat tersebut menegaskan bahwa hasil dari pelaksanaan semua keputusan manajemen merupakan perwujudan dari kinerja perusahaan. Pembuatan keputusan manajemen bukan hanya didasarkan pada pertimbangan internal perusahaan, tetapi juga menyangkut aspek-aspek eksternal seperti pemilik perusahaan, kreditor, pemerintah, masyarakat serta calon investor. Oleh karena itu, kelompok eksternal tersebut juga berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Penilaian kinerja perusahaan fokusnya berbeda dengan instansi pemerintah, karena kegiatan perusahaan tidak terlepas dari aspek ekonomi , yaitu mencari keuntungan, sedangkan instansi pemerintah berorientasi sosial, sehingga harus mengutamakan kepuasan masyarakat secara adil dan merata. Konsekuensi dari orientasi perusahaan tersebut, maka penilaian kinerjanya lebih dominan diukur dari aspek keuangan.

Powell (1992:551-558) mengungkapkan bahwa secara umum manajemen strategis memperbaiki kinerja lebih sering dibandingkan jika tanpa perubahan.  Tercapainya kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur serta proses organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pengetahuan tentang manajemen strategis sangat penting bagi kinerja bisnis yang efektif dalam lingkungan yang berubah. Penggunaan perencanaan strategis dan pemilihan latihan-latihan alternatif dari tindakan berdasarkan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal merupakan bagian penting dari pekerjaan manajer (lihat Wheelen dan Hunger, 2001:6)

Salah satu pemicu yang mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan perubahan strategi adalah kesenjangan kinerja (Wheelen dan Hunger, 2001:8), yaitu ketika kinerja perusahaan tidak memenuhi harapan. Kesenjangan kinerja biasanya terjadi ketika penjualan dan laba menurun atau ketika tidak ada kemajuan penjualan sedangkan para pesaing mengalami peningkatan.

BUMN/BUMD

 

BUMN/BUMD merupakan wujud nyata dari investasi negara dalam dunia usaha, tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian nasional. Adapun tujuan BUMN menurut Rees (1984) adalah (lihat Sri Maemunah,1996:14-19) adalah:

  1. guna efisiensi ekonomi yang meliputi alokasi teknologi dan manajerial;
  2. kemampuan memperoleh laba, yang merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak penghasilan atas laba yang diperoleh BUMN dan bagian laba yang diterima pemerintah sebagai pemilik. Meningkatkan kemampuan laba adalah penting bagi BUMN karena menjadi sumber dana intern juga merupakan sumber pendapatan pemerintah;
  3. distribusi pendapatan, merupakan alat pemerintah untuk mengadakan distribusi pendapatan melalui kebijaksanaan harga di bawah rata-rata atau dengan keputusan investasi yang mengabaikan economies of scale untuk meningkatkan pendapatan riil golongan tertentu;
  4. tujuan bersifat makro, sebagai alat kebijaksanaan pemerintah mempunyai tujuan yang bersifat agregate, antara lain untuk memperluas kesempatan kerja, memperbaiki neraca pembayaran, menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sri Maemunah (1996:7) tujuan BUMN adalah: (1). Menunjang perkembangan ekonomi. (2). Mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal melalui perintisan usaha dan pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. (3). Menjaga stabilitas dengan menyediakan persediaan barang yang cukup terutama menyangkut hajat hidup orang banyak. (4). Mencapai efisiensi teknik agar dapat menjual dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi mutu dan kemampuan memupuk dana dari keuntungan. (5). Menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.

Tujuan BUMN selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi sedang tujuan komersial dibayar oleh konsumen.Turut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk BUMN/BUMD, secara ekonomis merupakan tindakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya.

Kegagalan pasar pertama adalah kegagalan yang disebabkan oleh struktur pasar di mana tingkat teknologi yang menyebabkan turunnya biaya (decreasing cost technology) menyebabkan terbentuknya  monopoli secara alamiah (natural monopoly) atau oligopoli. Apabila terjadi monopoli atau oligopoli maka pasar akan dikuasai oleh sebuah atau beberapa perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan mengurangi produksi dan menaikkan harga di atas biaya marginal.

Kegagalan pasar yang lain adalah eksternalitas yaitu adanya perbedaan nilai dan manfaat sosial dengan manfaat dan nilai pribadi (Mangkoesoebroto. 2000:43). Kegagalan pasar yang lain adalah kegagalan mekanisme pasar secara dinamis yang disebabkan belum berkembangnya pasar modal dan keengganan pihak swasta terhadap resiko usaha. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya turut campur tangan pemerintah maka akan terjadi kebangkrutan, dan pengangguran yang mempunyai akibat luas terhadap perekonomian  suatu negara.

BUMN mempunyai peran penting dalam pembangunan negara berkembang. Timbulnya BUMN dapat disebabkan oleh beberapa alasan  karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal, disebabkan adanya monopoli dan eksternalitas, alasan idiologi, alasan sosial politis, dan sebagai warisan sejarah.

BUMN merupakan organisasi yang mempunyai 2 (dua) dimensi. Sebagai badan usaha harus menghasilkan keuntungan, tumbuh dan selalu menjaga kelangsungan usahanya. Sebagai alat kebijakan pemerintah ia mempunyai tujuan yang berorientasi kepentingan masyarakat. Dua kepentingan berbeda dan mungkin berlawanan itu harus dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. Senada dengan pernyataan tersebut,  Jones, dkk (1982:12) mengemukakan bahwa BUMN mempunyai dua dimensi yaitu dimensi publik dan dimensi badan usaha (enterprise). Dimensi publik sebuah badan usaha akan ditentukan oleh pemilikan (ownership) dan oleh pengawasan dari pemerintah yaitu sejauh mana keputusan intern dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan.

Sepherd (1979:406), berpendapat bahwa untuk memperjelas arti BUMN ada 3 (tiga) dimensi ekonomi yang akan menentukan menentukan dimensi publik dari sebuah badan usaha:

  1. pemilikan sebagian atau seluruh modal badan usaha oleh negara;
  2. subsidi dari pemerintah yang disebabkan oleh penetapan harga di bawah biaya atau adanya tambahan modal oleh pemerintah;
  3. pengawasan oleh pemerintah.

Perbedaan konseptual antara BUMN dengan perusahaan swasta terletak pada definisi public purpose (Sicherl, 1983:79). Pada perusahaan swasta sasaran perusahaan ditentukan di dalam perusahaan oleh pimpinan/pemilik  untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kepentingan mereka. Dampak terhadap masyarakat berada di luar kepentingan mereka. Sasaran BUMN ditetapkan berdasarkan tujuan dasar negara yang ditetapkan sebagai public purpose. Ini berarti tujuan BUMN merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional.

            Public ownership menyatakan adanya pemilikan perusahaan oleh pemerintah. Pemilikan saham dapat secara langsung/tidak langsung melalui pemilikan saham sebesar 50% dari modal saham atau lebih. Hal ini untuk menjamin pengawasan dari pemerintah atas perusahaan. Pemilikan di bawah 50% dari modal saham hanya akan membawa pengaruh besar atas perusahaan apabila pemerintah melengkapi pemilikan tersebut dengan pengawasan ketat.

            Public control adalah pengawasan atas pelaksanaan top manajeman yang meliputi keputusan investasi, modal, penetapan harga, kebijakan upah, corporate plan, dan pengangkatan direksi. Implikasi lebih jauh dari public control adalah publik manajemen. Implikasi public control dan publik manajemen adalah public accountability yang merupakan fenomena kompleks yang meliputi evaluasi kinerja atas berbagai tujuan multi dimensi dan ketepatan dari tindakan manajerial BUMN bertanggung jawab kepada berbagai pengawasan dan kepentingan.

BUMD dalam hal ini, tidaklah jauh berbeda dengan tujuan BUMN, yang bertujuan menunjang perkembangan ekonomi, mencapai pemerataan secara horizontal dan vertikal bagi masyarakat, menyediakan persediaan barang yang cukup bagi hajat hidup orang banyak, mampu untuk memupuk keuntungan dan menunjang terselenggaranya rencana pembangunan.  Hanya perbedaannya terletak pada kepemilikan yaitu dalam konteks negara dan daerah. Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat.

Dengan demikian PDAM dalam usahanya sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan  akan air bersih yang  merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di daerah, karena produk air bersih yang dihasilkan oleh PDAM merupakan barang yang essential  yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati  kembali oleh masyarakat.  Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan fungsinya, memerlukan  pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini.

Prinsip- prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai visi dan misi yang dibebankan kepadannya. Bagi pengelola keuangan daerah, prinsip-prinsip pokok tersebut  merupakan koridor bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam suasana otonomi daerah, dengan diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbanganan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka prinsip-prinsip pokok siklus anggaran daerah perlu dianalisis keberadaannya selama ini. Analisis  akan dilihat berdasarkan tahapan yang diuraikan sebelumnya dan dengan asumsi tidak ada perubahan struktur organisasi pemda yang drastis. Mardiasmo (1999:396-400), lebih jauh menjelaskan tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah

1). Tahap Persiapan Anggaran

Berdasarkan pasal 86  ayat 1 UU No.22/1999 dan pasal 20 ayat 1 UU No.25/1999, maka anggaran daerah dapat disiapkan dan direncanakan dengan baik untuk mendukung prinsip dan fungsi anggaran sebagai alat perencana keuangan daerah. Dana yang berasal dari pusat terutama yang termasuk Dana Alokasi Umum, prosedur penentuan dan pendistribusiannya harus berdasar pada sistem dan prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu.

Untuk merencanakan pendapatan daerah, maka fungsi DIPENDA sebagai koordinator harus diperankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sering salah digunakan pengertian ‘target’ dengan ‘potensi’, sehingga sering terjadi efektifitas pencapaian pendapatan melampaui target yang ditetapkan padahal target itu ditetapkan dibawah potensi yang sebenarnya.

Untuk perencanaan pengeluaran khususnya belanja pembangunan, hendaknya fungsi BAPPEDA harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya sebagai badan perencana, bukan sebagai pelaksana. Rakorbang dengan segala tahapannya seperti Pra-Rakorbang perlu direview agar sesuai dengan maksud dan tujuan hakiki dari diadakannya Rakorbang tersebut. Demikian pula ketrlibatan dalam proses pengusulan kegiatan pembangunan  betul-betul melibatkan pihak-pihak yang berkompeten sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Untuk perencanaan belanja rutin yang dikoordinir oleh bagian keuangan, hendaknya standar biaya yang digunakan tidak lagi tergantung pada petunjuk pusat, yang terkadang kurang rasional, tetapi menggunakan standar biaya yang sesuai dengan kondisi setempat. Dalam kaitan ini semua “line item budgeting” perlu ditinjau kembali.

2). Tahap Ratifikasi Anggaran

Mengacu pada UU No.25/1999 pasal 14 dan 16 yang menyatakan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara ekskutif danlegislatif. Dengan terpisahnya kedua fungsi tersebut, maka pihak pemda lebih berfungsi sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan DPRD lebih berfungsi sebagai pihak yang menyetujui/menolak anggaran, walaupun dapat pula menentukan anggaran. Hal ini didukung pula oleh proses ratifikasi yang tidak perlu melibatkan pemerintah tingkat atas (pusat/provinsi). Selain itu tahap ratifikasi pada saat revisi anggaran seperti yang dikehendaki oleh pasal 20 ayat 2 UU No.25/1999. Dengan demikian secara teoritis tahap ratifikasi dilakukan DPRD, baik pada saat anggaran dibuat dan ditetapkannya anggaran awal (initial budget) maupun revisi anggaran sudah menunjukkan semakin besarnya peran DPRD dalam asas desentralisasi sekarang ini.

