Category: Ilmu Ekonomi

Di dalam melakukan pemisahan atau penentuan tingkatan-tingkatan atau pelapisan status ekonomi seseorang di dalam masyarakat tidak terlepas dari konsep sosiologis tentang terjdinya stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Konsep ini diperlukan dalam penelitian ini, dimana konsep ini menjelaskan tentang dasar terjadinya tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan di dalam kehidupan masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial menurut (Soekanto, 2006:252) sebagai berikut: “Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah kelas rendah yang terdiri dari berbagai dasar bentuk indikator dalam penentuan kelas tinggi dan rendah tersebut” Stratifikasi sosial selalu terdapat di dalam sebuah masyarakat dimanapun masyarakat itu berada, artinya setiap masyarakat selalu terdiri dari tingkatan atau pelapisan-pelapisan di dalam struktur masyarakat itu sendiri yang menentukan posisi atau kedudukan individu di dalam masyarakat tersebut, yang didasarkan atas adanya sesuatu yang dihargai di masyarakat. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat tersebut itulah yang tentunya sebagai sebab timbulnya sistem yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin sesuatu barang, mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam  agama atau mungkin juga keturunan dari keluarga terhormat.

Uraian ini didukung oleh beberapa pendapat ahli diantaranya seperti yang diungkapkan Sorokin (dalam Soekanto, 2006:251) berikut : “Bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyarakat yang berkedudukan dalm lapisan atas begitu juga sebaliknya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk dasar di dalam lapisan masyarakat tersebut terlebih dahulu dengan melihat beberapa pendapat ahli berikut, Surbakti (2004:144) menyatakan, “Yang dimaksud status ekonomi ialah kedudukan seseorang di dalam pelapisan masyarakat berdasrkan pemilikan kekayaan”. Dari ungkapan mengenai status ekonomi masyarakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilikan kekayaan di dalam masyarakat sebagai dasar di dalam menentukan tinggi rendahnya status ekonomi individu di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat pemilikan kekayaan seseorang individu di dalam masyarakat, walaupun berkait dengan konsep status sosial lainnya, dapat dijadikan indikator di dalam melihat status ekonomi seseorang di dalam masyarakat. Ukuran atau kriteria yang ditawarkan para ahli dalm mengolonggolongkan anggota masyarakat berdasarkan status ekonominya dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai dasar di dalam melihat tinggi rendahnya ukuran kekayaan sesorang.

Seperti yang diungkapkan Soekanto (2006:263) “Yang termasuk di dalam ukuran kekayaan dapat dilihat dari bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadi, cara-cara mempergunakan pakaian, kebiasaan untuk belanja barang barang mahal”. Kemudian ukuran lain seperti yang diungkapkan Surbakti (2004:144), “Status ekonomi seseorang dapat diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga dari orang tersebut”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seseorang itu termasuk dalam status ekonomi tinggi, sedang dan rendah dalam lapisan masyarakat adalah berdasarkan banyak tidaknya bentuk penghargaan masyarakat kepadanya dilihat dari kekayaan seseorang sebagai kunci akses terhadap pemenuhan tingkatan kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut di dalam masyarakat, dengan mengikuti pendapat para ahli di atas dan berdasarkan uraian sebelumnya, maka ukuran yang dipakai dalam penelitian ini untuk melihat tingkat ekonomi seseorang adalah penghasilan, pengeluaran, pemilikan terhadap bendabenda berharga, jabatan pekerjaan/mata pencaharian, pemenuhan tingkatan kebutuhan. Berdasarkan ini ditetapkan seseorang berada dalam kedudukan status ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Artinya semakin tinggi faktor-faktor di atas dimiliki seseorang, maka semkin tinggi tingkatan status ekonominya dan sebaliknya. Hal ini perlu diketahui untuk bahan analisa selanjutnya setelah penulis nantinya terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian, sebab bagaimanapun juga adanya status ekonomi yang berbeda akan sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam pembentukan sikap politiknya dan tingkah laku politiknya yang tertuang di dalam partisipasi politik yang dilakukan pada pemilihan kepala daerah langsung.

Di dalam struktur sosial kemasyarakatan banyak terdapat ukuran-ukuran di dalam pelapisan-pelapisan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan istilah stratifikasi sosial diantaranya adalah pelapisan yang terjadi karena kekayaan seseorang yang lebih dikenal dengan sebutan tingkat ekonomi. Sebelum beranjak lebih jauh untuk memahami hal tersebut perlu untuk menelaah kembali pengertian dari ekonomi itu sendiri sebagai arti dasar pembentukan tingkatan atau pelapisan yang terjadi di dalam struktur sosial kemasyarakatan tersebut. Ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti tata laksana rumah tangga (Rosyidi, 2009:5). Dapat dilihat dari namanya maka pada saat pertama kali diperkenalkan ekonomi sendiri mempunyai ruang lingkup kajian dan permasalahan yang sangat terbatas yaitu hanya pada tata laksana rumah tangga dan hanya pada permasalahan mencukupi kebutuhan rumah tangga saja.

Untuk melihat defenisi ekonomi secara utuh Rosyidi (2009:7) mendefinisikannya sebagai berikut : “ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karna perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran” Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi secara umum mengkaji mengenai pemenuhan kebutuhan manusia dan kemakmuran manusia, dua hal pokok dari permasalahan ekonomi tersebut yaitu kebutuhan dan pencapaian kemakmuran merupakan salah satu dasar di dalam pelapisan sosial di dalam masyarakat bila dihubungkan dengan permasalahan mikro tingkat ekonomi masyarakat, dengan kata lain semakin makmur seseorang dan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai tingkatannya maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi seseorang di dalam struktur sosial kemasyarakatan, lebih lanjut kita dapat melihat definisi lain seperti yang diungkap Silk (dalam Rosyidi, 2009:27) “ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (Wealth) dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh kerjanya sehari-hari, serta sumbersumber material yang mereka dapatkan”. Dari definisi di atas terdapat satu unsur yaitu kekayaan yang menjadi ukuran di dalam studi tentang ekonomi tersebut dimana unsur kekayaan dan sumber-sumbernya merupakan kunci sukses di dalam pemenuhan tingkatan kebutuhan manusia. Dengan kekayaan maka pemenuhan kebutuhan akan tercapai, dimana semakin kaya seseorang maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memenuhi tingkatan kebutuhannya. Selanjutnya Rosyidi (2009:35) menyatakan: “begitu banyak tujuan hidup seseorang akan tetapi satu hal yang pasti yaitu bahwa setiap orang tentu ingin memiliki pendapatan yang cukup yang akan  memungkinkan untuk memilih cara hidup yang dipilih dan yang disukainnya, semakin besar pendapatannya akan semakin luas kesempatan yang terbuka baginya untuk memenuhi keinginannya”. Berdasarkan ungkapan di atas dapat kita lihat manusia selain mempunyai kebutuhan (needs) juga mempunyai keinginan (wants), yang mana peneliti membedakannya sebagai berikut bahwa konsep kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia yang bersifat lahiriah seperti makan, minum, sandang pangan, namun berbeda dengan konsep keinginan yaitu sesuatu yang tidak harus dipenuhi namun menjadi harapan untuk dimiliki dalam kehidupan seseorang. Dari uraian di atas pendapatan seseorang juga terkait dengan ukuran ekonomi seseorang dimana dengan pendapatan yang besar akan menuju kepada kekayaan dan akses terhadap pemenuhan tingkatan kebutuhan akan semakin besar. Dari semua uraian tentang ekonomi di atas dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang individu dan masyarakat yang mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat yang terdiri dari berbagai hierarkis kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasikan beberapa unsur utuk mendukung konsep tersebut namun kesemuanya itu apabila ditelaah tetap mengacu kepada satu konsep yaitu kemampuam akses terhadap pemenuhan terhadap pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang bermuara kepada kemakmuran seseorang, kemampuam akses tersebut diwujudkan melalui pendapatan seseorang dan kekayaannya yang bertujuan untuk pemenuhan berbagai tingkatan kebutuhan dan keinginannya tersebut. Aspek- aspek yang  mendukung kearah pemenuhan kebutuhan tersebut teergolong dalam unsur indikator penentuan tingkatan ekonomi seseorang di dalam masyarakat.

Pendapatan keluarga yang satu berbeda dengan pendapatan keluarga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian mereka. akan tetapi pendapatan setiap keluarga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut, diantaranya:

1) Pendapatan pokok Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.

2) Pendapatan tambahan Pendapatan tambahan adalah pendapatan keluarga yang dihasilkan anggota keluarga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan.

3) Pendapatan lain-lain Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil dari perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan keluarga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan keluarga.

Pada dasarnya pendapatan keluarga berasal dari berbagai sumber, kondisi ini bisa terjadi karena masing-masing anggota rumah tangga mempunyai lebih dari satu jenis pekerjaan baik sebagai pekerjaan tetap maupun pekerjaan pengganti. Konkretnya penghasilan keluarga dapat bersumber pada:

1) Usaha sendiri, misalnya berdagang, wiraswasta.

2) Bekerja pada orang lain, misalnya karyawan atau pegawai

. 3) Hasil dari milik, misalnya punya sawah atau rumah disewakan.

Pendapatan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang, dapat juga dalam bentuk barang (disebut “in natura” misalnya tunjangan beras, hasil dari sawah atau pekarangan sendiri), atau fasilitas-fasilitas (misalnya rumah dinas, pengobatan gratis). Dalam masyarakat modern kebanyakan orang mendapat penghasilannya dalam bentuk uang. Berhubung dengan itu dibedakan penghasilan nominal (Money Income), yaitu jumlah rupiah yang diterima, dan penghasilan riil/nyata (Real Income), yaitu jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, (atau dapat dinilai dalam uang). Pembedaan ini penting terutama bila harga-harga tidak stabil

Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya pendapatan seseorang tergantung dari jenis pekerjaannya. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang.  Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.

