Tag: konsultasi tesis yogyakarta

.
Inovasi merupakan aplikasi dari adanya ide-ide baru ke dalam produk,
proses maupun aspek lainnya dalam aktivitas perusahaan. Inovasi berfokus
terhadap proses untuk mengubah ide menjadi value (Roger, 1998). GNU (2005)
menyebutkan bahwa sebagian besar definisi inovasi fokus terhadap dua hal,
yaitu :
a. Inovasi produk (new products): dianggap memiliki dampak yang jelas dan
positif terhadap pertumbuhan income.
b. Inovasi proses lebih dilihat dari sisi peningkatan efisiensi (costcutting).
Kemampuan berinovasi yang meningkat dapat membantu individu dalam
mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pekerjaan, sehingga
kualitas dan kuantitas kerja bisa menjadi lebih baik. Dengan adanya
kemampuan berinovasi yang baik maka dapat membantu munculnya inisiatif
untuk menghasilkan metode-metode kerja yang lebih efektif dan efisien.
Individual innovation capability secara umum dapat dibagi ke dalam tiga
perspektif (De Jong & Den Hartog, 2007).
a. Perspektif karakteristik kepribadian (personality characteristics), misalnya
mengukur kesediaan individu untuk berubah.
b. Perspektif perilaku (behavior), dimana individual innovation capability
dikonseptualisasikan ke dalam sekumpulan perilaku. Pada perspektif
tersebut beberapa peneliti berfokus terhadap kreativitas dan pembangkitan
ide (misalnya kemampuan untuk mencoba sesuatu hal yang baru).
c. Perspektif output, yaitu berdasarkan atas kemampuan individu untuk
menghasilkan sesuatu (produk atau proses baru). Dalam penelitian ini
kapabilitas inovasi individu didefinisikan sebagai kemampuan individu
dalam menghasilkan proses baru yang berguna bagi perusahaan.

.Motivasi adalah pengerak/ pendorong dalam diri yang mengarahkan tindakan seseorang terhadap tujuan tertentu, dengan demikian memfokuskan perhatian seseorang dan mendukung tindakan yang diambil (Bam 2007 dalam Yunal dan Indriyani 2013). Motivasi dibagi menjadi dua jenis oleh Handoko (1994), yaitu motivasi instrisik dan ekstrinsik. Motivasi instrinstik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam, sehingga tindakan yang dilakukan benar-benar untuk mencapai tujuan yang bersumber dari dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik,yaitu motivasi yang muncul dari luar, sehingga tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang berada diluar dirirnya (dalam Yunal dan Indriyani 2013).

Humas atau Public Relations Officer perguruan tinggi merupakan
ujung tombak dari komunikasi timbal balik antara lembaga dengan
publiknya, yang bertujuan untuk saling menciptakan pengertian dan
dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, pelayanan jasa,
demi kemajuan dan reputasi positif perguruan tinggi. Kondisi ini menuntut
peningkatan fungsi dan peran humas perguruan tinggi, dari peran sebagai
unit yang membagikan brosur atau membuat kliping, ditingkatkan menjadi
mediator untuk membantu pimpinan mendengarkan kritik, saran, dan
harapan masyarakat.
Humas memiliki peran sebagai juru bicara pimpinan yang mampu
menjelaskan informasi dan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi. Juru
bicara yang bertindak sebagai komunikator, berfungsi menyediakan sumber
informasi, selanjutnya menyaring dan mengevaluasi informasi yang
tersedia dan mengolahnya kedalam suatu bentuk yang cocok bagi penerima
informasi, seperti tulisan, laporan, pidato dan lain-lain, sehingga mudah di
pahami. Dengan demikian humas dapat mempengaruhi publik, untuk
mengubah sikap sesuai pesan yang dikemukakan, sehingga publik
mengikutinya atau mengubah sikap dan perilakunya. Selain itu humas juga
membantu mencari solusi terhadap masalah antar perguruan tinggi dengan
mengidentifikasi, menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan di
perguruan tinggi maupun di masyarakat.
42
Humas harus pandai memilih dan mengemas informasi yang ada
sehingga bernilai di mata publik. Humas dituntut untuk mampu merancang
program-program komunikasi dan menggunakan berbagai media dan
sarana yang dipilih sesuai dengan tujuan komunikasi dan sasaran
khalayaknya. Humas juga harus mampu melakukan evaluasi pemberitaan
yang berpengaruh pada pencitraan serta memiliki keahlian dalam
manajemen isu. Humas perguruan tinggi harus memiliki pemahaman yang
jelas terhadap persoalan kehumasan yang dihadapi lembaganya, sehingga
misi humasperguruan tinggi dapat terwujud.
Profesi Public Relations adalah profesi yang berperan sebagai
penghubung antar perusahaan atau lembaga dan organisasi dengan
publiknya. Mereka dituntut untuk pandai berkomunikasi dengan baik di
depan umum. Hal inilah yang menjadikan ia bisa tampil menonjol di depan
orang banyak. Namun tak hanya kemampuan berkomunikasi, tentunya
dibutuhkan juga wawasan, pengetahuan serta sikap dia dalam melayani
publik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh profesi Public
Relations, seperti yang dikemukakan Jekfins adalah:
a. Ability to Communicate (kemampuan berkomunikasi) baik komunikasi
lisan dan tulisan.
Dia dituntut untuk bisa berbicara di depan umum dan mampu
melakukan presentasi. Tak hanya itu saja, seorang Public Relationsharus mampu membuat press release untuk dikirim ke media, mereka
juga harus bisa membuat artikel dan feature untuk house jurnal yang
akan diterbitkan oleh suatu perusahaan atau lembaga itu sendiri.
Menulis naskah pidato, menulis laporan, menulis brosur, hingga konsep
iklan layanan masyarakat.
b. Ability to Organize (kemampuan mengorganisasikan)
Ini dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi suatu
masalah baik di dalam organisasi, maupun di luar. Hal ini juga
termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan
melaksanakannya sampai selesai, termasuk perincian anggarannya.
Seorang Public Relations diharapkan mampu mengorganisasikan
berbagai macam kegiatan Public Relations sehingga harus mampu
berpikir jernih dan obyektif.
c. Ability to get on with people (kemampuan bergaul atau membina relasi)
Seorang PR harus mampu menciptakan networking dengan
berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Seorang Public
Relations juga dituntut harus bisa bekerja sama untuk orang banyak.
Pandai membina relasi itu penting untuk membangun opini positif
terhadap lembaga sehingga tercipta hubungan saling percaya satu sama
lain. Tidak heran jika seorang PR itu adalah yang memiliki kemampuan
extrovert.
d. Personal Integrity (berkepribadian utuh / jujur)
Seorang Public Relations harus memiliki kapabilitas yang
tinggi, dapat diandalkan dan di percaya oleh orang lain. Informasi yang
diberikan harus berlandaskan oleh fakta dan bukan sekedar kata-kata
manis demi menaikkan popularitasnya. Dalam menjalankan tugasnya ia
harus mampu memenuhi etika dan menjunjung tinggi moralitas.
Meskipun seorang Public Relations memiliki tugas untuk menjaga
image atau citra perusahaannya agar tetap positif dimata publik, namun
bukan berarti ia berhak menjatuhkan pihak lain atau saingannya.
e. Imagination (memiliki imajinasi yang kuat)
Berprofesi sebagai PR harus penuh dengan gagasan atau ide-ide
yang cemerlang. Mereka juga harus kreatif. Oleh karena itu, jika anda
menjadi seorang PR, maka anda harus memiliki wawasan yang luas.
Apabila masalah menghampiri, serumit apapun itu anda harus bisa
menemukan solusinya. Tak hanya itu saja, mengembangkan
imajinasinya untuk mampu menciptakan kreativitas kerja juga harus
diterapkan.
Kapabilitas dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki
oleh Public Relations sebuah perguruan tinggi. Kapabilitas dalam
penelitian ini mencakup kemampuan intelektual, keterampilan, dan attitude
dalam menjalankan tugasnya yang nantinya akan menghasilkan citra yang
baik di masyarakat sehingga akan mampu bersaing bersama
lembaga atau institusi lainnya. Kemampuan intelektual itu mencakup
wawasan, pengetahuannya mengenai profesi Public Relations atau
kehumasan. Kemampuan ketrampilan meliputi kemampuan berkomunikasi,
kemampuan mengorganisasikan, kemampuan membina relasi, kemampuan
berkepribadian jujur, serta kemampuan akan daya ide kreatif. Public
Relations Officer di perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan tugasnya
sesuai dengan kapabilitas Public Relations yang dimilikinya dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan yang spesifik sehingga perguruan tinggi tersebut
dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan internal dan
eksternalnya

Keberhasilan peran Public Relations dalam menunjang fungsifungsi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan bersama tergantung
kepada kemampuan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya yang dimiliki
pada sebuah organisasi/lembaga tersebut. Artinya sebagai Public Relations
Manajer (pejabat humas), seorang manajer dituntut kemampuannnya untuk
mengkoordinasikan seluruh unsur sumber daya yang ada, diantaranya:
kemampuan sebagai fungsi manajemen teknis (technical management), dan
kemampuan berperan sebagai manajer professional (managerial skill).
Jadi, seorang manajer Humas/Public Relations seharusnya memiliki
kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang merupakan
perpaduan seni dengan professional yang baik dalam kemampuan
manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, dan
hingga mengevaluasi program kerja dan sebagainya.
Seorang pakar manajemen mendefinisikan kemampuan yang harus
dimiliki oleh seorang manajer humas adalah: “How Management Skill is
Getting Things Done Through the People (kemampuan di bidang
manajemen adalah, bagaimana membuat suatu keberhasilan pelaksanaan
program kerja melalui orang lain).”
13 Dengan kata lain, manajemen adalah
suatu proses perencanaan yang matang dan cara melaksanakan dengan
sukses rencana tersebut melalui kerja sama dari berbagai pihak yang
berkepentingan.
Pada dasarnya dalam menunjang keberhasilan mencapai tujuan
utama manajemen perusahaan/organisasi-bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait. Seorang praktisi humas (Public Relations Practioner) harus
memiliki beberapa ketrampilan khusus, diantaranya:
1) Sebagai Creator: memiliki kreativitas dalam penciptaan suatu gagasan,
ide-ide atau buah pemikiran yang cemerlang.
2) Conceptor: mempunyai kemampuan (skill) sebagai konseptor dalam
penyusunan program kerja kehumasan, dan rencana program lainnya.
3) Mediator: kemampuan menguasai teknik komunikasi, baik melalui
media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau
menyalurkan informasi dari lembaga/organisasi yang diwakilinya
kepada publik.
4) Problem Solver: mampu mengatasi setiap permasalahan yang
dihadapinya, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan
solutif.

“Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran eceran, pemilihan lokasi yang tepat dan strategis pada sebuah gerai atau toko akan lebih sukses” Berman &Evans (2006:113) dalam Fure (20013:276). Sedangkan menurut Foster (2008:51) dalam Sihombing (2014:72) “lokasi toko sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas dan keberhasilan usaha dalam jangka panjang”. “Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis dalam menentukan tercapainya tujuan usaha” Fathoni (2016:23). Menurut Indarti (2004) dalam Fu’ad (2015:58) “Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati hati”. Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa “lokasi usaha berhubungan dengan kesuksesan usaha tersebut. Ketepatan pemilihan lokasi akan menentukan keberhasilan UKM” Kristiningsih (2014:152).

Keberadaan Public Relations saat ini sangat dibutuhkan bagi setiap
organisasi ataupun lembaganya. Adapun ruang lingkup organisasi/
lembaga antara lain meliputi aktivitas:12
1) Membina hubungan ke dalam (Publik Internal)
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang
menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.
Seorang Public Relations harus mampu mengidentifikasi atau
mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam
masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi.
2) Membina hubungan keluar (Publik Eksternal)
Yang dimaksud public ekternal adalah publik umum
(masyarakat), Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik
yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.
Selain ruang lingkup Public Relations, ada juga beberapa kegiatan
sasaran PR diantaranya: pertama membangun identitas dan citra
perusahaan (building corporate identity), yakni dengan menciptakan
identitas dan citra perusahaan yang positif dan mendukung kegiatan
komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. Kedua,
menghadapi krisis (Facing of Crisis), yakni dengan menangani keluhan
(complaint) dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk
manajemen krisis dan PR recovery of image yang bertugas memperbaiki lost of image and damage. Ketiga, mempromosikan aspek kemasyarakatan
(Promotion public causes), yakni dengan mempromosikan yang
menyangkut kepentingan publik, mendukung kegiatan kampanye sosial anti
merokok, serta menghindari obat-obatan terlarang, dan sebagainya

Saat ini secara struktural Public Relations merupakan bagian
integral dari suatu lembaga atau organisasi. Public Relations bukanlah
merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi
tersebut. Peran Public Relations berkaitan dengan tujuan utama dan
fungsi-fungsi manajemen organisasi dapat dibagi empat kategori:11
1) Penasehat Ahli (Expert Prescriber)
Seorang praktisi pakar Public Relations yang berpengalaman
dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi
dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public
relationship).
2) Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)
Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk
mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di
pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan,
kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga
dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling
pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang
baik dari kedua belah pihak.
3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process
Fasilitator)Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan Public
Relations ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini
dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai
penasihat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan)
dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara
rasional dan professional. Biasanya dalam menghadapi suatu krisis
yang terjadi, maka di bentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi
ahli PR dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam
satuan tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk
yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu.
4) Teknisi Komunikasi (Communication Technician)
Peranan Communications Technician ini menjadikan praktisi PR
sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis
komunikasi atau dikenal dengan method of communications in
organization. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari
masing-masing bagian atau tingkatan (level), yaitu secara teknis
komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan
dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke
tingkat atasan. Hal yang sama juga berlaku pada arus dan media
komunikasi antara satu level, misalnya komunikasi antar karyawan satu
departemen dengan lainnya.
Dari keempat peranan Public Relations tersebut, dapat terlihat mana
yang berperan dan berfungsi pada tingkat manajerial, keterampilan
hubungan antar individu dan keterampilan dalam manajemen humas.

“Wirausaha adalah orang yang berjiwa kreatif, inovatif, mandiri percaya diri, ulet dan tekun, rajin, disiplin, siap menghadapi resiko, jeli melihat dan meraih peluang, piawai mengelola sumber daya, dalam membangun, mengembangkan dan menjadikan usaha atau perusahaannya unggul.” Soegoto (2014:27). Sedangkan menurut Ni Wayan Purnami Rusadi (2015:137) “Kewirausahaan adalah orang yang mempunyai sifat kewirausahaan, yakni kemampuan seorang untuk melihat peluang-peluang bisnis, mengelola, dan memanfaatkannya dengan gagasan-gagasan yang senantiasa baru,serta melembangakan suatu perusahaan miliknya dengan resiko yang telah diperhitungkan untuk mencapai nilai tambah dan kesejahteraan”.

Menurut Susi Sulastri (2017:39) “Jiwa Kewirausahaan adalah jiwa yang mampu menciptakan nilai tambah dari keterbatasan dalam upaya menciptakan nilai tambah, dengan menangkap peluang bisnis dan mengelola sumber daya untuk mewujudkannya.” Suryana (2014:10) mengatakan bahwa “Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, pada setiap orang yang meyukai perubahan, pembaruan, kemajuan, dan tantangan.” Jiwa kewirausahaan menurut Nurcholis Madjid dalam Ramdhani (2014:2) adalah “etos yang mengarah adanya keyakinan yang kuat akan harga atau nilai sesuatu yang menjadi bidang kegiatan usaha atau bisnis”.

Inovasi pertama kali ditekankan oleh Schumpeter 1942 dalam kaitannya dengan proses kewirausahaan. Oleh karena itu, realisasi ide-ide inovati dianggap sebagai perilaku kewirausahaan. Tidak adanya ide kreatif dalam pengenalan produk atau layanan dapat menurunkan penjualan dan mendorong pergeseran sumber daya. Sebaliknya, perusahaan yang mampu bersaing diciptakan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan yang ada. Maka, inovasi dianggap sebagai faktor keberhasilan penting dalam konsep kewirausahaan. Kemampuan inovatif sebagai kemampuan perusahaan untuk secara cepat menggunakan metode, proses, produk, dan layanan baru dalam menanggapi lingkungan bisnis yang berubah, sehingga memperoleh keunggulan kinerja (Agyapong, 2018).(Robbins & Coulter, 2016)mendefinisikan inovasi sebagai mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk ataumetode kerja yang berguna. Suatu usaha bisnis yang mampu membuat inovasi, dapat memimpin dan memperkecil peluang pesaing untuk melakukan inovasi lebih awal. Maka dari itu, pebisnis harus menyiapkan startegi inovasi terhadap usahanya agar dapat menciptakankeunggulan dari pesaing. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian-penilaian baru, ide-ide baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan kinerja layanan yang memuaskan pelanggan.Inovasi mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimen, dan proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses teknologi baru(Wang, 2019). Menurut (KBBI, 2021)inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)

