Teori pemangku kepentingan instrumental (Instrumental stakeholder
theory) Jones (1995:422) dalam (Jefrey 2018:371) berpendapat bahwa “Firms that
contract (through their managers) with their stakeholders on the basis of mutual
trust and cooperation will have a competitive advan- tage over those that do not”
dalam Bahasa Indonesia “Perusahaan yang melakukan kontrak (melalui
manajernya) dengan pemangku kepentingannya berdasarkan rasa saling percaya
dan kerja sama akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan
yang tidak melakukannya”. Teori pemangku kepentingan instrumental adalah teori
yang kuat dengan kesimpulan preskriptif dan normatif yang kuat, digunakan untuk
mengidentifikasi situasi di mana manajer dapat mengubah perilaku mereka dengan
cara yang meningkatkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pemangku
kepentingan.
Teori pemangku kepentingan instrumental yang ada memiliki tiga
kelemahan yang membatasi kemampuannya untuk menjelaskan varians dalam
kinerja (Jeffrey 2018:383). Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Hanya ada sedikit teori mengenai bagaimana manajemen pemangku
kepentingan berbasis teori pemangku kepentingan dapat memberikan
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
2) Banyak literatur yang mengabaikan potensi kerugian (yaitu biaya) yang terkait
dengan upaya menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan semacam ini.
3) Terdapat kekurangan teori mengenai konteks di mana manfaat tambahan dari
hubungan pemangku kepentingan berbasis teori pemangku kepentingan yang
instrumental kemungkinan besar akan melebihi biaya yang dikeluarkan.
2.1.6 Teori Legitimasi
Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer (1975)
dalam Patama (2022:543), menyatakan bahwa legitimasi dapat dikatakan sebagai
manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan agar mampu untuk dapat survive
dan bertahan hidup. Teori legitimasi berakar pada gagasan perjanjian sosial antar
korporasi dan masyarakat. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan
bergantung pada kemampuannya untuk menyampaikan tujuan yang dinginkan
untuk mendistribusikan manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik
kepada masyarakat dimana ia memperoleh kekuatannya (Shocker & Sethi, 1973).
Teori legitimasi dinyatakan dengan memberikan gambaran bahwa terdapat
perbedan antar nilai- nilai menurut perusahaan dengan yang ada dalam masyarakat,
oleh karenanya perusahaan akan dapat berada dalam posisi terancam apabila
terdapat perbedaan tersebut atau dikenal sebagai legitimacy gap. Teori ini
didasarkan pada pemikiran bahwa apabila masyarakat telah menyadari bahwa
perusahaan beroperasi selaras dengan masyarakat itu sendiri maka kehadiran dari
perusahaan tersebut akan dapat terus berlanjut. Ketidakpekaan terhadap
kemungkinan dampak yang bisa terjadi atas aktivitas perusahaan, dinyatakan dapat
menimbulkan adanya legitimacy gap (Lindawati & Puspita, 2015:157).
Keberadaan legitimacy gap juga bukan menjadi hal yang dengan mudahnya
dapat dinilai. Hal penting yang perlu dilakukan perusahaan adalah usahanya dalam
mengawasi nilai-nilai perusahaan agar sejalan dengan lingkungan sekitarnya
sehingga dapat mengidentifikasi peluang munculnya legitimacy gap. Sebagai
strategi legitimacy perusahaan dapat pula menyesuaikan nilai sosialnya maupun
persepsi terhadap perusahaan. Sehingga perlu kiranya perusahaan menyadari
aktivitas yang berada dalam kendalinya, menemui public atau masyarakat yang
memiliki power, serta mengungkapkan informasi atas aktivitas CSR yang
dilaksanakan perusahaan kepada publik sehingga dapat memberikan legitimacy
kepada perusahaan dan juga mampu untuk menghindari terjadinya legitimacy gap
dan (Neu, et al., 1998 dalam Ghozali dan Chariri, 2014:410). Hal semacam menjadi
hal yang diperhatikan oleh investor institutional sebagai investor yang cenderung
berinvestasi dalam waktu jangka panjang. Oleh karenanya investor institutional
sangat jeli untuk melihat bagaimana suatu perusahaan mengupayakan
legitimasinya
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah