Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang
sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007).Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang
tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan di masa depan.
Menurut Dianawati & fuadati dalam penelitian tentang pengaruh CSR dan
GCG terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel Intervening
(2016), nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Indikator dari nilai perusahaan
adalah harga saham, dan kalau harga saham meningkat maka dapat dikatakan
bahwa keputusan-keputusan manajemen perusahaan itu benar, karena rahasia
manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan
merupakan refleksi dari nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan
kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian memberikan
informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga
masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi
dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa metode yang digunakan untuk
mengukur nilai perusahaan :
a. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan
laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka
semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa
besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang
diperoleh oleh para pemegang saham.Kegunaan price earning ratio adalah untuk
melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh
earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar
saham biasa dengan earning per share.
b. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value atau Rasio Harga terhadap Nilai Buku yang disingkat
dengan PBV adalah rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor
13
untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio
PBV ini menunjukan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih
perusahaan. Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar
menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti
pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa
jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan
dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa
nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV
semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan
dana yang telah ditanamkan di perusahaan.
c. Tobin’s Q
Tobin’s Q atau yang dikenal juga sebagai Q ratio digunakan untuk mengukur
kesempatan berkembang suatu perusahaan dengan membandingkan market value
dari aset perusahaan dengan replacement value dari aset perusahaan. Pada
dasarnya Tobin’s Q adalah market value dari saham yang beredar dan hutang
perusahaan terhadap replacement cost aset perusahaan.
d. Market to Book Value (MBV)
MBV merupakan perbandingan atau rasio antara nilai pasar dengan nilai
buku. Nilai pasar berarti nilai yang tertera di pasar, sedangkan nilai buku
merupakan perbandingan antara nilai ekuitas dengan jumlah saham
beredar. Dengan rasio ini dapat disimpulkan semakin tinggi MBV atau PBV
berarti semakin mahal nilai saham tersebut. Namun, mahal atau murah juga
bersifat relatif. Karena perlu ada suatu acuan khusus untuk menilai bahwa satu
jenis saham mahal atau murah. Ukuran yang dinilai representatif adalah dengan
menggunakan perbandingan ukuran perusahaan di industri yang sama.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan
modal sendiri. Investor jangka panjang sangat berkepentingan terhadap analisis
profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan (Dodo, 2012 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016). Sedangkan menurut Wahidahwati (2009:89 dalam
Dianawati dan Fuadati, 2016) profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja
manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai
macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.
Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan ukuran ROE.
Menurut Hanafi dan Halim (2008:115) dikutip dari penelitian Susilowati (2011)
menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah
menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Profitabilitas
adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen
untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program
tanggung jawab sosial secara lebih luas (Devina et al., 2010:56 dalam Susilowati
2011).
Ada dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi
suatu pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara
keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki
fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk
perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling)
kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi
yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang
memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam
koridor perundang – undangan (lawful fashion). Dalam teori tradisional tax
avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara
kepada pemegang saham (Kim et. al.; 2011 dalam Chasbiandani & Martani,
2012). Oleh karena itu pemisahan atas kepemilikan dan control menjadi hal yang
penting. Pemilik saham yang risk – neutral akan menerima manajer bertindak atas
nama mereka untuk mencapai profit maksimal, termasuk mengurangi kewajiban
pajak selama keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang
diperkirakan.
Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan keputusan pajak
perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer. Pemisahan kepemilakan
dan pengawasan ini menunjukkan bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang
penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan yang tepat
bagi manajemen agar manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan
efisien, yaitu ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada
benefit yang akan diterima. Dalam literatur keagenan, tax avoidance dapat
memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau
penempatan sumber daya yang tidak sesuai.
Hanlon (2010) mendefinisikan Tax avoidance sebagai pengurangan pajak
secara eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi
perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan
kesempatan bagi menejemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk
menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006
dalam Astuti dan Aryani, 2016). Manajer dapat membenarkan transaksi atas tax
avoidance dengan mengklaim bahwa kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal
yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidance
pemeriksa pajak.Terdapat tiga karkteristik tax avoidance menurut Komite Urusan
Fiskal dari OECD, yaitu:
a. Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan
syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency
theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik
kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam
Chasbiandani & Martani, 2012). Agency theory menjelaskan hubungan antara
prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan.
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan,
dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi
perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak
manajemen.Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki
perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang
dibebankan kepadanya.Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat
mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham,
namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan
manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005
dalam Brian & Martani, 2014).
Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerialrent
extractionyaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan
manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas
perencanaan pajak (tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen
dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang
menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan
operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Aktivitas perencanaan dapat
dilakukan melalui tax avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak
secara eksplisit (Hanlon, 2010)

Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholder
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait
dengan aktivitas perusahaan. Menurut Fitriana (2012) ada dua perspektif dalam teori
stakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan
(organization centered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah
satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah
perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini,
pengungkapan pada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawaban
manajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Henderson et al, dalam
Ginting, 2012)

Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Budaya Risiko

Sistem manajemen risiko terbaik tidak efektif jika tidak dilakukan
setiap hari di dalam perusahaan (Passenheim,2010). Budaya risiko yang
dijalani adalah salah satu instrumen paling baik bagi perusahaan. Budaya
risiko sebagai bagian dari budaya perusahaan menentukan bagaimana
perilaku karyawan dalam menghadapi risiko: Apakah mereka memahami
risiko secara sadar? Apakah mereka mengambil keputusan dari titik risiko
peninjauan? Untuk memperluas budaya risiko di perusahaan mereka sendiri,
eksekutif harus menunjukkan bahwa mereka memiliki fungsi yang patut
dicontoh serta dapat meletakkan dasar untuk komunikasi terbuka dengan
gaya manajemen mereka. Dalam kondisi ini semua berani menghadapi risiko.
Kondisi perusahaan yang berubah membutuhkan pola komunikasi yang baik
antara karyawan dan manajemen.

Pengendalian Risiko

Langkah terakhir dalam seluruh proses manajemen risiko
adalah pengendalian risiko. Termasuk dalam langkah ini adalah
pelaksanaan strategi respons risiko, pemantauan, dan penyebab, serta
tetap waspada terhadap risiko baru. Sistem manajemen juga penting
dalam pengendalian risiko. Selama proses mungkin ada perubahan
dalam ruang lingkup anggaran dan jadwal proyek dengan persetujuan
manajemen.
Ini juga merupakan tugas manajemen yang sama pentingnya
dalam memantau semua risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan
pengembangan bisnis. Penilaian dan pembaruan risiko harus menjadi
bagian dari setiap pertemuan dan laporan terbaru. Manajemen dan
semua karyawan harus selalu sadar bahwa risiko tidak dapat
diprediksi.Anggota tim tidak selalu bersedia untuk mencari tahu risiko
dan masalah baru. Jika budaya organisasi adalah di mana seseorang
dihukum oleh manajemen karena kesalahan yang dilakukan, maka jelas
bahwa karyawan akan enggan untuk berbicara karena takut masalah ini
akan berdampak buruk pada kinerja mereka. Kecenderungan untuk
menekan informasi penting seperti itu lebih tinggi ketika tanggung
jawab tidak jelas dan karyawan berada di bawah tekanan dari
manajemen puncak untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dalam
waktu singkat.
Jadi itu adalah tugas manajemen untuk menciptakan lingkungan
di mana semua karyawan merasa bebas untuk menyampaikan pendapat
dan mengakui kesalahan. Ini harus menjadi standar yang ditujukan
untuk setiap bisnis, karena menyembunyikan risiko dan / atau
menyangkal masalah dapat menghambat kesuksesan masa depan
perusahaan. perusahaan. Setiap orang harus didorong untuk
mengidentifikasi masalah dan risiko baru dan oleh karena itu manajer
proyek harus memiliki sikap positif terhadap risiko.

Perlakuan Risiko

Setelah mengumpulkan semua data untuk pengendalian risiko,
risiko mungkin akan terjadi. Sebagai akibatnya,manajemen harus
memutuskan bagaimana bereaksi terhadapnya. Menurut Passenheim
(2010) beberapa alternatif utama yang dapat dilakukan terhadap
risiko:Memitigasi, menghindari, mentransfer, berbagi, atau
mempertahankan risiko.
a. Mitigasi risiko, untuk memitigasi risiko berarti mengurangi dampak
dan potensi terjadinya. Jika seseorang mendeteksi risiko dan
menemukan potensi risiko tersebut akan terjadi, ada dua hal yang
bisa dilakukan. Pertama yaitu dengan meminimalkan risiko yang
telah terdeteksi tersebut bisa terjadi jika gagal, maka selanjutnya
yaitu dengan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko
tersebut.
b. Menghindari risiko adalah pendekatan yang lebih drastis karena
seluruh rencana bisnis dapat diubah untuk menghindari risiko
tertentu. Seseorang harus mempertimbangkan dengan hati-hati
apakah risiko semacam itu begitu penting sehingga perubahan pada
rencana tersebut dijamin. Contoh bagaimana menghindari risiko
dapat menggunakan teknologi yang terkenal alih teknologi
eksperimental baru meskipun teknologi eksperimental mungkin
membuat beberapa proses lebih mudah.
c. Transfer risiko, risiko hanya dipindahkan tetapi tidak dihilangkan
Salah satu pendekatan yang sangat umum untuk transfer risiko
adalah outsourcing yang dilakukan oleh banyak industri. Dalam hal
ini kontraktor harus mengambil risiko. Selain fakta bahwa tentu saja
transfer risiko akan memakan biaya uang, karena kontraktor juga
harus memasukkan kemungkinan risiko dalam penetapan harganya
bisa jadi sulit untuk memastikan subkontraktor mampu menangani
risiko.

Analisis Risiko

Dasar dari analisis risiko adalah identifikasi risiko yang
dijelaskan sebelumnya. Analisis risiko mencakup evaluasi yang
lengkap dan berkelanjutan yang harus direalisasikan secara kuantitatif
maupun kualitatif untuk semua risiko yang diidentifikasi. Tujuannya
adalah untuk mendeteksi kemungkinan keterkaitan dan memungkinkan
manajemen mengidentifikasi risiko penting (prioritas). Evaluasi risiko
harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Passenheim,2010):
1) Objektivitas:Pencarian informasi ke pasr khusus. Terutama risiko
yang melekat pada harga pasar produk atau stok dapat dideteksi
dengan mudah. Untuk risiko internal, evaluasi subjek sering kali
diperlukan.
2) Dapat diperbandingkan:Evaluasi risiko harus mengarah pada hasil
yang sebanding. Oleh karena itu organisasi harus menggunakan
metode dan data yang konsisten dan terstandarisasi.
3) Kuantifikasi:Melalui kuantifikasi organisasi dapat mendeteksi
penyimpangan dari sasaran yang ditargetkan.
4) Pertimbangan saling ketergantungan:Dalam praktiknya ini adalah
bagian tersulit dari penilaian risiko

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah langkah pertama dan paling penting
,karena merupakan dasar untuk semua langkah selanjutnya. Langkah
identifikasi risiko sangat mirip dengan proses transformasi. Pada
awalnya Anda memiliki input dan pada akhirnya anda memiliki hasil
atau hanya output.

1. Kondisi ekonomi
2. Sosial,Hukum atau peraturan baru.
3. Iklim politik
4. Kompetisi-internasional atau dalam negeri
5. Naik turun permintaan
6. Kriminal atau terorisme

Proses Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management adalah prosedur untuk
meminimalkan dampak buruk dari kemungkinan kerugian finansial
(Passenheim,2010), untuk:
1) Mengidentifikasi sumber kerugian potensial
2) Mengukur konsekuensi keuangan dari kerugian yang terjadi dan
3) Menggunakan kontrol untuk meminimalkan kerugian aktual atau
konsekuensi keuangannya
Tujuan pemantauan semua risiko adalah untuk meningkatkan
nilai setiap aktivitas dalam perusahaan. Potensi manfaat dan ancaman
semua faktor yang terkait dengan kegiatan ini harus dikondisikan dan
di jadikan catatan. Jika semua karyawan menyadari pentingnya proses
manajemen risiko kemungkinan keberhasilan akan meningkat
sementara pada saat yang sama kegagalan akan menjadi tidak mungkin
atau sangat kecil.
Identifikasi risiko tidak semata-mata dilakukan oleh seorang
individu. semua pemangku kepentingan yang terkait juga harus terlibat
untuk mengawasi semua risiko yang penting.Umumnya sesi identifikasi
risiko harus mencakup beberapa pihak:
1) Tim manajemen risiko
2) Akedemisi yang paham konsep perusahaan
3) Pelanggan dan pengguna akhir
4) Manajer proyek dan pemangku kepentingan lainnya
5) Ahli dari pihak luar
6) Tim proyek.

Kerangka kerja Enterprise Risk Management

Dalam konteks visi dan misi perusahaan yang memiliki
pandangan yang sama, manajemen menetapkan tujuan strategis,
memilih strategi, dan menetapkan sasaran yang sesuai dengan tujuan
perusahaan.Menurut Passenheim (2010) kerangka kerja Enterprise Risk
Management dibagi ke dalam empat bagian:
1) Strategic-Target tinggi,sejalan dan mendukung misi perusahaan
2) Operational-penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
3) Financial/reporting-keandalan pelaporan.
4) Hazard/Complience-kesalahan individu dan kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan yang berlaku

Pengertian Enterprise Risk Management

Menurut (Passenheim, 2010) Enterprise risk Management
(ERM) berkaitan dengan risiko dan peluang yang mempengaruhi
penciptaan atau pelestarian nilai,yang didefinisikan oleh COSO sebagai
berikut:
Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personal lainnya
yang diterapkan dalam penetapan strategi dan di seluruh bagian
perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial
yang dapat memengaruhi entitas dan mengelola risiko agar sesuai
dengan yang diharapkan, untuk memberikan jaminan yang wajar
mengenai pencapaian tujuan entitas.
Namun definisi diatas perlu diperkuat dengan dua aspek utama.
Pertama, Enterprise Risk Management yang berhasil harus didorong
dan dijalankan oleh seluruh organisasi, terutama manajemen
menengah. Kedua, setiap perusahaan yang menggunakan Enterprise
Risk Management harus memastikan bahwa “budaya kesadaran risiko”
dilatih, hidup dan dihargai dalam perusahaan. Enterprise risk
management mencerminkan ide-ide fundamental tertentu
(Passenheim,2010) antara lain:
1) Bukan bagian dari divisi perusahaan, namun demikian harus
tercermin dalam pernyataan misi (budaya perusahaan).
2) Diterapkan dalam sesi strategis.
3) Diterapkan di seluruh bagian perusahaan, di setiap level dan unit,
dan termasuk mengambil pandangan portofolio tingkat entitas
tentang risiko.
4) Mampu memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen dan
dewan direksi suatu entitas tanpa membebaskan mereka dari
tanggung jawab mereka.
5) Tujuan ditetapkan dalam satu atau lebih kategori yang terpisah
namun tidak tumpang tindih.

Risiko Operasional

Menurut (Fahmi, 2016) risiko operasional merupakan risiko
yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana
risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen
(management control system) yang dilakukan oleh pihak internal
perusahaan. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017), risiko
operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
perusahaaaan. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu
teknis dan organisasi. Pada tataran teknis,risiko operasional bisa terjadi
apabila sistem informasi,kesalahan mencatat,informasi yang tidak
memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada
tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem
pemantauan dan pelaporan sistem dan prosedur serta kebijakan tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
Risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari
kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem,
atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional
terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu
proses atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya
bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh
bank, walaupun semua bank anak menghadapi kegagalan dan harus
memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan
risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan
suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas
operasional.

Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan
dapat dibagi dalam 3 kategori utama (Bambang Rianto Rustam, 2017),
yaitu :
1) Efektivitas organisasi
Yaitu dengan terkoordinasinya fungsi setiap unsur perusaan
dari tingkat atas ke bawah bisa bekerja secara efisien.
2) Pelaporan risiko
Dapat menetapkan prioritas tingkat dan isi laporan risiko yang
harus disampaikan kepada manajemen senior dan direksi seperti
perspektif perusahaan,kerugian agregat,pengecualin kebijakan risk
incident ,eksposur penting, dan indikator peringatan dini.
3) Kinerja bisnis
Perbaikan daripada kinerja bisnis suatu perusahaan.

Manajemen Risiko

Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) manajemen risiko
adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko pasar,
risiko operasional, maupun risiko-risiko lainya dalam upaya
memaksimalkan nialai perusahaan
Jadi, definisi dari manajemen risiko adalah keseluruhan sistem
pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat,
teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan
prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara
tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan yang telah
ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis perusahaan
lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan perusahaan yang berlaku.

Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

memberikan solusi
lengkap untuk informasi yang unggul pertemuan keamanan dengan menyediakan
prosedur yang diperlukan, alat, dan langkah-langkah untuk meningkatkan dan
memelihara informasi organisasi (Jauhary et al., 2022). SMKI merupakan
seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi atau perusahaan yang
digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan
untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity)
dan ketersediaan (availability) informasi (Sholikhatin et al., 2018).

Risk Workshop

Risk workshop dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan:
1) Pimpinan tertinggi dari suatu unit usaha untuk mengidentifikasi risiko
yang signifikan.
2) Kepala departemen untuk mengetahui risiko secara umum yang
menghambat operasional.
3) Staf audit untuk menyampaikan risiko yang sudah diketahui
sebelumnya

Metode Risk Assessment

Menurut Tunggal (2007:62) orang yang mengetahui risiko yang
signifikan yaitu orang yang paling berpengaruh atau penting di dalam suatu
organisasi. Jadi dalam melakukan analisa risiko sebaiknya dimulai dengan
melakukan pertemuan dengan pimpinan tertinggi dari suatu unit usaha. Ada tiga
metode mendasar yang dapat digunakan untuk menemukan risiko yang signifikan.
a. Wawancara (Interviewing)
Wawancara dilakukan secara perorangan dengan auditee yang
menghasilkan sudut pandang secara individual terhadap risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan.
Keuntungan wawancara:
1) Lebih mudah untuk mengatur wawancara secara perorangan
dibandingkan dengan melakukan wawancara secara kelompok.
2) Auditee mungkin akan lebih mudah untuk menyampaikan
perhatiannya terhadap suatu masalah yang mungkin tidak akan
disamapikannya jika secara kelompok. Hal ini akan meninggalkan
cakupan yang lebih luas dalam mengidentifikasi risiko.
Kerugian wawancara:
1) Cakupan dari hasil identifikasi risiko akan lebih sulit dilakukan
kategorisasi.
2) Kita harus tetap melakukan risk workshop untuk mendapatkan
pendapat umum dalam menemukan dampak dan kemungkinan
terjadinya risiko.