Sedangkan Dwi Suwiknyo yang mendefinisikan pendapatan sebagai uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan lain sebagainya.3 Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan laba secara berurutan.4 Tidak jauh berbeda pula dengan yang dirumuskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa pendapatan yaitu  keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa berupa uang dari segala hasil kerja atau usahanya baik dari sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian pendapatan yang telah disebutkan di atas, maka pendapatan rumah tangga petani tebu dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan total petani tebu, yaitu besarnya pendapatan total anggota keluarga yang diperoleh dari penjumlahan hasil tani dan pendapatan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat 15 melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Thabrany, 2014). Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai wujud komitmen tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat dengan memfasilitasi jaminan kesehatan yang diberikan secara maksimal pada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan taraf hidup sehat pada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 29 Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakatnya sebagai wujud komitmen tanggungjawab dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah berupaya serius dalam penataan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat dengan memfasilitasi jaminan kesehatan yang diberikan secara maksimal maka akan mewujudkan kesejahteraan. Karena akan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan taraf hidup sehat pada masyarakat yang dimana kesehatan merupakan indikator pembangunan manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Usaha yang telah dirintis pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan dalam bentuk PT Askes dan PT Jamsostek yang melayani diantara lain pegawai negeri sipil, veteran, penerima pensiunan, dan juga pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah pusat menyediakan program Jamiman Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) begitu pula dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015)

Efektivitas dapat dijelaskan sebagai tingkat pencapaian tujuan, dimana tujuan itu merupakan visi yang bersifat abstrak dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit yaitu sasaran. Sasaran merupakan tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai dalam proses, siklus dan hasil yang didefinisikan. Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan, sejauh mana keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya dapat dikatakan efektif (Ndraha, 2005) dalam (Sari P. F., 2015). Dalam suatu program, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan implementasi yang mencakup pencapaian target atau tujuan yang ditetapakan, sesuai dengan rencana atau sasaran yang dibuat, dan menghasilkan kejadian yang sesuai diharapakan. Implementasi program merupakan cara atau metode untuk mencapai tujuan program yang dirancang melalui identifikasi masalah yang ada. Efektivitas juga merupakan salah satu dari indikator nilai evaluasi program, dimana tujuan dari evaluasi program untuk mengetahui adanya pencapaian hasil, kemajuan, dan juga kendala dalam pelaksanaan program dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang (Darmawan dan Sjaaf, 2016) Dalam implementasi program, terdapat proses mobilisasikan sumber daya, dana dan manusia. Keberhasilan implementasi berkaitan dengan planning, organizing, actuacting, controling, ketajaman indikator, dan 28 komitmen SDM di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu proses pencapaian usaha tertentu dengan menggunakan strategi yang telah ditentukam sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hardiyansyah, 2011). Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, pada pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori pelayanan kebutuhan dasar. Ketersediaan layanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai kapasitas sistem kesehatan untuk meningkatkan cakupan akses dan keamanan kualitas layanan berupa peningkatan status dan pemerataan kesehatan, pelayanan kesehatan yang responsif, perlindungan terhadap resiko sosial dan keuangan, serta peningkatan efisiensi (Darmawan dan Sjaaf, 2016).

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pelayanan publik yang baik (good governance) bidang kesehatan perlu adanya pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan 4 kebijakan yaitu subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan serta subsistem pemberdayaan masyarakat (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Pemerintah mempunyai peranan penting dan wewenang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakatnya, manajemen yang cermat dan bertanggung jawab atas terealisasinya layanan kesehatan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini merupakan kepengurusan inti dari pemerintahan yang baik. Karena kesehatan masyarakat selalu merupakan prioritas nasional, karena tanggung jawab pemerintah atas hal ini akan terus berkelanjutan dan bersifat permanen (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Peran pemerintah yang efektif pada sistem kesehatan merupakan hal yang kritis dan berperan penting karena tiga alasan yaitu:

(1) kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan karena kemiskinan,

(2) rumah tangga mengeluarkan dana yang sedikit untuk kesehatan karena mengabaikan eksternalitas (seperti masalah penularan penyakit),

(3) pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan karena kegagalan pasar (Todaro dan Smith, 2003).

Hubungan antara kesehatan, pelayanan kesehatan dan komoditi ekonomi dalam pembahasan ilmu ekonomi akan selalu mengarah kepada demand, supply, dan distribusi komoditi. Dalam hal ini komoditinya merupakan pelayanan kesehatan bukan kesehatnnya sendiri, karena kesehatan tidak dapat secara langsung dijual atau dibeli di pasar. Pelayanan kesehatan hanya merupakan salah satu ciri komoditi, dan kegiatan kesehatan merupakan salah satu karakteristik dari pelayanana kesehatan (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam sudut pandang supply produksi yang terpenting dari pelayanan kesehatan adalah kesehatan dan sekaligus akan menghasilkan output lainnya. Dari sudut pandang demand masyarakat ingin memperbaiki status kesehatannya sehingga mereka memerlukan pelayanan kesehatan 25 sebagai cara untuk mencapai status kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini menjelaskan sifat komoditi pelayanan kesehatan dapat dipandang dari dua sisi pasar yaitu permintaan dan penawaran yang mencerminkan antara apa yang diminta berupa kesehatan dan apa yang disediakan berupa pelayanan kesehatan itu sendiri (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

Pembiayaan sektor kesehatan mencakup aspek keuangan dan
jasa kesehatan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai
sumber, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta,
organisasi masyarakat, dan biaya dari masyarakat itu sendiri.
Pembiayaan kesehatan harus diciptakan dengan stabil, terintegrasi,
dan juga berkesinambungan karena pembiayaan kesehatan
memegang peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
kesehatan (Darmawan dan Sjaaf, 2016).
Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan
barang publik (public good) yang menjadi tanggung jawab
pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan
pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk
masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab
pemerintah. Pembiayaan pelaksanaan kesehatan perorangan
diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan
mekanisme asuransi sosial (Darmawan dan Sjaaf, 2016).

Timbulnya kekurangan gizi dan derajat kesehatan masyarakat akan berpengaruh pada kemisikinan, sehingga apabila derajat kesehatan diperbaiki, maka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan dinikmati. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah tentu disebabkan oleh semakin produktifnya sumber daya manusia yang merupakan masukan bagi perkembangan perekonomian (Hardiyansyah, 2011). Produk domestik bruto (PDB atau GNP) merupakan ukuran yang umum dipakai untuk mengukur nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Pada programprogram di bidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, Karena GNP merupakan ukuran keadaan ekonomi suatu negara, khususnya yang menyangkut kemajuan ekonominya. Maka semakin tinggi GNP suatu negara maka akan semakin terpenuhi kebutuhan dasar dalam negara tersebut (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah sejauh mana pertambahan modal yang ditunjukkan oleh perkembangan modal melalui investasi, atau pertumbuhan tenaga kerja yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, menyebabkan pertambahan dari GNP. Perubahan dalam GNP bukan ditunjukkan semata-mata oleh adanya perkembangan dalam tenaga kerja atau modal, tetapi oleh faktor residual yang kemudian ternyata merupakan peningkatan kualitas dari faktor-faktor produksi. Dalam hubungan inilah peranan kesehatan dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menjadi penting dan perlu dikaji (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994)

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh negara untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Pengaruh kesehatan terhadap pembangunan ekonomi yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, dan pembahasan mengenai peran kesehatan terhadap pembangunan ekonomi diawali dengan memperlihatkan berbagai bentuk peranan program kesehatan dalam meningkatkan produktivitas, dan dengan adanya peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Sistem kesehatan nasional dimaksudkan sebagai suatu sumbangan bagi peningkatan penyelenggaran pembangunan kesehatan khususnya dan pembangunan nasional pada umunya. Dalam sistem kesehatan nasional  disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional dibidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduknya agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

Kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang baik dinilai dari segi investasi karena kesehatan dapat menjadi suatu variabel yang penting untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai tujuan baik individu, rumah tangga maupun masyarakat yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan welfare objective. Karena itu kesehatan menjadi penting sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif untuk kesejahteraan (Yatiman, 2012). “Menurut Mils dan Gilson, dalam (Yatiman, 2012) terdapat konsep mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai suatu konsep, teknik dan teori ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga pada hal ini ekonomi kesehatan berhubungan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan

2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan

3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan

4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya

5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada indvidu dan masyarakat”.  Sebagai bentuk penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal guna mencapai tujuan awal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi sangat berperan pada pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama pada penggunaan sumber daya. Dengan diterapkannya ilmu ekonomi pada aspek kesehatan, maka dalam kegiatan pelaksanaannya harus memenuhi kriteria efisiensi (cost-effective)

Ekonomi kesehatan dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan pada semua kegiatan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Ekonomi kesehatan merupakan suatu disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan kepada topik-topik kesehatan, memperlihatkan berbagai bentuk perbaikan gizi, dan program kesehatan terhadap peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas nantinya akan berpengaruh juga pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam kondisi naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sifat dari ilmu ekonomi kesehatan dapat dijelaskan dengan membahas melalui pembatasan mengenai ilmu ekonomi itu sendiri, ilmu ekonomi kesehatan secara umum sebagai penerapan dari teori-teori, konsep-konsep, dan teknik-teknik di dalam ilmu ekonomi pada sektor kesehatan. Berhubungan erat dengan masalah alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, banyaknya sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, organisasi dan pembiayaan lembaga-lembaga pemberi pelayanan kesehatan, efisiensi penggunaan dan alokasi sumber daya untuk tujuan yang bersifat kesehatan, serta pengaruh dari program pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi pelayanan kesehatan bagi perorangan serta masyarakat (Lee dan Mills 1979) dalam (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk, dalam konsep pembangunan manusia seharusnya pembangunan dapat dianalisis dan dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995) dalam (Maharany, 2012) terdapat sejumlah premis dalam pembangunan manusia yaitu:

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.

d. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

e. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok yaitu yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Terdapat empat pilar pokok yang perlu diperhatikan dan dipahami untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yaitu (Maharany, 2012):

a. Produktifitas, penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

c. Kesinambungan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang.

d. Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka sendiri, serta berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan. Pengertian pembangunan manusia juga merupakan upaya untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai kehidupan yang layak.

Dapat dipahami bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembanguan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara atau wilayah. IPM juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu negara apakah masuk dalam kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Maharany, 2012). Menurut UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran pencapaian keberhasilan   pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam komponen pembangunan manusia terdapat angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mewakili pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian untuk hidup layak pada kondisi ekonomi (Sari E. J., 2016).

Model pembangunan dalam teori ini terdapat dua sektor dari perekonomian yang terbelakang, yakni:

(1) sektor pedesaan yang kelebihan penduduk ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol, situasi ini memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta jika sebagian tenaga kerja ditarik dari sektor pertanian maka sektor itu akan kehilangan outputnya.

(2) Sektor industri perkotaan modern yang tinggi tingkat produktivitasnya dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsisten (Todaro dan Smith, 2003)

pentingnya inovasi dalam pembangunan. Dalam teorinya yang menekankan pentingnya inovasi sebagai sumber utama pembangunan, inovasi merupakan hal-hal baru yang diaplikasikan dalam masyarakat sehingga dapat meningktakan efisiensi. Schumpeter mencoba untuk membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena peningkatan faktor produksi yang digunakan, sedangkan pembangunan diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena adanya aktivitas inovasi dalam proses produksi (Hudiyanto, 2014).

Penduduk dan Kondisi Stasioner. Mewakili kaum klasik, Ricardo memusatkan perhatian pada peranan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kata lain output nasional GDP tergantung atau ditentukan semata-mata oleh jumlah penduduk (sebagai tenaga kerja). Apabila jumlah penduduk meningkat maka output juga akan meningkat pula. Begitupun sebaliknya jika menurun maupun konstan. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) ditentukan oleh jumlah penduduk, perhatian tentu dipusatkan pada jumlah penduduk (Hudiyanto, 2014).

Tahap-Tahap Pertumbuhan. Pembangunan ekonomi bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian kearah pentingnya sektor industri melainkan juga terjadinya perubahan aspek sosial politik dan budaya. Dalam berbagai perubahan, Rostow mencatat adanya tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dimana setiap negara mempunyai jalur yang lurus dari tahapan tradisional sampai tahap konsumsi massa tinggi, yaitu terdiri dari (Kuncoro, 2010):

a) Tahap masyarakat tradisional

b) Tahap prasyarat untuk lepas landas

c) Tahap lepas landas

d) Tahap dorongan kearah ke kedewasaan

e) Tahap konsumsi tinggi

Evolusi perkembangan masyarakat dalam teori ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional, dalam perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, di mana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian beralih menjadi masyarakat yang industri kapitalis. Karl Marx berasumsi bahwa kemampuan pengusaha dalam mengakumulasi modal terletak pada kemampuan dalam memanfaatkan nilai lebih produktivitas buruh yang dipekerjakan (Kuncoro, 2010)

Modal merupakan pemegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena akumulasi modal akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu   negara. Modal tersebut dapat diperoleh dari tabungan dengan mengakumulasikan modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan ke sektor riil, untuk meningkatkan penerimaannya. Masyarakat yang mampu menabung pada dasarnya masyarakat yang menguasai sumbersumber ekonomi, yaitu para pengusaha dan tuan tanah. Dan pekerja menjadi pelaku ekonomi yang tidak mampu menabung karena tidak dapat menguasai dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang ada (Kuncoro, 2010)

Yang mendasari pemikiran teori ini yaitu evolusi proses pembangunan yang bertahap yang dialami suatu negara. Tahapan-tahapan tertentu yang dilalui merupakan proses untuk membangun negara ke tingkat yang semakin tinggi. Dan tahapan-tahapan itu harus dilalui secara terstruktur guna proses pembanguan yang lebih baik lagi (Kuncoro, 2010). Teori-teori pembangunan yang menjadi bagian dari pertumbuhan linear yaitu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, Karl Marx dan Rostow,

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses tahapan yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Bahwa hakekat pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial untuk bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik (Todaro dan Smith, 2003). Dalam pembangunan terdapat tiga nilai inti pembangunan yaitu;

(1) ketahanan (sustenance) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup,

(2) harga diri (self esteem) pembangunan haruslah memanusiakan manusia, menjadi manusia seutuhnya dalam kehidupan yang serba lebih baik karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu,

(3) hak asasi manusia untuk memilih (freedom from servitude) kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku dan  berpartisipasi dalam pembangunan (Todaro dan Smith, 2003). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara dibutuhkan pembangunan sebagai proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan.Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik  (2007:2) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS 2007:3). Adapun penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

a. PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan 2007:23). Sesuai dengan namanya yaitu PDRB, yang dihitung dalam hal ini adalah nilai produksinya dalam bentuk barang atau fisik.

Dalam praktiknya, produk ini dihitung berdasarkan sektor-sektor yang menghasilkannya, yaitu (Suherman Rosyidi 2006:107):

1) sektor pertanian;

2) sektor pertambangan dan penggalian;

3) Sektor Industri Pengolahan;

3) sektor listrik, gas, dan air bersih;

4)sektor bangunan;

5) sektor perdagangan, hotel, dan restoran;

6) sektor pengangkutan dan komunikasi

7) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan

8) jasa-jasa.

b. PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji dan surplus usaha, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS 2007:4).

c. PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach) PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah.Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS 2007:4).

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor (Tarigan 2007:24). Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.Nilai PDRB yang besar  menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Analisis input-output adalah suatu teknik pengukuran ekonomi daerah. Analisis ini digunakan dalam upaya untuk melihat keterkaitan antar industri dalam upaya untuk memehami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.Dalam penelitian ini digunakan Analisis Location Quotient karena memiliki kebaikan berupa alat analisis yang sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri subtitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial untuk dianalisis lebih lanjut

Angka penggandaan pengerjaan dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan. Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini adalah sebagai berikut (Prasetyo Soepono, 1993) : Pengerjaan Total Angka Pengganda Pengerjaan = Pengerjaan Sektor Ekspor

Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perkonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu :

(1). Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

(2). Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industriindustri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

(3). Pergeseran diferensial menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

Dalam analisis ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

(1). Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

(2). Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri.

Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasikan komoditas unggulan diakomodasi dari Miller dan Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut Hood (1998), Location Quostient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan.LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh eksport wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barangbarang tidak bergerak (Budiharsono,2001). Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri).Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas 30 yang berbasis lahan seperti tanaman pangan , holtikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian ( area tanam atau area panen ), produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor).

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen.Selain itu model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga.Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional.Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2007). Dalam penelitian ini digunakan teori basis ekonomi karena teori ini adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana dan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperjelas struktur daerah yang bersangkutan, teori ini juga memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional dan juga dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2008).

Sektor basis memainkan peranan penting sehingga peningkatan besarannya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan sektor lainnya. Serangkaian teori yang menjelaskan hubungan antara sektor-sektor dalam suatu perekonomian regional satu diantaranya teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan lapangan kerja (Lincolin, 1999).

Dalam teori basis ekonomi ini, lebih memusatkan pada kegiatan-kegiatan basis atau ekspor, tetapi tidak melihat pentingnya impor. Suatu peningkatan dalam kesempatan kerja dan pendapatan basis mungkin hanya mempunyai suatu efek pengganda yang sangat terbatas terhadap kegiatan bukan basis jika sebagian besar dari pendapatan ekstra mengalir keluar wilyah dalam bentuk    pengeluaran untuk impor. Yang sangat penting dalam hal ini, bahwa suatu perekonomian dapat bertambah tidak hanya dengan peningkatan ekspor dari industri basis tetapi juga dengan mengganti barang-barang impor dari industri basis dengan barang-barang hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Walaupun industri basis merupakan suatu faktor penting yang mendorong perubahan dalam perekonomian regional, namun tidak perlu diragukan bahwa dalam keadaan tertentu kegiatan-kegiatan bukan basis yang sudah berkembang dengan baik dapat menarik masuknya industri basis kedalam suatu daerah dan dengan demikian dapat menjadi salah satu penentu bagi tingkat ekonomi daerah tersebut.

Selanjutnya dikemukakan bahwa bertambahnya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan bertambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kegiatan volume bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa-jasa menyebabkan berkurangnya pendapatan yang masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout.Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis.Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya.Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis (Richardson, 2001). Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah Indeks Spesialisasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (leading sectors).Dalam teknik IS berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (TPJC) atau turnpike diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Pada intinya teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki comparative adventage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cepat besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa di ekspor keluar daerah atau ke luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensenergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan jalur cepat dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor nonekonomi (M.L Jhingan 2000:67):

a. Faktor Ekonomi Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan.Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut akan dibahas dibawah ini:

1) Sumber Alam Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah.Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2) Akumulasi Modal Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi.Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal.Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.

3) Organisasi Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan  ekonomi.Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko di antara ketidakpastian

4) Kemajuan Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Prioritas Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas.Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.Dengan ini laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

6) Faktor Non Ekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Faktor non ekonomi tersebut meliputi :

a. Faktor Sosial Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba dalam rangka memaksimumkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial sehingga sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

b. Faktor Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata terganutng pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisinsi mereka. Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk.Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh.Persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri adalah manusia.Manusia, di atas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya atau daerahnya.

c. Faktor Politik dan Administratif Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah.

Profesor Kuznets (Todaro, 2000:144) juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi. Karakteristik proses pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi:

1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi;

2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi;

3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi;

5) adanya kecenderungan negara-negara (daerah) yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia atau daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dari sumber bahan baku yang baru; dan

6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono dalam Tarigan (2007:44) dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam  19 jangka panjang bahwa perekonomian akan terus berlanjut. Ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000:4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunanya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi  proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Menurut Simon Kuznets (Todaro 2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akandilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB sebelumnya (PDRBt – 1)

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber data publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasiorganisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. (Arsyad 1999: 104) Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya, Kenyataannya bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Kuncoro, 2004). Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain:

1. Usaha untuk mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan yang positif. 2. Usaha perluasan kesempatan kerja

3. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

4. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, hal ini sering disebut usaha diversifikasi ekonomi.

5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.

6. Usaha untuk pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan

. 7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, ada beberapa alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi (Arsyad 1999 : 23).

Beberapa alasan tersebut meliputi

:1) alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosanpemborosan;

2) perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap berkesinambungan;

3) stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk. Sehingga proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).

Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut Lincolin Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999: 107-108) :

1. Suatu yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu asministrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Menurut teori ekonomi Neo Klasik, ada dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi daerah. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi menuju daerah yang memiliki upah rendah. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Mudrajat Kuncoro, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.Jadi pendapatan wilayah menggambarkan perekonomian pada suatu daerah dengan menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi pada daerah tersebut (Tarigan, 2007).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara atau daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad 1999:6). Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut: Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan 2000:125)

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pembangunan ekonomi adalah suatu proses tranformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Todaro (1994) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barangbarang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam 12 masa satu tahun.Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi:

1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs);

2) meningkatnya rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia; dan

3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sehingga dijadikan sebagai harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan diharapkan dapat menjadi tulang punggung dan penggerak perekonomian sehingga dapat menjadi refleksi dari struktur perekonomian suatu wilayah (Deptan, 2005). Secara umum, syarat utama agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah sektor tersebut memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka penentuan sektor unggulan dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Mubyarto, 1989):

1. Jumlah tenaga kerja dan sumberdaya lainnya yang dipergunakan atau bisa dipakai secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pendapatan PDRB.

3. Kesesuaian lahan dimana karakter lahan harus disesuaikan dengan karakteristik sektor tersebut dan ketersediannya harus mampu menampung laju pertumbuhan sektor tersebut.

Perekonomian regional terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu: kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini merupakan penekanan terhadap arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya adalah kebijakan yang mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaanperusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu (Arsyad, 1999).

Menurut Glasson (1977), kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu juga sebaliknya. Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis disebut sektor nonbasis. Sektor nonbasis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, satusatunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan, 2005).

Menurut Priyarsono et al. (2007), sektor basis atau nonbasis tidak bersifat statis tetapi dinamis sehingga dapat mengalami peningkatan atau bahkan kemunduran dan definisinya dapat bergeser setiap tahun.  Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah:

1. Perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi.

2. Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah

. 3. Perkembangan teknologi.

4. Pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.

Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah:

1. Adanya penurunan permintaan di luar daerah.

2. Kehabisan cadangan sumberdaya.

Untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis dapat digunakan metode pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pada metode pengukuran langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan melalui survei langsung di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada metode pengukuran tidak langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan dengan menggunakan data PDB/PDRB dan tenaga kerja per sektor. Berikut penjelasan mengenai kedua metode tersebut.

1. Metode Pengukuran Langsung Pada metode pengukuran langsung, survei dilakukan terhadap sembilan sektor utama yang terdapat di daerah tersebut. Jika sektor yang disurvei berorientasi ekspor maka sektor tersebut dikelompokkan ke dalam sektor basis dan sebaliknya jika sektor tersebut hanya memiliki pasar pada skala lokal maka sektor tersebut dikategorikan ke dalam sektor nonbasis. Metode ini mudah untuk dilakukan, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

a. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survei secara langsung tidak sedikit, terutama jika daerah yang disurvei cukup luas.

b. Umumnya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan survei langsung di suatu daerah

. c. Membutuhkan banyak tenaga kerja, selain itu tenaga kerja yang melakukan survei harus memiliki skill tersendiri dalam mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis.

2. Metode Pengukuran Tidak Langsung Secara umum terdapat tiga metode yang digunakan untuk menentukan basis dan sektor nonbasis di suatu daerah berdasarkan pengukuran tidak langsung, yaitu:

a. Metode Asumsi Biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis

b. Metode Location Quotient (LQ) Metode Location Quotient (LQ) adalah salah satu metode untuk menentukan sektor basis dan non basis. Dengan dasar pemikiran basis ekonomi, kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio antara pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat provinsi terhadap pendapatan (tenaga kerja) provinsi.

c. Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dengan metode LQ 17 Metode kombinasi merupakan kombinasi pendekatan asumsi dengan metode LQ.

d. Metode Pendekatan Kebutuhan Minimum (MPKM) Metode pendekatan kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang “sama” dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana dalam upaya terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri.  Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komonen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja dan ketiga adalah kemajuan teknologi. Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Hal ini juga dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh besaran transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.

2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.

3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.

4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan stategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.

6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.

7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

Ekonomi Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses  pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999).

Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Teori permintaan menerangkan tentang hubungan antara berbagai kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Permintaan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Sadono Sukirno (2010:75), faktor-faktor yang menentukan permintaan masyarakat terhadap suatu barang, yaitu : 1) harga barang itu sendiri 2) harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut 3) pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 4) corak distribusi pendapatan dalam masyarakat 5) cita rasa masyarakat 6) jumlah penduduk dan 7) ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu 18 penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pada umumnya produsen monopoli memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar serta di dalam pasar monopoli produsen adalah sebagai price maker. Berikut merupakan ciri-ciri dari pasar monopoli:

 Hanya ada satu penjual

 Penjual dapat mempengaruhi harga pasar (price maker)

 Terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar bagi calon produsen baru (barriers to entry)

Menurut Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007, pada dasarnya pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, namun pasar modern terdapat penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung melainkan konsumen atau pembeli melihat label harga yang terdapat dalam barang tersebut, berada dalam bangunan serta pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan dan dapat juga dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual 16 tersebut, selain dari bahan makanan, terdapat juga barang lainnya yang dijual dan biasanya dapat bertahan lama. Adapun pasar modern yang diatur keberadaan lokasinya bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.Berdasarkan luas lantai toko minimarket memiliki luas lantai < 400 m2 . Dibawah ini merupakan struktur pasar menurut Sukirno (2010) antara lain: 1. Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis pasar yang banyak menjual satu jenis produk tertentu. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga didalamnya serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri yaitu diantaranya:

 Terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar.

 Barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis.

 Penjual tidak dapat mempengaruhi harga atau penjual sebagai price taker. Pasar persaingan sempurna memiliki dua keseimbangan yaitu keseimbangan dengan keuntungan maksimum dan keseimbangan dengan kerugian minimum. Keuntungan maksimum yaitu kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang diarsir

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda 15 yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut, Samuelson dan Nordhaus (2000) mengemukakan pasar tradisional sebagai berikut: “Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar nyata sebagaimana definisi pasar, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari”. Sebagian besar pasar tradisional secara keleluasaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya sempit. Kebanyakan pedagang pasar tradisional tidak mempunyai catatan penjualan, biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya jarang sekali dihitung dengan seksama (Asakdiyah, 2004). Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah

Kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah tentu harus disesuaikan dengan tujuan ataupun target apa yang harus dicapai dengan kebijakan yang akan dibuat tersebut. Oleh karena itu sebelum memutuskan kebijakan apa yang harus digunakan dalam perekonomian harus terlebih dahulu ditentukan target dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kelana (1996:7) secara umum ada beberapa aspek yang menjadi tujuan kebijakan makroekonomi dan merupakan pilihan tersendiri bagi setiap Negara. Hal ini diakibatkan oleh berbedanya tujuan dan sasaran ekonomi suatu Negara tergantung pada kondisi dan keadaan ekonomi di Negara tersebut. Tujuan yang dimaksudkan antara lain:

Di setiap negara di dunia ini tentu kegiatan perekonomiannya tidak selalu stabil, apalagi dengan ruang lingkup yang sangat luas setiap negara pasti mempunyai kendala ataupun masalah tersendiri. Namun bila diklasifikasikan lagi masalah masalah yang dihadapi oleh tiap negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 masalah pokok. Menurut Bakti, Rakhmat, dan Syahrir (2010:12) kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keiikutsertaan pemerintah dalam memacu kehidupan ekonomi selalu dihadapkan kepada masalah pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran sebagai central issues macroeconomic. Dengan kata lain bahwa yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi makro dan mencakup keseluruhan variabel variabel dalam ekonomi makro adalah masalah pertumbuhan, inflasi dan pengangguran

Makro ekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas perilaku perekonomian secara agregat, misalnya kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, total perekonomian, laju pertumbuhan output, laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan juga nilai kurs ( Dornbusch, Stanley, dan Mulyadi, 1996:3) Ekonomi makro terbentuk dari adanya kemerosotan ekonomi dunia yang berawal dari adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat tahun 1932. Pada saat itu hampir 25 % masyarakat Amerika kehilangan pekerjaannya dan berakibat pada merosotnya angka pendapatan nasional negara tersebut. Tentu saja hal ini menjalar dan meluas ke seluruh dunia. Pada saat itu tidak ada satu teori atau ajaran ekonomi yang mampu memecahkan masalah depresi ekonomi tersebut. Hal ini semakin menyadarkan para ahli ekonomi saat itu bahwa ekonomi tidak dapat hanya tergantung pada mekanisme pasar saja, karena mekanisme pasar tidak mampu menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Seorang ahli ekonomi yang sekaligus pada saat itu bertugas sebagai Presiden World Bank mengemukakan pandangannya terhadap krisis ekonomi yang dihadapi dunia saat itu. Dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, John Maynard Keynes mengatakan bahwa pada saat itu untuk memecahkan masalah ekonomi suatu perekonomian tidak boleh hanya tergantung pada mekanisme pasar saja tetapi membutuhkan juga campur tangan pemerintah didalamnya. Pandangan John Maynard Keynes dalam bukunya tersebut menjadi awal ataupun landasan lahirnya teori ekonomi makro modern.

Kesenjangan merupakan masalah sosial yang dapat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Masalah kesenjangan ini dapat diatasi secara efisien melalui campur tangan pemerintah melalui perumuskan kebijakan secara tepat dengan memahami secara tepat hubungan antara kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi (Chang, 1994). Pemahaman yang keliru terhadap hubungan tersebut dapat menimbulkan masalah baru.

Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesenjangan pendapatan berkembang  setelah Kuznets (dalam Todaro dan Smith, 2006) mengembangkan hipotesis teoritis tentang hubungan antara kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan.  Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. Dengan kata lain Kuznets berpendapat bahwa evolusi distribusi pendapatan membentuk kurve U terbalik (Hipotesis U terbalik). Pertumbuhan ekonomi berakibat kelompok yang miskin secara relatif menjadi lebih miskin pada tahap awal pembangunan suatu negara, dan relatif menjadi lebih kaya pada akhir tahap pembangunan.

Penjelasan-penjelasan logis dan model-model teoritis terhadap fenomena Kuznets tersebut banyak dilakukan oleh para ahli, seperti Kuznets sendiri, J Cromwell, G.S. Fields, J.B. Nugent dan S.Robinson (Crowell, 2000). Disamping itu juga banyak para ahli yang mempertanyakan hipotesis tersebut. Misalnya Aswant Saith (dalam Rati Ram, 1995) mempertanyakan validitas paradigma dan kesimpulan hipotesis U terbalik Kuznets. Menurutnya hipotesis Kuznets lebih berupa rintangan dari pada bantuan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Tanggapan lain dari para ekonom adalah dilakukannya penelitian empiris untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Peneliti–peneliti yang telah menguji Hipotesis Kuznets secara empiris seperti  Anand dan S.Kanbur, Deininger dan L. Squire. Dengan menggunakan multi country data. Hasil penelitian empiris mereka tidak mendukung Hipotesis Kuznets. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh S. Randolph dan W.Lott, Rati.Ram dan Jha, Papanek dan Aldrich Kyn, William Cline, dan Felix Poukert mendukung Hipotesis Kuznets tersebut (Chang dan Rati Ram, 2002). Dari penelitian-penelitan di atas muncul dua pandangan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan. Ada yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan dan ada pandangan yang menyatakan bahwa antara pertumbuhan dengan kesenjangan berhubungan negatif.

      Haslag dan Slottje (1988) menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan dapat dijelaskan melalui Pendekatan Tabungan, Industrialisasi, perubahan Komposisi Industri dan Pendidikan.

Pendekatan Tabungan

Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pendapatan kelompok kaya meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan diikuti dengan peningkatan tabungan, yang selanjutnya diikuti peningkatan investasi. Peningkatan investasi berdampak pada semakin meningkatkan pendapatan kelompok pemilik modal (kelompok kaya). Sementara itu kelompok yang berpendapatan rendah tidak dapat menabung, yang berarti tidak terjadi investasi, sehingga pendapatan rendah. Kondisi ini berakibat tingginya kesenjangan pendapatan.

Pendekatan Industrialisasi.

Dalam mengembangkan teori pengaruh pertumbuhan terhadap ketimpangan, Kuznets berasumsi bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mengalami pergeseran dari aktivitas yang tradisional (pertanian) ke aktivitas yang lebih modern (industri), seiring dengan proses industrialisasi. Industrialisasi mendorong terjadinya urbanisasi. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan yang tinggi antara kota dan desa, yang terjadi karena perbedaan upah, dengan asumsi rate return of capital lebih tinggi daripada rate return of labor.

Pendekatan Perubahan Komposisi Industri.

Melalui industrialisasi banyak bermunculan industri-industri baru. Kondisi ini akan merubah komposisi industri yang ada. Industri yang baru rate of return yang diperoleh lebih besar dari industri yang lama dengan asumsi pemodal lama tidak mudah untuk melakukan investasi baru. Negara-negara yang mengalami perubahan industri yang lebih besar, tingkat kesenjangan pendapatan keluarga lebih besar (Beeson dan Tannery, 2004). Kesenjangan ini terjadi karena upah yang berbeda secara signifikan antara sektor industri dengan sektor lainnya.

Pendekatan Pendidikan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan maka peluang untuk memperoleh pendidikan semakin tinggi. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas memacu pertumbuhan ekonomi, hanya saja dalam kondisi yang demikian tidak semua memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kelompok atas biasanya memiliki peluang yang lebih tinggi dalam merespon pendidikan, sebaliknya kelompok bawah lebih terbatas kemampuan untuk merespon pendidikan. Akibatnya produktivitas kelopok bawah rendah sedangkan kelompok atas produktivitasnya tinggi. Mereka yang berpendidikan tinggi akan memperoleh upah yang lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah, maka terjadilah kesenjangan.

Model-model yang dikembangkan Kaum Neoklasik tersebut di atas menghasilkan variasi kinerja pembangunan, mendorong Stiglitz (2001) mencoba mengupas faktor-faktor yang menyebabkan variasi yang sangat lebar dalam kinerja pembangunan antar negara. Mengapa beberapa negara atau wilayah sebuah negara dalam kurun waktu tertentu mengalami keterbelakangan tertentu sedangkan beberapa negara atau wilayah suatu negara mengalami perkembangan yang melejit dengan cepat dalam tataran tertentu. Pelacakan dilakukan pada budaya dan institusi  yang terbelakang. Pengamatan dilakukan di mantan negara-negara sosialis menyimpulkan bahwa yang diperlukan adalah sebuah kebijakan kolektif antar pemerintah dan pasar yang dapat menciptakan institusi yang diperlukan agar “pasar” dapat berfungsi. Pemikiran Stiglits tersebut mendapat dukungan dari Vinot Thomas (peneliti Bank Dunia) yang kemudian menerbitkan The Quality of Growth yang menekankan bahwa pengamatan kinerja proses pembangunan biasanya dihubungkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional perkapita (Budiono, 2001).

Apa yang dikemukakan oleh Mankiw, Romer dan Weil juga dikritik oleh J.Temple’s yang menyatakan bahwa masalah perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain tidak hanya karena masalah input. Negara yang pendapatannya rendah bukan karena kurangnya input, tetapi juga masalah efisiensi dan teknologi. Masalah efisiensi dan teknologi ditentukan oleh tatanan institusi yang ada (Tample’s, 1999 dalam Boulhol, 2004). Dari pernyataan tersebut berarti bahwa institusi perlu diperhatikan dalam membahas pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh Stiglitz, yang menyatakan bahwa aspek kelembagaan (institusi) perlu mendapat penajaman pengamatan dalam pembangunan. Atas dasar itu Stiglitz memodifikasi model pertumbuhan Neoklasik dengan memasukkan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi serta Organisasional Capital. Jika model Neoklasik fungsi produksi agregat : Q  =  F (K,L,H) oleh Stiglitz dimodifikasi menjadi :

Q = F(A,K,L,H). Dalam hal ini Q adalah jumlah produksi K kapital, L tenagakerja, H kapital sumberdaya manusia, sedangkan A terdiri dari Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kapital Organisasional (termasuk institusi). Hanya saja Stiglitz belum memasukkan institusi secara eksplisit kedalam model sebagai variabel bebas, tetapi menginterprestasikannya melalui konstanta.

Y  = A K_t ^α  L_t^β H_t^{1-α -β}                                                                (2.18)

Faktor-faktor pertumbuhan baik mikro maupun makro dapat berfungsi dengan baik jika manusia mempunyai pengetahuan untuk mengendalikannya. Manusia harus mampu mengekploitasi pengetahuan yang relevan dalam rangka pengendalian faktor pertumbuhan. Pengetahuan hanya dapat diekploitasi dan dikembangkan jika manusia dengan spesialisasi pengetahuan masing-masing dapat bekerja sama. Untuk dapat bekerja sama dengan sistem koordinasi yang baik diperlukan institusi untuk mengatur dan menjamin kepastian hak masing-masing. Atas dasar pemikiran inilah muncul model pertumbuhan menurut Institutional Economics. Faktor lain yang mendorong munculnya ekonomi kelembagaan adalah kegagalan pasar. Mekanisme pasar yang diandalkan oleh Kaum Neoklasik ternyata tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Model Ekonomi Kelembagaan lebih menekankan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi. Melalui efisiensi diharapkan pertumbuhan dapat terdistribusi secara merata. Jika pertumbuhan terdistribusi secara merata maka  peningkatan kesenjangan sebagaimana yang terjadi pada model Horrod-Domar maupun Kaldor dapat dihindari. Efisiensi dapat terwujud apabila penataan institusi pada masing-masing negara didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan riil pada setiap negara.

Menanggapi apa yang dikemukakan Stiglitz Kaum Institusionalis menilai bahwa  Stiglitz menganggap bahwa institusi antar negara bersifat konvergen. Pendapat ini sangat berbeda dengan realitas, institusi antar negara bersifat divergen. Oleh karena itu untuk melihat peranan institusi dalam pembangunan Kaum Instutusionalis menganjurkan memperlakukan institusi (I) sebagai variabel bebas dalam model pertumbuhan, mengingat bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh biaya transaksi dan biaya transformasi produksi. Jaringan institusi berhubungan secara integral dengan kedua biaya tersebut.  Sehingga model  2.19 dikembangkan menjadi:

Y  = a K_t ^α  L_t^β H_t^λ I_t ^{1-α – β -λ}                                                                     (2.19)

Institusional Economics menekankan pentingnya institusi dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan pendekatan institusional merupakan”Institution Building Proces.” Agar pembangunan tersebut berhasil, membutuhkan sistem perencanaan dan institusi yang mapan, dalam arti dapat mengelola proses pembangunan selama periode waktu tertentu. Institusi yang bertanggung jawab dibutuhkan khusus untuk mengkoordinasi setiap tahap proses pembangunan ekonomi (Mehlum, 2002). Paham ini menyatakan bahwa tanpa adanya institusi yang berkualitas pertumbuhan ekonomi tidak optimum. Perlu dilakukan inovasi-inovasi institusi yang mampu mengkoordinir dan memfasilitasi perkembangan tenaga kerja, akumulasi kapital maupun perkembangan teknologi. Sebagaimana dikatakan oleh North bahwa: Sejarah studi pembangunan ekonomi merupakan studi inovasi institusi yang dapat menyederhanakan pertukaran yang kompleks dengan cara menurunkan biaya transaksi dan produksi (North, 1994). Perbedaan yang berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan tanpa melalui institusi (Olson, 1996).  Penataan institusi yang tepat dibutuhkan untuk membentuk kerangka kerja untuk kerjasama manusia di pasar dan dalam organisasi sehingga kerjasama tersebut rasional, dapat diprediksi dan dapat diterima.

Menurut paham ini pembangunan ekonomi diukur dengan perkembangan pendapatan sektor-sektor ekonomi yang ada. Jika pertumbuhan pendapatan sektor-sektor tersebut tinggi berarti pertumbuhan ekonomi tinggi pula. Pertumbuhan pendapatan masing-masing sektor sangat ditentukan oleh kapital, tenaga kerja, kapital sumberdaya manusia dan institusi (Stiglitz, 2001). Efektif tidaknya keempat faktor di atas sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi yang ada ( Mehlum, 2002).

Institusi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika: 1) institusi terkait dengan aktivitas-aktivitas produktif, 2) institusi dapat melakukan fungsi koordinasi secara efektif, 3) mampu menurunkan biaya transaksi, 4) institusi mampu memberikan jaminan hak (property right) sehingga investor dapat menggunakan teknologi yang baik dan efisien sehingga produknya kompetitif.