3). Tahap Implementasi Anggaran

Setelah anggaran daerah diratifikasi oleh DPRD lalu dilaksanakan oleh pemda. Pada tahap ini penting sekali optimalisasi peranan badan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat  Wilayah Kabupaten/Kota (Badan Pengawasan Daerah) sebagai internal auditor. Dengan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal diharapkan dapat memonitor secara dini pelaksanaan belanja pembangunan dan belanja rutin, sejak awal pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap kegiatan yang akan menyimpang. Optimalisasi peran badan pengawasan ini hendaknya lebih diarahkan secara preventif guna meluruskan kembali apabila terjadi kesalahan.

4). Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pada tahap pelaporan dan evaluasi ini secar teoritis tidak akan lepas dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pelaporan keuangan seperti Nota Perhitungan APBD oleh Pemda, yang diinginkan tidak hanya untuk pihak DPRD sebagai ‘stakeholders’, tetapi juga untuk masyarakat sebagai ‘stakeholders’. Agar pelaporan tersebut lebih meyakinkan semestinya dimungkinkan keterlibatan pihak independen dalam ‘menilai’ pelaporan yang dibuat oleh Pemda. Dengan melibatkan pihak luar yang independen diharapkan  DPRD mempunyai dasar yang kuat dalam menerima atau menolak laporan pihak ekskutif. Sesuai dengan jiwa pasal 24 ayat 2 UU No.25/1999 dalam menilai pelaporan ini dimungkinkan untuk menghadirkan pihak-pihak diluar anggota DPRD seperti, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan wakil-wakil perguruan tinggi, sehingga terjadi “horizontal communication”. Selanjutnya mendorong pula terjadinya “horizontal accountability”.

Sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi yang lebih luas, maka dalam tahap evaluasi hendaknya ada indikator kinerja yang lebih jelas, dan dapat dimungkinkan berbeda-beda antar daerah, mengingat heterogenitas Pemda Kabupaten/Kota yang sangat tinggi. Dengan demikian evaluasi akan lebih akurat, adil dan tepat sasaran. Dengan indikator yang berbeda maka dimungkinkan pula adanya pelaporan/pertanggungjawaban yang berbeda, sepanjang tidak menyalahi standar akuntansi keuangan Pemda. Untuk maksud tersebut perlu adanya kesepakatan antara Pemda sebagai pelaksana anggaran daerah dengan DPRD sebagai pihak yang mengesahkan pelaporan, tentang bentuk dan format pelaporan yang diinginkan sehingga dapat dimengerti semua pihak lebih akurat dan tepat sasaran.

Pengendalian Keuangan Daerah

 

Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus sering dimonitor, yaitu, harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai/direalisasikan. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisih terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, agar secepat mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Transparansi Keuangan Daerah

 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh  DPRD dan masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntbel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Karakteristik Pekerjaan (skripsi, tesis, dan disertasi)

Karakteristik pekerjaan merupakan sikap dari tugas yang meliputi tanggung jawab, macam tugas dan tingkat kepuasan yang di peroleh dari pekerjaan itu sendiri. Suatu pekerjaan mengandung banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya motiivasi kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan tersebut merasa termotivasi atau tidak dipengaruhi oleh  karakteristik pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang tingkat kekayaan tugas yang tinggi memotivasi karyawannya yang selanjutnya dapat meningkatkan kepuasan kerja. Karakteristik pekejaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kesesuaian orang dengan suatu bidang pekerjaan tertentu dan memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil dalam bidang yang ditekuninya. Dengan pemahaman terhadap karakteristik pekerjaan diharapkan karyawan tersebut akan semakin berorientasi dibidang pekerjaanya. Karyawan akan menekuni dengan konsentrasi dan tanggung jawab yang disertai perasaan senang sampai diperoleh hasil yang memuaskan dan tingginya kualitas sehingga motivasi kerja dapat tercapai. Hal tersebut menyebabkan para karyawan mempunyai kepuasan dan motivasi kerja positif yang menyertai pertumbuhan perusahaan. Dengan terbentuknya sikap kerja yang positif dapat mendorong terciptanya peningkatan motivasi kerja.

Value for Money

 

Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3 E) dalam proses penganggaran, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

  1. ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
  2. Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (public money) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna).
  3. Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran pemerintah daerah bukan lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep VFM ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

  1. efektifitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
  2. meningkatkan mutu pelayanan publik;
  3. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya (resources);
  4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
  5. meningkatkan public cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan pemda mencapai good governance, yaitu pemda yang transparan, ekonomis, efisien, efektif serta responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

 

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban Pemda untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah : pertama, aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi: pertama, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Faktor Yang Mempengaruhi Karakteristik Individu (skripsi, tesis, dan disertasi)

a.Karakteristik bawaan (bawaan) Karakteristik bawaan merupakan karakteristik turunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut biologis maupun faktor sosial psikologis. Menurut Hukum Mendell, karakteristik bawaan berlangsung sepanjang hidup, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. b.Karakteristik lingkungan Karakteristik lingkunganmerupakan karakteristik yang di peroleh dari lingkungan pergaulan. Karakteristik yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat.

Pengelolaan APBD sebagai komponen utama manajemen keuangan daerah

 

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan  keuangan daerah menduduki posisi penting  dalam strategi pemberdayaan  Pemerintah Daerah, terlebih lagi dalam era otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. World Bank (1988) menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Prakiraan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan setiap unit kerja pemerintah daerah dan atau program kerja dalam menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Indentifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik.            Dengan demikian pengeluaran pemerintah daerah dapat dijadikan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan sehingga setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya yang setiap saat membutuhkan pelayanan publik yang bermutu, cepat dan tepat.

Anggaran daerah merupakan rancangan teknis untuk pelaksanaan strategi kebijakan, yang konsekuensinya apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah maka kualitas pelayanan fungsi-fungsi pemda juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud pemerintah daerah yang baik dan terpercaya sulit dicapai. Ediharsi, dkk, (1998), menyebutkan bahwa pengelompokkan anggaran menurut sektor lebih mengarah kepada pemberian informasi tentang prioritas pembangunan  daripada penentuan target pertumbuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah  secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46), menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran daan manajemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi : komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi dan informatif. Selanjutnya Mardiasmo (2000:1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

Pengertian Karakteristik individu (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun bekerja di tempat yang sama. Manusia secara utuh artinya manusia sebagai pribadiyang merupakan pengejawantahan menungalnya berbagai ciri antar berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat. ndividu artinya tidak bisa dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal dan khas. Individu yang berarti orang, perseorangan yang diinginkan Echlos, 1975:Sunarto, dkk :1994 (dalam Setiawan, 2007). Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian, perilakuyang diperkuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang (individu) merupakan hasil diri perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Karakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi.a.Umur Hubungan kinerja dengan umur sangat erat kaitannya,alasannya adalah adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Pada karyawan yang berumur tua juga dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru. Namun di lain pihak ada sejumlah kualitas positif yang ada pada karyawan yang lebih tua, meliputi pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap mutu, Robbins (2003). Karyawan yang lebih muda cenderung mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras dan pada umumnya mereka belum berkeluarga atau bila sudah berkeluarga anaknya relatif masih sedikit. Tetapi karyawan yang lebih muda umumnya  kurang berdisiplin, kurang bertanggung jawab dan sering berpindah – pindah pekerjaan dibandingkan karyawan yang lebih tua Alex S. Nitisemito (1992). Karyawan yang lebih tua kecil kemungkinan akan berhenti karena masa kerja mereka yang lebih panjang cenderung memberikan kepada mereka tingkat upah yang lebih tinggi, liburan dengan upah yang lebih panjang, dan tunjangan pensiun yang lebih menarik. Kebanyakan studi juga menunjukkan suatu hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan umur, sekurangnya sampai umur 60 tahun. Kepuasan kerja akan cenderung terus – menerus meningkat pada para karyawan yang profesional dengan bertambahnya umur mereka, sedangkan pada karyawan yang nonprofesional kepuasan itu merosot selama umur setengah baya dan kemudian naik lagi dalam tahun – tahun berikutnya Robbins (2003). b.Jenis kelamin Tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Namun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk mematuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Bukti yang konsisten juga menyatakan  bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi daripada pria Robbins (1996). Tetapi terdapat teori lain yang berpendapat bahwa perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepuasan kerja, teori ini diungkapkan oleh Glenn, Taylor, dan Wlaver, 1977 (dalam wikipedia, 2010) yang menyatakan bahwa ada perbedaan tingkat kepuasan kerja antara pria dengan wanita, dimana kebutuhan wanita untuk merasa puas dalam bekerja ternyata lebih rendah dibandingkan pria Moh. As’ad (2004). c.Masa kerja Masa kerja ternyata konsisten berhubungan secara negatif dengan keluar masuknya karyawan dan kemangkiran, namun memiliki hubungan yang positif terhadap produktivitas kerja Robbins (1996). Masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang karyawan atau perawat lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang karyawan akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga dikarenakan adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai jaminan hidup dihari tua Robert kreitner, Angelo Kinicki (2001). d.Tingkat pendidikan Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan mempengaruhi pola pikir yang nantinya berdampak pada tingkat kepuasan kerja Robert kreitner, Angelo Kinicki (2001). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tuntutan – tuntutan terhadap aspek – aspek kepuasan kerja di tempat kerjanya akan semakin meningkat Kenneth N. Wexley, Gary A. Yuki (1992). e.Status perkawinan Status perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME Lembaga Demografi FE UI, 2000 (dalam wikipedia, 2010). Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya Kamus Sosiologi menyatakan bahwa kata perkawinan (marriage) adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara mereka maupunketurunannya

Kantor Samsat

 

  1. Dasar Hukum yang digunakan, seperti yang disebutkan di bawah ini sebagai berikut.
  2. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999.
  3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999.
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 3/98.
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 4/98.

 

  1. Beberapa ketentuan tentang Kantor Samsat.
  2. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) Instansi yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja.
  3. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pungutan pajak terhadap kendaraan bermotor dan membantu pelayanan terhadap masyarakat yang berkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.
  4. Koordinator Samsat adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah sedang yang menjadi anggota adalah petugas dari unsur Dinas Pendapatan Daerah dan PT. Jasa Raharja.
  5. Fasilitator untuk keberadaan Samsat ini adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini diserahkan tugasnya kepada Dinas Pendapatan Daerah.
  6. Lokasi Samsat berada di setiap kabupaten dan kota, dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
  7. Kegiatan Samsat adalah mengolah dan memproses produk dengan hasil antara lain berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), pungutan PKB dan BBNKB serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

PKB dan BBNKB

 

  1. Dasar Hukum yang digunakan, antara lain sebagai berikut.
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah.
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 3/98.
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 4/98.
  9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2001 di Propinsi DIY.
  10. Beberapa pengertian yang diatur Peraturan-Peraturan di atas, antara lain adalah sebagai berikut.
  11. PKB adalah pajak yang dipungutan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
  12. BBNKB adalah pajak yang dipungutan oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
  13. Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
  14. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.
  15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang disingkat menjadi SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimiliki dan merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  16. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
  17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.

Kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Di sini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total APBD. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio antara PAD dengan penerimaan daerah (Suparmoko, 1987: 42), di mana upaya desentralisasi di Indonesia diletakkan dalam kerangka sentralisasi (Kuncoro, 1995: 3-17).

Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI bekerjasama dengan FISIPOL UGM (1991: 42-47) mengemukakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan, aparatur, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri atas aspek politik dan hukum. Kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

 

 

Tabel 2.2

Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

 

Prosentase PAD Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00

10,01 – 20,00

20,01 – 30,00

30,01 – 40,00

40,01 – 50,00

> 50,00

Sangat kurang

Kurang

Sedang

Cukup

Baik

Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

 

Perkembangan APBD.

Anggaran daerah terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1989 maka untuk anggaran pendapatan meliputi:

  1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu : terdiri atas sisa kas pada akhir tahun anggaran dan sisa UUDP rutin dan pembangunan.
  2. pendapatan asli daerah sendiri : terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan.
  3. bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan dan penerimaan lainnya.
  4. bagian pinjaman pemerintah daerah : terdiri atas pinjaman dari pemerintah pusat dan pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri.

Selanjutnya untuk anggaran belanja terdiri atas belanja rutin yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja lain-lain, angsuran pinjaman, hutang dan bunga, belanja pensiunan dan bantuan (onderstand), ganjaran/subsidi/sumbangan kepada daerah bawahan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran yang tidak tersangka, serta untuk belanja pembangunan meliputi 21 (dua puluh satu) sektor.

Efisiensi APBD

. Efisiensi meliputi beberapa hal sebagai berikut (lihat Bana, 2001: 20) :

  1. efisiensi pada sektor usaha swasta (private sector efficiency). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output, yaitu rasio dari output dan input;
  2. efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sector efficiency). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
  3. suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output), dengan biaya (input) yang rendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten/Kota secara substansial kurang menggunakan unit cost atau indikator efisiensi jika dibandingkan dengan tipe ukuran yang lain, walaupun ukuran efisiensi sering dianggap penting untuk tujuan penganggaran (Poister dan Streib, 1999: 331-335). Menurut Baswir (1993: 176) rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi, artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

Dengan mengacu pada pengertian efektivitas dan efisiensi, dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar unit satuan kerja daerah mulai menggunakan ukuran beban kerja, untuk memberikan suatu gambaran tentang kedua hal tersebut. Khususnya dalam hal penganggaran diarahkan untuk berorientasikan hasil melalui pengukuran efisiensi serta pencapaian tujuan melalui efektivitas. Untuk itu diharapkan dengan dukungan proses manajemen lainnya seperti perencanaan strategi, manajemen evaluasi program, manajemen kinerja, manajemen kualitas dan benchmarking, akan membuahkan hasil suatu pelaksanaan anggaran yang tertib dan terkendali.

Adapun faktor penentu efektivitas dan efisiensi sebagaimana yang dikutip oleh Bana (2001: 21) sebagai berikut:

  1. faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana;
  2. faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktural maupun fungsional;
  3. faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas;
  4. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
  5. faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.

Efektivitas APBD.

Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Devas, dkk. (1989: 279-280) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pemikiran lain yang sejalan oleh Jones (1995: 10) efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (objectives), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan keluaran.  Suadi (1997: 7) efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan tujuan. Oleh karena itu suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci, sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermanfaat dan bermakna.

Peningkatan kepuasan kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Greenberg dan Baron (dalam wikipedia, 2010) memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut :a.Membuat pekerjaan yang menyenangkanKarena pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada yang membosankan akan membuat orang menjadi lebih puas.  b.Orang dibayar dengan jujurOrang yang percaya bahwa sistem pengupahan/penggajian tidak jujur cendrung tidak puas dengan pekerjaannyac.Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya.Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingannya di tempat kerja, semakin puas mereka dengan pekerjaannya.d.Menghindari kebosanan dan pekerjaan beruang-ulang. Kebanyakan orang cendrung mendapatkan sedikit kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang. Karena orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka memperoleh sukses dengan secara bebas melakukan kontrol atas cara mereka melakukan sesuatu.

Proses penyusunan APBD.

Proses penyusunan APBD diawali dengan:

  1. penentuan perkiraan target penerimaan daerah;
  2. penentuan rencana anggaran belanja rutin;
  3. penentuan rencana anggaran belanja pembangunan.

Selanjutnya dari hasil rancangan rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu dan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, disampaikan kepada DPRD untuk diproses melalui mekanisme pembahasan yang kemudian akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun rangkaian proses tahapannya pada tabel 2.1 berikut ini:

 

 

Tabel 2.1

Tahapan Proses Penyusunan APBD

No Tahap Bulan Uraian Instansi
1 2 3 4 5
1

 

 

2

 

 

 

 

 

3

I

 

 

II

 

 

 

 

 

III

September

 

 

Oktober Minggu I & II

 

 

 

 

Oktober Minggu III & IV

 

Pengajuan DUKDA dan DUPDA.

 

Penelitian dan pembahasan DUKDA dan DUPDA.

 

 

 

 

Pengolahan DUKDA dan DUPDA serta penyesuaian skala prioritas.

 

Unit Satuan Kerja Daerah

 

Bappeda, Bagian Penyusunan Program, Bagian Keuangan dan Unit Satuan Kerja Daerah

 

Bappeda, Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

VI

Nopember Minggu I & II

 

 

 

 

Nopember Minggu III & IV s/d

Desember Minggu I & II

 

 

Desember Minggu III & IV

DUKDA dan DUPDA yang dibahas diajukan kepada Kepala Daerah dalam bentuk Rancangan APBD untuk disampaikan kepada DPRD.

 

Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD;

Pembahasan

 

Persetujuan

Penetapan Perda

 

Pengesahan Perda tentang APBD

Pencatatan dalam lembaran daerah

Persiapan pelaksanaan APBD

Tim Tetap Penyusunan APBD

 

 

 

 

Oleh eksekutif

DPRD bersama eksekutif

 

DPRD

DPRD

 

Pejabat berwenang

 

Eksekutif

 

Unit Satuan Kerja Daerah

Prinsip penyusunan APBD.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM (2000: 5-8) sebagai berikut.

  1. Keadilan anggaran

Keadilan Anggaran merupakan salah satu misi utama yang diemban pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkatkan dan kesempatan kerja juga akan semakin bertambah, apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan transparan. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil untuk dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh para wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luas. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat layanan bagi masyarakat daerah;

  1. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan incremental  yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran;

  1. Anggaran berimbang dan defisit

Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penetapan prinsip ini agar alokasi belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan keuangan maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan;

  1. Disiplin anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pencatatan atas penggunaan anggaran daerah disesuaikan dengan prinsip akuntansi keuangan daerah Indonesia.

Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD. Bila terdapat kegiatan baru yang harus dilaksanakan dan belum tersedia kredit anggarannya, maka perubahan APBD dapat disegerakan atau dipercepat dengan memanfaatkan pasal pengeluaran tak tersangka, bila masih memungkinkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran, oleh karenanya tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek melampaui batas kredit anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu harus pula dihindari kemungkinan terjadinya duplikasi anggaran baik antar unit kerja, antara belanja rutin dan belanja pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama untuk program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan dapat dihindari pengalokasian anggaran pada proyek-proyek yang tidak efisien;

  1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan Code of Good Practices on Fiscal Transparancy  yang diperkenalkan oleh IMF, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

Respon Terhadap Ketidakpuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Ada empat cara tenaga kerja mengungkapkan ketidak puasan Robbins (2003):1) Keluar(Exit) yaitu meninggalkan pekerjaan termasuk mencari pekerjaan lain.2)Menyuarakan (Voice) yaitu memberikan saran perbaikan dan mendiskusikan masalah dengan atasan untuk memperbaiki kondisi.3)Mengabaikan (Neglect) yaitu sikap dengan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk seperti sering absen atau semakin sering membuat kesalahan.4)Kesetiaan (loyality) yaitu menunggu secara pasif samapi kondisi menjadi lebih baik termasuk membela perusahaan terhadap kritik dari luar

Dasar hukum pengelolaan APBD

           Dalam proses mekanisme pelaksanaan APBD sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan, maka terdapat ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  7. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pengaruh kepuasan kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

a.Terhadap ProduktivitasOrang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja mungkin merpakan akibat dari produktivitas atau sebaliknya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa apa yang telah dicapai perusahaan sesuai dengan apa yang mereka terima (gaji/upah) yaitu adil dan wajar serta diasosiasikan dengan performa kerja yang unggul. Dengan kata lain bahwa performansi kerja menunjukkan tingkat kepuasan kerja seorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek pekerjaan dari tingkat keberhasilan yang diharapkan.b.Ketidakhadiran (Absenteisme)  Menurut Porter dan Steers (), ketidakhadiran sifatnya lebih spontan dan kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Tidak adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan ketidakhadiran. Karena ada dua faktor dalam perilaku hadir yaitu motivasi untuk hadir dan kemampuan untuk hadir.Sementara itu menurut Wibowo (dalam wikipedia, 2010) antara kepuasan dan ketidakhadiran/kemangkiran menunjukkan korelasi negatif. Sebagai contoh perusahaan memberikan cuti sakit atau cuti kerja dengan bebas tanpa sanksi atau denda termasuk kepada pekerja yang sangat puas.c.Keluarnya Pekerja (Turnover) Sedangkan berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai akibat ekonomis yang besar, maka besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidak puasan kerja. Menurut Robbins (2003), ketidakpuasan kerja pada pekerja dapat diungkapkan dalam berbagai cara misalnya selain dengan meninggalkan pekerjaan, mengeluh, membangkang, mencuri barang milik perusahaan/organisasi, menghindari sebagian tanggung jawab pekerjaan mereka dan lainnya

Tujuan pengelolaan APBD.

Berkenaan dengan tujuan pengelolaan APBD oleh Devas, dkk. (1989: 279) meliputi: 1) tanggung jawab; 2) memenuhi kewajiban keuangan;   3) kejujuran; 4) hasil guna dan daya guna; dan 5) pengendalian.

 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

  • ketanggungjawaban (accountability): pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur penting tanggung jawab mencakup keabsahan dan pengawasan;
  • mampu memenuhi kewajiban keuangan: keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang);
  • kejujuran : urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil;
  • hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) kegiatan daerah: tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya;
  • pengendalian: petugas keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai.

Korelasi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif atau negatif. Kekuatan hubungan mepunyai rentang dari  emah dampai kuat. Hubungan yang kuat menunjukkan bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan signifikan variabel lainnya dengan meningkatkan kepuasan kerja (Kreitner dan Kinicki, 2001). Beberapa korelasi kepuasan kerja sebagai berikut :a.Motivasi Antara motivasi dan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Karena kepuasan dengan pengawasan/supervisi juga mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi, atasan/manajer disarankan mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan pekerja sehingga mereka secara potensial dapat meningkatkan motivasi pekerja melalui berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerjab.Pelibatan KerjaHal ini menunjukkan kenyataan dimana individu secara pribadi dilibatkan dengan peran kerjanya. Karena pelibatan kerja mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja, dan peran atasan/manajer perlu didorong memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan untuk meningkatkan keterlibatan kerja pekerja.c.Organizational citizenship behaviorMerupakan perilaku pekerja di luar dari apa yang menjadi tugasnya. d.Organizational commitmentMencerminkan tingkatan dimana individu mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen terhadap tujuannya. Antara komitmen organisasi dengan kepuasan terdapat hubungan yang signifikan dan kuat, karena meningkatnya kepuasan kerja akan menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya komitmen yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas kerja.e.Ketidakhadiran (Absenteisme) Antara ketidakhadiran dan kepuasan terdapat korelasi negatif yang kuat. Dengan kata lain apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan turun.f.Perputaran (Turnover) Hubungan antara perputaran dengan kepuasan adalah negatif. Dimana perputaran dapat mengganggu kontinuitas organisasi dan mahal sehingga diharapkan atasan/manajer dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan mengurangi perputaran.g.Perasaan stresAntara perasaan stres dengan kepuasan kerja menunjukkan hubungan negatif dimana dengan meningkatnya kepuasan kerja akan mengurangi dampak negatif stres.  h.Prestasi kerja/kinerjaTerdapat hubungan positif rendah antara kepuasan dan prestasi kerja. Sementara itu menurut Gibson (2000) menggambarkan hubungan timbal balik antara kepuasan dan kinerja. Di satu sisi dikatakan kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif. Di sisi lain terjadi kepuasan kerja disebabkan oleh adanya kinerja atau prestasi kerja sehingga pekerja yang lebih produktif akan mendapatkan kepuasan

Pengertian APBD

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian APBD lalu merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dapat dirasakan oleh masyarakat (Bana, 2001: 12).