Inovasi pertama kali ditekankan oleh Schumpeter 1942 dalam kaitannya dengan proses kewirausahaan. Oleh karena itu, realisasi ide-ide inovati dianggap sebagai perilaku kewirausahaan. Tidak adanya ide kreatif dalam pengenalan produk atau layanan dapat menurunkan penjualan dan mendorong pergeseran sumber daya. Sebaliknya, perusahaan yang mampu bersaing diciptakan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan yang ada. Maka, inovasi dianggap sebagai faktor keberhasilan penting dalam konsep kewirausahaan. Kemampuan inovatif sebagai kemampuan perusahaan untuk secara cepat menggunakan metode, proses, produk, dan layanan baru dalam menanggapi lingkungan bisnis yang berubah, sehingga memperoleh keunggulan kinerja (Agyapong, 2018).(Robbins & Coulter, 2016)mendefinisikan inovasi sebagai mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk ataumetode kerja yang berguna. Suatu usaha bisnis yang mampu membuat inovasi, dapat memimpin dan memperkecil peluang pesaing untuk melakukan inovasi lebih awal. Maka dari itu, pebisnis harus menyiapkan startegi inovasi terhadap usahanya agar dapat menciptakankeunggulan dari pesaing. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian-penilaian baru, ide-ide baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan kinerja layanan yang memuaskan pelanggan.Inovasi mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimen, dan proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses teknologi baru(Wang, 2019). Menurut (KBBI, 2021)inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang keberhasilan baru dalam memperbaharui kinerja bisnis. Hal ini tentunya harus direspon positif oleh perusahaan yang mulai berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kewirausahaan disebut sebagai pelopor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi perusahaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Maka dariitu, untuk orientasi kewirausahaan berfokus pada proses, praktik, dan pengambilan keputusan yang mengarah pada tiga aspek kewirausahaan, yaitu bertindak proaktif, selalu berinovasi, dan mengambil risiko (Widiatmo, 2019)Ryiadi danYasa(2017) berpendapat bahwa pro-aktif berarti seorang wirausahawan memiliki suatu inisiatif dan tidak menunggu, serta berpikir maju sehingga memiliki perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, mau belajar dari pengalaman, kegagalan, dan dapat menerima kritik dan saran untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan Inovasi berarti mampu menciptakan sesuatu yang baru. Memiliki sikap atau pola berpikir yang inovatif juga sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha, biasanya, pelaku usaha yang memiliki orientasi kewirausahaan akan lebih berani dan efektif dalam mengelola ide inovatifnya

Loyalitas pelanggan adalah komitmen yang dipegang oleh pelanggan untuk membeli kembali atau berlangganan suatu produk atau jasa di masa mendatang. Menurut Makeover (2003) loyalitas adalah komitmen yang kuat untuk membeli kembali atau berlangganan produk atau jasa secara konsisten di masa mendatang.

Kepuasan pelanggan telah mendapatkan perhatian meningkat dari peneliti dan praktisi sebagai bidang yang diakui kajian keilmuan, dan merupakan alat dasar yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan kinerja organisasi dan profitabilitas. Banyak masyarakat telah mendengar tentang tren saat ini bagi perusahaan untuk menjadi customer-centric, yaitu menempatkan pelanggan di pusat bisnis dalam hal strategi dan proses (Faizan, 2011).Menurut Lovelock (1996) kepuasan pelanggan adalah sebagaipendorong penting bagi loyalitas pelanggan dan menunjukkan korelasi positif ditandai antara keduanya dalam Hu dan Huang (2011). Banyak peneliti telah melihat pentingnya kepuasan pelanggan. Hoyer dan Mac Innis (2001) mengatakan bahwa kepuasan dapat dikaitkan dengan perasaan penerimaan, kebahagiaan, lega, kegembiraan dalam Singh (2006)

Menurut Amabile et al., (1996), inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru dalam Chapman, Ross L., Soosay, Claudine and Kandampally, Jay (2002). Inovasi dapat berupa ide, gagasan dan proses produk di berbagai bidang. Inovasi tidak harus terbatas pada teknologi. Sedangkan tujuan dari inovasi perusahaan adalah untuk memperkuat daya saing eksternal perusahaan dan meningkatkan kemampuan internal melalui inovasi produk atau proses

Multi Level Marketingadalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut sangat minim bahkan sampai ke titik nol yang artinya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. MLM juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual karenadistribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengansistem berjenjang(Harefa, 2000:12)Mekanisme operasional pada MLM ini adalah seorang distributor dapat mengajakorang lain untuk ikut juga sebagai distributor. Kemudian orang lain itu dapat mengajak pula orang lain lagi untuk ikut bergabung. Begitu seterusnya, semua yang diajak dan ikut merupakan suatu kelompok distributor yang bebas mengajak orang lain lagi sampailevel yang tanpa batas. Inilah salah satu perbedaan MLM dengan pendistribusian secara konvensional yang bersifat single level. Pada pendistribusian konvensional, seorang agen mengajak beberapa orang bergabung ke dalam kelompoknya menjadi penjual atau sales atau wiraniaga. Pada sistem single level para wiraniaga tersebut meskipun mengajak temannya, hanya sekedar pemberi referensi yang secara organisasi tidak di bawah koordinasinya melainkan terlepas. Mereka berada sejajar sama-sama sebagai distributor

Fungsi utama yang dilakukan oleh Public Relations dalam
organisasinya meliputi berbagai bidang dan segi. Fungsi Public Relations
yang paling utama adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan
baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, baik public intern
maupun public extern dalam rangka mananamkan pengertian. Menilai dan
menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya.
Memberikan saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan
pendapat umum sebagaimana mestinya, menumbuhkan motivasi dan
partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang
menguntungkan organisasi/lembaga. Menggunakan komunikasi untuk
mempengaruhi pendapat umum.8
Menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Centre, and
Canfield (1982) fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut:9
menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama
(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). Membina hubungan
yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Mengidentifikasi segala sesuatu yang
berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap
badan/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya. Melayani keinginan
publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen
demi tujuan dan manfaat bersama. Menciptakan komunikasi dua arah
timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari
badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra
positif bagi kedua belah pihak

Public Relations sangat erat kaitannya dengan perkembangan sosial,
ekonomi, maupun politik yang muncul di organisasi/perusahaan berada. PR
muncul dalam organisasi karena adanya kebutuhan untuk memperbaiki
hubungan baik dengan publik sehingga terdapat saling pengertian, publik
bisa mengerti bagaimana organisasi tersebut, publik bisa mengenal dan
mengerti lebih jelas, muncul saling mempercayai antara kedua belah pihak,
membawa kemajuan dan kebutuhan publik. Adanya keinginan untuk
bersikap terbuka terhadap publik dengan menggunakan komunikasi dua
arah, juga dengan menciptakan opini publik untuk perkembangan
kelangsungan organisasi. Adanya kebutuhan untuk memasyarakat yang
merupakan proses mencapai kemenangan dalam mempengaruhi hal-hal
penting bagi kepentingan umum sehingga membuat publik semakin
mengenal organisasi/perusahaan. Adanya komunikasi dua arah dalam
menghadapi permasalahan sosial yang kompleks dan semakin berkembang.
Public Relations dapat berkembang dalam organisasi karena
perkembangan media massa pesat, sedangkan komunikasi berbentuk
apapun tetap sentral dalam organisasi. Adanya sikap dan perilaku yang
jujur menuju adanya saling pengertian, saling menghormati, dan saling mempercayai. Adanya citra organisasi yang jelas, baik, dan benar yang
perlu dikomunikasikan dengan tepat akan saling menguntungkan kedua
belah pihak. Diperlukan pengetahuan jurnalistik, promosi, dan reklame
yang professional.

Public Relations Officer lebih dikenal dengan istilah hubungan
masyarakat (humas).
Dikatakan demikian, karena humas merupakan
bagian vital dari suatu institusi baik yang bersifat swasta maupun negeri.
Dianggap vital karena sebagai ujung tombak suatu institusi dalam menjaga
citra positif dan hubungan baik dengan para stakeholders, maka tidak heran
jika praktisi humas selalu berada paling depan dan selalu paling pertama
untuk menangani setiap kasus yang menimpa institusi tersebut. Definisi
Public Relations, yang diambil dari The British Institute of Public
Relations, adalah: Public Relations activity is management of communications
between an organization and its publics”. (Aktivitas Public Relations
adalah mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya). “Public
Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish and
maintain mutual understanding between an organization and its public”.
(Praktik Public Relations adalah memikirkan, merencanakan, dan
mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian
antara organisasi dan publiknya).5
Rex Harlow menyatakan bahwa definisi dari Public Relations
adalah;
“Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan
mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi
dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian,
penerimaan dan kerja sama, melibatkan manajemen dalam menghadapi
persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi
opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan
perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam
mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana
utama”.
6
Dari definisi diatas terdapat banyak kesamaan dalam unsur-unsur
utamanya yang menyangkut suatu proses yang mencakup hubungan timbal
balik antara organisasi dan publiknya. Analisis dan evaluasi melalui
penelitian lapangan terhadap sikap, opini dan kecenderungan sosial, serta
mengkomunikasikannya kepada pihak manajemen/pimpinan. Konseling
manajemen untuk dapat memastikan kebijaksanaan dan tata cara kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dalam konteks demi
kepentingan bersama bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan program
aktivitas yang didalamnya terdapat perencanaan, pengkomunikasian, dan
pengevaluasian. Perencanaan dengan i’tikad yang baik, saling pengertian,
dan penerimaan dari pihak publiknya (internal dan eksternal) sebagai hasil
akhir dari aktivitas Public Relations.
Public Relation merupakan usaha yang direncanakan secara terusmenerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan
pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Berdasarkan
pengertian diatas maka Public Relations adalah komunikasi terencana baik
kedalam maupun keluar organisasi dengan semua khalayaknya dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling
pengertian. Public Relations yang professional adalah seorang yang bisa erkomunikasi dengan jujur sekaligus menjadikan image perusahaan tetap
baik, apapun situasi yang dihadapinya.