Definisi dan Tujuan Risk Assessment

Risk assessment didefinisikan sebagai sebuah proses estimasian score
risiko dari auditable unit dalam perusahaan. Risk assessment ini digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko, agar sebagian
besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan score atau bobot risiko
tinggi. Tujuan risk assessment adalah untuk menentukan prioritas risiko masingmasing auditable unit, yang pada giliran berikutnya akan menentukan frekuensi,
intensitas dan waktu audit. David Mcnamee dari The IIA dalam Tunggal (2007:64)
secara garis besar ada 3 langkah dalam melakukan risk assessment dengan
pendekat COSO yaitu:
a. Menentukan sasaran dan tujuan organisasi;
b. Menilai risiko (identifikasi, analisa, dan prioritas);
c. Menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko
yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum, tujuan utama dalam manajemen risiko sebuah lembaga
keuangan meliputi hal berikut ini.
a. Menyelasarkan antara risk appetite dan strategi
Pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk menentukan risk appetite
yang dapat diterima oleh bisnis dari model bisnis dan strategi yang diadopsi oleh
mereka. Risk appetite adalah tingkat risiko dapat diterima oleh perusahaan untuk
meraih tujuan bisnisnya. Misalkan kita jumpai ada bank yang memutuskan untuk
memberikan kredit kepada sektor mikro (UMK), namun ada pula yang fokus
kepada usaha menengah.
b. Mengaitkan antara pertumbuhan, risiko, dan imbal hasil
Tujuannya adalah menyediakan dan meningkatkan kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko dan menetapkan tingkat risiko yang dapat
diterima relatif terhadap tujuan pertumbuhan dan laba. Misalnya beberapa bank
menetapkan target kredit macet di bawah 5% untuk meraih pertumbuhan laba
tertentu.
c. Minimalkan guncangan dan kerugian operasional
Yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi peristiwa
berpotensi risiko, menilai risiko dan menetapkan tanggapan sehingga dapat
mengurangi terjadinya guncangan dan kerugian.
d. Identifikasi dan kelola risiko-silang
Setiap produk menghadapi segudang risiko. Perusahaan tidak hanya
mengelola risiko secara individual, tetapi juga mengelola dampak yang saling
terkait.
e. Memberikan tanggapan terpadu terhadap berbagai risiko
Proses bisnis membawa banyak risiko yang melekat dan bisnis harus terus
mencari solusi untuk mengelola risiko.
f. Rasionalisasi modal
Informasi yang lebih akurat mengenai total risiko memungkinkan
perusahaan (lembaga keuangan) untuk lebih efektif untuk menilai kebutuhan
modal secara keseluruhan dan memperbaiki alokasi modal.

Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Suseno, P. (2022:26) Secara sederhana pengertian manajemen
risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko,
terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan
masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun,
memimpin/ mengoordinasi dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program
penanggulangan risiko. Program manajemen risiko mencakup tugas-tugas:
mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya
risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko,
selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko,
mengoordinasi pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program
penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Klasifikasi Risiko

Menurut Djohanputro (2008) dalam Latifiana, D. (2017) menyatakan
bahwa untuk memudahkan pengenalan risiko, perlu dilakukan klasifikasi sehingga
mengenal karakter dari risiko. Risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko murni
dan risiko spekulatif. Cara lain mengklasifikasi risiko adalah mengategorikan ke
dalam risiko sistematik dan risiko spesifik.
a. Risiko Murni dan Spekulatif
Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada
perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Perusahaan
menghadapi berbagai hal dalam risiko ini. Misalnya, kekayaan mesin yang
menanggung risiko murni. Ada kemungkinan mesin mengalami kerusakan, mulai
dari kerusakan kecil sampai kerusakan besar. Tetapi, tidak mungkin keadaan
sebaliknya bisa terjadi. Kekayaan berupa gedung juga ada kemungkinan
mengalami kerugian berupa kerusakan atau kehancuran. Sementara itu yang
disebut dengan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua
kemungkinan, merugakan atau menguntungkan perusahaan.
b. Risiko Sistematik dan Spesifik
Risiko sistematik juga disebut risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Ciriciri dari risiko sistematik adalah tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan
cara penggabungan berbagai risiko. Risiko spesifik atau risiko yang dapat
didiversifikasi dapat dihilangkan melalui proses penggabungan (pooling). Konsep
risiko sistematik dan spesifik sangat berguna dalam menangani risiko keuangan.
Banyak risiko yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dapat ditekan dengan
menerapakan diversifikasi.

Definisi Risiko

Risiko adalah sebuah kemungkinan kejadian atau peristiwa yang
merugikan perusahaan atau bisnis, dimana kejadian tersebut tidak dapat diprediksi
(Latifiana, D. 2017). Dalam buku Manajemen Risiko 1 (2015:6) Ikatan Bankir
Indonesia merangkum pengertian risiko menurut para ahli sebagai berikut:
a. Menurut Australian Risk Management Standards: “Risiko adalah peluang
terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”.
b. Menurut David MC Namee dan Georges Selim: “Risiko adalah konsep
yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau
akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi tujuan organisasi”.
c. Menurut The Institute of Internal Auditor: “Ketidakpastian terjadinya
sesuatu yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko
ditanyatakan dalam ukuran konsekuensi dan kemungkinan”.
d. Menurut COSO: Risiko didefinisikan sebagai kemungkianan suatu
peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian
sasaran.
e. Menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada
sasaran perusahan yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu
ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi
hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam
perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Keterkaitan underwriting dengan laba

Meningkatnya laba bersih akan menyebabkan tingkat pengambilan
investasi (ROI) yang didanai oleh premi (pendapatan underwriting) bisa
dikelola secara optimal, sehingga bila laba bersih meningkat maka
tingkat pengembalian investasi meningkat.
Menurut Satria Sulastria (2004:35) menyatakan bahwa:
“Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba rugi.
Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim, dan komisi.
Lebih lanjut dikatakan bahwa hasil undewriting merupakan hasil yang didapat dari
aktivitas utama perusahaan asuransi kerugian atas penjualan asuransi, yang diperoleh
dari selisih pendapatan underwriting (premi) dan beban underwriting (beban klaim dan
komisi).”
Menurut Herman Darmawi (2006:54) menyatakan bahwa:
“Tingkat pendapatan atau pencapaian laba perusahaan asuransi juga sangat tergantung
pada tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan salah satunya
yaitu pengelolaan hasil underwriting dalam menentukan seberapa besar tingkat
pencapaian laba bersih oleh perusahaan.”

Laba Ekonomi

Konsep laba menurut Sofyan Syafri H (2004 : 263-267) laba
ekonomi pada awal abad XX Fisher Lindhal dan Hick menjelaskan sifatsifat laba ekonomi mencangkup tiga tahap :
a. Physicalincome
b. Real income
c. Money income
Penjelasan dari tiga tahap dari sifat-sifat laba ekonomi pada konsep
laba ialah sebagai berikut :
a. Physical income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang
sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan apemenuhan kebutuhan.
Laba jenis ini dapat diukur.
b. Real income, adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan
terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang dapat digunakan untuk real
income ini adalah “biaya hidup”. Dengan kata lain kepuasan timbul
karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur
dengan pembayaran uang yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa
sebelum dan sesudah dikonsumsi.
c. Money income, merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan
untuk dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fisher
(2004 : 264) lebih dekat dengan pengertian akuntansi tentang income.
Lindahal (2004 : 264) mengangap konsep laba sebagai interest yaitu
merupakan penghargaan yang terus menerus terhadap barang modal
sepanjang waktu. Perbedaaan antar interest dengan konsumsi yang
diharapkan pada periode tertentu dianggap sebagai saving sehingga laba
dianggap sebagai konsumsi tambah saving

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

Di dalam memperoleh laba diharapkan perusahaan perlu melakukan
suatu pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan
diharapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang memperngaruhi laba
tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2010 :
513) yaitu:
a) Biaya
Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa
akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.
b) Harga Jual
Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume
penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
c) Volume Penjualan dan Produksi
Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi
produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan
mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Pengklasifikasian Laba

Laba yang didapat oleh perusahaan berbeda-beda sesuai dengan
urutan dan jenisnya. Untuk memudahkan manajemen dalam menentukan
laba apakah yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang akan dicapai
tersebut digolongkan terlebih dahulu, dikaitkan dengan penetapan
pengukuran laba menurut Supriyono (2002 :178) adalah sebagai berikut:
a) Laba kotor atas penjualan
Merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan.
Laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi
dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
b) Laba bersih operasi perusahaan
Yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya
administrasi dan umum.
c) Laba bersih sebelum potongan pajak
Merupakan pendapatan peusahaan secara keseluruhan sebelum
potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi
dikurangi atau ditambah dengan selisish pendapatan dan biaya lainlainnya.
d) Laba sesudah potongan pajak
Yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan
dengan pajak perseroan.

Jeni-Jenis Laba

Menurut Supriyono (2002 : 177) mengemukakan bahwa jenis-jenis
laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu:
a) Laba kotor
Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan
dengan Harga Pokok Penjualan.
b) Laba dari Operasi
Laba dari Operasi adalah selisih antara laba kotor dengan totoal beban
operasi.
c) Laba bersih
Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi
dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain
dikurangi dengan beban lain-lain.

Pengertian Laba

Pengertian laba menurut Harnanto (2003 : 444) secara umum adalah
selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (perioda)
tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak,
kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan
unsur prediksi.
Menurut KR Subramanyan, J Wild (2010:407) dalam bukunya
“Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa: “Laba merupakan selisih
pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba
merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan
atas dasar akuntansi aktual”.
Pengertian laba menurut Suwardjono (2008 : 464) laba dimaknai
sebagai “imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini
berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang
melekat kegiatan produksi dana penyerahan barang atau jasa)”.

Proses Underwriting

Untuk melakukan proses underwriting yang efektif, underwriter
harus mengumpulkan data sebanyak mungkin informasi tentang pokokpokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data
tambahan.
Underwriting sendiri menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34)
meliputi beberapa tahapan diantaranya :
1. Menerima aplikasi
2. Analisa kelengkapan data
3. Input
4. Seleksi resiko
5. Otorisasi seleksi resiko
6. Verifikasi
7. Percetakan polis dan kwitansi

Tugas Departemen Underwriting

Menurut A. Hasyim (2003 : 235) menjelaskan mengenai tugas dan
tanggung jawab departemen underwriting, adalah sebagai berikut:
“Departemen underwriting bertanggung jawab menciptakan standar
seleksi dan memberikan keputusan atas semua para pelamar. Underwriting
(penanggung) tidak hanya meninjau bisnis baru tetapi juga bisnis yang telah
mantap. Ia mungkin membatalkan polis yang menunjukan ciri-ciri yang
tidak menguntungkan. Departemen underwriting tidak hanya memeriksa
tarif dan formulir-formulir yang diserahkan oleh agen, tetapi ia juga
megembangkan formulir-formulir polis baru. Masalah-masalah mengenai
limit, reasuransi, dan retrocession juga ditangani oleh departemen
underwriting.”

Hasil Underwriting dan Komponennya

Underwriting merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi
yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban underwriting (beban
klaim dan beban komisi). Hasil underwriting ini merupakan salah satu
variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.
Menurut Satria Sulastria (2004 : 35) menyatakan bahwa rincian hasil
underwriting adalah sebagai berikut :
“Rincian hasil underwriting merupakan laporan penunjang ikhtisar laba
rugi. Komponen hasil underwriting adalah pendapatan premi, beban klaim
dan komisi.

Pengertian Underwriting

Underwriting menurut Herman Darmawi (2006 : 31-34) merupakan
proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung.
Underwriting menurut asuransi kerugian adalah proses seleksi untuk
menetapkan jenis penawaran resiko yang harus diterima. Underwriting
menjelaskan proses penyelesaian dan mengelompokan berbegai resiko yang
akan ditanggung yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan
distribusi risiko yang diperhitungkan menghasilkan laba.
Underwriting sendiri Herman Darmawi (2006 : 31-34) adalah
penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seseorang
atau sekelompok calon peserta dalam pengajuan asuransi juga pengambilan
keputusan untuk menerima atau menolak resiko tersebut.
Underwriting berasal dari kata underwrite yang menurut John M.
Echlos dan Hasan Shaolity (2000) dalam kamus Inggris Indonesia,
underwrite mempunyai makna :
a) Mempertanggungkan
b) Mengasuransikan
c) Menanggung

Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan untuk
menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi,
dengan harapan pada saat resiko dialihkan kepada pihak asuransi maka
perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha.
Pengertian Asuransi menurut Herman Darmawi (2010 : 2) bila di
tinjau dari beberapa pandangan ialah sebagai berikut:
Asuransi dilihat dari pandangan hukum ialah Asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri
kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Sedangkan Asuransi dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan
suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan pemindahan dan dan
mengkombinasikan resiko. Herman Darmawi (2006 : 2)
Selanjutnya Asuransi dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah
perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan
resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi
resiko diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu asuransi juga
merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatanya
menghimpun dana (berupa premi) dari nasabah yang kemudian
menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi
perusahaan.

Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Irham Fahmi (2010 : 3) dengan diterapkannya manajemen
risiko disuatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:
a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil
setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati
(prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai
keputusan.
b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka
panjang.
c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi
finansial.
d) Memnungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang
minimum.
e) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajement concept)
yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun
arah dan mekanisme secara berkelanjutan (suistainable)

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan
perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau
peroranganatas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu
risiko. Menurut Irham Fahmi (2010 : 2) Manajemen Risiko adalah “suatu
bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi
menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada
dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara
komperhensif dan sistematis.”
Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan
sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung
pada setiap aktivitas atau proses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia
dikutip dari (Tony Peramanna 2011) , risiko adalah “akibat yang kurang
menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau
tindakan.” Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau
keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah
organisasi atau individu

Kinerja Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.

Sumber Risiko

Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan

Analisa Risiko (Risk Analysis)

PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko

Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram

Perencanaan Risiko (Risk Planning)

Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek

Manajemen Risiko

Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko

Kinerja Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu
kali dilaksanakan dan pada umumnya berjangka waktu pendek (Ervianto, 2005).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan konstruksi.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihakpihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kinerja proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan
membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja
yang disepakati antara pihak owner dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan.
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dilihat dari kemampuan keterlibatan
berbagai pihak dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kriteria standarisasi
mutu, dana yang efektif dan efisien serta pencapaian waktu sesuai dengan jadwal.
Kinerja proyek pada umumnya dinilai dari aspek kinerja biaya, kinerja mutu, dan
kinerja waktu Husein (2001) :
1) Kinerja biaya merupakan perbandingan antara biaya anggaran dengan
biaya realisasi, dikatakan baik jika biaya aktual proyek lebih kecil sehingga
tidak melebihi anggaran.
2) Kinerja mutu adalah perbandingan antara mutu rencana dengan mutu
realisasi, dikatakan baik bila mutu proyek sesuai standar yang direncanakan.
3) Kinerja waktu adalah perbandingan waktu perencanaan dengan waktu
realisasi pelaksanaan, dikatakan baik jika waktu aktual proyek selesai
lebih cepat atau sesuai rencana.

Sumber Risiko

Menentukan sumber risiko merupakan hal yang sangat penting karena
mempengaruhi cara penanganannya. Menurut Smith (1999) risiko juga dapat
diidentifikasi dari sumber dan dampak kerugiannya, berdasarkan sumbernya risiko
dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam kategori :
1) Risiko finansial, berhubungan dengan masalah perekonomian dan keuangan
baik dari keuangan perusahaan maupun dari perekonomian negara,
contohnya eskalasi, inflasi, jadwal pembayaran termin dan lain-lain.
2) Risiko hukum, menyangkut hukum dan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan proyek, contohnya proses perijinan.
3) Risiko politik, mengenai suasana politik di suatu negara yang mendukung /
menjamin keberlangsungan suatu proyek contohnya investasi para investor.
4) Risiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan
suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan.
5) Risiko lingkungan, mempengaruhi kondisi / keadaan disekitar lokasi proyek.
6) Risiko komunikasi, mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi antar
pihak / personal yang terlibat dalam sistem pelaksanaan proyek.
7) Risiko geografis / alam, menyangkut gangguan yang timbul dilokasi proyek
akibat adanya pengaruh kondisi geografis / alam.
8) Risiko konstruksi, berbagai faktor yang berhubungan dengan produktivitas
penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut SDM, material, peralatan.
9) Risiko teknis / masalah teknis seperti ketersediaan data dan komponen lain.
10) Risiko logistik menyangkut ketersediaan SDM, material dan peralatan.

Penanganan Risiko (Risk Response)

Cara menangani risiko menurut Mark S. Dorfman (2000), menggunakan
Profiling / Risk Mapping (Gambar 2.2) yakni dengan loss control dan risk financing.
Loss control merupakan kegiatan meminimalisir kerugian yang diharapkan dapat
mengurangifrekuensi dan dampak,metode ini dibagimenjadi tiga penerapan yaitu:
 Risk avoidance, penerapan denganmenghindarimemproduksiproduk berbahaya.
 Loss prevention,metode untuk mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan.
 Loss reduction, metode memperkecil dampak-dampak kerugian yang terjadi.
Sedangkan Risk financing ialah metode untuk menentukan kapan dan kepada
siapa kerugian ditanggungkan.Metode Risk financing dibagi menjadi empat yaitu :
 Risk assumption, dengan cara menerima akibat dari segala risiko yang terjadi.
 Retention, menahan obligasi untuk mengganti sebagian / seluruh kerugian.
 Risk transfer, yaitu memperbolehkan untuk mentransfer risiko ke pihak lain.
 Insurance, mengasuransikan segala sesuatu yang mempunyai potensi besar
untuk terjadi risiko, kepada perusahaan asuransi

Analisa Risiko (Risk Analysis)

PMBOK (2004) menyebutkan analisa risiko merupakan proses mencari
informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang telah diidentifikasi meliputi
kuantifikasi risiko dalam probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko.
Sedangkan perkiraan dampak risiko menyelidiki tentang efek yang potensial
mempengaruhi kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu pekerjaan.
Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah secara sistematis dapat
membantu untuk :
– Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko secara jelas.
– Memusatkan perhatian pada risiko utama (Mayor Risk).
– Memperjelas tentang batasan kerugian dan mengontrol aspek ketidakpastian.
– Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling buruk.
– Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat dalammanajemen risiko.

Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Kegiatan ini merupakan proses peninjauan area-area pada proses-proses
teknis yang berpeluang memiliki faktor risiko potensial mempengaruhi
pencapaian sasaran biaya, kinerja (peformance) dan waktu penyelesaian proyek.
Identifikasi risiko ialah proses peninjauan seluruh risiko untuk dianalisis dan
diketahui respon risiko yang dilakukan, agar tidak berdampak buruk bagi proyek.
Menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
langkah dalam tahapan identifikasi risiko adalah peninjauan kembali dokumen,
teknik pengumpulan informasi, analisis checklist, analisis asumsi dan dengan
teknik diagram

Perencanaan Risiko (Risk Planning)

Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan
sejak awal kegiatan walaupun seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan atau
operasional kegiatan sasarannya adalah untuk meminimalkan risiko-risiko
potensial dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diraih.
Tahap ini merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah dalam
menyelesaikan risiko yang timbul dalam suatu proyek, maka dari itu faktor risiko
harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif.
Perencaaan manajemen risiko menggambarkan tentang bagaimana manajemen
risiko disusun dan dilaksanakan dengan baik dalam sebuah proyek konstruksi.
Keberhasilan proyek diukur melalui empat sasaran proyek, yaitu Cost, Time,
Scope, dan Quality. Dampak risiko terhadap proyek dapat dikategorikan rendah,
sedang, atau tinggi, tergantung bagaimana risiko tersebut mempengaruhi proyek.

Manajemen Risiko

Pada manajemen proyek, yang sangat berpengaruh dari risiko ialah kegagalan
mempertahankan biaya, waktu dan mencapai kualitas serta keselamatan kerja.
Risiko dalam proyek konstruksi merupakan probabilitas kejadian yang muncul
dalam satu periode waktu dan bisa terjadi secara alami dalam situasi tertentu.
Faktor risiko tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya.
Peluang terjadinya risiko selalu ada dalam semua tahapan kegiatan proyek
konstruksi diantaranya tahapan perencanaan (planning), perancangan (design),
pelaksanaan (construction) dan tahap penyelesaian (operation and maintenance).
Berbagai risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi harus dapat dikelola dengan
baik agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai rencana stakeholders dan
menghasilkan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
(Wang. Y : 2004)
Manajemen risiko merupakan pendekatan yang efektif untuk menangani
risiko pada proyek konstruksi dengan cara mengidentifikasi sumber risiko dan
ketidakpastian, menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon yang tepat.
Tujuan dari manajemen risiko tidak hanya untuk mengurangi risiko tetapi dapat
digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam memperkirakan risiko
dengan mengubah risiko menjadi suatu peluang keuntungan atau pendapatan.
Menurut Uher (1996) tahapan manajemen risiko terdiri dari lima kegiatan yaitu
perencanaan (Planning), identifikasi (Risk Identification), analisa (Risk Analysis),
penanganan (Risk Responses) dan tahapan pemantauan / monitoring risiko.

Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi
dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dan merupakan
suatu rangkaian aktifitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan
pemberdayaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah
memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek
negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.
Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh
penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta
tuntutan hukum.
Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi
risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada
tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis
ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan
politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang
tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff,
dan organisasi).
Pengertian manajemen risiko menurut beberapa ahli sebagai berikut :
1. Manajemen risiko sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk
menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian (Clough and
Sears, 1994).
2. Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen
umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan
menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah
organisasi (William, et.al., 1995, p.27).

Definisi Risiko

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, ini terjadi oleh karena kurang
atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu
yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.
Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan
menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan
ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah
risiko (risk). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang
dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang
merugikan.
Vaughan (1997:18) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai
berikut :
1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian)
Chance of Loss dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan
dimana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu
kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah
yang dipakai dalam statistik, maka chance sering dipergunakan untuk
menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.
2. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan kerugian)
Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di
antara nol dan satu. Definisi ini sangat mendekati dengan pengertian
risiko yang dipakai sehari-hari, kurang cocok dipakai dalam analisis
secara kuantitatif.
3. Risk is uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)
Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian.

Manajemen Proyek

Manajemen Proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk
menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.
(Ervianto,2005). Manajemen proyek memiliki tujuan secara khusus dan sasaran, untuk
mencapai usaha tujuan tersebut terdapat tiga batasan, yaitu :
1. Tepat biaya, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan biaya yang telah
ditetapkan pada awal perencanaan yaitu mencakup pekerjaan masa pra
konstruksi hingga masa pasca konstruksi.
2. Tepat waktu, kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
dijadwalkan pada awal perencana, dalam bentuk prestasi pekerjaan.
3. Tepat mutu, pada kegiatan pelaksanaan konstruksi perlu diperhatikan mutu
yang digunakan harus seusai dengan persyaratan yang sudah disepakati pada
awal perencanaan oleh pemilik proyek (owner).

Manajemen Risiko Pelaksanaan Konstruksi

Manajemen risiko pada masa pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang
terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan proyek, manajemen risiko
pelaksaan konstruksi ini dilakukan setelah berakhirnya masa pra konstruksi yang
bertujuan untuk mengeahui risiko yang terjadi pada masa pelaksanaan konstruksi,
mengurangi risiko yang kemungkinan besar akan terjadi yang dapat menghambat
jalannya pelaksaan konstruksi berlangsung, dan mencari solusi atau penangan yang
tepat untuk mengatasi risiko yang terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi.

Manajemen Risiko Pra Konstruksi

Manajemen risiko pra konstruksi adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi pada tahap pekerjaan awal
sebuah proyek konstruksi sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan proyek, yang
bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang dapat menghambat berlangsungnya
pelaksanaan konstruksi, untuk mengetahui risiko terkecil hingga terbesar yang terjadi
pada tahap pra konstruksi, serta mencari penanganan yang tepat untuk risiko yang
terjadi sebelum pelaksanaan konstruksi.

Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain
(Mok et al, 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah –
masalah yang rumit,yaitu diantaranya sebagai berikut :
1. Memudahkan estimasi biaya.
2. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang di hasilkan
dalam cara yang benar.
3. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
Institut Teknologi Nasional
4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa
banyak informasi yang di butuhkan dalam menyelesaikan masalah.
5. Meningkatan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan
6. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
7. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan – pilihan alternatif.

Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah
proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya,
dilain sisi juga harus dicari cara untuk memaksimalkan peluang yang ada (Wideman,
1992). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir kejadian yang
akan berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian, untuk meningkatkan kejadian
yang memiliki dampak positif, dan mengurangi kejadian yang berdampak negatif
terhadap pekerjaan. Tujuan tersebut akan berpengaruh pada biaya, waktu, mutu, dan
ruang lingkup.
Adapun tujuan lain dari manajemen risiko yaitu untuk melindungi organisasi
atau perusahaan dari risiko yang sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian sebuah
tujuan, menggerakan manajemen agar lebih aktif dalam menangani risiko yang terjadi,
membantu pembuatan kerangka kerja agar konsisten terhadap risiko yang terjadi,
sebagai peringatan kepada sumber daya agar lebih hati-hati dalam menangani risiko
yang dihadapi untuk memaksimalkan rencana yang akan dituju, membangun
kemampuan setiap sumber daya untuk mensosialisasikan tentang risiko dan
pemahaman terhadap risiko, dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi
atau perusahaan untuk informasi risiko yang terdapat dalam peta risiko.

Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses yang dilakukan untuk sebuah perencanaan,
pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dilakukan oleh sebuah
organisasi yang memiliki tujuan untuk tercapainya target dengan efektif dan efisien
sesuai dengan yang direncanakan.
Manajemen memiliki fungsi yaitu sebagai sebuah elemen yang mendasari dan
harus ada dalam setiap kegiatan yang akan menjadi acuan untuk tercapainya tujuan
merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol sumber daya. Penjelasan mengenai
fungsi utama dalam manajemen terdapat pada gambar 2.2 yaitu :
1. Perencanaan (Planning) adalah suatu kegiatan yang dijadikan dasar untuk
proses dalam menentukan pemilihan atau penetapan yang akan dijadikan tujuan
dalam sebuah kegiatan.
2. Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu pembagian pekerjaan besar yang
dijadikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang memiliki tujuan untuk mempermudah
dilakukannya pengawasan oleh manajer agar lebih terkontrol.
3. Penempatan (Staffing) adalah kegiatan penempatan sumber daya yang tepat
agar pekerjaan dapat tecapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Institut Teknologi Nasional
4. Pengarahan (Directing) adalah tindakan yang dilakukan kepada sumber daya
untuk melakukan pekerjaan sesuai rencana dan tidak melakukan hal yang
keluar dari perencanaan.
5. Pengawasan (Controlling) adalah penilaian secara keseluruhan terhadap
pekerjaan yang dilakukan selama berjalannya kegiatan sudah sesuai dengan
tujuan yang direncanakan.

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam
suatu aktivitas atau kegiatan sehingga akan diperoleh efektivitas dan efisiensi yang
lebih tinggi (Darmawi, 2016). Dalam proyek konstruksi sangat sulit untuk menghindari
risiko, maka dari itu perlu diadakannya manajemen risiko karena manajemen risiko
sangat mempengaruhi kegiatan dalam proyek konstruksi, apabila penanganan dalam
proyek berjalan dengan baik maka aktivitas yang dilakukan akan mengalami
kemudahan tanpa hambatan yang dipengaruhi oleh risiko.
Manajemen risiko merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam sebuah
proyek konstruksi karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi selama
pekerjaan konstruksi berlangsung, dan dapat berpengaruh terhadap segi biaya, waktu,
kualitas pekerjaan, teknis pekerjaan, dan evaluasi pada proyek.

Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko

Menurut (Leo J.Susilo ,Victof Riwu Kaho ISO 31000:3) memiliki prisip
manajemen risiko sebagai berikut :
a. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah
Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan
kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selaian itu,
juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja,
kepatuhan uterhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan
lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate
governance, efisiensi operasi dan lain-lain.
b. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi
Manajemen risiko merupakan bagaian dari tanggung jawab manajemen
dan merupakan bagian tidak terpisah dari proses organisasi,proyek, dan
manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang
berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam
mencapai sasaran.
c. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan
Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk
mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan
informasi yang selengkap mungkin.
d. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian
Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam
proses pengambilan keputusan. Manajemen memperkirakan bagaimana
sifat ketidakpastian dan bagaimanakah hal tersebut harus ditangani.
e. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu
Sifat sistematik, terstuktur dan tepat waktu digunakan dalam
pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi
terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan dimikian,
hasilnya dapat dibandingkan dengan memberikan hasil serta perbaikan.
f. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia
Pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli dan data lain yang
tersedia. Akan tetapi harus disadari bahwa semua informasi ini
mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam porses
pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun
perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli.
g. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored)
Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan
ekternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang
dihadapi organisasi tersebut.
h. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya
Penerapan manajemen risiko haruslah mengenali kapabilatas organisasi
persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar
organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian
organisasi.
i. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relavan dan terkini,
para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap
tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini
juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili
dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria
risiko.
j. Majemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap tehadap
perubahan
Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi,
konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami
perubahan. Manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan,
dan tanggap terhadap perubahan.
k. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan
peningkatan organisasi secara berlanjut
Manjemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan
menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan
kematangan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain
dari organisasi.

Ruang Lingkup Risiko Operasional

 Menurut Lam (2014:241-246), ruang lingkup risiko operasional terdiri atas :
a. Risiko Proses
Risiko operasional timbul dari proses yang tidak efektif dan/atau tidak efisien.
Tidak efektif dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menggagalkan
pencapaian tujuan, sementara tidak efisien dapat diartikan sebagai hal-hal yang
dapat menunjang pencapaian tujuan akan tetapi menghabiskan banyak biaya. Pada
umumnya risiko proses berkaitan dengan proses transaksi, yang mencakup
penjualan, pematokan harga (pricing),dokumentasi, konfimasi, dan pemenuhan
(fulfilment). Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam aspek
keuangan, pelanggan, dan reputasi perusahaan. Misalnya kesalahan pematokan
harga jual dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh laba yang rendah,
sementara masalah pemenuhan dapat mengakibatkan customer menjauh dari
perusahaan.
Risiko signifikan lainnya dapat berasal dari proses dokumentasi.
Ketidakcukupan dokumentasi berpotensi menimbulkan misscommunication antara
pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak sehingga dapat menciptakan
tambahan risiko ketidakpastian ketika terjadi suatu perselisihan. Misalnya
mengenai dokumen persetujuan transaksi.
b. Risiko Sumber Daya Manusia
People Risk biasanya timbul dari hambatan-hambatan yang dialami oleh
karyawan, kompetisi yang tidak membangun pentingnya kesadaran akan risiko.
hambatan karyawan tejadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi posisi-posisi
karyawan di titik-titik kritis karena jangka waktu karyawan lebih pendek, atau
karena kompensasi atau insentif lainnya tidak cukup menarik perhatian kandidatkandidat baru. Kompetisi yang kurang memadai menjadi masalah ketika
karyawan-karyawan perusahaan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan
yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan tepat. Lalu masalah ketidak
jujuran pencurian aset perusahaan oleh karywan. Sementara masalah budaya
organisasi yang tidak sadar akan risiko berpotensi juga untuk menimbulkan
perilaku-perilaku yang menyimpang dari para karyawan.
c. Risiko insidental
Risk Event merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan erat dengan
peristiwa-peristiwa tunggal yang tidak diharapkan, akan tetapi berpotensi
membawa dampak yang serius jika risiko-risiko tersebut benar-bener terjadi.
Misalnya, kecurangan internal atau kecurangan ekternal, kegagalan
sistem,dislokasi pasar, dan bencan alam.
d. Risiko bisnis
Risiko bisnis merupakan risiko atas kerugian yang berhubungan dengan
perubahan yang tidak diharapkan dalam lingkungan kompetitif. Risiko ini
mencakup masalah strategi perusahaan, manajemen klien, pemgembangan
produk, pematokan harga, dan masalah penjualan.
 Pengelompokan ruang lingkup risiko operasional juga dipaparkan oleh InterAmerican Development Bank dalam Muslich (2007: 11-14) yang membagi ruang
lingkup risiko operasional dalam enam klasifikasi, yakni :
a. Masalah pengendalian internal seperti struktur organisasi, yaitu risiko yang
disebabkan oleh tidak memadainya pemisahan tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan.
b. Masalah otorisasi atau pendelegasian wewenang yaitu risiko yang timbul dari
suatu transaksi yang dilaksanakan tanpa otorisasi yang sesuai dengan kerangka
kerja operasional perusahaan.
c. ketidak cukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal seperti
dalam aktivitas baru.
d. Proses transaksi, yaitu risiko dari kesalahan atau kegagalan pengendalian
dalam satu atau lebih pemrosesan transaksi sebagai berikut :
1) Pencatatan, yaitu risiko yang timbul saat transaksi tidak dicatat atau tidak
tercatat dengan benar, yang mengakibatkan kesalahan dalam informasi
eksposur risiko sehingga memengaruhi keputusan yang di ambil.
2) Penilaian (penghitungan) posisi, yaitu risiko yang disebabkan dari tidak
terdeteksinya perbedaan antara posisi yang dilaporkan oleh unit bisnis
dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kontrol dan pengendalian.
3) Konfirmasi, yaitu risiko yang timbul akibat proses konfirmasi tidak dapat
mendeteksi terjadinya kesalahan dalam data transaksi yang tercatat, atau
dari transaksi yang telah dilaksanakan namun tidak tercatat.
4) Penyelesain transaksi (settlement), yaitu risiko yang timbul akibat aset
tidak ditagih (diterima) atau dibayarkan (dikirimkan) sesuai dengan
tanggal penagihan atau pembayaran yang telah di sepakati, atau tidak
dilaksanakan dengan tepat.
5) Aset fisik, yaitu risiko yang timbul akibat kas atau aset-aset lain (surat
berharga, cek, dan sebagainya) dapat diakses oleh staf yang tidak
memiliki otorisasi terhadap aset yang bersangkutan.
6) Akses sistem informasi, yaitu risiko yang ditimbulkan dari staf yang tidak
memiliki otorisasi, dapat melakukan modifikasi atau membaca data
tertentu dalam sistem informasi.
7) Finansial, yaitu risiko yang timbulkan dari kesalahan pengelolaan dana
dan aset-aset lainnya yang menyebabkan timbulnya overdraft atau
tingginya biaya oportunitas akibat utilisasi dana yang tidak dilakukan
dengan tepat.
8) Valuasi, yaitu risiko yang timbul akibat suatu transaksi atau aset tidak
dinilai dengan tepat akibat penggunaan data pasar atau model valuasi
yang salah.
e. Kesalahan manusia dan fraund yang meliputi kerugian operasional seperti
berikut:
1) Integrasi dan pertimbangan yang baik, yaitu risiko yang terjadi akibat
sumber daya manusia perusahaan dengan tidak sengaja maupun sengaja
tidak mematuhi kebijakan, prosedur dan pengendalian yang telah
ditetapkan.
2) Sumber daya manusia, yaitu risiko yang timbul dari inreferensi atau
kesalahan dalam proses transaksi akibat kurangnya sumber daya manusia
yang memadai, program pelatihan dan turn-over pegawai yang tinggi.
3) Fraud dan konflik kepentingan, yaitu risiko yang timbul karena sumber
daya manusia lebih condong kepada kepentingan pribadi dibandingkan
kepentingan perusahaan.
f. Kegagalan sistem teknologi informasi, yaitu kerugian operasional yang
disebabkan oleh gangguan dalam melaksanakan proses transaksi atau
aktivitas kerja, kebocoran dalam sistem informasi dan gangguan lainnya yang
ditimbulkan dari tidak berfungsinya sitem teknologi informasi dan gangguan
akibat kegagalan hardware,software,dan sebagainya

Risiko Operasional

Definisi Risiko Operasional Lam (2014:241) mengungkapkan bahwa
operational is defined as the risik of loss resulting from inadequate of failed
internal process, people, and systems or form external event. Artinya, risiko
operasional dapat di definisikan sebagai risiko atas kerugian yang ditimbulkan
dari ketidak cukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan
system atau dari peristiwa-peristiwa eksternal.
Menurut Kurniawan (2012:70) risiko operasional adalalah kemungkinan
terjadinya kegagalan atau kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan
operasional di dalam organisasi yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor
seperti faktor alam dalam bentuk bencana alam maupun kesalahan manusia seperti
kelalaian pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Manajemen Risiko

