Tag: Konsultasi Skripsi Yogyakarta

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat 15 melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Thabrany, 2014). Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai wujud komitmen tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat dengan memfasilitasi jaminan kesehatan yang diberikan secara maksimal pada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan taraf hidup sehat pada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 29 Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakatnya sebagai wujud komitmen tanggungjawab dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah berupaya serius dalam penataan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat dengan memfasilitasi jaminan kesehatan yang diberikan secara maksimal maka akan mewujudkan kesejahteraan. Karena akan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan taraf hidup sehat pada masyarakat yang dimana kesehatan merupakan indikator pembangunan manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Usaha yang telah dirintis pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan dalam bentuk PT Askes dan PT Jamsostek yang melayani diantara lain pegawai negeri sipil, veteran, penerima pensiunan, dan juga pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah pusat menyediakan program Jamiman Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) begitu pula dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015)

Efektivitas dapat dijelaskan sebagai tingkat pencapaian tujuan, dimana tujuan itu merupakan visi yang bersifat abstrak dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit yaitu sasaran. Sasaran merupakan tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai dalam proses, siklus dan hasil yang didefinisikan. Kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan, sejauh mana keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya dapat dikatakan efektif (Ndraha, 2005) dalam (Sari P. F., 2015). Dalam suatu program, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan implementasi yang mencakup pencapaian target atau tujuan yang ditetapakan, sesuai dengan rencana atau sasaran yang dibuat, dan menghasilkan kejadian yang sesuai diharapakan. Implementasi program merupakan cara atau metode untuk mencapai tujuan program yang dirancang melalui identifikasi masalah yang ada. Efektivitas juga merupakan salah satu dari indikator nilai evaluasi program, dimana tujuan dari evaluasi program untuk mengetahui adanya pencapaian hasil, kemajuan, dan juga kendala dalam pelaksanaan program dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang (Darmawan dan Sjaaf, 2016) Dalam implementasi program, terdapat proses mobilisasikan sumber daya, dana dan manusia. Keberhasilan implementasi berkaitan dengan planning, organizing, actuacting, controling, ketajaman indikator, dan 28 komitmen SDM di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu proses pencapaian usaha tertentu dengan menggunakan strategi yang telah ditentukam sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hardiyansyah, 2011). Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum, pada pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori pelayanan kebutuhan dasar. Ketersediaan layanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai kapasitas sistem kesehatan untuk meningkatkan cakupan akses dan keamanan kualitas layanan berupa peningkatan status dan pemerataan kesehatan, pelayanan kesehatan yang responsif, perlindungan terhadap resiko sosial dan keuangan, serta peningkatan efisiensi (Darmawan dan Sjaaf, 2016).

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pelayanan publik yang baik (good governance) bidang kesehatan perlu adanya pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan 4 kebijakan yaitu subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan serta subsistem pemberdayaan masyarakat (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Pemerintah mempunyai peranan penting dan wewenang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakatnya, manajemen yang cermat dan bertanggung jawab atas terealisasinya layanan kesehatan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini merupakan kepengurusan inti dari pemerintahan yang baik. Karena kesehatan masyarakat selalu merupakan prioritas nasional, karena tanggung jawab pemerintah atas hal ini akan terus berkelanjutan dan bersifat permanen (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Peran pemerintah yang efektif pada sistem kesehatan merupakan hal yang kritis dan berperan penting karena tiga alasan yaitu:

(1) kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan karena kemiskinan,

(2) rumah tangga mengeluarkan dana yang sedikit untuk kesehatan karena mengabaikan eksternalitas (seperti masalah penularan penyakit),

(3) pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan karena kegagalan pasar (Todaro dan Smith, 2003).

Hubungan antara kesehatan, pelayanan kesehatan dan komoditi ekonomi dalam pembahasan ilmu ekonomi akan selalu mengarah kepada demand, supply, dan distribusi komoditi. Dalam hal ini komoditinya merupakan pelayanan kesehatan bukan kesehatnnya sendiri, karena kesehatan tidak dapat secara langsung dijual atau dibeli di pasar. Pelayanan kesehatan hanya merupakan salah satu ciri komoditi, dan kegiatan kesehatan merupakan salah satu karakteristik dari pelayanana kesehatan (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam sudut pandang supply produksi yang terpenting dari pelayanan kesehatan adalah kesehatan dan sekaligus akan menghasilkan output lainnya. Dari sudut pandang demand masyarakat ingin memperbaiki status kesehatannya sehingga mereka memerlukan pelayanan kesehatan 25 sebagai cara untuk mencapai status kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini menjelaskan sifat komoditi pelayanan kesehatan dapat dipandang dari dua sisi pasar yaitu permintaan dan penawaran yang mencerminkan antara apa yang diminta berupa kesehatan dan apa yang disediakan berupa pelayanan kesehatan itu sendiri (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

Pembiayaan sektor kesehatan mencakup aspek keuangan dan
jasa kesehatan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai
sumber, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta,
organisasi masyarakat, dan biaya dari masyarakat itu sendiri.
Pembiayaan kesehatan harus diciptakan dengan stabil, terintegrasi,
dan juga berkesinambungan karena pembiayaan kesehatan
memegang peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
kesehatan (Darmawan dan Sjaaf, 2016).
Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan
barang publik (public good) yang menjadi tanggung jawab
pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan
pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk
masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab
pemerintah. Pembiayaan pelaksanaan kesehatan perorangan
diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan
mekanisme asuransi sosial (Darmawan dan Sjaaf, 2016).

Timbulnya kekurangan gizi dan derajat kesehatan masyarakat akan berpengaruh pada kemisikinan, sehingga apabila derajat kesehatan diperbaiki, maka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan dinikmati. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah tentu disebabkan oleh semakin produktifnya sumber daya manusia yang merupakan masukan bagi perkembangan perekonomian (Hardiyansyah, 2011). Produk domestik bruto (PDB atau GNP) merupakan ukuran yang umum dipakai untuk mengukur nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Pada programprogram di bidang kesehatan dan pendidikan lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, Karena GNP merupakan ukuran keadaan ekonomi suatu negara, khususnya yang menyangkut kemajuan ekonominya. Maka semakin tinggi GNP suatu negara maka akan semakin terpenuhi kebutuhan dasar dalam negara tersebut (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah sejauh mana pertambahan modal yang ditunjukkan oleh perkembangan modal melalui investasi, atau pertumbuhan tenaga kerja yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, menyebabkan pertambahan dari GNP. Perubahan dalam GNP bukan ditunjukkan semata-mata oleh adanya perkembangan dalam tenaga kerja atau modal, tetapi oleh faktor residual yang kemudian ternyata merupakan peningkatan kualitas dari faktor-faktor produksi. Dalam hubungan inilah peranan kesehatan dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menjadi penting dan perlu dikaji (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994)

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh negara untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Darmawan dan Sjaaf, 2016). Pengaruh kesehatan terhadap pembangunan ekonomi yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, dan pembahasan mengenai peran kesehatan terhadap pembangunan ekonomi diawali dengan memperlihatkan berbagai bentuk peranan program kesehatan dalam meningkatkan produktivitas, dan dengan adanya peningkatan produktivitas ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Sistem kesehatan nasional dimaksudkan sebagai suatu sumbangan bagi peningkatan penyelenggaran pembangunan kesehatan khususnya dan pembangunan nasional pada umunya. Dalam sistem kesehatan nasional  disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional dibidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduknya agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

Kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang baik dinilai dari segi investasi karena kesehatan dapat menjadi suatu variabel yang penting untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai tujuan baik individu, rumah tangga maupun masyarakat yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan welfare objective. Karena itu kesehatan menjadi penting sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif untuk kesejahteraan (Yatiman, 2012). “Menurut Mils dan Gilson, dalam (Yatiman, 2012) terdapat konsep mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai suatu konsep, teknik dan teori ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga pada hal ini ekonomi kesehatan berhubungan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan

2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan

3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan

4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya

5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada indvidu dan masyarakat”.  Sebagai bentuk penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal guna mencapai tujuan awal yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi sangat berperan pada pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama pada penggunaan sumber daya. Dengan diterapkannya ilmu ekonomi pada aspek kesehatan, maka dalam kegiatan pelaksanaannya harus memenuhi kriteria efisiensi (cost-effective)

Ekonomi kesehatan dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan pada semua kegiatan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Ekonomi kesehatan merupakan suatu disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan kepada topik-topik kesehatan, memperlihatkan berbagai bentuk perbaikan gizi, dan program kesehatan terhadap peningkatan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas nantinya akan berpengaruh juga pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). Dalam kondisi naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sifat dari ilmu ekonomi kesehatan dapat dijelaskan dengan membahas melalui pembatasan mengenai ilmu ekonomi itu sendiri, ilmu ekonomi kesehatan secara umum sebagai penerapan dari teori-teori, konsep-konsep, dan teknik-teknik di dalam ilmu ekonomi pada sektor kesehatan. Berhubungan erat dengan masalah alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, banyaknya sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, organisasi dan pembiayaan lembaga-lembaga pemberi pelayanan kesehatan, efisiensi penggunaan dan alokasi sumber daya untuk tujuan yang bersifat kesehatan, serta pengaruh dari program pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi pelayanan kesehatan bagi perorangan serta masyarakat (Lee dan Mills 1979) dalam (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994).

UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk, dalam konsep pembangunan manusia seharusnya pembangunan dapat dianalisis dan dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995) dalam (Maharany, 2012) terdapat sejumlah premis dalam pembangunan manusia yaitu:

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.

d. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

e. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok yaitu yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Terdapat empat pilar pokok yang perlu diperhatikan dan dipahami untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yaitu (Maharany, 2012):

a. Produktifitas, penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

c. Kesinambungan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang.

d. Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka sendiri, serta berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan. Pengertian pembangunan manusia juga merupakan upaya untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai kehidupan yang layak.

Dapat dipahami bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembanguan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara atau wilayah. IPM juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu negara apakah masuk dalam kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Maharany, 2012). Menurut UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran pencapaian keberhasilan   pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam komponen pembangunan manusia terdapat angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mewakili pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian untuk hidup layak pada kondisi ekonomi (Sari E. J., 2016).

Model pembangunan dalam teori ini terdapat dua sektor dari perekonomian yang terbelakang, yakni:

(1) sektor pedesaan yang kelebihan penduduk ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol, situasi ini memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta jika sebagian tenaga kerja ditarik dari sektor pertanian maka sektor itu akan kehilangan outputnya.

(2) Sektor industri perkotaan modern yang tinggi tingkat produktivitasnya dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsisten (Todaro dan Smith, 2003)

pentingnya inovasi dalam pembangunan. Dalam teorinya yang menekankan pentingnya inovasi sebagai sumber utama pembangunan, inovasi merupakan hal-hal baru yang diaplikasikan dalam masyarakat sehingga dapat meningktakan efisiensi. Schumpeter mencoba untuk membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena peningkatan faktor produksi yang digunakan, sedangkan pembangunan diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena adanya aktivitas inovasi dalam proses produksi (Hudiyanto, 2014).

Penduduk dan Kondisi Stasioner. Mewakili kaum klasik, Ricardo memusatkan perhatian pada peranan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kata lain output nasional GDP tergantung atau ditentukan semata-mata oleh jumlah penduduk (sebagai tenaga kerja). Apabila jumlah penduduk meningkat maka output juga akan meningkat pula. Begitupun sebaliknya jika menurun maupun konstan. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) ditentukan oleh jumlah penduduk, perhatian tentu dipusatkan pada jumlah penduduk (Hudiyanto, 2014).

Tahap-Tahap Pertumbuhan. Pembangunan ekonomi bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian kearah pentingnya sektor industri melainkan juga terjadinya perubahan aspek sosial politik dan budaya. Dalam berbagai perubahan, Rostow mencatat adanya tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dimana setiap negara mempunyai jalur yang lurus dari tahapan tradisional sampai tahap konsumsi massa tinggi, yaitu terdiri dari (Kuncoro, 2010):

a) Tahap masyarakat tradisional

b) Tahap prasyarat untuk lepas landas

c) Tahap lepas landas

d) Tahap dorongan kearah ke kedewasaan

e) Tahap konsumsi tinggi

Evolusi perkembangan masyarakat dalam teori ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional, dalam perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, di mana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian beralih menjadi masyarakat yang industri kapitalis. Karl Marx berasumsi bahwa kemampuan pengusaha dalam mengakumulasi modal terletak pada kemampuan dalam memanfaatkan nilai lebih produktivitas buruh yang dipekerjakan (Kuncoro, 2010)

Modal merupakan pemegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena akumulasi modal akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu   negara. Modal tersebut dapat diperoleh dari tabungan dengan mengakumulasikan modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan ke sektor riil, untuk meningkatkan penerimaannya. Masyarakat yang mampu menabung pada dasarnya masyarakat yang menguasai sumbersumber ekonomi, yaitu para pengusaha dan tuan tanah. Dan pekerja menjadi pelaku ekonomi yang tidak mampu menabung karena tidak dapat menguasai dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang ada (Kuncoro, 2010)

Yang mendasari pemikiran teori ini yaitu evolusi proses pembangunan yang bertahap yang dialami suatu negara. Tahapan-tahapan tertentu yang dilalui merupakan proses untuk membangun negara ke tingkat yang semakin tinggi. Dan tahapan-tahapan itu harus dilalui secara terstruktur guna proses pembanguan yang lebih baik lagi (Kuncoro, 2010). Teori-teori pembangunan yang menjadi bagian dari pertumbuhan linear yaitu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, Karl Marx dan Rostow,

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses tahapan yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Bahwa hakekat pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial untuk bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik (Todaro dan Smith, 2003). Dalam pembangunan terdapat tiga nilai inti pembangunan yaitu;

(1) ketahanan (sustenance) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup,

(2) harga diri (self esteem) pembangunan haruslah memanusiakan manusia, menjadi manusia seutuhnya dalam kehidupan yang serba lebih baik karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu,

(3) hak asasi manusia untuk memilih (freedom from servitude) kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku dan  berpartisipasi dalam pembangunan (Todaro dan Smith, 2003). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara dibutuhkan pembangunan sebagai proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan.Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik  (2007:2) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS 2007:3). Adapun penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

a. PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (intermediate cost), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan 2007:23). Sesuai dengan namanya yaitu PDRB, yang dihitung dalam hal ini adalah nilai produksinya dalam bentuk barang atau fisik.

Dalam praktiknya, produk ini dihitung berdasarkan sektor-sektor yang menghasilkannya, yaitu (Suherman Rosyidi 2006:107):

1) sektor pertanian;

2) sektor pertambangan dan penggalian;

3) Sektor Industri Pengolahan;

3) sektor listrik, gas, dan air bersih;

4)sektor bangunan;

5) sektor perdagangan, hotel, dan restoran;

6) sektor pengangkutan dan komunikasi

7) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan

8) jasa-jasa.

b. PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji dan surplus usaha, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS 2007:4).

c. PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach) PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah.Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS 2007:4).

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor (Tarigan 2007:24). Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.Nilai PDRB yang besar  menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Analisis input-output adalah suatu teknik pengukuran ekonomi daerah. Analisis ini digunakan dalam upaya untuk melihat keterkaitan antar industri dalam upaya untuk memehami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.Dalam penelitian ini digunakan Analisis Location Quotient karena memiliki kebaikan berupa alat analisis yang sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri subtitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial untuk dianalisis lebih lanjut

Angka penggandaan pengerjaan dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan. Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini adalah sebagai berikut (Prasetyo Soepono, 1993) : Pengerjaan Total Angka Pengganda Pengerjaan = Pengerjaan Sektor Ekspor

Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perkonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu :

(1). Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

(2). Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industriindustri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

(3). Pergeseran diferensial menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

Dalam analisis ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

(1). Sektor Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

(2). Sektor Non Basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri.

Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasikan komoditas unggulan diakomodasi dari Miller dan Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut Hood (1998), Location Quostient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan.LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh eksport wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barangbarang tidak bergerak (Budiharsono,2001). Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri).Dasar pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas 30 yang berbasis lahan seperti tanaman pangan , holtikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian ( area tanam atau area panen ), produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor).

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen.Selain itu model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga.Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional.Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2007). Dalam penelitian ini digunakan teori basis ekonomi karena teori ini adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana dan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperjelas struktur daerah yang bersangkutan, teori ini juga memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional dan juga dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2008).

Sektor basis memainkan peranan penting sehingga peningkatan besarannya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan sektor lainnya. Serangkaian teori yang menjelaskan hubungan antara sektor-sektor dalam suatu perekonomian regional satu diantaranya teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan lapangan kerja (Lincolin, 1999).

Dalam teori basis ekonomi ini, lebih memusatkan pada kegiatan-kegiatan basis atau ekspor, tetapi tidak melihat pentingnya impor. Suatu peningkatan dalam kesempatan kerja dan pendapatan basis mungkin hanya mempunyai suatu efek pengganda yang sangat terbatas terhadap kegiatan bukan basis jika sebagian besar dari pendapatan ekstra mengalir keluar wilyah dalam bentuk    pengeluaran untuk impor. Yang sangat penting dalam hal ini, bahwa suatu perekonomian dapat bertambah tidak hanya dengan peningkatan ekspor dari industri basis tetapi juga dengan mengganti barang-barang impor dari industri basis dengan barang-barang hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Walaupun industri basis merupakan suatu faktor penting yang mendorong perubahan dalam perekonomian regional, namun tidak perlu diragukan bahwa dalam keadaan tertentu kegiatan-kegiatan bukan basis yang sudah berkembang dengan baik dapat menarik masuknya industri basis kedalam suatu daerah dan dengan demikian dapat menjadi salah satu penentu bagi tingkat ekonomi daerah tersebut.

Selanjutnya dikemukakan bahwa bertambahnya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan bertambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kegiatan volume bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa-jasa menyebabkan berkurangnya pendapatan yang masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout.Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis.Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya.Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis (Richardson, 2001). Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah Indeks Spesialisasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (leading sectors).Dalam teknik IS berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (TPJC) atau turnpike diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Pada intinya teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki comparative adventage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cepat besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa di ekspor keluar daerah atau ke luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensenergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan jalur cepat dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor nonekonomi (M.L Jhingan 2000:67):

a. Faktor Ekonomi Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan.Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut akan dibahas dibawah ini:

1) Sumber Alam Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah.Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2) Akumulasi Modal Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi.Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal.Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.

3) Organisasi Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan  ekonomi.Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko di antara ketidakpastian

4) Kemajuan Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Prioritas Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas.Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.Dengan ini laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

6) Faktor Non Ekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Faktor non ekonomi tersebut meliputi :

a. Faktor Sosial Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba dalam rangka memaksimumkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial sehingga sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

b. Faktor Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata terganutng pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekan pada efisinsi mereka. Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk.Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh.Persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri adalah manusia.Manusia, di atas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya atau daerahnya.

c. Faktor Politik dan Administratif Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah.

Profesor Kuznets (Todaro, 2000:144) juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi. Karakteristik proses pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi:

1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi;

2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi;

3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi;

5) adanya kecenderungan negara-negara (daerah) yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia atau daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dari sumber bahan baku yang baru; dan

6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono dalam Tarigan (2007:44) dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam  19 jangka panjang bahwa perekonomian akan terus berlanjut. Ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000:4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunanya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi  proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Menurut Simon Kuznets (Todaro 2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akandilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB sebelumnya (PDRBt – 1)

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber data publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasiorganisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. (Arsyad 1999: 104) Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya, Kenyataannya bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda (Kuncoro, 2004). Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain:

1. Usaha untuk mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan yang positif. 2. Usaha perluasan kesempatan kerja

3. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

4. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, hal ini sering disebut usaha diversifikasi ekonomi.

5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.

6. Usaha untuk pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan

. 7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, ada beberapa alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi (Arsyad 1999 : 23).

Beberapa alasan tersebut meliputi

:1) alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosanpemborosan;

2) perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap berkesinambungan;

3) stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk. Sehingga proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).

Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut Lincolin Arsyad dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999: 107-108) :

1. Suatu yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen

2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal

3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu asministrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat.Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Menurut teori ekonomi Neo Klasik, ada dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi daerah. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi menuju daerah yang memiliki upah rendah. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Mudrajat Kuncoro, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.Jadi pendapatan wilayah menggambarkan perekonomian pada suatu daerah dengan menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi pada daerah tersebut (Tarigan, 2007).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara atau daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad 1999:6). Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut: Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan 2000:125)

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pembangunan ekonomi adalah suatu proses tranformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Todaro (1994) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barangbarang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam 12 masa satu tahun.Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi:

1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs);

2) meningkatnya rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia; dan

3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sehingga dijadikan sebagai harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan diharapkan dapat menjadi tulang punggung dan penggerak perekonomian sehingga dapat menjadi refleksi dari struktur perekonomian suatu wilayah (Deptan, 2005). Secara umum, syarat utama agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah sektor tersebut memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka penentuan sektor unggulan dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Mubyarto, 1989):

1. Jumlah tenaga kerja dan sumberdaya lainnya yang dipergunakan atau bisa dipakai secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pendapatan PDRB.

3. Kesesuaian lahan dimana karakter lahan harus disesuaikan dengan karakteristik sektor tersebut dan ketersediannya harus mampu menampung laju pertumbuhan sektor tersebut.

Perekonomian regional terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu: kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini merupakan penekanan terhadap arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya adalah kebijakan yang mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaanperusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu (Arsyad, 1999).

Menurut Glasson (1977), kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu juga sebaliknya. Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis disebut sektor nonbasis. Sektor nonbasis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, satusatunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan, 2005).

Menurut Priyarsono et al. (2007), sektor basis atau nonbasis tidak bersifat statis tetapi dinamis sehingga dapat mengalami peningkatan atau bahkan kemunduran dan definisinya dapat bergeser setiap tahun.  Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah:

1. Perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi.

2. Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah

. 3. Perkembangan teknologi.

4. Pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.

Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah:

1. Adanya penurunan permintaan di luar daerah.

2. Kehabisan cadangan sumberdaya.

Untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis dapat digunakan metode pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pada metode pengukuran langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan melalui survei langsung di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada metode pengukuran tidak langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan dengan menggunakan data PDB/PDRB dan tenaga kerja per sektor. Berikut penjelasan mengenai kedua metode tersebut.

1. Metode Pengukuran Langsung Pada metode pengukuran langsung, survei dilakukan terhadap sembilan sektor utama yang terdapat di daerah tersebut. Jika sektor yang disurvei berorientasi ekspor maka sektor tersebut dikelompokkan ke dalam sektor basis dan sebaliknya jika sektor tersebut hanya memiliki pasar pada skala lokal maka sektor tersebut dikategorikan ke dalam sektor nonbasis. Metode ini mudah untuk dilakukan, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

a. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survei secara langsung tidak sedikit, terutama jika daerah yang disurvei cukup luas.

b. Umumnya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan survei langsung di suatu daerah

. c. Membutuhkan banyak tenaga kerja, selain itu tenaga kerja yang melakukan survei harus memiliki skill tersendiri dalam mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis.

2. Metode Pengukuran Tidak Langsung Secara umum terdapat tiga metode yang digunakan untuk menentukan basis dan sektor nonbasis di suatu daerah berdasarkan pengukuran tidak langsung, yaitu:

a. Metode Asumsi Biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis

b. Metode Location Quotient (LQ) Metode Location Quotient (LQ) adalah salah satu metode untuk menentukan sektor basis dan non basis. Dengan dasar pemikiran basis ekonomi, kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio antara pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat provinsi terhadap pendapatan (tenaga kerja) provinsi.

c. Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dengan metode LQ 17 Metode kombinasi merupakan kombinasi pendekatan asumsi dengan metode LQ.

d. Metode Pendekatan Kebutuhan Minimum (MPKM) Metode pendekatan kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang “sama” dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana dalam upaya terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri.  Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komonen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja dan ketiga adalah kemajuan teknologi. Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Hal ini juga dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh besaran transfer-payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.

2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.

3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.

4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan stategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.

6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.

7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

Ekonomi Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses  pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999).

Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Teori permintaan menerangkan tentang hubungan antara berbagai kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Permintaan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu komoditas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Sadono Sukirno (2010:75), faktor-faktor yang menentukan permintaan masyarakat terhadap suatu barang, yaitu : 1) harga barang itu sendiri 2) harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut 3) pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 4) corak distribusi pendapatan dalam masyarakat 5) cita rasa masyarakat 6) jumlah penduduk dan 7) ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu 18 penjual untuk satu jenis barang tertentu. Pada umumnya produsen monopoli memperoleh laba melebihi normal karena adanya hambatan masuk ke dalam pasar serta di dalam pasar monopoli produsen adalah sebagai price maker. Berikut merupakan ciri-ciri dari pasar monopoli:

 Hanya ada satu penjual

 Penjual dapat mempengaruhi harga pasar (price maker)

 Terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar bagi calon produsen baru (barriers to entry)

Menurut Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007, pada dasarnya pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, namun pasar modern terdapat penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung melainkan konsumen atau pembeli melihat label harga yang terdapat dalam barang tersebut, berada dalam bangunan serta pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan dan dapat juga dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual 16 tersebut, selain dari bahan makanan, terdapat juga barang lainnya yang dijual dan biasanya dapat bertahan lama. Adapun pasar modern yang diatur keberadaan lokasinya bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.Berdasarkan luas lantai toko minimarket memiliki luas lantai < 400 m2 . Dibawah ini merupakan struktur pasar menurut Sukirno (2010) antara lain: 1. Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis pasar yang banyak menjual satu jenis produk tertentu. Dapat dikatakan sempurna karena di dalam pasar penjual sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga didalamnya serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang atau barriers. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri yaitu diantaranya:

 Terdapat banyak penjual dan pembeli di dalam pasar.