Semua organisasi baik organisasi lembaga publik maupun
organisasi perusahaan, memiliki ciri-ciri organisasi yang sama yaitu suatu
bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu atas unsur-unsur
individu, kelompok dan struktur organisasi. Sedangkan yang menjadi
perbedaan hanya pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Dari unsur
manusianya baik pimpinan, staf, pegawai maupun aparatusnya semuanya
diperlukan persyaratan adanya kemampuan kerja (abilities, capabilities,
skills) untuk kinerja (performance) bidang-bidang tugas yang dipercayakan.
Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh
seseorang. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk
melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.1
Pemaknaan kapabilitas
tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu
lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai
kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya Menurut Hagell III dan Brown, kapabilitas merupakan kemampuan
untuk memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan nilai yang melebihi
ongkos. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya yang
memiliki wujud fisik (tangible resources) dan yang memiliki sifat nirwujud
(intangible resources). Sumber daya yang memiliki sifat wujud yang
kongkrit antara lain adalah sumber daya financial, sumber daya manusia,
dan sumber daya fisik. Sedangkan yang biasanya dianggap merupakan
sumber daya yang nirwujud antara lain adalah talenta, hak milik intelektual,
jejaring kerja sama, dan merk (Brands), ada juga seperti potensi atau
kekuatan karakternya, kompetensi yang dimilikinya, dan kapabilitasnya
untuk mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan
untuk menciptakan nilai.2
Pekerja adalah orang yang memiliki kapabilitas atau kekuasaan
untuk mengatur dan menggunakan sumber daya fisik dan nirwujud sebagai
instrumennya untuk menciptakan nilai. Misalnya, pelaku bisnis dapat
menggunakan merk dengan instrumen pencipta nilai karena dengan merk
itu dapat mengungkit harga produknya. Hal ini dapat terjadi sebab nilai
yang dimiliki suatu merk (brand) pada dasarnya mencerminkan kapabilitas
pelaku bisnis untuk memenuhi harapan pelanggan, merk adalah simbol dari
kapabilitas tersebut. Pekerja dapat memilih untuk bekerja keras dan cerdas untuk menghasilkan kinerja yang melebihi
ekspektasi, meskipun tidak ada perintah untuk itu.
Pekerja sebagai anggota perusahaan berpartisipasi dalam proses
penciptaan nilai. Sifat partisipasi pekerja berbeda-beda, ada yang terpaksa,
karena tidak ada pilihan lain, ada yang merasa berkewajiban untuk bekerja
sesuai ketentuan yang berlaku, dan ada yang dengan rela ingin memberikan
kontribusi dan kerjanya yang terbaik pada proses penciptaan nilai. Tentu
saja, hasil terbaik hanya bisa diharapkan dari orang yang bekerja dengan
rela dan semangat tinggi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan agar
sebanyak mungkin anggota perusahaan mau bekerja dengan rela dan
semangat tinggi didalam proses penciptaan nilai yang berkelanjutan,
manajemen berkewajiban mengusahakan agar di lingkungan perusahaan
terdapat iklim yang kondusif bagi kerja seperti itu.
Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena sudah terdapat
banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa pekerja yang diperlakukan
seperti sumber daya dan diperintah untuk bekerja dengan cara manajemen
command and control, pada umumnya kurang mampu menghasilkan
kinerja yang istimewa. Pekerja biasanya perlu diberi sentuhan insan
bersamaan dengan perintah dan pengendalian yang mempertimbangkan
aspek moral dan etika apabila mereka diharapakan untuk bekerja serta
melibatkan diri secara konsisten, positif, dan emosional di dalam kegiatan
kerja.
Tujuan lembaga ataupun perusahaan mengembangkan kapabilitas
karyawan secara berkelanjutan, supaya karyawan dapat berprestasi secara
optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.
Dengan meningkatkan kapabilitas, baik lembaga ataupun perusahaan
berusaha agar karyawan mempunyai KSA (Knowledge, Skill, and Attitude)
yang dapat menjamin individu agar dapat mencapai kerja yang
baik.3
Jika individu mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik, dia juga
akan kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Jika suatu saat perusahaan
terpaksa melakukan perubahan dan harus melepaskan Sumber Daya
Manusianya, SDM tersebut akan menjadi kompetitif dalam pasar tenaga
kerja

Berdasarkan (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3) Akuntabilitas
merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan atau
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.
(Mardiasmo, 2004:20) menyatakan Akuntabilitas adalah kewajiban
pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
35
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut.
Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.
1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.
Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari
transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan
keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan
transparansi.
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menguji
kembali hubungan antara Akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan
Pemerintah.

Menurut (Rahayu dkk, 2014:34) kemampuan sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor terpenting didalam penyusunan laporan
keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas
informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi
laporan keuangan.
Kapabilitas/ kemampuan sumber daya manusia menurut (Robbins,
2006:52) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai
tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada
hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan
kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu
organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan
intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari
latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.
Pada penelitian (Nazier,2009) latar belakang pendidikan mempunyai
peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari
pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat
yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang
pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang
keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan
dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat
permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya
atau kurangnya sumber daya manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum
ada kebijakan rekruitmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya
anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang
akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan
pelatihan (diklat) dan bimbingan.
Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting dalam
organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan
menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitian
(Andriani, 2010) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan
kerja Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa
mempengaruhi kualiatas dari laporan yang akan mereka susun.
Bukti adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap
kualitas laporan keuangan juga dikemukakan oleh (Rahmayati, 2012) yang
mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang
pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi
akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan
keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kualitas sebuah Laporan Keuangan
merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari Laporan Keuangan
tersebut, salah satunya adalah kualitas dari Neraca dalam Laporan Keuangan.
Laporan Barang Kuasa Pengguna memberikan sumbangan informasi yang
signifikan dalam neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna akan mempengaruhi juga kualitas
Neraca Laporan Keuangan, yang berarti juga akan mempengaruhi kualitas
Laporan Keuangan itu sendiri

