Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris, product: result outcome
berkembang menjadi kata productive, yang berarti menghasilkan, dan productivity:
having the ability make or creative. Perkataan itu dipergunakan dalam bahasa
Indonesia adalah menjadi produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan
menghasilkan sesuatu, dalam organisasi. Produktivitas adalah ukuran dari kualitas
dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan
biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Produktivitas
diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasajasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumbersumber dalam memproduksi barang atau jasa.” (Saleh & Utomo, 2018)
Indikator-Indikator Motivasi Kerja
Menurut (Yunimas & Putro, 2016) indikator motivasi kerja dapat dibedakan
sebagai berikut:
1) Motivasi internal
a) Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
b) Melaksanakan tugas dengan target yang jelas
c) Memiliki rasa senang dalam bekerja.
d) Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakannya.
2) Motivasi eksternal
a) Selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya.
b) Senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya.
c) Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman dan atasan.
Teori Motivasi Kerja
Teori “Tiga Kebutuhan“ dikemukakan oleh David McCleland, teori ini terletak
pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan
semakin mendalam apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis
kebutuhan, yaitu:
Kebutuhan akan berprestasi (need for achievement)
Seorang yang memiliki motivasi dari pencapaian akan menyukai tantangan dan
penyelesaian masalah. Mereka yang membangun motivasi dengan cara membuat
goal berupa pencapaian ini memiliki rasa yang kuat agar mereka mampu
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Kebutuhan akan kekuasaan (need for power)
Untuk orang-orang yang membangun motivasi untuk mendapatkan kekuasaan,
mereka akan lebih suka mengontrol orang lain dan menjadi seseorang yang
bertanggung jawab.
Kebutuhan afiliasi (need for affiliation)
Sedangkan orang yang biasanya termotivasi karena ingin membangun hubungan,
maka mereka biasanya tidak suka terlihat menonjol atau mengambil risiko. Karena
mereka lebih menghargai hubungan di atas segalanya.
Pengertian Motivasi Kerja
Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau daya
penggerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang
anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk
keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam
rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan
sebelumnya. (Kusuma, 2013)
Pengertian motivasi kerja juga dinyatakan oleh (Audrey Josephine & Dhyah
Harjanti S.E., 2017) bahwa motivasi kerja adalah seperangkat faktor internal
maupun eksternal yang sifatnya sebagai pendorong dari berbagai perilaku yang
berhubungan dengan pekerjaan. Van Niekerk (1987) dalam Ayub (2011, p. 334)
juga menyatakan bahwa motivasi kerja dipahami sebagai kondisi atau keadaan
yang menyebabkan pekerja untuk bekerja atau melakukan sebuah kegiatan dari
kemauannya sendiri dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan secara
bersamaan bisa memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Serdamayanti (2017:154)
Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
tindakan atau tidak yang pada hakikatnya ada secara internal dan ekternal, positif
atau negatif untuk mengarahkan sangat bergantung pada ketangguhan pemimpin.
Menurut Chukwuma & Obiefuna (2014) Motivasi adalah proses membangkitkan
perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan
yang spesifik.
Indikator Lingkungan Kerja
Menurut (Kusuma, 2013) Indikator-indikator lingkungan kerja yaitu sebagai
berikut :
1. Suasana kerja
Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan
pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana
kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan,
pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang
ada ditempat tersebut.
2. Hubungan dengan rekan kerja
Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja harmonis dan
tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya
hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan
kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
karyawan.
3. Tersedianya fasilitas kerja
Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung
kelancaran kerja adalah lengkap dan mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang
lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam
bekerja.
Faktor – Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja
Menurut (Panjaitan, 2017) faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja
meliputi :
Hubungan karyawan
Terdapat dua hubungan didalam hubungan karyawan yaitu hubungan antara
individu dan hubungan antara kelompok.
2) Tingkat kebisingan lingkungan kerja
Lingkungan kerja yang tidak nyaman akan mengganggu jalannya aktivitas bekerja.
Tingkat kebisingan di lingkungan kerja menjadi faktor ketidaktenangan karyawan
dan menjadi pengaruh kurang baik.
3) Peraturan kerja
Peraturan yang dibuat dengan jelas dan baik akan membuat karyawan merasa patuh
dan mentaati peraturan yang berlaku serta karyawan dapat menjalankan kinerja
dalam mengembangkan karir.
4) Penerangan
Penerangan tidak hanya listrik tetapi termasuk juga pancaran sinar matahari.
Kondisi penerangan lingkungan kerja yang cukup dan memungkinkan membuat
karyawan nyaman bekerja.
5) Sirkulasi udara
Pengadaan ventilasi yang memadai membuat sirkulasi udara di ruangan menjadi
baik.
6) Keamanan
Menimbulkan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja menjadi
dorongan semangat bekerja.
Jenis – jenis Lingkungan Kerja
Sedangkan menurut Sarwoto dalam Sidanti (2015) secara garis besar jenis
lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yakni :
a. Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung
maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori,
yakni:
Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti pusat kerja,
kursi, meja, dan sebagainya.
Lingkungan tidak langsung atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan
kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya temparatur, kelembaban,
sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak sedap, warna
dan lain-lain.
Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan, maka
langkah pertama harus mempelajari manusia, baik mengenal fisik dan tingkah
lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang
sesuai.
b. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan
dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, maupun hubungan dengan
sesama rekan kerja ataupun dengan bawahan
Pengaruh Lingkungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan
Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat menjaga kesehatan karyawan
dari gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kelelahan. Lingkungan kerja
yang sehat dan bersih dapat mempertahankan serta meningkatkan produktivitas kerja
karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan suasana yang baik pula,
dimana kelelahan dan kebosanan dalam melakukan pekerjaan akan berkurang atau
hilang. Sebaliknya lingkungan kerja yang buruk akan menimbulkan kebosanan,
kelelahan dan suasana yang kurang menyenangkan sehingga kinerja karyawan
menjadi menurun.
Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang
bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan yang
bersangkutan. Demikian pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memuaskan
akan dapat mengurangi gairah kerja karyawan dan menurunkan tingkat produktivitas
kerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut.
Hubungan antara lingkungan kerja yang baik dengan tingginya tingkat produktivitas
kerja karyawan pada suatu perusahaan tidak dapat diragukan lagi. (Ahyari,
2009:125).
Lingkungan kerja yang cukup memuaskan para karyawan perusahaan akan
mendorong karyawan tersebut untuk bekerja sebaik-baiknya sehingga proses
pelaksanaan kegiatan produksi di perusahaan dapat berjalan baik pula
Pengukuran Kinerja
Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat dibedakan
dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Sinungan
(2000:23) yaitu:
1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak
menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya
mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, proses)
dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif
3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik
sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan.
Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan
sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya penyimpangan dengan
cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan hasil yang diharapkan oleh
karena itu adanya suatu standar yang baku merupakan tolak ukur bagi kinerja yang
akan dievaluasi.
Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001: 6) menyatakan bahwa Kinerja
tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga mempunyai nilai mutlak,
melainkan menggambarkan keragaman dari suatu kegiatan. Ada dua titik kunci untuk
mengukur keragaman pada setiap situasi atau kegiatan, yaitu meliputi:
1. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. Sebagai
contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar
penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan yang tercapai.
2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”.
Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara kuantitatif,
hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila tidak
diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan.
Penilaian kinerja pada umumnya dilakukan dengan bantuan metode
predeterminasi dan formal seperti satu atau lebih, sedangkan menurut Dessler
(1998:5) metode penilaian kinerja pada perusahaan dapat dibagi menjadi:
1. Metode Skala Penilaian Grafik
Penilaian kinerja dengan skala grafik adalah teknik yang paling
sederhana dan yang paling populer untuk menilai kinerja. Skala ini
mendaftarkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja masing-masing. Karyawan
kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling baik
menggambarkan tingkat kinerja untuk masing-masing ciri. Nilai yang
ditetapkan untuk ciri-ciri tersebut kemudian dijumlahkan. Sebagai ganti
penilaian ciri dan faktor generik (seperti kualitas dan kuantitas) banyak
perusahaan yang melakukan spesifikasi dalam melakukan penilaian atas
kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing karyawannya.
2. Metode Peringkatan Alternasi
Yaitu metode dengan jalan membuat peringkat karyawan dari yang
terbaik ke yang terjelek pada satu atau banyak ciri adalah metode lainnya
untuk menilai karyawan. Karena biasanya lebih mudah untuk membedakan
antara karyawan yang paling jelek dan paling baik dari pada menyusun
mereka dalam peringkat berdasarkan ciri tertentu.
3. Metode Perbandingan Berpasangan
Metode ini merupakan metode yang memeringkatkan karyawan
dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk
setiap ciri dan menunjukkan mana karyawan yang lebih baik dari
pasangannya.
Untuk masing-masing ciri (kuantitas kerja, kualitas kerja dan sebagainya).
Andai terdapat lima orang karyawan yang harus dinilai, dalam metode
perbandingan berpasangan masing-masing karyawan yang mungkin untuk
masing-masing ciri tunjukanlah (dengan tanda + atau -) dan siapa yang
merupakan karyawan yang lebih baik dalam pasangan yang telah terbentuk.
4. Metode distribusi paksa (forced distribution method)
Metode ini adalah sama dengan pemeringkatan pada sebuah kurva.
Dengan metode ini, persentase yang sudah ditentukan dari peserta penilaian
ditempatkan dalam kategori kinerja.
5. Metode Insiden Kritis (critical incident method)
Metode ini dengan jalan membuat satu catatan tentang contoh-contoh
yang luar biasa baik atau tidak diinginkan dengan perilaku yang berhubungan
dengan kerja seorang karyawan dan meninjauanya bersama karyawan pada
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Skala Penilaian berjangkarkan Perilaku
Skala penilaian berjangkar perilaku (BARS: Behaviorally Anchored
Rating Scala), yaitu dengan mengkombinasikan manfaat penilaian
berdasarkan kuantitas dan penilaian insiden kritis, penilaian naratif dengan
menjangkari sebuah skala berdasarkan kuantitas dengan contoh-contoh
perilaku spesifik dari kinerja yang baik dan jelek
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut Mangkunegara
(2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).
1. Faktor kemampuan
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill ). Artinya
pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang
diharapkan.
2. Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang
menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi
(tujuan kerja)
Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan atau
organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan organisasi
sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak mudah
dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya kinerja
seseorang.
Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja adalah Hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan
menurut Dharma (1993:212) Kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau
jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang atau kelompok orang.
Lingkungan Kerja yang dapat memotivasi Karyawan
Menurut Wibowo (2007:65) lingkungan kerja yang bisa memotivasi karyawan
untuk meningkatkan kinerjanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Lingkungan Internal
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja
karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada
kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak
pada kelangsungan perusahaan. Menurut Wibowo (2007:65) lingkungan internal
adalah komponen-komponen yang ada dalam lingkup organisasi atau perusahaan.
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal, yaitu:
a. Kompetensi
Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap pekerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Terdapat 5
(lima) tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:
1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan
orang yang menyebabkan tindakan.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi
atau informasi.
3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang
spesifik.
5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental
tertentu.
b. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang
pekerjaan mereka.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif ataupun negatif
karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan
kerjanya. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga
kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-masalah lainnya.
Dengan demikian hubungan kepuasan kerja akan mengarahkan pelaksanaan
kerja lebih baik, atau sebaliknya, prestasi kerja menimbulkan kepuasan.
c. Stress Karyawan
Berbagai bentuk kekuatiran dan masalah selalu dihadapi para
karawan. Sterss adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,
proses berfikir dan kondisi seseorang. Stress yang terlalu besar dapat
mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan.
Sebagai hasilnya, pada diri karyawan berkembang berbagai macam
gejala stress yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Gejala-gejala
ini menyangkut baik kesehatan phisik maupun kesehatan mental.
Hampir setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stress tergantung
pada reaksi karyawan. Bagaimanapun juga, ada sejumlah kondisi kerja yang
sering menyebabkan stress bagi para karyawan. Diantara kondisi-kondisi kerja
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Beban kerja berlebihan
2) Tekanan atau desakan waktu
3) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai
4) Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab
5) Kemenduaan peranan
6) Frustasi
7) Konflik antar pribadi dan atau antar kelompok
8) Perbedaan antar nilai-nilai perusahaan dan karyawan
9) Berbagai bentuk perubahan, dan lain-lain.
d. Kompensasi
Faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi kinerja karyawan
serta kepuasan kerja karyawan adalah kompensasi atau upah. Upah
merupakan pengganti atau jasa yang diberikan kepada karyawan.
Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya di dalam
pemberian kompensasi atau upah adalah:
1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja,
2. Organisasi tenaga kerja/buruh,
3. Kemampuan perusahaan untuk membayar,
4. Keadilan dan kelayakan,
5. Produktivitas,
6. Biaya hidup, dan
7. Pemerintah.
2) Lingkungan Eksternal
Organisasi atau perusahaan seharusnya tidak hanya memusatkan
perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi perlu juga menyadari
pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja karyawan yang akan
berdampak pada organisasi yang dikelolanya. Menurut Wibowo (2007:70)
lingkungan eksternal adalah komponen-komponen yang ada diluar organisasi atau
perusahaan. Bagaimanapun juga, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini
sangat bergejolak, perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya sangat dinamis
dan kadang-kadang pengaruhnya tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu.
Karenanya manajemen dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selalu
mengikuti dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.
Lingkungan Kerja Non Fisik
Suasana kerja /lingkungan non fisik (non-physical working environment),
menurut Sedarmayanti (2009:26) yaitu Lingkungan kerja non fisik adalah semua
keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan
atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.
Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja
sama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang
sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana
kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri Sentoso (2001:19-21)
yang mengutip pernyataan Wyon Woo Lee sang pencetus teori W dalam Ilmu
Manajemen SumberDayaManusia, bahwa pihak manajemen perusahaan hendaknya
membangun suatu iklim dan suasana kerja yang biasa membangkitkan rasa
kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga
hendaknya mampu mendorong inisiatif dan kreativitas.Kondisi seperti inilah yang
selanjutnya menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi perusahaan
untuk mencapai tujuan.
Lingkungan kerja non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat kerja
karyawan yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi hubungan atau
komunikasi antara bawahan dengan atasan (hubungan vertikal) serta hubungan antar
sesama karyawan (hubungan horizontal).
Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, maka karyawan
akan merasa betah di tempat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat
terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. Terciptanya suasana kerja dan
komunikasi yang baik tergantung pada penyusunan organisasi perusahaan secara
benar seperti yang dikemukakan oleh Sarwoto (1991:131) bahwa Suasana kerja yang
baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik, organisasi yang
tidak tersusun dengan baik banyak menimbulkan suasana kerja yang kurang baik
juga.
Bila tumbuh masalah mengenai penyelesaian pekerjaan misalnya, kondisi
dalam hubungan kerja yang baik seperti ini, semua problema tentu akan lebih mudah
dipecahkan secara kekeluargaan.Penerapan hubungan pekerjaan yang baik antar
karyawan akan terlihatpada suasana kerja yang :
1. Tidak terdapat konflik antar karyawan
2. Setiap karyawan bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikan pekerjaaan
yang menjadi tugasnya.
3. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan.
4. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban,bukan
suasana yang mencekam penuh ancaman.
5. Adanya saling menghargai dan percaya antar karyawan.Hubungan kerja yang
berhasil dibina antara bawahan dengan atasan akan memperlihatkan suasana
antara lain :
a. Para karyawan betul–betul menghormati, menghargai kepemimpinan
atasannya.
b. Atasan dianggap rekan sekerja yang seluruh kebijakannya perlu didukung,
bukan seorang majikan yang menakutkan.
c. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalah bawahan untuk
mencari jalan pemecahnya.
d. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerja bagi
bawahan.
e. Para bawahan selalu merasa termotivasi untuk bekerja karena adanya
penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu suatu
hubungan kerja antar bawahan dengan atasan tercermin dalam lingkungan
kerja fisik dan non fisik yang diberikan kepada karyawan secara baik dan
benar.
Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini disebabkan
karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan.
Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan
sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan
produktivitas karyawan. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia
dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian
lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan
kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan
tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien.
Menurut (Khairani, 2013) lingkungan kerja adalah “segala sesuatu yang berada di
sekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah”. Pengertian dari
lingkungan kerja juga dinyatakan oleh Taiwo (2010, p. 301), lingkungan kerja adalah
segala sesuatu, kejadian, orang-orang dan lainnya yang mempengaruhi cara orangorang bekerja. Lingkungan kerja merupakan kumpulan dari faktor yang bersifat fisik
maupun non fisik, di mana keduanya mempengaruhi terhadap cara karyawan bekerja.
Situasi di tempat kerja adalah lingkungan kerja non fisik, sedangkan orang-orang atau
peralatan merupakan lingkungan kerja fisik.
Pengertian Lingkungan Kerja
Keadaan lingkungan kerja yang baik akan memberikan dampak yang positif
bagi karyawan dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Hal itu merupakan salah
satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya tanpa
mengalami gangguan, karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi prestasi kerja
karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009:11) dalam Jurnal Susilo (2008). Lingkungan
kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan
sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya
baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Nitisemito (2000:183)
mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut : Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas–tugas yang diembankan.
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Robbins (2002:36), mengungkapkan bahwa para karyawan
menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik
dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan melakukan
pekerjaan dengan baik.
Lingkungan kerja ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lingkungan
kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Terciptanya lingkungan
kerja yang baik dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kedua
lingkungan fisik dan non fisik ini juga berpengaruh terhadap motivasi
dan semangat kerja pegawai karena apabila lingkungan kerja pada
suatu instansi itu nyaman dan menyenangkan maka pegawai dapat
bersemangat untuk melaksanakan kerjanya sehingga kinerja nya
meningkat dan visi misi instansi dapat tercapai dengan baik.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai
Menurut Kaswan (2016:11), terdapat 3 faktor yang mempengaruhi
kinerja pegawai dalam literature manajemen, yaitu:
Performance (P)= Ability (A) x Effort (E) x Support (S)
a. Kemampuan
Kemampuan mencerminkan talenta dan keterampilan pegawai yang
meliputi, intelengensi, keterampilan interpersonal dan pengetahuan
pekerjaan, minat, dan karakteristik kepribadian.
b. Usaha yang dilakukan
Meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran, pergantian pegawai, serta
desain pekerjaan.
c. Dukungan organisasi
Faktor ini meliputi sejumlah karakteristik organisasi yang dapat
mempengaruhi kinerja pegawai baik positif maupun negatif. Yang
mencakup pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi,
standar kerja, serta manajemen dan rekan kerja.
Pengukuran Kinerja
Menurut Prawirosentono (2002:355), mengungkapkan bahwa kinerja
setiap unit otganisasi harus diukur dengan metode statistik, khususnya
tentang mutu suatu produksi.
Moeheriono (2012:96), mengatakan pengukuran kinerja (performance
measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber
daya manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk informasi
atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.
Dari beberapa pengertian yang diungkapkan para ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa suatu pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai
landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai lalu dibandingkan
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta dapat dijadikan sebagai alat
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Dharma (2003:355) mengungkapkan bahwa, kriteria utama dalam
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengukuran kualitas, yang melibatkan perhitungan keluaran dari
proses atau pelaksanaan kegiatan.
2. Pengukuran kuantitas, yang melibatkan perhitungan keluaran yang
mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan yaitu beberapa baik
penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan mutu pekerjaan yang
dihasilkan.
3. Pengukuran ketepatan waktu, merupakan jenis pengukuran khusus dan
pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan penyelesaian
waktu pekerjaan yang dilakukan.
Penilaian Kinerja
Penilaian kerja ini dilakukan agar suatu instansi dapat mengukur
sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh pegawai nya.
Menurut Swasto (2011:69), penilaian kinerja (performance appraisal)
adalah suatu proses penilaian secara sistematik terhadap prestasi kerja
yang dimiliki oleh karyawan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan
berdasarkan pekerjaan yang diberikan.
Menurut Yorder yang dikutip oleh Hasibuan (2012:88) menyatakan
bahwa: ”Personnel appeaisals refers to the formal procedures used in
working organazations to evaluate the personalities and contributins and
potentials of group members”. Yang berarti, “penilaian kerja merupakan
prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi
pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai”.
Kriteria menilai kinerja pegawai menurut Kaswan (2016:7), ada
enam kriteria utama yang digunakan menilai kinerja pegawai, antara lain:
a. Kualitas
Seberapa jauh atau baik proses atau hasil menjalankan aktivitas
mendekati kesempurnaan, ditinjau dari kesesuaian dengan cara ideal
menjalankan suatu kegiatan atau memenuhi tujuan yang dikehendaki
oleh suatu aktivitas.
b. Kuantitas
Jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam nilai rupiah, jumlah unit,
atau jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan.
c. Ketepatan waktu
Seberapa jauh atau baik sebuah aktivitas diselesaikan, atau hasil yang
diproduksi, pada waktu yang paling awal dikehendaki dari sudut
pandang koordinasi dengan output yang lain maupun
memaksimumkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain.
d. Efektivitas biaya
Seberapa jauh atau baik sumber daya organisasi (misal manusia,
moneter, teknologi, bahan) dimaksimumkan dalam pengertian
memperoleh keuntungan tertinggi atau pengurangan dalam kerugian
dari masing-masing unit, atau contoh penggunaan sumber daya.
e. Kebutuhan untuk supervisi
Seberapa jauh atau baik seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi
kerja tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan
intervensi pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan.
f. Dampak interpersonal/kontekstual kinerja
Seberapa jauh atau baik pegawai meningkatkan harga diri, itikad baik
(good will), dan kerjasama antar sesama pegawai dan bawahan.
Pengertian Lingkungan Kerja Non Fisik
Sedarmayanti (2009:31) mengungkapkan bahwa
lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi
yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan
maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan.
Lingkungan kerja non fisik juga mencerminkan kondisi
yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan dengan
bawahan maupun sesama rekan kerja yang memiliki status
jabatan sama di suatu perusahaan (Nitisemito, 2000:139).
Menurut Ahyari (2001: 126) faktor lain dalam lingkungan
kerja non fisik yang tidak boleh diabaikan adalah hubungan
karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut.
Pengertian Lingkungan Kerja
Menurut Arta dan Sari (2015), lingkungan kerja adalah
lingkungan dimana seorang karyawan melakukan pekerjaan sehariharinya yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugastugasnya.
Menurut Nuryasin et al (2016), suatu kondisi lingkungan kerja
dikatakan baik, apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan atau
pekerjaan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman.
Nuryasin et al (2016), juga mengungkapkan bahwa lingkungan
kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: lingkungan kerja fisik dan
lingkungan kerja non fisik.
Hambatan dalam Evaluasi Kerja
Berikut beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam
penilaian evaluasi prestasi yang adil:
1. Perubahan standar
Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi
pengukuran prestasi karyawan.
2. Hallo effect
Terjadi apabila penilaian manajer terhadap prestasi karyawan secara
keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek saja. Efek tersebut
merupakan efek berantai. Biasanya hal ini terjadi karena pimpinan melibatkan
emosi dalam sebuah penilaian, menilai terlalu lunak atau keras, melibatkan
prasangka pribadi, serta menilai berdasarkan data atau fakta dari waktu yang
paling akhir saja.
3. Perbedaan sifat manajer
Manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Penilaian karyawan
bias menjadi berbeda karena sifat manajer. Oleh karena itu, disarankan untuk
membuat standar/pedoman penilaian untuk dijadikan patokan penilaian agar
penilaian secara adil dapat diwujudkan dan karyawan terhindar dari bias yang
disebabkan karakter manajer.
4. Perbedaan stereotype tertentu
Manajer dapat menjadi bias karena faktor etnis, jenis kelamin, atau
golongan tertentu. Untuk menghindari hal itu, manajer harus berpegang pada
pedoman/standar tertulis dan hasil penilaian prestasipun harus dilakukan secara
tertulis sehingga dapat dipertanggung jawabkan, (Rachmawati, 2008)
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai oleh
organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan, (Simamora,
2004).
Penilaian kinerja kadang-kadang merupakan kegiatan manajer yang paling
tidak disukai, dan mungkin ada beberapa alasan untuk perasaan demikian. Tidak
semua peniiaian kinerja bersifat positif, dan mendiskusikan nilai dengan karyawan
yang nilainya buruk bias menjadi tidak menyenangkan. Penilaian kinerja
karyawan memiliki dua penggunaan yang umum didalam organisasi, dan
keduanya bisa merupakan konflik yang potensial.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kinerja induvidu
karyawan, oleh karena itu factor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu
adalah (Mathis dan Jackson, 2006) :
1. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu
bakat, minat dan faktor kepribadian.
2. Tingkat usaha yang dicurahkan yaitu motivasi yang dimiliki, etika
kerja, tingkat kehadiran, rancangan kerja.
3. Dukungan organisasional yaitu pelatihan dan pengembangan,
peralatan dan tekhnologi, standar kerja, manajemen dan rekan
kerja.
Pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara
lain dikemukakan (Armstrong dan Baron dalam Wibowo, 2011) yaitu sebagai
berikut :
1. Personal factors, ditujukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi,
yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
2. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan
dukungan yang dilakukan menejer dan team leader.
3. Team factor, ditujukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh
rekan sekerja.
4. System factors, ditujukan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang
diberikan organisasi.
5. Contextual / situational factors, ditujukan oleh tingginya tingkat
tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang
dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja. Indikator kinerja dipakai
untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar
perilaku yang dapat diamati. Terdapat tujuh indicator kinerja menurut Hersey,
Blanchard, dan Johnson dalam (Wibowo, 2010), yakni tujuan, standar,
umpanbalik, alat atau sarana, kompetensi, motif, peluang.
Pengertian Kinerja
Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, (Hasibuan, 2005)
Kinerja karyawan adalah suatu keadaan yang menunjukkan banyaknya
pekerjaan yang harus dilakukan atau dihasilkan seorang individu atau sekelompok
kerja sesuai dengan job description mereka masing-masing, (Manullang, 2001).
Sedangkan pakar lain, mengatakan bahwa kinerja merupakan perilaku
nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan, (Rivai, 2004).
Sementara menurut (Siagian, 2002) kinerja merupakan suatu keadaan
yang menunjukkan kemampuan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas
sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada karyawan
sesuai dengan job description nya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas mengungkapkan bahwa dengan hasil
kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat
dievaluasi tingkat kinerja pegawainya. Maka kinerja karyawan harus dapat
ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai
organisasi.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Menurut Hadari Nawawi (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi
lingkungan kerja adalah sebagai berikut :
a. Kondisi fisik (kondisi kerja) merupakan keadaan kerja dalam
perusahaanyang meliputi penerangan tempat kerja, penggunaan warna,
pengaturan suhu udara, kebersihan dan ruang gerak.
b. Kondisi non fisik (iklim kerja) sebagai hasil persepsi karyawan
terhadap lingkungan kerja tidak dapat dilihat atau disentuh tetapi dapat
dirasakan oleh karyawan tersebut. Iklim kerja dapat dibentuk oleh para
pemimipin yang berarti pemimpin tersebut harus mempunyai
kemampuan dalam membentuk iklim kerja tersebut.
Jenis lingkungan Kerja
Secara garis besar lingkungan kerja terbagi atas dua, yaitu lingkungan
kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Sedarmayati : 2009). Lingkungan
kerja fisik adalah semua keberadaan yang berbentuk fisik, yang terdapat disekitar
tempat kerja karyawan, yang dapat mempengaruhi karyawan tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik ada yang lansung
berhubungan langsung dengan karyawan, namun ada juga yang berhubungan
dengan perantara atau lingkungan umum, yang dapat juga disebut lingkungan
kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, seperti temperatur, kelembaban, dan
sirkulasi udara.
Sementara itu, lingkungan kerja non fisik merupakan suatu keadaan yang
terjadi dan memiliki kaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan,
sesama rekan kerja, maupun bawahan. Perusahaan hendaknya dapat menyediakan
kondisi kerja yang kondusif dan mendukung kerja sama antar karyawan yang
bekerja di dalamnya baik di atas maupun tingkat bawah, dengan suasa
kekeluargaan, adanya komunikasi yang baik, dan juga pengendalian diri yang
baik.
Lingkungan kerja fisik mencakup setiap hal dari fasilitas parkir diluar
gedung perusahaan, lokasi dan rencana gedung sampai jumlah cahaya dan suara
yang menimpa meja kerja ruang kerja atau ruang kerja seorang tenaga kerja
(Ashar S. Munandar : 2008).
Schultz (Dalam Ashar S. Munandar :2008) mangajukan hasil suatu
penelitian di Amerika Serikat tentang kantor yang dirancang seperti pemandangan
alam. Kantor yang terdiri dari ruangan yang luas tanpa dinding-dinding bagi yang
membagi ruangan kedalam ruangan-ruangan terpisah. Semua karyawan dari
pegawai rendah sampai menengah dikelompokan kedalam satuan kerja fugional,
masing-masing dipisahkan dari satuan-satuan lainnya dengan pohon-pohon
(pendek) dan tanaman, kaca jendela yang rendah lemari-lemari pendek, rak-rak
buku. Kantor-kator pemandangan alam ini dikatakan melancarkan komunikasi dan
alur kerja. Disamping itu keterbukaan menunjang timbulya ikatan dan kerjasama
kelompok serta mengurangi rintangan-rintangan psikologis antara manajemen dan
karyawan. Keluhan kantor dalam kantor pemandangan ala mini berkaitan dengan
tidak adanya keleluasaan pribadi, adanya banyak kebisingan dan kesulitan
berkonsentrasi.
Jenis-jenis lingkungan kerja menurut Anwar P. Mangkunegara (2005)
yaitu:
1. Kondisi lingkungan kerja fisik yang meliputi :
a. Faktor lingkungan tata ruang kerja
Tata ruang kerja yang baik akan mendukung terciptanya hubungan kerja
yang baik antara sesama karyawan maupun dengan atasan karena akan
mempermudah mobilitas bagi karyawan untuk bertemu. Tata ruang yang
tidak baik akan membuat ketidak nyamanan dalam bekerja sehingga
menurunkan efektivitas kinerja karyawan.
b. Faktor kebersihan dan kerapian ruan kerja.
Ruang kerja yang bersih, rapi, sehat dan aman akan menimbulkan rasa
nyaman dalam bekerja. Hal ini akan meningkatkan gairah dan semangat
kerja karyawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas
kinerja karyawan.
