Sejak KTT dunia tahun 2005 tentang pembangunan sosial, masyarakat
diharapkan untuk merancangnya strategi pertumbuhan mereka sesuai dengan tiga
tujuan utama pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi pembangunan, inklusi
sosial, dan perlindungan lingkungan, yang mencerminkan tiga pilar utama.
(Muñoz-Pascual, Curado, & Galende, 2019).
Terdapat dua Prinsip pelaporan Sustainbilty Report yang menentukan
kualitas laporan dan yang menentukan isi laporan menjadi panduan untuk
memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan sehingga pemangku
kepentingan dapat melakukan penilaian mengenai kinerja organisasi yang efektif
dan wajar, dan memuat keputusan atau tindakan yang tepat. (GRI, 2016)
menjabarkan prinsip-prinsip Pelaporan untuk mendefinisikan kualitas laporan
terdiri dari:
- Akurasi, yaitu informasi yang dilaporkan cukup akurat dan terperinci bagi
stakeholders untuk menilai kinerja organisasi pelapor. - Keseimbangan, yaitu memuat informasi yang tersedia yang dapat dimengerti
dan diakses oleh stakeholders yang menggunakan informasi tersebut. - Kejelasan, yaitu memuat informasi yang dapat dimengerti dan dapat diakses
oleh stakeholders untuk menggunakan informasi tersebut. - Keterbandingan, yaitu memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara
konsisten sehingga memungkinkan stakeholders untuk menganalisis
perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan bisa mendukung
analisis relatif terhadap organisasi lainnya. - Keandalan, yaitu mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan
melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan
dalam bentuk yang dapat diperiksa, serta memiliki kualitas dan materialitas
dari informasinya. - Ketepatan Waktu, yaitu melaporkan secara rutin sehingga informasi tersedia
tepat waktu bagi stakeholders dalam membuat keputusan.
(GRI, 2016) menjabarkan prinsip-prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan
yang terdiri dari: - Inklusivitas
Organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya,
dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan
dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. - Konteks Keberlanjutan
Laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks
keberlanjutan yang lebih luas. - Materialitas
Laporan harus mencakup topik-topik yang mencerminkan dampak sosial,
lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor atau secara substansial
memengaruhi penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan. - Kelengkapan
Laporan harus menyertakan cakupan topik material dan Batasannya yang
cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang
signifikan, dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai
kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.
Sebuah organisasi diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan yang berlaku
untuk dapat membuat klaim bahwa laporannya telah disusun sesuai dengan Standar
GRI. Terdapat dua pendekatan dasar dalam menggunakan Standar GRI. Untuk
masing-masing cara menggunakan Standar, ada klaim atau pernyataan penggunaan
yang sesuai, yang wajib disertakan oleh sebuah organisasi dalam setiap materi yang
diterbitkan : - Standar GRI dapat digunakan sebagai satu set dokumen untuk
mempersiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar. Ada dua
pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (Inti atau Komprehensif),
bergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan.
Suatu organisasi yang mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar
GRI menggunakan Standar ini, GRI 102: Pengungkapan Umum, untuk
melaporkan informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik pelaporan
keberlanjutannya. - Standar GRI yang dipilih, atau bagian dari isinya, juga dapat digunakan untuk
melaporkan informasi tertentu, tanpa mempersiapkan laporan yang sesuai
dengan Standar. Setiap materi yang diterbitkan dan menggunakan Standar
GRI dengan cara ini harus menyertakan klaim ‘yang merujuk pada GRI’.
Tidak hanya pengungkapan secara umum ada beberapa pengungkapan
spesifik yang terbagi menjadi kategori ekonomi, lingkungan dan social