 Barang yang dijual bersifat homogen atau satu jenis.

 Penjual tidak dapat mempengaruhi harga atau penjual sebagai price taker. Pasar persaingan sempurna memiliki dua keseimbangan yaitu keseimbangan dengan keuntungan maksimum dan keseimbangan dengan kerugian minimum. Keuntungan maksimum yaitu kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang diarsir

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda 15 yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut, Samuelson dan Nordhaus (2000) mengemukakan pasar tradisional sebagai berikut: “Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar nyata sebagaimana definisi pasar, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari”. Sebagian besar pasar tradisional secara keleluasaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya sempit. Kebanyakan pedagang pasar tradisional tidak mempunyai catatan penjualan, biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya jarang sekali dihitung dengan seksama (Asakdiyah, 2004). Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah

Kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah tentu harus disesuaikan dengan tujuan ataupun target apa yang harus dicapai dengan kebijakan yang akan dibuat tersebut. Oleh karena itu sebelum memutuskan kebijakan apa yang harus digunakan dalam perekonomian harus terlebih dahulu ditentukan target dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kelana (1996:7) secara umum ada beberapa aspek yang menjadi tujuan kebijakan makroekonomi dan merupakan pilihan tersendiri bagi setiap Negara. Hal ini diakibatkan oleh berbedanya tujuan dan sasaran ekonomi suatu Negara tergantung pada kondisi dan keadaan ekonomi di Negara tersebut. Tujuan yang dimaksudkan antara lain:

Di setiap negara di dunia ini tentu kegiatan perekonomiannya tidak selalu stabil, apalagi dengan ruang lingkup yang sangat luas setiap negara pasti mempunyai kendala ataupun masalah tersendiri. Namun bila diklasifikasikan lagi masalah masalah yang dihadapi oleh tiap negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 masalah pokok. Menurut Bakti, Rakhmat, dan Syahrir (2010:12) kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keiikutsertaan pemerintah dalam memacu kehidupan ekonomi selalu dihadapkan kepada masalah pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran sebagai central issues macroeconomic. Dengan kata lain bahwa yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi makro dan mencakup keseluruhan variabel variabel dalam ekonomi makro adalah masalah pertumbuhan, inflasi dan pengangguran

Makro ekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas perilaku perekonomian secara agregat, misalnya kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa, total perekonomian, laju pertumbuhan output, laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan juga nilai kurs ( Dornbusch, Stanley, dan Mulyadi, 1996:3) Ekonomi makro terbentuk dari adanya kemerosotan ekonomi dunia yang berawal dari adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat tahun 1932. Pada saat itu hampir 25 % masyarakat Amerika kehilangan pekerjaannya dan berakibat pada merosotnya angka pendapatan nasional negara tersebut. Tentu saja hal ini menjalar dan meluas ke seluruh dunia. Pada saat itu tidak ada satu teori atau ajaran ekonomi yang mampu memecahkan masalah depresi ekonomi tersebut. Hal ini semakin menyadarkan para ahli ekonomi saat itu bahwa ekonomi tidak dapat hanya tergantung pada mekanisme pasar saja, karena mekanisme pasar tidak mampu menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Seorang ahli ekonomi yang sekaligus pada saat itu bertugas sebagai Presiden World Bank mengemukakan pandangannya terhadap krisis ekonomi yang dihadapi dunia saat itu. Dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money, John Maynard Keynes mengatakan bahwa pada saat itu untuk memecahkan masalah ekonomi suatu perekonomian tidak boleh hanya tergantung pada mekanisme pasar saja tetapi membutuhkan juga campur tangan pemerintah didalamnya. Pandangan John Maynard Keynes dalam bukunya tersebut menjadi awal ataupun landasan lahirnya teori ekonomi makro modern.