2. Kondisi lingkungan kerja non fisik yang meliputi :
a. Faktor lingkungan sosial
Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan
adalah latar belakang keluarga, yaitu antara lain status keluarga, jumlah
keluarga, tingkat kesejahteraan dan lain-lain.
b. Faktor status sosial
Semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula kewenangan dan
keleluasan dalam mengambil keputusan.
c. Faktor hubungan kerja dalam perusahaan
Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara
karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan.
d. Faktor sistem informasi
Hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada komunikasi
yang baik diantara anggota perusahaan. Dengan adanya komunikasi di
lingkungan perusahaan maka anggota perusahaan maka anggota
perusahaan akan beriteraksi, saling memahami, saling mengerti satu sama
lain dapat mehilangkan perselisihan salah paham.
3. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja yang meliputi :
a. Rasa Bosan
Kebosanan kerja dapat disebabkan perasaan yang tidak enak, kurang
bahagia, kurang istirahat dan perasaan lelah.
b. Keletihan Dalam Bekerja
Keletihan kerja terdiri atas dua macam yaitu keletihan kerja psikis dan
keletihan psikologis yang dapat menyebabkan meningkatkan absensi,
turn over dan kecelakaan
Pengertian lingkungan Kerja
Dalam melakukan aktivitas perusahaan, lingkungan kerja merupakan
segala kondisi yang berada disekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas
yang dibebankan. Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat
menimbulkan semangat dan bergairah kerja, dan sebaliknya jika lingkungan kerja
yang tidak menyenangkan akan dapat mengurangi semangat dan bergairah kerja.
Menurut Alex Nitisimito (2006), lingkungan kerja adalah segala yang ada
disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas
yang dibebankan. Lussier (Dalam Hadari Nawawi : 2003) mengartikan bahwa
lingkungan kerja adalah kualitas internal operganisasi yang relatif berlangsung
terus menerus yang dirasakan oleh anggotanya.
Lingkungan kerja adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja dan
peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan tercapai
produktivitas (Anwar P. Mangkunegara : 2005).
Pengertian Kinerja
Pengukuran kinerja (performance) merupakan salah satu upaya supaya dapat dilakukan sumberdaya secara efektif dan dapat memberikan arah pada pengambilan keputusan strategis yang menyangkut perkembangan suatu organisasi pada masa yang akan datang. Kinerja merupakan status organisasi secara keseluruhan dibanding organisasi lain yang sejenis, atau terhadap suatu standar yang disepakati bersama, baik standar internal maupun standar eksternal. Kinerja organisasi bersifat multi dimensial, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai profil ukuran yaitu efektifitas dan efisiensi. Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah efisiensi ekonomi (Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, 1999 hal.1)
Tingkat kesehatan bank
Bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik, serta mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal ini merupakan indikator untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis bank umum. Menurut Sutojo (1997; 54) tugas tersebut hanya mungkin dijalankan dengan baik, apabila bank dapat memperoleh keuntungan yang memadai. Selanjutnya kemampuan bank menghasilkan keuntungan, secara kuantitatif dapat dinilai dengan mempergunakan enam macam tolok ukur, yaitu (a). Interest margin, (b). Net margin, (c). Assets utilization, (d) Return on Assets, (e). Return on Equity, dan (f). Earning per share. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bank menurut Reed dan K.Gill (1995; 172), antara lain (1). manajemen (2). kondisi perekonomian (3). besar bank (4). suku bunga (5). iklim usaha (6). persentase sumber daya yang dipergunakan (7). laba rugi dari surat berharga (8). kerugian pinjaman dan pembayaran pinjaman yang dihapuskan.
Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan faktor CAMEL. Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, faktor dan komponen penilaian tersebut terdiri dari:
- faktor modal (Capital), komponennya adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko;
- faktor kualitas aktiva produktif (Assets Quality), komponennya adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk;
- faktor manajemen, komponennya adalah manajemen umum dan manajemen risiko;
- faktor rentabilitas (Earnings), komponennya adalah rasio laba terhadap volume usaha (ROA) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
- faktor likuiditas (Liquidity), komponennya adalah rasio alat likuiditas terhadap hutang lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima.
Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank, pada tahap pertama dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan semua komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor. Berdasarkan hal itu dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dari aspek-aspek lain yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan masing-masing faktor. Sementara itu kuantitatif penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem kredit (reward system) yaitu dengan memberikan nilai kredit dari 0 sampai 100 bagi masing-masing faktor dan komponen. Adapun predikat tingkat kesehatan perkomponen rasio atau secara keseluruhan dibagi dalam 4 golongan, yaitu :
- nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat sehat;
- nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat cukup sehat;
- nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat kurang sehat;
- nilai 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat tidak sehat.
Pengertian bank
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut Stuart mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (lihat Simorangkir; 2000; 10).
Dilihat dari tugas atau fungsinya, bank melakukan tiga bentuk tugas (operasi), yaitu : (ibid; 11) :
- operasi perkreditan secara aktif, yaitu tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank;
- operasi perkreditan secara pasif, yaitu tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga;
- usaha bank sebagai perantara pemberi kredit.
Posisi fiskal daerah
Untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah agar diketahui posisinya berada di atas atau di bawah TPS kabupaten pembanding sebagai standar (benchmark), digunakan analisis upaya fiskal (taf effort). Analisis upaya fiskal ini dimulai dengan menghitung Upaya Pengumpulan PAD, dilanjutkan dengan menghitung Tingkat PAD Standar, setelah itu dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah.
Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) merupakan perbandingan antara besarnya PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan Potensi PAD adalah pandapatan yang diterima apabila seluruh potensi telah digunakan secara optimal serta sebaik-baiknya (Reksohadiprodjo,2001:156)
Tingkat PAD Standar (TPADs) adalah perbandingan antara total PAD kabupaten/kota dan total PDRB kabupaten/kota dengan total kabupaten dan kota. Setelah itu barulah dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD (Tax Performance Index) yaitu dengan membagi Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) dengan Tingkat PAD Standar (TPADs), (Reksohadiprodjo,2001:156)
Selanjutnya Reksohadiprodjo (2001:156) mengatakan bahwa makin tinggi hasilnya, makin besar upaya pajaknya. Hasil perhitungan upaya pengumpulan PAD, tingkat PAD standar serta Indeks Kinerja PAD akan menunjukkan posisi fiskal suatu daerah.
Efisiensi dan efektivitas
Devas, dkk (1989: 146) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin rendah hasil perbandingan antara input dan output-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan, selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor/instansi lain untuk memungut pajak. Dengan demikian efisiensi dalam penelitian ini diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau nisbah antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah dan realisasi PAD. Dalam hal belanja Dinas Pendapatan Daerah diakui penentuannya cukup rumit, untuk menyederhanakan diasumsikan belanja adalah sebesar yang tercantum dalam pos 2.4 APBD yaitu Pos Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja rutin dan belanja operasional (Insukindro,dkk,1994: 7).
Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, akan diketahui berapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas akan diketahui apakah investasi itu berguna. Efisiensi dan efektivitas keduanya adalah penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, mereka sering hanya mengukur efisiensi saja. Dikaitkan dengan upaya mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap potensinya dengan anggapan semua wajib pajak/retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak/retribusi yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan (Devas, dkk, 1989:144). Untuk menghitung efektivitas asumsi yang digunakan adalah bahwa target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah melalui perhitungan potensi PAD atau potensi sama dengan target, maka dalam penelitian ini besarnya potensi digunakan pendekatan, yaitu angka rencana atau target yang merupakan perkiraan hasil pungutan yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber–sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998:129). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999).
Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas ;
- Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
- hasil pajak daerah;
- hasil retribusi daerah;
- hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
- dana perimbangan;
- pinjaman daerah, dan;
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:
- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana perimbangan;
- Pinjaman daerah;
- Lain-lain penerimaan yang sah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 (6) menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut Tallo (1997 : 28) menyebutkan pemahaman tentang Anggaran Pendadapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dengan masing-masing ada sisi pendapatan dan sisi belanja. Mamesah (1995: 20) mendefinisikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.
Pemahaman sistem dan mekanisme yang dianut oleh APBN adalah sama bagi APBD, dalam konteks perencanaan pembangunan dipahami hakekatnya merupakan bentuk operasional rencana kegiatan tahunan. APBN sebagai penjabaran Repelita di tingkat nasional dan APBD sebagai penjabaran Repelitada di tingkat daerah, yang menggambarkan secara terperinci dengan jumlah biaya kebutuhan yang seimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang disebut sistem anggaran berimbang (balance budget) yang dinamis.
Pengertian anggaran berimbang yang dinamis memberi makna bahwa jumlah biaya yang dianggarkan pada sisi penerimaan diupayakan harus seimbang dengan jumlah pada sisi pengeluaran, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan anggaran apabila terjadi ketidaksesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam struktur APBD komponen penerimaan daerah terdiri dari:
- bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- bagian Pendapatan Asli Daerah;
- bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi;
- bagian pinjaman Pemerintah Daerah.
Indeks Kemampuan Rutin
Untuk melihat kondisi kemampuan keuangan daerah, dapat menggunakan tolok ukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Radianto, 1997:42). Hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan seberapa besar peranan PAD Kota Kupang terhadap belanja retin dalam APBD-nya.
Indikator derajat otonomi keuangan daerah dapat dilihat dari sisi pengeluaran, artinya seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin suatu daerah. Tumilar (1997:38), mengatakan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dapat dilihat dari indeks kemampuan rutin (IKR) yang diperoleh dari rasio besarnya PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (lihat Suhardi, 2000 :18).
Subsidi daerah otonom
Proses penyediaan dana untuk subsidi daerah otonom (SDO) dan program Inpres sebelum terbit Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, anggaran untuk keperluan SDO disusun bersama dengan jadwal penyusunan APBN dalam setiap tahun anggaran dengan penahapan sebagai berikut (Elmi, 2002 :19):
- pengumpulan data/pengolahan data;
- penyususunan plafon SDO;
- penetapan plafon SDO.
Lebih jauh menurut Elmi (2002 : 21) bahwa peranan SDO menjadi sangat signifikan bagi pemerintah daerah, karena 95% digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, yang lebih dari separuhnya untuk membayar gaji guru dan perawat kesehatan, selebihnya digunakan untuk menutup biaya administrasi, tenaga teknis dan pembantuan baik di propinsi maupun daerah tingkat dua. Jumlah yang lima persen disediakan untuk belanja non pegawai yaitu subsidi pembinaan pendidikan SD, biaya operasional RSUD, pendidikan dan latihan pegawai dan bantuan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Menurut Devas,dkk. (1989:24), bahwa pentingnya peranan dana SDO untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah, karena itu adalah mustahil untuk menghapuskannya ataupun mencampurbaurkan dana SDO ke dalam sistem alokasi umum (block grant). Selanjutnya lebih ditekankan bahwa kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mengadakan strukturisasi agar dicapai pembagian yang lebih baik atau penghematan biaya.
Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan bukan sebaliknya. Menurut Arsyad (1990:23) bahwa hakekat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD.
Derajat Otonomi Fiskal
Otonomi fiskal daerah (local fiscal autonomy) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal daerah dalam penelitian ini merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (own source revenue) seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain (lihat Nanga, 1991:29). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 butir h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Propinsi diberikan otonomi terbatas yang mencakup kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Hal ini menunjukkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten dan Kota langsung berhubungan dengan masyarakat.
Menurut Nanga (1991:29), diakui bahwa otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.
Menurut Utomo (2000: 1), pertama-tama haruslah disadari terlebih dahulu bahwa khasanah perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal haruslah lebih bertitiktekan kepada adanya atau diperolehnya kewenangan. Dengan dimilikinya kewenangan maka akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.
Meskipun tidak dapat ditolak bahwa dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah diperlukan adanya keuangan yang cukup memadai. Hal ini dapat terjadi suatu polemik “apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang atau sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan” (No mandate without funding). Kewenangan menjadi central issues di dalam otonomi dikarenakan hendak mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada citra kedaulatan rakyat, di samping untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama berpuluh tahun kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, untuk itu tidaklah mengherankan bila di era reformasi sering terjadi adanya euphoria yang berlebihan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hakekat otonomi daerah adalah mempunyai sumber keuangan sendiri, dapat mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran.
- Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- Kemampuan aparatur pemerintah daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
- Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dananya apa saja, apakah PAD atau sebagian dari subsidi Pemerintah Pusat.
Kaho (1998:60) menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :
- manusia pelaksanaannya harus baik;
- keuangan harus cukup dan baik;
- peralatannya harus cukup dan baik;
- organisasi dan manajemennya harus baik.
Konsep Manajemen Strategis
Managemen strategis menurut Suwarsono (1994:6) dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:
- Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman.
- Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
- Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.
Menurut Salusu (1996:493), manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai.
Sedangkan menurut Wahyudi (1996:15) manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) terhadap keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai masa depan. Sedangkan Siagian (1995:15-42) mengatakan bahwa merumuskan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.
Dengan berkembangnya organisasi menjadi sangat kompleks, dimana pengelolaan sumber daya organisasi menjadi semakin rumit. Keadaan ini menyebabkan semakin pentingnya suatu manajemen strategi agar organisasi berkembang secara sehat dan mampu mempertahankan eksistensinya. Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan l’esprit de corps yaitu semangat korps yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu organisasi akan mampu bertahan lama bebas dari perasaan curiga antar karyawan. Hasilnya akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.
Manajemen strategis di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif.
Manajemen strategis tidak terlepas dari strategi itu sendiri. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson, 1999:188).
Hax dan Majluf dalam Salusu(1996: 100-101) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut:
- Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
- Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
- Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti orginasi.
- Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya .
- Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.
Dengan definisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Sehingga menurut Salusu (1996:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuan. Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.
Tugas dari manajemen strategis adalah selalu mencari dan merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ialah konflik di antara berbagai kekuatan atau konflik antara nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan. Dwiyanto (2001:1) menyatakan bahwa secara umum isu strategis diberikan batasan sebagai pertanyaan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang dapat mempengaruhi mandat, misi dan tata nilai organisasi atau manajemen, tingkat hasil dan pelayanan dan kombinasi keduanya, klien, pengguna atau anggaran pembiayaan, organisasi atau manajemen. Bagi organisasi publik identifikasi isu strategis seringkali memiliki peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di organisasi publik pada umumnya bermula dari munculnya isu-isu tertentu yang perlu memperoleh respon dari organisasi itu.
Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Tiga pendekatan dalam mengindentifikasi isu-isu strategis yang perlu segera direspons. Ada 3 (tiga) pendekatan menurut Barry dalam Bryson (1999:171) yaitu : (1) Direct Approach atau pendekatan langsung; (2) Indirect approach atau pendekatan tidak langsung (3) The Goals Approach atau pendekatan tujuan; (4) The Vission of Success Approach atau pendekatan visi keberhasilan. Pendekatan mana yang terbaik tergantung pada sifat organisasi atau komunitas.
Dalam strategi pengelolaan BUMD sebagai sumber PAD di Era Otonomi, dengan studi kasus terhadap PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ini digunakan pendekatan visi keberhasilan (The Vission of Success Approach). Dikarenakan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sudah memiliki visi yang jelas yang memberikan gambaran terbaik tentang masa depannya, yakni “Menjaga Kehidupan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Air Bersih Yang Profesional”. Dalam proses mengidentifikasi isu-isu strategisnya, meliputi diskusi bagaimana PDAM beroperasi saat ini dan bagaimana nantinya dikelola dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas, dengan memperhatikan mandat, misi dan kesepakatan stakeholders. Kemudian dikembangkan daftar keunggulan dan kelemahan masing-masing isu, guna mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai visi tersebut.
Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Menurut Keban (2000:3) ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis, yang terdiri atas :
- Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (stakeholders)
- Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
- Perumusan visi, setiap lemabaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang atau dalam kurunwaktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
- Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan pa yang dikerjakan.
- Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
- Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis (1) Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan, (2) peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain, dan (3) dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, asuransi dsb.
- Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah (a) pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi, (b) dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi.
- Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
- Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan program-program strategis. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main yang harus diikuti dalam (1) penyusunan program/proyek tahunan, (2) rancangan implementasi program, (3) mekanisme monitoring terhadap program, (4) mekanisme evaluasi program dan (5) mekanisme tindakan koreksi melalui proses feedback.
Dengan kesembilan langkah perencanaan tersebut maka isu-isu strategis dalam pengelolaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dapat diidentifikasi untuk kemudian diformulasikan menjadi strategi-strategi dalam menangani isu-isu eksternal dan internal PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.
Manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Dengan manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dengan peluang dan kekuatan, organisasipun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan Manajemen strategis dapat memberi petunjuk awal bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal (Salusu, 1996:495).
Manfaat dari penggunaan manajemen strategik menurut Yoo dan Digman (dalam Salusu 1996:498) adalah:
- Manajemen strategik mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang.
- Memungkinkan para karyawan memahami tujuan dan sasaran organisasi.
- Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.
- Menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada waktunya.
- Mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu dan bisa menghemat biaya.
Operasionalisasi Kepuasan kerja
- Kepuasan kerja adalah orientasi emosional individu untuk menjalankan peran dan karakteristik pekerjaan mereka serta merupakan kunci dari kesuksesan bisnis. Dimana dimensi pengukurannya meliputi; Kepuasan pada pengembangan potensi diri, Kepuasan pada lingkungan kerja, Kepuasan pada pekerjaan, dan Kepuasan pada pendapatan
Teknik Manajemen Laba
Teknik dan pola manajemen laba menurut Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi,
dan Liza Alvia (2010:42) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
“1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
2. Mengubah metode akuntansi
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan”.
Adapun penjelasan teknik earnings management di atas sebagai berikut:
1. Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap
estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun
waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya
garansi, dan lain-lain.
2. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi.
Contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka
tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau
menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode
akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluran promosi sampai
periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan,
mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.
Reputasi Underwriter
Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan
menerbitkan sahamnya di pasar modal. Dalam praktiknya, underwriter akan
membantu suatu sindikasi penjamin yang terdiri dari beberapa underwriter
dengan porsi penjaminan yang berbeda-beda. Pihak dengan porsi penjamin
terbesar umumnya merupakan para penjamin pelaksana atas emisi tersebut
(Fahmi, 2004).
Underwriter merupakan perusahaan swasta atau BUMN (pihak luar) yang
menjembatani kepentingan emiten dan investor yakni menjadi penanggung jawab
atas terjualnya efek emiten kepada investor. Underwriter membuat kontrak
dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten
dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Peranan
underwriter diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat underpricing
karena tinggi rendahnya harga perdana saham yang akan dibeli investor
tergantung kesepakatan antara penjamin emisi dengan emiten. Emiten yang
menggunakan penjamin emisi yang berkualitas atau bereputasi baik akan
mengurangi tingkat ketidakpastian yang tidak dapat diungkapkan oleh informasi
yang terdapat dalam prospektus dan menandai bahwa informasi privat dari emiten
mengenai prospek perusahaan di masa mendatang tidak menyesatkan. Berikut
adalah empat jenis penjaminan sekuritas yang dilakukan oleh penjamin emisi efek
menurut Anwar (2005):
1. Full Commitment (kesanggupan penuh)
Penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil alih risiko penawaran efek
dengan cara memberikan jaminan kepada emiten bahwa setiap bagian surat
berharga yang tidak terjual akan dibeli oleh penjamin emisi dengan harga perdana
yang ditawarkan kepada publik.
2. Best Effort (kesanggupan terbaik)
Penjamin efek hanya bertanggung jawab untuk melakukan usaha – usaha
terbaiknya agar surat berharga dapat terjual dengan harga perdana yang
ditetapkan. Oleh karena itu, bila ada bagian efek yang tidak terjual akan
dikembalikan kepada emiten.
3. Standby Commitment
Penjamin emisi efek akan membeli bagian efek yang tidak terjual sampai jangka
waktu bersama. Namun, pembelian yang dilakukan oleh penjamin emisi ini adalah
pada tingkatan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang biasanya berada
di bawah harga perdana yang ditawarkan kepada publik.
4. All or None Commitment
Dalam hal ini, seluruh efek yang ditawarkan harus terjual semuanya. Apabila
tidak, bagian yang sempat terjual akan dikembalikan bersama – sama dengan yang
belum terjual kepada perusahaan / emiten. Jadi pada prinsipnya adalah terjual
seluruhnya atau tidak sama sekali.
Best effort umumnya digunakan oleh IPO yang kecil dan Full Commitment
pada IPO yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar
hasil kotor (gross proceed) dari penerbitan suatu sekuritas atau saham baru, maka
semakin sedikit emiten yang memilih kesepakatan dengan underwriter yang
berbentuk Best Effort.
Pelaksanaan penjamin emisi efek, umumnya dilakukan dalam suatu
sindikasi yang terdiri atas kalangan penjamin emisi. Dilihat dari masing – masing
fungsi dan tanggung jawab dalam sindikasi penjamin emisi maka underwriter
dapat digolongkan sebagai berikut (Anwar, 2005):
1. Penjamin Emisi (Lead Underwriter)
Penjamin utama emisi dengan emiten membuat suatu perikatan dalam suatu
perjanjian penjaminan emisi efek. Dalam perjanjian tersebut penjamin emisi
menjamin menjual efek dan pembayaran seluruh nilai efek.
2. Penjamin Pelaksana Emisi (Managing Underwriter)
Mengelola penyelenggaraan emisi efek serta mengkoordinasikan seluruh
penjamin emisi dalam pelaksanaan penjaminan efek, serta kegiatan lain yang
sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek.
3. Penjamin Peserta Emisi (Co – Underwriter)
Ikut serta menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek pada penjaminan utama
emisi sesuai bagian yang diambilnya. Penjaminan emisi efek selalu dihadapkan
pada kemungkinan risiko.
Risiko maksimum yang akan dihadapi oleh underwriter adalah
kemungkinan tidak lakunya efek sehingga menyebabkan underwriter merugi
karena menanggung penuh atas tidak lakunya efek yang disebabkan karena
penggunaan penjaminan Full Commitment di Indonesia.
Masalah penetapan harga saham yang ditawarkan kepada calon pembeli
merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena rentannya kesalahan kecil yang
terjadi saat IPO dapat menyebabkan kegagalan IPO. Harga jual yang terlalu mahal
akan menyebabkan sekuritas tidak laku. Sebaliknya, harga yang terlalu murah
akan menyebabkan perusahaan mengalami opportunity loss.
Teori yang berkaitan dengan variabel ini adalah teori asimetri informasi
(Mamduh, 2004) dimana adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara emiten,
underwriter, dan investor. Perbedaan informasi yang terjadi ialah bahwa
underwriter memiliki informasi lebih banyak tentang keadaan pasar daripada
emiten. Sedangkan terhadap investor, underwriter juga memiliki informasi
mengenai emiten lebih banyak daripada investor. Sehingga penentuan harga pun
menjadi sangat penting di posisi underwriter.
Dalam dua mekanisme penentuan harga (penawaran dan permintaan)
sering terjadi perbedaan harga terhadap saham yang sama antara di pasar perdana
dan di pasar sekunder. Emiten dan underwriter bersama-sama dalam penentuan
harga perdana saham, namun sebenarnya masing-masing pihak mempunyai
kepentingan yang berbeda. Emiten dalam hal ini menginginkan harga perdana
yang tinggi karena dengan harga yang tinggi maka semakin tinggi pula emiten
dapat merealisasikan proyek yang akan dilakukan. Sedangkan bagi underwriter
sebagai penjamin emisi menginginkan harga yang rendah untuk meminimalkan
resiko yang ditanggungnya.
Banyaknya saham yang dijamin oleh underwriter secara tidak langsung
menunjukkan aset yang dimiliki oleh underwriter. Semakin banyak saham yang
dapat dijamin berarti semakin besar kemampuan aset underwriter. Besar aset yang
dimiliki underwriter untuk mengukur seberapa besar kemampuannya untuk
melakukan penjaminan. Semakin baik kemampuan underwriter untuk melakukan
penjaminan emisi, maka tingkat underpricing akan semakin rendah.
Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja
Penilaian kinerj amemiliki tujuan yaitu unntuk memotivasi karyawan
dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebalumnya agar dapat membedakan hasil dan
tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan
manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.
Menurut Hanafi (2016:69) menyatakan bahwa:
“pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing
measurement (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi
perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoprasian bisnis
selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja
adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk
mengevaluasi efesien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang
telah dilakukan pada periode waktu tertentu.”
Mulyadi (2016:415) menyebutkan bahwa :
“Penilaiannkinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya”.
Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :
“Untuknmemotivasi karyawan dalam mencapai sasaran
organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang
diinginkan. nStandar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen
atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”
Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak
semestinya, nuntuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan
melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang
bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Seacara formal produk akhir dari hasil
pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan
kinerja.
MenurutnMulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa :
“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :
1. Mengelolanoperasi organisasi secara efektif dan efisien
melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantunpengambilan keputusan yang berdasarkan
dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan
pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan
karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan
evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
bagaiamana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”
Pengukuran Kinerja Keuangan
Pengukurannkinerja keuangan bisa dilihat dari analisis laporan
keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan tersebut yang paling umum
digunakan yaitu analisis rasio keuangan .
Riyadi (2006:155) menyatakan bahwa :
“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data
keuangan baik, nyang digunakan untuk menjelaskan hubungan
antara kedua data keuangan tersebut yang pada umunya dinyatakan
secara numerik, nbaik dalam persentase atau kali. Hasil
perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pada periode tertentu”.
Menurut Hanafi (2016:74) nalisis Rasio diantaranya sebagai berikut :
1. “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
Likuiditas terdiri dari : cash ratio, current ratio, acid test ratio
atau quick ratio.
2. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktifitas asset.
Rasio Aktivitas terdiri dari : inventory turnover, receivable
turnover, fixed asset turnover, days sales outstanding, total assets
turnover
3. Rasio Solvabilitas, untuk mengukur sejauh mana kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio Profitabilitas, untuk melihat kemampuan perusahaan
menghasilkan laba (Profitabilitas). Rasio Profitabilitas terdiri dari :
Profit Margin, Return On Investment (ROI), Return on Equity
(ROE), Return on Assets (ROA), Earning PerShare (EPS)”.
a. Return On Investment (ROI)
Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam
menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis
laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai
salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh
pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari
keseluruhan operasi perusahaan.
b. Return On Asset (ROA)
Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok
keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan
pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan
kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan
(laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan
atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu
faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian
penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu
perusahaan.
c. Return On Equity (ROE)
Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat
utama untuk investor yang digunakan dalam menilai
kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum
ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama
satu tahun terakhir.
d. Earning Per Share (EPS)
EPS adalah alat analisis tingkat profitabilitas
perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional.
EPS adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering
digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping PER
(Price Earning Ratio) dalam lingkaran keuangan.
e. Rasio Pasar
Untuk melihat perkembangan nilai perusahaan
relative terhadap nilai buku perusahaan. Rasio Pasar terdiri
dari : price earning ratio, dividend yield, dividend payout
ratio.”
Tahap – Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan
Menurut Irham Fahmi (2014:4) menyatakan bahwa ada 5 (lima)
tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum
sebagai berikut :
1. “Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review
dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat
tersebut dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam
akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat
dipertanggungjawabakan.
2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini
adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sdang
dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan
memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang
diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil yang telah diperoleh. Dari
hasil hitungan tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dengan
hasil hitungan dari beberapa perusahaan yang lain..
Ada 2 (dua) metode yang umum digunakan untuk melakukan
perhitungan tersebut, yaitu :
a. “Time Series Analysis, yaitu membandingkan secara antar
waktunatau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan
terlihat secara grafik.
b. CrossnSectional Approach, yaitu melakukan perbandingan
terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar
satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup
yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai
permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisi melihat
kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap
tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa
saya permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh
perusahaan tersebut.
5. Mencari serta memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai
permaasalahan yang telah ditemukan. Pada tahap ini setelah
ditemukannya solusi guna memberikan suatu masukan supaya apa
yang menjadi kendala dan hambatan sselama ini dapat
diselesaikan”
Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan
Menurut Munawir (2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan yaitu :
1. “Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi
atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya
pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
dilakukan baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkanhutanghutangnya serta membayar dividen secara terartur tanpa mengalami
hambatan atau krisis keuangan”.
Sedangkan Mangkunegara (2015:67) mengungkapkan faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktor kemampuan (ability). Secara psikologis kemampuan
(ability) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya
pegawai dengan IQ di atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja
diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b. Faktor motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang
pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi
merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk
mencapai tujuan kerja.
Pengertian Kinerja Kuangan
Syafarudin (2003:96) mengemukakan kinerja keuangan merupakan:
“Kinerja keuangan merupakan mengukur sampai sejauh mana
prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai
perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui
neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang
berkepentingan.”
Sedangkan Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa :
“Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk
melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan
menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan
benar.”
Pengertian Kinerja
Pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Fahmi (2014:5)
menjelaskan bahwa:
“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/program/kebijaksanaaan
dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu
organisasi, secara umum kinerja dapat juga dikatakan bahwa kinerja
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu.”
Sedangkan menurut Edison (2016:19) menyatakan bahwa :
“Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur
selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau
kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Menurut Mangkunegara (2009:49) dalam Jurnal Setyowati & Haryani
(2016) mengemukakan bahwa :
“Kinerja dari kata job performance atau actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan padanya”.
Indikator Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dapat diklasifikasi menjadi perusahaan yang besar
atau perusahaan yang kecil melalui indikator yang digunakan perusahaan
tersebut.
Indikator dalam ukuran prusahaan menurut Suwitno dan Herawaty
(2015:24) adalah :
“tolak aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain”.
Sedangkan Sudarmadji dan Sularto (2007:29) mengungkapkan bahwa:
“Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai
penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar
pula ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka
semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan
makan semakin banyak perputaran uang dan semakin besar
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal
dalam masyarakat”.
Ferry dan Jones (2014:32) menyatakan bahwa :
“Besaar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva,
jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total
aktiva. Salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan besar
kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari
perusahaan tersebut”.
Bestivanto (2013:15) mengungkapkan bahwa :
“Ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan,
dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap
memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative
stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan
perusahaan dengan total asset yang kecil”.
Menurut Murhadi (2013) dalam Maretha (2016:27) mengungkapkan
bahwa :
“Firm Size diukur dengan mentranformasikan total aset yang
dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural”.
Klasifikasi Ukuran
Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20
Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha
kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun
2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Pengertian Ukuran Perusahaan
PerusahaannPengertian Ukuran Perusahaan menurut Riyanto
(2012:305) adalah :
“ukuran perusahaan menggambarkan besar dan kecilnya suatu
perusahaan yang ditunjukkan pada nilai equity, nilai penjualan, dan
nilai aktiva.