Jadi institusi berkaitan dengan masalah kualitas institusi, bukan hanya persoalan kuantitas. Jika unit-unit usaha berada dalam lingkungan institusi yang lemah (kualitas rendah) tidak dapat berkembang secara kompleks, tidak dapat membentuk kontrak-kontrak jangka panjang dan multi kontrak yang melibatkan tiga kelompok yang mencirikan pertukaran ekonomi dalam industri yang ekonomis            (Aron, 1997). Dengan tidak terpenuhinya atau tidak adanya institusi mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi terbatas pada pertukaran interpersonal, pada produksi skala kecil dan perdagangan lokal. Akibatnya pertumbuhan ekonomi rendah (Sevinc dan Hakan, 2003). Kegagalan institusi juga dapat mengakibatkan tidak berfungsinya pasar, staknasi ekonomi dan krisis yang parah.(Caballero, 2000). Sebaliknya jika unit-unit usaha berada dalam lingkungan institusi yang berkualitas maka mereka dapat melakukan kontrak-kontrak jangka panjang, ada jaminan hak, penggunaan teknologi berkualitas yang mendorong munculnya entrepreneurship. Berkembangnya entrepreneurship dalam unit-unit usaha memacu pertumbuhan ekonomi.                                   Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan disebabkan karena perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan produktivitas(A) faktor produksi modal (K) dan tenagakerja (L).

Pandangan Neo Klasik tentang pertumbuhan ekonomi berbeda dengan Kaum Klasik. Para ekonom tahun 1950an tidak sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya ditentukan oleh mobilitas kapital, tetapi pertumbuhan merupakan fungsi dari input. Pada masa ini para ekonom mulai memperkenalkan fungsi produksi nasional untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi pada hakekatnya merupakan hubungan antara input yang terdiri dari Kapital (K), Tenaga Kerja (L) dan Teknologi (T) dengan output. Studi diawali oleh Solow dan Swan pada tahun 1956 dengan mendasarkan pada teori Neoklasik, dengan menggunakan struktur dan asumsi teori produksi Neoklasik (Dewan dan Hussein, 2001). Salah satu ciri Kaum NeoKlasik adalah mengandalkan terjadinya asas Tricle Down Effect, dalam proses pembangunan. Menurut paham ini hasil pembangunan akan terdistribusi secara merata melalui mekanisme pasar, tanpa perlu campur tangan pemerintah (institusi). Menurut teori ini jika pusat-pusat pertumbuhan mengalami pertumbuhan ekonomi maka secara otomatis (melalui mekanisme pasar) berdampak pada pertumbuhan wilayah yang lain, tidak diperlukan campur tangan pemerintah ataupun institusi. Model yang dibangun didasarkan pada fungsi Cobb-Douglas, dengan asumsi constant return to scale:           

                                    Y_t  =  TK _t ^α    L_t ^{1- α}                                                             (2.10)       Kritikan terhadap model ini bahwa model ini tidak dapat menjelaskan perbedaan kinerja ekonomi antar negara. Studi Hall dan Jones (1998) menunjukkan bahwa produktivitas antar negara berbeda. Perbedaan produktivitas antar negara tidak dapat dijelaskan melalui input yang digunakan. Aktivitas ekspor dan impor mempunyai andil yang cukup besar dalam produktivitas suatu negara, tetapi tidak dimasukkan dalam model Solow –Swan. Teori Solow-Swan ini digantikan dengan model Pertumbuhan Endogen dengan menggunakan asumsi constant and increasing return to capital.

Model pertumbuhan endogen memandang pentingnya perdagangan internasional sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikiran perlunya perdagangan internasional dimasukkan dalam model pertumbuhan karena melalui perdagangan internasional dapat meningkatkan produktivitas. Atas dasar pemikiran tersebut maka model pertumbuhan endogen dipandang cocok untuk diterapkan. Dalam model ini perdagangan internasional diukur melalui aktivitas ekspor dan impor.

Y_i = F( A_i ,K_i ,L_i )                                                                                       (2.11)

Y adalah output, A = indeks produktivitas, K=modal dan L= tenaga kerja, subskrip i tahun. Sedangkan indeks produktivitas (A) fungsi dari impor (M) dan ekspor (X) :

A_i = F (X_i , M_i )                                                                                          (2.12)

 Model ini mengkritik bahwa model Neoklasik tidak dapat menjelaskan perbedaan pendapatan perkapita (Sligitz, 2001). Menurut Ray (1995) model pertumbuhan Neoklasik mempunyai kelemahan sebagai berikut: 1) Deminishing return to capital yang berimplikasi pertumbuhan pendapatan antar sektor yang konvergen tetapi kenyataannya terdapat perbedaan antara yang maju dan berkembang. 2) Tidak mampu memasukkan dampak eksternal yang dibatasi dengan asumsi constant return to scale 3) Dalam model Neoklasik indeks produktivitas sebagai exogenous, misalnya tidak terwujud dalam peralatan modal. Akibatnya kesimpulan menjadi tidak realistis.

Kelemahan tersebut mengakibatkan variasi kinerja pembangunan antar negara. Disamping itu variasi kinerja tersebut tidak lepas dari pengalaman tentang proses pembangunan di negara sedang berkembang (Boediono, 2001) sebagai berikut:

Pertama, stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat esensial untuk mendapatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Apapun prioritas pembangunan, baik pembangunan sektor pertanian, industrialisasi, pemerataan peluang berusaha, dan pengentasan kemiskinan, proses implementasinya akan terhambat bila perekonomian makro bergejolak.

 Kedua, pertumbuhan tidak mengalami penetesan kebawah. Asas tricle down ini sangat dekat dengan pendekatan Neoklasik yang mengutamakan pemberian insentif bagi masyarakat yang mampu melakukan tabungan untuk kemudian diinvestasikan, karena investasi inilah kuncinya terjadi pertumbuhan.

Ketiga, tidak ada kebijakan parsial yang secara manjur dapat mendorong  terjadinya proses pembangunan yang sukses. Pembangunan mencakup berbagai variabel yang saling kait mengkait sehingga membutuhkan pendekatan yang integratif dan komprehensif.

Keempat, keberadaan institusi. Proses pembangunan membutuhkan dukungan kelembagaan yang melibatkan masyarakat seluas mungkin dan mampu merespon secara positif  perubahan lingkungan yang sangat cepat. Institusi tidak hanya terbatas pada pengertian organisasi tetapi termasuk “aturan main” (behavioral rule) yang menentukan dan mengatur bentuk interaksi manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Melalui institusi tersebut maka pelaku interaksi mampu mengantisipasi perilaku pihak lain dalam proses interaksi tersebut.

Untuk memperoleh model yang dapat menjelaskan perbedaan pendapatan perkapita antar negara Romer dan Weil (1992) mencoba menjelaskannya dengan memasukkan Human Capital (H) kedalam model. Dengan memasukkan Human Capital kedalam model Solow, maka model tersebut menjadi lebih cocok untuk menganalisis pertumbuhan antar negara (Bulhol, 2004). Mengapa suatu negara mengalami pertumbuhan yang pesat sementara yang lain mengalami pertumbuhan yang rendah dapat dijelaskan melalui kualitas sumberdaya  manusia yang dimiliki.

Hal yang senada dilakukan oleh Hall dan Jones (1999); dan Klenow dan Rodriguez-Clare(1997). Mereka mengembangkan model yang dapat menjelaskan perbedaan pendapatan perkapita antar negara. Model tersebut didasarkan pada teori produksi Cobb-Doglass yang merupakan kombinasi antara modal pisik dengan kualitas sumberdaya manusia (H):

A tidak hanya mengukur teknologi atau pengetahuan tetapi  juga faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap output diluar  modal pisik dan layanan sumberdaya manusia. Dengan membagi model 2.15 dengan jumlah tenaga kerja (L) dan mentranformasi dalam bentuk log dapat diketahui pendapatan yang diterima setiap individu (Y/L):

Model dapat menjelaskan terjadinya perbedaan (kesenjangan) pendapatan perpekerja. Kesenjangan pendapatan perpekerja terjadi karena perbedaan kontribusi modal pisik perpekerja, peran setiap pekerja dan residual.  Dalam model tersebut peningkatan pendapatan perpekerja ditentukan oleh a yang merespon perubahan A (residual) dan modal fisik perpekerja. Model tersebut akan lebih berguna jika mencirikan semua peningkatan terahadap residual, selama peningkatan A sebagai sumber utama peningkatan output perpekerja. Untuk itu Klenow dan Rodriguez-Clare dan Hall dan Jones mengeluarkan a Ln (Y_i / L_i  ) dari model, sehingga model menjadi

(Romer, 2001):

Model diatas menunjukkan bahwa output perpekerja tergantung pada intensitas modal pisik ( K_i  / Y_i  : Capital –output ratio), layanan tenagakerja perpekerja, dan residual. Perbedaan intensitas modal pisik, tenagakerja perpekerja menimbulkan kesenjangan pendapatan.

Teori Neoklasik yang merupakan penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kestabilan politik (Tarigan, 2007).

Pada tahun 1940 dan 1950an dalam mengkaji pertumbuhan ekonomi para ekonom lebih menekankan pada  aspek mobilitas kapital (K) dalam jangka panjang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi kapital (tabungan dan investasi). Beberapa ekonom pada periode ini menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan fenomena jangka pendek. Pendapat ini didasarkan pada asumsi mereka bahwa dalam perkembangannya investasi kapital mengarah pada terjadinya penurunan marginal produktivitas kapital. Tokoh ekonom pada periode ini diantaranya adalah Harrod-Domar  yang terkenal dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar, dan Kaldor.