Menurut peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif
laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik
berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandungkan.
4. Dapt difahami.
Berikut adalah Penjelasan darikarakteristik Laporan Keuangan ::
1. Relevan.
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
memprediksi masa depan. Informasi yang relevan menurut PP No. 71
Tahun 2010, yaitu:
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian
masa kini.
c. Tepat waktu.
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap.
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap
mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada.
2. Andal.
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur, serta dapat diverifikasi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010
informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
a. Penyajian jujur.
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar.
b. Dapat diverifikasi (verifiability).
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,
dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak
yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak
berbeda jauh.
c. Netralitas.
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak
pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan
secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
4. Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna, Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas,
laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang
menghasilkan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan
digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, dengan
karakteristik:
1. Relevan
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value);
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value);
c. Tepat waktu;
d. Lengkap.
2. Andal
a. Penyajian jujur;
b. Dapat diverifikasi;
c. Netral.
3. Dapat dibandingkan
a. Konsistensi;
b. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami
a. Dinyatakan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 komponen laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang disertai dengan Pernyataan Telah Di review yang
ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab
yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran, meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Berikut adalah Penjelasan dari komponen laporan keuangan :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan
2. Neraca
laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
merupakan penjelasan narativ atau rincian dari angka yang tertera dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Menurut (Sofiyan, 2002: 7) menyatakan bahwa laporan keuangan
merupakan:
“Pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan
informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses
pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan
suatu perusahaan mencapai tujuan”.
Menurut (Munawir, 2004: 2) laporan keuangan adalah:
“Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat
komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan
tersebut”.
Menurut, (Standar Akuntansi Keuangan, 2009: 2) nmenjelaskan bahwa:
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana),
catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan
bagian integral dari laporan keuangan”.
Menurut (Mardiasmo, 2009: 159) laporan keuangan organisasi sektor
publik adalah:
“Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.
Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas
publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk
memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi
akuntansi yang berupa laporan keuangan”.
Pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut
(Indra, 2010:297) adalah “representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Definisi laporan keuangan
menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun
2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu
periode.
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas,
laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan
informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan keputusan.
Menurut (Mardiasmo, 2009), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor
publik adalah:
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and
Retrospective Reporting).
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization
Information).
4. Kelangsungan Organisasi (Viability).
5. Hubungan Masyarakat (Public Relation).
6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures).
Berikut adalah Penjelasan dari tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor
publik:
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada
pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa
pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and
Retrospective Reporting).
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada publik.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization
Information).
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan
kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang.
4. Kelangsungan Organisasi (Viability).
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan
menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (Public Relation).
Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures).
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada
berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi
secara lebih mendalam.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan
adalah:
“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.
Menurut (Indra, 2010 :297) tujuan umum pelaporan keuangan adalah:
“Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang
berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai
suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan”.
Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71
Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Menurut (Mardiasmo, 2009) para pengguna informasi laporan
keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas
biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui
keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung
tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan
untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan
yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan
keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen
sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan
pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan
kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang
sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen
kompensasi.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas
yang bersumber dari (Ellwood, 1993:374) dimensi tersebut dapat diturunkan
menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
a. Kepatuhan terhadap hukum
b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas proses
a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
d. Adanya pelayanan publik biaya murah.
3. Akuntabilitas program
a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas kebijakan.
a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik
tersebut adalah antara lain (Ellwood, 1993:371):
1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (accountability for probility and
legality).
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability).
3. Akuntabilitas program (Program accountability).
4. Akuntabilitas kebijakan (Policy accountability).
Berikut adalah Penjelasan dari dimensi Akuntabilitas:
1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (accountability for probility and
legality).
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga –
lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan mentaati
ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus
dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisas. Akuntabilitas
hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain
yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan
akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat
tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
2. Akuntabilitas Proses (Process accountability)
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi,
sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas
proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang
cepat responsif dan biaya murah.
3. Akuntabilitas program (Program accountability).
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang
optimal dengan biaya yang minimal. Lebaga-lembaga publik harus
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada
pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan (Policy accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga
publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik
hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah
ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

Menurut (Widodo, 2010:104) menjelaskan:
“Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal
yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokarsi. Pengendalian dari
luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan
mendorong aparat untuk bekerja keras”.
Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan
accountable atau tindakan sebuah birokrasi. Pengendalian dari luar (external
control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat
untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan
menentukan accountable atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri
pemerintahan yang accountable di antaranya sebagai berikut:
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance)
pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat
menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat
dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas
pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang
kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas
pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang
accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap
seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan
dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.
Akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah
memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan
pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaanya.
Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi.
(Ellwood, 1993:368) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah
dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:
1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian
tujuan, manfaat, dan efektivitas.
Akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap
yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuranukuran
obyektif (legal comliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak
ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:
1. Probility and legality accountability
2. Process accountability
3. Performance accountability
4. Program accountability
5. Policy accountability
Berikut adalah Penjelasan dari tahap Akuntabilitas :
1. Probility and legality accountability
hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan
anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku (compliance).
2. Process accountability
dalam hal ini digunakan proses, prosedure, atau ukuran-ukuran dalam
melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and
managing).
3. Performance accountability
pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien
(efficient and economic).
4. Program accountability
disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
tersebut (outcomes and effectiveness).
5. Policy accountability
dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan
diterapkan atau tidak (value).

Menurut (Mardiasmo, 2006:21) secara umum Akuntabilitas publik terdiri
dari dua macam, yaitu:
1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability).
2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability).
Kedua macam akuntabilitas tersebut dapat diartikan sebagai berikut.
Akuntabilitas vertikal (vertical Accountability) adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
unit-unit kerja (badan) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.
Sedangkan Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks Organisasi
pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi dan disclosure atas
aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah, harus bisa
menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Sedangkan menurut (Rosjidi, 2001:144) Akuntabilitas menjadi dua macam,
yaitu:
1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal
Berikut adalah Penjelasan dari macam-macam Akuntabilitas :
1. Akuntabilitas Internal
Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal
penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk pemerintah dimana setiap
pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara
hierarki berkewajiban untuk memperanggungjawabkan kepada atasannya
langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara periodik
maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas
internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP).
2. Akuntabilitas Eksternal
Sedangkan akuntabilitas eksternal melekat pada setiap Lembaga Negara
sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan yang telah
diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan
kepada pihak eksternal lingkungannya

Multi Level Marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi. Perhatian utama dari multi level marketing adalah menetukan cara terbaik untuk menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi di bidang pemasaran dan distribusi. Multi level marketing hanya berkaitan dengan bagaimana bisa menjual suatu produk dengan lebih efisien dan efektif kepada pasar (Santoso, 2003:28

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu
accountability,yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan yang diminta
pertanggungjawaban (Salim, 1991:33). Pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat sangatlah diperlukan karena organisasi pemerintah pada dasarnya
adalah suatu lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat dan hasil
laporan dari organisasi pemerinth tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat
sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Menurut (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3) definisi akuntabilitas
adalah sebagai berikut:
“Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban
atau, menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan,
hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan
pertanggungjawaban”.
Menurut (Sedarmayanti, 2003:3) pengertian akuntabilitas sebagai berikut:
“Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.
Menurut (Mardiasmo, 2004:20) definisi akuntabilitas sebagai berikut:
“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut”.
Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai
sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban
pemerintah sebagai pemegang amanah (agent) kepada masyarakat sebagai
pemberi amanah (principal) untuk memberikan pertanggungjawaban,
penyajian,pelaporan,pengungkapan (disclosure) segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek)
pemberi informasi untuk memenihi hal-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak
untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya

Menurut (Rudolf, 2002:89) mendefinisikan Sumber Daya Manusia
sebagai:
“Satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya
sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan,
sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap
karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia
diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai”.
Menurut (Susilo, 2003:3) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai
berikut:
“Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan
tujuannya”.
Menurut (Ihsanti, 2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya
Manusia adalah:
“Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau
suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya
untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”.
Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh
perusahaan/organisasi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik,
Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia
yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti
pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar
mampu menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan sumber daya manusia
pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan
berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian
laporan dengan standar yangditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Menurut (Dharma, 1995:5-6), mengatakan: “Kemampuan kerja merupakan
suatu keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara sungguh-sungguh berdayaguna
dan berhasil dalam bekerja sesuai bidang pekerjaannya”.
Dalam pembentukannya, kemampuan kerja mengacu kepada beberapa
indikator, menurut Hersey dan Blanchard antara lain sebagai berikut:
1. Kemampuan teknis
 Penguasaan terhadap peralatan kerja
 Penguasaan terhadap prosedur dan metode kerja
 Memahami peraturan tugas atau pekerjaan
2. Kemampuan Bersifat manusiawi/sosial
 Mampu berkerjasama dengan rekan
 Mampu berkerja dengan tim
 Mampu berempati
3. Kemampuan Konseptual
 Memahami kebijakan instansi
 Memahami tujuan instansi
 Memahami target instansi
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan
pegawai adalah salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan kemampuan
teknis, kemampuan sosial, kemampuan konseptual.

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung
seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang
maksimal.(Moenir, 2008:117), yaitu :
1. Technical Skill (Kemampuan Teknis).
2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi).
3. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual).
Berikut adalah Penjelasan dari jenis-jenis Kemampuan/ Kapabilitas :
1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) Adalah pengetahuan dan penguasaan
kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang
menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.
Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah
seseorang pegawai di dalam organisasi harus mampu dalam penguasaan
terhadap metode kerja yang ada. Artinya, bahwa Badan Pendapatanan
Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dituntut melakukan pendidikan
berkelanjutan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan adalah
mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.
2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) Adalah kemampuan untuk
bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman dan
bebas untuk menyampaikan masalah.
Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang
dimiliki oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok
kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. Hal
ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil
kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi
mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat
maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan
melaksanakan tugas yang baik.
3. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual) Adalah kemampuan untuk
melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi
memahami di antara unsur-unsur itu.
Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan konseptual, kemampuan
disini bagaiman seorang pegawai apabila sebagai decision maker dalam
menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya. Dengan
kemampuan konseptual ini, maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan
dengan baik karena dapat memilih prioritas-prioritas pekerjaan mana yang
harus didahuluankan dan sebelum bekerja cenderung menggunakan skala
prioritas.