Sedanngkan menurut Jugiyanto (2016:282) mengemukakan bahwa
ukuran perusahaan sebagai berikut :
“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar atau kecilnperusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log
size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.
Demikiannpula menurut Mandiyono dan Sugiarti (2015:36) ukuran
perusahaan adalah :
“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan
dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.
Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan
karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”
Pengertian Perusahaan
Pengertian perusahaan menurut Muhammad (2010:12) adalah :
“Perusahaan tempat n terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya
semua faktor produksi dengan acuan laba.”
Arti (2015:25) mengungkapkan Perusahaan adalah :
“perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan
produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.”
Sedangkan menurut Sumami (1997:112) yang mengungkapkan
bahwa:
“Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah
sumber daya ekonominuntuk menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat 39 dengan tujuan memperoleh keuntungan dan
memuaskan kebutuhan masyarakat.”
Pengetian Komite Audit
Definisi komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG, 2017) adalah:
“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan
Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai
keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan Komite Audit .”
Menurut Arents (2010:23), menjelaskan pengertian komite audit adalah:
“Umumnya komite audit terdiri dari tiga ata lima kadang tujuh orang
yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya
komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan
manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”
Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran
Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :
“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.
Pengetian Dewan Direksi
Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh
pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan
memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka.
Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi
manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan
publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa
organisasi swasta dan nirlaba. Dewan direksi merupakan aspek yang
mempengaruhi mekanisme corporate governance yang diperlukan untuk
mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul
keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan
direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan
strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka
panjang maupun jangka pendek. (Wikipedia, 2007).
Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari
RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam
pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki
wewenang untuk mengusulkan direktur.
Padanumumnya direktur memiliki tugas yaitu antara lain :
a) Eksternal
1. Mewakili perseroan dengan atas nama perseroan untuk
melakukan bisnis kerjaasam dengan perusahaan lain,
2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.
b) Internal
Di Perusahaan
1. Mengurus dan mengelola perseroaan untuk kepentingan
perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tepat.
2. Menjalankan kepengurursan sesuai dengan kebijakan
yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha)
yang ditentukan dalam Undang- undang Perseroan
Terbatas dan anggaran dasar Perseroan,
3. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan
kebijakan perusahaan,
4. Memilih , menetapkan, dan mengawasi tugas dari
karyawan dan kepala bagian (manajer),
5. Melakukan persetujuan anggaran tahunan perusahaan,
6. Menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang
saham atas kinerja perusahaan,
Pengertian Dewan Komisaris Independen
Tunggal (2009:79) mengungkapkan komisaris independen adalah
sebagai berikut :
“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau
anggota dewan komisaris lainnya.”
Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110)
adalah sebagai berikut :
“Dewan Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang
ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang
saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas
mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan
latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional
yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi
kepentingan perusahaan”.
Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance
(2006) komisaris independen sebagai berikut :
“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sematamata demi kepentingan perusahaan.”
Menurut Tricker (2009, dalam Lukviarman, 2016:57), menjelaskan
bahwa peranan Board of Directors (BOD) sebagai the governing body
untuk setiap entitas korporasi dengan peran utama berupa tanggung jawab
yang berhubungan dengan seluruh keputusan dan kinerja organisasi
terebut. Komisaris independen memiliki tanggung jawab yang harus
dilaksanakan untuk 14 mendorong diterapkannya good corporate
governance. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2006,
dalam Meliliani, 2013:72), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017:45) menyatakan
bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan Good Corporate Governance dalam lingkungan BUMN
menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011
yang dalam Meilani Hamdani dan Gunoro Nupikso (2016:36) yaitu :
1. Memaksimalkan dengan meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi dan
efektif.
3. Mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi oleh moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab
sosia BUMN terhadap pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yanng kondsif bagi perkembangan investaasi
nasional.
Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
Manfaat Corporate Governance adalah peningkatan kinerja
perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku
kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang
berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor,
komite audit, serta remunerasi eksekutif. Good Corporate Governance
memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan
efektif sehingga tercipta mekanisme check and balances di perusahaan.
Zarkasy, Wahyudin (2014:19): penerapan Good Corporate
Governance memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potesi benturan
3. Fokus pada strategi-trategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits)
6. Promosi citra korporat (corporate image)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor
Dengan aadanya corporate governance yang baik, keputusankeputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak
yang dominan, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan setelah mendapatkan
masukan dengan mempertimbanngkan kepentingan stakeholders. Selain
itu, corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan yang
lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan),
lebih accountable (karena ada system yang akan meminta
pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan dan juga
akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat
mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.
Unsur-Unsur Good Corporate Governance
DalamvpenerapanvGoodvCorporatevGovernancevpada vBUMN
membutuhkanvunsur yangvmendukung. vAdapun menurut Adrian
(2011:23), unsur-unsur Good Corporate Govrnance yaitu :
1. Corporate Governance – Internal Perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :
a. Pemegang Saham
b. Dewan Direksi
c. Dewan Komisaris
d. Manajer
e. Karyawan
f. Sistem Remunerasi berdasarkan kinerja
g. Komite Audit
Unsur-unsur yanng diperlukan oleh perusahaan :
a. Keterbukaan dan Kerahasiaan (Disclosure)
b. Transparansi
c. Akuntabilitas
d. Kesetaraan
e. Aturan dari code of conduct
2. Corporate Governance – External Perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari :
a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
b. Investor
c. Instusi penyedia informasi
d. Akuntan public
e. Intitusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan
f. Pemberi pinjaman
g. Lembaga yang mengesahkan legalitas
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah :
a. Aturan dari code of conduct
b. Kesetaraan
c. Akuntabilitas
d. Jaminan hukum
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Di dalamvSurat keputusan Menteri BUMN Nomorv: KEP-117/MMBU/2002vmenjelaskan tentangvpenerapan Good Corporate Governance
padavBadanvUsaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsipvGood
CorporatevGovernancevyangvdimaksudvdalamvkeutusan ini meliputi :
1. “Transparansi, merupakan keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai
perusahaan;
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan di mana perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, merupakan kejelasan dari fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, merupakan kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang dirancang untuk meninngkatkan kinerja perusahaan,
melindungi kepentingan untuk stake holders dan menciptakan kepatuhan
setiap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku
secara umum. Sedangkan Pengertian Good Corporate Governance menurut
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate
Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor :
KEP117/M-MB/2002n(2002:pasal1), mendefinisikan Good Corporate
Governance sebagai berikut :
“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”
Menurut Effendi (2016:3) pengertian Good Corporate Governance
adalah sebagai berikut :
“Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang
dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara
profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan”.
Menurut Agoes (2013:101), definisi dari Good Corporate Governance
adalah :
“tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran
dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik disebut juga sebagai suatu
proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapaiannya, dan penilaian kinerja nya .”
Sedangkan Bambang Rianto Rustam (2017:294) menyebutkan,
pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:
“Good Corporate Governace merupakan serangkaian keterkaitan
antara dewan komisaris, direksi, pihak – pihak yang berkepentingan,
serta pemegang saham perusahaan. Corporate Governance
menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam
menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari,
memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan
beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan
lain, serta melindungi kepentingan nasabah”.
Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu
atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik)
menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk
melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut
termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam
hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu
mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal.
Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup
beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk
kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada
umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang,
sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang
mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan
mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk
membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat
menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan
mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya
monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan
kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek
akan berbeda dengan keinginan pemilik.
Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan Darmawati,dkk
(2005:32) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan
asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia
mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional
(bounded rationality) dan tidak menyukai resiko.
1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara
anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan
adanya asimetri informasi antara principal dan agent.
2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan Corporate governance
sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi
konflik keagenan,
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap
sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan
Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang
bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus
pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya eksproriarsi atas
pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Corporate
governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan
efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan
stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu
struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu
perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring
kinerja.
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure
Ukuran perusahaan merupakan variabel yang dapat menjelaskan varisasi
kuantitas pengungkapan dalam lapoaran tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan
dapat diukur dengan menggunakan total aktiva. Dengan semakin besar ukuran
perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh
perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini di sebabakan karena perusahaan yang
besar cenderung memiliki kondisi yang stabil. Kestabilan tersebut menarik
investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi
penyebab atas naiknya harga saham perusahaan dipasar modal. Penelitian yang di
lakukan Djoko Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap Environmental Disclosure.Dikaitkan dengan teori agensi, di
mana perusahaan besar mengungkapakan informasi yang luas untuk dapat
mengurangi konflik keagean menurut Desy, dkk (2018:121).
Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Paramitha dan Abdul Rohman
(2014), Djoko Suhardjanto (2015), Rudi Zulfikar, et, al (2016), Ida Ayu Putu Oki
Yacintya Dewi dan Gerianta Wirawan Yasa (2017) membuktikan bahwa ukuuran
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap environmental disclosure.
Desy Anggrarini dan Eindye Taufiq (2018) menunjukkan bahwa ukuuran
perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Environmental
Disclosure
Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk
mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola
perusahaan atau pihak manajemen (Rahardja dan Pratama, 2013). Perusahaan
dengan ukuran dewan komisa-ris yang besar cenderung mengungkapkan infor- masi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain (Darlis dkk, 2009).
Dengan adanyanya dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai
pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi
kemung-kinan kecurangan dalam pelaporan menyajikan laporan keuangan yang
dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka
semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan
maupun pengung-kapan lingkungan perusahaan (Ariningtika & Kiswara, 2013)
Kinerja Lingkungan
kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem
manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek
lingkungannya (ISO 14004, dari ISO 14001) , menurut Nurleli dan Epi
Fitriah(2015) kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan
lingkungan yang baik (green). Kinerja lingkungan diterjemahkan sebagai kinerja
yang berkenaan dengan lingkungan, terutama berkaitan dengan dampak
lingkungan. Kinerja ini berhubungan dengan tiga aspek, yaitu strategic corporate
environmental performance, operational corporate environmental performance,
dan corporate environmental reporting (Gunther, et al, 2010, dalam Intan Pertiwi,
Nurleli dan Epi Fitriah, 2015).
Kinerja lingkungan terbagi menjadi dua yaitu, kinerja lingkungan
kuantitatif dan kinerja kualitatif. Kinerja lingkungan kuantitatif adalah hasil yang
dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek
lingkungan fisiknya, sedangkan kinerja lingkungan kualitatif adalah hasil yang
dapat diukur dari hasil-hasil terkait dengan ukuran asset non fisik, seperti
prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia
pelaku kegiatan, dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan
targetnya, Pengertian Kinerja atau performance adalah sebuah kata dalam
bahasa Indonesia dari kata dasar „kerja‟ yang menerjemahkan kata dari
bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja (Wikipedia.org, 2012).
Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 503) yaitu
kinerja merupakan kata benda yang artinya: 1. Sesuatu yg dicapai, 2. Prestasi
yg diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (tentang peralatan), sedangkan
menurut Mulyadi (2001: 415) pengertian kinerja adalah penentuan secara
periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan
karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan
sebelumnya. Wikipedia.org (2012) menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya
tujuan yang telah di tetapkan organisasi merupakan jawaban dari kinerja di dalam
organisasi.
Profitabilitas
Menurut Bunga, dkk (2014:3) Profitabilitas merupakan indikator
perusahaan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Berdasarkan teori agensi di katakan bahwa terdapat pemisahaan
antara manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principal) serta kesulitan yang di
hadapi investor dalam mengamati secara langsung tingkat dan kualitas usaha
manajer berkaitan dengan teori agensi. Penelitian yang di lakukan oleh (Djoko
Suhardjanto dan Miranti, 2007) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan
memiliki hubungan yang positif artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan
maka semakin tinggi pula disclosure perusahaan. Hubungan antara profitabilitas
dan pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan
respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Dengan begitu
pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipercaya sebagai pendekatan
manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon kebutuhan social.
Ukuran Perusahaan
Ukuran Perusahaan merupakan variabel yang dapat menjelaskan variasi
kuantitas pengungka-pan dalam laporan tahunan perusahaan (Paramitha &
Rohman, 2014). Rusdianto (2013) menegaskan bahwa ‘ukuran suatu perusahaan
dapat mem-pengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka. Secara umum dapat dikatakan perusahaan besar akan mengungkapkan
informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.
Ukuran perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan total aset.
Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran suatu
perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahawa ukuran perusahaan merupakan
besaranya aset yang dimiliki perusahaan. Dikaitkan dengan teori agensi, dimana
perusahaan besar mengungkapakan informasi yang luas untuk dapat mengurangi
konflik keagean Perusahaan besar akan memiliki biaya keagean lebih besar
dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar
cenderung memiliki public demand terhadap informasi yang lebih tinggi
dibanding perusahaan kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Bunga, dkk (2014:2).
bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak pula
sehingga memberikan dampak yang lebih besar pula terhadap lingkungan,
sehingga lebih banyak pula share holder maupun stake holder yang peduli
terhadap program lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan .
Menurut Djoko (2015:46), perusahaan besar berada dalam tekanan untuk
mengungkpakan aktivitas mereka untuk melegimitasi bisnis mereka karena
perusahaan besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, memiliki pengaruh yang
lebih besar kepada masyarakat, memiliki pemegang saham yang mungkin peduli
dengan program lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dan laporan
tahunannya lebih efisisen dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
stakeholder. Sehingga perusahaan besar senantiasa terdorong untuk melakukan
pengungkapan informasi lingkungannnya.
Environmental Disclosure
Menurut Desy, dkk (2018:120) Environmental Disclosure merupakan
pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan dalam
instrumen laporan keuangan. Menurut Effendi (2012:120). Environmental
Disclosure di proksikan dengan mengggunakan skor pengungkapan
Environmental Disclosure pada annual report perusahaan sampel, Bobot skor
yang digunakan adalah menggunakan Indonesia Environmental Reporting Index
(IER) hasilnya akan lebih akuarat dan tepat untuk digunakan di indonesia..
Environmental Disclosure penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan
lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi
tanggung jawab sosialnya.
Perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan Environmental
Disclosure memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempertahankan dan
mendorong reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk
beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses
sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas,
memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan
regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan adanya
peluang untuk memperoleh penghargaan menurut Desy, dkk (2018:120)
Teori legimitasi
Teori legimitasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku dimasyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif
teori legimitasi ,suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya
jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas.
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial
adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat
yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legimitasi organisasi dapat dilihat
sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang
diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat menurut Ghozali, et, al
(2007:4).
Teori legimitasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan
kegiatan operasionalnya harus menunjukan perilaku yang konsisten dengan nilai
sosial. Pengungkapan aktivitas pengungkapan lingkungan hidup dianggap sebagai
salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan
kegiatan operasional perusahaan. Karena itu teori legimitasi sanagat penting
dalam membantu dalam pengungkapan lingkungan menurut Ghozali, et, al
(2007:444).
Mengacu dari teori legitimitasi di atas bahwa teori ini sangat penting
dalam pengungkapan lingkungan atau environmental disclosure, Karena didalam
teori ini di bahas tentang kontrak sosial yang terjadi anatara perusahaan dengan
masyarakat, dimana perusahaan itu beroperasi dan menggunakan sumber
ekonomi. Dan juga perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitas
perusahaan jika manajemen menganggap hal yang di harapkan masyarakat.
Hubungan Antara Motif Diversi dan Self-Disclosure
Menurut Dwiputra
(2014), motif dalam penggunaan media sosial dapat mendorong terjadinya selfdisclosure dikarenakan media sosial memberikan kebebasan bagi individu
untuk mengekspresikan berbagai hal. Media sosial juga memungkinkan sesuatu
yang selama ini dipendam dapat diungkapkan secara transparan, bahkan suatu
informasi yang disebar juga memungkinkan khalayak umum untuk ikut
menyebarnya juga (Nurudin, 2012; Dwiputra, 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra (2016) menunjukkan bahwa
pengguna menggunakan media sosial untuk mengurangi stress dan juga untuk
membagikan ekspresi yang sedang dirasakan melalui keterbukaan informasi
diri (self-disclosure). Hal ini berarti media sosial termasuk instagram dapat
menjadi sarana untuk melakukan self-disclosure. Selain membentuk
keakraban dan kedekatan dengan orang lain seperti yang dijelaskan oleh West
dan Turner (2008), self-dislcosure yang dilakukan individu di media sosial
instagram didasari oleh motif diversi seperti melepaskan emosi dan
membagikan ekspresi atau perasaan yang dialami
Indikator Motif Diversi
Berdasarkan definisi dari Ardianto dkk (2007), Susfina (2010),
memaparkan indikator-indikator untuk mengukur motif diversi individu, yaitu:
a. Melepaskan diri dari kegiatan rutin.
b. Melupakan masalah yang ada meski hanya untuk sesaat.
c. Melepaskan/mengurangi keteganan dan emosi yang sedang dirasakan.
d. Mengisi waktu luang.
Pengertian Motif Diversi
Dalam Uses and Gratification, pengguna media adalah pihak yang
aktif dalam mencari sumber media yang paling baik untuk memenuhi
kebutuhannya dalam proses komunikasi (Hidayat, 2007). Hal ini dikarenakan
pengguna media memilih media berdasarkan manfaat yang ingin didapatkan.
Contohnya pengguna Instagram menggunakan media tersebut sebagai sarana
mengekspresikan diri atau membuka diri melalui foto dan video singkat yang
dibagikan, sedangkan pengguna Youtube menggunakan media tersebut untuk
mencari informasi dengan menonton video yang berdurasi lama. Dalam teori
ini, pengguna media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana
mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada
dirinya. Dengan kata lain, individu memiliki motif-motif yang mendorong
mereka dalam menggunakan media sosial.
Menurut Sobur (2009), secara etimologis, motif atau dalam Bahasa
Inggris motive, berasal dari kata motion, yang berarti gerakan atau sesuatu
yang bergerak. Motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan
seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu (Sobur,
2009). Motif memberikan tujuan dan arah kepada tingkah laku individu untuk
mencapai suatu tujuan.
Menurut Sherif dan Sherif (Sobur, 2009), motif merupakan istilah
generic yang meliputi semua faktor internal seperti kebutuhan yang berasal
dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, atau selera
sosial, yang mengarah pada berbagai jenis perilaku untuk memenuhi suatu
tujuan. Pengertian lain yaitu motif merupakan implus atau dorongan yang
memberi energy pada tindakan manusia ke arah pemuasan kebutuhan
(Giddens, 1991; Sobur, 2009).
Salah satu motif yang mendasari individu dalam menggunakan media
adalah motif diversi atau hiburan. Menurut Ardianto dkk (2007) motif diversi
merupakan kebutuhan akan hiburan yang dapat diperoleh melalui beberapa
bentuk yaitu stimulasi atau pencarian untuk mengurangi rasa bosan atau
melepaskan diri dari kegiatan rutin, relaksasi atau pelarian dari tekanan dan
masalah, dan pelepasan emosi dari perasaan dan energi yang terpendam.
Menurut Susfina (2010) motif diversi adalah motif yang meliputi
kebutuhan atau pelepasan diri dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan.
Rakhmat (2007) menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk
mengurangi ketegangan atau melepas emosi seperti marah. Hal yang senada
juga diungkapkan oleh Vivian (2008) bahwa hasil yang didapatkan individu
saat menggunakan media antara lain: stimulasi untuk mengurangi rasa bosan,
relaksasi, dan pelepasan emosi.
Faktor-faktor Self-Disclosure
Faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure (DeVito, 1997) antara lain:
1. Besar kelompok
Self-disclosure lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil ketimbang
kelompok besar. Dengan satu pendengar (jika berada di kelompok yang
terdiri atas dua orang), pihak yang melakukan pengungkapan diri dapat
meresapi tanggapan dengan cermat.
2. Perasaan menyukai
Individu membuka diri kepada orang-orang yang disukai atau dicintainya,
dan individu tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai
(Derlega dkk, 1987; DeVito, 1997). Hal ini dikarenakan orang yg disukai
(dan mungkin menyukai balik) akan mendukung dan positif.
3. Efek diadik
Individu melakukan self-disclosure bila orang yang mengetahuinya juga
melakukan self-disclosure. Pengungkapan diri menjadi lebih akrab bila itu
dilakukan sebagai tanggapan atas pengungkapan diri orang lain.
4. Kompetensi
Individu yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri
daripada individu yang kurang kompeten. Hal ini dikarenakan individu
yang kompeten memiliki rasa percaya diri dan memiliki banyak hal yang
positif untuk diungkapkan.
5. Kepribadian
Individu yang pandai bergaul dan ekstrovet melakukan pengungkapan diri
lebih banyak dibandingkan dengan individu yang kurang pandai bergaul
dan lebih introvert. Demikian juga individu yang kurang berani bicara
pada umumnya juga kurang mengungkapkan diri dibandingkan individu
yang merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi.
6. Topik
Pada umumnya informasi yang lebih pribadi seperti seks atau keadaan
keuangan serta topik-topik negatif lebih kecil kemungkinannya untuk di
ungkapkan sehingga individu cenderung membuka diri tentang topik
tertentu.
7. Jenis kelamin
Jenis kelamin menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi
pengungkapan diri . Namun, perbedaan jenis kelamin ini bukan dari segi
biologis, tetapi dari perbedaan gender. Contohnya, wanita yang maskulin
kurang membuka diri ketimbang wanita yang memiliki skala maskulinitas
rendah dan pria feminim melakukan pengungkapan diri yang lebih besar
daripada pria yang memiliki skala femininitas yang lebih rendah.
Dimensi Self-Disclosure
Altaman dan Taylor (Gaianu, 2009) mengungkapkan lima dimensi selfdisclosure, yaitu;
a. Ketepatan
Ketepatan mengacu pada apakah individu mengungkapkan
informasi pribadinya dengan relevan dan apakah individu terlibat langsung
dengan peristiwa tersebut. Dalam hubungan yang spesifik, jika selfdisclosure yang dilakukan individu tidak sesuai dengan norma-norma,
maka hal tersebut akan dianggap menyimpang dan individu tersebut harus
bertanggung jawab terhadap resikonya. Jika self-disclosure dilakukan
dengan tetap dan sesuai, maka akan meningkatkan reaksi yang positif dari
partisipan atau pendengar.
b. Motivasi
Motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan seseorang
untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Dorongan tersebut
berasal dari dalam maupun luar diri individu. Dorongan yang berasal dari
dalam berkaitan dengan keinginan atau tujuan individu melakukan selfdisclosure, sedangkan dorongan dari luar diri individu berasal dari
lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan.
c. Waktu
Waktu yang digunakan individu dengan seseorang akan cenderung
meningkatkan kemungkinan terjadinya self-disclosure. Individu harus
memilih waktu yang tepat saat ingin melakukan self-disclosure dengan
memperhatikan kondisi orang lain. Contohnya, bila seseorang sedang
dalam kondisi capek atau dalam keadaan sedih, maka orang tersebut
cenderung kurang terbuka dengan orang lain, sedangkan jika waktunya
tepat seperti saat seseorang sedang bahagia atau senang, maka orang
tersebut cenderung untuk melakukan self-disclosure.
d. Keintensifan
Keintensifan seseorang dalam melakukan self-disclosure
tergantung kepada siapa seseorang mengungkapkan diri, seperti teman
dekat, orang tua, teman biasa, atau orang yang baru dikenal.
e. Kedalaman dan Keluasan
Kedalaman self-disclosure terbagi atas dua dimensi, yakni dangkal
dan dalam. Self-disclosure yang dangkal biasanya diungkapkan kepada
orang yang baru dikenal, dan topik informasi yang diungkapkan individu
dalam self-disclosure yang dangkal bersifat umum. Pada self-disclosure
yang dalam, topik informasi bersifat khusus dan individu mengungkapkan
informasi pribadi kepada orang-orang yang telah akrab atau memiliki
kedekatan hubungan dengannya, contohnya orang tua, teman dekat, teman
sejenis, dan pacar.
Dimensi keluasan dalam self-disclosure berkaitan dengan siapa
individu individu mengungkapkan dirinya (target person), seperti orang
yang baru dikenal, teman biasa, orang tua/saudara, dan teman dekat.
Leung (2002) mengungkapkan 5 aspek self-disclosure, yaitu :
1. Control of depth
Individu mengakui bahwa mereka berbicara cukup panjang tentang
diri sendiri, mengungkapkan hal yang intim atau pribadi, dan sepenuhnya
mengungkapkan perasaan diri sendiri di media sosial.
2. Accuracy
Berkaitan dengan ketulusan, keterbukaan, dan kejujuran tentang
perasaan, emosi, dan pengalaman individu ketika menggunakan media
sosial.
3. Amount of disclosure
Berkaitan dengan seberapa banyak individu mengungkapkan diri
sendiri di media sosial.
4. Valence
Berkaitan dengan isi dari apa yang diungkapkan individu, dimana
hal tersebut bersifat lebih positif dan diinginkan, atau lebih negatif dan
tidak diinginkan.
5. Intent of disclosure
Berkaitan dengan apakah individu menyadari apa yang mereka
ungkapkan di media sosial
Pengertian Self-disclosure
Self-disclosure adalah pegungkapkan informasi tentang diri sendiri
kepada orang lain (West & Turner, 2008). Informasi pribadi ini seperti hobi
bermain piano atau pemikiran yang diyakini. West dan Turner (2008)
mengatakan bahwa self-disclosure dapat membantu membentuk keakraban
dan kedekatan dengan orang lain. Dengan demikian, self-disclosure
merupakan pengungkapan informasi pribadi yang bertujuan untuk membentuk
keakraban dan kedekatan kepada orang lain
Menurut Floyd (2009), self-disclosure adalah tindakan menyampaikan
informasi tentang diri sendiri dengan sengaja dan kita yakin bahwa informasi
tersebut benar, tetapi orang lain belum mengetahuinya. Dalam berkomunikasi,
ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai self-disclosure, yaitu individu
harus dengan sengaja memberikan informasi tentang dirinya sendiri dan
individu yang membaca harus percaya dengan informasi tersebut.
Menurut Wood (2012) self-disclosure adalah pengungkapan informasi
mengenai diri sendiri yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Individu
membuka diri ketika individu tersebut membagikan informasi pribadi
mengenai diri sendiri, seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran dan
pengalaman. Membuka diri cenderung mengundang orang lain untuk
membuka diri juga (Wood, 2012). Hal ini dikarenakan adanya sikap saling
percaya satu sama lain sehingga individu yang mengetahui informasi pribadi
orang lain akan membuka diri juga kepada orang tersebut.
Menurut DeVito (1997) self-disclosure adalah jenis komunikasi di mana
kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita
sembunyikan. Informasi tersebut berupa pikiran, perasaan, dan perilaku. Selfdisclosure menyangkut informasi pribadi yang biasanya dan secara aktif
disembunyikan. Artinya, informasi yg diungkapkan adalah informasi yang
dirahasiakan tentang diri sendiri.
Leverage
Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan
aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi keuntungan perusahaan. Ada beberapa
macam rasio leverage, antara lain debt ratio, debt to equity rasio, long term to
equity, dan time interest earned. Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas
yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Keputusan perusahaan
sangat bergantung dengan kondisi leverage yang dialami. Perusahaan dengan high
leverage akan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan yang menyangkut
pengeluaran-pengeluaran termasuk tindakan pencegahan dan pengurangan karbon
(Sari, 2016).
Tipe Industri
Industri menurut UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri merupakan
suatu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tipe industri membagi perusahaan menjadi
dua kategori, yaitu perusahaan dengan intensif karbon dan perusahaan non
intensif karbon.
Industri intensif menurut GICS (Global Industry Classification Standart)
dalam penelitian Choi, Doowon, dan Jim (2013) adalah perusahaan dengan
aktivitasnya menyangkut ketersediaan energi, transportasi, material, dan utilitas.
Sedangkan yang termasuk kategori industri non intensif adalah perusahaan yang
tidak terlibat dalam aktivitas energi, transportasi, material dan utilitas. Perusahaan
yang memiliki atau menghasilkan emisi karbon yang besar berkewajiban untuk
menyediakan informasi tentang emisi yang dihasilkan oleh kegiatannya. Seperti
yang telah diatur pemerintah
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam hal menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam
penilaian prestasi perusahaan. Oleh karena itu, tingkat rasio profitabilitas
menunjukkan efisien perusahaan dalam menjalankan operasinya yang
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang besar dalam
menghasilkan laba. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih
memungkinkan mengungkapkan informasi lingkungan (Jannah dan Muid, 2014).
Profitabilitas dapat diukur dengan rasio keuangan yang mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio keuangan tersebut terdiri
atas tiga rasio diantaranya: 1. profit margin adalah menghitung sejauh mna
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan
tertentu, 2. return on asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu, 3. return on equity
adalah rasio untuk mengukur pengambilan atas ekuitas saham biasa atau tingkat
pengambilan atas investasi pemegang saham. Semakin tinggi rasio profitabilitas,
berati semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka
perusahaan akan terbuka atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, jumlah penjualan, rata-rata
total pejualan dan rata-rata total aset. Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang
UMKM, ukuran perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah, dan usaha besar. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan
pada jumlah/total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih besar
tentu lebih banyak memiliki aktivitas.
Tidak jarang aktivitas perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan
lingkungan. Sehingga perusahaan juga harus ikut dalam melestarikan lingkungan
sekitar. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar aktivitasnya akan lebih
terlihat dibandingkan dengan perusahaan kecil (Suhardi dan Purwanto, 2015).
Masyarakat akan memberikan tekanan kepada perusahaan ketika ada kegiatan
perusahaan yang menyimpang dari norma atau peraturan yang berlaku. Sebagai
tindak respon terhadap tekanan masyarakat tersebut, maka perusahaan melakukan
pengungkapan terkait kinerjany
Corporate Social Responsibility
Sulit dipungkiri, bahwa proses produksi akan berdampak negatif
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar baik secara langsung
maupun tidak langsung. Hal itu karena perusahaan membutuhkan
mobilisasi sumberdaya sehingga cepat atau lambat dapat mengganggu
keseimbangan sumber daya tersebut. Maka, untuk menjaga
keseimbangan ekosistem diperlukan adanya pertanggungjawaban sosial
perusahaan terhadap lingkungan (selanjutnya disebut social
responsibility).
Banyak ahli, peneliti, dan praktisi yang belum mempunyai
kesamaan dalam mendefinisikan social responsibility, meskipun dalam
beberapa hal terdapat persamaan persepsi.
Johnson and Johnson (2006) dalam (Hadi, 2011)
mendefinisikan “Corporate Social Responsibility (CSR)
is about how companies manage the business processes
to produce an overall positive impact on society”.
Maksud definisi tersebut adalah perusahaan dalam
melaksanakan proses bisnis harus menghasilkan produk yang
mempunyai dampak positif terhadap lingkungan sosial.
Tanggung jawab sosial memiliki arti yang sangat luas. Di
samping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung persepsi yang
berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan stakeholder. Untuk
memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, maka beberapa ahli
mencoba memberikan prinsip dasar tanggung jawab sosial.
Menurut Crowther David (2008) dalam (Hadi, 2011), tanggung
jawab sosial memiliki prinsip dasar yang terdiri atas: (1) sustainability;
(2) accountability; dan (3) transparency. Sedangkan menurut Post
(2002) jenis tanggung jawab perusahaan terdiri dari: (1) economic
responsibility; (2) legal responsibility; dan (3) social responsibility.
19
Rasio pengembalian aset (Return on assets ratio)
Return on Assets (ROA) merupakan tingkat pengembalian asset yang
menggambarkan keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait total asset,
sehingga efesiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bias terlihat dari
presentase rasio ini. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset, berarti semakin
tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil
pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang
dihasilkan.ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan
jumlah aset perusahaan.
Definisi Operasional Kompensasi
Kompensasi adalah pengembalian yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan kontribusi maupun kinerja yang dilakukan terhadap suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi kompensasi menjadi (1) Kompensasi yang bersifat financial (2) Kompensasi yang bersifat non- financial,
Definisi Operasional Motivasi
- Motivasi adalah motivasi penyuluh merupakan dorongan utama seseorang beraktivitas atau kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu melalui tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi pengukuran berupa; (a) mempunyai sifat agresif, (b) kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, (c) mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari, (d) mematuhi jam kerja, (e) tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan, (f) inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja, (g) kesetiaan dan kejujuran, (h) terjalin hubungan kerja antara karyawan dengan pimpinan, (i) tercapainya tujuan perorangan dan tujuan organisasi, dan (j) menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.
Definisi Operasional Kinerja
Kinerja adalah capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dimana pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 9 (sembilan) indikator keberhasilan tersusunnya programa penyuluhan pertanian; a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama
Program Ketahanan Pangan
Menurut UU No. 7 Tahun 1996 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Adapun pembangunan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat (UU Pangan). Sedangkan tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan dalam rangka tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Mardikanto, T., 2009).
Konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu system kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarkan masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya (Velix Wowor, 2012)
Pengukuran Kinerja Penyuluh
Penyuluh adalah salah satu unsur penting yang diakui peranannya dalam memajukan pertanian di Indonesia. Penyuluh yang siap dan memiliki kemampuan dengan sendirinya berpengaruh pada kinerjanya (Marius et al., 2006).
Menurut Berlo et al. (1960) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu: (a) kemampuan untuk berkomunikasi yaitu kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarannya; (b) sikap penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya, sikap bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya, dan sikap menyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan pada sasaran; (c) kemampuan pengetahuan penyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar belakang keadaan sasaran; dan (d) karakteristik sosial budaya penyuluh
Departemen Pertanian (2009), merinci standar kinerja seorang penyuluh dapat diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan yakni: (a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama. Berdasarkan pada berbagai pendapat dan teori tentang kinerja penyuluh tersebut, maka disimpulkan bahwa kinerja penyuluh adalah prestasi kerja yang dicapai seorang penyuluh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh.
Untuk pengukuran kinerja penyuluh program ketahanan pangan ini didasarkan pada pengukuran yang dikeluarkan oleh Depertemen pertanian yang menguraikan kinerja penyuluh menjadi 9 (sembilan) indikator keberhasilan tersusunnya programa penyuluhan pertanian; a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama
Pengertian Kinerja
Kinerja karyawan (job performance) dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya (Singh et al., 2006) Faustino Gomes (2005) mengatakan performansi pekerjaan adalah catatan hasil atau keluaran (outcomes) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu.
Sedangkan menurut Jahi dan Leilani (2006).Kinerja adalah prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a) bahwa kinerja merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk penyuluh pertanian; dan (b) bahwa kinerja penyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek kelembagaan, ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan
Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993 : 379) dalam Yeremias T. Keban (2004) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidaktermasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.
Sedangkan Suyadi Prawirosentono (2009) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
Pengertian dan Fungsi Penyuluh
Penyuluh adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara-cara berusahatani, usaha peningkatan produktivitas pendapatan petani serta perbaikan kesejahteraan keluarga petani atau masyarakat. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, Penyuluh dibedakan berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja yaitu : Penyuluh PNS ialah Pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh Swasta ialah Penyuluh yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian. Penyuluh Swadaya ialah Petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan dilingkungannya. Termasuk didalamnya, penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat lingkungannya. (Anonimous, 2007)
Demi memantapkan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkait dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu diketahui fungsi penyuluh sebagai berikut :
- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha
- Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya
- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha
- Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya.
- Ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
- Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
- Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan (Anonimous, 2006)
Secara umum peran penyuluh bisa sangat dibutuhkan dalam mensukseskan setiap program pertanian. Untuk itu perlu dipahami sesungguhnya peran penyuluh yakni :
- Sebagai Fasilitator artinya penyuluh memberikan fasilitas atau kemudahan.
- Sebagai Mediator artinya penyuluh menghubungkan lembaga pemerintah/lembaga penyuluhan dengan sasaran.
- Sebagai Dinamisator artinya penyuluh Orang yang dapat menimbulkan (menjadikan) dinamis
Peran penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain yaitu :
- Ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Jembatan antara penghubung antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan masyarakat baik top down maupun bottom up (Pembawa Kebijaksanaan Pemerintah dan Sekaligus Penerus Aspirasi Rakyat.
- Agen Pembangunan dan Perubahan
- Pendidik dan Guru Formal, pemimpin, penasehat dan pendamping setia sekaligus menjadi keluarga besar masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan
Pengukuran Motivasi
Wahjosumidjo (2006), menyatakan ada delapan sasaranyang dapat dicapai bila karyawan diberi motivasi, yaitu :
- mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan,
- meningkatkan gairah dan semangat kerja,
- meningkatkan disiplin kerja
- meningkatkan prestasi kerja,
- mempertinggi moral kerja karyawan
- meningkatkan rasa tanggung jawab
- meningkatkan produktivitas dan efisiensi,
- menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan.
Murray dalam Mangkunegara (2001), menyatakan bahwa pengukuran motivasi kerja dilakukan dengan melihat karakter orang sebagai berikut :
- melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya,
- kreatif dan inovatif,
- melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan,
- menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan,
- selalu mencari sesuatu yang baru,
- berkeinginan menjadi orang terkenal atau menguasai bidang tertentu,
- melakukan pekerjaan yang sukar dengan hasil yang memuaskan,
- inisiatif kerja tinggi,
- melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain.
Robbins dalam Sayuti (2006), menyebutkan bahwa pengukuran motivasi kerja dapat dilakukan dengan melihat pada beberapa aspek antara lain sebagai berikut :
- mempunyai sifat agresif,
- kreatif dalam melaksanakan pekerjaan,
- mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari,
- mematuhi jam kerja,
- tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan,
- inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja,
- kesetiaan dan kejujuran,
- terjalin hubungan kerja antara karyawan dengan pimpinan,
- tercapainya tujuan perorangan dan tujuan organisasi,
- menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.
Pengertian Motivasi Penyuluh
Istilah motivasi berasal dari bahasa latin movere, yang berarti “bergerak.” Menurut Linder (1998), motivasi didefenisikan sebagai proses psikologis yang menentukan kegunaan dan arah perilaku, kecenderungan untuk bertindak dalam mencapai kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi, suatu dorongan internal untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi dan kemauan untuk mencapainya. Nelson dan Spitzer (2003) mendefinisikan motivasi sebagai energi internal manusia yang mendorong manusia memuaskan kebutuhannya, sedangkan Mwangi dan McCaslin (1994) mengutip tulisan Kreitner dan Lawler III menuliskan motivasi sebagai suatu proses psikologi dalam mencapai tujuan, arah dan intensitas dalam berperilaku merupakan tanggungjawab yang utama bagi hasil kerja yang berbeda dan juga merupakan faktor menentukan yang penting dalam pengukuran kinerja.
Johansen dan Page (Crawford, 2005) mendefinisikan motivasi sebagai proses-proses atau faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Proses motivasi meliputi: (a) identifikasi terhadap kebutuhan yang tidak memuaskan; b) pembentukan suatu tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan; dan (c) menentukan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Nawawi (1997) menyatakan motivasi adalah kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Istilah motivasi berkaitan erat dengan timbulnya kecenderungan untuk membuat sesuatu guna mencapai tujuan.
Menurut Hersey dan Blanchard (2005), motivasi berasal dari kata motif, merupakan dorongan utama seseorang beraktivitas atau kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu melalui tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Motivasi seseorang bergantung pada kuat lemahnya motif. Motif diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati dalam diri seseorang. Motif timbul, mempertahankan aktivitas serta menentukan arah perilaku seseorang.
Didalam diri seseorang, terdapat dua jenis kekuatan sebagai pendorong motivasi; pertama kekuatan yang bersifat positif (keinginan, hasrat, atau kebutuhan) yang mendorong seseorang kearah obyek atau kondisi tertentu, kedua, yang bersifat negatif (kekhawatiran, tidak suka atau menolak) yang mendorong seseorang menjauh dari obyek atau kondisi tertentu. Motivasi juga merupakan faktor penting dalam mendorong terbentuknya kompetensi. Hamalik (1993) mengemukakan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
Memahami hal-hal yang memotivasi dan perilaku pegawai atau karyawan dan bagaimana mereka termotivasi merupakan hal yang penting dalam elemen organisasi. Hersey dan Blanchard (2005) mendiskusikan penyebab munculnya perilaku seseorang pada saat tertentu adalah karena adanya kebutuhan yang sangat kuat, karena itu penting untuk memahami kebutuhan yang umumnya sangat penting bagi seseorang.
Faktor motivasi dalam lingkungan pekerjaan adalah pekerjaan itu sendiri, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab, kemajuan dan pengakuan. Kesemuanya ini termasuk motivator ekstrinsik. Bagi penyuluh pertanian, beberapa hal yang menjadi motivator antara lain: pengembangan potensi diri, pengakuan petani, adanya tambahan materi sebagai akibat logik dari fungsi perannya, adanya kesempatan untuk berprestasi dan adanya keinginan untuk berkuasa atau memiliki pengaruh.
Jenis-Jenis Kompensasi
Menurut Triton (2007), kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan sifat penerimaannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
- Kompensasi yang bersifat financial.
Kompensasi yang bersifat financial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atau bernilai uang misalnya adalah gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi dan lain-lain yang dibayarkan oleh organisasi atau perusahaan.
- Kompensasi yang bersifat non- financial, diberikan dengan maksud mempertahankan karyawan dalam jangka panjang, misalnya penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyengankan seperti program wisata, penyediaan fasilitas kantin, penyediaan tempat ibadah, lapangan olahraga di tempat kerja dan lainlain.
Sedangkan menurut Triton (2007), berdasarkan mekanisme penerimaannya, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
- Kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang penerimaannya secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja
- Kompensasi pelengkap atau tidak langsung yaitu kompensasi yang penerimaannya secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja.
Pengertian Kompensasi Penyuluh
Soehardi Sigit (2003) berpendapat bahwa kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya ataspengorbanan karyawan yang bersangkutan. Pengorbanan karyawan tersebut dapat berupa kerja, jasa kinerja, biaya, maupun jerih payah yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan Handoko (2005) berpendapat bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
Sedangkan menurut Mathis & Jackson (2002). Kompensasi adalah : Faktor yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya. Pengusaha harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakan, mempertahankan, dan memberikan imbalan terhadap kinerja setiap individu didalam organisasi. Dessler (2004) mengatakan bahwa kompensasi karyawan adalah : “Setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu”.
Menurut Penggabean (2002) kompensasi disebut juga penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai : “Setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi”. Notoadmojo (2003 : 153) berpendapat, kompensasi adalah yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.Masyarakat melihat kompensasi sebagai suatu keadilan,dimana perusahaan dalam menentukan gaji tidak melihat dari jenis kelamin namun kualifikasi. Bagi stockholder, pemegang saham tertarik bagaimana para karyawan dibayar menggunakan saham sehingga para karyawan meningkatkan kinerjanya, sedangkan manajer melihat kompensasi sebagai pengeluaran terbesar (labor cost) dan kompensasi dilihat sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja sehingga kinerja meningkat, bagi karyawan kompensasi merupakan pengembalian keanggotaan dalam perusahaan dan hadiah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik (Milkovich : 2008).
Menurut Panggabean (2002), kompensasi disebut juga dengan penghargaan atau ganjaran dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Menurut Bejo Siswanto (2003) kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan organisasi.Menurut Nawawi (2005) kompensasi bagi organisasi / perusahaan berarti penghargaan/ ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja.
Dimensi Dalam Karakteristik Penyuluh
Menurut Wowor (2011), dimensi dalam karakteristik penyuluh meliputi berbagai stataus dalam latar belakang yang dapat diuraikan sebagai berikutt:
- Umur
Robbins (2003) menyatakan bahwa kinerja akan merosot dengan bertambahnya usia. Pekerja tua dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru, namun begitu pekerja tua punya pengalaman, etos kerja yang kuat dan komitmen terhadap mutu. Umur berbanding terbalik terhadap pengunduran diri, dimana pekerja yang tua lebih kecil kemungkinan untuk berhenti bekerja. Umur juga berpengaruh terhadap produktivitas, dimana makin tua pekerja makin merosot produktivitasnya, karena keterampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu. Berdasarkan kajian diatas berarti dapat dikatakan bahwa semakin tua umur tenaga kerja semakin berkurang kinerjanya.
Semakin tua individu semakin kecil kemungkinan baginya untuk berhenti/keluar dari pekerjaaannya. Hal ini tidak mengherankan karena semakin tua seseorang, maka semakin sedikit alternatif kesempatan kerja. Selain itu semakin tua seseorang individu, berarti masa jabatan mereka juga sudah panjang, dimana hal ini cenderung memberikan mereka kompensasi yang relatif baik berupa gaji yang relatif tinggi, paket wisata/cuti yang menarik, maupun paket pensiun yang baik (Suprihanto et al., 2003).
Banyak orang percaya bahwa produktivitas akan menurun seiring dengan bertambahnya usia karena melemahnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu. Namun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara usia dan kinerja karyawan (Suprihanto et al., 2003).
- Jenis Kelamin
Robbins (2003) menyatakan bahwa wanita lebih mematuhi wewenang sedang pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Tidak ada perbedaan berarti dalam produktivitas pekerjaan antara pria dan wanita, dan tidak ada bukti yang menunjukkan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja.
Gibson et al. (2006), menyatakan bahwa tidak ada data pendukung yang menyatakan bahwa pria atau wanita adalah pekerja yang lebih baik, dalam hal absensi wanita lebih besar, karena wanita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Pada masyarakat yang menekankan perbedaan jenis kelamin dan memperlakukan mereka sangat berbeda, ada beberapa perbedaan dalam bidang-bidang tertentu yang dijadikan dasar pandangan seperti agresivitas dan perilaku sosial.
- Pendidikan
Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang sistematis yang terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Menurut Suprihanto et al. (2003) pendidikan mempunyai fungsi penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan prestasi kerjanya, dan nilai kompetensi seorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan.
Notoatmojo (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih baik, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan karakteristik. Pendidikan berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sehingga cara pekerjaannya pada kemampuan psikomotor menjadi baik. Pendidikan merupakan proses pembelajaran proses dan prosedur yang sistematis baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama.
Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari (Sedarmayanti, 2001).
- Pengetahuan
Pengetahuan menurut Mardikanto (1993) berasal dari kata “tahu” yang diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang sesuatu yang nilainya lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya. Pengertian tahu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap ragam stimulus yang berbeda, memahami beragam konsep, pikiran bahkan cara pemecahan terhadap masalah tertentu, sehingga pengertian tahu tidak hanya sekedar mengemukakan/mengucapkan apa yang diketahui, tetapi sebaliknya dapat menggunakan pengetahuan dalam praktek dan tindakannya.
Pengertian Karakteristik Penyuluh
Karakteristik atau kepribadian seringkali dikaitkan dengan kepribadian memiliki banyak arti karena perbedaan sudut pandang para ahli yang didasarkan dari hasil penelitian, cara pengukuran, maupun teori yang dikemukakan. Demikian juga,tentang definisi karakteristik belum ada kesepakatan dari para ahli. Menurut Allport juga mendefinisikan Karakteristik atau kepribadian sebagai susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu, yang menentukan penyesuaian yang unik terhadaplingkungan. Sistem psikofisik yang dimaksud Allport meliputi kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, keadaan emosional, perasaan dan motif yang bersifat psikologistetapi mempunyai dasar fisik dalam kelenjar, saraf, dan keadaan fisik anak secaraumum. Koswara (1991) kepribadian adalah bagaimana individu menampilkan dan menimbulkan kesan bagi individu lain.
Jadi, karakterisik meliputi segala corak tingkah laku individu yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap segala rangsang, baik yang datang dari luar dirinya atau lingkungannya maupun dari dalam dirinya sendiri sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu
Pengertian Kepuasan Peserta Didik
Konsep kepuasan pelanggan bersifat abstrak dan proses untuk mencapai kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana atau rumit. Peranan setiap individu sangatlah penting dalam service encounter dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat memahami tingkat kepuasan konsumen secara baik maka perlu diketahui dan dipahami sebab-sebab dari kepuasan. Konsep kepuasan pelanggan menurut Day (Tjiptono, 2004) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian /diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sementara itu Kotler (2002) mendefinisikan bahwa nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai yang diterima dan biaya total pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah kumpuan manfaat yang diharapkan diperoleh atau diharapkan dari produk atau jasa tertentu. Biaya total pelanggan adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan akan terjadi dalam mengevaluasi,memperoleh dan menggunakan produk atau jasa tersebut. (Giantari dan Sri Andarini, 2008).
Definisi kepuasan pelanggan menurut Brown (2002) adalah “The state in which customer needs, wants and expectation throughout the product or service’s life are met or exceeded resulting in repeat purchase, loyalty and favourable word of mouth”. Definisi tersebut mengandung arti bahwa, kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa.
Definisi Serta Pengukuran Dalam Efektifitas Pelaksanaan Tugas
Efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (2004) adalah: “Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“.
Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus: “Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target= 1, jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai”.
Sedangkan kata tugas menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.
Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Pada organisasi pemerintah, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkupnya menjadi organisasi pemerintahan daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Daerah secara umum diatur dalam Pasal 151 ayat (1) & (2) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah. Adapun secara khusus, diatur dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang manajemen kepegawaian yang merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewajiban.. Adapun informasi-informasi yang termuat dalam deskripsi pekerjaan berdasarkan KEP/29/M.PAN/6/2004 antara lain nama jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan.
Efektivitas kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas tersebut. Efektivitas kerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari dukungan para pegawai itu sendiri. Pada dasarnya pekerjaan yang telah diserahkan kepada seseorang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Penumpukan pekerjaan selain akan memberatkan pada diri sendiri juga mengakibatkan kelambanan pada penyelesaian suatu pekerjaan. Perlu disadari bahwa suatu jenis pekerjaan merupakan suatu mata rantai dari usaha atau kegiatan, sehingga kalau satu pekerjaan terlambat maka akan mengakibatkan pada keterlambatan pekerjaan berikutnya. Indikator keefektifan pelaksanan tugas tabel berikut ini;
Tabel 2.1 Pelaksanaan Tugas Kerja Pegawai
| Uraian Tugas | Waktu Penyelesaian (menit per minggu) | Waktu Kerja
(menit per minggu) |
| Melakssnakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas | 180 | 300 |
| Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesehjateraan pegawai | 180 | 120 |
| Mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji serta pertanggungjawabannya | 90 | 60 |
| Membantu menyiapkan pelaksanaan akutansi dan penyusunan laporan keuangan | 420 | 300 |
| Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas | 5760 | 4800 |
| Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas | 5760 | 4800 |
| Melaksanakan inventarisasi pengumpulan dan analisa data kesehatan masyarakat | 2340 | 1440 |
Pengukuran Dalam Semangat Kerja
Aspek-aspek semangat kerja perlu untuk dipelajari karena aspek-aspek ini mengukur tinggi-rendahnya semangat kerja. Menurut Maier (2009), seseorang yang memiliki semangat kerja tinggi mempunyai alasan tersendiri untuk bekerja yaitu benar-benar menginginkannya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut memiliki kegairahan kualitas bertahan dalam menghadapi kesulitan untuk melawan frustasi, dan untuk memiliki semangat berkelompok. Menurut Maier (2009), ada empat aspek yang menunjukkan seseorang mempunyai semangat kerja yang tinggi, yaitu:
- Kegairahan
Seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan terbentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang lebih dipentingkan oleh karyawan adalah seharusnya bekerja untuk organisasi bukan lebih mementingkan pada apa yang mereka dapat. Seseorang akan dikatakan memiliki semangat kerja buruk apabila lebih mementingkan gaji daripada bekerja. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa seseorang dengan gaji yang tinggi masih juga berkeinginan untuk pindah bekerja di tempat lain. Seseorang yang benar-benar ingin bekerja, akan bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawasan dari atasannya dan juga mereka akan bekerja bukan karena perasaan takut tetapi lebih pada dorongan dari dalam dirinya untuk kerja yang tinggi akan menganggap bekerja sebagai sesuatu hal yang menyenangkan bukan hal yang menyengsarakan.
- Kekuatan untuk melawan frustasi
Aspek ini menunjukkan adanya kekuatan seseorang untuk selalu konstruktif walaupun sedang mengalami kegagalan yang ditemuinya dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan memilih sikap yang pesimis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya. Adanya semangat kerja yang tinggi ditimbulkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk mendapatkan ijin ketika menderita sakit.
- Kualitas untuk bertahan
Aspek ini tidak langsung menyatakan seseorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi maka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam pekerjaannya. Ini berarti adanya ketekunan dan keyakinan penuh dalam dirinya. Gaji ataupun insentif yang tinggi yang diberikan oleh perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja karyawan, dan berpikir panjang jika ingin keluar dari perusahaan. Tunjangan serta fasilitas yang diberikan oleh perusahaan mampu merangsang semangat kerja karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Keyakinan ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik, hal inilah yang meningkatkan kualitas untuk bertahan. Ketekunan mencerminkan seseorang memiliki kesungguhan dalam bekerja. Sehingga tidak menganggap bahwa bekerja bukan hanya menghabiskan waktu saja, melainkan sesuatu yang penting.
- Semangat kelompok
Semangat kelompok menggambarkan hubungan antar karyawan. Dengan adanya semangat kerja maka karyawan akan saling bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak saling bersaing untuk menjatuhkan. Semangat kerja menunjukkan adanya kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Lingkungan kerja yang baik, menciptakan suasana kerja yang baik pula, kebersamaan diantara karyawan dengan membagi pekerjaan secara adil mampu meningkatkan semangat kerja bagi karyawan itu sendiri.
Menurut Sugiyono ( dalam Utomo, 2002 ), aspek-aspek semangat kerja karyawan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :
- Disiplin yang tinggi. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan bekerja giat dan dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan
- Kualitas untuk bertahan. Menurut Alport orang yang mempunyai semangat kerja tinggi, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa orang tersebut mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas seseorang untuk bertahan.
- Kekuatan untuk melawan frustasi. Seseorang yang mempunyai semangat kerja tinggi tidak memiliki sikap yang pesimistis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya.
- Semangat berkelompok. Adanya semangat kerja membuat karyawan lebih berfikir sebagai “ kami “ daripada sebagai “ saya “. Mereka akan saling tolong menolong dan tidak saling bersaing untuk saling menjatuhkan.
Pengertian Semangat Kerja
Hasley (2011) menyatakan bahwa semangat kerja atau moral kerja itu adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok sekerjanya, dan membuat karyawan tidak mudah kena pengaruh dari luar, terutama dari orang-orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas tanggapan bahwa satu-satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya darinya dan memberi sedikit mungkin.
Sedangkan Sastrowardoyo (2005), mendefinisikan semangat kerja sebagai keadaan psikologis seseorang. Semangat kerja dianggap sebagai keadaan psikologis yang baik bila semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Nitisemito (2006), definisi dari semangat kerja adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik di dalam sebuah perusahaan. Menurut Alexander Leighten (2006) bahwa Semangat kerja adalah sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.
Sumber Stres Kerja
Menurut T. Hani Handoko (2010), faktor yang mempengaruhi stres dapat digolongkan menjadi dua penyebab, yaitu:
- On The Job
Adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat menimbulkan stres pada karyawan. Hal-hal yang bisa menimbulkan stres yang berasal dari beban pekerjaan antara lain:
- Beban kerja yang berlebihan.
- Tekanan atau desakan waktu.
- Kualitas supervisi yang jelek.
- Iklim politis yang tidak aman.
- Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai.
- Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab.
- Ambiguitas peran (role ambiguity).
- Frustasi.
- Konflik antar pribadi dan antar kelompok.
- Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan.
- Berbagai bentuk perubahan.
- Off The Job
Adalah permasalahan yang berasal dari luar organisasi yang menimbulkan stres pada karyawan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain:
- Kekuatan finansial.
- Masalah yang bersangkutan dengan anak.
- Masalah fisik.
- Masalah perkawinan.
- Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal.
- Masalah pribadi lain, misalnya kematian sanak saudara.
Hal lainnya lagi dikemukakan oleh Nadeem Malik (2011:3066) yang berpendapat bahwa stres kerja dipengaruhi oleh:
1) Job content (uraian pekerjaan)
- Bekerja secara berlebihan.
- Pekerjaan yang rumit.
- Pekerjaan yang monoton.
- Terlalu banyak tanggung jawab.
- Ketidakjelasan peran.
2) Working conditions (kondisi kerja)
- kondisi kerja yang buruk.
- Tingkat kebisingan.
- Menuntut kerja secara fisik.
3) Employment conditions (kondisi karyawan)
- Gaji rendah.
- Prospek karir yang rendah.
- Kontrak kerja yang fleksibel.
- Ketidakamanan pekerjaan.
4) Social relations at work (hubungan sosial ditempat kerja)
- Gaya kepemimpinan yang buruk.
- Kurangnya dukungan sosial.
- Kurangnya partisipasi dalam mengambil keputusan.
Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian Roy Juliardhana (2009) serta Tejasurya (2012) menunjukkan bahwa pengukuran stres kerja di dasarkan pada aitem-aitem yang dikemukakan oleh Robbins. Menurut (Robbin, 2003) penyebab stres itu ada 3 faktor yaitu:
- Faktor Organisasi
Dalam faktor organisasi berpengaruh juga terhadap stres kae=ryawan dimana semua aktivitas di dalam perusahaan berubungan dengan karyawan seperti tuntutan kerja atau bebena kerja yang terlalu berat. Kerja yang membutuhkan tanggung jawab tinggi sangat cenderung mengakibatkan stres tinggi.
- Faktor Lingkungan
Adanya lingkungn sosial turut berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan. Dimana adanya dukungan sosial berperan dalam mendorong seseorang dalam pekerjaannya, apabila tidak adanya faktor lingkungan sosial yang mendukung maka tingkat stres karyawan akan tinggi
- Faktor Individu
Adanya faktor individu berperan juga dalam mempengaruhi stres karyawan dalam faktor individu kepribadian seseorang lebih berpengaruh terhadap stres pada karyawan. Dimana kepribadian seseorang akan menentukan seseorang tersebut mudah mengalami stres atau tidak.
Pengertian Stres Kerja
Menurut Fred Luthas (2006) stres kerja didefinisikan sebagai respons adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Adapun menurut Beehr dan Franz dalam Bambang Tarupolo (2002), stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi (2002) mengemukakan bahwa Stres kerja adalah ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang.
Israel Posner dan De. Lewis Leitnor dalam John B. Arden (2006) berpendapat bahwa ada dua faktor penting dalam hal stres yang dialami, kemungkinannya adalah anda akan menyesuaikan diri secara menyenangkan terhadap stres. Atau sebaliknya, anda akan merasa tidak berdaya. Meskipun pekerjaan anda pada hakikatnya penuh dengan stres, itu tidak perlu membuat anda kewalahan. Tetapi bila seorang pekerja kehilangan rasa kendali dan kondisinya menjadi tidak dapat diramalkan, stresnya menjadi terlalu sulit untuk ditanggulangi.
Studi dalam bidang stres menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan (Hsieh dkk., Leka dkk., Wetzel dkk., dalam Ismail dkk, 2009). Dalam model stres, beberapa peneliti percaya bahwa karyawan yang bisa mengontrol dan mengelola stres dengan baik ketika bekerja, kinerja karyawan tersebut di perusahaan akan lebih tinggi (Adler dkk., Hourani dkk., Wetzel dkk., Zhong dkk., dalam Ismail dkk, 2009 ).
Kriteria Dalam Disiplin Kerja
Berdasarkan penelitian Umy Yoesana (2013) terdapat beberapa kriteria disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator disiplin kerja yaitu diantaranya : (1) disiplin waktu, disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunujukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi : Kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. (2) disiplin peraturan, Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam menggunakkan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga, dan yang terakhir (3) disiplin tanggung jawab, Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik–baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai.
Adapun indikator dari disiplin kerja (Waridin, 2006 dalam Mohammad, 2005):
- Kualitas kedisiplinan kerja: meliputi dating dan pulang yang tepat waktu, pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif.
- Kuantitas pekerjaan: meliputi volume keluaran dan kontribusi.
- Kompensasi yang diperlukan: meliputi saran, arahan atau perbaikan.
- Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal.
- Konservasi: meliputi penghormatan terhadap aturan dengan keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan.
Sedangkan mengacu pada Soejono (1997), terdapat empat dimensi yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja, yaitu: (i) sikap tepat waktu atau kesanggupan para karyawan untuk datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan seara tertib dan teratur; (ii) sikap kehatian-hatian dalam menggunakan dan merawat peralatan yang kantor; (iii) sikap tanggung jawab atau kesanggupan karyawan untuk senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja; serta (iv) sikap ketaatan terhadap aturan kantor seperti ketaatan karyawan untuk memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.