Risiko menurut Hanafi (2006:1), Risiko adalah bahaya, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung
atau yang akan berlangsung atau yang akan datang. Risiko dapat di artikan
sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang
tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut AS/NZS Standart
4360:1995 risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang memiliki dampak pada
tujuan yang di ukur dalam hal konsekuensi dan probabilitas. Menurut Airmic
(2010:4) risiko merupakan efek dari ketidakpastian sasaran, efek ketidakpastian
bisa bersifat positif atau negatif, dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan
situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran
sebuah organisasi atau individu.
Manajemen Risiko definisi manajemen risiko adalah suatu pengelolaan risiko
yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam menghadapi masalah
organisasi secara komprehensif (Hanafi, 2009:18). Manajemen risiko di
definisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari
sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau
proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan
tersebut (Smith, 1990:21).
Menurut Bramantyo (2008:43),Manajemen risiko adalah proses terstruktur
dan sitematis untuk identifikasi, mengukur, memetakan,mengembangkan
alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan perlakuan risiko.
Dalam ISO 31000 (2009:73), definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang
terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam
menangani risiko. Definisi tersebut memberikan arti mengenai keluasan dan
kedalaman sebuah risiko yang menjadi obyek sebuah asesment. Manajemen risiko
adalah kegiatan atau proses manajemen yang terarah bersifat proaktif yang
ditunjukan untuk mengakomodasi kemungkinan kegagalan salah satu atau
sebagaian dari sebuah instrument (Tampubolon, 2004)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),
dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang
atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan
perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik
(owner–manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar
dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini
mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana
kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada
pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai principal
mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan
yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen
diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi keuangan dan syarat–syarat
yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15). Hubungan antara
agen dan principal (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang
dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya
pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.
Eisenhardt, 1989 (dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teori
agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya
mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan
dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk memenuhi
tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan
agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, sehingga muncul masalah
keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan
kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian
dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing–masing
pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat
meminimumkan konflik keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam
aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya
asymmetric information. Asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik
(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba (earnings management) dalam rangaka menyesatkan pemilik
(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.
Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan
konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang
berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip–
prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Wilson Arafat (2008) dalam
Purwandari (2011:22) menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran
empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan
perusahaan modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya
kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana
dari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikan
perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.
Mekanisme ini yang dinamakan good corporate governance sebagai konsep
kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal
perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan,
terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Menurut
Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari corporate
governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.
Dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba
dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas
pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang
ada, maka diharapkan dapat meningkatkan corporate governance
sehingga akan menurunkan tingkat manajemen laba. Dechow dkk (1996)
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan
manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris
yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya
memiliki direksi utama yang merangkap menjadi komisaris utama.
Wedari (2004) menemukan bahwa dewan komisaris yang
independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba. Ardiansyah
(2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proporsi anggota dewan
komisaris yang berasal dari luar perusahaan berhubungan negatif dengan
manajemen laba. Hal ini karena anggota komisaris dari luar dapat
meningkatkan tindakan pengawasan

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang
dimiliki oleh inst.itusi atau lembaga (perusahaan asuransi bank perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Penelitian Balsam et al., 2002
(dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba,
namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan,
sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak
mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.
Menurut Boediono (2005) menyatakan kepemilikan institusional
memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui
proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen
laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat
mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup
kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi
kekuasaan danpengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional
perusahaan. Salah satukarakteristik struktur kepemilikan adalah
konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk yaitu,kepemilikan
Manajerial dan kepemilikan Institusional.
Kepemilikan Manajerial adalah keadaan dimana sebagian besar
saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga
pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan.
Sebaliknya, kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara
relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah
sangat besar. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal
pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas
monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan
pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk
mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.
Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan
pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik
keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendirisendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha
memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Haruman (2008),
perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga
merugikan pemegang saham

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan
informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang
sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan
tersebut bisa merugikan perusahaan. Tindakan manajemen laba terjadi ketika
manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan
penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan
memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja
ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang
tergantung pada angka-angka yang dihasilkan

Kualitas audit

Kualitas audit adalah probabilitas nilaian pasa bahwa laporan keuangan
mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan
kekeliruan material tersebut. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik
dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (big four
accounting firms) di persepsikan akan melakukan audit dengan lebih
berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non big four accounting firms).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan
untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat
yang dapat diterima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk
mengukur profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on
Assets (ROA). ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak
dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang
dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti
karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka ROA menunjukkan
bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian yang
diperoleh perusahaan semakin besar.
Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan
merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibel dan bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para
pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin
tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas pengungkapan
informasi yang dilakukan oleh perusahaan.

  Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva
atau dana yang mempunyai beban tetap secara efektif sehingga dapat
memperoleh tingkat penghasilan usaha yang optimal. Dengan kata lain
menjelaskan bagaimana kecendrungan struktur permodalan usaha, apakah
perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan utang atau lebih konsentrasi
pada modal sendiri (equity) dalam struktur permodalan usaha. Perbandingan
antara utang dan aktiva yang menunjukkan berapa bagian aktiva yang
digunakan untuk menjamin utang inilah yang disebut dengan rasio leverage.
Perusahaan yang mempuyai rasio leverage yang tinggi akibat besarnya jumlah
utang dibandingkan dengan aktiva yang dilakukan perusahaan diduga
melakukan earnings management karena perusahaan terancam default yaitu
tidakdapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan
akan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat
meningkatkan pendapatan maupun laba

Ukuran perusahaan

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga
mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga
berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Manajer
yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih
kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan
kecil. Siregar dan Utama (2005) menuturkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam
pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan
tersebut semakin banyak. Lee dan Choi (2002) menemukan bahwa perusahaan
yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba
dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang
lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu,diduga bahwa ukuran perusahaan
mempengaruhi manajemen laba perusahaan, dimana jika manajemen laba
tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil manajemen
laba (berhubungan negatif). Akan tetapi jika manajemen laba efisien maka
semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi manajemen labanya
(berhubungan positif).

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi.
Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang
muncul antara dewan direksi dan pemengang saham, sehingga kinerja yang
dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan
mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benarbenar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian
perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang
ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi
manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya
akuntabilitas (Zehnder, 2000).
Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen
dapatbertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para
manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan
nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik
untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan good
corporate governance.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh
institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan
investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan lembaga
yang mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap investasi yang
dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan
tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan
tersebut. Karena sebuah institusi akan memantau dengan cara profesional
terkait perkembangan investasinya,sehingga tingkat pengendalian tindakan
manajemen sangat tinggi yang kemudian akan berpengaruh pada potensi
kecurangan dapat dikurangi (Murwaningsari, 2009).
Bathala et al. (1994) menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh
sebuah institusi merupakan salah satu cara monitoring agents penting untuk
melindungi investasi saham yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Dengan
demikian kemakmuran pemegang saham akan meningkat.

Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan
konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di
dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham suatu
perusahaan oleh pihak manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial,
manajemen tidak hanya berfungsi sebagai pengelola perusahaan namun juga
sebagai pemegang saham. Ross et al (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2008)
menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemen dalam perusahaan
maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan
kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya
sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan saham
yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.
Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat
menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar
dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga permasalahan
keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer bertindak sekaligus
sebagai seorang pemilik.

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

Definisi Corporate Governance (CG) menurut Cadbury Committe
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dari pengertian tersebut, dapat
diketahui bahwa corporate governance atau tata kelola perusahaan
merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses
pengendalian perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada
seluruh pemegang kepentingan.
Dalam proses pelaksanaan corporate governance, terdapat unsur-unsur
yang harus dipenuhi agar corporate governance dapat terselenggara dengan
baik (Kaihatu, 2006). Lima komponen utama dalam pencapaian good corporate
governance tersebut adalah:
1. Keterbukaan informasi (transparency), yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Untuk
menjaga objektivitas dalam pengelolaan usaha, suatu perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan
dimengerti oleh para stakeholder. Perusahaan tersebut harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang diwajibkan oleh
hukum dan regulasi, tetapi juga informasi yang penting bagi pemegang
saham, kreditor, dan para stakeholder lain untuk membuat keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), merujuk pada kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan alur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kegiatan
pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan harus
dikelola dengan kesesuaian antara kepentingan pemegang saham dan
kepentingan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan syarat untuk
mencapai kinerja yang stabil.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), mengacu pada kesesuaian (kepatuhan)
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan
hukum dan regulasi dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan
lingkungan untuk mencapai kelangsungan usaha jangka panjang dan dikenal
sebagai perusahaan dengan reputasi baik.
4. Independensi (independency), yang merupakan suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang
sehat. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG, suatu
perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan
kekuatan yang tepat, sehingga tidak ada satu bagian perusahaan pun yang
mendominasi dan mengintervensi kewenangan bagian lain.
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
serta peraturan yang berlaku. Dalam mengelola aktivitasnya, suatu
perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham
dan stakeholder lain berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran.
Kelima komponen di atas harus dilaksanakan secara bersama-sama agar
tercipta suatu kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Setiawan (2007)
menjelaskan manfaat dari corporate governance adalah entitas bisnis efisien,
meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan,
mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi
distorsi. Manfaat lain dari corporate governance adalah meningkatkan modal,
rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta
memberikan pengaruh positif terhadap saham.

Teori Agensi

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan teori yang
menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik
perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) (Bodroastuti,
2009). Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan antara principal
dan agen dalam suatu perusahaan. Adanya konflik kepentingan tersebut
timbul karena pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan
perusahaan menghasilkan laba yang tinggi yang bermanfaat bagi
kesejahteraan prinsipal, tetapi disisi lain agen yang diberi wewenang dan
tanggungjawab untuk mengelola perusahaan berupaya untuk meningkatkan
utilitasnya sendiri dan menyalahgunakan kepercayaan prinsipal sebagai
pemilik perusahaan (Ellen dan Juniarti, 2013).

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang ada pada bank
syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah yaitu mengawasi operasional
bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada
di bawah pengawasannya.
b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu tahun anggaran.
d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan
pembahasan-pembahasan DSN.
Dasar Hukum DPS adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004
tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang
Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan
Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia
No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang
perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
d. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank
Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Non Performing Finance (NPF)

NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF
dapat dicari dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap
Total Pembiayaan. Jika semakin rendah NPF maka bank syariah tersebut
memiliki penarikan pembiayaan yang baik, sebaliknya jika nilai NPF tinggi
maka bank syariah tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan
tingkat pengembalian kredit tidak lancar. Kredit bermasalah yang terdiri dari
kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan
bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu
penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang
menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan
yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.

Income Smoothing

Perataan laba (income smoothing) adalah salah satu cara yang dilakukan
manjemen untuk membuat laba terlihat stabil atau tidak terlalu besar
perbedaannya antar periode. Cara ini dilakukan manajemen untuk mencapai
posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi agar menarik minat
investor dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya
terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan
informasi laba tersebut (Subekti, 2005).
Laba yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa
lebih percaya diri atau merasa aman bagi pemilik perusahaan yang disertai
dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui
tingkat stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas aturan
akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000).
Beidleman (1973) mendifinisikan income smoothing adalah sebagai
suatu upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang
besar dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat
yang normal bagi perusahaan. Income smoothing merupakan suatu alat yang
digunakan manajemen untuk mengurangi perbedaan yang besar dari laba
yang dilaporkan dalam target yang diharapkan dengan jalan memanipulasi
laba yang diperoleh tidak dilaporkan sebenarnya.
Konsep income smoothing yang terjadi pada perbankan lebih dikenal
dengan istilah dinamic provisioning. Yaitu cadangan yang digunakan bank
dalam mengantisipasi kondisi keuangan yang kurang baik dengan membuat
cadangan ketika bank dalam kondisi keuangan yang baik. Pembentukan
cadangan ini dapat membuat laba yang diterima bank tampak stabil. Kondisi
ini menjadi perhatian para pemilik dana karena mereka menganggap bahwa
dana yang diinvestasikan menguntungkan dan bersifat stabil.
Menurut Wolk et. al. (2001) income smoothing merupakan salah satu
jalan yang dapat mengurangi resiko. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga
cara dalam praktik perataan laba yang dapat diterima, yaitu:
a. Manajemen menentukan waktu terjadinya peristiwa tertentu melalui
kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan).
b. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat
mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode
akuntansi.
c. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos
laba rugi tertentu kedalam kategori berbeda.
Menurut Foster (2001) tujuan perataan laba adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan
tersebut memiliki resiko yang rendah.
b. Menyediakan informasi yang relevan dalam memperkirakan laba di
masa yang akan datang.
c. Meningkatkan kepuasaan relasi bisnis
d. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemakmuran
manajemen
e. Meningkatkan kompensasi bagi manajemen.

Ciri – Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sudarsono,
2003:41):
1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak
kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar
dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai
batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan
pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat
pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak
menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang
ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui
tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah
semata.
4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh
penyimpanan dianggap sebagi titipan (Al- wadiah) sedangkan bagi
bank dianggap sebagi titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan
dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan
imbalan yang pasti.
5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi
operasional bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan
pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar muamalah islam.
6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak
pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga
mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya
berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana
yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambilnya
pemiliknya

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam
pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut
(Sudarsono, 2003: 39):
1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana
nasabah.
2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah
dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
sebagaimana lazimnya.
4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri-ciri yang melekat pada
entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan,
mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan
embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa
saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin
perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank
simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) dikota Mit
Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967,
dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank ini
tindak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi
pada usaha usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk
partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para
penabung.
Pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan
diri sebagai bank komersial bebas bunga. Islamic Development Bank
(IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara
yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya
bank tersebut adalah Bank antar pemerintah yang bertujuan untuk
menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara
anggotanya. Pada tahun 1970-an di Timur Tengah antara lain berdiri
Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal
Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di
Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan
dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims
Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin
menabung untuk menunaikan ibadah haji (Mansyur , 2012).
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat
Indonesia. Berdiri tahun 1991, Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama
Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat
terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an, sehingga
ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian
memberikan suntikan dana kepada Bank ini dan pada periode 1999-2002
dapat bangkit dan menghasilkan laba (Mansyur , 2012)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada
tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu
orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan. Principal adalah pemilik saham atau investor dan
yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di
pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan
konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan
antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu
berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya
keagenan (agency cost). Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh
pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antara
keputusan yang diambil manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan
kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan
kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan
tersebut disebut residual loss.
Masalah keagenan muncul ketika principal kesulitan untuk
memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan
principal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan
pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko
dengan bayaran tertentu (Hendriksen, 1992). Salah satu cara yang
diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui
mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk
mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting
dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik (Hendriksen, 1992).
Manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi
perusahaan, lingkungan kerja dan informasi perusahaan secara menyeluruh.
Berbeda dengan pemilik yang tidak mempunyai informasi yang cukup terkait
kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak pada adanya
ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pemilik dan agen.
Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan istilah asimetri informasi
(information asymmetries).
Teori agensi ini digunakan pada penelitian ini bagaimana bank
syariah sebagai agen tidak terlepas dari praktik perataan laba. Bank Syariah
berusaha menunjukkan kepada publik maupun stakeholder bahwa bank
syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank
syariah dinilai baik oleh para principal

Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress 

Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008)

Faktor Penyebab Financial Distress

Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan

Tujuan Corporate Governance

Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan;
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap
perusahaan;
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :
1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak
dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,
demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporate
governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan
meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan
kepercayaan investor.

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk
mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.
Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai
mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras
dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2
kelompok (Herawaty, 2007):
a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan
perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti
komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan
kompensasi eksekutif.
b. Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhi
perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti
pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,
akuntan publik.

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsur
penting dalam good corporate governance, yaitu:
a. Transparansi
Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan dan masyarakat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsi
dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
c. Responsibilitas
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundangundangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan.
d. Independensi
Independensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihak
lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
e. Kewajaran dan Kesataraan
Kewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuan
yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.
Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD
(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
Hak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,
tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalam
perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.
b. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaan
informasi.
c. Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate
governance.
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegang
kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d. Keterbukaan dan transparansi
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi
mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan
serta para pemegang kepentingan,
e. Akuntabilitas dewan komisaris
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif
terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional
dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewan
komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan
(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan
komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen

Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewan
komisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal ini
dewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diatur
dalam Pasal 108 UUPT.
Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Proporsi Komisaris Independen

Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Kepemilikan Manajerial

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi
kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat
dan cenderung menekan konflik keagenan.
Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan
sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka
manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang
saham yang juga adalah dirinya sendiri.
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori
akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.
Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,
seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer
yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan
perusahaan dalam dua kriteria:
a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)
b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non ownersmanager).
Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para
manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens
(Boediono, 2005).

Kepemilikan Institusional

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutional
adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).
Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikan
institusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwa
kepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus pada
current earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakan meningkatkan
laba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticated
sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah
diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melalui
mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan
melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan
yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuai
kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

 Pengertian Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporate
governance adalah :
Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
mewujudkan shareholders value.
Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate
governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih
transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep ini
diterapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin
abik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.
Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakan
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan
dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang
saham.

 Teori Keagenan ( Agency Theory )

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkut
hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindari
terjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsep
good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi
lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu
teori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,
manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan
keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh
kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005),
Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara principal dan agent.
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang
merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan ini
adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan
tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan
cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkan
kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi
perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyekproyek yang menguntungkan jangka panjang

Pengertian Stres

Stres dapat dilihat sebagai stimulus, respon, dan sebagai interaksi antara
individu dengan lingkungan. Stres diartikan sebagai tekanan atau gangguan
atau kekacauan mental dan emosional. Sarafino (1994) mendefinisikan stres
sebagai kondisi yang muncul ketika individu berhubungan dengan lingkungan,
individu merasa tidak sesuai dengan tuntutan-tuntutan situasional dengan daya
psikologis, biologis, dan sosial yang dimiliki.
Slamet dan Markam (2003) mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan
di mana beban yang di rasakan oleh individu tidak sepadan dengan
kemampuannya untuk mengatasi beban tersebut. Ketika individu menghadapi
stres maka akan memberikan reaksi stres eustress yang berarti respon terhadap
persitiwa-peristiwa yang bersifat positif atau distress yang berarti respon
terhadap peristiwa-peristiwa negatif yang dapat berupa dalam bentik fisiologis
maupun respon perilaku. Stres juga dapat dialami siapa saja, tidak
mempungkiri stres pada karyawan saat bekerja.
Cohen, Kamarack dan Mermelstein (1983) mendefinisikan persepsi stres
ialah dimana seorang individu menemukan kehidupannya yang tidak terduga,
beban yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol mencakup intrapersonal,
interpersonal atau situasi ekstrapersonal dalam kehidupan seseorang yang
dipersepsikan sebagai stres. Sesuai dengan pernyataan persepsi stres diatas
stres tidak mungkin hadir begitu saja tanpa ada sumbernya. Tingkat persepsi
stres dipengaruhi oleh keadaan sehari-hari, peristiwa besar, dan perubahan
sumber daya coping yang cukup bervariasi dalam waktu yang singkat (Cohen,
Kamarack & Mermelstein, 1983).

Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan
siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang
dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).
Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik
kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik
tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan
prosedur audit.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu
perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara
independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam
Susiana dan Herawaty, 2007). Dalam hal pelaporan keuangan,
tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan
mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan
kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa
ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan
kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi
lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu
pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal
(Astinia, 2013).
Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun,
jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa
adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Integritas
laporan keuangan menunjukan bahwa informasi itu benar, jujur,
akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh
pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk
menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai
perusahaannya.