Apa yang dikemukakan Harrod-Domar tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Kaldor. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan fungsi dari peningkatan investasi neto yang dinyatakan sebagai proporsi stok modal (I_t / K_t ) pada periode t dikalikan modal perkapita (b) plus koefisien kemajuan teknikal (a):

Baik Harrod-Domar maupun Kaldor menekankan pada pentingnya investasi untuk mencapai pertumbuhan. Semakin tinggi investasi akan semakin tinggi pertumbuhan pendapatan. Untuk mempertinggi investasi perlu mempertinggi tabungan. Persoalan yang muncul dari konsep tersebut apabila diterapkan di negara yang sedang berkembang akan menimbulkan masalah baru. Pertumbuhan pendapatan akan menimbulkan kesenjangan pendapatan. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan dibutuhkan investasi, sedangkan investasi merupakan fungsi dari tabungan. Karena investasi fungsi dari tabungan maka untuk meningkatkan investasi harus mempertinggi tabungan. Peningkatan tabungan hanya dapat dilakukan oleh kelompok tertentu saja (yang berpendapatan tinggi). Akibatnya mereka yang melakukan investasi hanya kelompok tertentu saja (yang berpendapatan tinggi), sehingga hanya sekelompok tertentu saja yang menikmati peningkatan pendapatan, terjadilah kesenjangan. Jadi dalam teori ini ketimpangan merupakan konsekuensi logis pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara tidak terlepas dari fokus kebijakan pembangunan yang dilakukan negara tersebut. Sebagian besar negara yang sedang berkembang, fokus kebijakan utamanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan stabilitas, pengambil kebijakan membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor pertumbuhan dan efeknya terhadap pertumbuhan (Dewan dan Hussein, 2001).

Model pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823). Inti dari ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasa terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah sepenuhnya dimanfaatkan. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Terhadap pemikiran Smith, perlu dicatat pendapat Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi.

Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara (pertumbuhan output total) menurut Smith adalah  sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi “tanah), sumber daya manusia (jumlah penduduk) dan stok modal yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

Stok kapital memegang peran paling penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi dan dengan demikian akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi pada tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital dan laju pertumbuhan stok kapital sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi.

Jumlah penduduk menurut Adam Smith akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang  pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan meningkat sebaliknya jika upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsiten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang/badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga memberi iklim yang kundusif bagi pengusaha dan investor; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha, menyediakan fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi secara efisien dan tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit.

David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori pertumbuhan klasik lebih lanjut. Tetapi garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik oleh David Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith. David Ricardo menganggap jumlah faktor produksi tanah (yaitu sumber-sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akan bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985)

Ketimpangan pendapatan semakin menarik perhatian publik setelah Kuznets mencetuskan hipotesis U terbalik. Hipotesis tersebut dirumuskan dengan membangun model yang mengkaitkan kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Kuznets menyatakan bahwa pada awalnya pertumbuhan berdampak pada peningkatan kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan akan menghasilkan pemerataan jika pendapatan suatu negara sudah melampaui batas tertentu. Observasi ini kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan seperti yang diukur misalnya dengan koefisien Gini—tampak seperti kurva berbentuk U terbalik, seiring dengan naiknya GNP sebagaimana dalam Gambar 2.2.

Hipotesis Kuznets ini didasarkan pada teori-teori pertumbuhan ekonomi umum tahun limapuluhan, dan dilengkapi dengan pengamatan-pengamatan empiris. Teori-teori tersebut menjelaskan pertumbuhan sebagai suatu proses yang mana kelompok yang bekerja bergerak dari aktivitas tradisional (seperti pertanian) menuju ke sektor industri yang lebih produktif. Untuk mengetahui bagaimana corak perubahan dalam struktur ekonomi, Kuznet mengumpulkan data mengenai sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional di tiga belas negara yang masuk dalam golongan negara maju antara permulaan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 (Sukirno, 2007). Berdasarkan data tersebut, Kuznet membuat simpulan mengenai corak perubahan sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi  yaitu: Pertama, Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional pada umumnya telah menurun  dimana pada taraf permulaan pembangunan ekonomi, peranan sektor pertanian mendekati setengah dan adakalnya mencapai sampai hampir dua pertiga dari seluruh produksi nasional; Kedua, Peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat yaitu pada akhir masa observasi, peranannya paling sedikit meningkat sebesar 20 persen poin sehingga pada akhirnya menyumbangkan antara 40 dan adakalanya lebih 50 persen produksi nasional; Ketiga, sumbangan sektor jasa dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dan perubahan tersebut tidak konsisten sifatnya.

Pengamatan empiris menemukan bahwa pendapatan sektor tradisional lebih rendah dan terdistribusi secara sempit dibanding pendapatan perindustrian. Dalam kondisi ini Kuznets menyatakan bahwa, pengalaman suatu negara tertentu telah terbentuk pola antara pendapatan perkapita yang lebih tinggi dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi.

Teori Kuznets selanjutnya menyatakan bahwa kebijakan redistribusi mengabaikan dampak terhadap pembangunan. Distribusi pendapatan dipandang sebagai faktor endogenus, sebagaimana yang dijelaskan teori sebagai an outcome      of the development process. Sebaliknya pertumbuhan diperlakukan sebagai faktor  eksogenus, tidak dijelaskan oleh teori dan tidak dipengaruhi secara khusus oleh distribusi pendapatan. Kondisi tersebut mengisyaratkan terbentuk hubungan kausal antara pertumbuhan dengan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesenjangan tetapi tidak sebaliknya (kesenjangan tidak mempengaruhi pertumbuhan).

Dari pernyataan di atas model Kuznets dirumuskan sebagai berikut :

INEQ  = a₁   +  b₁ (LogY_i )  + c₁ (LogY_i )²   +  U_i                                        (2.6)

INEQ = Inequality

Log Y = Log pendapatan perkapita

a          = Konstanta

b dan c = parameter

U         = faktor pengganggu.

Banyak penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis Kuznets tersebut. Hipotesis Kuznets banyak mendapat perhatian dalam literatur-literatur pembangunan, pertumbuhan dan distribusi pendapatan (Rati Ram, 1995). Ide Kuznets lebih lanjut dikembangkan oleh Robinson (1976), fokus pada pergeseran individu-individu dari sektor pertanian ke sektor industri. Dalam kasus  ini sektor pertanian (desa) pada awalnya mempunyai kontribusi yang besar dalam ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan perkapita yang rendah, tingkat kesenjangan antar individu dalam sektor rendah. Sedangkan sektor industri pada awalnya peranannya kecil, dengan pendapatan perkapita lebih tinggi, dengan tingkat kesenjangan dalam sektor relatif tinggi (Barro,  1999).

Pertumbuhan ekonomi yang diwarnai dengan perpindahan individu dari sektor pertanian ke sektor industri, diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita individu yang pindah dari sektor pertanian ke sektor industri. Kenaikan pendapatan perkapita tersebut berakibat meningkatnya kesenjangan pendapatan secara keseluruhan. Dari sini dapat dikatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesenjangan. Perpindahan pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja disektor pertanian, disisi lain pekerja-pekerja sektor pertanian yang miskin dimungkinkan bekerja di sektor industri yang relatif kaya. Banyak diantara mereka yang mengalami peningkatan pendapatan sebagai akibat kenaikan upah. Kombinasi tersebut menurunkan indeks kesenjangan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesenjangan. Kondisi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan yang demikian inilah yang akhirnya disebut dengan Hipotesis U terbalik Kuznets.

Ada beberapa ukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Kurve Lorenz, Indeks Gini, Theil Indeks, dan L-Indeks.

Kurva Lorenz

Kurve Lorenz mengukur kesenjangaan pendapatan dengan menggunakan data pendapatan dan populasi. Tingginya kesenjangan ditentukan pertama-tama dengan melakukan perengkingan individual atas dasar pendapatan. Langkah selanjutnya menarik garis dari individu yang berpendapatan terendah ke tingkat pendapatan yang tertinggi, dan Kurva Lorenz adalah plot proporsi total pendapatan dalam masyarakat (gambar 2.1)

Bank Dunia mengukur tinggi rendahnya ketimpangan dengan mendasarkan pada distribusi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Ketimpangan pendapatan diklasifikasikan menjadi :

1. a)tinggijika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima pendapatan kurang dari 12 persen, b) sedang  ketimpangan dikatakan sedang jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menguasai 12 sampai 17 persen bagian pendapatan, c) rendah, ketimpangan dikatakan rendah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan (BPS; 1994).

Indeks Gini

Ide dasar Indeks Gini diturunkan dari Kurva Lorenz. Indeks Gini diperoleh dari rasio antara luas area A, (luas area antara garis lurus OP dengan kurva OP) dengan luas area OQP.

Persamaan Indeks Gini           G  =  1   –  ∑[ ( P_i     –   P_{i  – 1} )/ ( Y_i      –    Y_{i – 1} )]         (2.1)

G          =  Indeks Gini

            P_i             =   Populasi kumulatif grup i

            Y_i             =   Pendapatan kumulatif grup i                         

Indeks Gini berkisar antara nol sampai satu. Indeks Gini nol berarti terjadi distribusi pendapatan yang merata sempurna artinya setiap golongan penduduk menerima pendapatan yang sama. Sebaliknya, Indeks Gini satu, berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna. Semua pendapatan hanya dikuasai oleh satu orang (kelompok). Semakin tinggi Indeks Gini berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi juga. Ketimpangan dikatakan tinggi bila Indeks Gini berada antara 0,50 – 0,70, rendah jika Indeks Gini kurang dari 0,20 (Todaro, 2004).

Theil Index.

Dalam Theil indeks ini diasumsikan bahwa penduduk secara eksklusif dikelompokkan dalam provinsi dan distrik. Atas dasar as

Theil indeks sebagai ukuran ketimpangan mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, Theil Indeks dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dalam daerah maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain sehingga cakupan analisa menjadi lebih luas (Sjafrizal, 2008). Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pendapatan secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang lebih penting. Semakin tinggi nilai T semakin tinggi kesenjangan antar daerah.

L-Indeks

Indeks ini diformulasikan oleh Bourguignon, dengan pertimbangan Indeks Gini tidak dapat dipecah-pecah. L-Indeks dapat dipecah menjadi dua yaitu within group inequality dan between group inequality. Adapun formulasi L-Indeks sebagai berikut (Sritua Arif ,  2006)

                          _{n                             n}

            L  =  Log ( 1/n  ∑ Y_i ) – 1/n ∑Log Y_i                                                           (2.3)

                                     ^{i = 1                       i  = 1}

Y_i           = Pendapatan perkapita menurut kelompok pendapatan i

n          = Jumlah kelompok dalam golongan pendapatan i

Formulasi L tersebut mendasarkan pada Laplace Distribution Indeks, yang mengukur suatau kemencengan observe dari rata-ratanya. Dalam pengukuran kesenjangan pendapatan Bourguignon mengartikan kesenjangan dalam sektor sebagai totalitas (jumlah) hasil perkalian L dengan proporsi tenaga kerja kelompok pendapatan tertentu dalam suatu golongan. Sedangkan kesenjangan antar sektor dihitung sebagai totalitas hasil perkalian L dengan ratio proporsi tenaga kerja dengan proporsi pendapatan kelompok (Laplace Distribution-Wikipedia, The Free Encyclopedia).