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai pula dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Mardiasmo (1999: 11) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

  1. pendapatan asli daerah, yaitu a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  2. dana perimbangan;
  3. pinjaman daerah;
  4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dikatakan bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Di dalam penjelasan pasalnya bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjelaskan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

Aspek-Aspek Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mobley (dalam Setiawan, 2007) aspek-aspek kepuasan kerja diantaranya adalah :   a.Aspek pekerjaan meliputi jenis pekerjaan, bobot pekerjaan dan melibatkan ketrampilan serta kemampuan individu dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. b.Aspek imbalan merupakan faktor utama untuk mencapai kepuasan kerja sehingga banyak pihak manajemen dalam upaya meningkatkan kerja karyawan dengan meningkatkan imbalan kerja. c.Aspek kepangkatan, kurang atau sedikitnya kesempatan untuk memperoleh jabatan dan kepangkatan sering dikaitkan dengan ketidakpuasan karyawan terhadap promosi jabatan atau kepangkatan yang ada. d.Aspek pimpinan atau atasan menyangkut hubungan dengan bawahan atas kebijaksanaannya yang dikaitkan dengan kepuasan kerja. e.Aspek rekan kerja, hubungan antara pekerja satu dengan yang lain berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Pekerja yang mengalami ketidakpuasan kerja karena memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak kerjasama, tidak menyenangkan dan tidak memuaskan

Evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

 

Menurut Bryant dan White (1989: 193-201), evaluasi diartikan sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat itu, dan dengan demikian pemikiran kedepan mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral dari rancangan semula. Dengan penalaran ini, evaluasi lalu merupakan upaya mengetahui apakah kaitan-kaitan itu memang sungguh-sungguh ada. Evaluasi yang paling sederhana mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan.

Dalam melakukan evaluasi perlu ditetapkan dengan kriteria dan yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negatif pada suatu proyek/kegiatan ialah seberapa dekat hasil dari suatu proyek/kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak. Selanjutnya Wahyudi (1996: 139) mengartikannya sebagai suatu bentuk evaluasi strategik yang adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan APBD maka evaluasi yang dilakukan adalah diarahkan pada mengevaluasi rencana anggaran yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah, dengan melakukan perhitungan atas pendapatan serta belanja daerah, apakah telah mencapai sasaran sesuai visi dan misi serta rencana strategis pembangunan daerah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apakah suatu kegiatan APBD dalam satu tahun anggaran, telah mampu memberikan dampak terhadap perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan melakukan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah berakhirnya satu periode anggaran tertentu.

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kreitner dan Kinicki (2001), menyebutkan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu sebagai berikut :a. Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment)Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya.b. Perbedaan (Discrepancies)Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang tidak akan puas. Sebaliknya individu akan puas bila menerima manfaat diatas harapan.c. Pencapaian Nilai (Value attainment)Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting.d. Keadilan (Equity)Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja

Teori Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja yaitu  a.Two Factor TheoryTeori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu motivators dan hygiene factors. Pada teori ini ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi disekitar pekerjaan, seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan dan hubungan dengan orang lain dan bukan daripekerjaan itu sendiri, sehingga faktor mencegah reaksi negatif dinamakan sebagai hygiene atau maintainance factors.Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung dari sifat pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri dan pengakuan. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan motivator.b.Value TheoryMenurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.Robbins, 2003 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai derajat sejauh mana seseorang memihak kepada pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya, dan menganggap produktivitasnya penting bagi harga diri. Tiffin (dalam As’ad,2004) berpendapat bahwa kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dengan sesama karyawan.

Dampak Kepuasandan Ketidakpuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dampak perilaku dari kepuasan dan ketidakpuasan kerjatelah banyakditeliti dan dikaji.Munandar (2001) menjelaskan bahwa dampak darikepuasan dan ketidakpuasan kerja dapat dilihat dari:a.Produktivitasb.Ketidakhadiran karyawan (guru)c.KesehatanMenurut Robbins &Judge (2012) ketidakpuasankerjapadakaryawan(guru)dapatdiungkapdengan:a.Keluar(exit). Perilaku yang ditunjukan untuk meninggalkan organisasi(sekolah)termaksud mencari posisi baru dan mengundurkan diri.b.Aspirasi(voice). Secara aktif dan konstruksi berusaha memperbaikikondisi termaksud menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalahdengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.c.Kesetiaan(loyality). Secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknyakondisi, termaksud membela organisasi(sekolah)ketika berhadapandengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi(sekolah)danmanajemennya untuk “melakukan hal yang benar”

 d.Pengabaian(neglect): secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebihburuk, termaksud ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus,kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Ghiselli &Brown(1955) mengemukakan bahwa faktor-faktor dibawahini merupakanfaktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja:1)KedudukanUmumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerjapada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa puas daripada mereka yangbekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitianmenunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justruperubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasankerja.2)Pangkat jabatanPada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongansehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orangyang melakukannya. Apabila kenaikan upah, maka sedikit banyaknya

 dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadapkedudukanyang baru itu akan mengubah perilaku dan perasaanya.3)UmurDinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja denganumur karyawan(guru). Umur diantara 25 tahun sampai 34 tahun dan 40tahun sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisamenimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan.4)Jaminan finansial dan jaminan sosialFinansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadapkepuasan kerja.5)Mutu pengawasanHubungan antara karyawan(guru)dengan pihak pimpinan sangatpentingartinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan dapatdiartikan melaluiperhatian dan hubungan yang baik dari pimpinankebawahan, sehingga karyawan(guru)akan merasa bahwa dirinyamerupakan bagian yang penting dari organisasi(sekolah)

Karakteristik Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Smith, Kendall &Hulin (1969), ada lima karakteristik penting yangmempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:a.Pekerjaan, sampai sejauhmana tugas kerja dianggap menarik danmemberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab.

 b.Upah atau gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakandari upah atau gaji.c.Penyelia atau pengawasan kerja yaitukemampuan penyelia untukmembantu dan mendukung pekerjaan.d.Kesempatan promosi yaitu keadaan kesempatan untuk maju.e.Rekan kerja yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat dan berkompeten

Dimensi-dimensi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Luthans (2006) mengatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan kerjaditunjukkan dari enamdimensi, diantaranya berikut:a.Pekerjaan itu sendiriDalam hal dimana pekerjaan memberikan tugas yang menarik,kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung

 jawab. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dankompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasankerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan(guru)terpenuhi,maka mereka cenderung menjadi puas.b.GajiSejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisadipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan oranglaindalam organisasi(sekolah). Karyawan(guru)melihat gaji sebagairefleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi merekaterhadap perusahaan(sekolah).c.PromosiKesempatan promosi merupakan kesempatan untuk maju dalamorganisasi(sekolah). Promosidalam pengertian tradisional yang berartimenapaki tangga hierarki kesuksesan dalam perusahaan(sekolah).d.PengawasanKemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dandukungan perilaku. Dapat dikatakan bahwa ada dua dimensi gayapengawasan yang mempengaruhi kepuasan kerja.Dimensipertama adalahberpusat pada karyawan(guru), diukur menurut tingkat dimana penyeliamenggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan(guru).Dimensi yang lain adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikanoleh manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalampengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka.
 e.Rekan kerjaTingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukungsecara sosial. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa kelompok yangmemerlukan saling ketergantungan antaranggota dalam menyelesaikanpekerjaan, akan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Penelitianantarbudaya yang terbaru menemukan bahwa jika anggota menentang timsecara umum dan aturan tim secara khusus, maka mereka akan menjadikurang puas daripada jika menjadi bagian dari tim.f.Kondisi kerjaKondisi kerja yang menyangkut dengan suasana tempat kerja.Dengan kata lain, efek lingkungan kerja sama halnya dengan efekkelompok kerja. Jika segalanyaberjalan baik, tidak ada masalah kepuasankerja. Jika segalanya berjalan buruk, masalah ketidakpuasan kerja akanmuncul

Aspek-Aspek Persepsi Beban Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan aspek-aspekpersepsi dan beban kerja yang telah dijelaskan sebelumnya, maka aspek persepsi terhadap bebankerja adalah sebagai berikut:1)Aspek kognisi, mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimilikioleh individu mengenai:a)Aktivitas mental, pandangan individu mengenai besarnya aktivitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya misalnya perlunya konsentrasi untuk mengingat pengerjaan barang, mengatasi permasalahan atau kejadian yang tak terduga dan menggambil keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang.b)Kekuatan fisik, pandangan individu mengenai besarnya kekuatan fisik yang merekagunakan untuk menjahit, mengangkat, mendorong, menggunting.c)Waktu, pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.2)Aspek afektif mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan yang dimiliki oleh individu mengenai:

 a)Aktivitas mental, perasaan yang dimiliki individu akibat dari besarnya aktivitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya misalnya perlunya konsentrasi untuk mengingat pengerjaan barang, mengatasi permasalahan atau kejadian yang tak terduga dan menggambil keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang.b)Kekuatan fisik, perasaan yang timbul akibat besarnya kekuatan fisik yang mereka gunakan untuk menjahit, mengangkat, mendorong, menggunting.c)Waktu, perasaan yang timbul mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu

Aspek-Aspek Beban Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berdasarkan pengertian mengenai beban kerja menurut Menpan, Permendagri No. 12/2008, dan Nurmianto (2003), makadapat disimpulkan bahwa terdapat tiga aspek beban kerja. Ketiga aspek tersebut adalah:1)Aspek beban mental. Beban mental merupakan beban yang dirasakan melalui aktivitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.beban kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan dan sejauhmana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki oleh individu.2)Aspek beban fisikBeban fisik merupakan beban yang dirasakan melalui kekuatan fisik yang dimiliki individu.Beban fisik dapat dilihat dari banyaknya kekuatan fisik yang mereka gunakan seperti menjahit, mengangkut, mengangkat, menggunting dan mendorong.

 3)Aspek waktuWaktu merupakanaspek dalam terbentuknya beban kerja yaitu target hasil yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Aspek-Aspek Persepsi(skripsi, tesis, dan disertasi)

Woodworth dan Marquis (dalam Irwanto, 2014) mengemukakan dua aspek dalam persepsi.Kedua aspek tersebut yaitu aspek kognisi dan aspek afeksi.1)Aspek kognisi, merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh alat indera yang kemudian diteruskan ke otak untuk memberi makna terhadap stimulus tersebut. Aspek kognisi berhubungan dengan pengetahuan, pengenalan, dan pengharapan individu terhadapstimulus tertentu yang dipengaruhi pengalaman masa lalu individu.Aspek tersebut mencakup tentang bagaimana pandangan individu mengenai objek yang dipersepsi.2)Aspek afeksi, merupakan suatu perasaan dan kesan individu mengenai stimulus. Aspek afeksi berhubungan dengan penilaian individu berdasarkan perasaan atau emosi mengenai stimulus tertentu dan

 kejadian-kejadian yang dialami dalam lingkungan sosial.Aspek mencakup tentang bagaimana perasaan dan kesan individu mengenai objek yang dipersepsi, apakah positif atau negati

Definisi Beban Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menpan (1997), pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit instansiatau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit instansidan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.Nurmianto (2003) beban kerja bisa berupa beban fisik dan mental.Beban fisik dapat dilihat dari seberapa banyak perawat menggunakan kekuatan fisik,misalnya menjahit, mengangkut, mengangkat, dan mendorong.Sedangkan beban kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, mengatasikejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan

Definisi Beban Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menpan (1997), pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit instansiatau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit instansidan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.Nurmianto (2003) beban kerja bisa berupa beban fisik dan mental.Beban fisik dapat dilihat dari seberapa banyak perawat menggunakan kekuatan fisik,misalnya menjahit, mengangkut, mengangkat, dan mendorong.Sedangkan beban kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, mengatasikejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan

Definisi Persepsi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Robbins (2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Daft (2006) menyatakan bahwa persepsi (perception) adalah proses kognitif yang digunakanorang-orang untuk memahami lingkungan dengan cara menyeleksi, menginstansikan dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Irwanto (2014) menyebutkan persepsi merupakan proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antargejala, maupun peristiwa) yang kemudian disadari dan dimengerti. Persepsi bukan sekedar pengideraan, maka
ada penulis yang menyatakan persepsi sebagai theinterpretation of experience (penafsiran pengalaman).Menurut Woodworth dan Marquis (1955) persepsi merupakan suatu proses yangdidahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnyamerupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan; yang kesemuanya alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

As’ad (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu:a.Faktor psikologiFaktor psikologi berhubungan dengan kejiwaan perawat yang meliputi: minat, kenyamanandalam bekerja, sikap terhadap pekerjaan, keterampilan dan stress dalam bekerja.b.Faktor sosialFaktor sosial berhubungan dengan interaksi sosial,baik antaraperawat dengan atasan maupun antara sesamaperawat, serta perasaan diperlakukan adil (baik yang menyangkut pribadi maupun tugas).c.Faktor fisikFaktor fisik berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik perawat, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan perawat, dan pekerjaan yang monoton sehinggamenyebabkan kejenuhan kerja (bournot).

 d.Faktor finansialFaktor finansial berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan perawat, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan dan promosi

Komponen Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Luthans (2006) menyatakan ada enam komponen yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut:a.Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pangalaman dan peningkatan kemampuan dan menerima tanggung jawab selama bekerja.b.Gaji atau upah, yaitu jumlah yang diterima meliputi besar gaji, kesesuaian antara gaji dan pekerjaan.c.Pengawasan, yaitu termasuk didalamnya hubungan antara karyawan dengan atasan, pengawasan kerja dan kualitas kerja.d.Kesempatan promosi, yakni kesempatan untuk maju didalam instansi disebut dengan promosi atau kenaikan jabatan. Seseorang yang dipromosikan umumnya dianggap prestasinya baik, disamping pertimbangan lain. Promosi memberikan kesempatan untuk pengembangan diri individu, lebih bertanggung jawab dan meningkatkanstatus sosial.Oleh karena itu,individu yang merasakan adanya ketetapan promosi merupakan salah satu kepuasan dari pekerjaannya.e.Rekan kerja, hubungan sesamakaryawan dengan atasannya dan dengan karyawan lain.

 f.Kondisi kerja, menyangkut dengan suasana kerjasepertiperalatan kerja, tingkat ruang, tingkat kebisingan ditempat kerja, kebijakan instansi, pekerjaan itu sendiri, sirkulasi udara dan sebagainya.

Definisi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Seorang perawat akan merasa nyaman dan tinggi loyalitasnya pada sebuah instansi apabila memperoleh kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Robbins (2003) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.Selain itu, Handoko (2000)menyatakan bahwa kepuasan kerjaadalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagaimana para perawat memandang pekerjaan mereka.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.Luthans (2006) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan respon terhadap situasi kerja, sehingga kepuasan kerja tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan dan akan tercermin dalam sikap, seperti semakin loyalpada instansi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh instansi.

Pengertian Turnover (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pergantian karyawan turnover sendiri menurut Tjahjono(2017: 114) terbagi menjadi dua jenis yaitu pergantian paksa (involuntary turnover) dan pergantian sukarela (voluntary turnover). Pergantian paksa merupakan pergantian karyawan yang disebabkan oleh permintaan perusahaan, sedangkan pergantian

 sukarela merupakan pergantian karyawan yang disebabkan oleh inisiatif karyawan itu seendiri.Turnover (pindah kerja) juga tindakan puncak dari segala perilaku yang disebabkan oleh pekerjaan karyawan terhadap pekerjaan, apabila karyawan tidak menyukai pekerjaan, maka mereka akan mencari tempat kerja lain(Priansa, 2018: 296). Ridlo(2012:10) mendefinisikan bahwa turnover adalah berhentinya individu dari anggota dari anggota suatu organisasi dengan disertai pemberian imbalan keungan oleh organisasi yang bersangkutan.Menurut Hasibuan (2013:52), turnoverkaryawan adalah hubungan antara masuknya dan keluarnya karyawan di suatu perusahaan yang sedang dinaunginya.Turnovermerupakan persepsi subjektif dari anggota organisasi untuk meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk mencari peluanglain. (Kartono,2017).Putro, Praweswari dan Qomariyah(2020) yang mendefinisikan maksud pendapatan sebagai batas pendapatan pada penghentian keanggotaan suatu organisasi disertai dengan pemberian imbalan finansial oleh organisasi terkait.Menurut Ridlo (2012: 11) turnover sangat diperhatikan oleh pakar ekonomi dan sosial, karena ditinjau dari berbagai sisi perusahaan akan mengalami kerugian. Terlebih jika turnover tersebut terjadi dalam manajemen lini menengah, kerugian yang ditanggung perusahaan akan semakin membengkak

Meningkatkan Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja perlu ditingkatkan. Untuk itu organisasi perlu memiliki upaya dan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Menurut Erni dan Donni (2018:190) Kepuasan kerja karyawan yang meningkat akan mendorong karyawan untuk bertahan dan menjadi bagian penting di dalam organisasi. Upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan melalui:1.Perubahan Stuktur Kerja Perubahan struktur pekerjaan, misalnya karena rotasi pekerjaan, adalah suatu sistem pemindahan pekerjaan dari satu jenis tugas ke jenis tugas lainnya (disesuaikan dengan deskripsi pekerjaan). Cara kedua adalah dengan memperluas pekerjaan (job to expand) atau memperluas pekerjaan di luar banyak tugas pekerjaan yang berbeda. Karyawan menerima tugas tambahan dan beragam dalam upaya membuat mereka merasa lebih dari sekadar anggota organisasi2.Melakukan Perubahan Stuktur Pembayaran Perubahan sistem pembayaran karyawan didasarkan pada teknik berikut.

 •pembayaran berdasarka keahlian yaitu pembayaran di mana pekerja dibayar berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka daripada posisi mereka dalam organisasi. •Remunerasi, yaitu sistem kompensasi dimana pekerja dibayar sesuai dengan kinerjanya, kinerja keuangan pekerja berdasarkan hasil yang dicapai oleh individu. •Pembayaran didasarkan pada keberhasilan tim (bagi hasil), di mana keuntungan dibagi di antara semua anggota tim3.Pemberian Jadwal Kerja Fleksibel Pemberian jadwal kerja yang fleksibel, Menawarkan jadwal kerja yang fleksibel, dengan tetap menghormati aturan organisasi, juga merupakan solusi untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan memiliki keleluasaan untuk menyingkat pekerjaan mereka pada waktu-waktu tertentu, seperti bekerja penuh waktu dari Senin hingga Jumat dan bekerja pada hari Sabtu. Namun, dalam beberapa kondisi, pekerja dapat pulang lebih awal dalam seminggu, tetapi bekerja pada akhir pekan. Hal ini memberikan karyawan fleksibilitas waktu untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri.4.Program PendukungOrganisasi ini menawarkan program dukungan yang dapat mengarah pada kepuasan kerja karyawan, seperti pusat kesehatan dan kebugaran, umpan balik, penghasilan tambahan, beasiswa untuk anak-anak karyawan, dan banyak program dukungan lainnya

Teori-Teori Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Sharma dan Chandra dalam Meithana Indrasari (2017:42-43) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat diterangkan oleh teori need fulfilment, teori equty, teori discrepancy, teori motivasi two factor, dan teori social reference group. Kelima teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:1.Teorineed fulfilment Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur dengan tingkat kepuasan atas suatu penghargaan atau kebutuhan yang diterima seorang karyawan. Karyawan akan senang ketika mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Semakin banyak kebutuhan karyawan terpenuhi, semakin puas karyawan tersebut, dan sebaliknya. Ada hubungan positif langsung antara kepuasan kerja dan kepuasan aktual dari kebutuhan yang diharapkan.2.Teori equity Pada prinsipnya teori ini berpandangan bahwa orang akan merasa puas selama mereka merasakan rasa keadilandan ketidakadilan yang dicapai dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain yang sederajatkelas, kantor atau tempat lain. Teori ini mendefinisikan keadilan dalam tiga bagian, yaitu:a.Input, adalah sesuatu yang bernilai yang dirasakan oleh karyawan sebagai kontribusi untuk mendukung pekerjaannya, seperti pendidikan, pelatihan, alat kerja, dan lain-lain.b.Out comes, adalah segala sesuatu yang bernilai yang dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya, seperti gaji, status, ukuran keberhasilan. c.Comparions personadalah perbandingan antara input dan output yang diperoleh. Menurut teori ini, kepuasan atau ketidakpuasan seorang karyawan

 merupakan hasil dari perbandingan antara input/outputnya dengan input/outputkaryawan lain. Jika perbandingan tersebut adil maka karyawan puas demikian sebaliknya.3.Teori discrepancy Teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dilakukan dorongan menghitung selisih apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan.Tujuan kerja tergantung pada ketidaksesuaian antara harapan, kebutuhan, atau nilai dengan apa yang menurut perasaan atau persepsinya telah dicapai atau dicapai melalui pekerjaan. sikap karyawan terhadap pekerjaanya tergantung ketidak sesuaian yang dirasakan.4.Teori motives two factor Menurut teori ini terdapat dua faktor pengukur kepuasan dan ketidakpuasan kerjakaryawan yakni:a.Faktor retensi atau faktor ketidakpuasan adalah faktor yang berkaitan dengan sifat manusia yang menginginkan ketenangan fisik, yaitu gaji, kualitas pengawasan, kebijakan organisasi, kualitas hubungan interpersonal antar rekan kerja, atasan dan bawahan, keamanan kerja, status dan kondisi kerja. b.Faktor motivator atau faktor kepuasan menyangkut kebutuhan psikologis karyawan. Faktor ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi karyawan yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri.5.Teori social reference-group
 Teori ini hampir menyerupai teori need fulfilment, tetapi perbedaannya adalah bahwa dalam teori ini, harapan, keinginan, dan minat adalah milik individu dalam kelompok daripada individu yang mandiri. Menurut teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan minat, harapan, dan persyaratan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas dengan pekerjaannya, dan sebaliknya. Faktanya, individu tidak selalu mengikuti apa yang diputuskan kelompok, terkadang mereka mandir

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Meithiana Indrasari (2017:50) berpendapat bahwa kepuasan kerja intrinsik ditentukan dari penghargaan internal seperti pekerjaan itu sendiri, peluang pengembangan pribadi, sedangkan kepuasan ekstrinsik berasal dari faktor-faktor eksternal seperti kepuasan kerja, pembayaran, dukungan dan perusahaan. kebijakan, pengawasan, rekan kerja. kesempatan kerja dan kemajuan. Menurut Herzberg dalam Meithiana Indrasari (2017: 50), kepuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan kerja bukan merupakan variabel kontinu.

Dampak Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

 Menurut Erni dan Donni (2018), pengaruh kepuasan dan ketidakpuasan kerja terhadap perilaku telah dipelajari secara ekstensif. Perilaku dan hasil dari banyak karyawan diyakini sebagai hasil dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Ini tidak hanya mencakup variabel pekerjaan dan turnover,tetapi juga variabel non-pekerjaan seperti kesehatan dan kepuasan hidup. Dampak kepasifan dijelaskan di bawah ini.1.Kinerja

 Jacob dan Solomon dari Erni dan Donni (2018: 174) menemukan bahwa korelasi antara kepuasan kerja dan kinerja lebih tinggi untuk pekerjaan yang menghargai kinerja yang baik dari pada pekerjaan yang tidak memberikan penghargaan.Robbins dari Erni dan Donni (2018: 174) menyatakan bahwa produktivitas kerja karyawan membawa mereka pada kepasifan. Ketika karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, organisasi menghargai produktivitas mereka. Imbalan yang diberikan oleh organisasi dapat berupa gaji dan promosi, yang dapat menimbulkan kepuasan karyawan di tempat kerja.2.Organizational Citizenship BehaviorBerbeda dengan kinerja, menurut Schnake dalam Erni dan Donni (2018: 174), Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku yang berada di luar kebutuhan pekerjaan. Perilaku ini termasuk tindakan sukarela oleh karyawan untuk membantu rekan kerja mereka atau organisasi. Misalnya, tepat waktu, membantu rekan kerja, memberikan saran untuk meningkatkan organisasi dan tidak membuang waktu di tempat kerja.3.Perilaku Menghindar Menurut Ernni dan Donni (2018: 174175) Absen atau ketidakhadiran dan perubahan pekerjaan adalah perilaku yang dilakukan karyawan untuk menghindari ketidakpuasan kerja. Banyak teori yang menduga bahwa karyawan yang tidak menyukai pekerjaannya akan menghindarinya baik secara permanen, yaitu dengan berhenti atau keluar dari organisasi, atau untuk sementara dengan tidak datang atau terlambat.
 4.Ketidakhadiran atau kemangkiranMenyatakan bahwa kepuasan kerja memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan bahwa pekerja tidak masuk kerja. Semakin tidak puas seorang karyawan dengan suatu pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk tidak hadir atau terlambat tanpa alasan yang jelas.5.Pindah Kerja (Turnover)Para ahli berpendapat bahwa tindakan karyawan untuk keluar (turnover)merupakan kelanjutan dari niat karyawan untuk meninggalkan organisasi (the intention to leave).Sebagian besar teori menyatakan bahwa perubahan pekerjaan disebabkan oleh karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya, menurut Erni dan Donni (2018:175), karyawan yang tidak menyukai pekerjaannya akan mencari pekerjaan lain. berbeda. Semakin puas karyawan dengan pekerjaan mereka, semakin kecil kemungkinan mereka berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka6.BurnoutDistress emosional atau keadaan psikologis yang dialami di tempat kerja. Burnout adalah respons yang lebih emosional terhadap pekerjaan. Burnout melaporkan bahwa karyawan yang mengalami burnout mengalami gejala kelelahan mental dan motivasi yang rendah, tetapi bukan depresi. Maslach dan Jackson dalam Erni dan Donni (2018:176) mengatakan bahwa burnout terdiri dari tiga unsur.

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Byars dan Rue dalam Erni dan Donni (2018: 170) menyatakan bahwa kepuasan kerja yang tinggi secara efektif memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja yang buruk merupakan ancaman, tetapi dapat dengan cepat atau lambat membawa kehancuran dan kemunduran bagi organisasi.Werther dan David dari Erni dan Donni (2018: 170) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah suka dan tidak suka karyawan terhadap pekerjaan.

 Siagian dari Erni dan Donni (2018: 170) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap keseluruhan seorang pekerja terhadap pekerjaan. Dengan kata lain, orang yang senang dengan pekerjaannya umumnya memiliki sikap yang positif terhadap organisasi tempatnya bekerja. Di sisi lain, orang yang tidak puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki sikap negatif terhadap organisasi tempat mereka bekerja.Meithiana Indrasari (2017: 39) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang dirasakan seseorang tentang dirinya dan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan emosi yang mendukung atau tidak menyetujui pekerjaannya dan kondisi yang dirasakannya

Indikator Keterlibatan kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Istijanto dalam Septiadi, Sintaasih dan Wibawa(2017) menyatakan bahwa ada 6 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tinggi rendahnya keterlibatan kerja sebagai berikut:1.Berpartisifasi aktif dalam pekerjaannyaBerpartisifasi aktif dalam pekerjaannya menunujukan partisipasi dan kepedulian terhadap pekerjaanya.2.Menunjukan pekerjaan adalah hal yang utama Individu yang mengutamakan pekerjaan akan terus melakukan yang terbaik untuk pekerjaan mereka dan merasa bahwa pekerjaan adalah hal yang menarik dalam hidup mereka.3.Melihat pekerjaan adalah suatu hal yang penting bagi harga diri Keterlibatan kerja dapat dilihat dari perilaku seseorang terhadap pekerjaannya, dimana seseoang menganggap penting bagi harga diri mereka.4.Keterlibatan mental dan emosionalKeterlibatan tidak harus melibatkan aktivitas fisik dan dapat berupa mental dan emosional 5.Motivasi KontribusiDimana situasi manajer memotivsi orang untuk mendistribusikan dirinya.

 6.Tanggungjawab Keterlibatan mendorong oranguntuk bertanggung jawab atas aktivitas kelompok

Faktor-Faktor Keterlibatan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Logahan dan Aesaria (2014) faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan kerja sebagai berikut:1.Keterlibatan kerja sebagai fitur pribadi meliputi: (usia, tingkatPendidikan, Riwayat pernikahan, jenis kelamin, tempat kendali kebutuhan yang lebih tinggi.2.Keterlibatan kerja sebagai fitur kontekstual meliputi: (kepuasan kerja, masa kerja, pergantian, ketidak hadiran, kebutuhan finansial)

 3.Keterlibatan kerja sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan, hubungan yang timbul antar individu dengan lingkungan hubungan ini secara langsung atau tidak langsung memengaruhi mereka yang terlibat dalam pekerjaannya

Pengertian Keterlibatan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Keterlibatan kerjaadalah kepuasan dan ketidakpuasan dalampekerjaan sebagai reaksi emosional yang komplek terhadap sesuatu pekerjaan. Menurut Septiadi, Sintaasih, dan Wibawa(2017) Keterlibatan kerja berarti bahwa karyawan berempati dengan pekerjaan mereka, berpartisifasi aktif di dalamnya, dan melihat prestasi mereka lebih berharga untuk kesejahteraan mereka Menurut Kaswan (2015:102)Keterlibatan di tempat kerja adalah keterlibatan mental dan emosional, bukan hanya aktivitas otot karyawan, yaitu keterlibatan keseluruhan seseorang.Sharagay dan AhearondalamY. Yakup (2017) Menyatakan bahwa hubungan antara pekerjaan dan keterlibatan pribadi sangat dalam dan kompleks, dan keduanya berkontribusi untuk mencapai nilai pekerjaan, yang merupakan sumber pendapatan.

 Putro, Praweswari dan Qomariyah(2020) keterlibatan kerja menjadikan pekerjaan sebagai inti dari kehidupan seseorang dan menggunakan sebagaian besar waktu dan energi untuk bekerja.Keterlibatan kerja karyawan dalam pekerjaan memiliki dampak yang signifikan bagi organisasi. Keterlibatan kerja yang tinggi dapat berdampak kuat pada suatu organisasi, yang juga dapat berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Rismayanti, Musadiq dan Aini(2018)

Hubungan Kompensasi Dengan Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Hubungan kompensasi dengan kepuasan kerja berdasarkan teori yang telah dikemukan Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan

 seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2005). Setiap individu akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan apabila semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakannya. Karyawan cenderung menginginkan sistem kompensasi yang adil sesuai harapan dan kontribusi pegawai pada perusahaan. Kompensasi yang diterima bila dipersepsikan adil sesuai dengan harapan, tingkat penggajian, dan ketrampilan karyawan akan menimbulkan kepuasan kerja (Yuwono dan Khajar, 2005)

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor yang memengaruhi pemberian kompensasi antara lain sebagai berikut :1.Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja (penawaran ) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif semakin besar.

 2.Kemampuan dan kesediaan perusahaan. Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil.3.Serikat buruh atauorganisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kaut dan berpengaruh maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil.4.Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya kecil. 5.Pemerintah dengan UU & Kepres. Pemerintah dengan UU &Kepres menetapkan besarnya batas upah/ balas jasa minimum penetepan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha jangan sewenang-wenang menetapkan balas jasa bagi karyawan, kerena pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenag-wenang.6.Biaya hidup atau cost of living. Bilabiaya hidup di daerah yang tinggi maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar, tetapi sebaliknya jika tingkat biaya hidup di daerah ini rendah maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil.7.Posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menjabat yang lebih tinggi maka akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya
 pejabat yang menjabat jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau komopensasi yang lebih besar pula.8.Pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi, dan pengalaman kerja yang lebih lama maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja kurang maka tingkat gaji/ kompensasinya kecil. 9.Kondisi perekonomian nasional. Bila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka tingkat upah/ kompensasi akan smekain besar, karena akan mendekati kondisi full employment. Sebailknya jika kondisi perekonominan kurang maju (depresi) maka tingkat upah rendah karena terdapat banyak penganggur (disqueshed un employment).10.Jenis dan sifat pekerjaan. 1). Kalau jenis dan sifat pekerjaan itu mengerjakannya sulit atau sukar dan mempunyai resiko (finansial, keselamatannya) besar maka tingkat upah/ balas jasanya semakin besar, karena meminta kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakan mudah dan risikonya (finansial, kecelakaannya) kecil maka tingkat uapah atau balas jasanya relatif rendah, 2) misalnya, pekerjaan merakit komputer balas jasanya lebih besar daripadamengerjakan mencetak batu bata(Ardana, 2012)

Fungsi dan Tujuan Pemberian Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berikut adalah fungsi dan tujuan pemberian kompensasi pada karyawannya sebagai berikut :1.Ikatan Kerja samaDengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan, maka karyawan harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik sedang pengusaha atau majikan wajib kompensasi itu sesuai dengan karyawan.2.Kepuasaan kerja Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan egoistiknya sehingga karyawan memperoleh kepuasan kerja dari jabatan itu sendiri.3.Pengadaan efektifJika program kompensasi ditetapkan cukup besar maka pengadaan karyawan yang qualifieduntuk perusahaan itu akan lebih mudah.

 4.Motivasi Jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan lebih mudah memotivasi karyawannya.5.Stabilitas karyawan Dengan program kompensasi atas prinsip adil layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn overrelatif kecil.6.Displin Dengan pemberian balasan yang cukup maka disiplin karyawan semakin baik,karyawanakan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku.7.Pengaruh serikat buruhDengan program kompensasi yang baik seluruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.8.Pengaruh pemerintahJika program pemerintah itu sesuai dengan perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum karyawan)(Ardana, 2012)

Tujuan Pemberian Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Berikut adalah tujuan organisasi memberikan kompensasi pada karyawannya :1.Mendapatkan karyawan yang berkualitasOrganisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta organisasi. Oleh karena itu, untuk menarik calon karywan masuk dalam organisasi, organisasi harus merangsang calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dengan tingkat kompensasi organisasi lain.

 2.Mempertahankan karyawan yang sudah adaDengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tingi dan kasus pembajakan karyawan oleh organisasi lain dengan iming-iming gaji yang tinggi.3.Adanya keadilan Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Dengan peningkatan pekerjaan, sebagai balas jasa organisasi atas apa sudah diabdikan karyawan pada organisasi, maka keadilan dalam pemberian kompensasi mutlak dipertimbangkan.4.Perubahan sikap dan perilakuAdanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Perubahan-perubahan sikap dan perilaku ini tercermin dari rasa tanggungjawab, pengalaman kesetiaan pada perusahaan, serta motivasi dan prestasi yang meningkat dalam bekerja.5.Efisiensi biayaProgram kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat
 biaya yang layak. Dengan upah yang kompetitif, orgnisasi dapat memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat.6.Administrasi legalitas Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-sewenang memperlakukan karyawan sebagi aset perusahaan(Riani, 2013).

Jenis –jenis Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Simamora (2004), kompensasi berhubungan dengan imbalan finansial yang diterima oleh seseorang melalui hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi. Kompensasi merupakansalah satu bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan(Simamora, 2004).Jenis –jenis dalam kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut : 1.Kompensasi dalam bentuk finansial Kompensasi finansial dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi finansial yang dibayar secara langsung seperti gaji, upah, dan bonus.

 Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan dan lain sebagainya.2.Kompensasi dalam bentuk non finansialKompensasi non finansial dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai (menarik, menantang), peluang untuk dipromosikan, mendapat jabatan sebagai simbol status. Sedangkan kompensasi non finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti ditempatkan di lingkungan kerja yangkondusif, fasilitas kerja yang baik dan lain sebagainya(Yani, 2012).Menurut Milkovich dan Newman (2002), total kembalian atau imbalan dapat kategorikan menjadi:a.Total KompensasiTotal kompensasi merupakan keseluruhan kembalian finansial yang diterima oleh karyawan. Total kompensasi dapat dikategorikan lagi menjadi:1.Kompensasi TunaiKompensasi tunai merupakan bentuk kembalian yang berupa moneter atau uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan dan diterima langsung oleh karyawan. Kompensasi tunai terdiri dari bayaran pokok, merit pay, insentif jangka panjang, dan insentif jangka pendek.
 2.TunjanganTunjangan merupakan bentuk kembalian finansial yang tidak diterima secara langsung. Tunjangan yang diterima karyawan dapat berupa asuransi kesehatan, program pensiun, jaminan penghasilan, tunjangan hari raya, dan sebaginya.b.Kembalian RelasionalKembalian relasional lebih mengarah pada perasaan tertentu yang bersifat individual, keamanan, serta kesempatan untuk berkembang ketika bekerja dalam suatu perusahaan. Kembalian relasional dapat berupa, penghargaan dan status, keamanan dalam bekerja, kesempatan belajar, serta prestasi dalam bekerja(Milkovich dan Newman, 2002)

Indikator -indikator Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Indikator –indikator kompensasi menurut Simamora (2004, dalam Hidayat 2011) diantaranya:1.Upah dan gaji Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam. Upah merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan

 pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan.2.InsentifInsentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.3.Tunjangan Contoh-contoh tunjangan adalah kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dnegan hubungan kepegwaian.4.Fasilitas Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutur yang dibayar maha

Definisi Kompensasi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Milkovich dan Newman (2002), kompensasi merupakan keseluruhan bentuk kembalian finansial, pelayanan nyata, dan tunjangan karyawan yang diterima sebagaibagian dari hubungan pekerjaan(Milkovich dan Newman, 2002).Menurut Byars & Rue (1994), kompensasi merupakan semua imbalan ekstrinsik yang diterima karyawan dalam pertukaran dengan kerjanya. Imbalan ekstrinsik merupakan semua bentuk kembalian finansial secara langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan(Byars & Rue, 1994).Bernardin & Russell (1998), juga mengemukakan pendapat yang sama tentang kompensasi yaitu seluruh bentuk kembalian-kembalian finansial dan keuntungan-keuntungan yang nyata yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Berdasarkan model pertukaran ekonomi, kompensasi dapat dipandang sebagai (a) suatu sistem imbalan yang memotivasi karyawan untuk bertindak atau bekerja, (b) suatu cara komunikasi kritis untuk mendukung organisasi dan menguatkan nilai, budaya, dan tingkah laku yang diharapkan, (c) suatu mekanisme yang penting yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya(Bernardin & Russell, 1998).

 Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan(Rivai, 2005). Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk pembayaran langsung (dalam bentuk uang) atau tidak langsung (dalam bentuk tunjangan dan insentif ). Sebagai salah satu bagian penting dari manajemen sumber daya manusia, manajemen kompensasi sangat mempengaruhi kompetensi perusahaan(Riani, 2013).Menurut Garry Desler (1996) kompensasi adalah semua bentuk penggajian atau gajaran mengalir kepada pegawaidan timbul dari kepegawaiannya (Yani, 2012).Kompensasi adalah bentuk pembayaran (langsung atau tidak langsung) dalam bentuk manfaat dan insetif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat / tinggi. Kompenasasi dalam bentuk finansial langsung seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Dan kompensasi tidak langsung seperti asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pendidikan dan lain-lain (Yani, 2012).

Definisi Persepsi (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Irwanto (1996) persepsi merupakan proses aktif yang lebih dari sekedar penginderaan, tetapi sudah merupakan penafsiran pengalaman yaitu dengan melalui proses diterimanya rangsang smapai rangsang tersebut disadari atau dimengerti. Menurut Walgito (2002), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan terhadap suatu stimulus yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh individu, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera tersebut. Seseorang memiliki perasaan, kemapuan berpikir, dan pengalaman-pengalaman yang tidak sama yang menyebabkan persepsi orang terhadap stimulus atau objek yang sama dapat berbeda-beda. Menurut Rakhmat (1998), persepsi merupakan pengalaman tentang objek, pariwisata, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus indera. Proses menginterpretasikan atau memberi makna stimulus indrawi tidak lepas dari dalil perspsi yaitu (1) persepsi bersifat selektif secara fungsional, (2) medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti, (3) sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Menurut Robbins (1996), persepsi merupakan suatu proses dimana individu-invidu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka untuk

 memberi makna lingkungan mereka. Kesan indera atau objek yang dipersepsikan seseorang dapat berasal dari luar maupun dari dalam individu itu sendiri

Teori Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Terjadinya kepuasan kerja maupun ketidakpuasan kerjakaryawan dapat dipahami dengan beberapa teori tentang kepuasan kerja. Teori-teori yang membahas tentang kepuasan kerja.

 1.Teori Dua Faktor (Two Factors Theory)Teori ini dikembangkan oleh Herzberg, menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfiesatau motivator dan dissatisfies. Satisfiesadalah faktor-faktoratau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfies (hygiene factors) adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari gaji/upah, pengawasan, hubungan antarpribadi, kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor ini karyawan tidak akan puas. Apabila besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum terpuaskan (Kaswan, 2012

Respon Terhadap Ketidakpuasaan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalamsuatu organisasi di mana sebagian terbesar pekerjaannya memperoleh kepuasaan kerja, tidak tertutup kemungkinan sebagian kecil di antaranya merasakan ketidakpuasaan. Menurut Robbins (2003) menunjukkan empat tanggapan yang berbeda satu sama lain dalam dimensi konstruktif/destruktif dan aktif/pasif, dengan penjelasan sebagai berikut.

1.Exit Ketidakpuasaan ditunjukkan melalui perilaku diarahkan pada meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri.2.Voice Ketidakpuasaan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi organisasi dihadapan kritik eksternal dan mempercayai oragnisasi dan manjemen melakukan hal yang benar.3.Loyalty Ketidakpuasaan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi organisasi di hadapan kritik eksternl dan mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar.4.Neglect Ketidakpuasaan ditunjukkan melaluitindakan secara pasif membiarkan kondisi semakin buruk, termasuk kemankiran atau keterlambatan secara kronis, mengurangi usaha, dan meningkatkan tingkat kesalahan (Wibowo, 2010)

Penyebab Kepuasaan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasaan kerja, yaitu sebagai berikut.a.Need fulfillment(pemenuhan kebutuhan)Model ini dimaksudkan bahwa kepuasaan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya.b.Discrepancies( perbedaan)Model ini menyatakan bahwa kepuasaan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan haarapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya diperkirakan individu akan puas apabila mereka menerima manfaat di atas harapan.c.Value attainment(pencapaian nilai)Gagasan value attainment adalah bahwa kepuasaan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhuan nilai kerja individual yang penting.

 d.Equity ( keadilan )Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasaan merupakan fungsidari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Kepuasaan merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara hasil kerja dan inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan masukkan pekerjaan lainnya.e.Dispositional/genetic components( komponen genetik)Beberapa rekan kerja atau teman tampak puas terhadap variasi lingkungan kerja, sedangkan lainnya kelihatan tidak puas. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasaan kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Model menyiratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasaan kerja seperti halnya karakteristik lingkungan pekerjaan (Wibowo, 2010)

Faktor-faktor Kepuasaan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan kerja dapat digunakan job descriptive index(JDI) menurut Luthans (1995) ada lima yaitu :a.Pembayaran seperti gaji dan upah b.Pekerjaan itu sendiri c.Promosi pekerjaan d.Kepenyeliaan (Supervisi) e.Rekan kerja (Umar, 2000).Ghiselli & Brown (1998 dalam As’ad) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu sebagai berikut:a. Kedudukan atau posisiSecara umum orang beranggapan bahwa karyawan yang bekeja pada pekerjaan yang lebih tinggi (jabatan lebih tinggi) akan merasa lebih puas dari pada karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah (jabatan lebih rendah). Menurut beberapa penelitian, anggapan tersebut tidak selalu benar, akan tetapi perubahan tingkat pekerjaan karyawan akan mempengaruhi kepuasan kerja. Seorang karyawan yang naik ke jabatan yang lebih tinggi cenderung akan menjadi lebih puas dengan pekerjaannya.b. UmurDinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan umur karyawan. Karyawan yang berumur diantara 25 tahun sampai 34 tahun dan umur 40 tahun sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan.

c. Jaminan finansial dan jaminan sosialMasalah finansial dan jaminan sosial berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Imbalan finansial yang diberikan secara adil dan layak akan menimbulkan kepuasan kerja karyawan. Selain imbalan finansial atau kompensasi yang adil, jaminan sosial juga perlu diberikan untuk memenuhi kebutuhan sosial karyawan agar karyawan lebih merasa puas terhadap pekerjaannya.d. Mutu pengawasanHubungan antara karyawan dan pihak pimpinan sangat penting artinya dalam menaikkan produktifitas kerja. Kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja (sense of belonging)

Dampak kepuasaan kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Dampak kepuasaan kerja perlu dipantau dalam mengaitkannya pada keluaran-keluaran yang dihasilkannya contoh :a.Kepuasaan kerja dengan produktivitas b.Kepuasaan kerja dengan absensi c.Kepuasaan kerja dengan efek lainnya seperti kesehatan fisik mental, kemampuan mempelajari pekerjaan baru dan kecelakan kerja.d.Kepuasaan kerja dengan turnover (Umar, 2000).

Jenis-jenis Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2000), kepuasan kerja dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:a.Kepuasan kerja di dalam pekerjaan Kepuasan kerja di dalam pekerjaan merupakan kepausan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu penting.b.Kepuasan kerja di luar pekerjaan Kepuasan di luar pekerjaan adalah kepuasankerja karyawan yang dinikmati diluar pekerjaannya dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya. Balas jasa atau kompensasi digunakan karyawan tersebut untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan kerja di luar pekerjaan lebih mmeperhatikan balas jasa dari pada pelaksanaan tugas-tugasnya. Karyawan akan merasa puas apabila mendapatkan imbalan yang besar.
c.kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan merupakan kepuasan kerja yang mencerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan kerja kombinasi dalam dan di luar pekerjaan ini akan merasa puas apabila hasil kerja dan balas jasa dirasanya adil dan layak.

Aspek-Aspek Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Jewell dan Siegall 1998 (dalam Prestawan 2010) beberapa aspek dalam mengukur kepuasaan kerja:a.Aspek psikologis, berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan. b.Aspek fisik, berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. c.Aspek sosial, berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dengan atasan maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjanya serta hubungan dengan anggota keluarga.d.Aspek finansial, berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas dan promosi. (Jewell dan Siegall, 1998).Gilmer (1987 dalam Asa’ad) berpendapat bahwa ada beberapa aspek kepuasan kerja, yaitu : a.Keamanan kerja. Aspek ini sering disebut penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja.

 b.Kesempatan untuk maju dan berkembang. Adalah ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. c.Gaji. Gaji dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengekspresikan kepuasan kerja karyawan, gaji yang diterima karyawan seyogyanya sesuai dengan harapan dan kualitas kerja yang dihasilkan. d.Kondisi kerja. Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parkir. e.Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam hal ini adanya kesediaan atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat umum ataupun prestasi karyawan sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas

Definisi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasaan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Kepuasaan kerja adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka dapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi kepuasaan kerja menyangkut psikologis individu didalam organisasi, yang diakibatkan oleh keadaan yang ia rasakan dari lingkungannya. Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas, atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2005).Menurut Handoko(2000 dalam Tangkilisan) mengemukakan bahwa kepuasaan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari para karyawan dalam memandang pekerjaan mereka (Tangkilisan, 2005).Menurut Locke (1976 dalam Kaswan) memberikan definsi komprehensif dari kepuasaan kerja yang meliputi reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan menyatakan bahwa kepuasaan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang bersal dari penialian pekerajaan atau pengalaman kerja seorang. Kepuasaan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai

 seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting (Kaswan,2012).Menurut Robbins (2003 dalam Wibowo)kepuasaan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunujukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima(Wibowo, 2010). Menurut Handoko dan Asa’ad (1987 dalam Umar) mendefinisikan kepuasaan kerja sebagai penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya (Umar, 2000). Menurut Jewell dan Siegall (1998) kepuasan kerja adalah sikap yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja dan merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang bermacam-macam. Kepuasan kerja erat kaitannya dengan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut cara karyawan memandang pekerjaannya. (Jewell dan Siegall, 1998).Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Karyawan sendiri menurut Hasibuan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu perusahaan dan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2000)

Pemberdayan Karyawan (Employee Empowerment) (skripsi, tesis, dan disertasi)

Pemberdayan karyawan menjadi topik yang menarik dalam pemahaman perilaku organisasi. Pemahaman dan penelitian mengenai pemberdayan karyawan baik terhadap karyawan, manajer, maupun organisasi selalu dikembangkan dari waktu ke waktu. Pemahaman mengenai pemberdayan karyawan sebagai inti dari pemberdayan karyawan secara psikologis (psychologicalempowerment) akan membantu peneliti untuk lebih memahami konsep dan pengaruh dalam pemberdayan karyawan secara psikologis terhadap organisasi secara keseluruhan. a.Teori Pemberdayan Karyawan (Employee Empowerment Theory)Untuk memahamai arti dan makna dari pemberdayan karyawan (employee empowerment), peneliti mencoba memahami dari sisi litertur bahasa terlebih dahulu. Vacharakiat (2008:16) menjelaskan bahwa arti “empower” pada pertengahan abad 17 menurut kamus The American Heritage (2000) adalah “untuk menanamkan kekuatan hukum yang sah atau untuk memberikan otonomi kepada pihak tertentu”. Osborne (2002:32) menyatakan bahwa menurut teori Kanter (1989) yang menjadi inti dari konsep empowerment adalah bentuk kekuatan dan efektivitas organisasi yang

 menjadi semakin berkembang sebagai hasil dari pembagian otoritas dan kontrol oleh atasan (superior) kepada bawahannya atau subordinat. Pembagian kekuasan dan kontrol tersebut akhirnya menjadi suatu metode untuk meningkatkan kmampuan pengambilan keputusan pada tingkatan rendah di dalam organisasi dan memperkaya pengalaman kerja karyawan (Moye dan Hekin 2006, di dalam Dehkordi dkk., 2011:809). Pada beberapa penelitian mengenai pemberdayaan, definisi mengenai hakikat pemberdayaan karyawan terbagi ke dalam beberapa kerangka ditinjau dari aspek yang berbeda. Salah satu teori dasar dari pemberdayaan karyawan didefinisikan oleh Conger dan Kanungo. Conger dan Kanungo (1988) mendefinisikan pemberdayaan (empowerment) secara kesluruhan sebagai proses untuk menambah kemampuan diri pada setiap anggota organisasi dengan cara mengindentifikasikan kondisi yang cenderung melemahkan anggota dan kemudian menyingkarkan kondisi tersebut dengan cara menggabungkan praktek formal organisasi dan teknik informal yang terbukti dapat menambah informasi tentang peningkatan kemampuan individu (Ugboro, 2006:237). Seseorang yang percaya bahwa lingkungan sekitarnya cukup kondusif dan terkontrol akan lebih termotivasi untuk lebih memaksimalkan kemampuannya, lebih berlatih dalam mengembangkan kemampuannya, dan kemungkinan akan tercapainya suksespun akan lebih besar (Bandura, 1986 di dalam Jha, 2010:265). Pemberdayan karyawan tidak hanya dipandang sebagai suatu cara untuk membangun motivasi, namun juga didefinisikan sebagai serangkain teknik dan praktik manjemen penglolaan SDM melalui delegasi. Secara struktural, pengertian pemberdayan karyawan didasarkan pada fakta bahwa hal tersebut sangat berhubungan erat dengan teknik dan instrumen manajemen seperti motivasi, pengayaan pekerjaan (job enrichment), komunikasi, kepercayaan, manajemen partisipatif, delegasi, pelatihan dan feedback, membuat penelitian akan konsep dan berbagai perspektif dimensi manajerial dari pemberdayan karyawan menjadi penting untuk diteliti (Pelit, Ourk, dan Arslanturk; 2011:75). Moye dan Henkin (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan karyawan penting karena merupakan suatu metode yang dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan secara mandiri dalam diri karyawan. Pemberdayan karyawan kemudian dapat digunakan untuk mendayagunakan atau memberikan kekuatan kepada karyawan. Hall (1992), Schein (1992), Yukl (1989) menyatakan bahwa pemberdayan karyawan karyawanmerupakan suatu tema utama dari kegiatan manajemen terkait dengan praktek kepemimpinan yang saling mendukung untuk kemudian dapat membuat organisasi menjadi lebih kompetitif (di dalam Baker, 2000:2) Membuat organisasi menjadi kompetitif merupakan tujuan dan fokus departemen human resource.Sehingga pada saat menyusun strategi, departemen human resource harus dapat memberikan jaminan bahwa karyawan akan memiliki kemampuan yang sangat penting guna menghadapi segala tantangan yang akan dialami organisasi (Osborne, 2002:7).
 b. Teori Pemberdayan Karyawan secara Psikologis (Psychological Empowerment Theory)Pemberdayan karyawan secara psikologis (psychological empowerment)lebih menitikberatkan terhadap pemberdayan karyawan keadaan psikis supaya karyawan mampu memahami kompetensi dan meningkatkan kapabilitasnya (Meyerson dan Kline, 2007:447) dan merupakan konsep dimana seseunggunya karyawan juga memiliki kekuatan atau autonomi (Jha, 2010:264). Pendekatan atas pemahaman pemberdayan karyawan secara mendasar sesuai dengan teori pemberdayan karyawan sebgai konstruksi motivasi (empowerment as motivational construct) oleh Conger dan Kanungo. Conger dan Kanungo (1988:473-474) menyatakan bahwa kekuatan (power) dalam konstruksi motivasional menunjuk pada kebutuhan akan determinasi diri dan kepercayaan seseorang akan kemampuan dirinya. Pemberdayan karyawan tidak hanya dipandang sebagai suatu pemberian delegasi namun juga lebih kepada cara untuk menamampukan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Pemberian delegasi dan wewenang akan membantu karyawan untuk menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan dalam kegiatan bekerja. Melalui hal ini karyawan diharapkan lebih percaya diri dan nyaman dalam melakukan tugas mereka secara bertanggungjawab. Untuk memperkaya pemahaman pemberdayan karyawan secara psikologis, penting untuk memahami secara spesifik dimensi dan makna yang menjadi konstruksi inti dari konsep ini. Spreitzer (1995:1443) dalam penelitiannya merumuskan empat
 inti penting yang membentuk konstruksi pemberdayan karyawan secara psikologis (psychologicalempowerment), yang meliputi: 1)Pemaknaan (Meaning)Perasaan dimana seseorang telah berhasil memahami pekerjaan dan kativitas yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaanya. Pada tahapan ini seseorang akan menghargai dan memahami arti nilai tujuan pekerjaanya sesuai dengan idealisme dan standar yang telah ditetapkan secara pribadi oleh dirinya sendiri. 2)Kompetensi (Competence)Kompetensi adalah rasa percaya seseorang terhadap kemampuan diri untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Kompetensi dapat dianalogikan sebagai keyakinan karyawan, penguasaan pribadi, atau usaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. 3)Determinasi Diri (Self-determination)Determinasi diri merupakan keadaan dimana seseorang merasa mimiliki kontrol pilihan dalam memulai dan mengatur pekerjannya sendiri. Sehingga, determinasi diri ini merupakan refleksi dari autonomi seorang individu dalam perilakunya memulai dan melanjutkan pekerjaan dan menjalani proses kerja. Contoh dari determinasi diri dalam pekerjaan adalah: membuat keputusan sendiri mengenai metode kerja yang akan digunakan, kecepatan kerja, dan usaha yang akan dilakukan.
 4)Pengaruh (Impact)Merupakan tingkatan dimana seseorang dapat memberikan pengaruh dalam hal strategi, administrasi, atau pengoprasian hasil kerja di perusahaan