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung
seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang
maksimal.(Moenir, 2008:117), yaitu :
1. Technical Skill (Kemampuan Teknis).
2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi).
3. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual).
Berikut adalah Penjelasan dari jenis-jenis Kemampuan/ Kapabilitas :
1. Technical Skill (Kemampuan Teknis) Adalah pengetahuan dan penguasaan
kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang
menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.
Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah
seseorang pegawai di dalam organisasi harus mampu dalam penguasaan
terhadap metode kerja yang ada. Artinya, bahwa Badan Pendapatanan
Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dituntut melakukan pendidikan
berkelanjutan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan adalah
mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.
2. Human Skill (Kemampuan bersifat manusiawi) Adalah kemampuan untuk
bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman dan
bebas untuk menyampaikan masalah.
Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang
dimiliki oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok
kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. Hal
ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil
kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi
mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat
maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan
melaksanakan tugas yang baik.
3. Conceptual Skill (Kemampuan Konseptual) Adalah kemampuan untuk
melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi
memahami di antara unsur-unsur itu.
Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan konseptual, kemampuan
disini bagaiman seorang pegawai apabila sebagai decision maker dalam
menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya. Dengan
kemampuan konseptual ini, maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan
dengan baik karena dapat memilih prioritas-prioritas pekerjaan mana yang
harus didahuluankan dan sebelum bekerja cenderung menggunakan skala
prioritas.

Kapabilitas menurut (Amir, 2011:86) menjelaskan bahwa :
“Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya
yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk
menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu,
belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa
bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia
mengembangkannya dengan latihan, dan belajar”.
Kapablitas menurut (Robbins, 2004:218) Menjelaskan bahwa:
“Tingkat kerja pegawai akan sangat tergantung pada faktor kemampuan
pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman
dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai
kinerja semakin tinggi pula. Dengan demikian tingkat pendidikan,
pengetahuan dan pengalaman yang rendah akan berdampak negatif pada
kinerja pegawai”.
Kapabilitas menurut (Moenir, 2003:76) Menjelaskan bahwa:
“Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan
adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan,
berdayaguna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga
menghasilkan sesuatu yang optimal. Dalam kemampuan terdapat tiga unsur,
yaitu:
1. Unsur kecakapan
2. Unsur fisik
3. Unsur mental
agar unsur ini saling menunjang maka ketiganya dalam gabungan secara
serasi menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan kerja”.
Menurut (Robbins, 2007:57) Kemampuan keseluruhan seorang individu pada
dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor yaitu:
1. Kemampuan intelektual.
2. Kemampuan fisik.
Berikut adalah Penjelasan dari dua kelompok faktor Kemampuan :
1. Kemampuan intelektual
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk
melakukan berbagai aktivitas mental- berpikir, menalar dan
memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat
menempatkan kecerdasan sebagai tolak ukur dan kecerdasan itu
dilihat dari tingkat pendidikan yang semakin tinggi.
2. Kemampuan fisik
Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang
menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.
Menurut (Robert, 2006:114), Kapabilitas/Kemampuan adalah :
“Kemampuan individual dipengaruhi oleh bakat, minat dan faktor
kepribadian orang tersebut. Bakat dan minat tersebut pada umumnya diasah
dalam pendidikan formal sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga dapat
digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pada umumnya
kemampuan individu diperlihatkan dalam kecerdasan intelektual dn
pendidikan

Setelah menemukan tiga hipotesis, dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Zhou et al. (2018) tentang apakah mekanisme yang diusulkan di atas
akan berlaku untuk semua perusahaan bahwa kapabilitas dinamis menghasilkan niat
adopsi ETS secara sukarela dari inovasi lingkungan melalui interpretasi manajerial.
Zhou et al. (2018) juga melihat hasil dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang
efek interpretasi manajer terhadap masalah lingkungan, dan hasil yang didapat dari
penelitian-penelitian tersebut beragam. Mengingat hasil yang tidak konsisten dalam
penelitian yang ada, pandangan berbasis kontingensi mengkritik hubungan antara
interpretasi manajerial dan keputusan inovasi organisasi untuk kondisi batas yang tidak
jelas (Chang dan Chen, 2013; Chattopadhyay et al., 2001 dalam Zhou et al., 2018).
Dari kritikan tersebut, diketahui bahwa untuk menilai efek interpretasi manajerial
terhadap pengambilan keputusan untuk mengadopsi konsep ETS di sebuah perusahaan,
perlu adanya penilaian karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, pangsa
pasar, dan reputasi merek, dan lain-lain (Chattopadhyay et al., 2001; Shimizu, 2007
dalam Zhou et al., 2018) yang akan diteliti untuk mengetahui hipotesis di atas berlaku
kepada perusahaan yang mana.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kapabilitas
dinamis yang tinggi akan lebih mungkin melihat manfaat dari berpastisipasi dalam ETS
ketimbang yang tingkat kapabilitas dinamisnya rendah, terutama pada keuntungan
nonfinansial seperti keuntungan sosial. Manfaat ini bisa meningkatkan niat sukarela
perusahaan untuk mengadopsi ETS (Zhou et al., 2018). Selanjutnya Zhou et al. (2018)
menerangkan bahwa manfaat ini sendiri lebih berharga untuk perusahaan periferal
daripada perusahaan yang sentral. Ini berarti bahwa keuntungan sosial perusahaan juga
mempengaruhi keputusan manajer untuk berniat mengadopsi ETS secara sukarela ke
dalam perusahaannya.
Kemudian, Zhou et al. (2018) juga menjelaskan bahwa pandangan terhadap
ancaman yang dibawa oleh ETS mempengaruhi resistensi perusahaan periferal untuk
berpartisipasi dalam ETS. Perusahaan periferal cenderung baru dan masih kecil
sehingga mereka melihat ETS sebagai ancaman. Sebaliknya, perusahaan pusat sangat
mungkin mengadopsi ETS secara sukarela menurut hasil dari penelitian Compagni et
al. (2015 dalam Zhou et al., 2018) tentang difusi bedah robot. Zhou et al. mengambil
kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Compagni et al. bahwa perusahaan
pusat mengambil keputusan untuk mengadopsi ETS karena jika tidak ada perusahaan
yang setara dengan perusahaannya yang mengambil langkah pertama dalam hal
mengadopsi ETS tersebut, maka mereka akan dikalahkan dengan perusahaan pesaing
dari sisi status sosial mereka yang telah menonjol di lapangan. Dari hal ini dapat
disimpulkan bahwa perusahaan pusat akan mengadopsi ETS secara sukarela karena
ingin mempertahankan status sosial atau karena melihat ETS sebagai ancaman jika
tidak diadopsi oleh perusahaan mereka.
Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami dan dihubungkan dengan permasalahan
pengadopsian praktik ramah lingkungan bahwa posisi sosial suatu perusahaan dapat
mempengaruhi interpretasi manajer dan pengambilan keputusan untuk mengadopsi
praktik ramah lingkungan ini. Manajer akan mempertimbangkan untuk mengadopsi
praktik ramah lingkungan jika dengan hal itu bisa meningkatkan posisi sosial mereka.
Sedangkan jika posisi sosialnya sudah tinggi, manajer akan cenderung untuk tidak
mengadopsi praktik ramah lingkungan karena keuntungan sosial yang didapat dari
pengadopsian praktik ini tidak menguntungkan mereka

Pengambilan keputusan di perusahaan merupakan tugas seorang manajer untuk
menjalankan perusahaannya ke arah yang lebih baik. Hal ini mempengaruhi bagaimana
sebuah perusahaan mengadopsi suatu inovasi ke dalam perusahaannya. Dapat
dibayangkan bahwa keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi pada akhirnya
tergantung pada bagaimana pembuat keputusan utama dalam perusahaan memandang
inovasi (Birkinshaw et al., 2007; Kennedy dan Fiss, 2009; Rogers, 2003 dalam Zhou
et al., 2018). Manajer sebagai pengambil keputusan di dalam perusahaan akan menilai
dan mengevaluasi suatu inovasi apakah layak atau tidak inovasi ini dijalankan di dalam
perusahaannya.
Jika manajer melihat sebuah inovasi sebagai hal yang merugikan perusahaan,
maka manajer akan memutuskan untuk tidak menerapkan inovasi tersebut
(Chattopadhyay et al., 2001 dalam Zhou et al., 2018). Sebaliknya, jika inovasi ini
dianggap sebagai hal yang menguntungkan perusahaan, maka manajer akan
mengadopsi inovasi tersebut ke dalam perusahaannya (Chattopadhyay et al., 2001,
hlm. 939; Dutton dan Jackson, 1987, hlm. 80 dalam Zhou et al., 2018). Ini merupakan
hal yang wajar, semua orang ingin mendapatkan tingkat keuntungan yang banyak dan
ingin tingkat kerugian yang sesedikit mungkin. Para manajer khawatir jika inovasi ini
memberikan kerugian kepada perusahaannya, maka pendapatan yang akan ia dapat
akan menurun dan bisa jadi lama-kelamaan perusahaannya tidak akan berjalan lagi.
Tidak hanya pada perusahaan, karir mereka sebagai manajer juga bisa terancam bahkan
sebelum perusahaan gulung tikar. Oleh sebab itu, para manajer sangat berhati-hati
dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi sebuah inovasi, tidak terkecuali sistem
ETS ini sendiri.
Zhou et al. (2018) mengklaim bahwa kapabilitas dinamis perusahaan dapat
membantu memfasilitasi para manajer untuk menafsirkan partisipasi dalam ETS
sebagai sebuah peluang. Pengategorian ETS sebagai ancaman atau peluang tergantung
pada tiga atribut reaksi manajerial terhadapnya yaitu hubungan emosional,
pertimbangan pengeluaran dan pendapatan, dan rasa kontrol (sense of control)
(Sharma, 2000 dalam Zhou et al., 2018).
Pertama, kapabilitas dinamis dapat menghasilkan hubungan emosional saat
berpartisipasi dalam ETS (Zhou et al., 2018). Perusahaan yang memiliki kapabilitas
dinamis yang tinggi, manajer atau bahkan karyawannya akan memiliki tingkat
kepedulian lingkungan yang kuat karena mereka memiliki kemampuan untuk
mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam identitas perusahaan dan
tanggung jawab sosial mereka (Scherer dan Palazzo, 2011 dalam Zhou et al., 2018).
Dengan demikian, perusahaan tersebut akan sebisa mungkin untuk membuat
operasional mereka memiliki manfaat kepada lingkungan sebesar mungkin. Oleh
karena itu, mereka akan cenderung berpartisipasi dalam ETS karena melihat ETS
sebagai peluang mereka sehingga menghasilkan hubungan emosional yang positif
(Sharma, 2000 dalam Zhou et al., 2018).
Kedua, kapabilitas dinamis dapat menyalurkan perhatian manajerial untuk
keuntungan berpartisipasi dalam ETS. Banyak ketidakpastian yang akan terjadi selama
berpartisipasi dalam ETS karena ETS sendiri masih merupakan konsep yang baru.
Perusahaan dengan tingkat kapabilitas dinamis yang rendah cenderung fokus pada
pertimbangan ekonomi jangka pendek (Zhou et al., 2018). Mereka akan cenderung
melihat ETS sebagai ancaman karena ETS memerlukan biaya yang tinggi dan memiliki
ketidakpastian yang sangat banyak sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan dan
akhirnya akan merugikan mereka. Justru sebaliknya, perusahaan dengan kapabilitas
dinamis yang tinggi akan melihat ETS sebagai peluang karena mereka memiliki
sumber daya yang cukup dan mampu mengatasi ketidakpastian yang akan terjadi saat
mereka berpartisipasi dalam ETS nantinya sehingga mudah bagi mereka untuk
mendapatkan laba. Selain itu, mereka mungkin juga lebih memliki pandangan yang
jauh ke depan dan dapat melihat keuntungan nonmoneter lainnya, seperti diakui
sebagai pemimpin lapangan, dan meningkatkan status dalam industri (Zhou et al.,
2018).
Ketiga, kapabilitas dinamis akan memberikan rasa kontrol yang kuat kepada
manajer perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kapabilitas yang tinggi akan mudah
untuk menghadapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan
sistem ETS ini, mereka akan mudah untuk memperbarui sumber daya secara efisien
selama berpartisipasi dalam ETS.
Praktik ramah lingkungan juga merupakan sebuah inovasi bagi perusahaan atau
UKM yang pada awalnya tidak menerapkan praktik ini, sehingga ada kemungkinan
manajer perusahaan tersebut tidak akan mengadopsi praktik ini jika manajer melihat
praktik ini hanya akan merugikan perusahaan mereka atau karirnya sebagai seorang
manajer. Dari ketiga faktor yang telah disebutkan tadi, bisa dihubungkan juga dengan
kasus pengadopsian praktik ramah lingkugan oleh UKM ini. Pertama, UKM yang
memiliki kapabilitas dinamis yang tinggi, manajer dan karyawannya akan mudah untuk
mengaplikasikan praktik ramah lingkungan ke dalam operasional UKM mereka karena
mereka mampu untuk mengintegrasikan praktik-praktik yang dapat melindungi
lingkungan dari kerusakan akibat dari kegiatan operasional mereka. Kedua, UKM yang
memliki kapabilitas dinamis yang tinggi akan dengan mudah mengadopsi praktik
ramah lingkungan karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk
mengaplikasikan praktik ini, sehingga mereka akan dengan mudah mendapatkan laba.
Sedangkan UKM yang memiliki kapabilitas dinamis yang rendah akan kesulitan
mengadopsi praktik ramah lingkungan karena mereka memliki sumber daya yang
sedikit untuk mendukung mereka mengaplikasikan praktik ini. Ketiga, UKM yang
memiliki kapabilitas dinamis yang tinggi akan mudah untuk mengikuti peraturanperaturan eksternal seperti peraturan pemerintah karena pemilik atau manajernya
memiliki sense of control yang kuat, sedangkan UKM dengan kapabilitas dinamis
rendah akan kesulitan karena sense of control mereka lemah

Dari penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa ETS sebenarnya adalah sistem
yang tidak dapat dipungkiri, dapat memperkuat posisi pasar perusahaan yang ikut serta
di dalamnya. Ada keuntungan dan kerugian yang didapat ketika suatu perusahaan
berpartisipasi dalam ETS yaitu, perusahaan akan diuntungkan dengan kenaikan daya
saing mereka jika mereka proaktif dalam beradaptasi di ETS dan akan dirugikan oleh
biaya produksi yang lebih tinggi disebabkan oleh keunggulan kompetitif perusahaan
yang rusak karena tidak melakukan perubaahan ketika berpartisipasi di dalam ETS.
Zhou et al. (2018) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat kapabilitas dinamis
yang tinggi akan lebih mudah untuk memliki niat berpartisipasi di dalam ETS secara
sukarela dibanding dengan perusahaan yang kapabilitas dinamisnya lebih kecil.
Perusahaan yang memiliki tingkat kapabilitas dinamis yang tinggi ini akan lebih mudah
dalam mengantisipasi perubahan yang dibawa oleh ETS dalam hal teknologi, kebijakan
dan tuntutan pemangku kepentingan, mengevaluasi kembali pasar dan pesaing yang
mereka hadapi, mengalibrasi persyaratan untuk perubahan dan mengimplementasikan
perubahan karena menurut Teece et al. (1997), kapabilitas dinamis itu sendiri
merupakan cerminan dari kemampuan suatu dalam meraih bentuk-bentuk baru dalam
keunggulan kompetitif (dalam Zhou et al. 2018).
Perubahan-perubahan yang dibawa oleh ETS bisa berupa mencari pengetahuan
yang relevan tentang ETS, memberikan pelatihan kepada karyawan, berinvestasi dalam
infrastruktur dan teknologi baru, merestrukturisasi proses produksi, dan
mengembangkan budaya organisasi untuk mempromosikan nilai-nilai dan perilaku
yang ramah lingkungan dan hemat energi. Untuk melakukan perubahan ini, perusahaan
harus memiliki biaya yang sangat besar, berisiko dan banyak sekali ketidakpastian
yang akan dihadapi perusahaan nantinya, seperti halnya yang terjadi di Cina pada saat
awal penetapan ETS disana.
Kapabilitas dinamis dapat membantu perusahaan untuk menavigasi proses ini
dengan memungkinkan mereka untuk terus mengumpulkan informasi yang diperlukan,
mendeteksi sinyal masalah, mendistribusikan informasi di seluruh subunit,
mengembangkan dan mengartikulasikan strategi penyelesaian masalah, dan
menyesuaikan dan menyelaraskan kembali proses produksi dan rutinitas operasi sesuai
dalam mode tepat waktu (Zollo dan Winter, 2002 dalam Zhou et al. 2018).
Sama halnya dengan ETS, praktik ramah lingkungan juga dipengaruhi dengan
kapabilitas dinamis. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, praktik ramah
lingkungan juga membutuhkan perubahan di dalam perusahaan. Baik dari segi bahan
produksi yang mereka pakai, kemasan yang mereka gunakan, dan limbah yang mereka
hasilkan harus diupayakan agar tidak merusak lingkungan dengan cara memakai
bahan-bahan yang ramah dengan lingkungan. Mereka harus mencari bahan-bahan
produksi mereka yang tidak merusak lingkungan. Bisa juga dengan cara mengolah
hasil limbah mereka untuk menjadi produk yang lain.
Terkadang, bahan-bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan lebih mahal
harganya dibandingkan dengan yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, biaya
produksi yang harus mereka keluarkan akan lebih mahal dan laba yang akan mereka
dapatkan akan lebih sedikit. Sebagian UKM akan melihat ini sebagai ancaman bagi
mereka karena kapabilitas dinamis mereka tergolong kecil, sehingga mereka tidak akan
mengadopsi praktik ramah lingkungan. Sedangkan sebagian UKM yang memiliki
kapabilitas dinamis yang besar akan melihat ini sebagai peluang untuk bisnisnya lebih
berkembang sehingga mereka lebih memiliki niat yang sukarela untuk mengadopsi
praktik ini.

Inovasi lingkungan di dalam manajemen lebih mengarah kepada inovasi di dalam
kegiatan perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, inovasi lingkungan disini
membahas tentang bagaimana proses dan kegiatan di dalam perusahaan dapat
mengurangi dampak buruk kepada lingkungan dan memberikan dampak positif kepada
lingkungannya juga. Inovasi dapat diartikan sebagai kemampuan atau keahlian untuk
dapat membuat sesuatu yang baru dan berbeda (Hadiyati, 2011). Lingkungan dapat
diartikan sebagai penggabungan dari kondisi fisik termasuk keadaan sumber daya alam
seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang berada di darat dan
di laut, dengan segala sesuatu yang mencakup keputusan bagaimana menggunakan
lingkungan (ngelmu.id). Sedangkan di dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997,
lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua aspek termasuk
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga di dalamnya manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk
hidup di dalamnya (wikipedia.org).
Borghesi et al. (2015) di dalam Zhou et al. (2018) menjelaskan tentang inovasi
lingkungan sebagai semua inovasi produk, proses, organisasional, sosial atau
institusional yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi dan
penggunaan sumber daya. Inovasi lingkungan merupakan proses yang lebih
komprehensif kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (Zhou et al. 2018). Proses ini
melibatkan antisipasi kepada regulasi dan tren sosial masa depan dan merancang atau
mengubah operasi, proses, dan produk untuk mencegah (bukan hanya memperbaiki)
dampak negatif terhadap lingkungan (Aragon-Correa dan Sharma, 2003 dalam Zhou et
al. 2018)

Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 menetapkan usaha kecil sebagai kegiatan
ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria seperti:
1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah);
3. milik Warga Negara Indonesia;
4. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
5. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Trisnawati (2016, hlm 62) mengatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) memiliki macam-macam bentuk seperti perusahaan perseorangan,
persekutuan, (misalnya firma dan CV), maupun perseroan terbatas

Menurut Anoraga (2011:66) “Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar”.Menurut Afuah(2004:48)“Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan konsumen”.Sedangkan pengembangan usaha menurut Steinfordadalah “Aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen yang memiliki badan usaha”

Kapabilitas dinamis terdiri dari dua kata, yaitu kapabilitas dan dinamis.
Kapabilitas memiliki arti kemampuan atau keahlian, sama dengan kompetensi.
Sedangkan dinamis merupakan kata yang diserap dari bahasa Perancis, yaitu kata
dynamque, yang memiliki arti bergerak terus-menerus dan memiliki perubahan yang
berarti (wikipedia.org). dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas
dinamis dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimililki oleh seseorang atau sesuatu
untuk dapat bergerak terus-menerus dan berubah kepada perubahan yang memiliki arti
tertentu.
Teece et al. (1997) menjelaskan tentang pengertian kapabilitas dinamis sebagai
kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan merekonstruksi
kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan
cepat.
Sriwidadi (2015) mengatakan bahwa kapabilitas dinamis sering ditafsirkan
sebagai perluasan dari resources-based view, yang mengatakan bahwa setiap
organisasi mempunyai sumber daya yang berwujud dan yang tidak berwujud serta
kapabilitas-kapabilitas yang seluruhnya membentuk berbagai macam posisi
keunggulan organisasi dan kinerjanya.
Wang dan Ahmed (2007, dalam Žitkienė et al. 2015) mendefinisikan kemampuan
dinamis sebagai kemampuan perusahaan untuk terus-menerus mengintegrasikan,
merekonfigurasi, memperbarui dan menciptakan kembali sumber daya dan
kemampuannya, dan meningkatkan dan merekonstruksi kemampuan intinya untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan kompetitif, untuk mendapatkan dan
mempertahankan keunggulan kompetitif.
Menurut Y. Lin dan Wu (dalam Zhou et al. 2018), kapabilitas dinamis terdiri dari
tiga komponen, yaitu kemampuan untuk mengintegrasi, kemampuan untuk belajar, dan
kemampuan untuk rekonfigurasi. Kemampuan mengintegrasi disini yang dimaksud
adalah kemampuan perusahaan untuk menggabungkan dan menginternalisasikan
teknologi dan praktik eksternal untuk diadaptasikan ke dalam proses produksi
perusahaan secara efisien untuk mempertahankan kongruensi dan komplementer pada
proses dan fungsionalitasnya, sedangkan kemampuan untuk belajar menekankan
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan
membagi pengetahuan, dan kemampuan untuk rekonfigurasi adalah kemampuan
perusahaan untuk memindai lingkungan, mengantisipasi perubahan dan meluncurkan
ulang sumber daya untuk mengubah praktik yang ada (Zhou et al. 2018, hlm. 518)

Manajemen operasional ialah serangkaian kegiatan yang membuat nilai dalam
barang dan jasa dengan cara mengubah input menjadi output (Heizer dan Render, 2011
dalam Heriyanto, 2018, hlm. 2).
Menurut Herjanto (2007 dalam Atmaja, 2017, hlm. 141) manajemen operasi
adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan barang, jasa dan
kombinasinya, melewati proses yang sedemikian rupa dari bahan mentah hingga
menjadi hasil yang diinginkan.
Fogarty mendefinisikan manajemen operasi sebagai proses yang secara
berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi dari manajemen yang
bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka
mencapai tujuan (dalam Herjanto, 1997, dalam Atmaja, 2017, hlm. 141).
Menurut Rinaldi (2015), ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam
ruang lingkup manajemen operasional, antara lain:
1. Aspek Struktural, merupakan aspek mengenai pengaturan komponen yang
membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi
antara satu sama lainnya.
2. Aspek Fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajerial dan
pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya mulai
dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar
diperoleh kinerja optimal.
3. Aspek Lingkungan, sistem dalam manajemen operasional yang berupa
pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang
berhubungan erat dengan lingkungan

Malayu Hasibuan mengemukakan bahwa “Manajemen adalah
serangkaian kegiatan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber daya-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien
untuk suatu tujuan tertentu”. Menurut Winardi manajemen merupakan
sebuah proses untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber–sumber
lain, dengan kata lain manajemen adalah proses pengelolaan terhadap suatu
organisasi agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian anggota
organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut George R. Terry bahwa
manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan
untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan.
Lebih lanjut Indriyo Gitosudarmo menyatakan bahwa proses
manajemen terdiri dari (1) kegiatan perencanaan yang meliputi penentuan
tujuan organisasi, penjabaran tugas/pekerjaan, pembagian tugas, (2) kegiatan
pengarahan, atau menggerakkan anggota organisasi untuk bekerja memutar
roda organisasi, (3) serta kegiatan pengawasan yang berarti memantau hasil
pekerjaan sebagai umpan balik dengan membandingkannya terhadap standar
yang telah ditentukan dalam rencana semula serta kemudian mencoba untuk
menemukan jalan keluar bagi kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Pada prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa
karakteristik sebagai berikut:
a. Ada tujuan yang ingin dicapai
b. Sebagai perpaduan ilmu dan seni  c. Merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi
dalam memanfaatkan unsur-unsur nya
d. Ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu organisasi
e. Didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab
f. Mencakup beberapa fungsi
g. Merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Untuk memahami fungsi manajemen dengan baik, maka akan
dijelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
a. Perencanaan
Perencanaan adalah fungsi dasar (fundanmenal) manajemen, karena
organisasi, kepegawaian, dan pengawasan pun harus terlebih dahulu
direncanakan. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar
resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan,
tindakan, dan kebijakan derencanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini
adalah masalah memilih, artinya memilh tujuan, dan cara terbaik untuk
mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif,
perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa
keputusannya.
Menurut George R. Terry perencanaan ialah menetapkan pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang

Menurut Drucker (dalam Kasmir, 2011:20) bahwa “Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.”Sementara itu menurut Zimmerer (dalam Kasmir, 2011:20) kewirausahaan ialah: “Sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).Sedangkan menurut Hisrich et al (dalam Echdar, 2013:19) definisi kewirausahaan ialah: “Entrepreneurship is the dynamic process of creating incremental wealth. The wealth is created by individuals who assume the major risk in term of equity, time. And or carrier commitment or provide value for some product or service. The product or service may or may not be new or unique, but value must somehow be infused by the entrepreneur by receiving and locating the necessary skills and resources.”

Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar. Berdasarkan penelitian Prakoso (2005) dalam penelitian Suendro (2010) menyatakan ada pengaruh yang positif antara kinerja pemasaran dengan keunggulan bersaing berkelanjutan. Kinerja pemasaran merupakan konstruk yang sering digunakan untuk mengukur dampak strategi-strategi dan orientasi yang diterapkan perusahaan.