Pengembangan tersebut menghasilkan rumus:

                                  _{m                           m}

L-Indeks   =  ∑  W_j L_j    + ∑ W_j   Log W_j /V_j                                                              (2.4)

                     ^{j =1                         j =1}      

 _m           

∑  W_j L_j              = menunjukkan komponen Within Inequality.

^{j =1}                

_m

∑ W_j   Log W_j /V_j   = menunjukkan komponen Between Inequality      

^{j =1}

W_j   = Sumbangan jumlah penduduk atau pekerja menurut kelompok pendapatan j.

V_j   = Sumbangan jumlah pendapatan menurut kelompok penerima pendapatan j

M         =   Jumlah kelompok penerima pendapatan (j = 1,2,3………..m).

L-Indeks    =  Kesenjangan sektoral dengan metode L indeks.

L-Indeks bergerak antara 0 – 1, L-Indeks = 0 berarti pendapatan terdistribusi  merata sempurna (tidak terjadi kesenjangan), Jika L-Indeks = 1 berarti terjadi kesenjangan pendapatan yang sempurna. Semakin tinggi L-Indeks semakin tinggi kesenjangan.

      Menurut Amartya Sen ( dalam Bloom dan Canning (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami “capability deprivation” dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Lebih lanjut Bloom dan Canning (2001), kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

      Menurut Kuncoro (2006) yang mengutip Sharp, terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang berarti pula upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

      Selama ini penyusunan APBN Indonesia hanya berlandaskan pada indikator-indikator yang belum secara spesifik menarget tujuan dari penyejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat ditunjukkan dari berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah perlu menganggarkan pos APBN secara khusus untuk upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, seperti halnya pemerintah menganggarkan secara khusus 20% APBN-nya untuk sektor pendidikan. Sesuai dengan tujuan pemerintahan Presiden Yudhoyono untuk mengedepankan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor (Bappenas, 2010), termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity), maka strategi tersebut selayaknya telah tercermin dalam rencana keuangan tahunan pemerintah.

      Menurut Samuelson (1992), inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan arus harga secara umum yang perhitungannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen (IHP). Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya dari pasar konsumsi barang dan jasa. Biasanya inflasi didasarkan kepada harga bahan pangan, pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan dan komoditas lainnya yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Produsen atau yang biasa dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan perhitungan inflasi yang didasarkan pada biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen (Samuelson, 1992). Pendekatan lain juga dapat digunakan dalam mengukur tingkat inflasi adalah GNP Deflator. GNP Deflator merupakan rasio GNP nominal dan GNP rill. GNP yang merupakan pendapatan nasional ini tersusun dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara.

      Inflasi bersifat kontinu yang berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas uang berlebih di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, hingga sebagai akibat dari ketidaklancaran distribusi barang. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung mengalami kenaikan dan akibatnya daya beli uang melemah. Menurut Mishkin (2004) inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi di negara manapun dan sulit terelakkan. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. Sedangkan menurut teori Keynes inflasi terjadi karena masyarakat yang hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menggambarkan proses perebutan sumber daya ekonomi antar golongan masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat melebihi yang tersedia (penawaran agregat).

      Samuelson (1992) menjelaskan bahwa inflasi tidak selalu akan membuat masyarakat kehilangan kesejahteraannya apabila diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan rill untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin saja meningkat atau menurun selama masa inflasi. Sehingga inflasi hanya akan memperburuk kesejahteraan masyarakat apabila ada kondisi kenaikan yang lebih tinggi dari pada kenaikan pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat akan turun. Dampak negatif inflasi akan mengakibatkan mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu mempertimbangkan inflasi dalam penyusunan APBN, karena saat terjadi inflasi, maka diperlukan lebih banyak anggaran dalam APBN.

      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah alat bagi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat sekaligus sebagai alat pengelolaan perekonomian negara. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan tiga fungsi utama kebijakan fiskal dimaksud adalah:

1. Fungsi alokasi; meliputi penyediaan barang-barang publik
2. Fungsi distribusi; penyesuaian distribusi pendapatan dan kemakmuran untuk menjamin bahwa keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan atau pemerataan dapat terpenuhi.
3. Fungsi stabilisasi; yaitu penggunaan kebijakan penganggaran sebagai sarana untuk menjamin pengerahan tenaga kerja secara optimal, stabilitas harga yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang baik.

      Sistem penganggaran dan prioritas pos-pos pendanaan pembangunan yang terdapat di dalamnya dapat merefleksikan seberapa besar komitmen Pemerintah terhadap rakyatnya. Mutiarin (2012) menambahkan bahwa anggaran adalah cerminan pilihan kebijakan dan prioritas dalam organisasi publik, (budgets reflect choices and priorities) sekaligus merupakan cara yang penting untuk melihat substansi rumusan kebijakan di sebuah negara (Sabatier, 2007).

      Dan sebagai batasan ruang lingkup dalam penelitian ini, salah satu variabel makro-ekonomi khususnya dari sisi pengelolaan fiskal yang akan digunakan adalah dari pos APBN berupa belanja negara secara keseluruhan.

      Menurut Mankiw (2010) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Samuelson (1992) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai adanya perluasan atau peningkatan dari Gross Domestic Product potensial/output dari suatu Negara. Bagi negara sedang berkembang peran serta pemerintah menjadi cukup besar. Pengeluaran pemerintah akan mempengarui aktivitas ekonomi, tidak saja karena pengeluaran ini mampu menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan, tetapi juga menjadi komponen dari permintaan agregat yang peningkatannya mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2010) menyatakan bahwa produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. GDP dipandang sebagai pendapatan total dari setiap masyarakat yang terlibat di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat pokok pengeluaran yaitu: konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), Ekspor neto (NX). Dengan menggunakan simbol Y untuk GDP, maka:

Y ≡ C + I + G + NX

Sehingga, GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Belanja pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

      Dalam sudut pandang teori neoklasik investasi investasi (domestik maupun dari luar negeri) akan memacu tingkat akumulasi modal yang artinya sama dengan penambahan rasio modal-tenaga kerja dan pendapatan per kapita. Teori Harrod-Domar selanjutnya menjelaskan mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan pentingnya tabungan untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Oleh Solow kemudian teori tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel tenaga kerja dan teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut sebagai model pertumbuhan “eksogen”.

      Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru. Sehingga dapat dikatakan setiap satuan pertumbuhan ekonomi juga dimaknai adanya tingkat perbaikan kesejahteraan bagi rakyat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Jika pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi dalam tingkat tertentu maka dalam menyusun APBN pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah anggaran yang akan digunakan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah dinegara sedang berkembang cukup besar. Hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain : perbedaan potensi daerah yang cukup besar, perbedaan kondisi demografi dan tenaga kerja, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga mendorong terjadinya ketimpangan. Bila ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut cukup besar akan membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik (Sjafrizal, 2014: 192).

Ada empat faktor yang mendasari adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah yang dikemukakan Williamson, yaitu : sumber daya alam yang dimiliki, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah. Ketersediaan sumber daya alam yang berbeda antar wilayah akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antara wilayah yang maju dan wilayah yang kurang maju. Perpindahan tenaga kerja dan modal dari wilayah yang kurang berkembang ke wilayah yang berkembang akan menimbulkan kesenjangan yang semakin meningkat. Demikian juga kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan dalam ketimpangan pendapatan antar wilayah (Adisasmita, 2013: 76).

 Menurut Kuncoro (2003) ada banyak teori yang mengatakan ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan.  Salah satu teori tersebut adalah rumusan  Hipotesis Kuznets berbunyi seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi akan menurun.  Kurva Kuznets berbentuk U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula distribusi pendapatan akan makin tidak  merata, namun pada suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi semakin merata atau ketimpangan semakin menurun.

Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Fenomena yang dijelaskan oleh Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (Cumulative Causation). Menurut Myrdal backwash effect (dampak yang merugikan) lebih besar dibanding spread effect (dampak yang menguntungkan). Oleh karena itu, apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah dibandingkan, maka pembangunan yang dicapai oleh daerah yang lebih maju selalu lebih cepat daripada yang terjadi pada daerah lain. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat ketimpangan yang cukup lebar (Sukirno, 1985 : 24).

Untuk dapat melihat ketimpangan antar kabupaten/ kota dapat menggunakan  indeks Williamson. Indeks ini berkisar pada angka 0 hingga 1, jika nilai indeks mendekati 1 maka ketimpangan semakin besar dan jika nilai indeks mendekati 0 maka ketimpangan semakin kecil (Kuncoro, 2013) (Sjafrizal, 2008).

Menurut Sjafrizal (2012) Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menark investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara menuju kondisi yang lebih secara berkesinambungan dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999 :13).

Menurut Boediono (1999:2) pertumbuhan ekonomi adalah penjelasan mengenai faktor- faktor yang menentukan kenaikan output per kapita jangka panjang dan bagaimana faktor tersebut saling terkait, sehingga terjadi proses  pertumbuhan. Aspek-aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah : (1) Proses,dalam kaitan proses ini  pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari waktu ke waktu, bukan gambaran ekonomi pada saat atau waktu tertentu. (2) Kenaikan pendapatan per kapita, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Agar pendapatan perkapita bisa naik maka  kenaikan jumlah penduduk harus lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi. (3) Jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus berlangsung dalam waktu yang lama agar dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi diatas maka pembangunan ekonomi mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan terus menerus
2. Usaha untuk menaikan pendapatan perkapita, dan
3. Kenaikan perdapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya). Aspek perbaikan dalam sistem kelembagaan ini mencakup institusi dan regulasi formal dan non formal (Arsyad,2002: 6)

Pembangunan ekonomi adalah suatu  proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk miskin tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier,1995) dalam (Kuncoro, 2013: 2). Selanjutnya Kuncoro (2013) menjelaskan yang dimaksud proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan.